Inovasi Layanan Pertanahan BPN Penggagas/Inovator
: Kementerian Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Nama Editor
: A.A. Sri Astiti
Tantangan Perbaikan Layanan Publik bidang Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional mulai melaksanakan reformasi birokrasi sejak tahun 2013. Reformasi Birokrasi di BPN merupakan upaya dalam mewujudkan Good Governance dengan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan di BPN. Salah satu aspek yang direformasi oleh BPN adalah aspek Pelayanan Publik bidang Pertanahan. Tantangan bagi BPN untuk menghapus stigma masyarakat bahwa pelayanan BPN bidang Pertanahan merupakan pelayanan yang ruwet, lama, dan syarat dengan KKN perlu segera diubah. Disisi lain, tuntutan masyarakat akan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan BPN merupakan kebutuhan yang mendesak. Hal ini ditandai dengan banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan. Pelayanan yang banyak dikeluhkan masyarakat adalah pelayanan pemberian sertifikat tanah, untuk memperoleh sertifikat sebidang tanah, masyarakat dipungut biaya macam-macam dan urusannya berbelitbelit.1 Data yang yang keluarkan oleh Ombusmand RI terkait jumlah keluhan masyarakat terkait pertanahan adalah sebagai berikut: Grafik. Jumlah Laporan Masyarakat berdasarkan Kelompok Instansi Terlapor
Sumber: Ombudsman RI 2
1
Dari grafik diatas, dapat dilihat dari total 6859 laporan/pengaduan masyarakat Tahun 2015, BPN menduduki posisi ke-5 terbanyak jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang mengeluhkan pelayanan publik di BPN yaitu sejumlah 530 atau 7,73%, setelah Pemda, Kepolisian, Instansi Pemerintah/Kementerian, dan BUMN/BUMD. Berdasarkan data tersebut, dugaan maladministrasi berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat dikelompokkan sebagai berikut: berpihak, diskiriminasi, konflik kepentingan, penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, permintaan imbalan uang/barang, tidak kompeten, tidak memberikan pelayanan, serta tidak patut. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di BPN diperlukan strategi yang tepat karena BPN merupakan satu-satunya institusi yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Kewenangan ini mencakup kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan serta kegiatan pelayanan publik, baik pelayanan kepada masyarakat, badan hukum swasta, sosial ataupun keagamaan. Dari berbagai permasalahan dan tantangan perbaikan layanan publik bidang pertanahan tersebut diatas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional melakukan berbagai terobosan dan inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Berbagai Inovasi dalam meningkatkan pelayanan bidang Pertanahan agar pelayanan BPN menjadi efektif, efisien, transparan, dan berbiaya tidak mahal.
Inovasi Layanan Pertanahan di BPN Sebagai institusi pelayanan publik, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya Salah satu upayanya adalah dengan melakukan perubahan pola pelayanan kepada masyarakat, dari pelayanan manual menjadi pelayanan yang berbasis komputerisasi yang dimulai sejak tahun 1997. Berbagai Inovasi Layanan Pertanahan yang telah dibangun BPN adalah sebagai berikut 3: 1. Program Komputerisasi Kantor Pertanahan Program ini meliputi pembangunan database pertanahan melalui kegiatan konversi atau digitalisasi data pertanahan, baik data tekstual (Buku Tanah) maupun data spasial (Surat Ukur dan Peta Pendaftaran Tanah). 2. Layanan Sertifikat Tanah untuk Rakyat (LARASITA) LARASITA merupakan layanan pertanahan bergerak (mobile land service) yang bersifat pro aktif dengan "hadirnya" petugas BPN RI ke tengah-tengah masyarakat. Jarak geografis dan kesulitan transportasi menuju Kantor Pertanahan sering menggagalkan niat masyarakat pedesaan untuk mendapatkan layanan pertanahan. Oleh karena itu, layanan jemput bola "LARASITA" dengan berbagai armadanya, mobil, motor maupun Kapal LARASITA, menjadi solusi yang tepat. 3. Layanan Tujuh Menit (LANTUM) LANTUM merupakan satu bentuk inovasi layanan pertanahan yang dilaksanakan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II. Dengan Lantum layanan pertanahan dapat diselesaikan lebih cepat dari standar waktu yang telah ditentukan, layanan diselesaikan dalam waktu 7 menit sehingga dapat ditunggu oleh pemohon layanan. Lantum dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya II untuk wilayah kelurahan tertentu, dimana database
2
pertanahannya atau data elektroniknya telah tervalidasi. Layanan ini dilaksanakan jam 09.00 – 15.00 WIB pada hari kerja (Senin-Jumat) untuk jenis layanan tertentu yang meliputi penghapusan hak tanggungan (Roya) serta pengecekan sertifikat hak atas tanah. Disediakan Loket Khusus LANTUM yang memudahkan masyarakat/pemohon layanan, tidak ada penambahan biaya untuk memperoleh LANTUM. 4. Layanan One Day Service (Layanan 1 hari) One Day Service merupakan layanan satu hari selesai dibidang pertanahan yang dilaksanakan pada Loket Pelayanan Kantor Pertanahan maupun mobil LARASITA. Layanan ini dilaksanakan untuk jenis pelayanan yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1 hari (1-8 jam) yang dilaksanakan pada hari kerja. Dalam pelaksanaannya, Kantor Pertanahan menyediakan loket khusus One Day Service dan setiap berkas permohonan diberikan tanda khusus (stempel One Day Service). One Day Service LARASITA dilaksanakan oleh Tim LARASITA pada lokasi tertentu sesuai jadwal penugasan tim yang telah ditetapkan dan diinformasikan kepada masyarakat. One Day Service dilaksanakan untuk beberapa jenis layanan pertanahan tertentu. Jenis layanan pertanahan dalam One Day Service di setiap Kantor Pertanahan dilaksanakan berdasarkan ketersediaan data pertanahan, sumber daya manusia serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia. Beberapa layanan pertanahan dalam One Day Service antara lain : a. b. c. d. e. f. g. h. i.
Pengecekan Sertifikat Penghapusan Hak Tanggungan (Roya) Pendaftaran Hak Milik Berdasarkan Surat Keputusan Peningkatan Hak / Perubahan Hak Peralihan Hak Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Perpanjangan Hak Tanpa Ganti Blanko Pencatatan Sita Pencatatan Blokir
5. Layanan Weekend Service (Layanan akhir pekan) Weekend Service merupakan salah satu inovasi dibidang layanan pertanahan, dimana kantor pertanahan membuka pelayanan di luar hari kerja yaitu pada akhir pekan atau Hari Sabtu. Weekend Service pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II dikenal dengan "Saturday Open". Layanan pertanahan yang diberikan dalam Weekend Service dibatasi pada jenis layanan tertentu yang kewenangannya ada pada Kantor Pertanahan yang bersangkutan. Jenis layanan meliputi: penghapusan Hak Tanggungan (Roya), perubahan HGB menjadi HM untuk luas tertentu, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) serta pengecekan sertifikat. Untuk pelayanan ini dilakukan pengaturan tim pelaksana secara bergiliran serta disediakan Loket Khusus yang memudahkan masyarakat/pemohon layanan. Tidak ada penambahan biaya pada Weekend Service. 6. Program Quick Service (Layanan Cepat) Quick Service adalah inovasi layanan pertanahan yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya II. Dengan Quick Service layanan pertanahan dapat diselesaikan
3
lebih cepat dari standar waktu yang telah ditentukan, layanan 1-5 hari kerja dapat diselesaikan dalam waktu 2-8 jam sehingga dapat ditunggu oleh pemohon layanan. Kantor Pertanahan Kota Surabaya II menyelenggarakan Quick Service pada jam 08.00 – 12.00 WIB untuk jenis layanan tertentu yang meliputi penghapusan Hak Tanggungan (Roya) dengan persyaratan tertentu, perubahan HGB menjadi HM untuk luas tertentu, serta Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT). Disediakan Loket Khusus Quick Service yang memudahkan masyarakat/pemohon layanan, tidak ada penambahan biaya untuk memperoleh layanan cepat atau Quick Service. 7. Layanan Informasi Online Dalam rangka membangun sistem pelayanan publik yang berlandaskan pada prinsip keterbukaan serta memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi, BPN menyediakan layanan akses Informasi pertanahan secara online. Layanan informasi ini disediakan dalam berbagai bentuk media informasi, yaitu KiosK atau anjungan informasi mandiri, website BPN, SMS 2409 serta aplikasi BPN Go Mobile pada perangkat berbasis android. a. KiosK KiosK merupakan anjungan informasi mandiri yaitu suatu media informasi pertanahan yang tersedia di lobby atau ruang pelayanan Kantor Pertanahan. Melalui KiosK masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi secara mandiri dan gratis tanpa harus bertemu petugas di loket. Informasi yang tersedia pada KiosK antara lain informasi jenis antri untuk layanan pertanahan beserta persyaratan, jangka waktu serta alur proses penyelesaiannya, informasi biaya layanan serta simulasinya, informasi berkas permohonan, informasi pegawai, informasi PPAT serta informasi jadwal LARASITA. Disamping itu, KiosK juga menyajikan informasi hasil layanan pertanahan yang meliputi jumlah penerbitan sertifikat, jumlah nilai jual beli, jumlah nilai Hak Tanggungan dan jumlah nilai BPHTB/PPH, serta menjadi media bagi masyarakat atau pengguna layanan untuk menyampaikan pengaduan. b. Website BPN Media informasi online lainnya adalah website resmi BPN RI, www.bpn.go.id. Melalui website ini disediakan berbagai fitur serta informasi terkait dengan tugas pokok dan fungsi BPN. Terkait dengan layanan pertanahan, tersedia 2 fitur layanan informasi yaitu informasi tentang jenis layanan pertanahan (syarat, waktu, proses/alur, biaya layanan) dan informasi tentang berkas permohonan. c. SMS 2409 Layanan Informasi Mobile dalam bentuk Layanan SMS Informasi Pertanahan dengan kode akses "2409" merupakan salah satu bentuk inovasi layanan yang yang menunjukkan komitmen BPN untuk terus mencari bentuk-bentuk perbaikan mutu pelayanan. Inovasi ini akan memudahkan masyarakat yang sedang berurusan dengan Kantor Pertanahan untuk mengetahui perkembangan urusannya tanpa harus datang ke Kantor Pertanahan, begitu pula masyarakat dapat dengan mudahnya memperoleh informasi biaya layanan serta menyampaikan pengaduan tentang layanan pertanahan. Layanan ini dapat diakses dari manapun dan tersedia selama 24 jam. Layanan ini disajikan dengan biaya Rp. 350 untuk setiap SMS, yang dibebankan langsung ke pulsa
4
pengirim SMS dan berlaku sama untuk semua jenis penyedia layanan telekomunikasi. Kode akses yang singkat dan mudah diingat yakni "2409", merupakan penyatuan berbagai layanan SMS Pertanahan yang ada telah ada di masing-masing Kantor Pertanahan dengan nomor akses yang berbeda-beda. Angka "2409" merepresentasikan tanggal dan bulan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yakni 24 September 1960. d. Aplikasi BPN Go Mobile (Aplikasi Android) Aplikasi BPN Go Mobile yang tersedia pada perangkat komunikasi berbasis software Android yang merupakan inovasi layanan yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya II untuk mempermudah masyarakat mendapatkan informasi dengan cepat dan murah. Melalui aplikasi BPN Go Mobile ini masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai persyaratan dan biaya layanan pertanahan, jadwal LARASITA serta informasi permohonan. 8. Layanan pendaftaran Online (Layanan LOKET dan Layanan PERMATA) Layanan Pendaftaran Online terdiri dari Layanan Online Kantor Pertanahan (LOKET) dan Pelayanan Mandiri Akta Tanah (PERMATA). a. Layanan Online Kantor Pertanahan (LOKET) Penerapan LOKET dapat memperpendek antrian di Kantor pertanahan dan mengurangi kontak langsung petugas pelayanan dengan pengguna layanan pertanahan. Selain itu, penerapan LOKET dapat mengurangi peluang terjadinya KKN serta memperluas akses layanan pertanahan. Layanan LOKET juga diiringi dengan pembayaran elektronik (epayment) layanan pertanahan sebagai bagian dari pelaksanaan Gerakan Nasional Non Tunai (GNPT). b. Pelayanan Mandiri Akta Tanah (PERMATA) Layanan online Permata merupakan terobosan pelayanan pertanahan yang memberikan kemudahan terkait dengan pendaftaran akta pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Dengan Permata, PPAT atau pengguna layanan secara langsung dapat mengaplikasikan berdasarkan user ID masing- masing. Pengguna layanan juga dapat mengakses dan melakukan entry data terhadap berkas atau dokumen yang didaftarkan. Melalui menu yang tersedia, pengguna dapat mengecek dokumen yang didaftarkan kapan dan di mana saja. Dengan demikian, saat mendaftarkan berkas ke Kantor Pertanahan maka pendaftar tidak perlu antre terlalu lama. Pasalnya data sudah tersedia dan tinggal validasi data secara langsung. Layanan Permata mencakup 18 kegiatan layanan antara lain, peralihan hak jual beli, peralihan hak waris,hibah, tukar menukar, pembagian hak bersama. Juga layanan kegiatan pengecekan sertifikat, informasi zonasi nilai tanah dan informasi nilai tanah aset properti. Sementara itu melalui layanan PERMATA, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memperoleh kemudahan dalam melakukan pekerjaan ke-PPAT-an karena sudah online. Penggunaan layanan ini tidak dikenakan biaya dan penginputan data dapat dilakukan sebelumnya oleh PPAT sehingga waktu pendaftaran dapat lebih cepat. 9. Layanan Anggota Masyarakat (LAYANG MAS) Layangmas atau Layanan Anggota Masyarakat, merupakan aplikasi layanan mandiri bagi masyarakat berbasis GeoSpatial dengan menggunakan teknologi komputer touchscreen,
5
sebagai wujud pemanfaatan lebih lanjut dari aplikasi pelayanan pertanahan berbasis komputer (Komputerisasi Kantor Pertanahan/KKP). Layangmas terwujud berkat kerjasama antara Kantor Pertanahan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah, bertujuan untuk memonitor potensi di Kabupaten Karanganyar, seperti pertanian, perumahan, perindustrian, dan pariwisata. Layangmas dipasang di sejumlah tempat penting, seperti Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, bandara Adisumarmo, kantor Sekretaris Daerah Karanganyar dan rumah dinas Bupati Karanganyar. Layangmas menyajikan berbagai informasi mengenai industri, pertanian, dan pariwisata (intanpari). Selain itu, informasi yang terkait rencana tata ruang dan wilayah, seperti data dasar bidang tanah, penggunaan tanah, zona tanah, juga kawasan rentan bencana alam. Citra yang bersumber dari Google Earth digunakan sebagai background pada aplikasi Layangmas ini. 10. Layanan Non Tunai Sebagai salah satu upaya peningkatan transparansi dan pencegahan korupsi dalam pelayanan publik, Badan Pertanahan Nasional RI mengembangkan Layanan Non-tunai. Layanan Non-tunai merupakan cara pembayaran biaya layanan pertanahan, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional, tidak dalam bentuk uang tunai yang diserahkan kepada petugas loket pembayaran, tetapi pembayaran dilakukan pada Bank Persepsi atau menggunakan kartu kredit/kartu debit. Inovasi layanan ini dicetuskan mengingat besarnya jumlah uang pembayaran sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima Kantor Pertanahan setiap harinya, sehingga menimbulkan potensi terjadinya korupsi, kejahatan perampokan/pencurian mengingat bendahara harus menyetorkan PNBP ke Bank Persepsi maupun beredarnya uang palsu jika pembayaran dilakukan secara tunai. Pembayaran non-tunai dapat mencegah terjadinya hal-hal tersebut disamping manfaat lainnya seperti transaksi aman, mudah dan cepat, transaksi terkontrol, mengurangi waktu penghitungan dan salah penghitungan saat transaksi. Pembayaran non-tunai dilaksanakan bekerjasama dengan perbankan, dalam berbagai bentuk antara lain : 1. Bank Persepsi, tersedianya kantor cabang/kas Bank di Kantor Pertanahan. 2. Electronik Data Capture (EDC), tersedianya perangkat EDC di Loket Pembayaran. 3. Mobile Bank, tersedianya mobile bank sebagai bank persepsi di Kantor Pertanahan. Beberapa Kantor Pertanahan yang telah menerapkan pembayaran non-tunai antara lain Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kabupaten Sukoharjo, Kota Batam dan beberapa Kantor Pertanahan lainnya. 11. Layanan Pengukuran menggunakan CORS Kegiatan pendaftaran tanah di Indonesia salah satunya bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah yang dinyatakan dalam bentuk sertifikat. Dalam kegiatan pendaftaran tanah dilakukan pengukuran batasbatas bidang tanah dengan mengacu pada titik-titik dasar teknik yang dinyatakan dalam bentuk pilar orde 2, 3, dan 4 yang diselenggarakan oleh BPN-RI (Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia). Jumlah titik dasar yang seharusnya dibangun di Indonesia mencapai jutaan sedangkan pada kenyataannya jumlah dan sebaran titik dasar yang ada
6
belum merata dan menjangkau seluruh wilayah. Keterbatasan jumlah titik dasar ini salah satunya dipengaruhi oleh faktor biaya pengadaan titik dasar yang tidak murah dan selanjutnya mempengaruhi waktu yang diperlukan BPN untuk melakukan sertifikasi seluruh bidang tanah di Indonesia. Untuk mengatasi keterbatasan jumlah titik dasar dan mendukung percepatan sertifikasi bidang tanah, diusulkan sistem GPS CORS (Global Positioning System Continuously Operating Reference Stations) yang berwujud sebagai titik kerangka referensi yang dipasangi receiver GPS dan beroperasi secara kontinyu selama dua puluh empat jam. Dalam penelitian ini dilakukan kajian dan analisis mengenai pemanfaatan sistem GPS CORS dalam rangka pengukuran bidang tanah secara ekonomis dan efisien. Dalam pemanfaatan sistem GPS CORS ini, BPN harus mempersiapkan hal-hal terkait seperti pengembangan sumber daya manusia dan struktur organisasi di dalam BPN agar sistem GPS CORS dapat dimanfaatkan dalam pengukuran bidang tanah. 12. Layanan Monitoring Online Monitoring online adalah pemantauan proses pelaksanaan layanan pertanahan serta pelaksanaan program kerja/kegiatan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, sebagai pengembangan dan terobosan dari sistem monitoring manual yang telah dimiliki BPN RI. Melalui sistem ini, monitoring perkembangan proses layanan pertanahan, kinerja kantor, kemajuan pelaksanaan program/kegiatan serta pelaporannya dapat dilaksanakan dengan lebih cepat dan efektif. Dengan data yang disajikannya, sistem ini dapat pula memberikan feedback untuk peningkatan kinerja maupun pendukung pengambilan suatu keputusan/kebijakan, disamping terwujudnya pelaporan secara cepat dan paperless. Monitoring online ini mencakup beberapa kegiatan, antara lain: a. Monitoring Layanan Pertanahan Monitoring layanan pertanahan dilaksanakan dengan memanfaatkan fitur yang tersedia pada aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP). Melalui sistem ini pimpinan di Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah BPN Propinsi maupun Kantor Pusat BPN RI dapat memonitor pelaksanaan pelayanan pertanahan, baik pelayanan rutin, pelaksanaan APBN maupun LARASITA serta kinerja pelayanan, dapat mengetahui informasi dokumen pertanahan (Buku Tanah, Surat Ukur, Persil, Gambar Ukur) serta kualitas data pertanahan, baik data tekstual tentang subyek, obyek dan asal-usul perolehan hak maupun data spasial tentang letak, luas dan bentuk obyek hak serta peta pendaftaran. Dengan tersedianya sistem ini, pimpinan dapat melakukan monitoring kapan saja dan dari mana saja, any time any where, tiada batasan waktu maupun jarak, sehingga bisa lebih cepat, efektif dan efisien. b. Monitoring Program/Kegiatan APBN Monitoring pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilaksanakan menggunakan aplikasi "SKMPP" (Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan). SKMPP dibangun untuk mendorong peningkatan mutu kinerja pelaksanaan program-program pertanahan secara konsisten. SKMPP menjadi tools utama dalam sistem pengendalian mutu kinerja program-program pertanahan baik dalam perspektif internal dan eksternal yang menjadi bagian integral dari sistem manajemen di lingkungan BPN RI. SKMPP disusun secara komprehensif dengan memperhatikan input, proses, output maupun outcome serta dalam 4(empat) perspektif yaitu perspektif pemangku
7
kepentingan, keuangan, internal kegiatan maupun kapasitas sumber daya manusia dan organisasi, menyajikan data capaian yang aktual terkait capaian hasil terhadap target yang telah ditetapkan. Prinsip penyusunan SKMPP disesuaikan dengan langkah proses pengendalian manajemen organisasi sektor publik. SKMPP diperlukan untuk memonitor dan mengevaluasi secara periodik mutu kinerja program pertanahan secara keseluruhan pada 33 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia secara lebih efektif, efisien dan komprehensif. Dengan demikian dapat diperoleh otomatisasi pelaporan yang sekaligus memberikan feedback dari waktu ke waktu untuk meningkatkan mutu pelaksanaan program-program pertanahan. Data yang direkam oleh SKMPP menghasilkan informasi yang dapat dimanfaatkan sebagai Sistem Informasi Eksekutif (Executive Information System) bagi pengambilan keputusan (decision making). Informasi tersebut berguna pula sebagai bahan bagi pertanggungjawaban publik serta bahan perencanaan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program pertanahan dan kinerja. c. Monitoring Pelaksanaan LARASITA Monitoring pelaksanaan LARASITA merupakan suatu aplikasi pelaporan online pelaksanaan kegiatan oleh Tim LARASITA di setiap Kantor Pertanahan. Melalui aplikasi ini, setiap Tim LARASITA yang baru saja selesai melaksanakan kegiatan kunjungan ke lokasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dapat melaporkan semua aktifitas yang dilaksanakannya beserta dokumen pendukungnya untuk divalidasi oleh tim Kanwil BPN Propinsi. Dengan sistem berbasis web ini maka pelaporan kegiatan LARASITA dapat dilaksanakan dengan lebih mudah dan cepat, pimpinan di Kanwil BPN Propinsi maupun BPN RI Pusat dapat dengan mudah mengetahui kinerja pelaksanaan LARASITA setiap Kantor Pertanahan, kapan saja dan dimana saja berada. Dengan demikian pimpinan memiliki data yang akurat dalam pengambilan keputusan/kebijakan terkait pelaksanaan LARASITA. Sistem ini merupakan terobosan untuk percepatan pelaporan LARASITA, mengingat pelaporan secara manual membutuhkan waktu dan mekanisme yang lama untuk dapat dibuat rekapitulasi di tingkat propinsi maupun pusat. d. Monitoring Kasus Pertanahan Monitoring Kasus Pertanahan Online adalah Pemantauan kegiatan Sengketa, Konflik dan Perkara yang dilakukan dengan mengggunakan media komunikasi yang terhubung dalam suatu sitem dalam keadaan yang real time secara online. Sistem Pengelolaan dan Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara merupakan sistem yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengolah, mengkaji, menganalisa seluruh data Sengketa, Konflik, dan Perkara di Kantor Pertanahan. Dengan menggunakan sistem ini akan dengan cepat dan akurat diperoleh informasi mengenai jumlah, jenis, status, lokasi dari masing-masing Sengketa, Konflik dan Perkara. Sistem ini mengintegrasikan data spasial bidang tanah (Geo KKP), Data textual (buku tanah dan warkah) dan data Sengketa, Konflik, dan Perkara. Sehingga akan meningkatkan pelayanan publik di bidang Sengketa, Konflik dan Perkara dan memberikan peringatan dini terhadap bidang atau kawasan yang sedang terjadi sengketa dan konflik juga menginformasikan semua bidang tanah yang sedang berperkara di Pengadilan.
8
13. Layanan Geoservice Peta Tematik Pertanahan Layanan ini merupakan layanan web yang khusus mendukung akses ke data peta tematik pertanahan, mencari strategi dalam jaringan data yang tersedia dan memfasilitasi prensentasi data peta (WMS/Web Map Service, WFS/Web Feature Service dan WCS/Web Coverage Service), menawarkan analisis fungsi pendekatan untuk data peta tematik pertanahan. Geoservice Peta Tematik Pertanahan ini sedang dibangun dan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi segenap jajaran Badan Pertanahan Nasional RI. Dengan Geoservice Peta Tematik Pertanahan dapat mengatasi permasalahan manajerial data, akses data, kompleksitas data dan aplikasi, mampu memenuhi kebutuhan pengguna data spasial pertanahan baik internal maupun eksternal, dan mendukung pelayanan peta di BPN. Preview Prototipe Geoservice Peta Tematik Pertanahan di Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada alamat/link berikut ini : http://125.163.165.213:81/geotematik/ Beberapa Peta yang sudah dimasukkan dalam Geoservice Peta Tematik Pertanahan diantaranya Peta Zona Nilai Tanah, Peta Penggunaan Tanah, Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Peta Prosentase Hak Tanggungan dan Peta Administrasi Desa. Selanjutnya jenis tema lain-lainnya akan segera disusun. Selain itu, citra Satelit juga akan dimasukkan sebagai layanan Web Map Service Citra.
Sumber: Website www.bpn.go.id 3
Dasar Hukum Layanan Pertanahan Jenis Pelayanan yang tercantum dalam layanan pertanahan berdasarkan pada: 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (SP & PP) yang bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan publik; 9
3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang LARASITA (Layanan Rakyat Sertifikat Tanah); 4. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1/SE100/11/2014 Tentang Layanan SMS 2409 dan Program Unggulan Pertanahan; 5. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13/SE/VIII/2015 Tentang “Layanan 70-70” Pelayanan Pertanahan 70 th Indonesia Merdeka Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional. Biaya Pelayanan Pertanahan berdasarkan pada: 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.02/2010 Tentang Indeks Dalam Rangka Penghitungan Penetapan Tarif Pelayanan PNBP Pada Badan Pertanahan Nasional 3. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 51/PMK.02/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.02/2010 Tgl. 20 April 2012 Tentang Indeks Dalam Rangka Penghitungan Penetapan Tarif Pelayanan PNBP Pada Badan Pertanahan Nasional 4. Surat Edaran No. 1367/15.1-100/IV/2012 tentang Penyampaian Peraturan Menteri Keuangan RI No. 51/PMK.02/2012 Tgl. 13 April 2012
Tujuan, Hasil dan Manfaat Inovasi Layanan Pertanahan di BPN Tujuan dibangunnya Layanan Pertanahan di BPN berbasis Tekknologi Informasi adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.
Menciptakan tertib administrasi pertanahan, Meningkatkan dan mempercepat pelayanan dibidang pertanahan, Meningkatkan kualitas informasi pertanahan BPN; Mempermudah pemeliharaan data pertanahan, menghemat space / storage untuk penyimpanan data-data pertanahan dalam bentuk digital (paperless); 5. Meningkatkan kemampuan SDM pegawai BPN dibidang teknologi informatika / komputer; 6. Melakukan standarisasi data dan sistem informasi dalam rangka mempermudah pertukaran informasi pertanahan; 7. Menciptakan suatu sistem informasi pertanahan yang handal. Hasil yang diperoleh oleh BPN dengan adanya inovasi layanan pertanahan ditandai dengan meningkatnya jumlah berkas pertanahan masyarakat yang diterima BPN. Hasil lainnya adalah dengan adanya pengakuan dan penghargaan dari pemerintah kepada BPN dalam mengembangkan inovasi layanan pertanahan, seperti: penghargaan ‘Top 25 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015” Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian PAN dan RB untuk Layanan Tujuh Menit (LANTUM) Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, Pelopor Inovasi Citra Pelayanan Prima dan Citra Layanan Prima dari Presiden RI, Pioneering Mobile Land Information Services dan INTAN SMS-based land services dari World Bank, Aplikasi Pemerintah Terbaik se-Indonesia tahun 2009 dari INAICTA (Indonesia Information and Communication Technology Award) dan penghargaan lainnya. 10
Beberapa manfaat dari program Inovasi Layanan Pertanahan BPN yang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pemerintah, adalah sebagai berikut: 1. Percepatan layanan pertanahan; 2. Mempermudah pelayanan dan mempersingkat alur birokrasi pelayanan; 3. Mewujudkan harapan masyarakat pengguna layanan dibidang pertanahan; 4. Mewujudkan komitmen BPN memberikan pelayanan yang cepat dan cermat; 5. Masyarakat terdorong untuk melakukan pengurusan administrasi pertanahan secara langsung tanpa perantara sehingga dengan upaya ini diharapkan mampu memangkas peran para calo yang menyebabkan “biaya tinggi” dalam pengurusan layanan pertanahan. 6. Masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dan lebih baik; 7. Mendorong peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ; 8. Mendukung terwujudnya reformasi birokrasi di BPN RI; 9. Modernisasi sistem dan budaya layanan pertanahan di Indonesia; 10. Penerapan LOKET dapat memperpendek antrian di kantor pertanahan dan mengurangi kontak langsung petugas pelayanan dengan pengguna layanan 11. Dengan terintegrasinya seluruh kantor pertanahan ke dalam KKP Web, maka diharapkan keinginan masyarakat akan pelayanan BPN yang cepat, murah, sederhana, pasti dan anti KKN dapat terpenuhi.
Faktor kunci Keberhasilan Faktor kunci keberhasilan pelaksanaan Inovasi di BPN, yaitu: 1. Perubahan pola pikir dan etos kerja dalam melayani masyakat melalui berbagai pelatihan pegawai, rotasi pegawai secara berkala, pemberian penghargaan kepada pegawai yang berprestasi, dan pemberian sanksi kepada pegawai yang melakukan kesalahan 2. Keberhasilan pelaksanaan inovasi di BPN didukung oleh kebijakan dan standarisasi persyaratan, prosedur, waktu dan biaya layanan pertanahan; 3. Penggunaan sistem komputerisasi layanan pertanahan; 4. Komitmen pimpinan & manajemen untuk menerapkan berbagai inovasi telah dilaksanakan baik oleh BPN Pusat, Kantor Wilayah BPN Propinsi maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang tersebar di seluruh pelosok negeri; 5. Pelibatan seluruh stakeholder BPN dalam menyukeskan penerapan inovasi layanan Pertanahan berbasis TIK dengan moto pelayanan menjadi cepat, murah, sederhana, pasti dan anti KKN. Lesson Learned Terobosan pemberian layanan Pertanahan BPN yang inovatif memberikan dampak yang positif untuk peningkatan pelayanan pemberian sertifikat tanah kepada masyarakat secara yang cepat, murah, sederhana, pasti dan anti KKN. Inovasi Layanan Pertanahan ini merupakan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (ICT), sehingga masyarakat Indonesia mendapat kemudahan dan kecepatan dalam memproses pengecekan dan pembuatan sertifikat tanah di BPN. 11
Pembelajaran yang dapat dipetik dari layanan inovasi Layanan Pertanahan BPN ini antara lain : 1. 2. 3.
Adanya semangat, kemauan, perubahan pola pikir dan etos kerja dari pimpinan dan staf untuk berinovasi dalam rangka perbaikan layanan Pertanahan; Meningkatkan nilai pelayanan publik dan perubahan terhadap budaya kerja terutama kristalisasi budaya kerja lembaga yang cepat, murah, sederhana, pasti dan anti KKN; Terobosan inovasi layanan Pertananah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) hanya sebagai alat (tools) untuk melakukan perubahan pelayanan menjadi lebih cepat, murah, sederhana, pasti dan anti KKN.
Model Layanan Pertanahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (ICT) ini menjadi model layanan pertanahan yang efektif dan efisien, serta dapat direplikasi untuk diterapkan di seluruh Kantor Pertanahan di Indonesia. Kontak Inovator: Badan Pertanahan Nasional, Jalan Sisingamangaraja No. 2, Jakarta Selatan 12110, Kotak Pos Nomor 1403/Jks. Jakarta 12014, Telepon 021-7393939, Email :
[email protected]
Referensi: [1]. Ombudsman Sebut Tiga Lembaga dengan Pelayanan Terburuk, http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160308150625-20-116107/ombudsman-sebut-tigalembaga-dengan-pelayanan-terburuk/, tanggal akses 20 Juli 2016; [2]. Statistik Laporan/Pengaduan Masyarakat 2015-Ombudsman RI, http://www.ombudsman.go.id/index.php/laporan/laporanstatistik.html?download=252:laporan-statistik-tahun-2015, tanggal akses 20 Juli 2016; [3]. Inovasi Layanan Pertanahan, http://www.bpn.go.id/publikasi/inovasi, tanggal akses 20 Juli 2016.
12
