Jakarta, Oktober Dumoly F. Pardede Kepala Biro Dana Pensiun

Kata Pengantar Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya “Laporan Tahunan Dana Pensiun 2011” ini akhirnya dapat kami terbitkan. Buku yang ada di hadapan para pembaca ini merupakan sebuah edisi khusus, dengan berbagai kekhususan terkait dengan isi maupun saat peluncurannya. Berbeda dengan buku laporan tahunan pada periode-periode sebelumnya, selain menyajikan gambaran mengenai perkembangan industri Dana Pensiun yang dilihat dari aspek-aspek seperti pertumbuhan jumlah dana pensiun, jumlah peserta, kekayaan, dan investasi, laporan tahunan ini menyajikan pula gambaran mengenai dinamika kebijakan bagi industri dana pensiun selama 20 tahun terakhir sejak diundangkannya Undang-Undang Dana Pensiun pada tahun 1992 hingga tahun 2012. Tahun 2012 merupakan tahun peralihan dimana Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan akan bertransformasi menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada awal tahun 2013. Dengan demikian, fungsi pengaturan dan pengawasan dana pensiun akan beralih pula ke OJK. Untuk itu, edisi buku laporan tahunan ini dimaksudkan untuk menyediakan gambaran mengenai rekaman perjalanan upaya pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang telah dilakukan selama ini. Harapan kami, melalui laporan tahunan ini para pembaca sekalian dapat memperoleh gambaran yang utuh mengenai perkembangan industri Dana Pensiun di Indonesia selama dua dasawarsa terakhir, dan sekaligus mendapatkan informasi mengenai pembinaan dan pengawasan Dana Pensiun selama ini.

Jakarta, Oktober 2012

Dumoly F. Pardede Kepala Biro Dana Pensiun

i

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

Daftar Isi Potret Dana Pensiun Indonesia

1

Perjalanan Dua Dekade Dana Pensiun

3

Arah Kebijakan Investasi Dana Pensiun Dari Waktu Ke Waktu

11

Dinamika Kebijakan Pendanaan Dana Pensiun

15

Perkembangan Kebijakan Pengawasan Dana Pensiun

19

Menuju Tata Kelola Dana Pensiun Yang Lebih Baik

21

Transformasi Sistem Informasi Dana Pensiun

25

Metamorfosis Lembaga Pengawas Dana Pensiun

29

Menuju Integrasi Pengawasan Sektor Keuangan Melalui OJK

31

Perjalanan Panjang Amandemen Undang-Undang Dana Pensiun

33

Meneropong Tren Global Dana Pensiun

35

Program Pensiun Dalam Kerangka Sistem Jaminan Sosial Nasional

37

Kata Pengantar

i

Daftar Isi

iii

Daftar Istilah

V

Lampiran

41

Direktori DPPK

51

Direktori DPLK

67

Terima Kasih

71

iii


Daftar Istilah AKTIVA BERSIH : Total aktiva Dana Pensiun tidak termasuk piutang jasa lalu (past service) yang belum jatuh tempo dikurangi dengan seluruh kewajiban kecuali kewajiban aktuaria yang dihitung oleh aktuaris. AKTUARIS : Aktuaris yang bekerja pada perusahaan konsultan aktuaria yang telah memperoleh ijin usaha dari Menteri Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian. ARAHAN INVESTASI : Kebijakan investasi yang ditetapkan oleh pendiri atau oleh pendiri dan dewan pengawas, yang harus dijadikan pedoman bagi pengurus Dana Pensiun dalam melaksanakan investasi. DANA PENSIUN : Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN (DPLK) : Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri. DANA PENSIUN PEMBERI KERJA (DPPK) : Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. DPPK PPIP: Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti. DPPK PPMP: Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti. DEFISIT : Kewajiban aktuaria lebih besar dari kekayaan. IURAN NORMAL: Iuran yang diperlukan dalam satu tahun untuk mendanai bagian dari nilai sekarang manfaat pensiun yang dialokasikan pada tahun yang bersangkutan. IURAN TAMBAHAN : Iuran yang disetor oleh pemberi kerja dalam rangka melunasi defisit pendanaan Dana Pensiun. KEWAJIBAN AKTUARIA : Kewajiban Dana Pensiun yang dihitung berdasarkan anggapan bahwa Dana Pensiun terus berlangsung sampai dipenuhinya seluruh kewajiban kepada peserta dan pihak yang berhak. KEWAJIBAN SOLVABILITAS : Kewajiban dana pensiun yang dihitung berdasarkan anggapan bahwa dana pensiun dibubarkan pada tanggal perhitungan aktuaria. LAPORAN AKTUARIS: Laporan hasil perhitungan aktuaris mengenai kondisi pendanaan Dana Pensiun. LAPORAN BERKALA: Laporan yang wajib disampaikan oleh Dana Pensiun kepada Menteri Keuangan secara berkala, terdiri dari laporan keuangan, laporan investasi, laporan teknis dan laporan aktuaris.

v

LAPORAN TEKNIS: Laporan yang menyajikan informasi kepesertaan dan kegiatan operasional Dana Pensiun selama periode satu tahun. MANFAAT PENSIUN : Pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. MITRA PENDIRI : Pemberi kerja yang ikut serta dalam suatu DPPK. PESERTA MANDIRI : Seorang pekerja atas usaha sendiri, bukan karyawan dari orang atau badan, yang ikut dalam kepesertaan program pensiun di DPLK. PENDIRI : Orang atau badan yang mendirikan Dana Pensiun Pemberi Kerja DPPK atau bank/perusahaan asuransi jiwa yang mendirikan Dana Pensiun Lembaga Keuangan. PENSIUNAN : peserta Dana Pensiun yang telah memperoleh hak atas manfaat pensiun, baik pensiun normal, cacat maupun dipercepat. PERATURAN DANA PENSIUN: Peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun. PESERTA : Setiap orang yang memenuhi persyaratan peraturan dana pensiun. PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI (PPIP) : Program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI (PPMP) : Program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun. RASIO PENDANAAN : Hasil bagi kekayaan untuk pendanaan oleh kewajiban aktuaria. SURPLUS : Kelebihan kekayaan atas kewajiban aktuaria.

vi

Potret Dana Pensiun Indonesia “Progress lies not in enhancing what is, but in advancing toward what will be.” -Khalil Gibran-

pertumbuhan tersebut, aset Dana Pensiun juga terus tumbuh dan berkembang. Namun demikian, peningkatan jumlah aset Dana Pensiun masih belum mencapai hasil yang signifikan bila dibandingkan dengan tingkat GDP Indonesia. Hal ini terlihat dari persentase aset Dana Pensiun terhadap GDP yang rata-rata hanya sekitar 2% sejak tahun 1997 sampai dengan 2011.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (selanjutnya disebut UU Dana Pensiun), industri Dana Pensiun terus tumbuh dan menunjukan perannya dalam perekonomian Indonesia. Indikator pertumbuhan industri Dana Pensiun diantaranya dapat terlihat dari pertumbuhan aset, investasi dan peserta yang terus bertambah. Sepanjang 20 tahun ini, pemerintah terus berupaya untuk menumbuhkan industri Dana Pensiun, antara lain melalui penyusunan dan penyempurnaan berbagai peraturan, kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta pemberian fasilitas perpajakan. Gross Domestic Product dan Aset Dana Pensiun Gross Domestic Product (GDP) Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal ini menandakan adanya perbaikan dan pertumbuhan terhadap perekonomian Indonesia. Seiring dengan

Sebagai gambaran, di negara-negara maju seperti Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat aset Dana Pensiun di tiga negara tersebut memiliki proporsi yang sangat besar terhadap GDP, yaitu 88,68%; 64,66%; dan 72,67%. Namun tidak seperti di Indonesia, di negara-negara tersebut, Dana Pensiun sebagai suatu lembaga keuangan telah cukup lama beroperasi dan dikenal oleh warganya. Sementara itu di negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, proporsi aset Dana Pensiun di kedua negara tersebut terhadap GDPnya mencapai lebih dari 50%. Berbeda dengan Indonesia, di negara-negara tersebut, program pensiun merupakan program yang bersifat wajib dan harus diikuti oleh semua warganya. Investasi Dana Pensiun di Pasar Modal Indonesia Investasi merupakan salah satu bagian penting dari pengelolaan Dana Pensiun. Hingga 10 tahun pertama keberadaan Dana Pensiun, instrumen investasi berbentuk deposito merupakan instrumen yang paling mendominasi portofolio investasi Dana Pensiun. Pada saat itu hasil tingkat suku bunga deposito dianggap masih dapat mencukupi kebutuhan pemenuhan target Dana Pensiun sebagaimana ditetapkan dalam arahan investasi Dana Pensiun.

1

Laporan Tahunan Dana Pensiun: edisi khusus 20 tahun Undang-Undang Dana Pensiun

Seiring dengan membaiknya perekonomian Indonesia, tingkat suku bunga deposito perlahanlahan turun mengikuti kebijakan Bank Indonesia yang terus menurunkan suku bunga acuan yaitu suku bunga Bank Indonesia. Dengan menurunnya tingkat suku bunga deposito, pengurus Dana Pensiun mau tidak mau mulai melirik instrumen lain sebagai alternatif pilihan penempatan investasi Dana Pensiun. Meningkatnya industri pasar modal Indonesia yang ditandai dengan peningkatan Indeks Harga Saham Gabungan dari Bursa Efek Indonesia juga membuat industri Dana Pensiun semakin tertarik untuk menanamkan investasinya di pasar modal. Tingkat kepercayaan Dana Pensiun terhadap kondisi pasar modal Indonesia terlihat dengan semakin meningkatnya porsi investasi Dana Pensiun di pasar modal. Harapan untuk semakin memperbesar industri Dana Pensiun, secara tidak langsung juga dapat mendorong pertumbuhan industri pasar modal di Indonesia. Aset Dana Pensiun Keuangan Lain

dan

Lembaga

Dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya seperti perbankan, perusahaan perasuransian, dan perusahaan pembiayaan, aset industri Dana Pensiun menempati posisi terakhir. Salah satu indikasi penyebabnya adalah skema program yang masih bersifat sukarela. Jika dibandingkan dengan jumlah pemberi kerja/perusahaan yang ada di Indonesia, hanya sedikit jumlah pemberi kerja yang secara sukarela mendirikan Dana Pensiun untuk karyawannya. Demikian pula halnya dengan tenaga kerja yang menjadi peserta Dana Pensiun. Dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang ada, yang telah mengikuti program pensiun dan terdaftar sebagai peserta Dana Pensiun masih sangat sedikit. Di sisi lain, pengetahuan masyarakat terhadap Dana Pensiun sebagai salah satu lembaga keuangan yang ada di Indonesia juga masih sangat rendah bila dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya seperti perbankan, perusahaan perasuransian dan perusahaan pembiayaan.

2

Dana Lain

Pensiun

Indonesia

dan

Negara

Di beberapa negara, program pensiun ada yang bersifat wajib dan ada yang tidak. Pada beberapa negara maju seperti Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat, program pensiun bersifat sukarela. Meski demikian, di negara-negara tersebut program pensiun merupakan program tambahan selain dari program wajib yang sebelumnya telah disediakan oleh negara. Selain itu, keberadaan industri Dana Pensiun di negara-negara tersebut telah berlangsung cukup lama, sehingga Dana Pensiun cukup memiliki peran penting dalam perekonomian di negara tersebut. Berbeda dengan Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat, yang memiliki kebijakan program pensiun sukarela, di Malaysia dan Singapura, program pensiun yang tersedia adalah program pensiun yang bersifat wajib. Di negara-negara tersebut, program pensiun merupakan program nasional dimana perusahaan dan pekerja diwajibkan untuk mengiur setiap bulannya dengan besaran iuran yang telah ditentukan. Sebagai contoh di Singapura, pekerja diwajibkan mengiur sebesar 20% dari gaji yang diterima. Karena itu tidak mengherankan jika persentase aset Dana Pensiun terhadap GDPnya sangat besar dan jauh melampaui kondisi yang terjadi di Indonesia. Sementara itu di Indonesia program pensiun bersifat sukarela. Hingga 20 tahun setelah diterbitkannya UU Dana Pensiun, jumlah pekerja yang tercatat memiliki program pensiun di Indonesia baru sekitar 5% dari jumlah tenaga kerja yang tersedia di pasar. Proporsi aset Dana Pensiun terhadap GDP pun rata-rata hanya 2%. Satu hal yang pasti, upaya pengembangan industri Dana Pensiun masih menjadi tugas besar pemerintah yang perlu mendapat dukungan kita semua. (NU/NPD/LM)

Perjalanan Dua Dekade Dana Pensiun oleh perusahaan (pemberi kerja) yang menyelenggarakan suatu program dalam rangka pembayaran uang pensiun bagi karyawan yang memasuki usia pensiun. Dalam perjalanannya, bentuk kelembagaan berupa Yayasan ini dinilai kurang tepat sebagai wadah pengelolaan dana untuk kepentingan pensiun. Hal ini disebabkan oleh adanya campur tangan pendiri yang dapat dengan bebas memuat ketentuan mengenai pengelolaan dana tanpa adanya pengawasan dan campur tangan Pemerintah. Hal itulah yang kemudian menjadi dasar diperlukannya penyusunan Undang-Undang yang mengatur perlunya ada badan hukum tersendiri yang diperkenankan untuk mengelola Dana Pensiun. Lahirnya UU Dana Pensiun memberikan jaminan kepastian terhadap penyelenggaraan program pensiun dalam suatu wadah yang memiliki status badan hukum. UU Dana Pensiun Disahkan Tahun 1992

Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun menandai lahirnya industri Dana Pensiun 20 tahun yang lalu. Dibandingkan dengan pertumbuhan industri keuangan lainnya seperti perbankan, perasuransian, dan perusahaan pembiayaan, keberadaan industri Dana Pensiun memang belum terasa signifikan di dalam perekonomian nasional. Masa 20 tahun adalah bukan masa yang singkat, selama kurun waktu tersebut telah banyak perkembangan dan perubahan yang terjadi di dalam perkembangan industri Dana Pensiun. Sebelum UU Dana Pensiun Disahkan Sebelum 1992, dikenal lembaga bernama Yayasan Dana Pensiun. Lembaga ini dibentuk

Pengesahan UU Dana Pensiun mengharuskan Yayasan Dana Pensiun yang ada untuk segera disesuaikan menjadi badan hukum “Dana Pensiun”. Di pertengahan bulan Desember 1992, tercatat 194 Yayasan Dana Pensiun yang mengajukan permohonan untuk disesuaikan kelembagaannya menjadi Dana Pensiun. Dari jumlah tersebut 41% diantaranya merupakan yayasan yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 45% merupakan yayasan yang didirikan oleh perusahaan swasta dan sisanya sebanyak 14% adalah yayasan yang didirikan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sampai dengan tahun 1996, pembentukan Dana Pensiun masih diwarnai dengan proses penyesuaian dari Yayasan Dana Pensiun menjadi Dana Pensiun, dan seluruhnya berbentuk DPPK.

3


Banyaknya jumlah pembentukan DPPK yang terjadi pada saat itu didasari oleh beberapa faktor, antara lain: 1) Banyaknya perusahaan yang berbentuk BUMN dan BUMD yang berusaha untuk mendukung cita-cita pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 2) Tingginya tuntutan pekerja swasta terhadap perusahaan untuk menyediakan jaminan atas hari tua mereka; 3) Kesadaran para pemilik modal untuk menjaga kesetiaan pekerja yang berkualitas karena pada masa tersebut tenaga kerja terdidik masih sedikit. Banyaknya pendirian DPPK tersebut ternyata berjalan seiring dengan banyaknya penyelenggaraan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dibandingkan dengan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). Tidak dapat dipungkiri hal itu terjadi karena didasari oleh adanya kecenderungan pemberi kerja untuk meniru kebiasaan pada sistem pensiun Pemerintah dan kemudian mengadopsinya ke dalam sistem kepegawaiannya sendiri. Hal baru dari diterbitkannya UU Dana Pensiun adalah mengenai pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). DPLK memang sengaja diperkenalkan sebagai bentuk alternatif penyediaan program pensiun bagi masyarakat umum bila tempatnya bekerja tidak menyediakan program pensiun. Pada perkembangannya, DPLK kini lebih menjadi alternatif bagi perusahaan yang tidak mendirikan DPPK namun tetap ingin menyediakan program pensiun bagi karyawannya.

4

Pendirian DPLK untuk pertama kalinya terjadi pada tahun 1993. Sampai dengan akhir tahun 2011, jumlah DPLK yang tersedia hanya terdiri atas 25 DPLK. Dari jumlah tersebut sebanyak 18 DPLK didirikan oleh perusahaan Asuransi Jiwa dan sisanya sebanyak 7 DPLK didirikan oleh Bank. Kurangnya minat institusi Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa untuk mendirikan DPLK kemungkinan disebabkan oleh masih adanya permasalahan internal di dalam perusahaan, seperti masalah infrastruktur dan marketing. Selain itu, informasi kepada masyarakat mengenai keberadaan DPLK dan manfaatnya juga dirasakan masih sangat kurang.

Pertumbuhan Entitas Dana Pensiun dan Tren Program Pensiun Seiring dengan perkembangannya, jumlah Dana Pensiun juga mengalami perubahan. Hingga pertengahan tahun 2012, Dana Pensiun yang berstatus aktif berjumlah 272 Dana Pensiun, terdiri dari 247 DPPK dan 25 DPLK. Secara entitas, sejak diterbitkannya UU Dana Pensiun sampai dengan saat ini, DPPK PPMP memang merupakan mayoritas bentuk penyelenggaraan Dana Pensiun di Indonesia. Namun demikian, khusus untuk DPPK PPMP, jumlahnya dalam 10 tahun terakhir ini mengalami penurunan yang cukup signifikan sebagai akibat pembubaran Dana Pensiun. Beberapa alasan utama yang diterima Biro Dana Pensiun terkait pembubaran tersebut antara lain alasan efisiensi, kebijakan induk perusahaan, hingga pembubaran pemberi kerja/ perusahaan.


sesungguhnya tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga terjadi di negara-negara lain di dunia. Salah satu alasan yang melatarbelakangi pertumbuhan PPIP adalah karena semakin panjangnya usia harapan hidup seseorang, sehingga hal tersebut dianggap memperberat beban pendanaan pemberi kerja. Pertumbuhan Peserta Dana Pensiun

Ditinjau dari perspektif program pensiun, dari 247 DPPK yang ada di tahun 2011, 206 diantaranya menyelenggarakan PPMP (83%) dan sisanya menyelenggarakan PPIP (17%). Meski seperti terlihat besar, jumlah pemberi kerja yang program pensiunnya menggunakan skema PPMP tersebut sebenarnya sangat kecil dibandingkan dengan jumlah pemberi kerja yang menggunakan skema PPIP. Mari kita hitung. Dari jumlah 206 DPPK PPMP, dapat diartikan sebanyak 206 perusahaan pemberi kerja yang merupakan Pendiri DPPK menggunakan skema PPMP. Dengan tambahan sekitar 1.376 pemberi kerja yang merupakan Mitra Pendiri dari beberapa DPPK, maka jumlah pemberi kerja yang memiliki program pensiun melalui DPPK secara total menjadi 1.582 pemberi kerja. Sekarang bandingkan jumlah tersebut dengan jumlah pemberi kerja yang penyelenggaraan program pensiunnya melalui DPLK. Data terakhir yang berhasil dihimpun Biro Dana Pensiun mencatat bahwa jumlah pemberi kerja yang menyediakan program pensiun bagi karyawannya melalui DPLK berjumlah 3.355. Data tersebut merupakan jumlah per akhir tahun 2011.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keuangan di hari tua nampaknya masih perlu terus ditumbuhkan. Sampai dengan akhir tahun 2011, jumlah peserta Dana Pensiun telah mencapai 3.082.708 orang atau bertambah sebanyak 264.711 orang dari tahun sebelumnya yang berjumlah 2.817.997 orang. Secara persentase, kenaikan jumlah peserta Dana Pensiun pada tahun 2011 adalah sebanyak 9,39%. Kenaikan tersebut tentu sangat menggembirakan, karena pada beberapa tahun sebelumnya kenaikan tersebut hanya sekitar 5%. Meski kenaikan tersebut hampir mencapai dua kali lipat dari kenaikan tahun sebelumnya, jumlah tersebut ternyata baru mewakili 5,06% dari sebagian tenaga kerja di Indonesia yang masuk dalam status pekerjaan utama seperti Berusaha Sendiri, Berusaha dengan Buruh Tetap dan Buruh/Karyawan/Pegawai, yang berjumlah 60.905.202 orang1. Kecilnya proporsi tenaga kerja yang menjadi peserta Dana Pensiun termasuk jumlah pemberi kerja yang menyediakan program pensiun bagi karyawannya, baik dalam bentuk DPPK maupun yang melalui DPLK, memberikan sinyal positif bahwa potensi untuk mengembangkan industri Dana Pensiun masih sangat besar.

Meningkatnya jumlah pemberi kerja yang menyelenggarakan PPIP juga ditunjukkan dari sejumlah DPPK PPMP yang beralih menjadi DPPK PPIP. Selama periode 2005 – 2011 tercatat sebanyak 8 DPPK PPMP telah beralih menjadi DPPK PPIP. Tambahan lagi, beberapa pemberi kerja yang telah memiliki DPPK PPMP, telah menutup kepesertaan bagi karyawan barunya dengan mengalihkannya sebagai peserta di DPLK atau dengan membentuk DPPK baru dengan skema iuran pasti. Tren peningkatan penyelenggaraan program pensiun dengan skema iuran pasti tersebut

1 http://www.bps.go.id/

Tabel Penduduk 15 tahun Ke atas dengan Status Pekerjaan Utama Bulan Agustus 2011.

5


Berkurangnya jumlah DPPK berdampak pada tingkat pertumbuhan jumlah peserta DPPK. Selama periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, tingkat pertumbuhan peserta DPPK per tahun hanya di bawah 3% atau rata-rata per tahun hanya sebesar 1,1%. Sebaliknya, tingkat pertumbuhan peserta DPLK per tahun selalu berada di atas 8% atau rata-rata per tahunnya sebesar 11,5%. Oleh karena itu, sejak tahun 2010, jumlah peserta DPLK telah melampaui jumlah peserta DPPK. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah peserta DPLK pada akhir tahun 2011 bertambah sebanyak 234.625 orang atau meningkat sebanyak 16,35%. Sedangkan jumlah peserta DPPK hanya bertambah sebanyak 30.086 orang atau meningkat sebesar 2,17%. Dari data juga terlihat bahwa peningkatan jumlah peserta DPLK lebih dipicu oleh penambahan jumlah peserta mandiri daripada penambahan jumlah peserta kelompok. Hal ini sangat menggembirakan karena mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan pensiun untuk hari tua mereka nanti. Pertumbuhan Aset Dana Pensiun Tidak seperti pertumbuhan jumlah Dana Pensiun, secara umum pertumbuhan aset Dana Pensiun dapat dikatakan tumbuh secara positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007, nilai aset Dana Pensiun hanya sebesar Rp91,17triliun. Pada akhir tahun 2011, nilai tersebut telah mencapai Rp141,58triliun atau naik lebih dari 50% dalam kurun waktu lima tahun.

kali guncangan akibat krisis keuangan global. Krisis pertama terjadi sekitar tahun 1997 – 1998. Krisis ini sangat berdampak bagi banyak perusahaan di Indonesia, termasuk beberapa perusahaan yang memiliki Dana Pensiun. Tapi bagi industri Dana Pensiun, krisis ini di sisi lain membawa berkah. Bagaimana tidak, pada masa itu, sebagian besar alokasi aset Dana Pensiun ditempatkan dalam bentuk deposito, dan pada masa itu, tingkat suku bunga deposito perbankan di Indonesia sangat tinggi hingga mencapai 70% per tahun. Krisis kedua terjadi pada tahun 2008. Krisis yang pertama kali muncul di Amerika Serikat sebagai akibat permasalahan subprime mortgage, akhirnya juga menyentuh pasar modal di Indonesia. Namun demikian, dengan berbagai pendekatan yang dilakukan oleh Biro Dana Pensiun dan Bapepam dan LK, krisis tersebut dapat diatasi dengan baik oleh industri Dana Pensiun, terbukti dengan kecilnya tingkat penurunan aset yang hanya sekitar 1% dari total aset Dana Pensiun. Dua kali peristiwa krisis ekonomi yang menghadang Dana Pensiun, dua kali pula industri Dana Pensiun mengalami peningkatan aset yang cukup signifikan setelah krisis-krisis tersebut berlalu. Akhir tahun 1998, nilai aset Dana Pensiun mencapai Rp22,2triliun atau meningkat sekitar 37% dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp16,2triliun. Demikian pula kondisi yang terjadi pada akhir tahun 2009, satu tahun setelah krisis ekonomi 2008, nilai aset Dana Pensiun bahkan menembus angka Rp100triliun atau tepatnya mencapai Rp112,51triliun. Meningkat hampir 24,5% dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp90,35triliun. Mengacu pada nilai aset Dana Pensiun sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2011, ratarata pertumbuhan aset Dana Pensiun per tahun mampu mencapai angka 17%. Sangat diharapkan pertumbuhan industri Dana Pensiun dapat meningkat lagi di masa mendatang, sehingga peranan Dana Pensiun dalam perekonomian nasional pun meningkat.

Dalam perjalanannya, selama kurun waktu 20 tahun, industri Dana Pensiun telah mengalami dua

6

Sebagaimana halnya jumlah entitas Dana Pensiun yang mayoritas berbentuk DPPK, nilai aset terbesar Dana Pensiun pada tahun 2011 juga


dimiliki oleh DPPK, yaitu sebesar Rp119,84triliun, dimana dari nilai tersebut, sebesar Rp106,47triliun merupakan milik DPPK PPMP dan sisanya milik DPPK PPIP. Namun demikian, meskipun nilai aset DPPK PPMP relatif lebih tinggi dibandingkan DPPK PPIP maupun DPLK, tingkat pertumbuhan aset DPPK PPMP ternyata jauh lebih kecil daripada tingkat pertumbuhan aset DPPK PPIP maupun DPLK. Selama kurun waktu 15 tahun, pertumbuhan aset DPPK PPMP per tahun rata-rata adalah sebesar 15,02%, sedangkan pertumbuhan aset DPPK PPIP dan DPLK mencapai 35,19% dan 34,36%. Pertumbuhan Investasi Dana Pensiun Investasi merupakan komponen terbesar dalam penilaian aset Dana Pensiun. Pada tahun 2007, nilai investasi Dana Pensiun adalah sebesar Rp87,91triliun. Pada akhir tahun 2011, nilai tersebut telah mencapai Rp137,13triliun atau meningkat 56% dalam 5 tahun terakhir. Sebagai komponen terbesar dalam aset Dana Pensiun, proporsi investasi terhadap aset Dana Pensiun per tahun rata-rata mencapai 95,6%. Dengan proporsi demikian, maka sudah pasti bila terjadi perubahan yang siginifikan terhadap nilai investasi Dana Pensiun, maka perubahan tersebut juga akan berdampak langsung terhadap nilai aset Dana Pensiun. Dalam kurun waktu 1997-2003, pengelolaan investasi Dana Pensiun dapat dikatakan masih sangat konservatif. Hal ini terlihat dari besarnya proporsi deposito dalam investasi Dana Pensiun. Sebagai gambaran, pada tahun 2002, proporsi investasi dalam bentuk deposito mencapai 70% dari total investasi Dana Pensiun. Namun demikian, dengan semakin turunnya tingkat suku bunga deposito, mulai tahun 2003 penempatan investasi dalam bentuk deposito secara perlahanlahan bergerak turun. Pada posisi akhir tahun 2011, proporsi investasi dalam bentuk deposito berkurang menjadi hanya sebesar 25,33% dari total investasi Dana Pensiun.

Sejak tahun 2001, Dana Pensiun terlihat mulai mencoba untuk berinvestasi dalam bentuk surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah. Besarnya tingkat pengembalian yang dijanjikan pemerintah serta rasa aman terhadap produk investasi yang dikeluarkan pemerintah, membuat Dana Pensiun semakin mantap untuk menempatkan dananya dalam bentuk surat berharga negara. Selanjutnya, sejak tahun 2004 surat berharga negara mendominasi portofolio investasi Dana Pensiun dengan proporsi penempatan berada di kisaran 20% hingga 30% dari total investasi Dana Pensiun. Selain surat berharga negara, Dana Pensiun juga terlihat mulai berani untuk melakukan penempatan investasi di pasar modal, khususnya obligasi, saham dan reksadana. Jika pada periode sebelum tahun 2003 proporsi investasi Dana Pensiun pada instrumen pasar modal hanya berada dibawah 20%, maka sejak tahun 2003 sampai dengan akhir tahun 2011, porsi tersebut terus meningkat hingga di atas 50% dari total investasi Dana Pensiun. Terlebih lagi dengan dibukanya kesempatan bagi Dana Pensiun untuk berinvestasi dalam bentuk efek beragun aset (KIK EBA) dan Sukuk. Penambahan jenis-jenis investasi baru tersebut diharapkan akan semakin memperluas diversifikasi portofolio investasi Dana Pensiun, yang secara langsung juga berdampak terhadap perkembangan aset Dana Pensiun. Namun demikian, hal yang harus tetap diperhatikan oleh pengelola Dana Pensiun adalah faktor keamanan dan risiko yang mungkin timbul dari investasi-investasi tersebut.

7


Ditinjau dari kinerja investasinya, pencapaian Return on Investment (ROI) tertinggi pernah dicapai Dana Pensiun pada tahun 1998. Perolehan ROI tersebut merupakan dampak dari tingginya tingkat suku bunga deposito yang diperoleh Dana Pensiun pada saat itu. Namun sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2011, rata-rata per tahunnya adalah sekitar 10% hingga 20%, kecuali ROI tahun 2008. Akibat krisis tahun 2008, ROI Dana Pensiun di tahun tersebut mencapai titik terendahnya. Dana Pensiun Dengan Kepemilikan Investasi Di Atas Rp 100milyar Jika mengacu pada data per akhir Desember 2011, dari 270 Dana Pensiun, terdapat 118 Dana Pensiun yang terdiri dari 113 DPPK dan 15 DPLK, yang masing-masing memiliki total investasi di atas Rp100milyar. Dari 118 Dana Pensiun tersebut, nilai akumulasi investasinya mencapai Rp132,62triliun atau 96,71% dari total investasi Dana Pensiun. Dengan demikian, jumlah terbesar Dana Pensiun, yaitu sebanyak 152 Dana Pensiun hanya berkontribusi 3% saja terhadap keseluruhan investasi Dana Pensiun. Pendanaan Dana Pensiun Salah satu ukuran kesehatan Dana Pensiun adalah tingkat pendanaan. Hal ini terutama berlaku bagi Dana Pensiun dengan skema PPMP. Sementara itu, untuk Dana Pensiun dengan skema PPIP tidak mengenal istilah tingkat pendanaan. Pada skema PPIP besar dana yang ada di tiap account peserta itulah yang akan menjadi hak peserta sebagai manfaat pensiun. Untuk Dana Pensiun yang berskema PPMP, perhitungan pendanaan sedikit lebih rumit,

8

karena perhitungan tersebut harus dilakukan secara cermat oleh seorang aktuaris. Dalam ketentuan pendanaan yang berlaku, ada tiga tingkatan dalam menentukan kualitas pendanaan, yaitu tingkat satu, tingkat dua, dan tingkat tiga. Tingkat satu merupakan tingkat paling aman bagi Dana Pensiun. Pada tingkat ini nilai kekayaan Dana Pensiun sudah melampaui nilai Kewajiban Aktuaria yang harus dibayarkan oleh Dana Pensiun Pensiun. Tingkat dua adalah tingkat dimana kekayaan Dana Pensiun sama dengan Kewajiban Solvabilitas Dana Pensiun, dengan asumsi Dana Pensiun dibubarkan pada tanggal perhitungan aktuaria tersebut dilakukan. Sedangkan tingkat ketiga adalah kondisi dimana kekayaan Dana Pensiun kurang dari kewajibannya, baik Kewajiban Aktuaria maupun Kewajiban Solvabilitasnya. Karena UU Dana Pensiun telah menetapkan kepada Dana Pensiun yang berskema PPMP untuk melakukan perhitungan aktuaris sekurangkurangnya sekali dalam tiga tahun, lebih lanjut Menteri menetapkan bahwa kekayaan Dana Pensiun yang dapat dipergunakan dalam perhitungan pendanaan adalah berupa kekayaan bersih Dana Pensiun dikurangi dengan: a. Kekayaan dalam sengketa pengadilan; b. Iuran, yang sampai dengan tanggal perhitungan aktuaria belum disetor ke Dana Pensiun lebih dari 3 bulan sejak tanggal jatuh tempo; c. Kekayaan yang ditempatkan di luar negeri; d. Kekayaan yang dikategorikan sebagai piutang lain-lain dan aktiva lain-lain; e. Selisih lebih nilai investasi dari batasan investasi per pihak; dan f. Selisih lebih nilai investasi dari batasan per jenis untuk tanah, bangunan, serta tanah dan bangunan.


Melihat kepada profil kualitas pendanaan DPPK PPMP di tahun 2011, dari 247 DPPK PPMP, sebanyak 83 Dana Pensiun memiliki kualitas pendanaan tingkat satu, sebanyak 74 Dana Pensiun memiliki kualitas pendanaan tingkat dua, dan sebanyak 46 Dana Pensiun memiliki kualitas pendanaan tingkat tiga. Profil tersebut di atas diperoleh berdasarkan laporan aktuaris terakhir yang dimiliki oleh Dana Pensiun, dimana sebanyak 63%nya didasarkan pada pada valuasi aktuaris tahun 2011. Sedangkan sisanya, yaitu sebanyak 24% didasarkan pada valuasi aktuaris tahun 2010 dan 13% didasarkan pada valuasi aktuaris tahun 2009. Selain penilaian kualitas pendanaan Dana Pensiun, laporan aktuaris juga memberikan informasi lain seperti Rasio Pendanaan dan Rasio Solvabilitas. Rasio Pendanaan (RP) adalah hasil bagi antara nilai kekayaan Dana Pensiun untuk pendanaan dengan nilai Kewajiban Aktuaria Dana Pensiun. Ketentuan Menteri terkait pendanaan menetapkan bahwa jika nilai Rasio Pendanaan ini telah mencapai 120% atau lebih, maka kelebihan kekayaan (surplus) yang dimiliki oleh Dana Pensiun wajib digunakan oleh pemberi kerja sebagai iuran normal. Dari data profil pendanaan DPPK PPMP, sebanyak 14% Dana Pensiun memiliki Rasio Pendanaan lebih dari 120%, sebanyak 68% Dana Pensiun memiliki Rasio Pendanaan antara 75% sampai dengan 100%, dan hanya sebanyak 5% Dana Pensiun yang memiliki nilai Rasio Pendanaan kurang dari 50%.

Rasio Solvabilitas (RS) adalah hasil bagi antara nilai kekayaan Dana Pensiun untuk pendanaan dengan nilai Kewajiban Solvabilitas. Dari data profil pendanaan DPPK PPMP, sebanyak 78% Dana Pensiun memiliki Rasio Solvabilitas lebih dari 100%, dan hanya 4% Dana Pensiun yang memiliki nilai Rasio Solvabilitas kurang dari 50%. Masih terkait dengan pendanaan, dalam melakukan perhitungan pendanaan Dana Pensiun, aktuaris menggunakan beberapa asumsi, baik asumsi ekonomis (tingkat bunga) dan demografi (Tabel Mortalita). Dari data laporan aktuaris yang terkompilasi terlihat bahwa mayoritas Dana Pensiun menggunakan asumsi tingkat bunga antara 9% hingga 10%, yaitu sebanyak 58% Dana Pensiun, dan hanya 7% Dana Pensiun yang menggunakan asumsi tingkat bunga di bawah 8%. Selain asumsi tingkat bunga, asumsi lain yang sangat penting digunakan aktuaris adalah penggunaan Tabel Mortalita. Dari ketiga tahun valuasi aktuaris tersebut di atas diperoleh data bahwa mayoritas Dana Pensiun menggunakan Tabel Mortalita GAM dan CSO. Selain kedua asumsi tersebut, metode perhitungan yang digunakan aktuaris dalam valuasi juga memiliki peran yang penting. Dari berbagai metode perhitungan yang ada, metode attained age normal ternyata lebih banyak digunakan oleh aktuaris dalam melakukan valuasi aktuaria. (AR/NPD/LM)

“Progress is impossible without change, and those who cannot change their minds cannot change anything.” -George Bernard Shaw-

9


Arah Kebijakan Investasi Dana Pensiun

Dari Waktu Ke Waktu

Salah satu kegiatan dari proses bisnis Dana Pensiun yang turut berperan dalam meningkatkan ketersediaan aset bagi peserta Dana Pensiun adalah kegiatan investasi. Kegiatan yang berada pada tahap kedua setelah iuran diterima ini dapat menjadi alat ukur keberhasilan bukan saja Dana Pensiun secara keseluruhan tetapi juga mengukur keberhasilan para pengurus yang mengelolanya. Namun jika keberhasilan yang diukur dari tingkat kinerja investasi maka pada satu titik dapat menyebabkan pengurus melakukan segala upaya termasuk melakukan kegiatan investasi yang kurang memperhatikan risiko, kehatihatian, dan kepentingan pemangku utama Dana Pensiun, yaitu peserta. Pada akhirnya, pencapaian sasaran kinerja investasi tanpa rambu-rambu yang jelas akan seperti laju kendaraan yang tidak memperhatikan tata tertib lalu lintas.

Biro Dana Pensiun sebagai wakil pemerintah dalam mengawasi dan membina industri Dana Pensiun berkepentingan untuk memberikan rambu-rambu yang jelas termasuk dalam kegiatan investasi Dana Pensiun. Dalam kurun waktu 20 tahun sejak UU Dana Pensiun diterbitkan, Kementerian Keuangan telah beberapa kali mengeluarkan peraturan terkait investasi Dana Pensiun dan perubahanperubahannya. Perubahan ini mencerminkan bahwa kegiatan investasi Dana Pensiun bukanlah sesuatu yang statis melainkan kegiatan yang dinamis mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan Dana Pensiun. Selain itu, perubahan juga menutup ruang bagi pemerintah untuk secara dogmatis menetapkan ketentuan bagi Dana Pensiun dalam berinvestasi. Pemerintah justru membuka peluang-peluang baru yang datang dari industri Dana Pensiun maupun dari perkembangan jenis-jenis investasi itu sendiri. Hanya satu yang mungkin tidak akan pemerintah ubah, yaitu dalam memastikan bahwa investasi dilakukan dengan memperhatikan risiko, kehatihatian, dan kepentingan peserta Dana Pensiun. Periode 1992-1996 Periode ini merupakan periode konsolidasi internal di Biro Dana Pensiun (saat itu disebut Direktorat Dana Pensiun). Selain itu, pada periode ini kegiatan-kegiatan di Biro Dana Pensiun lebih fokus pada penyesuaian yayasan yang mengelola program pensiun menjadi badan hukum Dana Pensiun. Namun demikian, pada periode ini pemerintah mulai merasakan perlunya pengaturan terkait pengelolaan Dana Pensiun termasuk pengaturan investasi Dana Pensiun. Akhirnya, kurang lebih 10 bulan setelah UU Dana Pensiun diterbitkan, Menteri Keuangan pertama kalinya mengeluarkan pengaturan mengenai investasi Dana Pensiun, yaitu KMK Nomor 231 tahun 1993.

11


Secara umum KMK tersebut memuat 5 (lima) kelompok investasi yang dapat dipilih oleh Dana Pensiun, yaitu pasar modal, surat berharga pasar uang, penempatan langsung, surat pengakuan hutang, dan property dalam bentuk tanah dan bangunan. Terdapat pula pembatasan investasi per pihak, yaitu maksimum 10% dan batasan investasi per jenis terutama untuk tanah dan bangunan yaitu 2% untuk setiap unit tanah dan bangunan. Sekitar dua tahun kemudian, KMK tersebut diganti dengan KMK Nomor 78 tahun 1995. KMK Nomor 78 tahun 1995 antara lain mengecualikan batasan maksimum investasi per pihak sebesar 10% untuk penempatan deposito dan sertifikat deposito, khususnya bagi Dana Pensiun yang berlokasi di daerah. Untuk investasi pada tanah dan bangunan, batas maksimum penempatannya menjadi 15% dari total investasi. Selain itu, bagi Dana Pensiun yang memiliki investasi tanah dan bangunan di luar negeri sebelum UU Dana Pensiun ditetapkan, Dana Pensiun dimaksud dapat tetap memperhitungkan penempatan tersebut sebagai investasi dengan prasyarat bahwa Dana Pensiun memiliki rencana dan jangka waktu penyesuaian. Untuk lebih meningkatkan keamanan aset Dana Pensiun, Menteri Keuangan mengeluarkan peraturan mengenai kewajiban Dana Pensiun untuk menyusun laporan keuangan dan laporan portofolio investasi, yaitu KMK Nomor 76 tahun 1995. Periode 1997-2001 Awal tahun 1997, Menteri Keuangan menerbitkan perubahan pertama atas KMK Nomor 78 tahun 1995, yaitu KMK Nomor 93 tahun 1997. Perubahan signifikan dalam KMK tersebut adalah adanya penambahan jenis investasi baru, yaitu reksadana. Perubahan politik di Indonesia yang terjadi pada periode 1997-1999, akhirnya juga berdampak pada perekonomian Indonesia. Kerusuhan yang terjadi di beberapa daerah menyebabkan biaya ekonomi menjadi tinggi. Akhirnya inflasi dan tingkat suku bunga juga terus merangkak naik. Bagi Dana

12

Pensiun, kenaikan tingkat suku bunga ini jelas sangat menguntungkan. Bagaimana tidak? Pada saat itu, porsi investasi Dana Pensiun di pasar uang mencapai 70,72% dari total investasi Dana Pensiun. Sudah pasti, kenaikan tingkat suku bunga tersebut memicu peningkatan kinerja pengurus dalam pengelolaan investasi. Puncak keberhasilan tersebut terlihat pada akhir tahun 1998 yang ditandai dengan kinerja investasi dibanding aset yang mencapai 26,11%. Kisruh politik Indonesia pada periode tersebut juga berpengaruh terhadap strategi yang dilakukan oleh pemerintah terutama untuk memperkuat sektor perbankan. Pada pertengahan tahun 1999, pemerintah melakukan restrukturisasi perbankan antara lain dengan menggabungkan Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim), dan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) menjadi Bank Mandiri. Penggabungan ini secara langsung mempengaruhi investasi Dana Pensiun yang dibatasi per pihak. Untuk mengakomodasi hal tersebut, Menteri Keuangan mengeluarkan KMK Nomor 499 tahun 1999. Poin penting dari KMK ini adalah diperkenankannya pelampauan batas investasi 10% per pihak hasil penggabungan keempat Bank tersebut dengan jangka waktu penyesuaian selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penggabungan. Semakin berkembangnya aset Dana Pensiun dan adanya restrukturisasi perbankan di atas menyebabkan industri meminta dilakukannya peningkatan batas maksimum terutama investasi per pihak dan perluasan jenis investasi untuk Dana Pensiun. Menteri Keuangan akhirnya merespon hal tersebut dengan mengeluarkan KMK Nomor 296 tahun 2000. Perubahan utama dalam KMK tersebut adalah perubahan batas maksimum investasi per pihak dari 10% menjadi 20%. Tahun berikutnya, Menteri Keuangan menerbitkan perubahan atas KMK tersebut dengan mengeluarkan KMK Nomor 45 tahun 2001. Dalam perubahan tersebut ada penambahan dua jenis instrumen investasi baru yaitu sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah.


Periode 2002-2006 Setelah 10 tahun Dana Pensiun di Indonesia beroperasi, investasi Dana Pensiun semakin bervariasi dan tidak hanya terfokus di pasar uang. Sebagai contoh, pada tahun 2005, investasi Dana Pensiun di pasar uang khususnya deposito berjangka turun drastis dibandingkan periode 1997-2001. Sebaliknya investasi di pasar modal terutama obligasi dan surat berharga pemerintah mendominasi investasi Dana Pensiun (52,15%). Kondisi ini menjadi salah satu alasan bagi pemerintah untuk kembali melakukan evaluasi terhadap peraturan terkait investasi Dana Pensiun.

penempatan langsung dan atau surat pengakuan utang dari 20% menjadi 10% terhadap total investasi Dana Pensiun. Perubahan lain adalah adanya pengaturan kembali tentang penilaian investasi Dana Pensiun. Sejalan dengan pengawasan Dana Pensiun yang lebih melihat risiko Dana Pensiun, dalam peraturan baru ini diatur pengendalian dan good governance pengelolaan investasi Dana Pensiun yang didalamnya mengatur laporan investasi Dana Pensiun, penilaian kinerja investasi, dan transparansi pengelolaan investasi. Dalam KMK ini juga diatur sanksi administratif berupa denda bagi Dana Pensiun yang melakukan pelanggaran terhadap keterlambatan atas penyampaian laporan investasi tahunan. Untuk memberikan pedoman dalam penyusunan laporan investasi sebagaimana diminta pada KMK Nomor 511 tahun 2002, Direktur Jenderal Lembaga Keuangan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor 2344 tahun 2003. Periode 2007-2012

Untuk itu, Menteri Keuangan melakukan perubahan-perubahan penting terkait investasi Dana Pensiun, yaitu melalui penerbitan KMK Nomor 511 tahun 2002. KMK ini merupakan pengganti dua KMK sebelumnya, yaitu KMK Nomor 296 tahun 2000 dan KMK Nomor 45 tahun 2001. Perubahan signifikan dalam KMK ini antara lain adalah penyebutan jenis investasi secara satu per satu dan tidak berdasarkan kelompok, penghapusan instrumen investasi surat berharga pasar uang dan penambahan variasi investasi properti menjadi tanah, bangunan, atau tanah dan bangunan. Guna mendorong perekonomian nasional, batasan investasi untuk surat berharga pemerintah dapat dilakukan lebih dari 20%. Untuk mengurangi risiko Dana Pensiun, diatur juga pembatasan maksimum per jenis untuk

Pada periode ini terjadi penggabungan dua institusi di Kementerian Keuangan, yaitu Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal, menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (disingkat Bapepam dan LK). Bergabungnya dua lembaga ini mengakibatkan perubahan nama Direktorat Dana Pensiun menjadi Biro Dana Pensiun. Penggabungan ini sedikit banyak mempengaruhi Biro Dana Pensiun terutama dengan semakin terbukanya informasi terkait industri pasar modal. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2008 ikut memukul pasar modal di Indonesia. Akibatnya nilai saham dan obligasi ikut terkoreksi. Untuk mengurangi risiko menurunnya aset Dana Pensiun, akhirnya diterbitkan Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor PER-08 tahun 2008. Peraturan ini membuka peluang bagi Dana Pensiun untuk mengubah pengelompokkan obligasi dari “diperdagangkan/tersedia untuk dijual ke kelompok dimiliki hingga jatuh tempo”.

13


Seiring dengan krisis di pasar modal dan kondisi investasi Dana Pensiun secara umum, Menteri Keuangan akhirnya mengeluarkan peraturan terbaru mengenai investasi Dana Pensiun, yaitu PMK Nomor 199 tahun 2008. PMK ini sekaligus menggantikan Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor PER-08 tahun 2008 dan KMK Nomor 511 tahun 2002. Perubahan utama PMK ini antara lain adalah dihapuskannya surat pengakuan utang dari daftar instrumen investasi Dana Pensiun, penambahan instrumen investasi baru bagi Dana Pensiun seperti kontrak opsi saham, efek beragun aset dari KIK2EBA3 dan unit penyertaan DIRE4 berbentuk KIK. Peraturan ini juga memuat pengaturan yang lebih detil terkait pengertian afiliasi, syarat tambahan untuk instrumen investasi tertentu, dan unsurunsur lain yang terkait dengan manajemen dan pengendalian investasi Dana Pensiun. Untuk pengaturan mengenai penilaian investasi Dana Pensiun diterbitkan Ketua Bapepam dan LK menerbitkan Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor PER-01 tahun 2009.

Adanya tambahan instrumen investasi baru bagi Dana Pensiun secara tidak langsung akan mempengaruhi penyusunan laporan, baik laporan keuangan maupun laporan investasi. Untuk mengakomodasi hal tersebut, akhirnya Ketua Bapepam dan LK menerbitkan Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor PER-01 tahun 2010. Perjalanan 20 tahun bukanlah perjalanan pendek bagi Biro Dana Pensiun dalam menyediakan peraturan terkait investasi Dana Pensiun. Namun, dari perkembangan kebijakan investasi tersebut, perjalanan 20 tahun tersebut bukanlah akhir dari upaya pemerintah dalam membina Dana Pensiun, terutama untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan Dana Pensiun harus tetap memperhatikan risiko, kehatihatian dan kepentingan peserta. Evaluasi akan terus dilakukan untuk mengurangi hal-hal yang dianggap sudah tidak sesuai, menambah atau memperbaiki pengaturan investasi dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan keamanan pengelolaan aset Dana Pensiun. Tentu saja dalam proses ini masukan dari stakeholder Dana Pensiun menjadi sangat penting. (AH/NPD/DS)

2 KIK: Kontrak Investasi Kolektif 3 EBA: Efek Beragun Aset

4 DIRE: Dana Investasi Real Estat

14

Dinamika Kebijakan Pendanaan Dana Pensiun

Pendanaan adalah suatu proses pemupukan dana yang dilakukan dalam rangka memenuhi suatu kewajiban. Kewajiban Dana Pensiun adalah memberikan kesinambungan penghasilan bagi pesertanya pada saat purna bakti atau disebut manfaat pensiun. Dengan skema pendanaan, suatu program pensiun dimungkinkan untuk membentuk suatu akumulasi dana yang dibutuhkan guna memelihara kesinambungan penghasilan peserta program pensiun di hari tua. Pemenuhan kewajiban pendanaan ini dapat dilakukan oleh pemberi kerja saja atau oleh pemberi kerja dan karyawan. Jika pemberi kerja mengikutsertakan partisipasi karyawan dalam pemenuhan kewajiban pendanaan tersebut, maka hal itu disebut contributory system. Sebaliknya, jika kewajiban tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pemberi kerja tanpa mengikutsertakan partisipasi dari karyawan, maka hal itu disebut non-contributory system. Besar kecilnya kewajiban atas manfaat pensiun yang dijanjikan oleh perusahaan sangat tergantung dari desain programnya. Apabila desain programnya menjanjikan manfaat pensiun yang besar maka kewajibannya tentu akan sangat

besar, dan sebaliknya apabila desain programnya menjanjikan manfaat pensiun yang kecil maka kewajibannya akan kecil juga. Dalam memenuhi kewajiban atas manfaat pensiun, pemberi kerja dapat melakukannya secara angsuran atau sekaligus. Untuk memberikan payung hukum kepada pemberi kerja dalam rangka pemenuhan kewajiban manfaat pensiun sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun, beberapa pengaturan terkait pendanaan, khususnya DPPK telah diterbitkan. Pendanaan dan Solvabilitas Pengaturan pendanaan dan solvabilitas bagi DPPK pertama kali diterbitkan pada tahun 1995, yaitu KMK Nomor 77 tahun 1995. KMK ini diterbitkan untuk memberikan jaminan terpeliharanya kesinambungan penghasilan peserta pada saat pensiun atau kepada pihak yang berhak bila peserta meninggal dunia. Jaminan ini dilakukan melalui mekanisme pemupukan dana yang dilakukan dengan cara penyetoran iuran. Pemupukan dana yang teratur dan terarah diharapkan dapat menjamin kelangsungan penyelenggaraan program pensiun.

15


KMK ini mengatur pola pendanaan untuk DPPK, baik PPMP maupun PPIP dengan penekanan pada PPMP. Yang menarik pada KMK ini adalah bahwa pemupukan dana tidak diperkenankan untuk dilakukan sesegera mungkin, artinya pemenuhan kekurangan pendanaan harus dilakukan secara bertahap dan tidak diperkenankan dilakukan secara sekaligus. Dalam perhitungan posisi pendanaan, diatur pula kriteria aset Dana Pensiun yang dapat diakui untuk perhitungan pendanaan (admitted asset), atau dikenal dengan istilah “aset untuk pendanaan”. Perkembangan perekonomian Indonesia pada akhirnya mengubah kebijakan pemerintah terhadap pengaturan pendanaan Dana Pensiun, yaitu dengan dikeluarkannya KMK Nomor 510 tahun 2002 yang sekaligus mencabut KMK Nomor 77 tahun 1995. Fokus pengaturan KMK tersebut adalah penetapan aset untuk pendanaan yang tidak lagi memperhitungkan akun-akun tertentu sebagai admitted asset tetapi menggunakan konsep net asset dikurangi dengan non-admitted asset. Hal ini sejalan dengan konsep matching asset-liabilities. Berbeda dengan KMK sebelumnya yang tidak memperkenankan adanya pemenuhan pendanaan dari pemberi kerja secara sekaligus, maka pada KMK Nomor 510 ini pengaturan tersebut diubah yaitu dengan memfasilitasi adanya pemberi kerja yang memiliki dana berlebih dan bermaksud melunasi kekurangan pendanaan secara sekaligus. KMK ini juga memberikan keleluasaan tersebut dengan tetap mengatur maksimum lamanya masa angsuran. Pengaturan lain adalah tidak diperbolehkannya lagi adanya perubahan asumsi aktuaria dan atau metode perhitungan aktuaria yang memberikan keuntungan actuarial gain bagi pemberi kerja untuk melunasi defisit. Hal ini ini dilakukan untuk mengantisipasi banyaknya pemberi kerja yang telah mempengaruhi aktuaris dalam penetapan asumsi aktuaria yang bertujuan untuk mengurangi beban pendanaan pemberi kerja. Selain pengaturan di atas, KMK ini juga meminta adanya analisis terhadap perubahan surplus atau defisit yang terjadi di dalam setiap laporan aktuaris Dana Pensiun. Analisis ini bertujuan agar

16

penyebab terjadinya defisit atau surplus dimaksud dapat diketahui dengan jelas. Untuk DPPK yang memiliki Mitra Pendiri, KMK ini mengenalkan istilah baru dalam perhitungan aktuaris, yaitu perhitungan sharing-cost dan non-sharing cost. Pada perhitungan sharing-cost, tanggung jawab pembiayaan program pensiun ditanggung secara merata dengan semua pemberi kerja yang ada di dalam DPPK. Sedangkan pada perhitungan non-sharing cost, masing-masing pemberi kerja dalam DPPK menanggung sendiri pendanaan yang menjadi tanggung jawabnya. Pengaturan lain adalah terkait dengan perubahan program pensiun dari PPMP ke PPIP. KMK ini mengatur syarat pendanaan yang harus dipenuhi oleh Pendiri DPPK apabila yang bersangkutan bermaksud mengubah program pensiun. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menjamin hak-hak peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampai pada saat perubahan program pensiun terjadi. Tiga tahun setelah KMK Nomor 510 tahun 2002 diterapkan, dilakukan penyempurnaan terhadap KMK tersebut dengan diterbitkannya PMK Nomor 113 tahun 2005. PMK ini tidak sepenuhnya mengganti Nomor 510 tahun 2002, namun hanya berisi perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam KMK tersebut. Beberapa perubahan ketentuan dimaksud antara lain mengenai perpanjangan jangka waktu pelunasan defisit yang diperhitungkan sebagai kekurangan solvabilitas dari 3 tahun menjadi paling lama 5 tahun, percepatan masa pelunasan sisa defisit Pra Undang-Undang bagi pemberi kerja dengan pembayaran secara sekaligus, dan adanya kewajiban bagi aktuaris untuk memuat proyeksi kewajiban aktuaria. Kebijakan Iuran dan Manfaat Selain pengaturan pendanaan dan solvabilitas, pengaturan mengenai besar iuran dan manfaat pensiun juga sangat penting mengingat iuran merupakan sumber pembiayaan program pensiun yang pada gilirannya nanti akan menjadi sumber dalam pembayaran manfaat pensiun.


Untuk memberikan kepastian hukum dan dalam rangka mewujudkan pendanaan yang terarah dan terpadu, untuk pertama kalinya Menteri Keuangan mengeluarkan kebijakan mengenai iuran dan manfaat pensiun, yaitu KMK Nomor 230 tahun 1993. KMK ini mengatur ketentuan mengenai rumus manfaat pensiun, baik sekaligus maupun bulanan. Pengaturan tersebut mencakup pula batasan maksimum faktor penghargaan pertahun masa kerja, jumlah penghasilan dasar pensiun (PhDP) yang dapat diakui, dan pengakuan masa kerja yang dapat diperhitungkan dalam penetapan besar manfaat pensiun. Sampai dengan saat ini, besar ketentuan maksimum manfaat pensiun yang dapat diberikan adalah 80% dari PhDP untuk perhitungan manfaat pensiun yang menggunakan rumus bulanan atau 80 kali PhDP untuk perhitungan manfaat pensiun yang menggunakan rumus sekaligus. Untuk pengaturan besar iuran ke Dana Pensiun, ada perbedaan pengaturan antara DPPK dan DPLK. Untuk DPPK PPMP, besar iuran peserta harus ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Besar maksimum iuran tersebut adalah 3 atau 3% kali faktor penghargaan per tahun masa kerja kali PhDP per tahun. Sedangkan besar iuran pemberi kerja tergantung dari hasil perhitungan aktuaris. Untuk DPPK PPIP, besar iuran pemberi kerja dan iuran peserta harus ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dengan maksimum iuran sebanyakbanyaknya 20% kali PhDP per tahun. Dalam hal peserta turut mengiur, iuran peserta sebanyakbanyaknya 60% dari iuran pemberi kerja. Untuk iuran ke DPLK, jika pada KMK Nomor 230 tahun 1993 terdapat pembatasan maksimum terhadap iuran ke DPLK, maka dengan

diterbitkannya PMK Nomor 91 tahun 2005, batasan tersebut akhirnya dihapus. Terkait dengan pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus, UU Dana Pensiun memang memperkenankan pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus. Namun demikian, kebijakan pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus tersebut harus tetap mempertimbangkan kemampuan pendanaan dari pemberi kerja. Untuk itu, pada KMK Nomor 230 tahun 1993, batas maksimum pembayaran manfaat pensiun yang dapat dibayarkan secara sekaligus adalah Rp100ribu per bulan atau Rp12juta jika dihitung dengan rumus sekaligus. Lima tahun kemudian, batas maksimum tersebut diubah menjadi Rp300ribu per bulan atau Rp36juta jika dihitung dengan rumus sekaligus, yaitu dengan dikeluarkannya KMK Nomor 343 tahun 1998. Tahun 2002, KMK 343 tersebut diubah dengan KMK Nomor 231 dan batas maksimum pembayaran manfaat pensiun per bulan juga diubah menjadi Rp400ribu. Untuk batas maksimum pembayaran maksimum dengan rumus sekaligus besarnya tetap sebesar Rp36juta. Tiga tahun kemudian, yaitu dengan diterbitkannya PMK Nomor 91 tahun 2005, batas maksimum tersebut diubah menjadi Rp750ribu per bulan atau Rp100juta jika dihitung dengan rumus sekaligus. Pada awal tahun 2012, batas maksimum tersebut kembali diubah menjadi diubah menjadi Rp1.500.000 per bulan atau Rp500juta jika dihitung dengan rumus sekaligus. (AS/NPD/DS)

“Money is not the only answer, but it makes a difference.” -Barack Hussein Obama-

17


Perkembangan Kebijakan Pengawasan Dana Pensiun meliputi pengelolaan aset dan pengawasan atas penyelenggaraan program pensiun baik dari segi keuangan maupun operasional. Periode 1997 - 2001

Untuk mewujudkan penyelenggaraan Dana Pensiun yang berdaya guna dan berhasil guna, sesuai dengan amanat Pasal 50 dan Pasal 52 UU Dana Pensiun Biro Dana Pensiun melakukan pengawasan terhadap industri Dana Pensiun. Ada dua jenis kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Biro Dana Pensiun, yaitu kegiatan analisis dan kegiatan pemeriksaan. Kegiatan analisis dilaksanakan dengan melakukan penelaahan terhadap dokumen-dokumen laporan yang disampaikan oleh Dana Pensiun kepada Biro. Kegiatan tersebut disebut juga desk audit atau offsite analysis. Sedangkan kegiatan pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap Dana Pensiun secara langsung atau disebut juga on-site analysis. Sebelum Tahun 1996 Awal dilakukannya kegiatan pengawasan dimulai pada saat Dana Pensiun mulai menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Menteri Keuangan. Hal itu dimulai sekitar tahun 1994. Pada saat itu, kegiatan pengawasan lebih terfokus pada kegiatan off-site analysis. Sementara itu, kegiatan on-site analysis baru mulai dilaksanakan sekitar tahun 1995. Cakupan pengawasan pada saat itu

Pada periode ini, kegiatan on-site analysis menitikberatkan pada compliance based analysis. Basis ini mempertegas kegiatan on-site analysis untuk melakukan pengujian atas kepatuhan Dana Pensiun dengan ketentuan perundangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun. Pada periode ini, kegiatan on-site analysis terhadap suatu Dana Pensiun dilakukan secara berkala, sekurangkurangnya sekali dalam 5 tahun. Awal tahun 2000, kegiatan off-site analysis dikembangkan, yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap semua laporan berkala yang disampaikan Dana Pensiun kepada Biro. Proses evaluasi tersebut menghasilan indikasi risiko suatu Dana Pensiun. Jika Dana Pensiun terindikasi cukup berisiko, maka Biro akan melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap kondisi Dana Pensiun dimaksud. Hasil kegiatan analisis mendalam ini menjadi bahan masukan untuk kegiatan on-site analysis. Periode 2002 - 2005 Guna meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan on-site analysis, sekaligus mengatasi terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan tersebut, kebijakan pengaturan atas kegiatan on-site analysis yang sebelumnya diatur dalam KMK Nomor 40 tahun 1997 dicabut dan diganti dengan KMK Nomor 512 tahun 2002. Salah satu dampak dari pengaturan baru tersebut adalah dimungkinkannya kegiatan on-site analysis dilakukan tanpa harus menunggu jangka waktu 5 tahun.

19


Tahun 2005 Direktur Jenderal Lembaga Keuangan menerbitkan ketentuan mengenai bentuk dan susunan laporan keuangan Dana Pensiun melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor 2345 tahun 2005. Keputusan tersebut menandai adanya standarisasi pelaporan keuangan khusus bagi Dana Pensiun yang berbeda dengan industri keuangan lainnya. Standar ini semakin mempermudah kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Dana Pensiun. Periode 2005 - 2007 Untuk menstandarisasi kegiatan on-site analysis, pada tahun 2005 diterbitkan Pedoman Manajemen dan Operasional Pemeriksaan Langsung Dana Pensiun. Pedoman manajemen memuat petunjuk mengenai penyusunan rencana kerja pemeriksaan, pengawasan pemeriksan, evaluasi kinerja pemeriksaan dan dokumentasi pemeriksaan. Sedangkan pedoman operasional memuat prosedur kegiatan on-site analysis dan pelaporan. Pada periode ini, kegiatan on-site analysis mulai mengarah pada pendekatan berbasis risiko (risk based approach), meski dalam praktiknya porsi terbesar masih dilaksanakan berdasarkan compliance based. Adapun pengujian terhadap substansi materi analisis meliputi 5 modul, yaitu investasi, iuran, manfaat pensiun, perkiraan penting dan kepengurusan. Sementara itu, jika sebelum tahun 2007 kegiatan off-site analysis hanya dilakukan terhadap Dana Pensiun secara terbatas, dengan kata lain tidak setiap entitas Dana Pensiun dapat dianalisis pada tahun tersebut. Sejak tahun 2007, semua Dana Pensiun sudah dapat dianalisis secara sederhana. Analisis sederhana ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi sederhana berplatform access project. Dengan menggunakan aplikasi ini, semua Dana Pensiun dapat ketahui nilai risiko awalnya. Adapun sumber data yang digunakan dalam aplikasi tersebut adalah data laporan berkala terakhir Dana Pensiun yang diterima Biro Dana Pensiun. Periode 2008 - sekarang Periode ini merupakan era baru terhadap kegiatan pengawasan industri Dana Pensiun. Di tahun 2008,

20

Biro Dana Pensiun telah mengambil kebijakan strategis terkait pembinaan dan pengawasan Dana Pensiun, yaitu dengan mengubah fokus pengawasan yang semula menekankan pada kepatuhan Dana Pensiun terhadap ketentuan perundangan, menjadi aspek risiko yang terdapat dalam penyelenggaraan Dana Pensiun. Pendekatan ini diambil karena dilatarbelakangi oleh semakin beragamnya risiko pengelolaan kekayaan Dana Pensiun. Adapun pedoman pelaksanaan dari sistem pengawasan berbasis risiko tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala Biro Dana Pensiun Nomor KEP-02 tahun 2008. Pada periode ini kegiatan pengawasan, baik off-site dan on-site analysis dilakukan atas dasar pertimbangan risiko. Untuk melaksanakan kegiatan ini Biro Dana Pensiun menggunakan pendekatan Sistem Pemeringkatan Risiko (SPERIS). Sistem ini diadaptasi dari pengawasan berbasis risiko yang dilakukan oleh Australian Prudential Regulatory Authority (APRA). Dalam SPERIS, fokus pengujian risiko penyelenggaraan Dana Pensiun bertujuan untuk memastikan potensi tingkat kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajibannya kepada peserta dan pihak yang berhak lainnya. Untuk memenuhi pengujian tersebut, Biro Dana Pensiun menetapkan sembilan aspek risiko yang menjadi lingkup pengujian yaitu aspek desain dan strategi, kepengurusan, tata kelola, operasional dan manfaat pensiun, pengelolaan aset, kinerja, legal dan pendanaan. Guna menselaraskan kegiatan tersebut, pedoman manajemen dan operasional pemeriksaan langsung Dana Pensiun diubah, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor PER-05 tahun 2008 dan Keputusan Kepala Biro Dana Pensiun Nomor KEP-03 tahun 2008. Inti dari penyempurnaan pedoman tersebut adalah memasukan aspek pertimbangan risiko dalam setiap kegiatan perencanaan pemeriksaan, organisasi pemeriksaan, standar pemeriksaan, lingkup pemeriksaan, prosedur pemeriksaan dan pelaporan pemeriksaan. (HW/NPD/NU)

Menuju Tata Kelola Dana Pensiun yang Lebih Baik

Kepengurusan dan tata kelola memegang peranan penting dan fundamental dalam menentukan keberhasilan penyelenggaran program pensiun. Melalui kepengurusan yang kompeten, berintegritas serta amanah, penyelenggaraan Dana Pensiun diharapkan dapat berjalan dengan baik. Demikian pula tata kelola, semakin meningkatnya dana kelolaan Dana Pensiun, semakin meningkat pula risiko penyelenggaraan Dana Pensiun. Untuk itu, penyelenggaraan Dana Pensiun harus dapat diselenggarakan sesuai dengan praktik yang berlaku umum serta menerapkan prinsip-prinsip Good Pension Fund Govenance (GPFG).

dewan pengawas merupakan organ yang berperan sebagai pengawas pelaksanaan tugas pengurus. UU Dana Pensiun juga mengatur halhal pokok lainnya terkait kepengurusan seperti mekanisme penunjukan pengurus dan dewan pengawas, tugas dan tanggung jawab pengurus dan dewan pengawas, keanggotaan dewan pengawas, dan sanksi adminstratif dan pidana terkait pengelolaan Dana Pensiun. Pada tahun yang sama, Pemerintah juga menerbitkan PP Nomor 76 tahun 1992 dan PP Nomor 77 tahun 1992 yang antara lain mengatur lebih lanjut mengenai kepengurusan Dana Pensiun.

Kepengurusan

Sejumlah milestones penting dari upaya dan inisiatif Biro Dana Pensiun selama 20 tahun ini dalam rangka meningkatkan profesionalisme kepengurusan Dana Pensiun. tersebut adalah sebagai berikut:

Diterbitkannya UU Dana Pensiun pada tahun 1992 menjadi tonggak pertama dalam meletakkan dasar-dasar kepengurusan Dana Pensiun yang modern dibandingkan dengan kepengurusan ala yayasan pada masa sebelumnya. UU Dana Pensiun memperkenalkan struktur organisasi kepengurusan Dana Pensiun yang terdiri dari pengurus dan dewan pengawas. Pengurus merupakan organ eksekutif yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Dana Pensiun, sementara

Periode 1993 - 2003 Setahun setelah diundangkannya UU Dana Pensiun, Menteri Keuangan menerbitkan KMK Nomor 229 tahun 1993 yang mengatur persyaratan bagi kepengurusan Dana Pensiun, khususnya

21


DPPK. Sepuluh tahun berikutnya, KMK tersebut disempurnakan, yaitu dengan diterbitkannya KMK Nomor 513 tahun 2002 yang mengatur hal yang sama, namun berlaku tidak hanya bagi DPPK tapi juga untuk pelaksana tugas pengurus DPLK. Pelaksana tugas pengurus DPLK merupakan pegawai yang ditunjuk oleh pendiri DPLK untuk menjalankan tugas pengurus di DPLK. Dalam hal ini, persyaratan untuk menjadi pelaksana tugas pengurus DPLK adalah sama dengan persyaratan sebagai pengurus DPPK. Periode 2004 – 2010 Tahun 2004 merupakan milestone penting dalam pengembangan kepengurusan Dana Pensiun. Pada tahun ini Direktur Jenderal Lembaga Keuangan mengeluarkan KEP-4263 tahun 2004 yang mengatur persyaratan pengetahuan di bidang Dana Pensiun bagi pengurus dan pelaksana tugas pengurus DPLK dan tata cara pemenuhannya. Melalui keputusan ini, setiap pengurus wajib mengikuti dan lulus sertifikasi pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun yang diselenggarakan oleh Lembaga Standar Profesi Dana Pensiun (LSPDP). Adapun lembaga ini dibentuk bersama oleh ADPI dan ADPLK. Disamping kewajiban untuk memiliki sertifikat pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun, pengurus juga diwajibkan untuk mengikuti pendidikan berkelanjutan melalui keikutsertaan dalam seminar, pelatihan, penulisan artikel dan sebagainya. Setiap kegiatan tersebut akan menjadi angka kredit dalam rangka pemenuhan minimal kredit poin yang ditetapkan oleh Lembaga Standar Profesi Dana Pensiun. Seiring dengan perkembangan industri Dana Pensiun dan besarnya dana kelolaan Dana Pensiun menjadikan tanggung jawab pengurus semakin besar. Untuk itu, kebutuhan akan pengurus yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi menjadi hal yang sangat penting. Dalam kerangka itu Menteri Keuangan menerbitkan PMK Nomor 37 tahun 2010 yang mengatur penilaian uji kemampuan dan kepatutan bagi calon pengurus DPPK dan calon pelaksana tugas pengurus DPLK.

22

Sebagai pelaksanaannya, Ketua Bapepam dan LK menerbitkan Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor PER-02 tahun 2010 yang mengatur kriteria Dana Pensiun yang pengurus atau pelaksana tugas pengurusnya wajib mengikuti uji penilaian kemampuan dan kepatutan. Periode 2011 – saat ini Sebagai kelanjutan dari rangkaian pengaturan uji penilaian kemampuan dan kepatutan di atas, Ketua Bapepam dan LK menerbitkan Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor PER-03 tahun 2011. Peraturan tersebut berisi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan uji penilaian kemampuan dan kepatutan calon pengurus DPPK dan calon pelaksana tugas pengurus DPLK. Bulan Mei 2011 merupakan kali pertama penilaian uji kemampuan dan kepatutan tersebut mulai dilaksanakan. Tata Kelola GPFG merupakan proses dan struktur yang digunakan oleh Dana Pensiun untuk mendorong pengembangan lembaga, pengelola sumberdaya dan risiko secara efisien dan efektif, serta pertanggungjawaban pengurus Dana Pensiun kepada peserta, pendiri/pemberi kerja dan pihak terkait lainnya. GPFG dapat juga digunakan sebagai salah satu tolok ukur kinerja pengurus dalam mengelola Dana Pensiun yang dilakukan dengan cara melakukan assesment (penilaian) baik secara internal maupun eksternal (pihak independen). Prinsip GPFG terdiri dari lima prinsip yaitu kemandirian, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran. Kelima prinsip tersebut memberikan pegangan yang kuat bagi Dana Pensiun untuk menyelenggarakan kegiatannya. Sebagai pendorong Dana Pensiun untuk dapat melakukan penyusunan tata kelola dimaksud Ketua Bapepam-LK menerbitkan Keputusan Bapepam dan LK Nomor KEP-136/ BL tahun 2006. Keputusan tersebut memuat pedoman penyusunan tata kelola Dana Pensiun. Pedoman ini bersifat umum, standar dan fleksibel, mengingat kondisi masing-masing Dana Pensiun berbeda.


Terkait dengan penerapan GPFG tersebut, Pendiri harus menetapkan pedoman umum dan pedoman operasional atas penerapan GPFG di Dana Pensiun. Pedoman tersebut harus dilaksanakan oleh pengurus dan secara rutin harus dievaluasi oleh dewan pengawas. (HG/NPD)

“In the successful organization, no detail is too small to escape close attention.” -Lou Holtz-

23


Transformasi Sistem Informasi Dana Pensiun “One machine can do the work of fifty ordinary men. No machine can do the work of one extraordinary man” -Elbert Hubbard-

Untuk mendukung kegiatan pembinaan dan pengawasan Dana Pensiun, kegiatan pengumpulan dan pengolahan data menjadi faktor penting bagi Biro Dana Pensiun. Data merupakan informasi yang penting bagi biro dan industri Dana Pensiun. Oleh karena itu, mekanisme pengumpulan data secara cepat, tepat, dan akurat menjadi alasan utama bagi biro dalam mengembangkan teknologi informasi untuk industri Dana Pensiun. Hal yang tidak kalah penting adalah pengolahan data. Kegiatan pengolahan data harus dapat memberikan layanan distribusi informasi yang cukup kepada stakeholder, baik secara internal maupun eksternal. Itu semua tidak terlepas dari teknologi informasi yang terus dikembangkan Biro Dana Pensiun.

manusia yang menangani tidak sebanding dengan banyaknya data yang harus diinput. Sejak Tahun 2002 ini

sampai dengan saat

Kemajuan teknologi informasi dan perkembangan industri Dana Pensiun pada akhirnya juga berdampak terhadap kegiatan proses pengumpulan data dan penyebaran informasi yang terjadi di Biro Dana Pensiun. Pada saat ini mulai terbentuk suatu tim yang bertugas untuk melakukan penyempurnaan terhadap sistem informasi dan jaringan di Biro Dana Pensiun. Hasil-hasil yang telah dicapai antara lain adalah pelaporan digital, website, dan pendaftaran secara online.

Sampai dengan tahun 2002 Sejak kewajiban penyampaian laporan Dana Pensiun ditetapkan pada tahun 1995, sejak itulah tuntutan terhadap pengumpulan dan pengolahan data laporan untuk keperluan offsite analysis, onsite analysis, dan statistik mulai muncul. Pada saat itu Biro Dana Pensiun mulai merintis pembangunan database dan aplikasi sederhana yang digunakan untuk kegiatan pengumpulan data. Proses pengumpulan data tersebut dilakukan sendiri oleh Biro Dana Pensiun dengan cara memasukkan data laporan keuangan Dana Pensiun ke dalam aplikasi. Proses pengolahan data selanjutnya dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Kendala yang dihadapi pada saat itu adalah lamanya waktu yang diperlukan untuk menyediakan data yang dapat segera diolah. Hal tersebut terjadi karena jumlah sumber daya

25


Pelaporan digital (e-reporting) Guna mengatasi kendala yang terjadi dalam proses pengumpulan data, pada tahun 2002 mulai dilakukan uji coba penyampaian laporan keuangan dan laporan aktuaris secara elektronik. Dengan mempertimbangkan keragaman teknologi informasi yang dimiliki Dana Pensiun akhirnya diputuskan untuk menggunakan media yang paling sederhana yang kiranya dapat diimplementasikan oleh seluruh Dana Pensiun. Media yang digunakan pada saat itu adalah formulir elektronik yang disusun dengan menggunakan MS Excel. Formulir tersebut dikenal sebagai data elektronik. Untuk memperoleh data elektronik tersebut, setiap Dana Pensiun dapat mengunduhnya langsung melalui website atau menghubungi langsung Biro Dana Pensiun. Data yang telah diisi Dana Pensiun disampaikan kembali ke Biro Dana Pensiun dengan menggunakan disket atau melalui email. Landasan hukum penggunaan data elektronik tersebut adalah Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor: KEP-4777 tahun 2003. Walaupun telah banyak dilakukan sosialisasi, penerapan kebijakan penyampaian data laporan berkala secara elektronik tidak seketika berjalan mulus. Untuk itu, Pada tahun 2007 Biro Dana Pensiun melakukan penyempurnaan terhadap formulir data elektronik dimaksud. Pada tahun tersebut, bekerja sama dengan Pusat Informasi dan Teknologi (Pusintek) Kementerian Keuangan, berhasil dibangun aplikasi Data Elektronik versi 1.0. Berbeda dengan format sebelumnya, media penyampaian data ke Biro tidak hanya dapat dilakukan melalui email, atau disket, namun juga dapat dilakukan melalui File Transfer Protocol

26

(FTP). Untuk versi yang pertama ini, aplikasi hanya menyediakan menu pengisian data laporan keuangan saja. Setelah terbit kewajiban penyampaian laporan teknis pada tahun 2007, aplikasi versi pertama tersebut dikembangkan lagi menjadi aplikasi Data Elektronik versi 2.0. Versi kedua ini dikeluarkan pada tahun 2008. Dalam versi kedua ini terdapat penambahan menu baru berupa pengisian data untuk laporan aktuaris dan laporan teknis. Sejak tahun itu pula, istilah Data Elektronik ditransformasi menjadi Data Digital Dana Pensiun (D3P). Pada tahun yang sama, jalur baru pengiriman D3P melalui website diperkenalkan, yaitu melalui alamat website http://d3p.depkeu. go.id. Selanjutnya pada tahun 2009, diluncurkan kembali aplikasi D3P versi 3.0. Aplikasi ini dikeluarkan menyusul diterbitkannya PMK Nomor 199 tahun 2008. Pada versi ketiga ini, terdapat menu baru yaitu untuk pengisian data investasi bulanan. Tahun 2010, bersamaan dengan diterbitkannya Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor PER01 tahun 2010, diluncurkan aplikasi D3P versi 4.0. Pada versi ini terdapat penambahan menu baru, yaitu menu pengisian data laporan investasi. Dengan demikian, sejak tahun 2002 sampai dengan saat ini, proses pelaporan Dana Pensiun juga sudah menerapkan e-reporting. Dengan adanya penyampaian data laporan berkala secara elektronik, teknologi informasi di internal Biro Dana Pensiun juga dituntut untuk menjadi lebih


baik. Database Biro Dana Pensiun yang sebelumnya sangat sederhana ditransformasi menjadi database menengah dengan menggunakan teknologi yang lebih maju. Demikian pula halnya dengan aplikasi pengolahan data yang digunakan di internal Biro Dana Pensiun. Beberapa aplikasi-aplikasi pengolahan yang semula menggunakan desktop application, secara bertahap beralih menjadi web based application. Komunikasi internal juga menjadi hal penting, karenanya seluruh komputer yang ada di Biro Dana Pensiun sudah terkait dalam suatu jaringan yang terintegrasi. Web site Sebagai dampak dari perkembangan teknologi informasi yang terjadi di awal tahun 2000, Biro Dana Pensiun (saat itu bernama Direktorat Dana Pensiun) membuka situs web Direktorat Dana Pensiun yang beralamat http://www.djlk.depkeu. go.id. Dengan adanya situs tersebut penyampaian

dan penyebaran informasi Dana Pensiun kepada masyarakat dan pelaku industri Dana Pensiun menjadi lebih cepat. Sekitar akhir tahun 2006, setelah penggabungan Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, website tersebut berintegrasi ke dalam website Bapepam dan LK dengan perubahan alamat menjadi http://www.bapepamlk.depkeu. go.id. Online Registering Pada tahun 2011, bersama dengan Pusintek, Biro Dana Pensiun membangun sistem pendaftaran secara online bagi calon peserta uji kemampuan dan kepatutan pengurus Dana Pensiun. Dengan sistem tersebut, calon pengurus yang akan mengikuti uji tersebut dapat mengisi formulir pendaftaran sesuai format yang telah ditetapkan. Situs ini dapat diakses via http://fpdapen.depkeu. go.id. (RR/NPD/NU)

27


Metamorfosis Lembaga Pengawas

Dana Pensiun

salah satu diantaranya adalah “Direktorat Jenderal Keuangan”. Dalam perkembangannya, melalui KEPRES Nomor 70 tahun 1972, Direktorat Jenderal Keuangan berubah nama menjadi “Direktorat Jenderal Moneter”. Selanjutnya, nama Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan diperkenalkan pertama kali pada saat dikeluarkannya KEPRES Nomor 35 tahun 1992 yang membagi Direktorat Jenderal Moneter menjadi dua, yaitu “Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan” dan “Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Usaha Milik Negara”.

Seiring dengan perkembangan industri lembaga keuangan, pengaturan terhadap industri lembaga keuangan juga mengalami perubahan. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan diterbitkannya beberapa perundangan yang mengatur industri lembaga keuangan, seperti UU Perbankan, UU Perasuransian, dan UU Dana Pensiun. Ketiga UU tersebut lahir pada tahun 1992. Proses terbentuknya Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan diawali dengan dikeluarkannya KEPRES Nomor 170 tahun 1966 dan Keputusan Presidium Kabinet nomor 75/U/KEP/11/1966 tentang Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Departemen - Departemen Kabinet Ampera. Melalui dua Keppres tersebut Departemen Keuangan ditetapkan memiliki beberapa unit eselon I dan

Pada tahun 1992, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan membawahi beberapa Direktorat dan salah salah diantaranya adalah Direktorat Dana Pensiun. Direktorat ini mempunyai fungsi pengaturan dan pengawasan di bidang industri Dana Pensiun. Pada saat itu, Direktorat Dana Pensiun memiliki 4 Sub Direktorat, yaitu Sub Direktorat Dana Pensiun Pemberi Kerja, Sub Direktorat Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Sub Direktorat Analisis Penyelenggaraan Program dan Sub Direktorat Pemeriksaan dan Pelayanan Pengaduan. Dua Sub Direktorat yang pertama berperan besar dalam proses penyesuaian badan hukum dari yayasan menjadi Dana Pensiun dan pembentukan Dana Pensiun. Sedangkan dua Sub Direktorat lainnya berperan dalam proses kegiatan pengawasan. Di awal periode tersebut, kegiatan Direktorat Dana Pensiun lebih terkonsentrasi pada proses pengesahan yayasan Kesejahteraan Karyawan dan Yayasan Dana Pensiun menjadi badan hukum Dana Pensiun. Hal itu terjadi karena pada awal diterbitkannya UU Dana Pensiun terdapat lebih dari seratus yayasan yang harus segera disesuaikan menjadi Dana Pensiun sesuai dengan amanat UU Dana Pensiun. Bersamaan dengan itu, Direktorat Dana Pensiun

29


juga mulai menyusun perangkat pengawasan dalam bentuk regulasi, baik melalui keputusan Menteri maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Lembaga Keuangan. Tahun 2005, Menteri Keuangan menggabungkan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK)5. Penggabungan ini merupakan implementasi dari Road Map Departemen Keuangan dan Kebijakan Sektor Keuangan yang telah mencanangkan adanya integrasi pengawasan sektor jasa keuangan non bank. Di bawah naungan Bapepam dan LK, Direktorat Dana Pensiun berubah nama menjadi Biro Dana Pensiun. Biro ini mempunyai fungsi pengawasan dan pengaturan di bidang industri Dana Pensiun. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Biro Dana Pensiun memiliki 5 Bagian yaitu Bagian Kelembagaan Dana Pensiun, Bagian Analisis Penyelenggaraan Program Dana Pensiun, Bagian Pemeriksaan Dana Pensiun, Bagian Pengembangan dan Pelayanan Informasi Dana Pensiun, serta Bagian Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan Pengelolaan Dana Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil. Kecuali Bagian Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan Pengelolaan Dana Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, keempat bagian di atas secara umum melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap industri Dana Pensiun. Sedangkan Bagian Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan Pengelolaan Dana Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil, secara khusus mendapat mandat Menteri Keuangan untuk melakukan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan dana iuran pegawai negeri sipil yang diadministrasikan oleh PT Taspen (Persero). Sekitar akhir tahun 2011 lalu, DPR menetapkan UU Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan diterbitkannya UU

tersebut, maka sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan Dana Pensiun akan beralih dari Menteri Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dengan ditetapkannya UU OJK ini maka pengaturan dan pengawasan Dana Pensiun yang selama ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam UU Dana Pensiun akan beralih ke OJK. Hal-hal yang yang akan beralih untuk diatur dan diawasi oleh OJK di sektor Dana Pensiun antara lain meliputi proses permohonan pengesahan Peraturan Dana Pensiun baik dalam rangka pembentukan atau pendirian maupun perubahan peraturan, ketentuan-ketentuan prudensial seperti pengaturan tentang investasi Dana Pensiun, iuran dan manfaat pensiun, pendanaan dan solvabilitas Dana Pensiun, penyampaian laporan berkala Dana Pensiun, pemeriksaan Dana Pensiun, dan proses pembubaran Dana Pensiun. Selain hal tersebut di atas, OJK tidak hanya dapat melakukan pemeriksaan tetapi juga memiliki wewenang penyidikan, memberikan perintah tertulis kepada Dana Pensiun dan atau pihak tertentu, dan menunjuk pengelola statuter. Sesuai dengan ketentuan di masa transisi yang diatur dalam UU OJK, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan di bidang Dana Pensiun akan beralih dari Kementerian Keuangan ke OJK per 31 Desember 2012. Sisa waktu sejak pengesahan UU OJK sampai dengan tanggal peralihan tersebut merupakan waktu yang sangat penting dalam mempersiapkan pengawasan Dana Pensiun oleh OJK. Berbagai penyesuaian kemungkinan besar akan dilakukan, diantaranya penyesuaian struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, persiapan sumber daya manusia, penyesuaian terkait teknologi informasi dan persiapan penganggarannya. UU OJK mengamanatkan secara rinci persiapan yang harus dilakukan, sehingga pada waktu peralihannya nanti OJK dapat segera beroperasi secara efektif. (SLA/NPD/AS)

5 KMK Nomor 606 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

30

Menuju Integrasi Pengawasan Sektor Keuangan Melalui OJK adalah, amanat Pasal 34 UU Nomor 23 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Ketentuan tersebut mengamanatkan pembentukaan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan independen yang mencakup pengawasan sektor perbankan, pasar modal, industri keuangan non bank, dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Sebagai suatu lembaga baru yang independen, OJK diharapkan mampu bertindak secara kredibel, profesional, dan akuntabel di dalam menjalankan fungsinya, sehingga mampu mewujudkan kegiatan sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Tanggal 22 November 2011 DPR akhirnya mengesahkan UU Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kehadiran OJK ini merupakan salah satu respon terhadap perkembangan sistem keuangan yang semakin kompleks, dinamis dan saling terkait antar masingmasing subsektor keuangan, baik dalam hal produk maupun kelembagaan, serta kompleksitas transaksi dan interaksi antarlembaga jasa keuangan sebagai akibat dari konglomerasi pemilikan pada lembaga jasa keuangan. Perkembangan tersebut menimbulkan permasalahan lintas sektoral di industri jasa keuangan yang menuntut upaya penyelesaian yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Hal lain yang tidak kalah penting yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang ini

Dalam struktur organisasinya, OJK akan dipimpin oleh Dewan Komisioner yang terdiri atas 9 (sembilan) orang anggota. Dalam menyusun kebijakan dan pengaturan, Dewan Komisioner menetapkannya secara kolektif dan kolegial. Tugas pengawasan akan dilakukan oleh masingmasing Kepala Eksekutif yang terdiri dari Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. UU OJK pada pokoknya mengatur mengenai organisasi dan tata kelola dari lembaga pengatur dan pengawas kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga

31


Jasa Keuangan Lainnya. Sedangkan ketentuan mengenai jenis-jenis produk jasa keuangan, cakupan dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa keuangan, tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial serta ketentuan tentang jasa penunjang sektor jasa keuangan dan lain sebagainya terkait jasa keuangan, diatur dalam Undang-Undang sektoral tersendiri. Dalam rangka perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian dengan meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya bila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat. OJK juga berwenang melakukan pembelaan hukum dengan mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta aset milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian atau untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak

yang menyebabkan kerugian pada konsumen atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat pelanggaran peraturan perundang-udangan di sektor jasa keuangan. Seluruh pelaksanaan ketentuan tersebut akan dilaksanakan oleh OJK dengan sistem checks and balances. Kepala Eksekutif yang bertugas mengawasi sehari-hari kegiatan pengawasan kepada Lembaga Jasa Keuangan akan dimonitor dan diawasi oleh seluruh Dewan Komisioner dengan asas kolektif dan kolegial. Disamping itu dalam struktur OJK nantinya akan dilengkapi dengan Dewan Audit yang diketuai oleh salah satu anggota Dewan Komisioner dan didukung oleh komite-komite termasuk komite audit yang diketuai oleh Wakil Ketua Anggota Dewan Komisioner. Selain melalui struktur organisasi, sistem checks and balances OJK tercermin dari akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh OJK seperti penyampaian laporan ke DPR dan Presiden serta kewajiban diaudit oleh BPK. (IWW/NPD/AS)

32

Perjalanan Panjang Amandemen Undang-Undang Dana Pensiun atau sekitar 5% dari total tenaga kerja Indonesia yang bekerja sebagai karyawan maupun pekerja mandiri. Kenyataan ini memicu penetapan strategi pengembangan industri Dana Pensiun, termasuk di antaranya melalui perubahan UU Dana Pensiun6. Izin prakarsa perubahan UU Dana Pensiun diusulkan dan disetujui pada tahun 2001. Sejak itu, proses penyusunan amendemen UU Dana Pensiun dilakukan secara intensif. Dalam proses penyusunan amendemen UU Dana Pensiun, diskusi dengan para narasumber dan pelaku industri dilakukan baik melalui rapat maupun kegiatan sosialisasi. Pada tahun 2003, RUU tentang Perubahan UU Dana Pensiun disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bagian dari paket RUU sektor jasa keuangan. UU Dana Pensiun lahir dengan semangat untuk mencapai kesinambungan penghasilan bagi masyarakat dan memupuk dana pembangunan nasional. Dalam perjalanannya, Undang-Undang tersebut dirasa belum dapat mendorong pertumbuhan Dana Pensiun di Indonesia. Selama kurun waktu dua puluh tahun, akumulasi kekayaan Dana Pensiun hanya mencapai sekitar 2% dari GDP Indonesia. Sementara dari sisi cakupan peserta, hingga akhir tahun 2011 Dana Pensiun hanya mencakup sekitar tiga juta orang

Perkembangan proses penyusunan amendemen UU Dana Pensiun tidak lepas dari perkembangan proses penyusunan RUU sektor jasa keuangan. Pada tahun 2005, DPR mengembalikan paket RUU sektor jasa keuangan kepada pemerintah, termasuk didalamnya adalah RUU tentang Perubahan UU Dana Pensiun. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah selanjutnya melakukan penyempurnaan terhadap RUU yang ada.

6

Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-84/ BL/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Industri Dana Pensiun dan Master Plan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non-Bank

33


Penyempurnaan dilakukan, baik dari sisi materi maupun redaksi, khususnya untuk disesuaikan dengan UU Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan7. Pada tahun 2009, perubahan UU Dana Pensiun ditetapkan sebagai salah satu RUU prioritas program legislasi nasional periode 2010—2014. Hingga akhir tahun 2011, RUU tentang Perubahan UU Dana Pensiun dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perubahan UU Dana Pensiun bertujuan untuk mendukung industri Dana Pensiun agar berkembang lebih pesat sehingga kesinambungan penghasilan bagi masyarakat dapat tercapai. Untuk itulah dalam perubahan tersebut dilakukan beberapa penyesuaian dan penyempurnaan, antara lain memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi penyelenggaraan program pensiun, peningkatan fleksibilitas skema program pensiun, dan penguatan tata kelola Dana Pensiun. Selain

7

Ketentuan ini telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

34

itu, perubahan UU Dana Pensiun juga dilakukan dalam rangka harmonisasi dengan peraturan perundangan terkait seperti UU Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan usulan yang datang dari berbagai pihak, termasuk pelaku industri. Proses amendemen UU Dana Pensiun masih harus melalui proses yang panjang, termasuk pembahasan di DPR. Oleh sebab itu, masih terdapat kemungkinan bahwa materi amendemen UU Dana Pensiun berubah. Diharapkan, hingga disahkannya amendemen UU Dana Pensiun, masyarakat khususnya pelaku industri tetap memberi masukan agar Undang-Undang yang disahkan nanti menjadi produk hukum yang berkualitas. (DS/NPD/AR)

Meneropong Tren Global Dana Pensiun “Accordingly, globalization is not only something that will concern and threaten us in the future, but something that is taking place in the present and to which we must first open our eyes.” -Ulrich Beck-

Jika melihat bentuk aslinya, program pensiun iuran pasti tidak memiliki asuransi ataupun jaminan. Akumulasi dana, murni ditentukan oleh iuran yang masuk dan hasil pengembangan dana. Sementara pada program pensiun manfaat pasti, manfaat pensiun ditentukan oleh gaji akhir atau gaji rata-rata pegawai. Dalam hal ini, manfaat pensiun ditetapkan dimuka dan pemberi kerja harus menutupi kekurangan dari kinerja investasi. Program pensiun manfaat pasti yang selama ini telah berkembang di sejumlah negara industri dirasakan sudah tidak menarik lagi bagi banyak negara, khususnya negara berkembang. Secara global, keberadaan program pensiun manfaat pasti kini sudah bergeser dan digantikan dengan program pensiun iuran pasti. Pergeseran program pensiun ini tidak hanya terjadi di negaranegara Asia, tetapi juga terjadi di negara maju lainnya, seperti negara-negara di Eropa dan Amerika. Bahkan beberapa negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur serta Asia telah terjadi reformasi pensiun yang fundamental, seperti adanya program pensiun iuran pasti yang bersifat wajib dan diikuti oleh semua warga. Diperkirakan, tingkat pertumbuhan aset Dana Pensiun di kawasan Eropa Tengah dan Timur tersebut mencapai 19% per tahun. Sedangkan di kawasan Asia, tingkat pertumbuhan tersebut diperkirakan mencapai 17% per tahun. Kenapa Program Pensiun Iuran Pasti? Karakteristik utama dari program pensiun iuran pasti sebenarnya adalah tabungan jangka panjang.

Sebagai akibatnya, pada program pensiun iuran pasti, risiko investasi menjadi tanggung jawab peserta. Sedangkan pada program pensiun manfaat pasti pemberi kerja mengemban risiko ini. Sebaliknya, jika kinerja pengelolaan aset lebih baik atau sesuai dengan yang diharapkan, maka peserta program pensiun iuran pasti akan mendapatkan keuntungan. Risiko berikutnya adalah risiko umur panjang (longevity risk) ditanggung sendiri oleh peserta program pensiun iuran pasti, sementara pada program pensiun manfaat pasti, pemberi kerja lah yang harus menanggung risiko tersebut. Hal lain dari program pensiun iuran pasti adalah portabilitas. Program pensiun iuran merupakan individual account, karenanya dana yang terdapat dalam account tersebut dapat dengan mudah dipindahkan (ditransfer) dari satu pemberi kerja ke pemberi kerja lainnya. Pada program pensiun manfaat pasti, perubahan pekerjaan dapat menurunkan manfaat pensiun. Hal itu terjadi karena biasanya rumusan pensiun itu ditujukan bagi pekerja yang bekerja selama

35


mengenai kinerja suatu jenis investasi yang menjadi aspek penting dalam pengelolaan dana pada program pensiun iuran pasti. Hal ini tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang, seperti Indonesia, tetapi juga di negara-negara maju seperti Inggris dan Amerika. Hal inilah yang kemudian menjadi perhatian lembaga-lembaga pengawas Dana Pensiun secara internasional yang tergabung dalam IOPS (International Organization Pension Supervison). Dalam salah satu aktifitasnya, IOPS menggagas adanya adanya program financial education bagi masyarakat yang dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan keuangan.

mungkin dengan perusahaan. Ini adalah salah satu motif utama program pensiun manfaat pasti dalam mempertahankan pekerja selama mungkin sehingga untuk itulah ia perlu diberi penghargaan. Namun kondisi yang terjadi tidaklah demikian. Saat ini, mobilitas pekerjaan semakin meningkat. Karena itu, penurunan manfaat akibat perpindahan pekerjaan ini jelas sangat merugikan bagi pekerja. Akibatnya program pensiun iuran pasti menjadi lebih menguntungkan bagi pekerja yang mobile. Dari sisi pemberi kerja, pola pendanaan dalam program pensiun iuran pasti lebih mudah untuk diperhitungkan. Hal tersebut disebabkan karena risiko adanya dana tambahan yang harus disetor oleh pemberi kerja sebagai akibat kerugian investasi atau adanya pensiunan yang hidup lebih lama dari yang diasumsikan dalam tabel mortalita, dapat dihindari oleh pemberi kerja. Hal lain yang lebih disukai oleh pemberi kerja adalah biaya administrasi yang lebih rendah. Ini terjadi karena pengaturan terhadap program pensiun manfaat pasti semakin bertambah dan lebih kompleks. Saat ini, tren pengelolaan perusahaan juga tengah mengalami pergeseran, yaitu dari skala besar menjadi skala kecil. Dengan kondisi perusahaan berskala kecil itu, program pensiun iuran pasti memang lebih sesuai dibandingkan dengan program pensiun manfaat pasti. Karena itulah, program pensiun iuran pasti di negara-negara Asia yang pada umumnya memiliki perusahaan berskala kecil, lebih berkembang daripada program pensiun manfaat pasti. Berkembangnya program pensiun iuran pasti perlu segera diantisipasi oleh kita semua. Untuk itu, guna memastikan keberhasilan berkelanjutan dari program pensiun iuran pasti dan standar hidup yang layak pada saat pensiun nanti, ada 4 hal yang harus menjadi perhatian kita semua: 1) Meningkatkan pendidikan keuangan

36

Kurangnya pendidikan di bidang keuangan bagi sebagian besar masyarakat, terlihat dari banyaknya masyarakat yang tidak tahu

2) Merancang rencana program pensiun yang memadai

Rancangan program pensiun harus mampu nantinya memberikan penghidupan yang layak bagi para pensiunan di hari tuanya. Untuk itu, besar kontribusi iuran harus dipertimbangkan betul agar tujuan tersebut dapat tercapai.

3) Menyediakan produk yang transparan dan sesuai

Sebagai produk tabungan jangka panjang, program pensiun iuran pasti harus secara mampu memberikan informasi yang transparan kepada pemiliknya, khususnya terkait pengelolaan investasi. Selain itu, dana yang dikelola juga harus dapat disesuaikan dengan risiko usia pemiliknya. Agar hasil akumulasi dana yang diperoleh menjadi lebih maksimal.

4) Menyediakan sesuai

peraturan-peraturan

yang

Pengawas industri Dana Pensiun harus mampu secara cepat dan tanggap dalam menyediakan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan industri.

(NPD/AR)

Program Pensiun Dalam Kerangka Sistem Jaminan Sosial Nasional Presiden untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberi perlindungan sosial yang lebih menyeluruh dan terpadu. Dalam rangka mengupayakan pemenuhan hak dan harapan rakyat Indonesia dan sebagai implementasi dari Pasal 28 H tersebut, negara mengembangkan sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut diwujudkan dengan disahkannya UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disebut UU SJSN). UndangUndang tersebut mengatur sistem jaminan sosial dengan pendekatan skema asuransi yang mewajibkan bagi pekerja formal untuk mengikuti jaminan sosial pada aspek jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, pemutusan hubungan kerja, jaminan hari tua dan pensiun serta jaminan kematian. Setiap orang di manapun berhak untuk mengharapkan kehidupan yang layak dan sejahtera. Dalam lingkup suatu negara, tak terkecuali bangsa Indonesia, rakyat berhak mendapatkan jaminan kesejahteraan. UUD 1945 Pasal 28 H (amandemen kedua) menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagaimana manusia yang bermartabat” dan Pasal 34 – ayat 2 (amandemen keempat) menyatakan bahwa: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Di samping itu, Ketetapan MPR RI No. X/MPR/2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan MPR RI tahun 2001 juga menugaskan kepada

Selanjutnya, melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 UU SJSN, telah ditetapkan UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut UU BPJS). Berdasarkan UU BPJS disebutkan bahwa BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS merupakan transformasi dari keempat penyelenggara jaminan sosial yang ada saat ini yaitu PT ASKES (Persero), PT JAMSOSTEK (Persero), PT TASPEN (Persero), dan PT ASABRI (Persero). Berdasarkan UU BPJS tersebut akan dibentuk 2 (dua) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

37


Dalam kerangka program pensiun, jaminan pensiun berdasarkan UU SJSN diatur sebagai berikut:

pekerja mandiri yang secara sukarela memiliki program pensiun dengan menjadi peserta pada DPLK.

1. Diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan tabungan wajib;

Hal lain dari keberadaan UU SJSN adalah agar secara umum sistem jaminan sosial dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi peserta. Selain itu diharapkan pula agar sistem jaminan sosial tersebut mampu mensinkronisasi penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial yang selama ini dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara, seperti PT ASKES, PT JAMSOSTEK, PT TASPEN, dan PT ASABRI.

2. Program ini berbentuk program pensiun manfaat pasti; 3. Iuran ditanggung bersama pemberi kerja dan pekerja; 4. BPJS melakukan penarikan pembayaran manfaat pensiun.

iuran

dan

Adapun cakupan kepesertaan program pensiun meliputi seluruh pekerja, yang meliputi pekerja/ buruh tetap, pekerja/buruh tidak tetap, dan pekerja mandiri atau pekerja yang berusaha sendiri. Selain peserta progam yang dikelola oleh PT TASPEN dan PT ASABRI, penyelenggaraan program jaminan pensiun bagi peserta oleh BPJS ketenagakerjaan akan dimulai paling lambat pada tanggal 1 Juli 2015. Sedangkan tenggat waktu pengalihan program dari kedua perusahaan tersebut kepada BPJS ketenagakerjaan, paling lambat tahun 2029. Dalam penjelasan umum UU SJSN disebutkan bahwa dengan adanya penyelenggaraan sistem jaminan sosial, termasuk penyelenggaraan program jaminan pensiun, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap penduduk bila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena (salah satunya) memasuki usia lanjut atau pensiun. Merujuk pada pengaturan mengenai cakupan kepesertaan dan maksud dari penyelenggaraan SJSN tersebut, menunjukkan keinginan dan upaya negara untuk memperluas jumlah masyarakat yang memiliki program pensiun, walaupun dengan besar manfaat pensiun yang sifatnya dasar (basic). Sebelum UU SJSN diimplementasikan, program pensiun hanya bisa dirasakan oleh masyarakat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota ABRI dan Kepolisian, serta mereka yang bekerja pada beberapa pemberi kerja yang menyediakan program pensiun secara sukarela, atau para

38

Agar tujuan mulia penyelenggaraan program jaminan pensiun SJSN tercapai secara optimal, maka implementasinya harus disikapi secara bijaksana dengan mempertimbangkan berbagai aspek kepentingan nasional lainnya. Salah satunya adalah dengan memperhatikan sistem penyelenggaraan program pensiun yang telah ada saat ini yang didasarkan pada UU Dana Pensiun. Pelaksanaan program jaminan pensiun SJSN yang bersifat wajib, secara otomatis akan mempengaruhi struktur dan tingkat biaya bagi pemberi kerja. Walaupun di sisi lain program ini juga akan membangun kekuatan ekonomi nasional dari hasil pemupukan dananya. Adanya tambahan biaya tersebut dapat menyebabkan pemberi kerja bereaksi dengan menata ulang program kesejahteraan yang disediakan bagi karyawannya untuk meminimalisir biaya yang dikeluarkan untuk program tersebut. Dalam konteks tersebut, bagi pemberi kerja yang sebelumnya telah memiliki program pensiun sukarela akan sangat mungkin mengakhiri program pensiunnya demi memenuhi kewajiban mengikuti program pensiun SJSN. Padahal, bisa jadi program pensiun yang dimiliki saat ini memberikan manfaat pensiun yang lebih baik bagi karyawannya. Karenanya, harmonisasi terhadap pengaturan sistem pensiun secara menyeluruh merupakan suatu keharusan agar program yang dijalankan


berdampak positif bagi seluruh masyarakat. Alternatif pengaturan yang dapat diusulkan terkait harmonisasi dengan pelaksanaan UU Dana Pensiun di antaranya adalah memperkenankan pemberi kerja yang telah memiliki program pensiun untuk mengkompensasikan besar manfaat pensiun dari program pensiun yang telah

dimilikinya dengan manfaat pensiun dari program pensiun SJSN. Alternatif lain, misalnya dengan menetapkan tingkat manfaat pensiun wajib yang tidak terlalu tinggi sehingga program pensiun sukarela sebagai tambahan manfaat pensiun tetap mendapat ruang. (RCY/NPD/AH)

39



Lampiran Tab el dan Gr afi k

41


TABEL 1 Pertumbuhan Jumlah Dana Pensiun TAHUN

DPPK PPMP

DPPK PPIP

DPLK

TOTAL

1993

19

1

3

23

1994

85

5

10

100

1995

147

20

18

185

1996

207

32

22

261

1997

245

36

22

303

1998

265

39

24

328

1999

268

40

23

331

2000

276

41

25

342

2001

275

42

27

344

2002

277

37

29

343

2003

271

36

29

336

2004

262

32

27

321

2005

250

36

26

312

2006

235

37

25

297

2007

226

36

26

288

2008

216

39

26

281

2009

210

41

25

276

2010

208

40

24

272

2011

204

41

25

270

TABEL 2 Pertumbuhan Peserta Dana Pensiun URAIAN

2007

2008

(1). Peserta Aktif DPPK

946.904

(2). Peserta Pasif DPPK

404.063

- Pensiunan

250.930

267.594

- Janda/Duda

84.421

- Anak

2.623

- Pensiun Ditunda

2010

950.328

923.023

903.981

917.011

429.785

455.958

478.760

495.816

289.491

305.515

319.113

92.649

96.272

101.594

106.552

2.711

2.850

2.898

3.047

67.345

2011

66.089

66.831

68.753

67.104

(3). Jumlah Peserta DPPK (1) + (2)

1.350.967

1.380.113

1.378.981

1.382.741

1.412.827

(4). Peserta Aktif DPLK

1.012.051

1.106.773

1.197.065

1.322.684

1.467.863

- Peserta Mandiri

394.551

429.312

461.359

546.270

617.301

- Peserta Kelompok

617.500

677.461

735.706

776.414

850.562

(5). Peserta Pasif DPLK

69.423

72.226

105.180

112.572

202.018

(6) Jumlah Peserta DPLK (4) + (5)

1.081.474

1.178.999

1.302.245

1.435.256

1.669.881

TOTAL Peserta (3) + (6)

2.432.441

2.559.112

2.681.226

2.817.997

3.082.708

-

5,41%

4,77%

5,10%

9,39%

% Kenaikan Jumlah Peserta

42

2009


TABEL 3 Aset dan Investasi Dana Pensiun TAHUN

(dalam Rptriliun)

DPPK DPPK PPMP ASET

DPPK PPIP

INV

ASET

DPLK

JUMLAH

JUMLAH

INV

ASET

INV

ASET

TOTAL INV

ASET

INV

1995

10.40

9.96

0.19

0.07

10.59

10.03

0.16

0.16

10.75

10.18

1996

12.90

12.12

0.12

0.10

13.03

12.22

0.25

0.24

13.27

12.46

1997

15.58

14.84

0.19

0.23

15.78

15.06

0.39

0.38

16.16

15.44

1998

21.06

20.10

0.43

0.39

21.49

20.49

0.72

0.58

22.21

21.08

1999

24.59

23.75

0.80

0.75

25.39

24.50

0.96

0.94

26.35

25.44

2000

28.45

25.90

1.03

0.92

29.48

26.82

1.32

0.94

30.81

27.76

2001

32.04

30.87

1.49

1.43

33.53

32.29

1.86

1.84

35.39

34.13

2002

36.84

35.36

1.88

1.83

38.72

37.19

2.99

2.96

41.71

40.15

2003

43.13

41.06

2.42

2.36

45.55

43.41

4.09

4.00

49.64

47.42

2004

50.75

48.52

2.84

2.78

53.59

51.30

5.22

5.09

58.81

56.39

2005

55.01

52.30

4.22

3.94

59.23

56.24

5.95

5.85

65.17

62.09

2006

64.60

62.12

5.53

5.34

70.13

67.46

7.57

7.50

77.70

74.97

2007

74.78

71.80

7.00

6.82

81.78

78.62

9.39

9.29

91.17

87.90

2008

72.09

68.56

7.01

6.86

79.10

75.42

11.25

11.13

90.35

86.55

2009

88.25

84.13

9.28

9.08

97.53

93.21

15.00

14.85

112.53

108.06

2010

101.10

96.89

11.30

11.05

112.39

107.95

18.00

17.77

130.39

125.72

2011

106.47

102.56

13.36

13.02

119.84

115.57

21.75

21.56

141.58

137.13

TABEL 4 Portofolio Investasi Dana Pensiun Tahun

Pasar Uang

Surat Berharga Negara

*)

Obligasi

Saham

(dalam Rptriliun)

Reksadana

Penyertaan Langsung

Tanah dan Bangunan

Surat Pengakuan Utang

1995

5.33

-

0.97

1.01

0.07

1.16

1.61

0.04

1996

6.74

-

1.24

1.25

0.06

1.35

1.73

0.09

1997

8.83

-

1.40

1.06

0.23

1.82

1.97

0.13

1998

14.93

-

1.13

0.98

0.11

1.59

2.11

0.24

1999

17.81

-

1.49

1.57

0.27

1.98

2.08

0.24

2000

18.87

-

2.68

1.35

0.41

1.97

2.23

0.26

2001

23.82

0.03

3.24

1.59

0.36

2.32

2.38

0.40

2002

28.17

0.05

4.77

1.63

0.50

2.36

2.36

0.31

2003

27.66

1.96

9.13

1.89

1.70

2.35

2.48

0.24

2004

20.04

11.76

12.25

3.30

2.94

3.05

2.69

0.35

2005

18.16

16.01

15.81

4.24

1.81

2.71

2.77

0.58

2006

22.32

17.32

19.49

7.43

2.36

2.77

2.81

0.45

2007

21.01

19.20

22.64

13.99

4.97

2.83

3.00

0.27

2008

21.00

25.15

21.90

8.47

3.36

3.04

3.16

0.47

2009

23.83

29.74

25.99

16.00

5.41

3.51

3.48

0.11

2010

27.99

31.00

29.64

21.86

7.40

3.85

3.94

0.06

2011

34.74

30.33

32.39

22.07

9.37

4.02

4.22

0.00

Keterangan : *) Pasar Uang terdiri dari Deposito, Deposito on Call, Sertf. Deposito, dan Sertf. Bank Indonesia

43


TABEL 5 Statistik Dana Pensiun Tahun 2011

Klasifikasi Dana Pensiun

Jumlah Entitas

Total Investasi (dalam Rptriliun)

Total Asset (dalam RptrilIiun)

Jumlah Peserta Aktif

Jumlah Peserta Pasif

Total Peserta

GROUP I DANA PENSIUN

29

98.82

102.07

1,536,482

450,329

1,986,811

GROUP II DANA PENSIUN

89

33.81

34.48

717,852

209,528

927,380

GROUP III DANA PENSIUN

152

4.51

5.04

130,540

37,977

168,517

GRAND TOTAL DANA PENSIUN

270

137.13

141.58

2,384,874

697,834

3,082,708

GROUP I DPLK

5

16.82

16.98

959,921

71,642

1,031,563

GROUP II DPLK

10

4.57

4.59

485,344

114,304

599,648

GROUP III DPLK

10

0.17

0.17

22,598

16,072

38,670

TOTAL DPLK

25

21.56

21.75

1,467,863

202,018

1,669,881

GROUP I DPPK

24

81.99

85.09

576,561

378,687

955,248

GROUP II DPPK

79

29.24

29.88

232,508

95,224

327,732

GROUP III DPPK

142

4.34

4.87

107,942

21,905

129,847

TOTAL DPPK

245

115.57

119.84

917,011

495,816

1,412,827

GROUP I DPPK PPIP

4

9.28

9.45

168,757

5,023

173,780

GROUP II DPPK PPIP

7

2.68

2.66

52,366

6,496

58,862

GROUP III DPPK PPIP

30

0.81

0.92

40,360

1,777

42,137

TOTAL DPPK PPIP

41

12.77

13.03

261,483

13,296

274,779

GROUP I DPPK PPMP

20

74.64

77.64

407,804

373,664

781,468

GROUP II DPPK PPMP

72

24.63

25.22

180,142

88,728

268,870

GROUP III DPPK PPMP

112

3.53

3.95

67,582

20,128

87,710

TOTAL DPPK PPMP

204

102.80

106.81

655,528

482,520

1,138,048

Keterangan: Dalam rangka statistik Dana Pensiun, Dana Pensiun dikelompokkan berdasarkan jumlah investasinya menjadi 3 group, yaitu: • • •

Group I: Dana Pensiun dengan kepemilikan investasi di atas Rp 1 triliun Group II: Dana Pensiun dengan kepemilikan investasi antara Rp 100 miliar - Rp 1 triliun Group III: Dana Pensiun dengan kepemilikan investasi di bawah Rp 100 miliar

Pengelompokkan ini juga digunakan dalam beberapa grafik pada lampiran ini.

44


TABEL 6 Statistik ROI Dana Pensiun Tahun 2011 ROI

Average

Max

Min

GROUP I DANA PENSIUN

9.33%

9.02%

20.52%

-3.46%

GROUP II DANA PENSIUN

9.11%

8.90%

16.84%

-10.87%

GROUP III DANA PENSIUN

7.77%

6.97%

21.44%

-37.64%

GRAND TOTAL DANA PENSIUN

9.22%

7.83%

21.44%

-37.64%

GROUP I DPLK

8.47%

8.60%

13.57%

6.04%

GROUP II DPLK

9.96%

9.64%

11.82%

7.11%

GROUP III DPLK

9.67%

7.70%

16.16%

-0.56%

TOTAL DPLK

8.80%

8.66%

16.16%

-0.56%

GROUP I DPPK

9.49%

9.10%

20.52%

-3.46%

GROUP II DPPK

8.98%

8.80%

16.84%

-10.87%

GROUP III DPPK

7.71%

6.92%

21.44%

-37.64%

TOTAL DPPK

9.30%

7.75%

21.44%

-37.64%

GROUP I DPPK PPIP

8.93%

8.45%

9.78%

6.10%

GROUP II DPPK PPIP

9.54%

8.52%

13.44%

3.42%

GROUP III DPPK PPIP

8.11%

7.14%

21.44%

-2.95%

TOTAL DPPK PPIP

9.01%

7.51%

21.44%

-2.95%

GROUP I DPPK PPMP

9.62%

9.23%

20.52%

-3.46%

GROUP II DPPK PPMP

8.68%

8.83%

16.84%

-10.87%

GROUP III DPPK PPMP

7.62%

6.86%

14.61%

-37.64%

TOTAL DPPK PPMP

9.33%

7.80%

20.52%

-37.64%

Keterangan: Dalam rangka statistik Dana Pensiun, Dana Pensiun dikelompokkan berdasarkan jumlah investasinya menjadi 3 group, yaitu: • Group I: Dana Pensiun dengan kepemilikan investasi di atas Rp 1 triliun • Group II: Dana Pensiun dengan kepemilikan investasi antara Rp 100 miliar - Rp 1 triliun • Group III: Dana Pensiun dengan kepemilikan investasi di bawah Rp 100 miliar Pengelompokkan ini juga digunakan dalam beberapa grafik pada lampiran ini.

45


GRAFIK 1

PertumbuhanJumlahDanaPensiunTahun1993Ͳ 2011 PertumbuhanJumlahDanaPensiunTahun1993Ͳ 2011

300 300

250

200

150

250

200

150

100

100

50

50

0 1993

1994

1995

1996

1997

1998

0 1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

1999

2000

2001

2002

DPPK– PPMP 2000

2001

2002

DPPK– PPMP

2003

2003

2004

2005

DPPK– PPIP 2004

2005

DPPK– PPIP

GRAFIK 2

2006

2006

2007

DPLK

2007

2008

2008

2009

2009

2010

DPLK

KomposisiDanaPensiunTh.2011 MenurutGroup

KomposisiDanaPensiunTh.2011

160 160

120 140 U 100 120 n 80 U 100 i 60 n t 80 i 40 60 t 20 40 0 20 0

142 79 79 24 10

5

24

10 GroupII

5 GroupI GroupI

GroupII DPPK DPLK

DPLK

DPPK

46

142

MenurutGroup

140

10 10 GroupIII GroupIII

2010

2011

2011


GRAFIK 3

KepesertaanDanaPensiunTh.2011 MenurutGroup

180

x10000Peserta

x10000Peserta

KepesertaanDanaPensiunTh.2011

160

180

140

160

120

160

152

MenurutGroup

153,65

140 160 120 140 U 100 120 n 80 100i 60 t 80 40

152

153,65

140

89

100

120

80

71,79

89

10060

45,03

8040

71,79

6020

29 45,03

20,95 13,05

40 0 20 0

0

20,95

GroupI 29

GroupII

PesertaAktif

PesertaAktif

40 0

JumlahEntitas

GroupII

60 20

GroupIII 13,05 3,80

PesertaPasif

GroupI

20

3,80

U n i t

GroupIII

PesertaPasif

JumlahEntitas

x10000

x10000

PesertaDPPKdanDPLKTh.2011 MenurutGroup GRAFIK 4

120 96

100

PesertaDPPKdanDPLKTh.2011 MenurutGroup

12080 10060 8040 20

60 40 20

0

96

57,66

49

37,87 23,25

7

57,66

9,52

37,87

GroupI

7 PesertaAktifDPPK

0 GroupI

PesertaAktifDPPK

23,25

49

11

10,79 2,19

GroupII

9,52 PesertaPasifDPPK

2

GroupIII

11

PesertaAktifDPLK

10,79 PesertaPasifDPLK 2 2,19

GroupII PesertaPasifDPPK PesertaAktifDPLK

2

2

GroupIII

PesertaPasifDPLK

47


GRAFIK 5 AsetDanaPensiunTh.2011 MenurutGroup

90 77,64

80

AsetDanaPensiunTh.2011

70

MenurutGroup

60 90 77,64

50 80 40 70

25,22

30 60

16,98

20 50

3,95

9,45

10 40 0 30

2,66

25,22

20

GroupI

10

9,45

16,98

4,59

0,92

GroupII

0,17

GroupIII 3,95

DPPKPPMP

0

4,59 DPPKPPIP 2,66

GroupI

DPPKPPMP

DPLK

0,92

GroupII

DPPKPPIP

0,17

GroupIII

DPLK

KepemilikanAssetNettodanInvestasiTh.2011

GRAFIK 6

MenurutGroup

120

T r i Tl ir ui nl i u n

100 120 80 100 60 80 40 60 20 40 0 20

KepemilikanAssetNettodanInvestasiTh.2011152 102,07

MenurutGroup

89

152

60 100

89

40 80

34,48 33,81

29

60 20 4,51

5,04

34,48

GroupI 29

GroupII 33,81 Investasi

GroupI

AssetNetto

GroupII

Investasi

100 140 80 120

98,82

98,82

140 120 160

102,07

0

AssetNetto

48

160

GroupIII 4,51

JumlahEntitas

5,04

GroupIII JumlahEntitas

U n i Ut n i t

40 0 20 0


GRAFIK7 GRAFIK7 GRAFIK 7

PortofolioInvestasi1995Ͳ 2011 PortofolioInvestasi1995Ͳ 2011

100% 100% 90% 90% 80% 80% 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0%0%

1995 1996 1996 1997 1997 1998 1998 1999 1999 2000 2000 2001 2001 2002 1995 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 20082009 20092010 20102011 2011 PasarUang*) PasarUang*)

SuratBerhargaNegara SuratBerhargaNegara

Obligasi Obligasi

Saham Saham

Reksadana Reksadana

PenyertaanLangsung PenyertaanLangsung

TanahdanBangunan TanahdanBangunan

SuratPengakuanUtang SuratPengakuanUtang

Keterangan : *) Pasar Uang terdiri dari Deposito, Deposito on Call, Sertf. Deposito, dan Sertf. Bank Indonesia Keterangan : *) Pasar Uang terdiri dari Deposito, Deposito on Call, Sertf. Deposito, dan Sertf. Bank Indonesia

GRAFIK8 GRAFIK8 GRAFIK 8 ReturnOnInvestment(ROI)1998Ͳ 2010 ReturnOnInvestment(ROI)1998Ͳ 2010

50% 50% 40% 40% 30%

30% 20%

20% 10%

10% 0%

0% Ͳ10%

Ͳ10%

1998

1998

1999

1999

2000

2000

2001

2001

2002

2003

2004

2002

2003

2004

2005

2005

DPPKPPMP

DPPKPPIP

DPPKPPMP

DPPKPPIP

2006

2006

2007

2008

2007

2008

2009

2009

2010

2010

DPLK

DPLK

49


GRAFIK 9 ROIDanaPensiunTahun2011 MenurutGroup

ROIDanaPensiunTahun2011

10%

160

MenurutGroup

9%

9,33%

8% 10% 7%9%

140

9,11%

120

7,77%

9,33%

6% 8% 5% 7% 4% 6% 3% 5% 2% 4% 1% 3% 0% 2%

9,11% 7,77%

89

29

GroupII 89

GroupI 29

1%

152

0%

GroupIII 152

Jmlentitas GroupII

GroupI

GroupIII ROI

MenurutGroup

12%

ROIDanaPensiun 9,96% 8,93%

12% 8% 10% 6%

8,93%

4%8%

9,67%

9,54% MenurutGroup

8,47%

8,11%

9,54%

9,96%

9,67%

8,47%

8,11%

2%6% 0%4%

9,62%

8,68%

GroupI

7,62%

GroupII

GroupIII

2% 0%

DPPKPPMP

9,62%

GroupI

DPPKPPIP

DPLK 7,62%

GroupII

DPPKPPMP

50

8,68%

DPPKPPIP

140

80

120

60

100

40

80

20

60

0

40 20

ROIDanaPensiun GRAFIK 10

10%

100

0

ROI

Jmlentitas

160

GroupIII

DPLK


DIREKTORI DANA PENSIUN PEMBERI KERJA

(DPPK)

51


NANGGROE ACEH DARUSSALAM BPD Istimewa Aceh Jl. Tgk. Chik Pante Kulu Lt. 2 No. 6-7, Banda Aceh, NAD 23242 Telp. : 0651-24196 Fax : 0651-24504 Email : -

SUMATERA UTARA HKBP Gd. HKBP Lt. 23, Jl. Uskup Agung Sugiopranoto No. 6, Medan, Sumatera Utara 20152 Telp. : 061-4529996 Fax : 061-4510581 Email : [email protected] Bank Sumut, Pegawai, PT Gedung Bank Sumut Lt. 4, Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan, Sumatera Utara 20152 Telp. : 061-4155100, 4515100 Fax : 061-4512652, 4574145, 4142937 Email : [email protected] SKU PT Ukindo Wisma HSBC Lt. 3, Jl. Diponegoro Kav. 11, Medan, Sumatera Utara 20152 Telp. : 061-4528683 Fax : 061-4520029 Email : Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara Jl. Kap. Muchtar Basri BA No. 3, Medan, Sumatera Utara 20238 Telp. : 061-6619056, 6622400 Fax : 061-6625474 Email : -

SUMATERA BARAT BPD Sumatera Barat Jl. Pemuda No. 17J, Padang 25117 Telp. : 0751-31577-79 Fax : Email : [email protected] Igasar, PT, Karyawan Komplek PT Semen Padang Indarung, Padang 25237 Telp. : Fax : 0751-72501 Email : Semen Padang Komplek PT. Semen Padang - Indarung, Padang, Sumatera Barat 25237 Telp. : 0751-777075, 202531 Fax : 0751-777049 Email : -

52

SUMATERA SELATAN BPD Sumatera Selatan Gedung Bank Sumsel Lt. 1, Jl. Jend. Sudirman No. 337 Palembang 30129 Telp. : 0711-372867 Fax : 0711-372867 Email : Pusri Jl. Mayor Zen 2 Ilir Sei Selayur, Palembang, Sumatera Selatan 30118 Telp. : 0711-712222 Ext. 3704, 710854 Fax : 0711-710853 Email : PPIP PUSRI Jl. Mayor Zen, 2 Ilir Sei Selayur Palembang 30118 Telp. : 0711-712090, 710853, 710854 Fax : 0711-710853 Email : Semen Baturaja, Karyawan Jl. Abikusno Cokrosuyoso, Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan 30001 Telp. : 0711-510908, 510485 Fax : 0711-510680 Email : [email protected] Bukit Asam, PT Kantor Besar Lama Lt. 2 Jl. Perigi No. 1, Tanjung Enim 31716 Telp. : 0734-451096 Fax : 0734-451252 Email : [email protected]

RIAU Bank Pembangunan Daerah Riau Komplek Grand Sudirman Blok B.3, Jl. Setia Maharaja-S, Pekanbaru, Riau 28282 Telp. : 0761-32275, 7062143 Fax : 0761-32720 Email : [email protected]

KEPULAUAN RIAU Persero Batam, PT, Pegawai Bengkong Centre, Pasar Angkasa Blok A No. 07, Batam, Kepulauan Riau 29432 Telp. : 0778-411368-69 Fax : 0778-411368 Email : [email protected]

JAMBI BPD Jambi Jl. Jend. Ahmad Yani No. 18, Telanaipura, Jambi 36122 Telp. : 0741-671173 Fax : 0741-671173 Email : [email protected]


BENGKULU BPD Bengkulu Ruko Gading Regency, Jl. Fatmawati No. 10, Bengkulu 38223 Telp. : 0736-343401 Fax : 0736-343401 Email : [email protected]

LAMPUNG BPD Lampung Jl. Wolter Monginsidi No. 182, Teluk Betung, Lampung 35215 Telp. : 0721-487175 Fax : 0721-473993 Email : -

DKI JAKARTA Abbott Indonesia Wisma Pondok Indah 2, Suite 1000, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta Selatan Telp. : 021-27587888 Fax : 021-27587889 Email : [email protected] Aerowisata, PT, Pegawai Jl. Prof. Supomo No. 45, Jakarta Selatan Telp. : 021-83702570 Fax : 021-83702561 Email : Angkasa Pura I Gd. DAPENRA Lt. 6 Kota Baru, Bandar Kemayoran Blok B-12 Kav. 8 Jakarta Pusat Telp. : 021-65867867 Fax : 021-65867868 Email : [email protected] Antam Gedung Aneka Tambang, Jl. TB Simatupang No.1 Tanjung Barat, Jakarta Selatan Telp. : 021-7812635 Ext. 3922, 3920 Fax : 021-7891232 Email : Apac Inti Corpora Graha BIP Lt. 6, Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta 12930 Telp. : 021-5228888, 5225222 Fax : 021-5258400 Email : [email protected] ASDP Jl. Raya Sunter Kemayoran No. 126 Sunter, Jakarta Utara Telp. : 021-65307112 Fax : 021-65307112 Email : [email protected]

Askrida Pusat Niaga Cempaka Mas M1/36, Jl. Letjend. Suprapto, Jakarta Pusat 10640 Telp. : 021-42877211, 42877213 Fax : 021-42877215 Email : Astra Satu Gedung Graha SERA Lt. 8, Jl. Mitra Sunter Boulevard Kav. 90, Blok C2 Sunter Jaya, Jakarta Utara 14350 Telp. : 021-65309009 Fax : 021-65300330 Email : Astra Dua Gedung Graha SERA Lt. 8, Jl. Mitra Sunter Boulevard Kav. 90, Blok C2 Sunter Jaya, Jakarta Utara 14350 Telp. : 021-65309009 Fax : 021-65300330 Email : Asuransi Jasa Indonesia, PT Jl. Otto Iskandardinata 70/29, Taman Indah, Jakarta 13330 Telp. : 021-8566977-78 Fax : 021-8191533 Email : [email protected] Asuransi Parolamas, Direksi Dan Karyawan, PT Jl. Sekolah Duta Raya No. 83, Pondok Indah, Jakarta 12310 Telp. : 021-7508983 Fax : 021-7506339 Email : Asuransi Ramayana Jl. Kebon Sirih No. 49, Jakarta 10340 Telp. : 021-337148 Fax : 021-334825 Email : Atelier Enam Jl. Cikini IV No. 22, Jakarta 10330 Telp. : 021-31938035 Fax : 021-3151031 Email : [email protected] Aventis Pharma MP Hoechst Komplek, Jl. Jend. A.Yani No. 2, Pulomas, Jakarta 13210 Telp. : 021-47899826 Fax : 021-47899827 Email : Avrist Indonesia Gedung Bank Panin Senayan Lt. 2, 7 & 8, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta Selatan Telp. : 021-57898188 Fax : 021- 5732859 Email : -

53


Bakrie Rasuna Office Park GOM 07-08, Komp. Apartemen Taman Rasuna, Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12960 Telp. : 021-9393595 Fax : 021-83786359 Email : [email protected]

Bank Mandiri Satu Gedung Bank Mandiri Lt. 3, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 61, Jakarta 12790 Telp. : 021-79195477-79 Fax : 021-79195481 Email : [email protected]

Bakti Asih Sejahtera Wisma Bumi Asih Lt. 4, Jl. Matraman Raya No. 165-167, Jakarta 13140 Telp.: 021-2800700 Fax: 021-2800709 Email: -

Bank Mandiri Dua Komplek Ruko Segitiga Senen Blok A 12-14, Jl. Senen Raya No. 135, Jakarta 10410 Telp. : 021-3855088 Fax : 021-3852296 Email : [email protected]

Bangkok Bank Gedung Bangkok Bank, Jl. MH Thamrin No. 3, Jakarta 10110 Telp. : 021-2311008 Fax : 021-2310070 Email : Bank Bukopin Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 176 D, Jakarta Selatan Telp. : 021-83780186 Fax : 021-83780189 Email : [email protected] Bank Central Asia BCA Matraman Lt. 5, Jl. Matraman Raya No. 14-16, Jakarta 13150 Telp. : 021-8581238, 8581259 Fax : 021-8509707 Email : Bank CIMB Niaga JL. RS Fatmawati No. 20, Jakarta 12140 Telp. : 021-7651392, 7651591 Fax : 021-7656184 Email : [email protected] Bank DKI Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok Q No. 17, Jl. Letjend Suprapto, Jakarta Pusat 10660 Telp. : 021-42878958/59/61 Fax : 021-8564780 Email : [email protected] Bank Indonesia Gedung YKK-BI Lt. 5, Komp. Bidakara Pancoran, Jl. Deposito VI No. 12-14, Jakarta 12870 Telp. : 021-83795304, 83795310 Fax : 021-83795319 Email : Bank Mandiri Bank Mandiri Lt. 4, Jl. Mampang Prapatan No. 61, Jakarta 12790 Telp. : 021-7990950, 5245005 Fax : 021-7980694 Email : [email protected]

54

Bank Mandiri Tiga Jl. Mampang Prapatan Raya No. 61, Jakarta 12790 Telp. : 021-79197013, 79197015 Fax : 021-79197016 Email : [email protected] Bank Mandiri Empat Gedung Dana Graha Lt. Dasar, Jl. Gondangdia Kecil No. 12-14, Jakarta 10330 Telp. : 021-31901428, 31903712 Fax : 021-3146076 Email : [email protected] Bank Negara Indonesia Jl. Raden Saleh No. 10, Jakarta 10430 Telp. : 021-31909369 Fax : 021-2511214 Email : [email protected] Bank Rakyat Indonesia Jl. Veteran II No.15, Lt. 2, Jakarta 10110 Telp. : 021-3850427 Fax : 021-3844978 Email : [email protected] Bank Tabungan Negara Wisma Purna Batara Lt. 1, Jl. Kesehatan No. 56-58, Jakarta 10160 Telp. : 021-3843175, 3864546 Fax : 021-3813452 Email : [email protected] Bank Windu (d/h Multicor) Menara Batavia Lt. 19, Jl. KH Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220 Telp. : 021-57930045-46 Fax : 021-57930048 Email : [email protected] Baptis Indonesia Jl. RP Soeroso No. 5 Jakarta 10330 Telp. : 021-3901723, 8717833 Fax : Email : BASF Indonesia Plaza Great River Lt. 10, Jl. HR Rasuna Said Blok X-II No.1, Jakarta 12950 Telp. : 021-5262481 Fax : 021-5262493 Email : -


Benefit 2000 Sampoerna Strategic Square South Tower 13rd – 17th floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 45, Jakarta Selatan Telp. : 021-25557788 Fax : 021-25557799 Email : Bersama PDAM Seluruh Indonesia Jl. Penjernihan I No. 46, Pejompongan, Jakarta 10210 Telp. : 021-5742257, 5747939 Fax : 021-5720146 Email : [email protected]

Brantas Abipraya, PT Jl. DI Panjaitan Kav. 14, Cawang, Jakarta 13340 Telp. : 021-8516290 Fax : 021 - 8516095 Email : [email protected] Cardig Group Menara Cardig Lt. 4, Jl. Protokol Halim Perdanakusuma, Jakarta 13650 Telp. : 021-80885040 Fax : 021-80885047 Email : [email protected]

Bina Adhi Sejahtera Jl. Raya Pasar Minggu KM 18, Jakarta 12510 Telp. : 021-7975312 Ext. 707 Fax : Email : [email protected]

Chevron Pacific Indonesia Gedung Sarana Jaya Lt. 12, Jl. Budi Kemuliaan No. 1, Jakarta 10110 Telp. : 021 34351336 Fax : 021 34351337 Email : [email protected]

Biro Klasifikasi Indonesia Jl. Yos Sudarso No. 38-40, Tanjung Priok, Jakarta 14320 Telp. : 021-4370705, 4301017 Fax : 021-4370705 Email : -

Citas Otis Elevator Jl. Buncit Raya No. 36 Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12550 Telp. : 021-7260635 Fax : 021-7247960 Email : [email protected]

BOC Indonesia Jl. Raya Bekasi KM 21, Pulogadung, Jakarta 14250 Telp. : 021-4601793 Fax : 021-4603958 Email : [email protected]

Citibank, N.A. Citibank Tower Lt. 7 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta 12190 Telp. : 021-52908706 Fax : 021-52908709 Email : [email protected]

Bogasari, Iuran Pasti Gedung Chesa Lt. 2, Jl. Raya Cilincing, Tanjung Priok, Jakarta 14110 Telp. : 021-43913867 Fax : 021-43913867 Email : [email protected] Bogasari, Manfaat Pasti Gedung Chesa Lt. 2, Jl. Raya Cilincing, Tanjung Priok, Jakarta 14110 Telp. : 021-43920038 Fax : 021-43913867 Email : [email protected] BPK Penabur Plaza Kedoya Elok Blok DD No. 67-68, Jl. Raya Panjang, Kedoya Selatan, Jakarta 11520 Telp. : 021-5817901 Fax : 021-5817902 Email : [email protected] BPLIP Pulogadung, Pegawai Komplek PIK Jl. Raya Penggilingan, Jakarta 13940 Telp. : 021-4600922, 4600924-25 Fax : 021-4600922 Email : -

Citra Lintas Indonesia Lintas House Lt. 5, Jl. Sultan Hasanuddin No. 47-49-51, Jakarta 12160 Telp. : 021-7254849 Fax : 021-7254850 Email :[email protected] Coca-Cola Indonesia, Karyawan, PT Gedung Wisma GKBI Lt. 8, Jakarta 10210 Telp. : 021-5740525 Fax : 021-5740564 Email : Dai Nippon Printing Indonesia Pulogadung Kavling II Blok H 2-3, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13920 Telp. : 021-4605790 Fax : 021-46821734 Email : [email protected] Danapera (d/h Bimantara) Menara Kebon Sirih Lt. 16, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta 10340 Telp. : 021-3865839, 3929779 Fax : 021-3153885 Email : [email protected]

55


Danareksa Gedung Danareksa Lt. Dasar, Jl. Merdeka Selatan No. 14, Jakarta 10110 Telp. : 021-35097777, 3509888 Fax : 021-2310062 Email : [email protected] Dok Kodja Bahari Group Jl. Sindang Laut No. 101, Cilincing, Jakarta 14110 Telp. : 021-4354112 Fax : 021-4354112 Email : Dystar Cilegon Iuran Pasti Menara Global Lt. 22, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 27, Jakarta 12930 Telp. : 021-5270550 Fax : 021-5270524 Email : DyStar Colours Indonesia MP Menara Global Lt. 22, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 27, Jakarta 12930 Telp. : 021-5270550 Fax : 021-5270524 Email : Electrolux Indonesia Wisma Staco Lt. 8 Jl. Casablanca Kav. 18 Jakarta Selatan 12870 Telp. : 021-5227009 Fax : 021-5227098 Email : [email protected] Elnusa Gedung Dana Pensiun Elnusa, Jl. TB Simatupang Kav. IB, Cilandak Timur, Jakarta 12560 Telp. : 021-78830850,78842503,78842505 Fax : 021-78842565 Email : [email protected] Essence Indonesia Jl. Otto Iskandardinata No. 74, Jakarta 13330 Telp. : 021-8500074 Fax : 021- 8569330 Email : Freeport Indonesia Plaza 89 Lt. Dasar, Jl. HR Rasuna Said Kav. X-7 No. 6, Jakarta 12940 Telp. : 021-2591818 Fax : 021-2591926 Email : Galva Gedung Galva, Jl. Hayam Wuruk No. 27, Jakarta 10120 Telp. : 021-3456650 Fax : 021-3456651 Email : [email protected]

56

Garuda Indonesia Jl. Johar No. 4, Menteng, Jakarta 10340 Telp. : 021-3919746, 3140051, 3141459 Fax : 021-31931638 Email : [email protected] Gelora Senayan, Pegawai Jl. Pintu Satu Komplek Gelora Senayan, Jakarta 10270 Telp. : 021-5734070 Ext. 302 Fax : 021-5701862 Email : Gereja Kristen Indonesia Pusat Niaga Duta Mas Fatmawati Blok B1/21, Jl. RS Fatmawati No. 39, Jakarta 12150 Telp. : 021-7210028-30 Fax : 021-7396294 Email : [email protected] Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat Jl. Medan Merdeka Timur No. 10, Jakarta 10110 Telp. : 021-3501632, 34832807 Fax : 021-34832810 Email : [email protected] Gunung Madu Jl. Kebon Sirih No. 39, Jakarta 10340 Telp. : 0725-561700 Fax : 0725-561800 Email : [email protected] Gunung Mulia BPK Gunung Mulia Lt. III, Ruang Dana Pensiun, Jl. Kwitang No. 22-23, Jakarta 10420 Telp. : 021-3161952 Fax : 021-31904474 Email : Harapan Sejahtera Graha Kospin Jasad Jl. Mampang Prapatan Raya No. 32 Jakarta 12790 Telp. : 021-79192611 Fax : 021-7900608 Email : Hotel Aryaduta Jakarta, Pekerja Jl. Prapatan 44-48, Jakarta 10110 Telp. : 021-2311234 Fax : 021-2312022 Email : Hotel Indonesia Internasional Graha Inna Lt. 5, Jl. Warung Buncit Raya Kav. 38, Jakarta 12740 Telp. : 021-7941414 Ext. 588, 7942767 Fax : 021-7942767 Email : Hutama Karya Gedung HK, Jl. Letjend. MT Haryono Kav. 8, Cawang, Jakarta 13340 Telp. : 021-8193708 Fax : 021-8196107 Email : [email protected]


IBM Indonesia Landmark Center Lt. 31, Jl Jend Sudirman No. 1, Jakarta 12910 Telp. : 021-5238401 Fax : 021-5238522 Email : [email protected]

Jakarta International Hotels & Dev. Jl. Lapangan Banteng Selatan No.1, Jakarta 10710 Telp. : 021-3804444 Ext. 75425 Fax : 021-3401516 Email : -

Indocement Tunggal Prakarsa, Karyw. Wisma Indosemen Lt. 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 70-71, Jakarta 12910 Telp. : 021-2510111 Fax : 021-2510406 Email : [email protected]

Jamsostek, Karyawan Jl. Tangkas Baru No.1 Gatot Subroto, Jakarta 12930 Telp. : 021-5204362, 5254880 Fax : 021-5228530 Email : [email protected]

Indokemika Jayatama Wisma UIC Lt. 3, Jl. Gatot Subroto Kav. 6-7, Jakarta 12930 Telp. : 021-5222172, 57905245 Fax : 021-5201617 Email : [email protected] Indolife Group Wisma Indosemen Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 70-71 Jakarta 12910 Telp. : 021-5224013, 5224074 Fax : 021-5224080 Email : Indomobil Group Wisma Indomobil Lt. 12, Jl. MT Haryono Kav. 8, Jakarta 13330 Telp. : 021-8564826, 8504858, 8564850 Fax : 021-85902706 Email : [email protected] Infomedia Nusantara Jl. RS Fatmawati No. 77-81, Jakarta 12150 Telp. : 021-7201221 Fax : 021-7201226 Email : [email protected] Inhutani Jl. KH Ahmad Dahlan 69, Kebayoran Baru, Jakarta 12120 Telp. : 021-7254354 Fax : 021-72795106 Email : Inter Pacific Gedung Artha Graha Lt. 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, SCBD, Jakarta 12190 Telp. : 021-5152168 Ext. 7448/7451 Fax : 021-5152165 / 2588 Email : [email protected] Istaka Karya, PT Jl. Pondok Pinang Timur Blok C/2, Jakarta 12310 Telp. : 021-7696993 Fax : 021- 7696993 Email : -

Jasa Marga Buaran Regency Blok A No. 23, Jl. Taman Malaka Selatan, Pondok Kelapa, Jakarta 13450 Telp. : 021-86900860, 86904423 Fax : 021-86900411 Email : [email protected] Jasa Raharja Wisma Raharja Lt. 8, Jl. TB Simatupang Kav. 1, Jakarta 12560 Telp. : 021-7818124, 78843808 Fax : 021-78843809 Email : Jiwasraya Jl. Ir. H Juanda No. 34, Jakarta 10120 Telp. : 021-3517981 Fax : 021-3841826 Email : [email protected] Kalbe Farma Jl. Boulevard Artha Gading, Komp. Rukan Gading Bukit Indah Blok P No.18, Jakarta 14240 Telp. : 021-45852963 Fax : 021-45852963 Email : [email protected] Kangar Consolidated Industries, PT Jl. Raya Bekasi KM 24,5, Jakarta 13960 Telp. : 021-46951032 Fax : 021-4600435 Email : Kartika Chandra Hotel Kartika Chandra, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18-19, Jakarta 12930 Telp. : 021-5251008 Ext.72222/72112 Fax : 021-5223523 Email : [email protected] Kimia Farma Jl. Sahardjo No. 199, Tebet, Jakarta 12810 Telp. : 021-83701336, 83701760 Fax : 021-8294943 Email : [email protected]

57


Kompas Gramedia Griya Purnakarya Jl. Palmerah Selatan No. 15, Jakarta 10270 Telp. : 021-5483008, 5490666 Fax : 021-5483670 Email : [email protected] Konperensi Waligereja Indonesia Konperensi Waligereja Indonesia, Jl. Cut Meutia No. 10, Jakarta 10340 Telp. : 021-3153913, 331193, 336167 Fax : 021-3924419 Email : [email protected] Koperasi, Karyawan Jl. Iskandarsyah I No. 26, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta 12160 Telp. : 021-7207452 Fax : 021-7207451 Email : Krama Yudha Ratu Motor Jl. Raya Bekasi KM 21-22, Rawaterate, Cakung, Jakarta 13920 Telp. : 021-4602905 Fax : 021-4602904 Email : Krama Yudha Tiga Berlian Motors Jl. Jend. A. Yani, Proyek Pulomas, Jakarta 13210 Telp. : 021-4891608, 47899308 Fax : 021-47861929 Email : [email protected] Lembaga Alkitab Indonesia Gedung LAI, Jl. Salemba Raya No. 12, Jakarta 10430 Telp. : 021-31906814, 3142890 Ext. 11 Fax : 021-3101061 Email : LIA STBA LIA Lt.1, Ruang Dana Pensiun, Jl. Pengadegan Timur Raya No. 3, Jakarta 12770 Telp. : 021-7996872 Fax : 021-79181047 Email : LKBN Antara Graha Saharjo, Jl. Dr. Saharjo No. 244D, Tebet, Jakarta 12870 Telp. : 021-8281412, 83701137 Fax : 021-83701136 Email : Lux Indonesia Gedung Lux, Jl. Agung Timur 9, Blok O-1 No. 29-30, Sunter Agung Podomoro, Jakarta 14350 Telp. : 021-6511513, 65301726 Fax : 021-65301726 Email : -

58

Mandom Indonesia Jl. Yos Sudarso By Pass, Sunter, Jakarta 14010 Telp. : 021-6510061-62 Fax : 021-6510065 Email : [email protected] Maskapai Reasuransi Indonesia, PT Plaza Marein Lt. 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910 Telp. : 021-57936588,57936575,57936579 Fax : 021-57936580-83 Email : Mecosin Indonesia Jl. Palmerah Utara No. 14A, Jakarta 11480 Telp. : 021-5481665, 5481849, 5482730 Fax : 021-5301613 Email : Merck Indonesia Jl. Letjend. TB Simatupang No. 8, Pasar Rebo, Jakarta 13760 Telp. : 021-8400081 Fax : 021-8411914 Email : [email protected] Merpati Nusantara Merpati Nusantara Lt. M2, Jl. Angkasa Blok B-15 Kav. 2 & 3, Jakarta 10720 Telp. : 021-65701017, 65701018 Fax : Email : Mitsubishi Krama Yudha Motors And Manufacturing Petukangan III, Jl. Raya Bekasi KM 21-22, Pulogadung, Jakarta 13920 Telp. : 021-4602908 Ext. 3845 Fax : 021-4602915 Email : Mobil Oil Indonesia Inc., Karyawan Wisma GKBI Lt. 29 Ruang 29-322, Jl. Jend. Sudirman No. 28, Jakarta 10210 Telp. : 021-5740707 Fax : 021-5715004 Email : [email protected] Natour Graha Inna Lt. 5, Jl. Warung Buncit Raya Kav. 38, Jakarta 12740 Telp. : 021-7941414 Ext. 599 Fax : 021-7940145 Email : Nindya Karya Nindya Karya Lt. VI, Jl. Letjend. MT Haryono Kav. 22, Jakarta 13630 Telp. : 021-8093276 Fax : 021-8093105 Email : [email protected]


Otsuka Indonesia, PT Jl. Cilosari No. 25, Cikini, Menteng, Jakarta 10330 Telp. : 021-7827660 Fax : 021-7827663 Email : -

Pertani Jl. Pertani No. 1-6 Duren Tiga, Pancoran, Jakarta 12760 Telp. : 021-7993108 Fax : 021-7993203 Email : -

Panin Bank Gedung Panin Bank Center Lt. 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10270 Telp. : 021-2700545 Fax : 021-2700391 Email : [email protected]

Perum Peruri, Pegawai Jl. Trunojoyo No. 8A, Jakarta 12160 Telp. : 021-72795733 Fax : 021-7235102 Email : dapetri@ indosat.net.id

Pegadaian Jl. Jambrut No. 16A, Jakarta 10430 Telp. : 021-31925847 Fax : 021-3159706 Email : [email protected] Pelni Gedung PT Pelni Lt. 3, Jl. Angkasa No. 18, Jakarta 10610 Telp. : 021-4209027,4246262,4211921-25 Fax : 021-4216863 Email : [email protected] Pembangunan Jaya Group, Pegawai Gedung Jaya Lt. 7, Jl. MH Thamrin No. 12, Jakarta 10340 Telp. : 021-3153922, 3158524, 3157607 Fax : 021-3153922 Email : Pembangunan Perumahan Plaza PP Lt. 5, DPPP, Jl. TB Simatupang No. 57, Pasar Rebo, Jakarta 13760 Telp. : 021-8403931 Fax : 021-8403930 Email : Perhutani Wisma Perhutani, Jl. Villa No. 1/ Jl. Gatot Subroto Kav. 17-18, Jakarta 12930 Telp. : 021-5269990, 5254205, 5737963 Fax : 021-5222938 Email : [email protected] Perkebunan Gedung DAPENBUN, Jl. Hayam Wuruk No. 4 AX-BX, Jakarta Barat Telp. : 021-3840753 Fax : 021-3845694 Email : Pertamina Jl. MI Ridwan Rais 7A, Jakarta 10110 Telp. : 021-3802280, 3802281 Fax : 021-3452714 Email : -

Perumnas Puri Sentra Niaga C-58, Jl. Seulawah Raya, Jakarta 13620 Telp. : 021-8604844-45 Fax : 021-8604545 Email : [email protected] Perusahaan Pelabuhan Dan Pengerukan Jl. Pemuda, Balap Sepeda No.1(I), Rawamangun, Jakarta 13220 Telp. : 021-4706427 Fax : 021-4706428 Email : Pfizer Indonesia Jl. Raya Bogor KM 28, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13710 Telp. : 021-57931088-89 Fax : 021-57931098-99 Email : PGI Jl. Kayu Jati III No. 1, Rawamangun, Jakarta 13220 Telp. : 021-47868942, 4756944 Fax : 021-4700434 Email : [email protected] Procter & Gamble Home Products Indonesia Menara Rajawali Lt. 15, Jl. Mega Kuningan Lot #5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950 Telp. : 021-5762626 Fax : Email : Program Iuran Pasti Krama Yudha Ratu Motor Jl. Raya Bekasi KM 21-22, Rawa Terate, Cakung, Jakarta 13920 Telp. : 021-4602905, 71000927 Fax : 021-4602904 Email : [email protected] Pupuk Kaltim Group Plaza Pupuk Kaltim, Jl. Kebon Sirih Raya No. 6A, Jakarta Pusat Telp. : 021-3443344, 3443345 Fax : 021-3443444 Email : [email protected]

59


Rajawali Nusantara Indonesia Jl. Anyer IX No. 4, Komp. Rajawali, Menteng, Jakarta 10310 Telp. : 021-3910061-62, 31935282 Fax : 021-3910061 Email : [email protected] Rajawali Nusindo Jl. Anyer IX No. 5, Komp. Rajawali, Menteng, Jakarta 10310 Telp. : 021-3143654 Fax : 021-314 4076 Email : Rheem Indonesia, PT Jl. Pulogadung No. 33, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930 Telp. : 021-4600020, 4894127 Fax : 021-4608885 Email : RS Budi Kemuliaan, Pegawai Jl. Budi Kemuliaan No. 25, Jakarta 10110 Telp. : 021-3842828 Fax : 021-3501012 Email : RS Islam Jakarta Jl. Cempaka Putih Tengah VI No. 12, Jakarta 10510 Telp. : 021-4265546 Fax : 021-42873508 Email : [email protected] Samudera Indonesia Gedung DPSI Lt. 1, Jl. Anggrek Cendrawasih Blok J-12, Jakarta 11410 Telp. : Fax : Email : [email protected] Semen Cibinong Menara Jamsostek Gedung Utara Lt. 15, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 38, Jakarta 10210 Telp. : 021-52916845, 8231260, 52916960 Fax : 021-52962030 Email : [email protected] Sepatu Bata, PT Jl. Pahlawan kalibata Tromol Pos 1069, Jakarta Selatan Telp. : 021-7992008 Fax : 021-7995679 Email : [email protected] Sint Carolus Gedung Service Center Lt. 2, Jl. Salemba Raya No. 41, Jakarta 10440 Telp. : 021-3904441 Ext. 2306 Fax : 021-3919968 Email : Smart ITC Mangga Dua Lt. 9, Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta 14430 Telp. : 021-6008870, 6017080 Fax : 021-6016193 Email : [email protected]

60

Swadharma Indotama Finance Wisma Indomobil Lt. 10, Jl. MT Haryono Kav. 8, Jakarta 13330 Telp. : 021-8579095 Fax : 021-8574171 Email : [email protected] Taspen, Karyawan Jl. Radin Inten II, Buaran, Klender, Jakarta 13470 Telp. : 021-8602830, 8602833 Fax : 021-8602835 Email : [email protected] Tigaraksa Satria Gedung Tira Lt. 5, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-3, Jakarta 12920 Telp. : 021-5254208, 5256388, 70152483 Fax : Email : [email protected] Tokio Marine Indonesia Sentral Senayan I Lt. 3-4, Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270 Telp. : 021-5725772 Fax : 021-5724005-8 Email : Toyota Astra Motor Ruko Sunter Permai Indah Blok A-8, Sunter Jl. Mitra Sunter Boulevard Jakarta 14350 Telp. : 021-6520989 Fax : 021-6520969 Email : [email protected] Trakindo Utama, PT PT Trakindo Utama Lt. II, Jl. KKO Raya Cilandak, Jakarta 12560 Telp. : 021-7822373 Fax : 021-7822377 Email : Triputra Menara Kadin Ind Lt. 23F, Jl. HR Rasuna Said Kav. 2-3, Jakarta 12950 Telp. : 021-5274549, 5274746, 5274744 Fax : 021-5274743 Email : Unggul Indah Cahaya Wisma UIC Lt. 2, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 6-7, Jakarta 12930 Telp. : 021-57905100 Fax : 021-57905155 Email : [email protected] Unilever Indonesia, Iuran Pasti Gedung Graha Unilever, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 15, Jakarta 12930 Telp. : 021-5262112 Fax : 021-5262052 Email : -


Unilever Indonesia, Manfaat Pasti Gedung Graha Unilever, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 15, Jakarta 12930 Telp. : 021-5262112 Fax : 021-5262052 Email : -

JAWA BARAT Avesta Continental Pack Jl. Raya Bekasi KM 28,5 Kalibaru, Bekasi 17133 Telp. : 021-8841088 Fax : 021-8893625 Email : [email protected]

Universitas Trisakti Gedung Syarief Thayeb Lt. 6, Kampus A Usakti, Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol, Jakarta 11440 Telp. : 021-5663232 Ext. 104 Fax : 021-5637751 Email : -

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Jl. Kejaksaan No. 11, Bandung, Jawa Barat 40111 Telp. : 022-4208486 Fax : 022-4239974 Email : [email protected]

Widatra Bhakti Wisma Tugu Raden Saleh Lt. 6, Jl. Raden Saleh No. 44, Jakarta 10330 Telp. : 021-3911775 Fax : 021-3911774 Email : -

Cedefindo Jl. Narogong KM 4 Bekasi 17116 Telp. : 021-8215710, 8204091 Fax : 021-8204107 Email : [email protected] o.id

Wijaya Karya Gedung WIKA Lt. 2, Jl. DI Panjaitan Kav. 9, Jakarta 13340 Telp. : 021-8560695, 8192808 Fax : 021-8560695 Email : -

Delta Djakarta Jl. Inspeksi Tarum Barat, D esa Setia Darma, Tambun, Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat 17510 Telp. : 021-8822520 Fax : 021-8819423 Email : [email protected]

Wyeth Indonesia Graha Paramita Lt. 12, Jl. Denpasar Raya Blok D-2 Kuningan, Jakarta 12940 Telp. : 021-5265688 Fax : 021-5265701 Email : [email protected]

BANTEN Angkasa Pura II Gedung 628 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang 19120 Telp. : 021-5505227, 505399 Fax : 021-5506674 Email : Krakatau Steel Jl. KH Yasin Beji No. 29, Cilegon, Banten 42435 Telp. : 021-5221255 Fax : 021-5200892 Email : [email protected] Mitra Krakatau Komplek Bonakarta Blok A No. 12, Jl. Sultan Ageng Tirtayasa, Cilegon, Banten 42414 Telp. : 0254-395205, 395206 Fax : 0254-395207 Email : [email protected]

East Jakarta Industrial Park Kawasan Industri EJIP Plot 3A, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat 17550 Telp. : 021-8970001 Fax : 021-8970002 Email : Eveready Indonesia Jl. Raya Jakarta Bogor KM 29,3, Cimanggis, Depok, Jawa Barat 16952 Telp. : 021-8710811 Fax : 021-87717584 Email : Goodyear Indonesia Jl. Pemuda No. 27, Bogor, Jawa Barat 16161 Telp. : 0251-322071 Fax : 0251-3280888 Email : Indah Karya, Pegawai Jl. Golf No. 2A, Ujung Berung Bandung 40294 Telp. : 022-7807971, 7834092, 7834093 Fax : 022-7834094 Email : [email protected]

Multi Bintang Indonesia Jl. Daan Mogot KM 19, Tangerang, Banten 15122 Telp. : 021-5450750 Fax : 021-6190190, 5450747 Email : -

61


Indo Kordsa (d/h Branta Mulia) Jl. Pahlawan Desa Karang Asem Timur Citeureup, Bogor, Jawa Barat Telp. : 021-8752115 Fax : 021-8753934 Email : [email protected]

RSUD Al Ihsan Jl. Kiastramanggala, Baleendah Kab. Bandung, Jawa Barat 40381 Telp. : 022-5940872/5941729 Fax : 022-5941709 Email : -

Indorama Desa Kembang Kuning, Jatiluhur, Purwakarta 41101 Telp. : 0264-202311, 5261555 Fax : 0264-200068 Email : [email protected]

South Pacific Viscose Desa Cicadas, Kampung Ciroyom, PO Box 11, Purwakarta, Jawa Barat 41101 Telp. : 0264-200636 Ext. 612 Fax : 0264-200738 Email : -

INTI Gedung R, Jl. Moch. Toha No. 77, Bandung 40252 Telp. : 022-5227731 Fax : 022-5227731 Email : [email protected] IPTN Jl. Let. Udara Subagio No. 5, Bandung 40174 Telp. : 022-6076741, 6076742 Fax : 022-6033879 Email : Jasa Tirta II Jl. Lurah Kawi, Purwakarta 41152 Telp. : 0264-212602 Fax : 0264-212603 Email : [email protected] LEN Industri Gedung C Lt. 1, Jl. Soekarno-Hatta No. 442, Bandung, Jawa Barat 40254 Telp. : 022-5231880, 5202682 Fax : 022-5202695 Email : Pindad, PT, Karyawan Jl. Jend. Gatot Subroto No. 517, Bandung, Jawa Barat 40284 Telp. : 022-7308689 Fax : 022-7308689 Email : [email protected] Pos Indonesia (Persero), PT Gd. Wahana Bakti Pos Lt. 6 Blok A Jl. Banda 30, Bandung 40115 Telp : 022-4213654, 4213654, 4213656 Fax : 022-4213660, 4213653 Email : [email protected] Pupuk Kujang, Karyawan Graha Purna Bhakti Lt. 2, Jl. Jend. A. Yani No. 39, PO Box 43, Cikampek, Karawang, Jawa Barat 41373 Telp. : 0264-313385 Fax : 0264-315332 Email : -

62

Telkom Jl.Surapati No.151, Bandung, Jawa Barat 40123 Telp. : 022-2500983 Fax : 022-2506884 Email : [email protected] Tirta Kamuning Jl. Tuparev No. 25 Cirebon Jawa Barat 45131 Telp. : 0231-204800, 202594 Fax : 0231-207508 Email : Univ. Islam Bandung Jl. Hariang Banga No. 1-A, Bandung, Jawa Barat 40116 Telp. : 022-4203368, 4264065 Fax : 022-4211506 Email : Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka, Pegawai Jl. Hariang Banga No. 1-A Bandung, Jawa Barat 40116 Telp. : 022-4203368, 022-4264065 Fax : 022-4211506 Email : -

JAWA TENGAH Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Jl. Ki Mangunsarkoro No. 25, Semarang Jawa Tengah 50241 Telp. : 024-8413354, 8415653 Fax : 024-8444518 Email : Gereja-Gereja Kristen Jawa Jl. Yos Sudarso No. 5, Salatiga, Jawa Tengah 50711 Telp. : 0298-326078 Fax : 0298-313127 Email : [email protected] Konimex PT Konimex, Sanggrahan, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah 57102 Telp. : 0271-719966 Fax : 0271-716247 Email : [email protected]


Lembaga Katolik Yadapen Jl. Letjend. Suprapto 54, Semarang, Jawa Tengah 50174 Telp. : 024-3542652 Fax : 024-3554177 Email : [email protected] Purbaya Jl. Gajahmada No. 62, Semarang, Jawa Tengah 50138 Telp. : 024-3543737-38, 3522348 Fax : 024-3510842 Email : Satyawacana Plasa Satya Wacana, Jl. Diponegoro No. 52-60, Salatiga, Jawa Tengah 50711 Telp. : 0298-321130 Fax : 0298-321130 Email : [email protected] Sekolah Kristen Cemara Raya 42A, Salatiga, Jawa Tengah 50711 Telp. : 0298-324590 Fax : 0298-324590 Email : Sido Muncul Jl. Soekarno Hatta Km. 28 Kec. Bergas-Klepu Semarang, Jawa Tengah Telp. : 0298-6580559/ 523515 Fax : 0298- 6580332 Email : Tambi Jl. Tumenggung Jogonegoro No. 39, Wonosobo, Jawa Tengah 56314 Telp. : 0286-21077, 21088 Fax : Emai : Universitas Muhammadiyah Surakarta Jl. Ahmad Yani Tromol Pos 1 Pabelan Kartasura, Surakarta Jawa Tengah Telp. : 0271-717417 Fax : 0271-715448 Email : [email protected]

DI Yogyakarta

Pembina Potensi Pembangunan Kampus I AKPRIND Lt. 2, Jl. Kalisahak No. 28, DI Yogyakarta 55222 Telp. : 0274-563029 Fax : Email : Sari Husada Jl. Kusumanegara No. 173 PO Box 37, DI Yogyakarta 55002 Telp. : 0274-512990, 514396, 511151 Fax : 0274-563328 Email : Univ. Islam Indonesia, Pegawai Pusat I, Jl. Cik Di Tiro No. 1, DI Yogyakarta 55223 Telp. : 0274-515082 Fax : 0274-589604 Email : [email protected] Yakkum RS Bethesda Lt. III, Jl. Jend. Sudirman No. 70, DI Yogyakarta 55224 Telp. : 0274-520312 Fax : 0274-520313 Email : -

JAWA TIMUR BPD Jatim, Pegawai, PT Jl. Ngagel Jaya No. 18, Surabaya, Jawa Timur Telp. : 031-5016930, 5016965 Fax : 031-5016930 Email : [email protected] BPR Jatim, Pegawai, PT Jl. Musi No. 4, Surabaya Jawa Timur Telp. : (031) 5677844, 5688542 Fax : (031) 5681037 Email : [email protected] Dok Dan Perkapalan Surabaya Jl. Tanjung Perak Barat No. 433-435, Surabaya, Jawa Timur 60165 Telp. : 031-3291286 Fax : 031-3291659 Email : [email protected]

BPD DI Yogyakarta BPD DIY, Jl. Tentara Pelajar 7, DI Yogyakarta Telp. : 0274-7485822 Fax : 0274-884225 Email : -

Garam Jl. Arief Rahman Hakim 93, Surabaya, Jawa Timur 90125 Telp. : 031-5937578-82 Fax : 031-5937583 Email : [email protected]

Muhammadiyah Jl. HOS Cokroaminoto 17, DI Yogyakarta 55251 Telp. : 0274-374458 Fax : 0274-377542 Email : [email protected]

Greja Kristen Jawi Wetan Jl. Baratajaya III No. 87-89, Surabaya, Jawa Timur 60284 Telp. : 031-5045483 Fax : 031-5054927 Email : [email protected]

63


Industri Sandang Nusantara, Karyawan, PT Jalan A. Yani No. 124,Surabaya, Jawa Timur 60235 Telp. : 031- 8292907 Fax : 031- 8292907 Email : Kebon Agung, Karyawan Staf, PT Graha Kebon Agung, Jl. Raya Margorejo Indah Kav. A 131-132, Surabaya, Jawa Timur 60238 Telp. : 031-8498391, 8495318, 8497279 Fax : 031-8496722 Email : [email protected] Kertas Leces Jl. Raya Lumajang KM 12, Probolinggo, Jawa Timur 67202 Telp. : 0335-680805 Fax : 0335-682492 Email : PAL Indonesia, PT, Karyawan Jl.Taruna No. 66-68, Ujung, Surabaya, Jawa Timur 60155 Telp. : 031-3297170 Fax : 031-3297170 Email : [email protected] Pendidikan Cendekia Utama Kampus Universitas Dr. Soetomo, Jl. Semolowaru No. 84, Surabaya, Jawa Timur 60118 Telp. : 031-5997555 Fax : 031-5925971, 5938935 Email : [email protected] Perhimpunan Pendidikan Dan Pengajaran Kristen Petra Kertajaya Indah Tengah VI/37 (H-128), Surabaya, Jawa Timur 60116 Telp. : 031-5941995 Fax : 031-5941995 Email : [email protected] Semen Gresik Kantor YDPKSG, Jl. RA Kartini No. 23, Gresik, Jawa Timur Telp. : 031-3981731 Fax : 031-3981371 Email : -

Universitas Surabaya Gedung C Lt. II, Ruang Dana Pensiun, Jl. Ngagel Jaya Selatan 169, Surabaya 60284 Telp. : 031-5029700 Ext. 1107-2321 Fax : 031-5029711 Email : [email protected]

BALI Bali Hyatt Jl. Danau Tamblingan No. 89 Sanur, Denpasar Selatan Telp. : 0361-281234 Fax : 0361-287693 Email : BPD Bali, Pegawai Pertokoan Sanur Raya No. 2 Jl. By Pass Ngurah Rai, Denpasar, Bali 80361 Telp. : 0361-282504 Fax : 0361-282504 Email : Grand Hyatt Bali, Karyawan PO BOX 53, Nusa Dua, Bali Telp. : 0361-771234 Fax : 0361-773532 Email : -

NUSA TENGGARA BARAT Beeska NTB, Karyawan Jl. DR Sutomo no. 19 Kr. Baru Mataram Telp. : 0370-637187 Fax : 0370-637187 Email : [email protected] BPD NTB Jl. Sultan Hasanuddin 27, Cakranegara, Nusa Tenggara Barat Telp. : 0370-641714 Fax : 0370-641714 Email : [email protected]

NUSA TENGGARA TIMUR Univ. Merdeka Malang Jl. Terusan Raya Dieng No. 60, Malang, Jawa Timur 65146 Telp. : 0341-563505 Fax : 0341-564994 Email : Univ. Muhammadiyah Malang, Pegawai Jl. Raya Tlogomas No. 246, Malang, Jawa Timur 65144 Telp. : 0341-460948, 463513, 464318 Fax : 0341-460782 Email : -

64

BPD Nusa Tenggara Timur Gd. Bank NTT Lt. 4 Jl. W.J. Lalamentik No. 102 Kupang Nusa Tenggara Timur 85112 Telp. : 0380-8081438, 824166 Fax : 0380-824006 Email : -

KALIMANTAN BARAT BPD Kalimantan Barat, PT Jl. Sultan Abdul Rahman No. 116, Pontianak 78122 Telp. : 0561-733782 Fax : 0561-733782 Email : [email protected]


KALIMANTAN TIMUR Kaltim Prima Coal Komp. PT Kaltim Prima Coal, Gedung M-1, Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur 75611 Telp. : 0549-521476 Fax : 0549-521904 Email : [email protected] Pupuk Kalimantan Timur Gd. Dana Pensiun Pupuk Kaltim, Jl. S. Parman No. 5, Bontang, Kalimantan Timur 75311 Telp. : 0548-23289, 27780 Fax : 0548-27780 Email : [email protected]

KALIMANTAN TENGAH Bank Pembangunan Kalteng, PT Jl. RTA Milono No. 12, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111 Telp. : 0536-3220945 Fax : 0536-3221901 Email : [email protected]

KALIMANTAN SELATAN BPD Kalimantan Selatan Gd. Bank BPD Kalsel, Jl. Lambung Mangkurat No. 7, Banjarmasin, Kalimantan Selatan Telp. : 0511-367002, 7470806 Fax : 0511-367002 Email : [email protected]

SULAWESI UTARA BPD Sulawesi Utara Ruko No. 9 (Depan Gereja Sentrum), Jl. Sarapung, Manado 95111 Telp. : 0431-874535 Fax : 0431-874512 Email : [email protected]

SULAWESI SELATAN BPD Sulawesi Selatan Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 16, Makassar, Sulawesi Selatan 90142 Telp. : 0411-8111358 Fax : 0411-8111359 Email : International Nickel Indonesia Jl. Ternate No. 1, Sorowako 92984 Telp. : 021-5249627, 5249819 Fax : 021-5249586 Email : [email protected]; [email protected] Semen Tonasa Kantor Pusat PT Semen Tonasa Lt. 1, Pangkajene, Sulawesi Selatan 90651 Telp. : 0410-310310 Fax : 0410- 310311 Email : -

MALUKU BPD Maluku Gedung BPD Maluku Lt. 4, Jl. Raya Patimura No. 9, Ambon Maluku 97124 Telp. : 0911-354214 Fax : Email : [email protected]

PAPUA BPD Papua Jayapura Pacific Permai Blok H No. 12 Papua 99111 Telp. : 0967-522789 Fax : 0967-550371 Email : [email protected]

SULAWESI TENGGARA BPD Sulawesi Tenggara Jl. Mayjend. Sutoyo No. 95, Kendari 93121 Telp. : 0401-3121526/3122551 Fax : 0401-3123496/3121568 Email : -

SULAWESI TENGAH BPD Sulawesi Tengah Jl. Emi Saelan 104 (Depan Mall Tatura) Palu, Sulawesi Tengah 94112 Telp. : 0451-422782 Fax : 0451-4252836 Email : -

65



DIREKTORI

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN

(DPLK)

67


DKI JAKARTA Allianz Indonesia, DPLK Gedung Summitmas II Lt. 19, Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 12190 Telp. : 021-52998888, 2521947 Fax : 021-3003400 Email : [email protected] Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, DPLK Wisma Tugu Raden Saleh, Jl. Raden Saleh No. 44, Jakarta 10330 Telp. : 021-31906740 Fax : 021-31907157 Email : Avrist Indonesia, DPLK Gedung Bank Panin Senayan Lt. 2,3,7,8, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta 10270 Telp. : 021-57898188 Ext. 8602 Fax : 021-5732859 Email : Aviva Life Indonesia, DPLK Gedung Asuransi Wahana Tata Lt. 3, Jl. HR Rasuna Said Kav. C-4, Jakarta 12920 Telp. : 021-5221851, 5221871, 5206572 Fax : 021-5221880 Email : AXA, DPLK AXA CENTRE Ratu Plaza Office Building Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman No. 9, Jakarta 10270 Telp. : 021-72783867 Fax : 021-7267103 Email : Bank Muamalat Indonesia, PT, DPLK Gd. Arthaloka Lt. 9, Jl. Jend. Sudirman No. 2 Jakarta 10220 Telp. : 021-2511303 Fax : 021-2511438 Email : [email protected] Bank Rakyat Indonesia, DPLK Gedung BRI II Lt. 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210 Telp. : 021-5758136-38 Fax : 021-5735016 Email : [email protected] BNI (Persero) Tbk, PT, DPLK Gedung Bank BNI Lt. 4, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220 Telp. : 021-5728274 Fax : 021-5704223 Email : [email protected]

68

Bringin Jiwa Sejahtera, DPLK Graha Irama Lt. 5, 7, & 15 Ruang 7G, Jl. HR Rasuna Said Kav. 1-2 Blok X-1, Jakarta 12950 Telp. : 021-5261260 Fax : 021-5277206 Email : Bumiputera, DPLK Jl. Wolter Monginsidi No. 84-86, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Telp. : 021-2700200 Ext. 310 Fax : 021-7209658 Email : [email protected] Central Asia Raya, DPLK Gedung Blue Dot Center Blok A-C, Jl. Gelong Baru Utara No. 5-8, Jakarta 11440 Telp. : 021-56968998 Ext. 143 Fax : 021-56969490 Email : [email protected] Equity Life Indonesia, DPLK Wisma Sudirman Lt. 2-3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34, Jakarta 10220 Telp. : 021-5739288 Fax : 021-5700672 Email : [email protected] Indolife Pensiontama, DPLK Wisma Indosemen Lt. M, Jl. Jend. Sudirman Kav. 70-71, Jakarta 12910 Telp. : 021-5224074, 5224013 Fax : 021-5224080 Email : Jiwasraya, DPLK Gedung Jiwasraya Lt. 1, R. DPLK, Jl. Pemuda No. 85 Pulogadung, Jakarta 13250 Telp. : 021-4721805, 4700778-79 Fax : 021-4700780 Email : [email protected] Mandiri, DPLK Plaza Mandiri Lt. 7, Jl. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190 Telp. : 021-30023468 Fax : 021-5275369 Email : Manulife Indonesia, DPLK Sampoerna Strategic Square South Tower, 3rd – 17th floor, Jl. Jend. Sudirman Kav 45 Jakarta 12930 Telp. : 021-25557788 Fax : 021-25557799 Email : [email protected] Mega Life, DPLK Menara Bank Mega Lt. 22, Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14 A, Jakarta 12790 Telp. : 021-79175577 Fax : 021-79193700 Email : [email protected]


Nusantara Jiwa, DPLK Graha Nusantara Jiwa, Jl. Jend. Basuki Rahmat No. 12B, Jakarta 13410 Telp. : 021-8583941, 85900754 Fax : 021-85913410 Email : [email protected] Pasaraya, DPLK Gd. Pasaraya Grande Lt. 6 Jl. Iskandarsyah II No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160 Telp. : 021-7252490 Fax : 021-7207229 Email : Sinarmas, DPLK (d/h Eka Life, DPLK) Wisma Eka Jiwa 8th floor, Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat Telp. : 021-6257808 Ext. 8528 Fax : 021-6257779 Email : -

BANTEN AIA Financial, DPLK Menara Dynaplast Lt. 7, Jl. MH Thamrin No. 1, Lippo Karawaci, Tangerang Telp. : 021-54218888 Fax : 021-5475411 Email : -

JAWA BARAT Bank BJB, DPLK Jl. Naripan 21, Bandung, Jawa Barat Telp. : 022-4211433, 4222356, 022- 4234868 # 1212/1500 Fax. : 022-4211238 Email : [email protected] [email protected] Kresna, DPLK Pluit Junction Block SH-1 Jl. Pluit Raya Kav. 1 Jakarta 14450 Telp. : 022-66694942 Fax : 021-66694904 Email : [email protected]

JAWA TIMUR Bank Maspion, DPLK Jl. Basuki Rahmat 50-54, Surabaya 60262 Telp : 031-5356123 Fax : 031-5356122 Email : -

JAWA TENGAH BPD Jawa Tengah, DPLK Gedung Grinatha Lt. 5, Jl. Pemuda No. 142, Semarang Telp. : 024-3547541-45 Ext. 307 Fax : 024-3520186 Email : [email protected]

69



Terima Kasih Pengarah dan Penanggung-jawab: Kepala Biro Dana Pensiun

Penulis: Moch. Muchlasin Noviyanto Utomo Antick Rani Handayani Asep Hikayat Asep Suwondo Heru Wahyono Hari Gamawan Rina Rahmawati Sri Lestari Agustin I Wayan Wijana Dinar Sukmasari Nani Patria Dharmayanti Rina Cakti Yuliani

Data dan Foto: Lian Tie Dewi

Biro Dana Pensiun BAPEPAM-LK

Lisa Murtiawati

Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lt. 15 Jl. Lap. Banteng Timur no. 1-4, Jakarta Pusat 10710 Telp: (021) 385 8001 ext.21544/21545, Fax. (021) 3509 119 email: [email protected] http://www.bapepam.go.id/dana_pensiun

Moch Muchlasin Gatot Yulianto Anjar Oktaviani

Editor: Nani Patria Dharmayanti Lisa Murtiawati

71

Foreword Thank God the Almighty that this “Pension Fund Annual Report 2011” is finally completed and published. This book we present to you is a special edition, particularly regarding its content and the time of its release. Reasonably different from previous editions, this annual report not only provide summaries of the development of the pension fund industry based on aspects such as the growth of the number of pension funds, the number of participants, assets, investment, financing, but also provide summaries and overviews of the development of pension fund industry including the dynamics of policies that have been applied to the industry over the 20 years period since the enactment of the Pension Funds Law in 1992 until 2012. The year of 2012 is considered to be the transition year as the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency of the Ministry of Finance will transform into the Financial Services Authority (OJK) started from the beginning of 2013. Thus, the functions of regulating and supervising of the pension fund industry will also be transferred to OJK. Therefore, this edition is intended to also capture the 20 years journey of the developing, regulating, and supervising efforts that have been carried on. In conclusion, we hope that you can grasp a complete picture of pension fund industry in Indonesia for the last two decades, and at the same time be informed about the regulating and supervising activities for the industry.

Jakarta, Oktober 2012

Dumoly F. Pardede Head of Pension Fund Bureau

i

THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK

Contents A Potrayal of Indonesian Pension Funds

1

A Two-Decade Journey of The Pension Fund

3

Pension Fund Investment Policy from Time To Time

11

The Dynamics of Pension Funding Policy

15

The Development of Pension Fund Supervision Strategy

19

Towards Better Pension Fund Governance

21

Transformation of Pension Fund Information Systems

25

Metamorphosis of The Pension Fund Supervisory Authority

29

Towards The Integration of Financial Sector Supervision Through OJK

31

The Long Journey 0f The Pension Fund Law Amendment

33

Observing The Global Trend of Pension Funds

35

Pension Fund In The Framework of The National Social Security System

37

Foreword

i

Contents

iii

Glossary

v

Attachment

41

EPF Directory

51

FIPF Directory

67

Acknowledgement

71

iii


Glossary NET ASSETS : Total Pension Funds assets which does not include past service accounts receivable that is not yet due, minus all liabilities except the actuarial liability which was calculated by the actuary. ACTUARY: Actuary who works for an actuarial consulting firm which has obtained a license from Ministry of Finance in accordance with the laws and regulations in insurance. INVESTMENT GUIDANCE : An investment policy established by the founder or by the founder and board supervisors, which should be guidelines for Pension Funds’ administrator in managing the investments. PENSION FUND : A body that manages and runs a program that promised pension benefits. FINANCIAL INSTITUTION PENSION FUNDS (FIPF) : A Pension Fund established by a bank or a life insurance company to implement a defined contribution pension program for individuals, either employees or self employed. EMPLOYER’S PENSION FUNDS (EPF): A Pension Fund established by any individual or entity having employees, as founder, to implement a defined benefit pension program or a defined contribution pension program, for the interests of all or part of founder’s employees, as participants, and creating obligations on the employer’s part. DC EPF: Employer’ Pension Fund which runs defined contribution pension plan. DB EPF: Employer’ Pension Fund which runs defined benefit pension plan. DEFICIT: The condition when the actuarial liability is less than the assets. NORMAL CONTRIBUTION: Contribution required in one year to fund the present value of the pension benefits allocated during the year. ADDITIONAL CONTRIBUTION: Contribution need to be paid by the employer in order to pay off the deficit. ACTUARIAL LIABILITIES: The Pension Fund liabilities which were calculated with the assumption that the Pension Fund will be going concern to fulfill all of it obligations to participants and beneficiaries. SOLVENCY LIABLITIES: The Pension Fund liabilities which were calculated as if Pension Funds was wound up at the valuation date. ACTUARIAL REPORT: The Report of actuarial valuation concerning funding condition of a Pension Fund. PERIODIC REPORTS: Some reports which need to submitted by Pension Funds to the Pension Fund Bureau regularly. TECHNICAL REPORT: The report which provides information about participants and operational activities of Pension Fund during one year period.

v

PENSION BENEFITS: Periodic payments paid to the participants at the time and manner specified in the Plan Text. CO FOUNDER: An employer that joined in an Employer Pension Funds. PERSONAL PARTICIPANT: A worker on his own efforts, not an employee of a person or an entity, who joins an Financial Institution Pension Fund. FOUNDER: The person or entity founded an Employer’s Pension Fund, or bank / insurance companies founded a Financial Institution Pension Fund. PENSIONERS: Pension Funds participants who have acquired rights to pension benefits, either normal retirement, disability or accelerated. PENSION PLAN TEXT: The plan text which contains any provisions as fundamental of the pension programs. PARTICIPANTS: Every person who meets the requirements in the Pension Plan Text and is registered in a Pension Fund. DEFINED CONTRIBUTION PENSION PLAN (DCPP): A pension plan which the amount contribution is stated in the Pension Plan Text and all the contributions including the investment returns are posted in the individual accounts of participants. DEFINED BENEFIT PENSION PLAN (DBPP): A pension plan which the the benefit formula is stated on the Pension Plan Text. FUNDING RATIO: Totals assets compared to the actuarial liabilities. SURPLUS: The condition when the assets is more than the actuarial liabilities.

vi

A Potrayal of Indonesian Pension Funds “Progress lies not in enhancing what is, but in advancing toward what will be.” -Khalil Gibran-

the presence of improvement and growth of Indonesia’s economy. In line with the growth, the Pension Fund assets continue to grow and develop as well. However, the increase in the number of Pension Fund assets has still not reached a significant result when compared with Indonesia’s GDP level. This may be seen from the percentage of Pension Fund assets against GDP that is only about 2% on average.

Since the passing of Law No. 11/1992 on Pension Fund (hereinafter referred to as Pension Funds Law), the Pension Fund industry continues to grow and demonstrates its role in the economy of Indonesia. An indicator of the growth of the Pension Fund industry may be seen from, among other things, the increasing growth of assets, investments, and participants. For the last 20 years, the Government has been endeavoring to grow the Pension Fund industry, by means of, among other things, the drafting and revision of various regulations, public socialization and education activities, and the grant of tax facilities. Gross Domestic Product and Pension Fund Assets Gross Domestic Product (GDP) of Indonesia continues to increase year-by-year. This indicates

As an illustration, in developed countries, such as the United Kingdom, Canada, and the United States of America, the Pension Fund Assets in these three countries have an extremely large proportion to GDP, i.e. 88.68%; 64.66%; and 72.67%, respectively. However, unlike Indonesia, in these countries, Pension Fund as a financial institution has been operating for quite some time and their citizens are familiar to it. Meanwhile, in the neighboring countries, such as Singapore and Malaysia, the proportion of Pension Fund assets to their GDP reaches more than 50%. Differing from Indonesia, in these countries, pension plan is a compulsory program in which all of their citizens must enroll in it. Pension Fund Investments Indonesian Capital Markets

in

the

Investment constitutes one of the vital parts of Pension Fund management. In the early years of the existence of Pension Fund, investment instruments in the form of deposits dominated the Pension Fund investment portfolio. At that time, the deposit interest rate was considered to be still satisfying the need for the accomplishment of Pension Fund targets as set in the Pension Fund investment guidance.

1

Pension Fund Annual Report: special edition – 20 years of Pension Fund Law

In line with the improving Indonesia’s economy, the deposit interest rate gradually decreases following the policy of Bank Indonesia that continues to reduce the benchmark interest rate, i.e. Bank Indonesia Rate. With the decreasing deposit interest rate, the governing board of the Pension Funds was compelled to set sights on other instruments as alternative Pension Fund investment placement options. The increasing Indonesian capital market industry shown by the increasing Composite Stock Index of the Indonesian Stock Exchange also makes the Pension Fund industry more interested in investing in the capital markets. The confidence level of Pension Fund towards the Indonesian capital market conditions is apparent, with the increasing portion of Pension Fund investments in the capital markets. The expectation to expand the Pension Fund industry may also indirectly encourage the growth of the capital market industry in Indonesia. Pension Fund Assets and Other Financial Institutions Compared to other financial institutions, such as banks, insurance companies, and multifinance companies, the Pension Fund assets place in the last position. One of the causal indicators is the voluntary nature of the pension scheme. If compared to the number of existing employers/ companies in Indonesia, there are only few employers that voluntarily set up a Pension Fund for their employees. The same goes for workers who become Pension Fund participants. Compared to the number of existing workers, those who have enrolled in the pension plan and have been registered as Pension Fund participants are few. On the other hand, the public knowledge of Pension Fund as one of the financial institutions in Indonesia also remains low compared to other financial institutions, such as banks, insurance companies, and multifinance companies.

2

Pension Fund in Indonesia and Other Countries Pension plan is compulsory in some countries, and in some others, it is not compulsory. In some developed countries, such as the United Kingdom, Canada, and the United States of America, pension plan is voluntary by nature. However, in these countries, pension plan is a supplemental plan other than the compulsory plan that has been previously provided by the state. In addition, the Pension Fund industry has been existing for quite some time in these countries, so that the Pension Fund has a fairly important role in the economy of these countries. Differing from the United Kingdom, Canada, and the United States of America that have a voluntary pension plan policy, in Malaysia and Singapore, the available pension plan is compulsory pension plan. In these countries, pension plan is a national program in which companies and workers are obliged to pay contributions each month in the specified amount of contributions. For example, in Singapore, workers are obliged to pay contributions equal to 20% of the received salaries. Therefore, it is no wonder that the percentage of Pension Fund assets against its GDP is extremely large and far exceeds the conditions that occur in Indonesia. Meanwhile, in Indonesia, pension plan is voluntary by nature. Until 20 years after the enactment of the Pension Funds Law, the number of workers recorded to have a pension plan in Indonesia is only about 5% of the number of workers available in the market. Moreover, the proportion of the Pension Fund assets to GDP is only 2% on average. One thing for sure, the effort to develop the Pension Fund industry remains a big task for the government that needs supports from everyone. (NU/NPD/LM)

A two-decade Journey of The Pension Fund was formed by companies (employers) that organized a program in order to pay pension money to employees entering the retirement age. Since it was in the form of a Foundation, then its formation was subject to the Foundation Law. In its journey, this institutional form was considered inappropriate as fund management forum for the purposes of pension. This was due to interference by the founders that could freely introduce fund management rules without supervision and interference by the Government. This in turn underlay the necessity for drafting a Law that governs the need for an independent legal entity that is allowed to manage the Pension Fund. The birth of the Pension Funds Law provides assurance for the operation of pension plan in a forum having the status of a legal entity. The Passing of The Pension Funds Law in 1992

The passing of Law No. 11/1992 on Pension Fund marked the birth of the Pension Fund industry 20 years ago. Compared to the growth of other financial industries, such as banking, insurance, and financing, the existence of the Pension Fund industry is still perceived as insignificant in the national economy. However, 20 years is not a short period, during the period of time, there has been many developments and changes occurring in the Pension Fund industry development. Prior to the passing of the Pension Funds Law Before 1992, there was an institution called the Pension Fund Foundation. This institution

The passing of the Pension Funds Law requires any existing Pension Fund Foundation to be adjusted immediately into the legal entity of “Pension Fund”. In mid-December 1992, it was recorded that there were 194 Pension Fund Foundations that applied for the adjustment of their institutions into a Pension Fund. Of the number, 41% were foundations belonging to StateOwned Enterprises (SOEs), 45% were foundations established by private companies and the remaining 14% were foundations established by Regional State-Owned Enterprises (RSOEs). Until 1996, the establishment of Pension Fund was still dominated by the process of adjustment from Pension Fund Foundation into Pension Fund, and all of them are in the form of EPF.

3


The great number of EPF establishments occurring at that time was based on several factors, among other things: 1) The great number of companies in the form of SOEs and RSOEs endeavoring to support the aspiration of the government in improving the social welfare;

7 FIPFs were established by Banks. The lack of interest from Banks or Life Insurance Companies to establish a FIPF is probably due to the presence of internal issues within the companies, such as infrastructure and marketing issues. Moreover, public information concerning the existence of FIPF and its benefits is also perceived to be low

2) The high demand by private workers for companies to provide old-age benefit. 3) The awareness of capital owners to retain the loyalty of quality workers because at that time, skilled workers were few. It transpired that the great number of EPF establishments was in line with the great number of Defined Benefit Pension Plan (DBPP) operations compared to the Defined Contribution Pension Plan (DCPP). It is undeniable that this occurred because it was based on the presence of tendency of employers to imitate the habits of Government pension system and then adopt those habits into their own personnel system. A new material endorsed by the Pension Funds Law is the establishment of Financial Institution Pension Fund (FIPF). The FIPF was deliberately introduced as a form of alternative provision of pension plan for the general public if their workplace provides no pension plan. In the course of its development, the FIPF now becomes more of an alternative for companies that do not establish a EPF but still desire to provide a pension plan for their employees.

The establishment of FIPF occurred for the first time in 1993. By the end of 2011, the number of available FIPFs only reached 25 FIPFs. Of the number, as many as 18 FIPFs were established by Life Insurance companies and the remaining

4

The Growth of Pension Fund Entities and Pension Fund Trends In line with its progress, the number of Pension Funds has also experienced a significant change. Until mid-2012, the number of Pension Funds having an active status was 272 Pension Funds, comprising 247 EPFs and 25 FIPFs. On an entity basis, since the enactment of the Pension Funds Law until today, the DBPP EPF constitutes the majority of the form of Pension Fund operations in Indonesia. However, specifically for the DBPP EPF, the number thereof in the last 10 years has experienced a fairly significant decrease due to the liquidations. Several primary reasons received by the Bureau of Pension Funds in relation to such liquidations were efficiency, employer’s policy, and dissolution of the employer/company.


Reviewed from the perspective of pension plan, of the 247 existing EPFs in 2011, 206 of which run DBPP (83%) and the remaining EPFs run DCPP (17%). Although it looks large, the number of employers whose pension plan uses the DBPP is actually extremely small compared with the number of employers that use the DCPP scheme. Let us count. Of the 206 DBPP EPFs, it means that as many as 206 employers - being the EPF Founders - use the DBPP scheme. With an additional of 1,376 employers which act as co-founders in some EPFs, the total employers owning pension plan are 1,582. Now, compare it with the number of employers whose pension fund operations are through the FIPF. Recent data gathered by the Bureau of Pension Funds recorded that the number of employers providing pension plan to their employees through the FIPF was 3,355. The data constitutes the number as at December 31, 2011. The increasing number of employers preferring the DCPP is also shown by a number of DBPP EPFs that changed into DCPP EPFs. During the period 2005-2011, it was recorded that as many as 8 DBPP EPFs changed into DCPP EPFs. In addition, some of the employers having the DBPP EPF have closed the enrollment for their new employees by transferring them as participants in the FIPF or by forming a new EPF with the defined contribution scheme. The increasing trend of the defined contribution scheme actually occurs not only in Indonesia but also in other countries in the world. One of the reasons underlying the growth of DCPP is the longer life expectancy of a person, so that it is regarded as increasing the funding burden of the employer. The Growth Participants

of

Pension

Fund

It seems that the public awareness of the importance of old-age financial planning still needs to be continuously grown. By the end of 2011, the number of Pension Fund participants has reached 3,082,708 people or increased by 264,711 people from the previous year, which reached 2,817,997 people. On a percentage basis, the increase in the

number of Pension Fund participants in 2011 was 9.39%. The increase is definitely very delighting, as a few years before the increase was only 5%. Although the increase almost reached twice the increase in the previous year, it transpired that the number only represented 5.06% of the Indonesian workers falling into the category of main employment status, such as Self-Employed, Employer assisted by Permanent Labor and Labor/ Employee/Staff, totaling 60,905,202 people1 . The small proportion of workers that become Pension Fund participants, including the number of employers that provide a pension plan to their employees, in the form of either EPF or FIPF, gives a positive signal that the potential for developing the Pension Fund industry remains large.

The decreasing number of EPFs impacts the growth rate of the number of EPF participants. For the period 2007-2011, the growth rate of EPF participants per year was only below 3% or 1.1% on average per year. On the contrary, the growth rate of FIPF participants per year was above 8% or 11.5% on average per year. Therefore, since 2010, the number of FIPF participants has exceeded the number of EPF participants. Compared with the previous year, the number of FIPF participants by the end of 2011 increased by 234,625 people or up 16.35%. While the number of EPF participants only increased by 30.086 people or up 2.17%. From the data, it may also be seen that the increase in the number of FIPF participants is more triggered by an increament in the number 1 http://www.bps.go.id/

Table of Population Aged 15 years and older with the Main Employment Status in August 2011 .

5


of personal participants, rather than an increment in the number of group participants. This is very delighting because it indicates the presence of increased public awareness of the importance of pension planning for their old retirement age. The Growth of Pension Fund Assets Unlike the growth of the number of Pension Funds, in general the growth of Pension Fund assets may be said to be growing positively yearby-year. In 2007, the value of Pension Fund assets was only Rp.91.17 trillion. By the end of 2011, the value reached Rp.141.58 trillion or increased more than 50% in the last five years.

well. It was proven with the small asset decline rate that was only about 1% of the total Pension Fund assets. The economic crisis event struck the Pension Fund twice, and the Pension Fund industry also experienced a fairly significant increase in assets twice after the crises had ended. By the end of 1998, the value of Pension Fund assets reached Rp.22.2 trillion or up 37% from the previous year that was only worth Rp.16.2 trillion. The same goes for the condition that occurred at the end of 2009, one year after the 2008 economic crisis, the value of Pension Fund assets even surpassed the Rp.100 trillion or reached Rp.112.51 trillion to be exact. An increase of almost 24.5% from the previous year that was Rp.90.35 trillion. With reference to the value of Pension Fund assets from 1997 until 2011, the average annual growth rate of Pension Fund assets have reached 17%. The expectation is that the growth of Pension Fund industry continue to increase in the future, so that the role of Pension Fund in the national economy may also increase.

In the course of its journey, for a period of 20 years the Pension Fund industry has experienced shock twice due to the global financial crisis. The first crisis occurred around 1997-1998. This crisis greatly impacted many companies in Indonesia, including several companies with Pension Fund. However, on the other hand, the crisis brought a blessing for the Pension Fund industry. How could it not? At that time, most of the allocation of Pension Fund assets were placed in the form of deposits, and at that time, the bank deposit interest rate in Indonesia was extremely high up to 70% per annum. The second crisis occurred in 2008. The crisis emerging for the first time in the United States of America from the subprime mortgage issue finally touched the Indonesian capital markets. However, with various approaches made by the Bureau of Pension Funds and the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency, the Pension Fund industry could overcome the crisis

6

As was the case with the majority of Pension Fund entities in the form of EPF, the largest value of Pension Fund assets in 2011 was also held by EPFs, i.e. amounting to Rp.119.84 trillion, where of the value, as much as Rp.106.47 trillion belonged to DBPP EPFs and the remaining value belonged to DCPP EPFs. However, although the value of the DBPP EPF assets is higher in comparison with the DCPP EPF or the FIPF, the growth rate of the DBPP EPF assets is actually much lower than that of the DCPP EPF assets or the FIPF. Over a 15-year period, the average annual growth rate of the DBPP EPF assets was 15.02%, while the growth rate of the DCPP EPF and the FIPF assets reached 35.19% and 34.36%, respectively. The Growth of Pension Fund Investment Investment constitutes the largest component in the valuation of Pension Fund assets. In 2007, the 2

Net assets are Pension Fund assets minus other assets beyond the Pension Fund investments


value of Pension Fund investments was Rp.87.91 trillion. By the end of 2011, the value reached Rp.137.13 trillion or an increase of 56% in the last five years. As the largest component in the Pension Fund assets, the proportion of investments to the Pension Fund assets per year reached 95.6% on average. Given such proportion, then one thing for sure is that in the event of any significant change to the value of Pension Fund investments, then the change will also directly impact the value of Pension Fund assets. During the period 1997-2003, the management of Pension Fund investments could be said to remain highly conservative. This may be seen from the proportion of term deposits in the Pension Fund investments. As an illustration, in 2002, the proportion of investments in the form of term deposits reached 70% of the total Pension Fund investments. However, with the decreasing deposit interest rate, as of 2003, the allocation of investments in the form of term deposits gradually declines. In the latest position in 2011, the proportion of investments in the form of term deposits decreased to 25.33% of the total Pension Fund investments.

Since 2001, Pension Funds have been more interested to invest in securities issued by the government. The rate of return as promised and the perceived security of investment instruments issued by the government encouraged Pension Funds to be more determined to place their funds in the form of government securities. Hence, since 2004 the government securities have been dominating the Pension Fund investment portfolio with the proportion of allocation ranging from 20% to 30% of the total Pension Fund investments.

Other than the government securities, it seems that the Pension Funds have urged to allocate their investments in the capital markets, particularly bonds, shares, and mutual funds. If in the pre-2003 period, the proportion of Pension Fund investments in the capital market instrument was below 20%, then since 2003 until 2011, the portion continued to increase by up to above 50% of the total Pension Fund investments. Moreover, with the opening of the window of opportunity for the Pension Funds to invest in the form of asset-backed securities (KIK-EBA) and Sharia Bonds. It is expected that the addition of these new investment types will further broaden the diversification of Pension Fund investment portfolio, which indirectly impacts the development of Pension Fund assets. However, administrators of the Pension Funds must still pay attention to the factors of security and risks that may arise from these investments.

Based on the performance of investments, the highest Return on Investment (ROI) achievement was once attained by the Pension Funds in 1998. The ROI achievement was the impact of high deposit interest rate gained by the Pension Funds at that time. However, from 2000 until 2011, its annual average was around 10% - 20%, except for the ROI in 2008. Due to the 2008 crisis, the ROI of Pension Funds in that year reached its lowest point. Pension Funds With Investments Above Rp.100 billion Referring to data as of December 2011, of 270 Pension Funds, there were 118 Pension Funds (44%), comprising of 113 EPFs and 15 FIPFs, each having investments above Rp.100 billion. Of 118

7


Pension Funds, the accumulated investment value reached Rp.132.62 trillion or 96.71% of the total Pension Fund investments. Thereby, the greater number of Pension Funds, i.e. 152 Pension Funds (56% of Pension Funds), contributed only 3% of to the overall Pension Fund investment. The Funding of Pension Fund

d. Assets categorized as other receivables and other assets; e. Excess of the investment value of the investment limitation per party; and f. Excess of the investment value of the per type limitation for land, buildings, and land and buildings.

One of the Pension Fund soundness criteria is the funding level. This particularly applies to Pension Funds with the DBPP scheme. Meanwhile, Pension Funds with the DCPP scheme do not recognize the term “funding level”. In the DCPP scheme, the amount of existing funds in each participant’s account will become the participant’s right as pension benefit. For Pension Funds with the DBPP scheme, the calculation of funding is slightly more complex, as the calculation must be made accurately by an actuary. In the applicable funding provisions, there are three levels in determining the quality of funding, i.e. level 1, level 2, and level 3. Level 1 is the safest level for Pension Funds. At this level, the value of Pension Fund assets has exceeded the value of Actruarial Liabilities to be paid by the Pension Funds. Level 2 is the level where the Pension Fund assets are equal to the Pension Fund Solvency Liabilities, with the assumption that the Pension Fund is wound up on the date of actuarial calculation made. Meanwhile, level 3 is the condition in which the Pension Fund assets are less than the liabilities, both the Actuarial Liabilities and the Solvency Liabilities. Since the Pension Funds Law has stipulated the Pension Funds with the DBPP scheme to make the actuarial calculation at least once every three years, subsequently the Minister has decided that the Pension Fund assets that may be used in the calculation of funding shall be the Pension Fund net assets minus: a. Assets in a court dispute; b. Contributions which until the date of actuarial calculation, have not been deposited to the Pension Fund more than 3 months as of the maturity date. c. Assets placed overseas;

8

Observing the profile of funding quality of the DBPP EPF in 2011, of 247 DBPP EPFs or 83 Pension Funds had the level 1 funding quality, 74 Pension Funds had the level 2 funding quality, and 46 Pension Funds had the level 3 funding quality. The profile above was obtained based on the recent actuarial report owned by the Pension Funds, where 63% of which was based on the actuarial valuation report in 2011. While the rest, i.e. 24% was based on the actuarial valuation in 2010, and 13% of which was based on the actuarial valuation in 2009. Other than the assessment of Pension Fund funding quality, the actuarial report also provides other information, such as the Funding Ratio and the Solvability Ratio. Funding Ratio is the result of division of the value of Pension Fund assets for funding by the value of Pension Fund Actuarial Liabilities. The regulation on funding determines that if the value of this Funding Ratio has reached 120% or more, then the surplus gained by the Pension Funds shall be used by the employers as normal contributions. From the DBPP EPF funding profile data, as many as 14% of Pension Funds have a Funding Ratio of more than 120%, 68% of Pension Funds have a Funding Ratio between 75% and 100%, and there


are only 5% of Pension Funds that have the value of Funding Ratio less than 50%. Solvency Ratio (SR) is the result of division of the value of Pension Fund assets for funding by the value of Solvency Liabilities. From the DBPP EPF funding profile data, as many as 78% of Pension Funds have a Solvency Ratio of more than 100%, and there are only 4% of Pension Funds that have the value of Solvency Ratio less than 50%. Still related to funding, in making the calculation of Pension Fund funding, actuaries use several assumptions, both economic assumption (interest rate) and demographic assumption (Mortality Table). From the compiled actuarial report data, it may be seen that the majority of Pension Funds

use the assumption of interest rate between 9% and 10%, i.e. as many as 58% of Pension Funds, and there are only 7% of Pension Funds that use the assumption of interest rate below 8%. Other than the assumption of interest rate, another vital assumption used by actuaries is the use of Mortality Table. From actuarial valuation of the last three years, data is obtained that the majority of Pension Funds use the GAM and CSO Mortality Table. Other than both assumptions, the calculation method used by actuaries in a valuation also plays an important role. Of various existing calculation methods, it turns out that the attained age normal is used more by actuaries in performing the actuarial valuation. (AR/NPD/LM)

“Progress is impossible without change, and those who cannot change their minds cannot change anything.” -George Bernard Shaw-

9


Pension Fund Investment Policy from Time To Time

One of the business process that also plays a role in increasing the availability of assets for Pension Fund participants is the investment activity. This activity that exists in the second phase upon receipt of contributions, may become the measure of success of not only the Pension Funds as a whole but also the governing board. However, if the success is measured only from the investment performance level, then at one point it may cause the governing board to do all means necessary, including investment activities that take little account of risks, prudence, and interest of the stakeholders of Pension Funds, i.e. the participants. In the long run, the achievement of investment performance targets without clear signs would be like a running vehicle that takes no account of the traffic rules.

The Bureau of Pension Funds as representative of the government in supervising and developing the Pension Fund industry is concerned in providing clear signs, including in the Pension Fund investment activity. Over a 20-year period since the enactment of the Pension Funds Law, the Ministry of Finance has issued several regulations on Pension Fund investment including some amendments. The amandments reflect that the Pension Fund investment activity is not a static thing but a dynamic activity that keeps abreast of the times and the needs of Pension Funds. Moreover, the change also shuts the door on the government’s dogmatically stipulating provisions on Pension Funds in investing. Instead, the government opens new windows of opportunity coming from the Pension Fund industry or from the development of the investment types themselves. There is only one thing that the government will never change, i.e. ensuring that investments are made by taking account of risks, prudence, and interest of the stakeholders of Pension Funds. Period of 1992-1996 This period was a period of internal consolidation at the Bureau of Pension Funds (at that time it was called the Directorate of Pension Funds). Moreover, in this period, activities at the Bureau of Pension Funds were more focused on the adjustment of foundations managing the pension plan into the legal entity of Pension Fund. However, in this period, the government started to feel the necessity for regulations on Pension Fund management, including regulations on Pension Fund investments. Finally, approximately 10 months after the enactment of the Pension Funds Law, the Minister of Finance for the

11


first time issued a regulation on Pension Fund investments, i.e. the Decree of the Minister of Finance No. 231/1993. In general, the Decree of the Minister of Finance contains 5 (five) investment groups that may be selected by Pension Funds, i.e. the capital markets, the money market securities, direct placement, debentures, and properties in the form of land and buildings. There is also an investment limit per party, i.e. a maximum of 10% and an investment limit per type, particularly for land and buildings, i.e. 2% for each unit of land and buildings. About two years later, the Decree of the Minister of Finance was superseded by the Decree of the Minister of Finance No. 78/1995. The Decree of the Minister of Finance No. 78/1995, among other things, excludes the maximum investment limit per party of 10% for the placement of deposits and deposit certificates, especially for Pension Funds located in the outlying districts. For investments in land and buildings, the maximum placement limit shall be 15% of the total investment. Moreover, for Pension Funds that invested in land and buildings overseas prior to the enactment of the Pension Funds Law, the Pension Funds concerned may still take the placement into account as investment, provided that the Pension Funds have the adjustment plan and period. In order to further increase the security of Pension Fund assets, the Minister of Finance issued a regulation on the obligation of Pension Funds to prepare financial statements and investment portfolio report, i.e.the Decree of the Minister of Finance No. 76/1995. Period of 1997-2001 In early 1997, the Minister of Finance published the first amendment to the Decree of the Minister of Finance No. 78/1995, i.e. the Decree of the Minister of Finance No. 93/1997. The significant change in the Decree of the Minister of Finance is the addition of a new type of investment, i.e. mutual funds. Indonesia’s political changes ocurring in the 19971999 period eventually impacted Indonesia’s

12

economy. Riots occurring in several regions caused the high cost economy. Eventually the inflation rates and the interest rates also continued to rise. For Pension Funds, the rising interest rates were obviously highly profitable. How could it not? At that time, the portion of Pension Fund investments in the money markets reached 70.72% of the total Pension Fund investments. The rising interest rates definitely triggerred the increasing performance of the governing board in the management of investments. The peak of success was seen at the end of 1998, which was marked with the performance of investments to assets ratio that reached 26.11%. Indonesia’s political chaos in that period also affected the strategies implemented by the government, particularly in order to strengthen the banking sector. In mid-1999, the government performed the bank restructuring, among other things, by merging Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim), and Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) into Bank Mandiri. The merger directly affected Pension Fund investments limited per party. In order to accommodate it, the Minister of Finance issued the Decree of the Minister of Finance No. 499/1999. The key point of this Decree of the Minister of Finance is the allowance of exceeding the 10% investment limit per party resulting from the merger of those four Banks with the adjustment period of 12 (twelve) months as of the date of merger. The increasing development of Pension Fund assets and the presence of bank restructuring above caused the industry to request an increase in the maximum limit, particularly for the investment per party and an expansion of the type of investment for Pension Funds. The Ministry of Finance finally responded to it by issuing the Decree of the Minister of Finance No. 296/2000. The main change in the Decree of the Minister of Finance is the change of the maximum limit of investment per party from 10% to 20%. The next year, the Minister of Finance published the amendment to the Decree of the Minister of Finance by issuing the Decree of the Minister of Finance No. 45/2001. In the amendment, there


is the addition of two new types of investment instrument, i.e. Bank Indonesia Certificate (SBI) and securities published by the government. Period of 2002-2006 After 10 years of Pension Fund operations in Indonesia, Pension Fund investments are increasingly varied and not only focused on the money markets. For example, in 2005, Pension Fund investments in the money markets, especially term deposits decreased drastically compared with the 1997-2001 period. On the other hand, investments in the capital markets, particularly government bonds and securities dominated the Pension Fund investments (52.15%). This condition became one of the reasons for the government to reevaluate regulations on Pension Fund investments.

to encourage the national economic growth, the investment in government securities may be made more than 20%. In order to reduce the Pension Fund risks, the maximum limit for direct placement and/or debentures changed from 20% to 10% of the total investments. Another change is the presence of reregulation of the valuation of Pension Fund investments. In line with the supervision of Pension Funds that further looks into the risks of Pension Funds, this new regulation governs the control and good governance of Pension Fund investment management in which it governs the Pension Fund investment report, the investment performance appraisal, and the transparency of investment management. This Decree of the Minister of Finance also governs the administrative sanction in the form of penalty against Pension Funds that are in violation of the delay in submitting the annual investment report. In order to provide a guideline for the preparation of investment report as required by the Decree of the Minister of Finance No. 511/2002, the Director General of Financial Institutions published the Decree of the Director General of Financial Institutions No. 2344/2003. Period of 2007-2012

Therefore, the Minister of Finance made important changes related to Pension Fund investments, i.e. through the publication of the Decree of the Minister of Finance No. 511/2002. This Decree of the Minister of Finance supersedes two previous Decrees of the Minister of Finance, i.e. the Decree of the Minister of Finance No. 296/2000 and the Decree of the Minister of Finance No. 45/2001. Significant changes in this Decree of the Minister of Finance are the mention of investment types one by one and not by group, the removal of SPBU, and the addition of property investment variation into land, buildings, or land and buildings. In order

During this period, there was an event of merger of two institutions in the Ministry of Finance, i.e. the Directorate General of Financial Institutions and Capital Market Supervisory Agency merged into the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (abbreviated as BapepamLK). The merger of these institutions caused the change of name of the Directorate of Pension Funds into the Bureau of Pension Funds. This merger to a certain extent affected the Bureau of Pension Funds, particularly with the increasing availability of information related to the capital market industry. The economic crisis that occurred in 2008 also hit the capital markets in Indonesia. As a consequence, the value of shares and obligations was corrected. In order to reduce the risk of declining Pension Fund assets, the Regulation of

13


the Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. PER-08/2008 was eventually published. The regulation opens the window of opportunity for Pension Funds to change the grouping of bonds from “traded/ available for sale” to the group of “hold to maturity”. In line with the crisis of capital markets and the general conditions of Pension Fund investments, the Minister of Finance eventually issued the latest regulation on Pension Fund investments, i.e. the Decree of the Minister of Finance No. 199/2008. This Decree of the Minister of Finance simultaneously supersedes the Regulation of the Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. PER-08/2008 and the Decree of the Minister of Finance No. 511/2002. The main changes of this Decree of the Minister of Finance are the removal of debentures from the list of Pension Fund investment instruments, the addition of new investment instruments for Pension Funds, such as stock options contract, asset-backed securities of KIK2 EBA3 and the DIRE4 participation unit in the form of KIK. This regulation also contains more detailed regulations on the definition of affiliates, additional requirements for specific investment instruments, and other elements related to the management and control of Pension Fund investments. For regulations on

the valuation of Pension Fund investments, the Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency published the Regulation of the Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. PER-01/2009. These additional investment instruments for the Pension Funds will indirectly affect reporting, both the financial statements and the investment report. To accommodate this, the Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency eventually published the Regulation of the Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. PER-01/2010. A 20-year journey have not been a short period for the Bureau of Pension Funds in providing regulations concerning Pension Fund investments. However, the 20-year journey certainly will not be the end of the government’s efforts to foster the Pension Funds, particularly to ensure that the investments made by the Pension Funds take account of risks, prudence and interest of the participants. Evaluations will continue to be performed in order to reduce things considered as being no longer appropriate, to add or improve the investment regulations with the purpose of improving and increasing the security of Pension Fund asset management. For sure, in this process, inputs from the stakeholders becomes vital and should be taken into consideration. (AH/NPD/DS)

2 KIK: KIK: Collective Investment Contract 3 EBA: Asset-Backed Securities

4 DIRE: Real Estate Investment Trust

14

The Dynamics of Pension Funding Policy

Funding is the process of accumulating funds in order to fulfill an obligation. The obligation of a Pension Fund is to provide sustainable income for its participants during retirement or referred to as the pension benefit. With the funding scheme, a pension plan is allowed to form an accumulation of funds necessary for maintaining sustainable income for the participants in their retirement age.

will also be small. In fulfilling the obligation for pension benefits, an employer may do so on an installment basis or all at once.

The fulfillment of this funding obligation may be performed by the employer alone or by the employer and the employees. If an employer engages the participation of its employees in the fulfillment of such funding obligation, then it is called the “contributory system”. However, if the obligation is fully assumed by an employer without engaging the participation of its employees, then it is called the “non-contributory system”.

Funding and Solvency

The extent of obligation for pension benefits promised by the company highly depends on the pension plan design. Should the pension plan design promise great pension benefits, then the obligation thereof will also be great, and on the contrary, should the pension plan design promise small pension benefits, then the obligation thereof

To provide a legal umbrella to employers in order to fulfill the pension benefit obligation as set forth in the Pension Plan Text, several regulations on funding, specifically for the EPF, have been published.

Regulations on funding and solvency for the EPF was firstly published in 1995, i.e. the Decree of the Minister of Finance No. 77 of 1995. This Decree of the Minister of Finance was published to provide assurance for the maintenance of sustainable income for participants during retirement or for beneficiaries when the participants pass away. This assurance is made through the mechanism of fund accumulation by means of depositing the contributions. It is expected that a well-regulated and guided fund accumulation may ensure the viability of pension fund operations. This Decree of the Minister of Finance governs the pattern of funding for the EPF, both the DBPP and

15


the DCPP, with an emphasis on the DBPP. What is interesting from this Decree of the Minister of Finance is that the fund accumulation is not allowed to be made as soon as possible, it means that the fulfillment of the lack of funding must be made step by step and is not allowed to be made all at once. In the calculation of funding position, the criteria for admitted Pension Fund assets, or known by the term “funding assets”, are also governed. The development of Indonesia’s economy eventually changed the government’s policy on the regulation of Pension Fund funding, i.e. with the issuance of the Decree of the Minister of Finance No. 510/2002 that simultaneously revoked the Decree of the Minister of Finance No. 77/1995. The focus of the Decree of the Minister of Finance regulation is the determination of assets for funding that no longer takes account of particular accounts as admitted assets but uses the concept of net assets minus non-admitted assets. This is in line with the concept of matching asset-liabilities. Differing from the previous Decree of the Minister of Finance that does not allow the fulfillment of funding from employers all at once, the Decree of the Minister of Finance No. 510, facilitates employers that have excess funds to settle the lack of funding all at once. This Decree of the Minister of Finance also allows for such discretion by still arranging the maximum duration of the installment period. Another regulation is that changes of actuarial assumptions and/or the actuarial calculation methods intended to provide actuarial gains for the employers to repay any deficit, is no longer allowed. Such regulation is to anticipate more employers influence the actuary in deciding the actuarial assumptions with the purpose of reducing the funding burden of employers. Other than the arrangements above, this Decree of the Minister of Finance also requires the presence of analysis of surplus or deficit change occurring in any actuarial report of Pension Funds. This analysis aims to clearly identify the cause of deficit or surplus.

16

For EPFs that have Co-Founders, this Decree of the Minister of Finance introduces a new term in the actuarial calculation, i.e. the sharing-cost and non-sharing cost calculations. In the sharing-cost calculation, the responsibility for pension plan funding is shared with all existing employers in the EPF. While in the non-sharing cost calculation, each employer in the EPF alone bears the funding for which it is responsible. Another regulation is related to the change of pension plan from DBPP to DCPP. This Decree of the Minister of Finance governs the funding requirements to be met by the EPF Founders if they intend to change the pension program. This regulation is meant to guarantee the participant’s rights to be not affected until the time of pension program change. Three years after the implementation of the Decree of the Minister of Finance No. 510/2002, a revision of the Decree of the Minister of Finance was made with the publication of the Regulation of the Minister of Finance No. 113/2005. This Regulation of the Minister of Finance does not entirely supersede No. 510/2002, but only contains changes to some provisions of the Decree of the Minister of Finance. Some changes to the provisions among other things are the renewal of term of repayment of deficit taken into account as solvency deficit from 3 years to a maximum of 5 years, acceleration of the term of repayment of outstanding Pre-Law deficit for employers with payment on a lump sum basis, and the presence of obligation of actuaries to contain the projection of actuarial liabilities. Contribution and Benefit Policy Other than the regulation on funding and solvency, the regulation of the amount on pension contributions and benefits is also crucial, considering that contributions are the source of pension plan funding that in turn will become the source of pension benefit payment. To provide legal certainty and in order to realize a guided and integrated funding, for the first time the Minister of Finance issued a policy on pension contributions and benefits, i.e. the Decree of the Minister of


Finance No. 230/1993. This Decree of the Minister of Finance governs the provisions on pension benefit formula, either on a lump sum basis or on a monthly basis. The regulation also includes the maximum limit of reward factor per year of service period, the amount of admitted basic pension income (PhDP), and the service period recognition that may be taken into account in the determination of pension benefit amount. Up to now, the specified maximum amount of pension benefits that may be given is 80% of PhDP for the calculation of pension benefits that use monthly formula, or 80 times PhDP for the calculation of pension benefits that use lump-sum formula.

In relation to the payment of pension benefits on a lump sum basis, the Pension Funds Law indeed introduces the payment of pension benefits on a lump sum basis. However, the policy on the payment of pension benefits on a lump sum basis must still consider the funding capacity of employers.

For the regulation of the amount of contributions to the Pension Funds, there is a difference between the EPF and the FIPF. For the DBPP EPF, the amount of participant contributions must be specified in the Pension Plan Text. The maximum amount of such contributions is 3 times or 3% times the reward factor per year of service period times the PhDP per year. While the amount of employer contributions depends on the result of actuarial calculation.

Five years later, the maximum limit was changed to Rp.300,000.00 per month or Rp.36,000,000.00 when calculated a lump sum basis, i.e. with the issuance of the Decree of the Minister of Finance No. 343/1998.

For the DCPP EPF, the amount of employer contributions and participant contributions must be specified in the Pension Plan Text with the maximum benefits of 20% times the PhDP per year. In the case of participants pay contributions, the maximum amount of participant contributions is 60% of the employer contributions. For contributions to the FIPF, there was limitation on the maximum amount of contributions in the Decree of the Minister of Finance No. 230/1993, but it has been removed with the publication of the Regulation of the Minister of Finance No. 91/2005.

Therefore, in the Decree of the Minister of Finance No. 230/1993, the maximum limit of payment of pension benefits that may be made on a lump sum was below Rp.100,000.00 per month or Rp.12,000,000.00 when calculated on a lump sum basis.

In 2002, the Decree of the Minister of Finance No. 343 was amended by the Decree of the Minister of Finance No. 231 and the maximum limit of payment of pension benefits per month also changed to Rp.400,000.00. For the maximum limit of payment on a lump sum basis, the amount was fixed at Rp.36,000,000.00. Three years later, i.e. with the issuance of the Regulation of the Minister of Finance No. 91/2005, the maximum limit changed to Rp.750,000 per month or Rp.100,000,000.00 when calculated on a lump sum basis. In early 2012, the maximum limit changed to Rp.1,500,000.00 per month or Rp.500,000,000.00 when calculated on a lump sum basis. (AS/NPD/DS)

“Money is not the only answer, but it makes a difference.” -Barack Hussein Obama-

17


The Development of Pension Fund Supervision Strategy supervision of the operation of pension plan, both the financial and operational aspects. Period of 1997 - 2001

In order to shape an efficient and effective operation of Pension Funds, in accordance with the mandate of Article 50 and Article 54 of the Pension Funds Law, the Pension Fund Bureau undertakes the supervision of the Pension Fund industry. There are two types of supervisory activities that the Bureau of Pension Funds may perform, i.e. the analysis activity and the onsite examination activity. The analysis activity is performed by reviewing the report documents submitted by the Pension Funds to the Bureau. The activity is also called the “desk audit” or “off-site analysis”. While the on-site examination activity is performed by conducting a direct inspection of the Pension Funds or also called the “on-site analysis”. Pre 1996 The start of the supervisory activities begins when the Pension Funds submit the annual financial statements to the Minister of Finance. This started in 1994. At that time, the supervisory activities were more focused on the off-site analysis activity. Meanwhile, the on-site analysis just started in 1995. The supervisory coverage at that time included the asset management and

In this period, the on-site analysis activity is focused on the compliance-based analysis. This basis confirms the on-site analysis activity to conduct a test of the compliance of Pension Funds with the provisions of applicable laws and regulations in the field of Pension Funds. In this period, the on-site analysis of a Pension Fund was conducted periodically, at least once every 5 years. In early 2000, the off-site analysis activity was developed, i.e. by performing an evaluation of all periodic reports submitted by the Pension Funds to the Bureau. The evaluation process results in the indication of risks of a Pension Fund. If a Pension Fund is indicated as being quite risky, then the Bureau conducts an in-depth analysis of the condition of said Pension Fund. The result of this in-depth analysis becomes an input for the on-site analysis. Period of 2002 - 2005 In order to increase the quality and quantity of the on-site analysis activity, and simultaneously to overcome the limited amount of human resources involved in the activity, the policy on the regulation of the on-site analysis activity, which was previously provided for in the Decree of the Minister of Finance No. 40/1997 was revoked and superseded by the Decree of the Minister of Finance No. 512/2002. One of the impacts of such new regulation was the allowance of the on-site analysis activity to be performed without having to wait for a period of 5 years.

19


In 2005, the Director General of Financial Institutions published a regulation on the form and composition of the financial statements of Pension Funds by the Decree of the Director General of Financial Institutions No. 2345/2005. The Decree marked the presence of standardization of financial reporting specifically for Pension Funds as distinguished from other financial industries. This standard facilitates the supervision activity to the Pension Fund financial management. Period of 2005 - 2007 To standardize the on-site analysis, in 2005 the Management and Operational guideline to the OnSite Analysis of Pension Funds was published. The management guideline provides guidelinelines for the preparation of analysis work plan, analysis supervision, analysis performance evaluation, and analysis documentation. While the operational guideline contains the procedures for on-site analysis and reporting activities. In this period, the on-site analysis started heading for the risk-based approach, although in practice, the greatest portion was still performed on a compliance basis. As for the testing of analysis material substance, it consists of 5 modules, i.e. investments, contributions, pension benefits, important accounts, and management. Meanwhile, if before 2007 the off-site analysis activity was performed on Pension Funds in a limited manner, in other words, not every Pension Fund entity could be analyzed in that year. Since 2007, all Pension Funds have been able to be analyzed in a simple manner. This simple analysis is conducted by using a simple application with the access project platform. By using this application, the initial risk value of all Pension Funds may be found. As for the source of data used in the application, it originates in the recent periodic reports of Pension Funds received by the Bureau of Pension Funds. Periode of 2008 - present This period is the new era of the supervision of the Pension Fund industry. In 2008, the Bureau of

20

Pension Funds adopted strategic policies on the guidance and supervision of Pension Funds, i.e. by changing the focus of supervision from previously emphasizing on the compliance of Pension Funds with the provisions of laws and regulations, to the aspect of risks contained in the operation of Pension Funds. This approach was taken because of the increasingly diverse risks of Pension Fund asset management. As for the guideline to the implementation of the risk-based supervisory system, it was embodied in the Decree of the Head of the Bureau of Pension Funds No. KEP02/2008. In this period, the supervisory activities, either off-site or on-site analysis, were performed on the basis of risk consideration. To perform this activities, the Bureau of Pension Funds used the Risk Rating System (SPERIS). The system was adapted from the risk-based supervision conducted by the Australian Prudential Regulatory Authority (APRA). Using SPERIS, the focus of testing of the risks of Pension Fund aims to ascertain the potential failure rate of a Pension Fund in fulfilling its obligations to the participants and other entitled parties. To comply with such testing, the Bureau of Pension Funds has defined nine risk aspects that become the scope of testing, i.e. design & strategy, management, governance, pension operations and benefits, asset management, performance, legality and funding. To harmonize the supervision activity, the management and operational guideline for the on-site analysis of Pension Funds was improved with the publication of the Regulation of the Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. PER-05/2008 and the Decree of the Head of the Bureau of Pension Funds No. KEP-03/2008. The essence of the guideline revision is the inclusion of the aspect of risk consideration in each analysis planning, analysis organization, analysis standard, scope of analysis, analysis procedures, and analysis reporting. (HW/NPD/NU)

Towards Better

Pension Fund Governance

Management and governance play an important and fundamental role in determining the success of pension plan. Through a competent, trusted management with integrity, it is expected that Pension Funds will run properly. The same goes for governance, the higher the funds managed by the Pension Funds is, the higher the risks of operating the Pension Funds will be. Therefore, the operation of Pension Funds must be able to be done in accordance with the generally acceptable practices and implement the principles of Good Pension Fund Governance (GPFG). The Management The enactment of the Pension Funds Law in 1992 puts the first milestone in laying the basis for a more modern Pension Fund management compared with the management in the style of foundation in the previous period. The Pension Funds Law introduces the organizational structure of Pension Fund management, which consists of the governing board (or also called the Pension Fund administrators) and the supervisory board. The governing board is an executive organ

responsible for the operation of Pension Fund, while the supervisory board is an organ acting as supervisor of the performance of duties of the governing board. The Pension Funds Law also governs other key matters related to the management, such as the mechanism of the appointment of the governing board and the supervisory board, duties and responsibilities of the governing board and the supervisory board, membership of the supervisory board, and administrative and penalty sanctions related to the management of Pension Funds. In the same year, the Government also published the Government Regulation No. 76/1992 and the Government Regulation No. 77/1992 that further govern, among other things, the management of Pension Funds. A number of important milestones of the efforts and initiatives of the Bureau of Pension Funds for the last 20 years in order to improve the professionalism of the management of Pension Funds shall be as follows:

21


Period of 1993 - 2003 A year after the enactment of the Pension Funds Law, the Minister of Finance published the Decree of the Minister of Finance No. 229/1993 that regulates the requirements for the management of Pension Funds, especially the EPF. Ten years later, the Decree of the Minister of Finance was revised, i.e. with the publication of the Decree of the Minister of Finance No. 513/2002 that regulates the same matters, but it applies to not only the EPF but also the operational officer of the FIPF. The operational officer of the FIPF is the staff appointed by the founder of the FIPF to implement the duties of the governing board of the FIPF. In this case, the qualifications to become the operational officer of the FIPF are the same as the qualifications to become the governing board of the EPF. Period of 2004 – 2010 The year of 2004 was an important milestone in the development of the Pension Fund management. In this year, the Director General of Financial Institutions issued KEP-4263/2004 that governs the requirements for the knowledge on Pension Fund for the governing board and the operational officer of the FIPF and the procedures for the fulfillment thereof. By this decree, the governing board shall be obliged to undergo and pass the certification of basic knowledge in the field of Pension Fund organized by the Institution of Profession Standard of Pension Fund (Lembaga Standar Profesi Dana Pensiun/LSPDP). The institution was founded by ADPI and ADPLK. In addition to being obliged to have basic knowledge on Pension Fund, the governing board shall also be obliged to attend a continuous education through participation in seminars, trainings, article writings, etc. Each of these activities will become credit scores in the context of fulfillment of the minimum credit point specified by the Institution of Profession Standard of Pension Fund. In line with the development of the Pension Fund industry, the greater amount of funds managed by the Pension Funds, the more responsibilities the governing board must bear. Therefore, the need

22

for the governing board with high competence and integrity becomes more crucial. Therefore, the Minister of Finance published the Regulation of the Minister of Finance No. 37/2010 that governs the fit and proper test for the prospective governing board of the EPFs and prospective implementers of duties of the governing board of the FIPFs. For further implementation, the Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency published the Regulation of the Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. PER-02/2010 that governs the criteria for Pension Fund in which the governing board or the operational officer of the FIPF thereof must undergo the fit and proper test. Period of 2011 – present As a continuation of the sequence of fit and proper test regulations above, the Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency published the Regulation of the Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. PER-03/2011. The regulation contains the guidelines for the implementation of the fit and proper test for the prospective governing board of the EPFs and the prospective implementers of duties of the governing board of the FIPFs. The first fit and proper test activity was held in May 2011. Governance GPFG is the process and structure used by the Pension Fund to encourage the development of institutions, efficient and effective management of resources and risks, and the accountability of the governing board of Pension Funds to the participants/employers and other relevant parties. GPFG may also be used as one of the governing board performance benchmarks in managing the Pension Fund done by performing an assessment, either internally or externally (independent parties). The GPFG principle consists of five principles, namely independence, transparency, accountability, and fairness. The five principles


provide a strong grip for Pension Funds to conduct their activities. As an encouragement for Pension Funds to be able to form their own governance tools, the Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency published the Decree of the Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. KEP-136/BL/2006. The Decree includes the guideline to form governance tools for Pension

Funds. The guideline is general, standard and flexible by nature, given the different condition of each pension fund. In relation to the application of GPFG, the Founders must establish the general and operational tools to apply the GPFG for the Pension Funds. The guidelines should be implemented by the governing board and should be regularly evaluated by the supervisory board. (HG/NPD)

“In the successful organization, no detail is too small to escape close attention.” -Lou Holtz-

23


Transformation of Pension Fund Information Systems “One machine can do the work of fifty ordinary men. No machine can do the work of one extraordinary man” -Elbert Hubbard-

To support the development and supervising activities of Pension Funds, data collecting and processing become important factors for the Bureau of Pension Funds. Data constitutes vital information for the Bureau of Pension Funds and also for the industry. Therefore, the mechanism of data collection in a fast, precise, and accurate manner becomes the main reason for the Bureau in developing information technology for the Pension Fund industry. The data processing activity should be able to provide enough information distribution service to stakeholders, both internally and externally. All of which cannot be separated from the information technology continually developed by the Bureau of Pension Funds.

From 2002 - present The advancement of information technology and the development of the Pension Fund industry eventually impact the data collection and dissemination of information that take place in the Bureau of Pension Funds. Starting from that time, a team assigned to carry out improvements to information systems and networks in the Bureau of Pension Funds. The results that have been achieved include, among other things, e-reporting, website, and online registration.

Until 2002 Since the establishment of obligation to submit Pension Fund reports in 1995, the demand for report data collection and processing for offsite analysis, on-site analysis, and statistics began to emerge. At that time the Bureau of Pension Funds began pioneering the establishment of a simple database and application used for the data collection activity. The process of data collection was carried out by the Bureau of Pension Funds itself by entering the Pension Fund financial statements data into the application. The data processing was subsequently carried out according to needs. The obstacle faced at that time was the length of time it took to provide data that could be processed immediately. This occurred because the number of human resources handling the data was not in proportion to the amount of data to be inputted.

25


financial statement data entry menu. E-reporting In order to overcome the obstacles occurring in the process of data collection, in 2002 a trial of electronic submission of financial statements and actuarial reports began to be conducted. By considering the diversity of information technology owned by the Pension Funds, it was finally decided to use the simplest media that could presumably be implemented by all Pension Funds. The media used at that time was an electronic form prepared using the MS Excel. The form known as electronic data. To obtain the electronic data, any Pension Fund may download it directly from the website or by directly contacting the Bureau of Pension Funds. Data that had been filled was resubmitted to the Bureau of Pension Funds using a floppy disk or via email. The legal basis for the use of electronic data was the Director General of Financial Institutions Decree No. KEP-4777/2003. Although there had been a lot of socialization, the application of policy on electronic submission of periodic report data did not immediately go smoothly. To that end, in 2007 the Bureau of Pension Funds made improvements to electronic data form. In that year, in collaboration with the Center for Information and Technology of the Ministry of Finance (Pusintek), the Bureau successfully built the Electronic Data application version 1.0. Different from the previous format, the media of data submission to the Bureau could be in the form of not only via email, or floppy disk, but also via File Transfer Protocol (FTP). For this first version, the application only provided

26

After the obligation to submit technical reports had taken place in 2007, the first version of the application was further developed into Electronic Data application version 2.0. The second version was released in 2008. In this second version, there was the addition of a new menu in the form of data entry for actuarial reports and technical reports. Since that year as well, the term Electronic Data has been transformed into digital data (Data Digital Dana Pensiun or D3P). In the same year, a new way of D3P delivered via website was introduced, namely via the website address http://d3p.depkeu.go.id. Furthermore, in 2009, the D3P application version 3.0 was launched. This application was released following the publication of the Regulation of the Minister of Finance No. 199 of 2008. In this third version, there was a new menu for the monthly investment data entry. In 2010, concurrently with the publication of the Regulation of the Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. PER-01/2010, the D3P application version 4.0 was launched. In this version there was the addition of a new menu, the investment report data entry menu. Thus, from 2002 until the present time, the process of Pension Fund reporting has also implemented e-reporting. With the electronic submission of periodic report data, information technology within the Bureau of Pension Funds


is also demanded to be better. The database of the Bureau of Pension Funds that was previously very simple transformed into an intermediate database using more advanced technology. The same goes for the data processing application used within the Bureau of Pension Funds. Some processing applications that previously used desktop applications gradually shifted to webbased applications. Internal communication also becomes an important matter, as all computers at the Bureau of Pension Funds have been connected to an integrated network. Web site As a result of the development of information technology that occurred in early 2000, the Bureau of Pension Funds (at that time referred to as the Directorate of Pension Fund) opened a website of the Directorate of Pension Funds, having its address at http://www.djlk.depkeu.go.id. With the presence of such site, the delivery and dissemination of information on Pension Funds to

the public and the Pension Fund industrial actors become faster. Around the end of 2006, after the merger of the Capital Market Supervisory Agency and the Directorate General of Financial Institutions, the website was integrated into the website of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency with the change of address to http://www.bapepamlk.depkeu.go.id. Online Registering In 2011, partnering with the Centre for Information and Technology (Pusintek), the Bureau of Pension Fund built an online registration system for prospective participants of the fit and proper test applying for governing board position in a Pension Fund. With this system, candidates who will undergo the test may fill in the registration form using the specified format. This site may be accessed at http://fpdapen.depkeu.go.id. (RR/NPD/NU)

27


Metamorphosis of the Pension Fund

Supervisory Authority

have multiple echelon I units and one of them was “the Directorate General of Finance”. In the course of its development, by the Presidential Decree No. 70/1972, the Directorate General of Finance changed its name to “the Directorate General of Monetary Affairs”. Furthermore, the name of the Directorate General of Financial Institutions was introduced for the first time upon the issuance of the Presidential Decree No. 35/1992 that divides the Directorate General of Monetary Affairs into two, i.e. “the Directorate General of Financial Institutions” and “the Directorate General for the Development of State-Owned Enterprises”.

In line with the development of the financial institution industry, the regulation of the financial institution industry is also changing. This is partly demonstrated by the enactment of some laws that govern the financial institution industry, such as the Banking Law, the Insurance Law, and the Pension Funds Law. The three laws came into existence in 1992. The process of formation of the Directorate General of Financial Institutions began with the issuance of the Presidential Decree No. 170 of 1966 and the Decree of the Presidium of the Cabinet No. 75/U/KEP/11/1966 on Organizational Structure and Division of Work of the Departments of the Ampera Cabinet. By these two Presidential Decrees, the Ministry of Finance was stipulated to

In 1992, the Directorate General of Financial Institutions consist of several Directorates and one one of them was the Directorate of Pension Funds. The Directorate had the function of regulating and supervising the Pension Fund industry. At that time, the Directorate of Pension Funds had 4 Sub-Directorates, i.e. the Sub Directorate of Employer Pension Funds, the Sub Directorate of Financial Institution Pension Funds, the Sub Directorate of Program Implementation Analysis and the Sub Directorate of Inspection and Complaint Service. The first two Sub-Directorates played a major role in the process of legal entity adjustment from Foundation to Pension Fund and the establishment of Pension Funds. While the other two Sub Directorates played a role in the process of supervisory activities. At the beginning of the period, the Directorate of Pension Funds was more focused on the process of approval of the Employee Welfare Foundation and the Pension Fund Foundation into the legal entity of ‘Pension Fund’. It occurred because at the onset of the issuance of the Pension Funds Law, there were more than a hundred foundations that must

29


be adjusted into Pension Funds in accordance with the mandate of the Pension Funds Law. Coincidentally, the Directorate of Pension Funds also began preparing supervisory instruments in the form of regulations, either by the Ministerial Decrees and the Circulars of the Director General of Financial Institutions.

Around the end of 2011, the House of Representatives enacted the Law No. 21 of 2011 on the Financial Services Authority (OJK). With the enactment of the Law, then as of December 31, 2012, the functions, duties and powers to regulate and supervise Pension Fund sector will shift from the Minister of Finance to the OJK.

In 2005, the Minister of Finance merged the Capital Market Supervisory Agency (Bapepam) and the Directorate General of Financial Institutions (DJLK) into the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK)5 . The merger was an implementation of the Road Map of the Ministry of Finance and the Financial Sector Policy that had proposed the integration of supervision of non-bank financial services sector.

With the enactment of the OJK Law, the regulation and supervision of Pension Funds that had been implemented by the Ministry of Finance as provided in the Pension Funds Law will shift to the OJK. Matters that will shift to be regulated and supervised by the OJK in the Pension Fund sector include, among other things, the process of application for the passing of the Pension Plan Text, both in the framework of formation or establishment or amendment to the text, prudential provisions, such as regulations on Pension Fund investments, pension contributions and benefits, funding and solvency of Pension Funds, submission of periodic reports of Pension Funds, on-site examination of Pension Funds, and the liquidation of Pension Funds.

Under the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency, the Directorate of Pension Funds changed its name to the Bureau of Pension Funds. The Bureau has the function of supervising and regulating the Pension Fund industry. In carrying out its key duties and functions, the Bureau of Pension Funds has 5 Divisions: the division of Pension Funds Institutionality, the division of Pension Plan Implementation Analysis, the division of Inspection, the division of Pension Fund Development and Information Service, and the division of Analysis, Evaluation, and Reporting of the Management of Pension Funds of Civil Servants. Except for the Analysis, Evaluation, and Reporting of the Management of Pension Funds of Civil Servants Division, in accordance with their key duties and functions, the four divisions above generally conduct the development and supervision activities of the Pension Fund industry. While the Analysis, Evaluation, and Reporting of the Management of Pension Funds of Civil Servants Division, is specifically mandated by the Minister of Finance to supervise the management of contribution funds of civil servants administered by PT. Taspen (Persero).

5 Decree of the Minister of Finance No. 606/2005 on Organization and Work Procedures of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency

30

In addition to the above, the OJK may conduct not only on-site examination but also has the investigative power, provide a written order to the Pension Funds and or particular parties, and appoint statutory managers. In accordance with the provisions during the transitional period set forth in the OJK Law, the duties and powers of to regulate and supervise Pension Funds will shift from the Ministry of Finance to the FSA as of December 31, 2012. The remaining time since the passing of the FSA Law until the transition date becomes a crucial time in preparing the supervision of Pension Funds by the OJK. Various adjustments likely to be made are, among other things, the adjustment of organizational structure, key duties and functions, human resources preparation, adjustments related to information technology and budgeting preparation. The OJK Law mandates in detail the preparation to be made, so that at the time of transition later, the OJK may immediately operate effectively. (SLA/NPD/AS)

Towards the Integration of Financial

Sector Supervision Through OJK as amended by the Law No. 3 of 2004. The article gives mandate to set up an independent supervisory authority for the financial services sector, covering the banking, capital markets, non-bank financial service industries, and other financial services that manage the public funds. As a new independent institution, OJK is expected to be credible, professional, and accountable in carrying out its functions, so as to be able to encourage the financial services sector to be which are performed conducted in an orderly, fair, transparent, and accountable manner, to encourage a sustainable and stable financial systems, and also to protect the interests of consumers and the public.

On November 22, 2011, the House of Representatives finally passed the Law No. 21/2011 on Financial Services Authority (OJK). The birth of OJK is a response to the growth of the increasingly complex, dynamic and interconnected financial systems between financial subsectors, both in terms of products and institutionals, and the complexity of transactions and interactions between institutions as a result of the ownership conglomeration in financial institutions. This condition generates cross-sectoral issues in the financial services industry that demands a more comprehensive and integrated solution. Another thing that is no less important that underlay the birth of this Law, is the mandate of Article 34 of Bank Indonesia Law No. 23/1999

For the organizational structure, OJK will be led by the Board of Commissioners, which consists of 9 (nine) members. In formulating policies and regulations, the Board of Commissioners shall define them in a collective and collegial manner. Supervisory duties shall be performed by each Chief Executive Officer, consisting of the Chief Executive Officer for Banking Supervision, Chief Executive Officer for Capital Market Supervision, Chief Executive Officer for Supervision of Insurance, Pension Funds, Multifinance Institutions and Other Financial Services Institutions. The OJK Law essentially regulates the organization and governance of the financial services regulatory and supervisory authority in the sectors of Banking, Capital Markets, Insurance, Pension Funds, Multifinance Institutions, and other financial services institutions. While the provisions on the types of financial products, the scope and limitation of activities of financial institutions, the

31


qualifications and criteria for financial institutions, the level of soundness, prudential regulation, and the provisions on support services for the financial services sector and others related to financial services, are set forth in an individual sectoral Law. For the protection of consumers and public interest, OJK has the authority to take actions in order to prevent the loss by asking the Financial Services Institutions to halt their activities when those activities are potentially harmful to the public. OJK is also authorized to undertake legal defense by filing a lawsuit to recover the assets of the injured party to receive compensation from the injuring party causing harm to consumers or the other financial services institutions resulting from violations of the laws and regulations in the financial services sector.

The entire implementation of the provisions will be performed by OJK with the checks and balances system. The Chief Executive Officers in charge of overseeing the daily supervisory activities of Financial Services Institutions will be monitored and supervised by the all members of Board of Commissioners with the collective and collegial principles. In addition, the structure of OJK will be completed with an Audit Board, chaired by a member of the Board of Commissioners and supported by the committees, including the audit committee, chaired by the Vice Chairman of the Board of Commissioners. Other than through the organizational structure, the checks and balances system of OJK is reflected on the the accountability to be met by OJK, such as the submission of reports to the House of Representatives and the President and also there is the obligation to be audited by the Supreme Audit Board (BPK). (IWW/NPD/AS)

32

The Long Journey of

The Pension Fund Law Amendment or about 5% of the total Indonesian workforce working as an employee or self-employed. This fact triggered the establishment of strategies for the development of the Pension Fund industry, including by means of amendment to the Pension Funds Law6 .

The Pension Funds Law came into existence with the spirit to achieve sustainable income for the public and to accumulate funds for the national development. In the course of its journey, the Law was perceived as not encouraging enough to push the growth of Pension Funds in Indonesia. After a period of twenty years, the accumulated assets of the Pension Funds only reached about 2% of Indonesia’s GDP. Meanwhile, in terms participation rate, until the end of 2011 the Pension Funds only covered about three million people,

The permission to amend the Pension Funds Law was proposed and approved in 2001. Since then, the process of drafting the amendment the Pension Funds Law was done intensively. In the process of drafting the Pension Funds Law amendment, discussions with the many sources and figures from the industry were carried out through meetings or seminar activities. In 2003, the draft of the Pension Funds Law amendment was submitted to the House of Representatives as part of the package of draft laws on the financial services sector. The progress of amending the Pension Funds Law was inseparable from the development of the process of drafting the laws on the financial services sector. In 2005, the House of Representatives returned the package of draft laws on the financial services sector to the government, including the draft law on amendment to the Pension Funds Law. As a follow-up, the government subsequently revised the existing draft law.

6

Decree of the Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. KEP-84/BL/2006 on Policies and Strategies for the Development of the Pension Fund Industry and Master Plan for Capital Markets and Non-Bank Financial Institutions

33


The revision was made, both in terms of materials and wording, particularly to conform to Law No. 10/2004 on Legislation Formation7 . In 2009, amendment to the Pension Funds Law was determined as one of the draft laws on national legislation program priorities for the 2010 - 2014 period. Until the end of 2011, the draft law on amendment to the Pension Funds Law was still in the process of harmonization at the Ministry of Law and Human Rights. Amendment to the Pension Funds Law aims to support the Pension Fund industry in order to grow more rapidly so that sustainable income for the public may be achieved. For this reason, in the amendment, some modifications and revisions are made, such as providing better legal certainty for the pension plan implementation, increased flexibility of the pension plan scheme, and

strengthening of the Pension Fund governance. In addition, amendment to the Pension Funds Law is also made in order to harmonize with the relevant legislation such as Law No. 21/2011 on Financial Services Authority and Law No. 13/2003 on Manpower and proposals coming from various parties, including the players in pension industry. The process of amendment to the Pension Funds Law still has to go through a long process, including discussions in the House of Representatives. Therefore, there remains a possibility that the materials of the amendment to the Pension Funds Law may change. Hopefully, until the passing of the amendment to the Pension Funds Law, the public, particularly the industrial actors still provide inputs so that the Law to be passed later becomes a high-quality product. (DS/NPD/AR)

7 The

provision has been revoked by the Law No. 12/2011 on Legislation Formation

34

Observing The Global Trend of Pension Funds “Accordingly, globalization is not only something that will concern and threaten us in the future, but something that is taking place in the present and to which we must first open our eyes.” -Ulrich Beck-

If you look at the original form, the defined contribution pension plan does not have any insurance or guarantee. The accumulation of funds is purely determined by the contributions and the proceeds from managing the funds. While in the defined benefit pension plan, pension benefits are determined by the final or average employee salary. In this case, pension benefits are determined in advance and employers must cover the lack of investment performance. The defined benefit pension plan that has been developed in a number of industrialized countries is perceived as being no longer attractive for many countries, especially developing countries. Globally, the existence of the defined benefit pension plan has shifted and has been replaced with the defined contribution pension plan. This pension plan shift occurs not only in Asian countries, but also in other developed countries, such as European and American countries. Even some countries in Central and Eastern Europe and Asia have had a fundamental pension reform, such as forming the compulsory defined contribution pension plan in which all citizens must enroll. It is estimated that the rate of growth of pension fund assets in Central and Eastern Europe reached 19% per year. While in Asia, the growth rate is estimated to reach 17% per year. Why Defined Plan ?

Contribution

Pension

The main characteristic of the defined contribution pension plan is actually the long-term savings.

As a result, in the defined contribution pension plan, the investment risk becomes the responsibility of the participants. While in the defined benefit pension plan, the employers assume this risk. On the contrary, if the asset management performance is better or as expected, then the defined contribution pension plan participants will gain benefits. The next risk is the pension provisions (longevity risk) which is borne by the participants of the defined contribution pension plan, while in the defined benefit pension plan, the employers assume the risk. Another thing of the defined contribution pension plan is portability. The defined contribution pension plan constitutes individual accounts, as the funds existing in an account may easily be transferred from one employer to another employer. In the defined benefit pension plan, a job change may reduce pension benefits. It occurs because the pension formula is usually intended for workers working at the company as long as

35


possible. This is one of the main motives of the defined benefit pension plan in retaining workers as long as possible so that it is why they need to be rewarded. However, the occurring condition is not so. Today occupational and job mobility are increasing. Therefore, the reduction in benefits due to this occupat ional shift is obviously very detrimental to workers. Consequently, the defined contribution pension plan becomes more advantageous to mobile workers. On the part of the employers, the pattern of funding in the defined contribution pension plan is easier to be taken into account. This is because the risk of additional funds to be paid by the employers as a result of investment losses or the existence of retirees who live longer than what is assumed in the mortality table, may be avoided by the employers. Another thing preferred by the employers is the lower administrative cost. This occurs because the regulation of the defined benefit pension plan is increasing and more complex. Today the corporate management trend is also experiencing a shift, from large scale to small scale. Given the condition of the small-scale enterprises, the defined contribution pension plan is definitely more appropriate than the defined benefit pension plan. Therefore, the defined contribution pension plan in Asian countries, which generally have small-scale enterprises, is more developed than the defined benefit pension plan. The development of the defined contribution pension plan needs to be anticipated by all of us. Therefore, to ensure the sustainability of the defined contribution pension plan and to maintain reasonable standard of living during retirement, there are 4 things that should be concerned:

1) Improving the financial education

The lack of financial education for most people, is seen from the great number of people who have poor knowledge of the performance of a type of investment, which an important aspect in the management of funds in the defined contribution pension plan. This occurs not only in developing countries, such as Indonesia, but also in developed countries such as the UK and the United States of America. This is what draws the attention of the international Pension Fund supervisors joined in the IOPS (International Organization of Pension Supervisors). In one of its activities, the IOPS initiates the people’s financial education that is meant as an effort to increase the people’s financial management skills.

2) Designing an adequate pension plan

A pension plan design must be able to provide a decent income for retirees in their retirement age. Therefore, the amount of contributions should be considered carefully in order for the objective to be achieved.

3) Providing a transparent and appropriate product

As a long-term savings product, the defined contribution pension plan should be able to provide transparent information to its owner, particularly in relation to the management of investments. In addition, the managed funds should also be adjusted to the risk of owner’s age. So that the accumulation of funds generates more maximum results.

4) Providing appropriate regulations

The supervisors of the Pension Fund industry must be able to quickly and responsively provide the appropriate regulations according to the needs of the industry.

(NPD/AR)

36

Pension Fund in The Framework of The National Social Security System social security system in order to provide a more comprehensive and integrated social protection. In order to seek the fulfillment of the rights and expectations of the Indonesian people and the implementation of Article 28 H, the state developed a national social security system for all Indonesian people. It was realized with the passing of Law No. 40/2004 on National Social Security System (hereinafter referred to as the SJSN Law). The Law governs a social security system with the insurance scheme approach that requires formal workers to enroll in the social security in the aspect of healthcare benefits, occupational accident, injury and death benefits, termination of employment benefits, old-age and retirement benefits.

Everyone wherever they live reserves the right to have a decent and prosperous life. Within the scope of a country, with no exception to Indonesia, the people are entitled to welfare assurance. The 1945 Constitution Article 28 H (second amendment) states that: “Everyone shall be entitled to social security that allows for the development of one’self fully as a dignified human being” and Article 34 - paragraph 2 (fourth amendment) states that: “The state shall develop a social security system for all people and empower the weak and the needy in conformity with human dignity”. In addition, the People’s Consultative Assembly Directive No. X/MPR/2001 concerning Report on the Implementation of the Indonesian People’s Consultative Assembly Resolution by the Higher State Institutions at the 2001 Annual Session of the Indonesian People’s Consultative Assembly also assigned the President to establish a national

Furthermore, in carrying out the mandate of Article 5 paragraph (1) and Article 52 of the National Social Security System Law, the Law No. 24/2011 on Social Security Providers (hereinafter referred to as the BPJS Law) was enacted. Under the BPJS Law, it is mentioned that BPJS is a legal entity formed to administer social security programs. The BPJS is a transformation of the four currently existing social security administrators, namely PT ASKES (Persero), PT JAMSOSTEK (Persero), PT TASPEN (Persero), and PT ASABRI (Persero). Under the BPJS Law, two (2) bodies of BPJS would be formed, namely the Social Security Providers for Healthcare (BPJS Kesehatan) as the healthcare benefits program administrator and the Social Security Providers for Employment (BPJS Ketenagakerjaan) as the administrator of the occupational accident, injury, and death benefits, old-age benefits, retirement benefits program.

37


Within the framework of the pension plan, the retirement benefits under the National Social Security System Law shall be regulated as follows: 1. Administered nationally based on the the principle of social insurance and compulsory savings; 2. The plan shall be in the form of the defined benefit pension plan; 3. Contributions are shared between employers and workers; 4. The bodies of BPJS shall withdraw contributions and make payment of pension benefits. As for the range of participation in the pension plan, it covers all workers, including permanent workers/laborers, fixed-term workers/laborers, and independent workers or self-employed. In addition to the participants of the plan managed by PT. TASPEN and PT ASABRI, the administration of the pension plan for the participants by the Social Security Providers for Employment (BPJS Ketenagakerjaan) shall commence no later than July 1, 2015. While the deadline for the transfer of plan from both companies to the Social Security Providers for Employment (BPJS Ketenagakerjaan) shall be no later than 2029. In the general elucidation of the SJSN Law, it is stated that with the social security system administration, including the administration of the retirement benefits program, it is expected to meet the basic needs of reasonable standard of living for every citizen when things occur that may lead to the loss of or reduction in income due to (among other things) entering the old age or retirement age. With reference to the regulation on the range of participation and the purpose of the administration of the National Social Security System, it demonstrates the desire and effort of the state to increase the number of people having a pension plan, notwithstanding the basic amount of pension benefits. Prior to the implementation of the SJSN Law, the pension plan could only be enjoyed by the people working as Civil Servants, the Armed Forces, and the National Police Force, and those working for some employers providing a pension plan voluntarily, or independent workers

38

having a pension plan voluntarily by enrolling as participants in the FIPFs. Another thing with the existence of the National Social Security System Law is for the social security system to be able to reach wider participation and provide greater benefits for the participants. In addition, it is expected that the social security system may be able to synchronize the administration of various forms of social security that have been performed by several administrators, such as PT ASKES, PT JAMSOSTEK, PT TASPEN, and PT ASABRI. In order for the noble cause of the administration of the retirement benefits program of the National Social Security System to be achieved optimally, then its implementation must be addressed wisely by considering the various aspects of other national interests. One of them is by considering the currently existing pension plan administration system based on the Pension Funds Law. The implementation of the compulsory retirement benefits program of the National Social Security System, shall automatically affect the structure and the level of costs for employers. Although on the other hand, this program will also build the strength of the national economy from the accumulated funds. The presence of such additional costs may encourage employers to react such as redesigning its employee welfare program to minimize the cost. taking actions that will eventually reduce the right of the employees to be able to pay such additional costs. In this context, employers who have previously had a voluntary pension plan will very likely to end their pension plan to meet the obligation to participate in the pension plan of the National Social Security System. Whereas it could be that the currently existing pension plan provides better pension benefits for their employees. Therefore, the harmonization of the pension system regulation comperehensively is a necessity so that the programs to be conducted will have positive impacts for the entire society.


Some proposed alternative regulations relating to the harmonization of the implementation of the Pension Funds Law are, among other things, allowing employers who have already generated a pension plan for its employees to offset the amount of pension benefits of the currently

existing pension plan with the pension benefits of the pension plan of the National Social Security System. Other alternative is to set up the level of compulsary pension benefits to be moderate, so the voluntary pension program can still be afforded. (RCY/NPD/AH)

39



Attachment Tab les and Chart s

41


TABLE 1 The Number of Pension Fund YEAR

EPF - DBPP

EPF - DCPP

FIPF

TOTAL

1993

19

1

3

23

1994

85

5

10

100

1995

147

20

18

185

1996

207

32

22

261

1997

245

36

22

303

1998

265

39

24

328

1999

268

40

23

331

2000

276

41

25

342

2001

275

42

27

344

2002

277

37

29

343

2003

271

36

29

336

2004

262

32

27

321

2005

250

36

26

312

2006

235

37

25

297

2007

226

36

26

288

2008

216

39

26

281

2009

210

41

25

276

2010

208

40

24

272

2011

204

41

25

270

TABLE 2 The Growth of Pension Fund’s Participants ITEMS

2007

2008

2009

2010

2011

(1). Active Participants - EPF

946.904

950.328

923.023

903.981

917.011

(2). Passive Participants - EPF

404.063

429.785

455.958

478.760

495.816

- Pensioners

250.930

267.594

289.491

305.515

319.113

- Widow/Widower

84.421

92.649

96.272

101.594

106.552

- Child

2.623

2.711

2.850

2.898

3.047

66.089

66.831

67.345

68.753

67.104

(3). Total EPF Participants (1) + (2)

1.350.967

1.380.113

1.378.981

1.382.741

1.412.827

(4). Active Participants - FIPF

- Deferred Pensioners

1.012.051

1.106.773

1.197.065

1.322.684

1.467.863

- Individual Participants

394.551

429.312

461.359

546.270

617.301

- Group Participants

617.500

677.461

735.706

776.414

850.562

69.423

72.226

105.180

112.572

202.018

(6) Total FIPF Participants (4) + (5)

(5). Passive Participants - FIPF

1.081.474

1.178.999

1.302.245

1.435.256

1.669.881

TOTAL Participants (3) + (6)

2.432.441

2.559.112

2.681.226

2.817.997

3.082.708

-

5,41%

4,77%

5,10%

9,39%

% Growth of Participants

42


TABLE 3 Pension Fund’s Assets and Investment EPF YEAR

EPF - DBPP

EPF - DCPP

SUB TOTAL

(in Rptrillion)

FIPF

SUB TOTAL

TOTAL

ASSET

INV

ASSET

INV

ASSET

INV

ASSET

INV

ASSET

INV

1995

10.40

9.96

0.19

0.07

10.59

10.03

0.16

0.16

10.75

10.18

1996

12.90

12.12

0.12

0.10

13.03

12.22

0.25

0.24

13.27

12.46

1997

15.58

14.84

0.19

0.23

15.78

15.06

0.39

0.38

16.16

15.44

1998

21.06

20.10

0.43

0.39

21.49

20.49

0.72

0.58

22.21

21.08

1999

24.59

23.75

0.80

0.75

25.39

24.50

0.96

0.94

26.35

25.44

2000

28.45

25.90

1.03

0.92

29.48

26.82

1.32

0.94

30.81

27.76

2001

32.04

30.87

1.49

1.43

33.53

32.29

1.86

1.84

35.39

34.13

2002

36.84

35.36

1.88

1.83

38.72

37.19

2.99

2.96

41.71

40.15

2003

43.13

41.06

2.42

2.36

45.55

43.41

4.09

4.00

49.64

47.42

2004

50.75

48.52

2.84

2.78

53.59

51.30

5.22

5.09

58.81

56.39

2005

55.01

52.30

4.22

3.94

59.23

56.24

5.95

5.85

65.17

62.09

2006

64.60

62.12

5.53

5.34

70.13

67.46

7.57

7.50

77.70

74.97

2007

74.78

71.80

7.00

6.82

81.78

78.62

9.39

9.29

91.17

87.90

2008

72.09

68.56

7.01

6.86

79.10

75.42

11.25

11.13

90.35

86.55

2009

88.25

84.13

9.28

9.08

97.53

93.21

15.00

14.85

112.53

108.06

2010

101.10

96.89

11.30

11.05

112.39

107.95

18.00

17.77

130.39

125.72

2011

106.47

102.56

13.36

13.02

119.84

115.57

21.75

21.56

141.58

137.13

TABLE 4 Pension Fund Investment Portfolio

(in Rptrillion)

YEAR

Money Market*)

Government Bonds

Bonds

Stocks

Mutual Funds

Direct Investment

Land and Buildings

Promissary Notes

1995

5.33

-

0.97

1.01

0.07

1.16

1.61

0.04

1996

6.74

-

1.24

1.25

0.06

1.35

1.73

0.09

1997

8.83

-

1.40

1.06

0.23

1.82

1.97

0.13

1998

14.93

-

1.13

0.98

0.11

1.59

2.11

0.24

1999

17.81

-

1.49

1.57

0.27

1.98

2.08

0.24

2000

18.87

-

2.68

1.35

0.41

1.97

2.23

0.26

2001

23.82

0.03

3.24

1.59

0.36

2.32

2.38

0.40

2002

28.17

0.05

4.77

1.63

0.50

2.36

2.36

0.31

2003

27.66

1.96

9.13

1.89

1.70

2.35

2.48

0.24

2004

20.04

11.76

12.25

3.30

2.94

3.05

2.69

0.35

2005

18.16

16.01

15.81

4.24

1.81

2.71

2.77

0.58

2006

22.32

17.32

19.49

7.43

2.36

2.77

2.81

0.45

2007

21.01

19.20

22.64

13.99

4.97

2.83

3.00

0.27

2008

21.00

25.15

21.90

8.47

3.36

3.04

3.16

0.47

2009

23.83

29.74

25.99

16.00

5.41

3.51

3.48

0.11

2010

27.99

31.00

29.64

21.86

7.40

3.85

3.94

0.06

2011

34.74

30.33

32.39

22.07

9.37

4.02

4.22

0.00

Keterangan : *) Pasar Uang terdiri dari Deposito, Deposito on Call, Sertf. Deposito, dan Sertf. Bank Indonesia

43


TABLE 5 Statistics of Pension Fund Per 2011 (by groups)

Classifications

Entity

Total Investment (in Rp trillion)

Total Asset (dalam Rp trilIion)

Active Participants

Passive Participants

Total Participants

GROUP I

29

98.82

102.07

1,536,482

450,329

1,986,811

GROUP II

89

33.81

34.48

717,852

209,528

927,380

GROUP III

152

4.51

5.04

130,540

37,977

168,517

GRAND TOTAL (ALL PENSION FUNDS)

270

137.13

141.58

2,384,874

697,834

3,082,708

GROUP I – FIPF

5

16.82

16.98

959,921

71,642

1,031,563

GROUP II – FIPF

10

4.57

4.59

485,344

114,304

599,648

GROUP III – FIPF

10

0.17

0.17

22,598

16,072

38,670

TOTAL FIPF

25

21.56

21.75

1,467,863

202,018

1,669,881

GROUP I – EPF

24

81.99

85.09

576,561

378,687

955,248

GROUP II – EPF

79

29.24

29.88

232,508

95,224

327,732

GROUP III – EPF

142

4.34

4.87

107,942

21,905

129,847

TOTAL DPPK

245

115.57

119.84

917,011

495,816

1,412,827

GROUP I –DCPP EPF

4

9.28

9.45

168,757

5,023

173,780

GROUP II – DCPP EPF

7

2.68

2.66

52,366

6,496

58,862

GROUP III – DCPP EPF

30

0.81

0.92

40,360

1,777

42,137

TOTAL DCPP EPF

41

12.77

13.03

261,483

13,296

274,779

GROUP I – DBPP EPF

20

74.64

77.64

407,804

373,664

781,468

GROUP II – DBPP EPF

72

24.63

25.22

180,142

88,728

268,870

GROUP III – DBPP EPF

112

3.53

3.95

67,582

20,128

87,710

TOTAL DBPP EPF

204

102.80

106.81

655,528

482,520

1,138,048

Notes: For the purpose of statistics, Pension Funds are classified based on its investment amount into 3 groups:

  

Group I: Pension Funds with investment over Rp 1 trillion Group II: Pension Funds with investment between Rp 100 billion - Rp 1 trillion Group III: Pension Funds with investment under Rp 100 billion

The groupings are also applied to some graphics below.

44


TABLE 6 Statistics of Pension Fund’s ROI Per 2011 (by groups) ROI

Average

Max

Min

GROUP I

9.33%

9.02%

20.52%

-3.46%

GROUP II

9.11%

8.90%

16.84%

-10.87%

GROUP III

7.77%

6.97%

21.44%

-37.64%

GRAND TOTAL (ALL PENSION FUNDS)

9.22%

7.83%

21.44%

-37.64%

GROUP I – FIPF

8.47%

8.60%

13.57%

6.04%

GROUP II – FIPF

9.96%

9.64%

11.82%

7.11%

GROUP III – FIPF

9.67%

7.70%

16.16%

-0.56%

TOTAL FIPF

8.80%

8.66%

16.16%

-0.56%

GROUP I – EPF

9.49%

9.10%

20.52%

-3.46%

GROUP II – EPF

8.98%

8.80%

16.84%

-10.87%

GROUP III – EPF

7.71%

6.92%

21.44%

-37.64%

TOTAL DPPK

9.30%

7.75%

21.44%

-37.64%

GROUP I –DCPP EPF

8.93%

8.45%

9.78%

6.10%

GROUP II – DCPP EPF

9.54%

8.52%

13.44%

3.42%

GROUP III – DCPP EPF

8.11%

7.14%

21.44%

-2.95%

TOTAL DCPP EPF

9.01%

7.51%

21.44%

-2.95%

GROUP I – DBPP EPF

9.62%

9.23%

20.52%

-3.46%

GROUP II – DBPP EPF

8.68%

8.83%

16.84%

-10.87%

GROUP III – DBPP EPF

7.62%

6.86%

14.61%

-37.64%

TOTAL DBPP EPF

9.33%

7.80%

20.52%

-37.64%

Notes: For the purpose of statistics, Pension Funds are classified based on its investment amount into 3 groups: 

Group I: Pension Funds with investment over Rp 1 trillion



Group II: Pension Funds with investment between Rp 100 billion - Rp 1 trillion



Group III: Pension Funds with investment under Rp 100 billion

The groupings are also applied to some graphics below.

45


CHART1 CHART1 CHART 1 TheGrowthofPensionFund1993Ͳ 2011 TheGrowthofPensionFund1993Ͳ 2011

300 300

250

200

150

250

200

150

100

100

50

50

0 1993

1994

1995

1996

1997

1998

0 1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

1999

2000

2001

EPFͲ DBPP 2000

2001

2002

2004

EPFͲ DCPP

2002

EPFͲ DBPP

2003

2003

2004

2005

2005

2006

EPFͲ DCPP

CHART 2 CHART2 CHART2

2006

2007

FIPF

2007

2008

2008

2009

2009

2010

FIPF

CompositionsofPensionFundPer2011 ByGroup

CompositionsofPensionFundPer2011

160 160

120 140 U 100 120 n 80 U 100 i 60 n t 80 i 40 60 t 20 40 0 20 0

142 79 79 24 10

5

24

10 GroupII

5 GroupI GroupI

GroupII EPF FIPF

FIPF

EPF

46

142

ByGroup

140

10 10 GroupIII GroupIII

2010

2011

2011


CHART3 CHART3 CHART 3

180 180 160 160 x10000Peserta

x10000Peserta

PensionFundParticipantsPer2011 PensionFundParticipantsPer2011 ByGroup ByGroup

160 160

152 152 153.65153.65

140 140

140 140

120 120

120 120

60 40 20 0

60 60

45.03

45.03

40 0

80 80

71.79 71.79

60 20

100 100

89 89

100 100 80 80

29

40

20.95 13.05

13.05

GroupI

GroupI

GroupII

ActiveParticipants

20

20

3.80

3.80

0

0

GroupIII

GroupII

PassiveParticipants

ActiveParticipants

t

40

20.95

29

UU nn ii t

PassiveParticipants

GroupIII

Entity

Entity

CHART4 CHART4

CHART 4

EPFandFIPFParticipantsPer2011 x10000

x10000

ByGroup

EPFandFIPFParticipantsPer2011

120

ByGroup

96

120 100 100

80

80

60

60

40 57.66

40 20 0

20

96 57.66

49 37.87

49

23.25

7

37.87

9.52

23.25

0 GroupI 7

9.52GroupII

ActiveParticipantsͲ EPF GroupI ActiveParticipantsͲ FIPF GroupII

ActiveParticipantsͲ EPF ActiveParticipantsͲ FIPF

11

10.79 2.19

11

10.79

2

GroupIII

2.19

2

2

2

PassiveParticipantsͲ EPF PassiveParticipantsͲ FIPF GroupIII

PassiveParticipantsͲ EPF PassiveParticipantsͲ FIPF

47


CHART 5

CHART5 CHART5 PensionFundAssetsPer2011 ByGroup

90

PensionFundAssetsPer2011

77.64

80

ByGroup

70 90 60 80

77.64

50 70 40 60 25.22

30 50 20 40

16.98 3.95

9.45

10 30

25.22 2.66

16.98

0 20 GroupI 9.45

10

GroupII 2.66

0

EPFͲ DBPP

0.92

FIPF

EPFͲ DCPP

ByGroup

T r 60 80 i l 40 60 i u 20 40 n 0 20

152

102.07

152

80100

89

102.07

89

98.82 98.82

34.48 33.81

29

34.48

0 GroupI

4.51

5.04

33.81

29

GroupI

GroupII Investment Investment

NetAssets

GroupII

NetAssets

FIPF

OwnershipofNetAssetsandInvestmentPer2011

100120

0.17

GroupIII

CHART6 CHART6 CHART 6 OwnershipofNetAssetsandInvestmentPer2011 ByGroup

120

0.17

GroupIII

4.59

GroupII

EPFͲ DBPP

48

0.92 3.95

EPFͲ DCPP

GroupI

T r i l i u n

4.59

GroupIII 4.51 5.04 Entity

GroupIII

Entity

160 140 160 120 140 100 U 120 n 80 100 i U 60 tn 80 i 40 60 t 20 40 0 20 0


CHART7 CHART7 CHART 7

InvestmentPortfolio1995Ͳ 2011 InvestmentPortfolio1995Ͳ 2011

100% 100% 90% 90% 80% 80% 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0%0%

1995 1996 1996 1997 1997 1998 1998 1999 1999 2000 2000 2001 2001 2002 1995 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 20082009 20092010 20102011 2011

MoneyMarket*) MoneyMarket*)

Govt.Bonds Govt.Bonds

Bonds Bonds

Stocks Stocks

MutualFunds MutualFunds

DirectInvests DirectInvests

Land&Buildings Land&Buildings PromissaryNotes PromissaryNotes

Notes : *) Money market comprises of Term Deposits, On-Call Deposits, Certificates of Deposit, dan Bank Indonesia Certificate Notes : *) Money market comprises of Term Deposits, On-Call Deposits, Certificates of Deposit, dan Bank Indonesia Certificate

CHART8 CHART8 CHART 8 ReturnOnInvestment(ROI)1998Ͳ 2010 ReturnOnInvestment(ROI)1998Ͳ 2010

50% 50% 40% 40% 30%

30% 20%

20% 10%

10% 0%

0% Ͳ10%

Ͳ10%

1998

1998

1999

1999

2000

2000

2001

2001

2002

2003

2004

2002

2003

2004

2005

2005

EPFͲ DBPP

EPFͲ DCPP

EPFͲ DBPP

EPFͲ DCPP

2006

2006

2007

2008

2007

2008

2009

2009

2010

2010

FIPF

FIPF

49


CHART 9 CHART9 CHART9 ROIofPensionFundPer2011 ROIofPensionFundPer2011 ByGroup ByGroup

160

10% 10% 9% 9% 8% 8% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 0% 0%

9.33% 9.33%

140

9.11% 9.11%

120 7.77% 7.77%

100 80 60

89

29 29

152 152

89

20 0

GroupI GroupI

GroupII GroupII ROI ROI

ByGroup

ROIofPensionFundPer2011 ByGroup

12%

12% 10% 8.93%

10% 8%

8.93%

8% 6%

9.96%

9.54% 8.47%

9.54%

9.67%

9.96%

8.11%

8.47%

8.11%

6% 4% 4% 2% 9.62%

8.68%

9.62%GroupI

GroupI

7.62%

GroupII 8.68%

EPFͲ DBPP

EPFͲ DBPP

50

120 100 80 60

EPFͲ DCPP GroupII

EPFͲ DCPP

GroupIII 7.62%

FIPF

FIPF

GroupIII

40 20 0

GroupIII GroupIII

CHART10 CHART 10 CHART10 ROIofPensionFundPer2011

0%

140

40

Entity Entity

2% 0%

160

9.67%


DIRECTORY

OF EMPLOYER’S PENSION FUND

(EPF)

51


NANGGROE ACEH DARUSSALAM BPD Istimewa Aceh Jl. Tgk. Chik Pante Kulu Lt. 2 No. 6-7, Banda Aceh, NAD 23242 Telp. : 0651-24196 Fax : 0651-24504 Email : -

SUMATERA UTARA HKBP Gd. HKBP Lt. 23, Jl. Uskup Agung Sugiopranoto No. 6, Medan, Sumatera Utara 20152 Telp. : 061-4529996 Fax : 061-4510581 Email : [email protected] Bank Sumut, Pegawai, PT Gedung Bank Sumut Lt. 4, Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan, Sumatera Utara 20152 Telp. : 061-4155100, 4515100 Fax : 061-4512652, 4574145, 4142937 Email : [email protected] SKU PT Ukindo Wisma HSBC Lt. 3, Jl. Diponegoro Kav. 11, Medan, Sumatera Utara 20152 Telp. : 061-4528683 Fax : 061-4520029 Email : Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara Jl. Kap. Muchtar Basri BA No. 3, Medan, Sumatera Utara 20238 Telp. : 061-6619056, 6622400 Fax : 061-6625474 Email : -

SUMATERA BARAT BPD Sumatera Barat Jl. Pemuda No. 17J, Padang 25117 Telp. : 0751-31577-79 Fax : Email : [email protected] Igasar, PT, Karyawan Komplek PT Semen Padang Indarung, Padang 25237 Telp. : Fax : 0751-72501 Email : Semen Padang Komplek PT. Semen Padang - Indarung, Padang, Sumatera Barat 25237 Telp. : 0751-777075, 202531 Fax : 0751-777049 Email : -

52

SUMATERA SELATAN BPD Sumatera Selatan Gedung Bank Sumsel Lt. 1, Jl. Jend. Sudirman No. 337 Palembang 30129 Telp. : 0711-372867 Fax : 0711-372867 Email : Pusri Jl. Mayor Zen 2 Ilir Sei Selayur, Palembang, Sumatera Selatan 30118 Telp. : 0711-712222 Ext. 3704, 710854 Fax : 0711-710853 Email : PPIP PUSRI Jl. Mayor Zen, 2 Ilir Sei Selayur Palembang 30118 Telp. : 0711-712090, 710853, 710854 Fax : 0711-710853 Email : Semen Baturaja, Karyawan Jl. Abikusno Cokrosuyoso, Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan 30001 Telp. : 0711-510908, 510485 Fax : 0711-510680 Email : [email protected] Bukit Asam, PT Kantor Besar Lama Lt. 2 Jl. Perigi No. 1, Tanjung Enim 31716 Telp. : 0734-451096 Fax : 0734-451252 Email : [email protected]

RIAU Bank Pembangunan Daerah Riau Komplek Grand Sudirman Blok B.3, Jl. Setia Maharaja-S, Pekanbaru, Riau 28282 Telp. : 0761-32275, 7062143 Fax : 0761-32720 Email : [email protected]

KEPULAUAN RIAU Persero Batam, PT, Pegawai Bengkong Centre, Pasar Angkasa Blok A No. 07, Batam, Kepulauan Riau 29432 Telp. : 0778-411368-69 Fax : 0778-411368 Email : [email protected]

JAMBI BPD Jambi Jl. Jend. Ahmad Yani No. 18, Telanaipura, Jambi 36122 Telp. : 0741-671173 Fax : 0741-671173 Email : [email protected]


BENGKULU BPD Bengkulu Ruko Gading Regency, Jl. Fatmawati No. 10, Bengkulu 38223 Telp. : 0736-343401 Fax : 0736-343401 Email : [email protected]

LAMPUNG BPD Lampung Jl. Wolter Monginsidi No. 182, Teluk Betung, Lampung 35215 Telp. : 0721-487175 Fax : 0721-473993 Email : -

DKI JAKARTA Abbott Indonesia Wisma Pondok Indah 2, Suite 1000, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta Selatan Telp. : 021-27587888 Fax : 021-27587889 Email : [email protected] Aerowisata, PT, Pegawai Jl. Prof. Supomo No. 45, Jakarta Selatan Telp. : 021-83702570 Fax : 021-83702561 Email : Angkasa Pura I Gd. DAPENRA Lt. 6 Kota Baru, Bandar Kemayoran Blok B-12 Kav. 8 Jakarta Pusat Telp. : 021-65867867 Fax : 021-65867868 Email : [email protected] Antam Gedung Aneka Tambang, Jl. TB Simatupang No.1 Tanjung Barat, Jakarta Selatan Telp. : 021-7812635 Ext. 3922, 3920 Fax : 021-7891232 Email : Apac Inti Corpora Graha BIP Lt. 6, Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta 12930 Telp. : 021-5228888, 5225222 Fax : 021-5258400 Email : [email protected] ASDP Jl. Raya Sunter Kemayoran No. 126 Sunter, Jakarta Utara Telp. : 021-65307112 Fax : 021-65307112 Email : [email protected]

Askrida Pusat Niaga Cempaka Mas M1/36, Jl. Letjend. Suprapto, Jakarta Pusat 10640 Telp. : 021-42877211, 42877213 Fax : 021-42877215 Email : Astra Satu Gedung Graha SERA Lt. 8, Jl. Mitra Sunter Boulevard Kav. 90, Blok C2 Sunter Jaya, Jakarta Utara 14350 Telp. : 021-65309009 Fax : 021-65300330 Email : Astra Dua Gedung Graha SERA Lt. 8, Jl. Mitra Sunter Boulevard Kav. 90, Blok C2 Sunter Jaya, Jakarta Utara 14350 Telp. : 021-65309009 Fax : 021-65300330 Email : Asuransi Jasa Indonesia, PT Jl. Otto Iskandardinata 70/29, Taman Indah, Jakarta 13330 Telp. : 021-8566977-78 Fax : 021-8191533 Email : [email protected] Asuransi Parolamas, Direksi Dan Karyawan, PT Jl. Sekolah Duta Raya No. 83, Pondok Indah, Jakarta 12310 Telp. : 021-7508983 Fax : 021-7506339 Email : Asuransi Ramayana Jl. Kebon Sirih No. 49, Jakarta 10340 Telp. : 021-337148 Fax : 021-334825 Email : Atelier Enam Jl. Cikini IV No. 22, Jakarta 10330 Telp. : 021-31938035 Fax : 021-3151031 Email : [email protected] Aventis Pharma MP Hoechst Komplek, Jl. Jend. A.Yani No. 2, Pulomas, Jakarta 13210 Telp. : 021-47899826 Fax : 021-47899827 Email : Avrist Indonesia Gedung Bank Panin Senayan Lt. 2, 7 & 8, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta Selatan Telp. : 021-57898188 Fax : 021- 5732859 Email : -

53


Bakrie Rasuna Office Park GOM 07-08, Komp. Apartemen Taman Rasuna, Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12960 Telp. : 021-9393595 Fax : 021-83786359 Email : [email protected]

Bank Mandiri Satu Gedung Bank Mandiri Lt. 3, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 61, Jakarta 12790 Telp. : 021-79195477-79 Fax : 021-79195481 Email : [email protected]

Bakti Asih Sejahtera Wisma Bumi Asih Lt. 4, Jl. Matraman Raya No. 165-167, Jakarta 13140 Telp.: 021-2800700 Fax: 021-2800709 Email: -

Bank Mandiri Dua Komplek Ruko Segitiga Senen Blok A 12-14, Jl. Senen Raya No. 135, Jakarta 10410 Telp. : 021-3855088 Fax : 021-3852296 Email : [email protected]

Bangkok Bank Gedung Bangkok Bank, Jl. MH Thamrin No. 3, Jakarta 10110 Telp. : 021-2311008 Fax : 021-2310070 Email : Bank Bukopin Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 176 D, Jakarta Selatan Telp. : 021-83780186 Fax : 021-83780189 Email : [email protected] Bank Central Asia BCA Matraman Lt. 5, Jl. Matraman Raya No. 14-16, Jakarta 13150 Telp. : 021-8581238, 8581259 Fax : 021-8509707 Email : Bank CIMB Niaga JL. RS Fatmawati No. 20, Jakarta 12140 Telp. : 021-7651392, 7651591 Fax : 021-7656184 Email : [email protected] Bank DKI Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok Q No. 17, Jl. Letjend Suprapto, Jakarta Pusat 10660 Telp. : 021-42878958/59/61 Fax : 021-8564780 Email : [email protected] Bank Indonesia Gedung YKK-BI Lt. 5, Komp. Bidakara Pancoran, Jl. Deposito VI No. 12-14, Jakarta 12870 Telp. : 021-83795304, 83795310 Fax : 021-83795319 Email : Bank Mandiri Bank Mandiri Lt. 4, Jl. Mampang Prapatan No. 61, Jakarta 12790 Telp. : 021-7990950, 5245005 Fax : 021-7980694 Email : [email protected]

54

Bank Mandiri Tiga Jl. Mampang Prapatan Raya No. 61, Jakarta 12790 Telp. : 021-79197013, 79197015 Fax : 021-79197016 Email : [email protected] Bank Mandiri Empat Gedung Dana Graha Lt. Dasar, Jl. Gondangdia Kecil No. 12-14, Jakarta 10330 Telp. : 021-31901428, 31903712 Fax : 021-3146076 Email : [email protected] Bank Negara Indonesia Jl. Raden Saleh No. 10, Jakarta 10430 Telp. : 021-31909369 Fax : 021-2511214 Email : [email protected] Bank Rakyat Indonesia Jl. Veteran II No.15, Lt. 2, Jakarta 10110 Telp. : 021-3850427 Fax : 021-3844978 Email : [email protected] Bank Tabungan Negara Wisma Purna Batara Lt. 1, Jl. Kesehatan No. 56-58, Jakarta 10160 Telp. : 021-3843175, 3864546 Fax : 021-3813452 Email : [email protected] Bank Windu (d/h Multicor) Menara Batavia Lt. 19, Jl. KH Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220 Telp. : 021-57930045-46 Fax : 021-57930048 Email : [email protected] Baptis Indonesia Jl. RP Soeroso No. 5 Jakarta 10330 Telp. : 021-3901723, 8717833 Fax : Email : BASF Indonesia Plaza Great River Lt. 10, Jl. HR Rasuna Said Blok X-II No.1, Jakarta 12950 Telp. : 021-5262481 Fax : 021-5262493 Email : -


Benefit 2000 Sampoerna Strategic Square South Tower 13rd – 17th floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 45, Jakarta Selatan Telp. : 021-25557788 Fax : 021-25557799 Email : Bersama PDAM Seluruh Indonesia Jl. Penjernihan I No. 46, Pejompongan, Jakarta 10210 Telp. : 021-5742257, 5747939 Fax : 021-5720146 Email : [email protected]

Brantas Abipraya, PT Jl. DI Panjaitan Kav. 14, Cawang, Jakarta 13340 Telp. : 021-8516290 Fax : 021 - 8516095 Email : [email protected] Cardig Group Menara Cardig Lt. 4, Jl. Protokol Halim Perdanakusuma, Jakarta 13650 Telp. : 021-80885040 Fax : 021-80885047 Email : [email protected]

Bina Adhi Sejahtera Jl. Raya Pasar Minggu KM 18, Jakarta 12510 Telp. : 021-7975312 Ext. 707 Fax : Email : [email protected]

Chevron Pacific Indonesia Gedung Sarana Jaya Lt. 12, Jl. Budi Kemuliaan No. 1, Jakarta 10110 Telp. : 021 34351336 Fax : 021 34351337 Email : [email protected]

Biro Klasifikasi Indonesia Jl. Yos Sudarso No. 38-40, Tanjung Priok, Jakarta 14320 Telp. : 021-4370705, 4301017 Fax : 021-4370705 Email : -

Citas Otis Elevator Jl. Buncit Raya No. 36 Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12550 Telp. : 021-7260635 Fax : 021-7247960 Email : [email protected]

BOC Indonesia Jl. Raya Bekasi KM 21, Pulogadung, Jakarta 14250 Telp. : 021-4601793 Fax : 021-4603958 Email : [email protected]

Citibank, N.A. Citibank Tower Lt. 7 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta 12190 Telp. : 021-52908706 Fax : 021-52908709 Email : [email protected]

Bogasari, Iuran Pasti Gedung Chesa Lt. 2, Jl. Raya Cilincing, Tanjung Priok, Jakarta 14110 Telp. : 021-43913867 Fax : 021-43913867 Email : [email protected] Bogasari, Manfaat Pasti Gedung Chesa Lt. 2, Jl. Raya Cilincing, Tanjung Priok, Jakarta 14110 Telp. : 021-43920038 Fax : 021-43913867 Email : [email protected] BPK Penabur Plaza Kedoya Elok Blok DD No. 67-68, Jl. Raya Panjang, Kedoya Selatan, Jakarta 11520 Telp. : 021-5817901 Fax : 021-5817902 Email : [email protected] BPLIP Pulogadung, Pegawai Komplek PIK Jl. Raya Penggilingan, Jakarta 13940 Telp. : 021-4600922, 4600924-25 Fax : 021-4600922 Email : -

Citra Lintas Indonesia Lintas House Lt. 5, Jl. Sultan Hasanuddin No. 47-49-51, Jakarta 12160 Telp. : 021-7254849 Fax : 021-7254850 Email :[email protected] Coca-Cola Indonesia, Karyawan, PT Gedung Wisma GKBI Lt. 8, Jakarta 10210 Telp. : 021-5740525 Fax : 021-5740564 Email : Dai Nippon Printing Indonesia Pulogadung Kavling II Blok H 2-3, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13920 Telp. : 021-4605790 Fax : 021-46821734 Email : [email protected] Danapera (d/h Bimantara) Menara Kebon Sirih Lt. 16, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta 10340 Telp. : 021-3865839, 3929779 Fax : 021-3153885 Email : [email protected]

55


Danareksa Gedung Danareksa Lt. Dasar, Jl. Merdeka Selatan No. 14, Jakarta 10110 Telp. : 021-35097777, 3509888 Fax : 021-2310062 Email : [email protected] Dok Kodja Bahari Group Jl. Sindang Laut No. 101, Cilincing, Jakarta 14110 Telp. : 021-4354112 Fax : 021-4354112 Email : Dystar Cilegon Iuran Pasti Menara Global Lt. 22, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 27, Jakarta 12930 Telp. : 021-5270550 Fax : 021-5270524 Email : DyStar Colours Indonesia MP Menara Global Lt. 22, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 27, Jakarta 12930 Telp. : 021-5270550 Fax : 021-5270524 Email : Electrolux Indonesia Wisma Staco Lt. 8 Jl. Casablanca Kav. 18 Jakarta Selatan 12870 Telp. : 021-5227009 Fax : 021-5227098 Email : [email protected] Elnusa Gedung Dana Pensiun Elnusa, Jl. TB Simatupang Kav. IB, Cilandak Timur, Jakarta 12560 Telp. : 021-78830850,78842503,78842505 Fax : 021-78842565 Email : [email protected] Essence Indonesia Jl. Otto Iskandardinata No. 74, Jakarta 13330 Telp. : 021-8500074 Fax : 021- 8569330 Email : Freeport Indonesia Plaza 89 Lt. Dasar, Jl. HR Rasuna Said Kav. X-7 No. 6, Jakarta 12940 Telp. : 021-2591818 Fax : 021-2591926 Email : Galva Gedung Galva, Jl. Hayam Wuruk No. 27, Jakarta 10120 Telp. : 021-3456650 Fax : 021-3456651 Email : [email protected]

56

Garuda Indonesia Jl. Johar No. 4, Menteng, Jakarta 10340 Telp. : 021-3919746, 3140051, 3141459 Fax : 021-31931638 Email : [email protected] Gelora Senayan, Pegawai Jl. Pintu Satu Komplek Gelora Senayan, Jakarta 10270 Telp. : 021-5734070 Ext. 302 Fax : 021-5701862 Email : Gereja Kristen Indonesia Pusat Niaga Duta Mas Fatmawati Blok B1/21, Jl. RS Fatmawati No. 39, Jakarta 12150 Telp. : 021-7210028-30 Fax : 021-7396294 Email : [email protected] Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat Jl. Medan Merdeka Timur No. 10, Jakarta 10110 Telp. : 021-3501632, 34832807 Fax : 021-34832810 Email : [email protected] Gunung Madu Jl. Kebon Sirih No. 39, Jakarta 10340 Telp. : 0725-561700 Fax : 0725-561800 Email : [email protected] Gunung Mulia BPK Gunung Mulia Lt. III, Ruang Dana Pensiun, Jl. Kwitang No. 22-23, Jakarta 10420 Telp. : 021-3161952 Fax : 021-31904474 Email : Harapan Sejahtera Graha Kospin Jasad Jl. Mampang Prapatan Raya No. 32 Jakarta 12790 Telp. : 021-79192611 Fax : 021-7900608 Email : Hotel Aryaduta Jakarta, Pekerja Jl. Prapatan 44-48, Jakarta 10110 Telp. : 021-2311234 Fax : 021-2312022 Email : Hotel Indonesia Internasional Graha Inna Lt. 5, Jl. Warung Buncit Raya Kav. 38, Jakarta 12740 Telp. : 021-7941414 Ext. 588, 7942767 Fax : 021-7942767 Email : Hutama Karya Gedung HK, Jl. Letjend. MT Haryono Kav. 8, Cawang, Jakarta 13340 Telp. : 021-8193708 Fax : 021-8196107 Email : [email protected]


IBM Indonesia Landmark Center Lt. 31, Jl Jend Sudirman No. 1, Jakarta 12910 Telp. : 021-5238401 Fax : 021-5238522 Email : [email protected]

Jakarta International Hotels & Dev. Jl. Lapangan Banteng Selatan No.1, Jakarta 10710 Telp. : 021-3804444 Ext. 75425 Fax : 021-3401516 Email : -

Indocement Tunggal Prakarsa, Karyw. Wisma Indosemen Lt. 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 70-71, Jakarta 12910 Telp. : 021-2510111 Fax : 021-2510406 Email : [email protected]

Jamsostek, Karyawan Jl. Tangkas Baru No.1 Gatot Subroto, Jakarta 12930 Telp. : 021-5204362, 5254880 Fax : 021-5228530 Email : [email protected]

Indokemika Jayatama Wisma UIC Lt. 3, Jl. Gatot Subroto Kav. 6-7, Jakarta 12930 Telp. : 021-5222172, 57905245 Fax : 021-5201617 Email : [email protected] Indolife Group Wisma Indosemen Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 70-71 Jakarta 12910 Telp. : 021-5224013, 5224074 Fax : 021-5224080 Email : Indomobil Group Wisma Indomobil Lt. 12, Jl. MT Haryono Kav. 8, Jakarta 13330 Telp. : 021-8564826, 8504858, 8564850 Fax : 021-85902706 Email : [email protected] Infomedia Nusantara Jl. RS Fatmawati No. 77-81, Jakarta 12150 Telp. : 021-7201221 Fax : 021-7201226 Email : [email protected] Inhutani Jl. KH Ahmad Dahlan 69, Kebayoran Baru, Jakarta 12120 Telp. : 021-7254354 Fax : 021-72795106 Email : Inter Pacific Gedung Artha Graha Lt. 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, SCBD, Jakarta 12190 Telp. : 021-5152168 Ext. 7448/7451 Fax : 021-5152165 / 2588 Email : [email protected] Istaka Karya, PT Jl. Pondok Pinang Timur Blok C/2, Jakarta 12310 Telp. : 021-7696993 Fax : 021- 7696993 Email : -

Jasa Marga Buaran Regency Blok A No. 23, Jl. Taman Malaka Selatan, Pondok Kelapa, Jakarta 13450 Telp. : 021-86900860, 86904423 Fax : 021-86900411 Email : [email protected] Jasa Raharja Wisma Raharja Lt. 8, Jl. TB Simatupang Kav. 1, Jakarta 12560 Telp. : 021-7818124, 78843808 Fax : 021-78843809 Email : Jiwasraya Jl. Ir. H Juanda No. 34, Jakarta 10120 Telp. : 021-3517981 Fax : 021-3841826 Email : [email protected] Kalbe Farma Jl. Boulevard Artha Gading, Komp. Rukan Gading Bukit Indah Blok P No.18, Jakarta 14240 Telp. : 021-45852963 Fax : 021-45852963 Email : [email protected] Kangar Consolidated Industries, PT Jl. Raya Bekasi KM 24,5, Jakarta 13960 Telp. : 021-46951032 Fax : 021-4600435 Email : Kartika Chandra Hotel Kartika Chandra, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18-19, Jakarta 12930 Telp. : 021-5251008 Ext.72222/72112 Fax : 021-5223523 Email : [email protected] Kimia Farma Jl. Sahardjo No. 199, Tebet, Jakarta 12810 Telp. : 021-83701336, 83701760 Fax : 021-8294943 Email : [email protected]

57


Kompas Gramedia Griya Purnakarya Jl. Palmerah Selatan No. 15, Jakarta 10270 Telp. : 021-5483008, 5490666 Fax : 021-5483670 Email : [email protected] Konperensi Waligereja Indonesia Konperensi Waligereja Indonesia, Jl. Cut Meutia No. 10, Jakarta 10340 Telp. : 021-3153913, 331193, 336167 Fax : 021-3924419 Email : [email protected] Koperasi, Karyawan Jl. Iskandarsyah I No. 26, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta 12160 Telp. : 021-7207452 Fax : 021-7207451 Email : Krama Yudha Ratu Motor Jl. Raya Bekasi KM 21-22, Rawaterate, Cakung, Jakarta 13920 Telp. : 021-4602905 Fax : 021-4602904 Email : Krama Yudha Tiga Berlian Motors Jl. Jend. A. Yani, Proyek Pulomas, Jakarta 13210 Telp. : 021-4891608, 47899308 Fax : 021-47861929 Email : [email protected] Lembaga Alkitab Indonesia Gedung LAI, Jl. Salemba Raya No. 12, Jakarta 10430 Telp. : 021-31906814, 3142890 Ext. 11 Fax : 021-3101061 Email : LIA STBA LIA Lt.1, Ruang Dana Pensiun, Jl. Pengadegan Timur Raya No. 3, Jakarta 12770 Telp. : 021-7996872 Fax : 021-79181047 Email : LKBN Antara Graha Saharjo, Jl. Dr. Saharjo No. 244D, Tebet, Jakarta 12870 Telp. : 021-8281412, 83701137 Fax : 021-83701136 Email : Lux Indonesia Gedung Lux, Jl. Agung Timur 9, Blok O-1 No. 29-30, Sunter Agung Podomoro, Jakarta 14350 Telp. : 021-6511513, 65301726 Fax : 021-65301726 Email : -

58

Mandom Indonesia Jl. Yos Sudarso By Pass, Sunter, Jakarta 14010 Telp. : 021-6510061-62 Fax : 021-6510065 Email : [email protected] Maskapai Reasuransi Indonesia, PT Plaza Marein Lt. 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910 Telp. : 021-57936588,57936575,57936579 Fax : 021-57936580-83 Email : Mecosin Indonesia Jl. Palmerah Utara No. 14A, Jakarta 11480 Telp. : 021-5481665, 5481849, 5482730 Fax : 021-5301613 Email : Merck Indonesia Jl. Letjend. TB Simatupang No. 8, Pasar Rebo, Jakarta 13760 Telp. : 021-8400081 Fax : 021-8411914 Email : [email protected] Merpati Nusantara Merpati Nusantara Lt. M2, Jl. Angkasa Blok B-15 Kav. 2 & 3, Jakarta 10720 Telp. : 021-65701017, 65701018 Fax : Email : Mitsubishi Krama Yudha Motors And Manufacturing Petukangan III, Jl. Raya Bekasi KM 21-22, Pulogadung, Jakarta 13920 Telp. : 021-4602908 Ext. 3845 Fax : 021-4602915 Email : Mobil Oil Indonesia Inc., Karyawan Wisma GKBI Lt. 29 Ruang 29-322, Jl. Jend. Sudirman No. 28, Jakarta 10210 Telp. : 021-5740707 Fax : 021-5715004 Email : [email protected] Natour Graha Inna Lt. 5, Jl. Warung Buncit Raya Kav. 38, Jakarta 12740 Telp. : 021-7941414 Ext. 599 Fax : 021-7940145 Email : Nindya Karya Nindya Karya Lt. VI, Jl. Letjend. MT Haryono Kav. 22, Jakarta 13630 Telp. : 021-8093276 Fax : 021-8093105 Email : [email protected]


Otsuka Indonesia, PT Jl. Cilosari No. 25, Cikini, Menteng, Jakarta 10330 Telp. : 021-7827660 Fax : 021-7827663 Email : -

Pertani Jl. Pertani No. 1-6 Duren Tiga, Pancoran, Jakarta 12760 Telp. : 021-7993108 Fax : 021-7993203 Email : -

Panin Bank Gedung Panin Bank Center Lt. 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10270 Telp. : 021-2700545 Fax : 021-2700391 Email : [email protected]

Perum Peruri, Pegawai Jl. Trunojoyo No. 8A, Jakarta 12160 Telp. : 021-72795733 Fax : 021-7235102 Email : dapetri@ indosat.net.id

Pegadaian Jl. Jambrut No. 16A, Jakarta 10430 Telp. : 021-31925847 Fax : 021-3159706 Email : [email protected] Pelni Gedung PT Pelni Lt. 3, Jl. Angkasa No. 18, Jakarta 10610 Telp. : 021-4209027,4246262,4211921-25 Fax : 021-4216863 Email : [email protected] Pembangunan Jaya Group, Pegawai Gedung Jaya Lt. 7, Jl. MH Thamrin No. 12, Jakarta 10340 Telp. : 021-3153922, 3158524, 3157607 Fax : 021-3153922 Email : Pembangunan Perumahan Plaza PP Lt. 5, DPPP, Jl. TB Simatupang No. 57, Pasar Rebo, Jakarta 13760 Telp. : 021-8403931 Fax : 021-8403930 Email : Perhutani Wisma Perhutani, Jl. Villa No. 1/ Jl. Gatot Subroto Kav. 17-18, Jakarta 12930 Telp. : 021-5269990, 5254205, 5737963 Fax : 021-5222938 Email : [email protected] Perkebunan Gedung DAPENBUN, Jl. Hayam Wuruk No. 4 AX-BX, Jakarta Barat Telp. : 021-3840753 Fax : 021-3845694 Email : Pertamina Jl. MI Ridwan Rais 7A, Jakarta 10110 Telp. : 021-3802280, 3802281 Fax : 021-3452714 Email : -

Perumnas Puri Sentra Niaga C-58, Jl. Seulawah Raya, Jakarta 13620 Telp. : 021-8604844-45 Fax : 021-8604545 Email : [email protected] Perusahaan Pelabuhan Dan Pengerukan Jl. Pemuda, Balap Sepeda No.1(I), Rawamangun, Jakarta 13220 Telp. : 021-4706427 Fax : 021-4706428 Email : Pfizer Indonesia Jl. Raya Bogor KM 28, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13710 Telp. : 021-57931088-89 Fax : 021-57931098-99 Email : PGI Jl. Kayu Jati III No. 1, Rawamangun, Jakarta 13220 Telp. : 021-47868942, 4756944 Fax : 021-4700434 Email : [email protected] Procter & Gamble Home Products Indonesia Menara Rajawali Lt. 15, Jl. Mega Kuningan Lot #5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950 Telp. : 021-5762626 Fax : Email : Program Iuran Pasti Krama Yudha Ratu Motor Jl. Raya Bekasi KM 21-22, Rawa Terate, Cakung, Jakarta 13920 Telp. : 021-4602905, 71000927 Fax : 021-4602904 Email : [email protected] Pupuk Kaltim Group Plaza Pupuk Kaltim, Jl. Kebon Sirih Raya No. 6A, Jakarta Pusat Telp. : 021-3443344, 3443345 Fax : 021-3443444 Email : [email protected]

59


Rajawali Nusantara Indonesia Jl. Anyer IX No. 4, Komp. Rajawali, Menteng, Jakarta 10310 Telp. : 021-3910061-62, 31935282 Fax : 021-3910061 Email : [email protected] Rajawali Nusindo Jl. Anyer IX No. 5, Komp. Rajawali, Menteng, Jakarta 10310 Telp. : 021-3143654 Fax : 021-314 4076 Email : Rheem Indonesia, PT Jl. Pulogadung No. 33, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930 Telp. : 021-4600020, 4894127 Fax : 021-4608885 Email : RS Budi Kemuliaan, Pegawai Jl. Budi Kemuliaan No. 25, Jakarta 10110 Telp. : 021-3842828 Fax : 021-3501012 Email : RS Islam Jakarta Jl. Cempaka Putih Tengah VI No. 12, Jakarta 10510 Telp. : 021-4265546 Fax : 021-42873508 Email : [email protected] Samudera Indonesia Gedung DPSI Lt. 1, Jl. Anggrek Cendrawasih Blok J-12, Jakarta 11410 Telp. : Fax : Email : [email protected] Semen Cibinong Menara Jamsostek Gedung Utara Lt. 15, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 38, Jakarta 10210 Telp. : 021-52916845, 8231260, 52916960 Fax : 021-52962030 Email : [email protected] Sepatu Bata, PT Jl. Pahlawan kalibata Tromol Pos 1069, Jakarta Selatan Telp. : 021-7992008 Fax : 021-7995679 Email : [email protected] Sint Carolus Gedung Service Center Lt. 2, Jl. Salemba Raya No. 41, Jakarta 10440 Telp. : 021-3904441 Ext. 2306 Fax : 021-3919968 Email : -

60

Smart ITC Mangga Dua Lt. 9, Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta 14430 Telp. : 021-6008870, 6017080 Fax : 021-6016193 Email : [email protected] Swadharma Indotama Finance Wisma Indomobil Lt. 10, Jl. MT Haryono Kav. 8, Jakarta 13330 Telp. : 021-8579095 Fax : 021-8574171 Email : [email protected] Taspen, Karyawan Jl. Radin Inten II, Buaran, Klender, Jakarta 13470 Telp. : 021-8602830, 8602833 Fax : 021-8602835 Email : [email protected] Tigaraksa Satria Gedung Tira Lt. 5, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-3, Jakarta 12920 Telp. : 021-5254208, 5256388, 70152483 Fax : Email : [email protected] Tokio Marine Indonesia Sentral Senayan I Lt. 3-4, Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270 Telp. : 021-5725772 Fax : 021-5724005-8 Email : Toyota Astra Motor Ruko Sunter Permai Indah Blok A-8, Sunter Jl. Mitra Sunter Boulevard Jakarta 14350 Telp. : 021-6520989 Fax : 021-6520969 Email : [email protected] Trakindo Utama, PT PT Trakindo Utama Lt. II, Jl. KKO Raya Cilandak, Jakarta 12560 Telp. : 021-7822373 Fax : 021-7822377 Email : Triputra Menara Kadin Ind Lt. 23F, Jl. HR Rasuna Said Kav. 2-3, Jakarta 12950 Telp. : 021-5274549, 5274746, 5274744 Fax : 021-5274743 Email : Unggul Indah Cahaya Wisma UIC Lt. 2, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 6-7, Jakarta 12930 Telp. : 021-57905100 Fax : 021-57905155 Email : [email protected]


Unilever Indonesia, Iuran Pasti Gedung Graha Unilever, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 15, Jakarta 12930 Telp. : 021-5262112 Fax : 021-5262052 Email : Unilever Indonesia, Manfaat Pasti Gedung Graha Unilever, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 15, Jakarta 12930 Telp. : 021-5262112 Fax : 021-5262052 Email : Universitas Trisakti Gedung Syarief Thayeb Lt. 6, Kampus A Usakti, Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol, Jakarta 11440 Telp. : 021-5663232 Ext. 104 Fax : 021-5637751 Email : -

Multi Bintang Indonesia Jl. Daan Mogot KM 19, Tangerang, Banten 15122 Telp. : 021-5450750 Fax : 021-6190190, 5450747 Email : -

JAWA BARAT Avesta Continental Pack Jl. Raya Bekasi KM 28,5 Kalibaru, Bekasi 17133 Telp. : 021-8841088 Fax : 021-8893625 Email : [email protected] Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Jl. Kejaksaan No. 11, Bandung, Jawa Barat 40111 Telp. : 022-4208486 Fax : 022-4239974 Email : [email protected]

Widatra Bhakti Wisma Tugu Raden Saleh Lt. 6, Jl. Raden Saleh No. 44, Jakarta 10330 Telp. : 021-3911775 Fax : 021-3911774 Email : -

Cedefindo Jl. Narogong KM 4 Bekasi 17116 Telp. : 021-8215710, 8204091 Fax : 021-8204107 Email : [email protected] o.id

Wijaya Karya Gedung WIKA Lt. 2, Jl. DI Panjaitan Kav. 9, Jakarta 13340 Telp. : 021-8560695, 8192808 Fax : 021-8560695 Email : -

Delta Djakarta Jl. Inspeksi Tarum Barat, D esa Setia Darma, Tambun, Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat 17510 Telp. : 021-8822520 Fax : 021-8819423 Email : [email protected]

Wyeth Indonesia Graha Paramita Lt. 12, Jl. Denpasar Raya Blok D-2 Kuningan, Jakarta 12940 Telp. : 021-5265688 Fax : 021-5265701 Email : [email protected]

BANTEN Angkasa Pura II Gedung 628 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang 19120 Telp. : 021-5505227, 505399 Fax : 021-5506674 Email : Krakatau Steel Jl. KH Yasin Beji No. 29, Cilegon, Banten 42435 Telp. : 021-5221255 Fax : 021-5200892 Email : [email protected] Mitra Krakatau Komplek Bonakarta Blok A No. 12, Jl. Sultan Ageng Tirtayasa, Cilegon, Banten 42414 Telp. : 0254-395205, 395206 Fax : 0254-395207 Email : [email protected]

East Jakarta Industrial Park Kawasan Industri EJIP Plot 3A, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat 17550 Telp. : 021-8970001 Fax : 021-8970002 Email : Eveready Indonesia Jl. Raya Jakarta Bogor KM 29,3, Cimanggis, Depok, Jawa Barat 16952 Telp. : 021-8710811 Fax : 021-87717584 Email : Goodyear Indonesia Jl. Pemuda No. 27, Bogor, Jawa Barat 16161 Telp. : 0251-322071 Fax : 0251-3280888 Email : Indah Karya, Pegawai Jl. Golf No. 2A, Ujung Berung Bandung 40294 Telp. : 022-7807971, 7834092, 7834093 Fax : 022-7834094 Email : [email protected]

61


Indo Kordsa (d/h Branta Mulia) Jl. Pahlawan Desa Karang Asem Timur Citeureup, Bogor, Jawa Barat Telp. : 021-8752115 Fax : 021-8753934 Email : [email protected]

RSUD Al Ihsan Jl. Kiastramanggala, Baleendah Kab. Bandung, Jawa Barat 40381 Telp. : 022-5940872/5941729 Fax : 022-5941709 Email : -

Indorama Desa Kembang Kuning, Jatiluhur, Purwakarta 41101 Telp. : 0264-202311, 5261555 Fax : 0264-200068 Email : [email protected]

South Pacific Viscose Desa Cicadas, Kampung Ciroyom, PO Box 11, Purwakarta, Jawa Barat 41101 Telp. : 0264-200636 Ext. 612 Fax : 0264-200738 Email : -

INTI Gedung R, Jl. Moch. Toha No. 77, Bandung 40252 Telp. : 022-5227731 Fax : 022-5227731 Email : [email protected] IPTN Jl. Let. Udara Subagio No. 5, Bandung 40174 Telp. : 022-6076741, 6076742 Fax : 022-6033879 Email : Jasa Tirta II Jl. Lurah Kawi, Purwakarta 41152 Telp. : 0264-212602 Fax : 0264-212603 Email : [email protected] LEN Industri Gedung C Lt. 1, Jl. Soekarno-Hatta No. 442, Bandung, Jawa Barat 40254 Telp. : 022-5231880, 5202682 Fax : 022-5202695 Email : Pindad, PT, Karyawan Jl. Jend. Gatot Subroto No. 517, Bandung, Jawa Barat 40284 Telp. : 022-7308689 Fax : 022-7308689 Email : [email protected] Pos Indonesia (Persero), PT Gd. Wahana Bakti Pos Lt. 6 Blok A Jl. Banda 30, Bandung 40115 Telp : 022-4213654, 4213654, 4213656 Fax : 022-4213660, 4213653 Email : [email protected] Pupuk Kujang, Karyawan Graha Purna Bhakti Lt. 2, Jl. Jend. A. Yani No. 39, PO Box 43, Cikampek, Karawang, Jawa Barat 41373 Telp. : 0264-313385 Fax : 0264-315332 Email : -

62

Telkom Jl.Surapati No.151, Bandung, Jawa Barat 40123 Telp. : 022-2500983 Fax : 022-2506884 Email : [email protected] Tirta Kamuning Jl. Tuparev No. 25 Cirebon Jawa Barat 45131 Telp. : 0231-204800, 202594 Fax : 0231-207508 Email : Univ. Islam Bandung Jl. Hariang Banga No. 1-A, Bandung, Jawa Barat 40116 Telp. : 022-4203368, 4264065 Fax : 022-4211506 Email : Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka, Pegawai Jl. Hariang Banga No. 1-A Bandung, Jawa Barat 40116 Telp. : 022-4203368, 022-4264065 Fax : 022-4211506 Email : -

JAWA TENGAH Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Jl. Ki Mangunsarkoro No. 25, Semarang Jawa Tengah 50241 Telp. : 024-8413354, 8415653 Fax : 024-8444518 Email : Gereja-Gereja Kristen Jawa Jl. Yos Sudarso No. 5, Salatiga, Jawa Tengah 50711 Telp. : 0298-326078 Fax : 0298-313127 Email : [email protected]


Konimex PT Konimex, Sanggrahan, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah 57102 Telp. : 0271-719966 Fax : 0271-716247 Email : [email protected]

Muhammadiyah Jl. HOS Cokroaminoto 17, DI Yogyakarta 55251 Telp. : 0274-374458 Fax : 0274-377542 Email : [email protected]

Lembaga Katolik Yadapen Jl. Letjend. Suprapto 54, Semarang, Jawa Tengah 50174 Telp. : 024-3542652 Fax : 024-3554177 Email : [email protected]

Pembina Potensi Pembangunan Kampus I AKPRIND Lt. 2, Jl. Kalisahak No. 28, DI Yogyakarta 55222 Telp. : 0274-563029 Fax : Email : -

Purbaya Jl. Gajahmada No. 62, Semarang, Jawa Tengah 50138 Telp. : 024-3543737-38, 3522348 Fax : 024-3510842 Email : -

Sari Husada Jl. Kusumanegara No. 173 PO Box 37, DI Yogyakarta 55002 Telp. : 0274-512990, 514396, 511151 Fax : 0274-563328 Email : -

Satyawacana Plasa Satya Wacana, Jl. Diponegoro No. 52-60, Salatiga, Jawa Tengah 50711 Telp. : 0298-321130 Fax : 0298-321130 Email : [email protected]

Univ. Islam Indonesia, Pegawai Pusat I, Jl. Cik Di Tiro No. 1, DI Yogyakarta 55223 Telp. : 0274-515082 Fax : 0274-589604 Email : [email protected]

Sekolah Kristen Cemara Raya 42A, Salatiga, Jawa Tengah 50711 Telp. : 0298-324590 Fax : 0298-324590 Email : Sido Muncul Jl. Soekarno Hatta Km. 28 Kec. Bergas-Klepu Semarang, Jawa Tengah Telp. : 0298-6580559/ 523515 Fax : 0298- 6580332 Email : Tambi Jl. Tumenggung Jogonegoro No. 39, Wonosobo, Jawa Tengah 56314 Telp. : 0286-21077, 21088 Fax : Emai : Universitas Muhammadiyah Surakarta Jl. Ahmad Yani Tromol Pos 1 Pabelan Kartasura, Surakarta Jawa Tengah Telp. : 0271-717417 Fax : 0271-715448 Email : [email protected]

Yakkum RS Bethesda Lt. III, Jl. Jend. Sudirman No. 70, DI Yogyakarta 55224 Telp. : 0274-520312 Fax : 0274-520313 Email : -

JAWA TIMUR BPD Jatim, Pegawai, PT Jl. Ngagel Jaya No. 18, Surabaya, Jawa Timur Telp. : 031-5016930, 5016965 Fax : 031-5016930 Email : [email protected] BPR Jatim, Pegawai, PT Jl. Musi No. 4, Surabaya Jawa Timur Telp. : (031) 5677844, 5688542 Fax : (031) 5681037 Email : [email protected] Dok Dan Perkapalan Surabaya Jl. Tanjung Perak Barat No. 433-435, Surabaya, Jawa Timur 60165 Telp. : 031-3291286 Fax : 031-3291659 Email : [email protected]

DI Yogyakarta BPD DI Yogyakarta BPD DIY, Jl. Tentara Pelajar 7, DI Yogyakarta Telp. : 0274-7485822 Fax : 0274-884225 Email : -

Garam Jl. Arief Rahman Hakim 93, Surabaya, Jawa Timur 90125 Telp. : 031-5937578-82 Fax : 031-5937583 Email : [email protected]

63


Greja Kristen Jawi Wetan Jl. Baratajaya III No. 87-89, Surabaya, Jawa Timur 60284 Telp. : 031-5045483 Fax : 031-5054927 Email : [email protected]

Univ. Muhammadiyah Malang, Pegawai Jl. Raya Tlogomas No. 246, Malang, Jawa Timur 65144 Telp. : 0341-460948, 463513, 464318 Fax : 0341-460782 Email : -

Industri Sandang Nusantara, Karyawan, PT Jalan A. Yani No. 124,Surabaya, Jawa Timur 60235 Telp. : 031- 8292907 Fax : 031- 8292907 Email : -

Universitas Surabaya Gedung C Lt. II, Ruang Dana Pensiun, Jl. Ngagel Jaya Selatan 169, Surabaya 60284 Telp. : 031-5029700 Ext. 1107-2321 Fax : 031-5029711 Email : [email protected]

Kebon Agung, Karyawan Staf, PT Graha Kebon Agung, Jl. Raya Margorejo Indah Kav. A 131-132, Surabaya, Jawa Timur 60238 Telp. : 031-8498391, 8495318, 8497279 Fax : 031-8496722 Email : [email protected] Kertas Leces Jl. Raya Lumajang KM 12, Probolinggo, Jawa Timur 67202 Telp. : 0335-680805 Fax : 0335-682492 Email : PAL Indonesia, PT, Karyawan Jl.Taruna No. 66-68, Ujung, Surabaya, Jawa Timur 60155 Telp. : 031-3297170 Fax : 031-3297170 Email : [email protected] Pendidikan Cendekia Utama Kampus Universitas Dr. Soetomo, Jl. Semolowaru No. 84, Surabaya, Jawa Timur 60118 Telp. : 031-5997555 Fax : 031-5925971, 5938935 Email : [email protected] Perhimpunan Pendidikan Dan Pengajaran Kristen Petra Kertajaya Indah Tengah VI/37 (H-128), Surabaya, Jawa Timur 60116 Telp. : 031-5941995 Fax : 031-5941995 Email : [email protected] Semen Gresik Kantor YDPKSG, Jl. RA Kartini No. 23, Gresik, Jawa Timur Telp. : 031-3981731 Fax : 031-3981371 Email : -

BALI Bali Hyatt Jl. Danau Tamblingan No. 89 Sanur, Denpasar Selatan Telp. : 0361-281234 Fax : 0361-287693 Email : BPD Bali, Pegawai Pertokoan Sanur Raya No. 2 Jl. By Pass Ngurah Rai, Denpasar, Bali 80361 Telp. : 0361-282504 Fax : 0361-282504 Email : Grand Hyatt Bali, Karyawan PO BOX 53, Nusa Dua, Bali Telp. : 0361-771234 Fax : 0361-773532 Email : -

NUSA TENGGARA BARAT Beeska NTB, Karyawan Jl. DR Sutomo no. 19 Kr. Baru Mataram Telp. : 0370-637187 Fax : 0370-637187 Email : [email protected] BPD NTB Jl. Sultan Hasanuddin 27, Cakranegara, Nusa Tenggara Barat Telp. : 0370-641714 Fax : 0370-641714 Email : [email protected]

NUSA TENGGARA TIMUR Univ. Merdeka Malang Jl. Terusan Raya Dieng No. 60, Malang, Jawa Timur 65146 Telp. : 0341-563505 Fax : 0341-564994 Email : -

64

BPD Nusa Tenggara Timur Gd. Bank NTT Lt. 4 Jl. W.J. Lalamentik No. 102 Kupang Nusa Tenggara Timur 85112 Telp. : 0380-8081438, 824166 Fax : 0380-824006 Email : -


KALIMANTAN BARAT BPD Kalimantan Barat, PT Jl. Sultan Abdul Rahman No. 116, Pontianak 78122 Telp. : 0561-733782 Fax : 0561-733782 Email : [email protected]

SULAWESI TENGAH BPD Sulawesi Tengah Jl. Emi Saelan 104 (Depan Mall Tatura) Palu, Sulawesi Tengah 94112 Telp. : 0451-422782 Fax : 0451-4252836 Email : -

KALIMANTAN TIMUR Kaltim Prima Coal Komp. PT Kaltim Prima Coal, Gedung M-1, Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur 75611 Telp. : 0549-521476 Fax : 0549-521904 Email : [email protected] Pupuk Kalimantan Timur Gd. Dana Pensiun Pupuk Kaltim, Jl. S. Parman No. 5, Bontang, Kalimantan Timur 75311 Telp. : 0548-23289, 27780 Fax : 0548-27780 Email : [email protected]

KALIMANTAN TENGAH Bank Pembangunan Kalteng, PT Jl. RTA Milono No. 12, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111 Telp. : 0536-3220945 Fax : 0536-3221901 Email : [email protected]

KALIMANTAN SELATAN BPD Kalimantan Selatan Gd. Bank BPD Kalsel, Jl. Lambung Mangkurat No. 7, Banjarmasin, Kalimantan Selatan Telp. : 0511-367002, 7470806 Fax : 0511-367002 Email : [email protected]

SULAWESI UTARA BPD Sulawesi Utara Ruko No. 9 (Depan Gereja Sentrum), Jl. Sarapung, Manado 95111 Telp. : 0431-874535 Fax : 0431-874512 Email : [email protected]

SULAWESI SELATAN BPD Sulawesi Selatan Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 16, Makassar, Sulawesi Selatan 90142 Telp. : 0411-8111358 Fax : 0411-8111359 Email : International Nickel Indonesia Jl. Ternate No. 1, Sorowako 92984 Telp. : 021-5249627, 5249819 Fax : 021-5249586 Email : [email protected]; [email protected] Semen Tonasa Kantor Pusat PT Semen Tonasa Lt. 1, Pangkajene, Sulawesi Selatan 90651 Telp. : 0410-310310 Fax : 0410- 310311 Email : -

MALUKU BPD Maluku Gedung BPD Maluku Lt. 4, Jl. Raya Patimura No. 9, Ambon Maluku 97124 Telp. : 0911-354214 Fax : Email : [email protected]

PAPUA BPD Papua Jayapura Pacific Permai Blok H No. 12 Papua 99111 Telp. : 0967-522789 Fax : 0967-550371 Email : [email protected]

SULAWESI TENGGARA BPD Sulawesi Tenggara Jl. Mayjend. Sutoyo No. 95, Kendari 93121 Telp. : 0401-3121526/3122551 Fax : 0401-3123496/3121568 Email : -

65



DIRECTORY OF FINANCIAL INSTITUTION PENSION FUND

(FIPF)

67


DKI JAKARTA Allianz Indonesia, DPLK Gedung Summitmas II Lt. 19, Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 12190 Telp. : 021-52998888, 2521947 Fax : 021-3003400 Email : [email protected] Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, DPLK Wisma Tugu Raden Saleh, Jl. Raden Saleh No. 44, Jakarta 10330 Telp. : 021-31906740 Fax : 021-31907157 Email : Avrist Indonesia, DPLK Gedung Bank Panin Senayan Lt. 2,3,7,8, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta 10270 Telp. : 021-57898188 Ext. 8602 Fax : 021-5732859 Email : Aviva Life Indonesia, DPLK Gedung Asuransi Wahana Tata Lt. 3, Jl. HR Rasuna Said Kav. C-4, Jakarta 12920 Telp. : 021-5221851, 5221871, 5206572 Fax : 021-5221880 Email : AXA, DPLK AXA CENTRE Ratu Plaza Office Building Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman No. 9, Jakarta 10270 Telp. : 021-72783867 Fax : 021-7267103 Email : Bank Muamalat Indonesia, PT, DPLK Gd. Arthaloka Lt. 9, Jl. Jend. Sudirman No. 2 Jakarta 10220 Telp. : 021-2511303 Fax : 021-2511438 Email : [email protected] Bank Rakyat Indonesia, DPLK Gedung BRI II Lt. 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210 Telp. : 021-5758136-38 Fax : 021-5735016 Email : [email protected] BNI (Persero) Tbk, PT, DPLK Gedung Bank BNI Lt. 4, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220 Telp. : 021-5728274 Fax : 021-5704223 Email : [email protected]

68

Bringin Jiwa Sejahtera, DPLK Graha Irama Lt. 5, 7, & 15 Ruang 7G, Jl. HR Rasuna Said Kav. 1-2 Blok X-1, Jakarta 12950 Telp. : 021-5261260 Fax : 021-5277206 Email : Bumiputera, DPLK Jl. Wolter Monginsidi No. 84-86, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Telp. : 021-2700200 Ext. 310 Fax : 021-7209658 Email : [email protected] Central Asia Raya, DPLK Gedung Blue Dot Center Blok A-C, Jl. Gelong Baru Utara No. 5-8, Jakarta 11440 Telp. : 021-56968998 Ext. 143 Fax : 021-56969490 Email : [email protected] Equity Life Indonesia, DPLK Wisma Sudirman Lt. 2-3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34, Jakarta 10220 Telp. : 021-5739288 Fax : 021-5700672 Email : [email protected] Indolife Pensiontama, DPLK Wisma Indosemen Lt. M, Jl. Jend. Sudirman Kav. 70-71, Jakarta 12910 Telp. : 021-5224074, 5224013 Fax : 021-5224080 Email : Jiwasraya, DPLK Gedung Jiwasraya Lt. 1, R. DPLK, Jl. Pemuda No. 85 Pulogadung, Jakarta 13250 Telp. : 021-4721805, 4700778-79 Fax : 021-4700780 Email : [email protected] Mandiri, DPLK Plaza Mandiri Lt. 7, Jl. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190 Telp. : 021-30023468 Fax : 021-5275369 Email : Manulife Indonesia, DPLK Sampoerna Strategic Square South Tower, 3rd – 17th floor, Jl. Jend. Sudirman Kav 45 Jakarta 12930 Telp. : 021-25557788 Fax : 021-25557799 Email : [email protected] Mega Life, DPLK Menara Bank Mega Lt. 22, Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14 A, Jakarta 12790 Telp. : 021-79175577 Fax : 021-79193700 Email : [email protected]


Nusantara Jiwa, DPLK Graha Nusantara Jiwa, Jl. Jend. Basuki Rahmat No. 12B, Jakarta 13410 Telp. : 021-8583941, 85900754 Fax : 021-85913410 Email : [email protected] Pasaraya, DPLK Gd. Pasaraya Grande Lt. 6 Jl. Iskandarsyah II No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160 Telp. : 021-7252490 Fax : 021-7207229 Email : Sinarmas, DPLK (d/h Eka Life, DPLK) Wisma Eka Jiwa 8th floor, Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat Telp. : 021-6257808 Ext. 8528 Fax : 021-6257779 Email : -

BANTEN AIA Financial, DPLK Menara Dynaplast Lt. 7, Jl. MH Thamrin No. 1, Lippo Karawaci, Tangerang Telp. : 021-54218888 Fax : 021-5475411 Email : -

JAWA BARAT Bank BJB, DPLK Jl. Naripan 21, Bandung, Jawa Barat Telp. : 022-4211433, 4222356, 022- 4234868 # 1212/1500 Fax. : 022-4211238 Email : [email protected] [email protected] Kresna, DPLK Pluit Junction Block SH-1 Jl. Pluit Raya Kav. 1 Jakarta 14450 Telp. : 022-66694942 Fax : 021-66694904 Email : [email protected]

JAWA TIMUR Bank Maspion, DPLK Jl. Basuki Rahmat 50-54, Surabaya 60262 Telp : 031-5356123 Fax : 031-5356122 Email : -

JAWA TENGAH BPD Jawa Tengah, DPLK Gedung Grinatha Lt. 5, Jl. Pemuda No. 142, Semarang Telp. : 024-3547541-45 Ext. 307 Fax : 024-3520186 Email : [email protected]

69



Acknowledgement Director: Head of Pension Fund Bureau

Writers: Moch. Muchlasin Noviyanto Utomo Antick Rani Handayani Asep Hikayat Asep Suwondo Heru Wahyono Hari Gamawan Rina Rahmawati Sri Lestari Agustin I Wayan Wijana Dinar Sukmasari Nani Patria Dharmayanti Rina Cakti Yuliani

Data and Pictures: Lian Tie Dewi

Biro Dana Pensiun BAPEPAM-LK

Lisa Murtiawati

Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lt. 15 Jl. Lap. Banteng Timur no. 1-4, Jakarta Pusat 10710 Telp: (021) 385 8001 ext. 21544/21545, Fax. (021) 3509 119 email: [email protected] http://www.bapepam.go.id/dana_pensiun

Moch Muchlasin Gatot Yulianto Anjar Oktaviani

Editors: Nani Patria Dharmayanti Lisa Murtiawati

71

Jakarta, Oktober Dumoly F. Pardede Kepala Biro Dana Pensiun

Recommend Documents