INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2015

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2015

I.

PENDAHULUAN

Penyampaian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kabupaten Karawang Tahun 2015 dimaksudkan untuk memberikan laporan yang normatif dan objektif tentang kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya pelaksanaan Pembangunan Tahun 2015 kepada masyarakat. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, pasal 27 ayat (5). Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kabupaten Karawang Tahun 2015 secara umum berisi ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Karawang Tahun 2015. A. 1.

DASAR HUKUM

B.

GAMBARAN UMUM DAERAH

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tatacara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang 2011-2015; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. dengan memperhatikan: 1. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang Nomor: 910/5594/DPPKAD dan 910/1277/DPRD, tanggal 24 Oktober 2014, tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 2. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang Nomor 910/5595/DPPKAD dan 910/1278/DPRD, tanggal 28 Nopember 2014 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun Anggaran 2015 3. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang Nomor 910/697/DPRD dan 910/3422/DPPKAD, tanggal 16 Juli 2015 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2015.

1. KONDISI GEOGRAFIS Kabupaten Karawang berada di bagian utara Provinsi Jawa Barat yang secara geografis terletak antara 107002’ - 107040’ BT dan 5056’ - 6034’ LS, termasuk daerah daratan yang relatif rendah, mempunyai variasi ketinggian wilayah antara 0-1.279 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan wilayah 0-20, 2-150, 15-400, dan diatas 400 dengan temperatur udara rata-rata 270C, tekanan rata-rata 0,01 milibar, penyinaran matahari 66% serta kelembaban nisbi 80%. Curah hujan tahunan berkisar 1.100-3.200 mm/tahun. Topografi di Kabupaten Karawang sebagian besar berbentuk dataran yang relatif rendah (25 m dpl) terletak pada bagian utara mencakup Kecamatan Pakisjaya, Batujaya, Tirtajaya, Pedes, Rengasdengklok, Kutawaluya, Tempuran, Cilamaya, Rawamerta, Telagasari, Lemahabang, Jatisari, Klari, Karawang, Tirtamulya, sebagian Telukjambe, Jayakerta, Majalaya, sebagian Cikampek dan sebagian Ciampel. Hanya sebagian kecil wilayah yang bergelombang dan berbukit-bukit di bagian selatan dengan ketinggian antara 26 – 1.200 dpl. Daerah perbukitan tersebut antara lain : Gunung Pamoyanan, Dindingsari, Golosur, Jayanti, Godongan, Rungking, Gadung, Kuta, Tonjong, Seureuh, Sinalonggong, Lanjung dan Gunung Sanggabuana. Terdapat pula Pasir Gabus, Cielus, Tonjong dengan ketinggian bervariasi antara 300-1.200 m dpl dan tersebar di Kecamatan Tegalwaru, sebagian kecil Kecamatan Pangkalan dan Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang terutama di Pantai Utara tertutup pasir pantai yang merupakan batuan sedimen yang dibentuk oleh bahan– bahan lepas terutama endapan laut dan aluvium vulkanik. Di bagian tengah ditempati oleh perbukitan terutama dibentuk oleh batuan

ILPPD Kabupaten Karawang Tahun 2015

Hal. 1

sedimen, sedangkan dibagian selatan terletak Gunung Sanggabuana dengan ketinggian ± 1.291 m dpl, yang mengandung endapan vulkanik. Kabupaten Karawang dilalui oleh beberapa sungai yang bermuara di Laut Jawa. Sungai Citarum merupakan pemisah antara Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Bekasi, sungai Cilamaya merupakan batas wilayah dengan Kabupaten Subang, sedangkan Sungai Cibeet yang menyatu dengan Sungai Citarum di Kecamatan Telukjambe Barat merupakan batas pemisah antara Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Bekasi dan Bogor di wilayah selatan. Selain sungai, terdapat tiga buah saluran irigasi yang besar, yaitu : Saluran Induk Tarum Utara, Saluran Induk Tarum Tengah, dan Saluran Induk Tarum Barat yang dimanfaatkan untuk pengairan sawah, tambak dan pembangkit tenaga listrik. Luas wilayah Kabupaten Karawang 1.753,27 Km2 atau 175.327 Ha, luas tersebut merupakan 4,72 % dari luas Provinsi Jawa Barat (37.116,54 Km2) dan memiliki laut seluas 4 Mil x 84,23 Km, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Laut Jawa b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Subang c. Sebelah Tenggara : Berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta d. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Cianjur e. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Bekasi 2. KONDISI DEMOGRAFIS a. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Komposisi penduduk laki-laki di Kabupaten Karawang pada tahun 2015 sebanyak 1.166.478 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.107.101 jiwa. Dengan demikian berdasarkan rasio jenis kelamin sebesar 105,36%, artinya setiap 100 orang perempuan berbanding dengan 105 orang laki-laki. Tabel 1.1 : Jumlah Penduduk Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015 Tahun No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1. Jumlah Penduduk 2.172.289 2.199.394 2.225.383 2.250.120 2.273.579 2. Komposisi menurut jenis kelamin : a. Pria 1.116.670 1.130.132 1.142.884 1.154.982 1.166.478 b. Wanita 1.055.619 1.069.262 1.082.499 1.095.138 1.107.101 3. Pertumbuhan (LPP %) 2,09 1,25 1,18 1,11 1,04 4. Tingkat Kepadatan Penduduk (per/km2) 1.239 1.254 1.269 1.283 1.297 Sumber : BPS Kabupaten Karawang

b. Komposisi Penduduk Berdasarkan Struktur Usia Komposisi penduduk Kabupaten Karawang berdasarkan usia pada tahun 2015 terdiri atas penduduk berusia 5 – 9 tahun berjumlah 198.205 jiwa atau sekitar 8,72% dan 10 – 14 tahun berjumlah 201.390 jiwa atau sekitar 8,86%. Penduduk Kabupaten Karawang usia produktif atau usia 15 – 64 tahun berjumlah 1.555.595 jiwa atau sekitar 68,42%. Tabel 1.2 : Komposisi Penduduk Kabupaten Karawang Menurut Struktur Usia Tahun 2011 – 2015 Tahun No. Struktur Usia 2011 2012 2013 2014 2015 1. 5–9 189.467 191.804 194.046 195.207 198.205 2. 10 – 14 192.132 194.599 196.973 197.769 201.390 3. 15 – 64 1.487.215 1.505.545 1.523.097 1.541.809 1.555.595 4. Angka Beban Ketergantungan 46,06% 46,09% 46,11% 45,94% 46,15% (Dependency Ratio %) Sumber : BPS Kabupaten Karawang

c. Komposisi Penduduk Berdasarkan Lapangan Usaha Jumlah penduduk bekerja berdasarkan lapangan usaha di Kabupaten Karawang pada tahun 2015 sebanyak 930.590 orang. Dari jumlah tersebut, sebesar 168.901 orang atau sekitar 18,15% bekerja pada lapangan usaha pertanian dan perikanan. Pada lapangan usaha perdagangan memberikan kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja sebesar 287.985 orang atau sekitar 30,95%. Sedangkan pada lapangan usaha industri menyerap tenaga kerja sebesar 205.759 orang atau sekitar 22,11%. Tabel 1.3 : Komposisi Penduduk Kabupaten Karawang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 – 2015 Tahun No. Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014 2015* 1. Pertanian dan Perikanan 174.520 168.224 141.219 160.819 168.901 2. Perdagangan 291.092 277.808 264.727 266.962 287.985 3. Industri 186.203 242.865 214.259 227.295 205.759 4. Seluruh Lapangan Usaha 880.087 917.556 875.213 912.864 930.590 Sumber : BPS Kabupaten Karawang Keterangan : *) = angka sementara

Tabel 1.4 : Komposisi dan Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Berumur 15 Tahun Keatas di Kabupaten Karawang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2015 2012 Lapangan Usaha 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas & Air Konstruksi Perdagangan, Hotel, Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Jasa – Jasa Lainnya Total

Jml Naker 168.224 2.875

2013

18,33% 0,31%

Jml Naker 141.219 156

242.865 3.868 31.738 277.808

26,47% 0,42% 3,46% 30,28%

47.838 20.087 122.253 917.556

2014

16,14% 0,02%

Jml Naker 160.819 163

214.259 1.047 31.095 264.727

24,48% 0,12% 3,55% 30,25%

5,21%

52.335

2,19% 13,32% 100%

12.780 157.595 875.213

%

2015

17,62% 0,02%

Jml Naker 168.901 159

18,15% 0,02%

227.295 1.092 32.033 266.962

24,90% 0,12% 3,51% 29,24%

205.759 2.092 33.403 287.985

22,11% 0,22% 3,59% 30,95%

5,98%

53.095

5,82%

54.586

5,87%

1,46% 18,01% 100%

13.030 158.375 912.864

1,43% 17,35% 100%

13.330 164.375 930.590

1,43% 17,66% 100,00%

%

%

%

Sumber : BPS Kabupaten Karawang Keterangan : *) = angka sangat sementara

d. Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Karawang secara umum masih relatif rendah atau masih dalam taraf pendidikan Sekolah Dasar. Berdasarkan Data Susenas BPS Kabupaten Karawang, pada tahun 2015 jumlah penduduk usia 10 tahun

ILPPD Kabupaten Karawang Tahun 2015

Hal. 2

ke atas yang berpendidikan kurang atau setara SD berjumlah 1.094.940 orang, SMP sebanyak 345.634 orang, SMA sebanyak 383.233 orang dan Diploma sebanyak 66.619 orang. Tabel 1.5 : Komposisi Penduduk Kabupaten Karawang Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2011-2015 Tahun No. Tingkat Pendidikan 2011 2012 2013 2014 2015 1. ≤SD 1.075.044 1.101.014 1.112.657 1.128.351 1.094.940 2. SLTP 311.440 318.964 322.337 326.879 345.634 3. SLTA 315.295 322.911 326.326 330.925 383.233 4. Diploma 52.781 54.056 54.628 55.395 66.619 Sumber : BPS Kabupaten Karawang Keterangan : *) = angka sementara

3. KONDISI EKONOMI a. Potensi Unggulan Daerah 1) Potensi Pertanian Kabupaten Karawang disamping sebagai lumbung padi Jawa Barat juga merupakan salah satu daerah yang dapat memberikan kontribusi kebutuhan beras Nasional setiap tahunnya mencapai 799.128 ton/tahun. Tabel 1.7 : Jenis Komoditas dan Luas Tanam Tanaman Padi Sawah, Palawija, dan Hortikultura Kab. Karawang Tahun 2011-2015 (Ha) Tahun No 1 2 3 4 5 6

Uraian Padi Sawah Kedelai Kacang Hijau Jagung Pipilan Kering Ketela Pohon Ubi Jalar

2011

2012

2013

2014

2015

197.013 886 1.432 1.553 231 21

195.924 152 819 1.260 499 32

197.599 640 621 486 372 29

198.644 486 789 167 297 24

195.726 1.627 489 866 230 82

Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang

Tabel 1.8 : Jenis Komoditas dan Produktivitas Tanaman Padi Sawah, Palawija, dan Hortikultura Kab. Karawang Tahun 2011-2015 (Kw/Ha) Tahun No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Padi Sawah 74.08 74.37 75.61 76.05 75.00 2 Kedelai 16.32 13.30 16.60 14.36 15.89 3 Kacang Hijau 11.28 10.80 11.05 11.42 10.58 4 Jagung Pipilan Kering 56.61 58.98 59.00 58.00 62.00 5 Ketela Pohon 195 195 195 195 190 6 Ubi Jalar 160 160 150 156 160 Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang

2) Potensi Industri Industri di Kabupaten Karawang dikembangkan di lahan seluas 13.718 Ha atau 7,85% dari luas Kabupaten Karawang, terdiri atas : a) Kawasan Industri seluas 6.757,5 Ha (terdiri atas Kecamatan : Telukjambe Barat, Telukjambe Timur Ciampel,Klari dan Cikampek). b) Kawasan Industri Terpadu seluas 743 Ha di Kecamatan Telukjambe Barat. c) Kawasan Industri seluas 1.000 Ha di Kecamatan Cikampek. d) Zona Industri seluas 5.217,6 Ha (Kecamatan : Klari, Purwasari, Cikampek, Kota Baru, Ciampel, Pangkalan, Teluk Jambe Barat, Karawang Barat, Karawang Timur, Rengasdengklok ). Sampai saat ini pengembangan kegiatan industri di Kabupaten Karawang dialokasikan di bagian selatan, tepatnya di Kecamatan Klari, Cikampek, Telukjambe Barat, Telukjambe Timur, Purwasari, Karawang, Jatisari, Pangkalan dan Cikampek. Walaupun begitu tidak semuanya berkembang, terutama yang diperuntukan untuk Kawasan Industri terpadu di Kecamatan Telukjambe Barat seluas kurang lebih 743 Ha, sedangkan 2.400 Ha fungsinya sudah dikembalikan pada semula sebagai lahan Perhutani. Kegiatan industri yang relatif berkembang diantaranya Kota Industri di bagian timur (Kota Bukit Indah City) Kecamatan Cikampek, Kawasan Industri (Kecamatan Telukjambe Timur dan Pangkalan), Zona Industri (Kecamatan Telukjambe Timur, Klari, Cikampek dan Karawang). Tabel 1.9 : Data Perkembangan Industri di Kab. Karawang Tahun 2011-2015 (Unit) Tahun No. Jenis Industri 2011 2012 2013 2014 2015 A. Industri Besar 1. PMA 371 486 495 540 511 2. PMDN 213 213 226 237 226 3. Non Fasilitas 179 207 217 224 217 Sub Total 763 906 938 1.001 954 B. Industri Kecil 9.014 9.025 9.025 9.290 9.290 Total 9.764 9.920 9.963 10.026 10.244 Sumber : Dinas Perindagtamben dan BPMPT Kabupaten Karawang

Perkembangan investasi di Kabupaten Karawang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, berikut adalah tabel jumlah investasi di Kabupaten Karawang dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Tabel 1.10 : Data Perkembangan Investasi di Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015 No. Tahun Jumlah Investasi (Rp) 1. 2011 2. 2012 3. 2013 4. 2014 5. 2015

perkembangan

98,784 Trilyun 14,253 Trilyun 40.924 Trilyun 25,722 Trilyun 25.453 Trilyun

Sumber : Dinas Perindagtamben dan BPMPT Kabupaten Karawang

No. 1. 2. 3. 4.

Tabel 1.11 : Nama Kawasan Industri yang Ada di Kabupaten Karawang Kawasan Industri PT. Mitra Karawang Jaya PT. Hutan Pertiwi Lestari PT. Pupuk Kujang PT. Maligi Permata Industrial Estate

ILPPD Kabupaten Karawang Tahun 2015

Hal. 3

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

PT. Surya Cipta Swadaya PT. Karawang Jabar Industrial Estate PT. Hab & Son PT. Karawang Tata Bina PT. Sumber Airmas Pratama PT. Rasindo Perkasa PT. Pradi Dana Anugrah PT. Daya Kencanasia PT. Indotaisei Indah Development PT. Mandala Pratama Permai PT. Canggih Bersaudara Muliajaya PT. Bintang Puspita Dwikarya PT. Persada Nusa Makmurindo PT. Sejati Buana Jaya Darma PT. Innovindo Graha Lestari PT. Juishin Indonesia PT. Minriko Touvel PT. Mas Putih Belitung PT. Sejati Buana Jayadhama PT. Persadanusa Makmurindo PT. Karawang Sukses Makmur

Sumber : BPMPT dan Bappeda Kabupaten Karawang

3) Potensi Pertambangan Secara umum potensi bahan galian unggulan di Kabupaten Karawang yang layak untuk dikembangkan lebih lanjut adalah Batu Gamping, Batu Andesit dan Sirtu. Hal ini didasarkan atas nilai ekonomis dan besaran potensi bahan galian tersebut. a) Batu Gamping : Terdapat di Kecamatan Pangkalan dengan sumber daya 408 juta m3. b) Batu Andesit : Terdapat di Gn. Sinalanggeng, Gn. Cengkik, Gn. Cipaga dan Tegalwaru, Kec. Pangkalan, dengan sumberdaya mencapai 728 juta m3. c) Pasir dan Sirtu : Terdapat di Sungai Citarum, Telukjambe, Rengasdengklok, Cikampek, Klari dan Pangkalan dengan sumber daya mencapai 205 juta m3. Tabel 1.12 : Potensi Bahan Galian Industri No

Jenis Bahan Galian Industri

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Besi Titan Batu andesit Pasir dan Sirtu Tanah Urug Tanah Liat Pasir Kuarsa Batu Gamping

8.

Pasir Laut

Volume dan Spesifikasi 340.000.000 M3 205.000.000 M3 115.000.000 Ton (sumber daya) 45.000.000 Ton (cadangan hipotetik) ; CaO = 51,54%, MgO = 0,78% 200.000.000 M3

Lokasi Cibuaya Pangkalan Cikampek, Klari, Ciampel dan Pangkalan Cikampek Teluk Jambe, Pangkalan, Cikampek Jatisari Pangkalan Pakisjaya, Tempuran, Cilamaya.

Sumber : Disperindagtamben Kab. Karawang

4) Potensi Perikanan Sumber perikanan di Kabupaten Karawang pada tahun 2015 antara lain sebagai berikut 1. Perikanan tangkap laut dengan produksi 8.499,75 Ton. 2. Perikanan budidaya (tambak, KAT, Mina Padi dan KJA), dengan produksi 42.483,15 Ton. 3. Produk olahan hasil perikanan (Pindang, Ikan Asin, Terasi, Krupuk dan Mini Plan (rajuangan) dengan produksi 35.593,11 Ton. Kegiatan perikanan tangkap di laut dan perairan umum (sungai, rawa dan waduk) pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Ikan laut, dengan jumlah produksi 8.499,87 Ton. 2. Ikan sungai, dengan jumlah produksi 29,61 Ton. 3. Ikan rawa, dengan jumlah produksi 7,96 Ton. 4. Ikan waduk/galian C, dengan jumlah produksi 54,55 Ton. Kegiatan perikanan perairan budidaya (tambak, kolam dan sawah/mina padi) pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Ikan tambak, dengan jumlah produksi 39.113,65 Ton. 2. Ikan kolam (KAT), dengan jumlah produksi 2.806,09 Ton. 3. Ikan sawah (mina padi), dengan jumlah produksi 293,79 Ton. 4. Ikan jaring terapung (KJA), dengan jumlah produksi 269,62 Ton. Kegiatan pengolahan hasil perikanan (pindang, ikan asin, terasi dan krupuk) pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Pindang, dengan jumlah produksi 29.206,68 Ton. 2. Ikan asin, dengan jumlah produksi 4.072,17 Ton 3. Terasi, dengan jumlah produksi 293,92 Ton 4. Krupuk dengan jumlah produksi 1.213,34 Ton 5) Potensi Pariwisata Sektor pariwisata di Kabupaten Karawang sangat potensial. Namun potensi tersebut masih perlu perhatian khusus. Hal tersebut disebabkan sektor pariwisata belum memberi kontribusi yang signifikan terhadap sektor perekonomian daerah. Memperhatikan letak geografis Kabupaten Karawang dapat disimpulkan bahwa terdapat beragam objek wisata di Karawang. Keberagaman objek wisata tersebut terbagi menjadi enam karakter wisata, yaitu : (1) pegunungan; (2) bahari; (3) sejarah (heritage); (4) religi; (5) purbakala; dan (6) buatan. Daya tarik wisata berdasarkan karakter wisatanya dapat dijabarkan sebagai berikut : a) Wisata Alam (bahari dan pegunungan) meliputi keindahan, banyaknya jenis sumber daya alam yang menonjol untuk wisata, keunikan sumberdaya alam, keutuhan sumber daya alam, pilihan kegiatan, kebersihan udara, ruang gerak pengunjung, kepekaan sumberdaya alam; b) Wisata Budaya (purbakala, heritage, dan religi) meliputi karya yang unik, tua, tidak ada di tempat lain (artefak purbakala), mengandung peristiwa sejarah, memiliki warisan budaya yang sudah mengakar seperti tarian, dan ritual budaya lainnya, termasuk didalamnya berbagai kegiatan ritual atau situs keagamaan yang menarik orang untuk berziarah; c) Wisata Buatan/Minat Khusus meliputi daya tarik dari objek wisata yang dibuat manusia tetapi sudah berpadu dengan alam sekitarnya sehingga menjadi sesuatu yang indah, tidak ada duanya, dan menunjukkan kehebatan pembuatan objek tersebut, misalkan bendungan, jembatan, danau buatan, dan lain-lain. Selain itu terdapat juga daya tarik wisata minat khusus, misalkan wisata kuliner yang khas hanya terdapat di daerah tersebut, olah raga khusus yang dapat dilakukan di daerah tersebut dan sejenisnya. Jumlah ODTW (Objek Destinasi Tujuan Wisata) yang terdapat di Kabupaten Karwang tercatat kurang lebih 32 ODTW yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Karawang. Dari 30 Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Karawang setiap Kecamatan memiliki ILPPD Kabupaten Karawang Tahun 2015

Hal. 4

potensi dan produk yang diunggulkan mulai dari wisata alam, sejarah, budaya, buatan, kuliner dan lain-lain. Beberapa jenis dan sebaran ODTW yang ada di Kabupaten Karawang antara lain : a) Wisata Alam (pegunungan dan bahari) : Desa Wisata Mekarbuana, Kawasan Wisata Pantai Tanjung Pakis, Buana Wisata Cikeong, Kawasan Wisata Pantai Tanjung Baru, Kawasan Wisata Pantai Samudra Baru Desa Sungaibuntu, Wisata Pantai Pasir Putih Desa Pasirjaya Kec. Cilamaya Wetan, Curug Cigentis, Curug Bandung, Curug Lalay, Curug Santri, Curug Cikolengkap dan Curug Cipanundaan b) Wisata Budaya (sejarah/Heritage), purbakala, religi) : Situs Purbakala Candi Jiwa, Candi Lanang, Candi Wadon, Situs Purbakala Kuta Tandingan, Petilasan Joko Tingkir, Makam Tubagus Rangin dan Makam Para Mantan Bupati Karawang, Tugu Proklamasi Rengasdengklok Monumen Rawagede, Monumen Resimen V Cikampek, Monumen Suroto Kunto dan Rumah Djiouw Ki Siong, Makam Syech Quro dan Vihara Sian Jin Kupoh c) Wisata Buatan/Minat Khusus : Bendungan Walahar/Parisdo, Danau Gempol Rawa, Situ Kamojing dan Bendungan Cibayat, Batu Tumpang Adventure Camp (BATAC). Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 terdapat enam ODTW unggulan dan empat ODTW lainnya yang memiliki nilai cukup tinggi dan dapat melengkapi ODTW unggulan yang sudah ada, ODTW unggulan tersebut tampak pada tabel berikut : Tabel 1.13 : ODTW Unggulan di Kabupaten Karawang No.

ODTW

1. 2.

Pantai Samudera Baru Situs Candi Jiwa

3.

Makam Syeck Quro

4.

Monumen Rawagede

5. 6. 7. 8.

Curug Cigentis Danau Cipule Pantai Tanjung Pakis Candi Blandongan

9. 10.

Bendungan Parisdo (Walahar) Curug Bandung

Lokasi Desa Sungai Buntu, Kec. Pedes Desa Segaran, Kec. Batujaya dan Desa Telagajaya, Kec. Pakisjaya Berada di Kampung Pulobata, Desa Pulo Kec. Lemahabang Dusun Rawagede, Desa Balongsari, Kec. Rawamerta Desa Mekarbuana, Kec. Tegalwaru Desa Walahar, Kec. Ciampel Kecamatan Pakisjaya Desa Segaran, Kec. Batujaya dan Desa Telagajaya, Kec. Pakisjaya Desa Walahar, Kec. Klari Desa Mekarbuana, Kec. Tegalwaru

Karakter TW Wisata Bahari Wisata Purbakala Wisata Religi Wisata Sejarah Wisata Pegunungan Wisata Buatan Wisata Bahari Wisata Purbakala Wisata Buatan Wisata Pegunungan

Sumber : Rippda Kabupaten Karawang

b. PERTUMBUHAN EKONOMI/PDRB Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah Indikator ekonomi yang paling sering digunakan untuk menggambarkan perekonomian suatu daerah PDRB Kabupaten Karawang Tahun 2015 atas dasar harga berlaku adalah sebesar Rp. 167,05 trilyun, sedangkan atas dasar harga konstan sebesar Rp. 131,2 trilyun. Mengalami kenaikan bila dibandingkan tahun 2014 dimana PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 155,07 trilyun dan PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp. 125,42 trilyun. Tabel 1.14 : Peranan PDRB Kab. Karawang Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 (juta rupiah/persen) Tahun No. Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014 2015* 1. Primer (Pertanian dan 10.594.579,1 10.145.883,2 10.907.477,2 11.028.418,3 11.055.714,7 Pertambangan) (9,36%) (8,16%) (7,75%) (7,11%) (6,62%) 2. Sekunder (Industri, Listrik, Air 82.924.172,4 92.622.864,8 105.591.909,1 117.397.909,2 128.210.984,6 dan Bangunan) (73,27%) (74,53%) (74,99%) (75,71%) (76,75%) 3. Tersier (Perdagangan, Angkutan 19.662.061,7 21.507.791,2 24.316.666,9 26.641.810,4 27.786.007,4 dan Komunikasi dan Jasa) (17,37%) (17,31%) (17,27%) (17,17%) (16,63%) 113.180.813,2 124.276.539,3 140.816.053,3 155.068.137,9 167.052.706,7 PDRB (100%) (100,00%) (100,00%) (100,00%) (100,00%) Sumber : BPS Kabupaten Karawang ; Keterangan : *) = angka sementara

Struktur perekonomian suatu wilayah dapat menggambarkan sektor-sektor yang menjadi mesin pertumbuhan ekonomi daerah (engine growth). Di Kabupaten Karawang yang menjadi motor penggerak utama pertumbuhan adalah sektor industri pengolahan, hal tersebut terbukti dari peranan sektor industri yang mendominasi perekonomian di Kabupaten Karawang dari tahun ke tahun. Tabel 1.15 : Struktur Ekonomi Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015 Atas Dasar Harga Berlaku (persen) Tahun No. Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014 2015* 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4,44 4,22 4,38 4,16 4,05 2. Pertambangan dan Penggalian 4,92 3,95 3,36 2,96 2,56 3. Industri Pengolahan 69,18 70,20 70,75 70,99 71,82 4. Pengadaan Listrik dan Gas 0,90 0,99 0,97 1,09 1,07 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 Daur Ulang 6. Konstruksi 3,13 3,29 3,21 3,57 3,81 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan 10,34 10,16 10,28 10,02 9,59 Sepeda Motor 8. Transportasi dan Pergudangan 1,60 1,60 1,49 1,54 1,64 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,85 0,86 0,83 0,83 0,80 10. Informasi dan Komunikasi 0,78 0,76 0,73 0,78 0,74 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 0,99 0,97 1,02 1,04 1,00 12. Real Estate 0,23 0,22 0,21 0,20 0,20 13. Jasa Perusahaan 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan 1,07 1,11 1,04 1,06 1,01 Sosial Wajib 15. Jasa Pendidikan 0,54 0,62 0,69 0,74 0,72 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,26 0,25 0,23 0,24 0,23 17. Jasa lainnya 0,70 0,72 0,73 0,70 0,67 PDRB DENGAN MIGAS 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Sumber : BPS Kabupaten Karawang ; Keterangan : *) = angka sementara

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Karawang tahun 2015 dengan memperhitungkan kontribusi sektor migas diperkirakan mencapai angka 4,62 % dengan tingkat inflasi sebesar 2,97 %.

ILPPD Kabupaten Karawang Tahun 2015

Hal. 5

Tabel 1.16 : Angka Agregatif PDRB Kabupaten Karawang, PDRB Perkapita, LPE Sektor Migas, Tingkat Inflasi Tahun 2011-2015 Tahun No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015* 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 113.180.813,2 124.276.539,3 140.816.053,3 155.068.137,9 167.052.706,7 (Juta Rp) 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 106.174.675,8 111.424.083,5 119.484.231,0 125.415.445,9 131.207.042,8 (Juta Rp) 3. PDRB Perkapita Atas Dasar 52.102.097,48 56.504.900,57 63.277.221,63 68.915.496,89 73.475.655,2 Harga Berlaku (Rp) 4. PDRB Perkapita Atas Dasar 48.876.864,8 50.661.265,58 53.691.535,8 55.737.225,53 57.709.471,63 Harga Konstan (Rp) 5. LPE Migas (%) 6,56% 4,94% 7,23% 4,96% 4,62% 6. Inflasi (%) 6,60% 4,63% 5,67% 4,91% 2,97% Sumber : BPS Kabupaten Karawang ; Keterangan : *) = angka revisi; **) = angka estimasi

Bila dicermati secara lebih detail, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karawang pada tahun 2015 hanya sedikit melambat dibandingkan keadaan tahun 2014, dengan seluruh sektor bertumbuh positif. Hal yang menggembirakan adalah terus bertumbuhnya sektor industri pengolahan di kisaran 4,41% di tahun 2015 atau hanya sedikit melambat dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 4,55% sebagai akibat melemahnya perekonomian nasional maupun global. Sedangkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan justru meraih pertumbuhan 1,74% di tahun 2015 jauh meningkat dibandingkan tahun 2014 yang hanya mencapai 0,41%. Sektor yang mampu bertumbuh lebih dari dua digit di tahun 2015 adalah sektor Informasi dan Komunikasi yang mencapai 17,27%, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 13,50% dan sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,19%. Sementara itu, sektor Jasa Perusahaan dan sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang masing-masing bertumbuh 7,78% dan 7,74%, diikuti sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum bertumbuh 6,99%, dan sektor Konstruksi 6,33%. Sektor yang bertumbuh paling kecil adaalah Pertambangan dan Penggalian, yaitu sebesar 1.23%. Tabel 1.17 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karawang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 (Persen) Tahun No. Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014 2015* 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,66 -4,22 4,07 0,41 1,74 2. Pertambangan dan Penggalian -8,14 -19,46 3,17 2,03 1,23 3. Industri Pengolahan 8,51 6,79 7,59 4,55 4,41 4. Pengadaan Listrik dan Gas -2,66 5,09 3,90 6,04 4,75 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur 7,16 6,00 10,45 3,54 7,74 Ulang 6. Konstruksi 5,35 10,38 6,03 14,58 6,33 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan 4,24 2,85 8,45 4,33 4,06 Sepeda Motor 8. Transportasi dan Pergudangan 2,06 7,23 2,63 8,39 10,19 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 10,18 7,91 8,09 6,38 6,99 10. Informasi dan Komunikasi 10,56 3,56 9,38 18,06 17,27 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 6,87 3,88 10,79 9,17 6,14 12. Real Estate 11,07 5,94 8,44 3,90 5,94 13. Jasa Perusahaan 2,93 7,41 5,13 4,33 7,78 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan -1,59 3,92 -1,13 2,51 4,77 Sosial Wajib 15. Jasa Pendidikan 11,03 15,71 14,83 17,63 9,96 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,71 2,99 2,88 8,65 13,50 17. Jasa lainnya 9,17 10,15 7,49 6,07 7,98 LPE DENGAN MIGAS 6,56 4,94 7,23 4,96 4,62 LPE TANPA MIGAS 7,28 5,96 7,36 5,05 5,01 Sumber : BPS Kabupaten Karawang ; Keterangan : *) = angka sementara

PDRB perkapita Kabupaten Karawang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari jumlah penduduk sebanyak 2.273.579 jiwa pada tahun 2015, PDRB perkapita berlaku Kabupaten Karawang sebesar Rp. 73.475.655,00 hal tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan sebesar 6,62% dibandingkan dengan PDRB perkapita di tahun 2014 yang berada pada nilai Rp. 68.915.496,00 Tabel 1.18 : Perkembangan dan Nilai Pendapatan Perkapita Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015 Perubahan Pendapatan perkapita Perubahan Tahun Pendapatan perkapita ADHB ADHB(%) ADHK ADHK(%) 2011 52.102.097,48 12,12% 48.876.864,80 5,18% 2012 56.504.900,57 8,45% 50.661.265,58 3,65% 2013 63.277.221,63 11,99% 53.691.535,80 5,98% 2014 68.915.496,89 8,91% 55.737.225,53 3,81% 2015* 73.475.655,23 6,62% 57.709.471,63 3,54% Sumber : BPS Kabupaten Karawang ; Keterangan : *) = angka perbaikan **) = angka sementara

II.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

A.

VISI DAN MISI

Bupati Karawang dan Wakil Bupati Karawang hasil pemilihan Kepala Daerah tahun 2010, menetapkan visi, misi dan kebijakan yang akan menjadi arah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan lima tahun kedepan sebagai berikut : 1. VISI Visi Kabupaten Karawang, yang merupakan keadaan yang diharapkan terwujud pada akhir periode perencanaan pada tahun 2015 adalah : “KARAWANG SEJAHTERA BERBASIS PEMBANGUNAN BERKEADILAN DILANDASI IMAN DAN TAKWA". Visi tersebut mengandung pengertian sebagai berikut : a. Sejahtera yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan bathin melalui bentuk-bentuk pelayanan yang baik dan menyeluruh, sehingga masyarakat memperoleh akses atas kebutuhan hidup dengan kondisi masyarakat memiliki keberdayaan secara sosial dan ekonomi, sehingga mampu melangsungkan kehidupan individu maupun kemasyarakat secara layak serta mampu menghadapi kondisi akibat perubahan global. b. Pembangunan Berkeadilan yaitu kondisi yang menjamin pelaksanaan pembangunan di seluruh sektor secara prioritas, proporsional dan selaras dengan mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan melalui

ILPPD Kabupaten Karawang Tahun 2015

Hal. 6

pengembangan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan, sinergitas dan keterlibatan partisipasi sektor swasta dan masyarakat. c. Iman dan Taqwa yaitu landasan yang berada dalam koridor tuntutan kebenaran hakiki dalam mewujudkan masyarakat yang menjalankan ajaran agama yang diyakini, melalui pembangunan yang berkualitas dan budaya agamis dalam kehidupan seharihari serta mewujudkan kerukunan antar dan intern umat beragama, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan toleransi terhadap keragaman budaya dan peningkatan daya saing. 2. Misi Dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan lima misi yang memuat tujuan sasaran strategi pembangunan sebagai berikut : Misi 1 : Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang cerdas, sehat, berbudaya dan religius yang harmonis Misi 2 : Penguatan struktur dan kelembagaan ekonomi daerah. Misi 3 : Meningkatkan pelayanan ketersediaan infrastruktur wilayah. Misi 4 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Misi 5 : Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

B.

KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan pembangunan merupakan penjabaran tujuan dan sasaran misi. Kebijakan pembangunan tersebut menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama periode tahun 2011 - 2015. 1. Misi 1 : Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang cerdas, sehat, berbudaya dan religius yang harmonis, dengan kebijakan : a. Bidang Pendidikan 1) Mengalokasikan anggaran untuk meringankan beban biaya pendidikan; 2) Peningkatan mutu dan kesejahteraan tenaga pendidik; 3) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang berstandar; 4) Meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan luar sekolah; 5) Penguatan dan pelaksanaan regulasi, pranata serta norma standar pedoman dan ketentuan (NSPK) bidang pendidikan; 6) Penguatan kelembagaan dan manajemen sumberdaya manusia; 7) Penguatan fungsi perencanaan, evaluasi dan pengendalian program kerja penyelenggaraan pendidikan yang berbasis data dan informasi; 8) Pembangunan Institut Kelautan dan Perikanan Nasional (IKPN). b. Bidang Perpustakaan Pengembangan layanan perpustakaan. c. Bidang Kesehatan 1) Pengembangan desa siaga menuju desa sehat; 2) Pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan asuransi semesta (Universal Coverage); 3) Penurunan resiko kematian ibu, bayi dan balita; 4) Pelayanan vaksinasi dasar lengkap; 5) Mewujudkan sistem surveillans dan monitoring; 6) Pengadaan dan pemerataan obat serta perbekalan kesehatan; 7) Menurunkan prevalensi gizi kurang dan gizi lebih; 8) Penanggulangan gizi kurang; 9) Peningkatan sarana kesehatan yang terstandar dan terakreditasi; 10) Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan; 11) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. d. Bidang Keluarga Berencana Penyediaan pelayanan, penyuluhan dan advokasi kesehatan reproduksi. e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1) Meningkatkan upaya-upaya pemberdayaan perempuan; 2) Penyediaan pelayanan rehabilitasi, penyuluhan dan advokasi terhadap tindak kekerasan dan trafficking. f. Bidang Sosial 1) Meningkatkan fungsi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) penerima manfaat; 2) Sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. g. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga 1) Pembinaan kelembagaan kepemudaan; 2) Pengembangan prestasi atlet daerah dan pembangunan sarana olahraga; 3) Peningkatan prestasi olahraga. h. Bidang Kebudayaan 1) Pengembangan kapasitas pelaku budaya; 2) Pengembangan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal; 3) Pelestarian situs sejarah dan budaya. i. Bidang Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan 1) Pembinaan kehidupan antar dan inter umat beragama; 2) Fasilitasi dan pembinaan aktifitas kehidupan keagamaan. 2. Misi 2 : Penguatan Struktur dan Kelembagaan Ekonomi Daerah, dengan kebijakan : a. Bidang Pertanian 1) Pengembangan usaha-usaha agribisnis pertanian komoditas tanaman pangan dan hortikultura melalui penyediaan sarana dan prasana produksi, pemberdayaan kelembagaan, penerapan inovasi dan teknologi pertanian, pengembangan industri pengolah hasil pertanian; 2) Pengembangan sistem dan sumberdaya penyuluh pertanian; 3) Pengembangan sektor peternakan diarahkan pada peningkatan skala usaha melalui rintisan pola agribisnis, fasilitasi desain produk, penanganan produksi dan pengendalian penyakit ternak; 4) Rintisan pengembangan one village one product sektor pertanian; 5) Pembangunan terminal agribisnis daerah. b. Bidang Kelautan dan Perikanan 1) Pengembangan sentra-sentra produksi perikanan menuju pengembangan kawasan minapolitan; 2) Pembangunan rumah potong hewan berbasis tata ruang. c. Bidang Industri 1) Pengembangan regulasi, fasilitasi dan iklim usaha bagi masuknya investasi sektor industri; 2) Pengembangan industri kecil dan menengah yang mampu memanfaatkan posisi dalam rantai nilai industri dan potensi sumberdaya lokal melalui pengembangan sentra IKM, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan dan kewirausahaan IKM. d. Bidang Perdagangan 1) Pengembangan regulasi, fasilitasi dan iklim usaha serta sarana prasarana perdagangan dalam mendukung sistem distribusi barang produksi dan konsumsi; 2) Pengembangan kerjasama perdagangan dalam rangka mendukung promosi produk unggulan daerah.

ILPPD Kabupaten Karawang Tahun 2015

Hal. 7

e.

f.

g.

3. a.

b.

c.

4. a.

b. c.

Bidang Pariwisata 1) Penyediaan fasilitasi, regulasi dan iklim usaha kepariwisataan daerah; 2) Pengembangan sarana dan prasarana obyek daya tarik wisata (ODTW); 3) Pembinaan dan pemberdayaan pelaku usaha serta kemitraan sektor pariwisata daerah. Bidang Ketenagakerjaan 1) Peningkatan kualitas angkatan kerja daerah yang berbasis kebutuhan pasar tenaga kerja; 2) Penyediaan informasi ketenagakerjaan; 3) Pengembangan kebijakan, pembinaan dan pengawasan regulasi bidang ketenagakerjaan. Bidang Koperasi dan usaha Mikro, Kecil dan Menengah 1) Meningkatkan kemampuan kewirausahaan UMKM dan sistem kelembagaan koperasi; 2) Meningkatkan skala usaha KUMKM melalui fasilitasi pembiayaan, pengembangan kerjasama, promosi dan akses pasar, pengembangan inovasi dan teknologi serta standarisasi desain produk; 3) Membangun dan meningkatkan lembaga ekonomi mikro dan menengah dengan sistem bagi hasil yang proporsional. Strategi yang direncanakan adalah membangun lembaga-lembaga ekonomi mikro dan menengah dengan sistem bagi hasil. Misi 3 : Meningkatkan Pelayanan Ketersediaan Infrastruktur Wilayah, dengan kebijakan : Bidang Tata Ruang 1) Melaksanakan percepatan penyelesaian regulasi daerah, standar dan pedoman bidang penataan ruang; 2) Meningkatkan koordinasi dan pemantapan keterpaduan pemanfaatan serta pengendalian ruang wilayah yang selaras dengan pola dan struktur ruang wilayah; 3) Menetapkan kawasan rawan bencana dan mengembangkan sistem penanganan bencana; 4) Jalan antar kawasan. Bidang Pekerjaan Umum 1) Mengembangkan ruas jalan kolektor primer penghubung antar pusat kegiatan (PKW - PKL dan antar PKL) pada ruas jalan kabupaten diarahkan pada : a) Meningkatkan kualitas konstruksi jalan sesuai dengan kelas dan fungsi jalan (persyaratan lebar minimal perkerasan 7 m, bahu jalan 1,5 m, drainase 1 m); b) Meningkatkan status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi dan nasional; c) Membangun ruas jalan baru yang mendukung pengembangan wilayah, sesuai ketentuan teknis, kelas dan fungsi jalan yang direncanakan; d) Meningkatkan segmen jalan lintas yang masih dibawah standar untuk memenuhi persyaratan lebar minimum (6 m dengan memperhatikan kondisi lokasi). 2) Meningkatkan infrastruktur jalan penghubung pusat pengembangan wilayah (kolektor sekunder PKL/PPL dan antar PPL) pada ruas jalan Kabupaten : a) Meningkatkan kualitas konstruksi jalan sesuai dengan kelas dan fungsi jalan (persyaratan lebar minimal perkerasan 4 m, bahu jalan 1 m, drainase 1 m); b) Meningkatkan segmen jalan lintas yang masih di bawah standar untuk memenuhi persyaratan lebar minimal (4 m dengan memperhatikan faktor lokasi). 3) Meningkatkan infrastruktur jalan pedesaan dengan diarahkan pada meningkatkan infrastruktur jalan poros desa penghubung PPK/PPL dengan desa, diarahkan pada peningkatan kemantapan struktur konstruksi jalan rigid/hotmix (persyaratan lebar minimal perkerasan 3,5 m, bahu jalan 0,75 m, drainase 0,5 m); 4) Mempertahankan kondisi konstruksi jembatan sesuai rencana umur teknis yang telah ditetapkan; a) Membangun jembatan penghubung pada lokasi strategis; b) Optimalisasi manajemen pemeliharaan konstruksi jembatan. 5) Meningkatkan koordinasi pemanfaatan, efisiensi penyaluran, pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi dengan memperhatikan kualitas, kuantitas dan kontinuitas aliran; 6) Meningkatkan upaya-upaya konservasi sumberdaya air dan keterpaduan pengelolaan daerah aliran sungai: 7) Mengembangkan sistem prasarana pengendalian banjir dan penanganan abrasi pantai; 8) Kajian data teknis jalan, jembatan dan pengairan; 9) Mengembangkan pelayanan jaringan air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan wilayah rawan air bersih; 10) Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pelayanan air bersih; 11) Mengembangkan kebijakan pengolahan air limbah secara partisipatif; 12) Mengembangkan sistem regulasi, manajemen dan sarana prasarana pelayanan persampahan; 13) Pengembangan kebijakan dan penataan lingkungan kumuh pemukiman; 14) Penataan taman kota dengan memperhatikan aspek estetika, fungsi dan nilai arsitektural; 15) Penyediaan lapangan olahraga masyarakat di Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL); 16) Penataan bangunan publik yang memiliki nilai historis, religi dan fungsi sosial lainnya; 17) Menyediakan instrumen kebijakan, mekanisme dan fasilitasi penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang terjangkau baik melalui mekanisme pasar maupun mekanisme yang bertumpu pada keswadayaan masyarakat; 18) Meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan saluran irigasi berbasis partisipasi masyarakat. Bidang Perhubungan 1) Meningkatkan kualitas sarana prasarana perhubungan yang terintegrasi dalam sistem jaringan transportasi; 2) Mengembangkan kebijakan sistem jaringan transportasi daerah; 3) Penegakan hukum dan disiplin lalu lintas, angkutan dan jalan. Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah, dengan kebijakan : Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : 1) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan manajemen kepegawaian dan peningkatan kualitas SDM aparatur; 2) Pengembangan kebijakan, penataan struktur organisasi, ketatalaksanaan dan sistem prosedur kerja berbasis Teknologi Informasi (TI); 3) Pengembangan kebijakan dan pengelolaan pendapatan dan pembiayaan daerah; 4) Pengembangan sistem akuntansi keuangan daerah yang akuntabel; 5) Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana aparatur sesuai kebutuhan dan standarisasi yang ditetapkan; 6) Pengembangan kebijakan dan pengelolaan barang milik daerah; 7) Pengembangan kebijakan penanaman modal dan pelayan perizinan; 8) Melaksanakan pemeriksaan dan pembinaan secara komprehensif serta penilaian terhadap penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seluruh OPD; 9) Peningkatan kapasitas legislatif; 10) Fasilitasi peningkatan peran dan fungsi parpol serta orsos/ormas. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Meningkatkan kualitas pelayanan administrsi kependudukan dan pencatatan sipil Bidang Perencanaan Pembangunan 1) Pengembangan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan berbasis data; 2) Pembuatan master plan sistem penyediaan air minum se Kabupaten Karawang; 3) Pembuatan master plan pembangunan jalan-jalan di Kabupaten Karawang dari jalan-jalan batang-cabang dan jalan-jalan ranting; ILPPD Kabupaten Karawang Tahun 2015

Hal. 8

a.

4) Pembuatan master plan pembangunan dan perbaikan saluran irigasi yang sistematis. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1) Pembinaan, pendidikan politik dan bela negara; 2) Koordinasi dan pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 1) Pengembangan kebijakan, pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa; 2) Pengembangan kebijakan, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa; 3) Penguatan pembiayaan pembangunan desa. Misi 5 : Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan untuk Pembangunan yang Berkelanjutan, dengan kebijakan : Bidang Lingkungan Hidup 1) Meningkatkan upaya-upaya perlindungan, pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas air dan udara; 2) Meningkatkan upaya-upaya rehabilitasi lingkungan hidup dengan melibatkan peran serta masyarakat; 3) Meningkatkan upaya-upaya koordinasi dan penegakan hukum, pengawasan AMDAL, UKL/UPL, pelaksanaan penyusunan KLHS; 4) Mengembangkan sistem informasi manajemen lingkungan hidup; 5) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana laboratorium pengujian lingkungan hidup; 6) Mengembangkan sistem regulasi, metode dan sarana prasarana pelayanan persampahan; 7) Mengembangkan penerapan pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat; 8) Peningkatan kapasitas SDM terutama PPNS bidang lingkungan hidup; 9) Penanganan lahan kritis dan pesisir pantai.

C.

RENCANA DAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2015

d. e.

5.

Pemerintah Kabupaten Karawang telah menetapkan anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2015 sebesar Rp.3.590.573.077.422,00, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.1 : Ringkasan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2015 ANGGARAN TAHUN REALISASI TAHUN SISA ANGGARAN NO URAIAN % 2015 2015 LEBIH/(KURANG) 1. PENDAPATAN 3.590.573.077.422,00 3.628.504.872.151,00 101,06 37.931.794.729,00 1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 944.819.211.736,00 1.056.322.140.475,00 111,80 111.502.928.739,00 1.1.1 Pajak Daerah 611.625.681.488,00 710.902.495.025,00 116,23 99.276.813.537,00 1.1.2 Retribusi Daerah 95.604.783.000,00 77.633.051.175,00 81,20 (17.971.731.825,00) 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan 6.976.682.124,00 4.176.682.124,00 59,87 (2.800.000.000,00) daerah yg dipisahkan 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 230.612.065.124,00 263.609.912.151,00 114,31 32.997.847.027,00 yang Sah 1.2 DANA PERIMBANGAN 1.694.124.307.000,00 1.623.936.961.915,00 95,86 (70.187.345.085,00) 1.2.1 Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 315.262.564.000,00 245.075.218.915,00 77,74 (70.187.345.085,00) 1.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.246.484.473.000,00 1.246.484.473.000,00 100,00 0,00 1.2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) 132.377.270.000,00 132.377.277.000,00 100,00 0,00 1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN 951.629.558.686,00 948.245.769.761,00 99,64 (3.383.788.925,00) DAERAH YG SAH 1.3.1 Hibah 2.244.638.000,00 9.560.382.000,00 425,92 7.315.744.000,00 1.3.2 Dana Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.3 Dana Bagi Hasil pajak dari Provinsi 338.985.853.733,00 334.848.811.776,00 98,78 (4.137.041.957,00) dan Pemerintah Daerah Lainnya 1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi 480.323.533.000,00 480.323.533.000,00 100,00 0,00 Khusus 1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi 128.528.745.003,00 123.296.254.035,00 95,93 (5.232.490.968,00) atau Pemerintah Daerah Lainnya 1.3.7 Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi 1.546.788.950,00 216.788.950,00 14,02 (1.330.000.000,00) dan Pemerintah Daerah lainnya Sumber: DPPKAD Kabupaten Kabupaten Karawang

D.

RENCANA DAN REALISASI BELANJA TAHUN ANGGARAN 2015

Pada tahun anggaran 2015 keseluruhan Belanja Pemerintah Kabupaten Karawang ditetapkan sebesar Rp. 4.044.463.925.063,00 dan sampai dengan Desember 2015 dapat terealisasi Rp. 3.603.924.144.290,97 atau mencapai 89,11 %. Berikut adalah perincian Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung tahun anggaran 2015 : 1. BELANJA TIDAK LANGSUNG Pada tahun anggaran 2015 Belanja Tidak Langsung ditetapkan sebesar Rp. 1.868.829.274.836,00 dan sampai dengan Desember 2015 dapat terealisasi sebesar Rp. 1.735.409.637.147,00 atau mencapai 92,86 %. Untuk lebih jelasnya sebagaimana tabel berikut ini. Tabel 2.2 : Rencana dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2015 NO 5 5 5 5 5

1 1.1 1.4 1.5 1.6

5

1.7

5

1.8

URAIAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Hibah Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Desa Dan Partai Politik Belanja Tidak Terduga

ANGGARAN TAHUN 2015

REALISASI TAHUN 2015

%

SISA ANGGARAN LEBIH / (KURANG)

1.868.829.274.836,00 1.435.523.818.578,00 148.313.091.840,00 23.677.099.000,00 0,00

1.735.409.637.147,00 1.331.256.663.590,00 148.021.196.200,00. .20.159.550.000,00 0,00

92,86 92,74 99,80 85,14 0,00

(133.419.637.689,00) (104.267.154.988,00) (291.895.640,00) (3.517.549.000,00) 0,00

259.815.265.418,00

235.972.227.357,00

90,82

(23.843.038.061,00)

1.500.000.000,00

0,00

0,00

(1.500.000.000,00)

Sumber: DPPKAD Kabupaten Kabupaten Karawang

2. BELANJA LANGSUNG Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang telah menetapkan Anggaran Belanja Langsung pada anggaran tahun 2015 sebesar Rp. 2.175.634.650.227,23 sampai dengan Desember 2015 terealisasi sebesar Rp.1.878.750.984.020,97 atau mencapai 86,35 % dari jumlah yang dianggarkan.

ILPPD Kabupaten Karawang Tahun 2015

Hal. 9

NO 5 5 5 5

2 2.1 2.2 2.3

Tabel 2.3 : Rencana dan Realisasi Belanja Langsung Daerah Kab. Karawang Tahun Anggaran 2015 ANGGARAN TAHUN REALISASI TAHUN SISA ANGGARAN LEBIH / URAIAN % 2015 2015 (KURANG) BELANJA LANGSUNG 2.175.634.650.227,23 1.878.750.984.020,97 86,35 (296.883.666.206,26) Belanja Pegawai 195.095.899.200,00 187.186.814.460,00 95,95 (7.909.084.740,00) Belanja Barang Dan Jasa 1.219.273.142.984,23 1.060.513.017.910,97 86,98 (58.760.125.073,26) Belanja Modal 761.265.608.043,00 631.051.151.650,00 82,83 (130.214.456.393,00)

Sumber: DPPKAD Kabupaten Kabupaten Karawang

III. URUSAN DESENTRALISASI A.

URUSAN WAJIB

Urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang meliputi : (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Lingkungan Hidup; (4) Pekerjaan Umum; (5) Penataan Ruang; (6) Perencanaan Pembangunan; (7) Perumahan; (8) Kepemudaan dan Olah Raga; (9) Penanaman Modal; (10) Koperasi dan UKM; (11) Kependudukan dan Catatan Sipil; (12) Ketenagakerjaan; (13) Ketahanan Pangan; (14) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (15) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; (16) Perhubungan; (17) Komunikasi dan Informatika; (18) Pertanahan; (19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; (20) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian; (21) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; (22) Sosial; (23) Kebudayaan; (24) Statistik; (25) Kearsipan; dan (26) Perpustakaan. Untuk lebih jelasnya mengenai Anggaran Pelaksanaan Urusan Wajib di Kabupaten Karawang Tahun 2015, dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 3.1 : Ringkasan Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Tahun 2015 ANGGARAN REALISASI NO URUSAN WAJIB % SKPD PELAKSANA (Rp.) (Rp.) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 1 Pendidikan 1.196.468.411.099,00 1.097.072.563.106,00 91,69% Sekretariat Daerah Kantor Perpustakaan Daerah Dinas Kesehatan RSUD 2 Kesehatan 599.130.071.412,23 398.064.468.141,97 66,44% Kelurahan Adiarsa Timur BPMPD Dinas Bina Marga dan 3 Pekerjaan Umum 696.396.096.775,00 671.841.912.998,00 96,47% Pengairan Dinas Cipta Karya 4 Perumahan 231.666.145.925,00 214.061.439.895,00 92,40% Dinas Cipta Karya 5 Penataan Ruang 27.415.000.000,00 26.157.988.170,00 95,41% Dinas Cipta Karya Bappeda Kecamatan Pakisjaya Perencanaan 6 14.141.678.200,00 13.520.165.098,00 95,61% Kecamatan Rawamerta Pembangunan Kecamatan Tempuran Kecamatan Purwasari 7 Perhubungan 28.196.505.920,00 25.771.648.092,00 91,40% Dishubkominfo Dinas Cipta Karya 8 Lingkungan Hidup 93,55% BPLH 56.833.553.475,00 53.167.973.796,00 Sekretariat Daerah 9 Pertanahan 1.510.495.000,00 1.430.460.800,00 94,70% Sekretariat Daerah Disdukcatpil Kependudukan dan 10 11.834.156.300,00 11.469.936.262,00 96,92% Kecamatan Pakisjaya Catatan Sipil Kecamatan Purwasari BKBPP Pemberdayaan 11 Perempuan dan 1.098.464.640,00 1.089.532.251,00 99,19% Kecamatan Perlindungan Anak Kelurahan Keluarga Berencana dan 12 20.102.759.200,00 19.458.460.437,00 96,79% BKBPP Keluarga Sejahtera BKBPP Dinsos BPBD 13 Sosial 30.840.218.800,00 27.995.685.790,00 90,78% BPMPT Sekretariat Daerah Set DPRD Kecamatan Pakisjaya 14 Ketenagakerjaan 28.924.825.100,00 28.030.736.434,00 96,91% Disnakertrans Dinkop dan UKM Koperasi dan Usaha Kecil 15 8.441.561.300,00 8.010.801.997,00 94,90% Menengah Sekretariat Daerah 16 Penanaman Modal 16.232.075.835,00 14.781.032.215,00 91,06% BPMPT Disbudpar 17 Kebudayaan 13.500.044.800,00 13.028.922.767,00 96,51% Kecamatan Disdikpora Kepemudaan dan Olah 18 5.999.361.200,00 5.767.812.350,00 96,14% Kecamatan Telukjambe Raga Barat Kantor Kesbangpol Kesatuan Bangsa dan 19 43.096.136.600,00 41.800.562.576,00 96,99% Sat Pol PP dan Linmas Politik Dalam Negeri Sekretariat Daerah

ILPPD Kabupaten Karawang Tahun 2015

Hal. 10

20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

21

Ketahanan Pangan

22

Pemberdayaan Masyarakat Desa

23

Statistik

24

814.862.608.482,00

760.067.643.074,00

93,28%

6.231.026.400,00

5.439.152.729,00

87,29%

18.641.029.150,00

18.347.415.031,00

98,42%

896.725.000,00

895.477.000,00

99,86%

Kearsipan

3.116.339.200,00

2.897.841.053,00

92,99%

25

Komunikasi dan Informatika

4.327.898.700,00

3.638.656.000,00

84,07%

26

Perpustakaan TOTAL

1.785.520.150,00

1.584.117.364,00

88,72%

3.881.688.708.663,23

3.465.392.405.426,97

89,28%

Dinas Cipta Karya Dishubkominfo Disbudpar DPRD KDH WKDH Sekretariat Daerah Set DPRD DPPKAD Inspektorat BKD Kecamatan Kelurahan BPMPD Disperindag Tamben Badan Ketahanan Pangan Sekretariat Daerah Kecamatan Kelurahan BPMPD DPKPP BPMPT Sekretariat Daerah Set DPRD Inspektorat Kantor Arsip dan Dokumentasi Sekretariat Daerah Set DPRD DPPKAD Kantor Perpustakaan Daerah

Sumber Data : Buku LPPD Kabupaten Karawang Tahun 2015

B.

URUSAN PILIHAN

Urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang meliputi : (1) Pertanian; (2) Kehutanan; (3) Energi dan Sumberdaya Mineral; (4) Pariwisata; (5) Kelautan dan Perikanan; (6) Perdagangan; (7) industri; dan (8) Ketransmigrasian. Adapun urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, adalah sebagai berikut : Tabel 3.2 : Ringkasan Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Urusan Pilihan Tahun 2015 ANGGARAN REALISASI NO URUSAN PILIHAN % SKPD PELAKSANA (Rp.) (Rp. ) DPKPP 1 Pertanian 103.632.716.000,00 100.829.989.187,00 97,30% BP4K 2 Kehutanan 2.421.837.000,00 2.346.674.000,00 96,90% DPKPP Energi dan Sumberdaya 3 60,38% Disperindag Tamben 15.900.615.000,00 9.600.261.435,00 Mineral 4 Pariwisata 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00% Disbudpar 5 Kelautan dan Perikanan 19.569.105.350,00 17.671.984.996,00 90,31% DPK Sekretariat Daerah 6 Perdagangan 4.267.523.000,00 1.900.768.000,00 44,54% Disperindag Tamben 7 Perindustrian 16.295.990.050,00 15.711.293.123,00 96,41% Disperindag Tamben 8 Ketransmigrasian 587.430.000,00 587.430.000,00 100,00% Disnakertrans TOTAL

162.775.216.400,00

148.748.400.741,00

91,38%

Sumber Data : Buku LPPD Kabupaten Karawang Tahun 2015

IV. KEBERHASILAN PEMBANGUNAN BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN

CAPAIAN INDIKATOR MAKRO A.

INDIKATOR PENENTU KEBERHASILAN

Penetapan Indikator Makro merupakan upaya konkrit untuk menjabarkan Visi yang telah ditetapkan. Pencapaian indikator makro merupakan sinergitas kinerja antara Pemerintah Kabupaten Karawang, Masyarakat dan Swasta dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Karawang. Berikut ini adalah target indikator makro yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2015 serta capaian indikator makro tahun 2015 : Tabel 4.1 : Proyeksi IPM Kabupaten Karawang Tahun 2015 dalam RKPD Kabupaten Karawang 2015 No Indikator Makro Proyeksi 2015* 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 68,24 75,51  AHH (thn) 11,66  EYS (thn) 7,42  MYS/RLS (thn) 9.908,95  Pengeluaran (Rp. 000/Kapita) Sumber: RKPD Kabupaten Karawang 2014; *) = Proyeksi disusun menggunakan metode exponential smoothing dengan α=5%

Tabel berikut ini mencantumkan capaian indikator makro hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang pada Tahun 2015 : Tabel 4.2 : Capaian Indikator Makro Kabupaten Karawang Tahun 2015 No Indikator Makro Capaian Tahun 2015*) 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 67,60 71,50   AHH (thn) 11,67   EYS (thn) 7,09   MYS/RLS (thn) 9.818,38   Pengeluaran (Rp 000/kapita)

ILPPD Kabupaten Karawang Tahun 2015

Hal. 11

2 3   4 5 6 7   

LPE *) PDRB*)  Harga Konstan (Juta Rp)  Per Kapita (ADHK) Inflasi Jumlah Penduduk LPP (%) Ketenagakerjaan  Jumlah Angkatan Kerja (jiwa)  Jumlah penduduk yang bekerja (jiwa)  Pengangguran (%)

4,62%  131.207.042,8 57.709.471,6 3,2% 2.273.579 1,04%  1.056.041 930.590 11,88%

Sumber : BPS Kabupaten Karawang, Indikator Makro 2015; *)= angka sementara

B.

INDIKATOR PEMBANGUNAN MANUSIA

Semenjak tahun 2015, penghitungan IPM di Indonesia mengalami perubahan metodologi, dengan beberapa keunggulan dibandingkan IPM metode lama, yaitu mampu digunakan sebagai indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif). Beberapa komponen IPM berubah, diantaranya Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah (Expected Years of Schooling/EYS) dan metode agregasi IPM diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik. Pencapaian pembangunan manusia yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat di Kabupaten Karawang menunjukkan kinerja yang terus membaik pada tahun 2015. Selama periode 2011-2015, IPM menunjukan capaian progres kemajuan yang cukup baik, di tahun 2011 capaiannya sebesar 65,21 meningkat jadi 65,97 pada tahun 2012 dan di tahun 2015 telah mencapai 67,60. Posisi IPM Kabupaten Karawang dengan metode baru berada pada 15 besar Kabupaten/Kota se Jawa Barat hingga tahun 2012, dan bergeser pada posisi 16 di tahun 2013-2015. Komponen penting yang menyebabkan IPM Kabupaten Karawang masih relatif rendah adalah capaian Angka Harapan Hidup penduduk yang bergerak melambat, dan tingkat pendidikan masyarakat yang belum mampu naik secara akseleratif. Secara rinci komponen IPM berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut : Tabel 4.3 : IPM dan Komponennya Tahun 2011-2015 Tahun Indikator 2011 2012 2013 2014 2015* IPM 65,21 65,97 66,61 67,08 67,60 AHH (tahun) 71,38 71,41 71,44 71,45 71,50 EYS (tahun) 10,92 11,08 11,31 11,64 11,67 MYS/RLS (tahun) 6,23 6,52 6,73 6,78 7,09 Pengeluaran (Rp 000) 9.524,89 9.671,03 9.755,43 9.768,31 9.818,38 Sumber:BPS Kabupaten Karawang; IPM Metode Baru, *)= angka sementara

IPM Kesehatan Pendidikan Daya Beli

Tabel 4.4 : IPM dan Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Indeks Daya Beli Tahun 2011-2015 Tahun Indeks 2011 2012 2013 2014 2015* 65,21 65,97 66,61 67,08 67,60 79,04 79,09 79,14 79,16 79,23 51,09 52,52 53,84 54,92 56,05 68,65 69,11 69,38 69,42 69,58

Sumber:BPS Kabupaten Karawang; IPM Metode Baru, *)= angka sementara

C. BIDANG PENDIDIKAN. Kebijakan pendidikan di Kabupaten Karawang dilaksanakan dengan Tiga Pilar Kebijakan Pendidikan Nasional yaitu (1) Pemerataan dan Perluasan Akses ; (2) Peningkatan Mutu Relevansi dan Daya Saing ; serta (3) Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja. Pencapaian Kinerja Bidang Pendidikan tahun 2015 adalah, sebagai berikut : 1. Pelaksanakan Pembangunan Unit Sekolah dan Rehabilitasi Ruang Kelas sebanyak 349 lokal, yang terdiri dari SD/MI sebanyak 175 lokal, SMP/MTS sebanyak 78 lokal, dan SMA/SMK/MA sebanyak 96 lokal. 2. Kualitas guru dan hasil didik ditindak-lanjuti dengan peningkatan mutu didik dan hasil didik sebagai berikut : a. Angka Lulus Sekolah pada tahun 2015 sebanyak 100.327 siswa, terdiri dari SD/MI sebanyak 39.524 siswa, dan SMP/MTS sebanyak 37.023, dan SMA/SMK/MA sebanyak 23.780 ; b. Persentase kelulusan ujian dari SD/MI pada tahun 2015 sebesar 100 persen, SMP/MTS sebesar 100 persen, dan SMA/SMK/MA sebesar 100 persen ; c. Persentase Angka Putus Sekolah pada tahun 2015 untuk jenjang SD/MI sebesar 0,01 persen, SMP/MTS sebesar 0,32 persen dan SMA/SMK/MA sebesar 0,5 persen; d. Persentase sekolah yang terakreditasi untuk tingkat SD/MI sebesar 97,97 persen, SMP/MTS sebesar 77,84 persen serta SMA 94,60 persen, SMK 82,12 persen dan SMA 97,97 persen, SMK 86,31 persen dan MA sebesar 94,73 persen; e. Jumlah Guru pada tahun 2015 sebanyak 20.457 orang. Terdiri atas Guru SD/MI sebanyak 11.242 orang, Guru SMP/MTs sebanyak 4.966, orang dan guru SMA/MA/SMK sebanyak 4.249 orang ; f. Jumlah guru yang telah berijazah S1 pada tahun 2015 sebanyak 17.573 guru, dan yang sudah tersertifikasi sebanyak 17.069 guru. 3. Pada Jenjang Pendidikan Non Formal a. Diselenggarakan Paket A, B, C, yang pada tahun 2015 paket A setara SD sebanyak 352 warga belajar, paket B setara SMP sebanyak 2.546 warga belajar dan paket C setara SMa sebanyak 4.022 warga belajar ; b. Jumlah PKBM sebanyak 65 unit, jumlah PKBM yang mempunyai nomor lembaga sebanyak 46 unit, jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan sebanyak 69 dan jumlah tutor sebanyak 511 orang. Kebijakan–kebijakan di bidang pendidikan tersebut telah menunjukkan hasil yang cukup positif bagi pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karawang. Hal tersebut terlihat pada Indikator Bidang Pendidikan yang mengalami kenaikan, antara lain : 1. Expected Year of School (EYS) pada tahun 2015 meningkat menjadi 11,67 persen; 2. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2015 sebesar 7,09 tahun.

D.

BIDANG KESEHATAN

Pada Bidang Kesehatan Masyarakat, fokus pembangunan diarahkan pada upaya : (1) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat, serta (2) Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk dan Meningkatnya Keluarga Kecil Berkualitas. Hasil Capaian Kinerja Kesehatan, Antara Lain : 1. Angka capaian IPM Bidang Kesehatan, yaitu Angka Harapan Hidup pada tahun 2015 sebesar 71,50 tahun ; 2. Penanganan pasien miskin pada tahun 2015 dengan sumber dana Jamkesda (APBD Provinsi dan APBD Kabupaten) sebanyak 15.730 kunjungan pasien dengan biaya sebesar Rp. 15,233 milyar; 3. Jumlah Desa Siaga aktif sebanyak 309 Desa, jumlah Poskesdes aktif 102 Poskesdes, jumlah Posyandu Purnama sebanyak 656 Posyandu dan jumlah Posyandu Mandiri sebanyak 136 Posyandu ;

ILPPD Kabupaten Karawang Tahun 2015

Hal. 12

4.

Sarana kesehatan pada tahun 2015, antara lain : a. Jumlah RSUD Kabupaten 1 unit ; b. Jumlah Rumah Sakit Swasta 19 unit ; c. Jumlah Puskesmas sebanyak 50 unit ; d. Jumlah Pusling (Kendaraan Operasional) sebanyak 388 unit ; e. Jumlah Poned sebanyak 28 unit ; f. Jumlah Posyandu sebanyak 2.271 unit ; g. Jumlah Apotik sebanyak 260 unit ; h. Jumlah Balai Pengobatan Mata sebanyak 1 unit ; i. Jumlah Balai Pengobatan Umum sebanyak 261 unit ; j. Jumlah Balai Pengobatan Perusahaan sebanyak 35 unit ; k. Jumlah Gudang Farmasi sebanyak 1 unit. Jumlah Tenaga Kesehatan pada tahun 2015, antara lain : a. Jumlah Dokter Umum sebanyak 113 orang PNS dan Dokter Gigi sebanyak 74 orang PNS ; b. Jumlah Perawat sebanyak 281 orang PNS ; C. Jumlah Bidan sebanyak 725 orang PNS. Kondisi Akseptor KB dan penduduk Kabupaten Karawang pada tahun 2015, antara lain : a. Peserta Akseptor KB baru berjumlah 119.950 orang ; b. Pengendalian jumlah penduduk tersebut juga tampak dari Laju Pertumbuhan Penduduk, yaitu pada tahun 2015 sebesar 1,04 persen ; c. Jumlah penduduk di Kabupaten Karawang pada tahun 2015 sebanyak 2.273.579 jiwa.

5.

6.

E.

BIDANG EKONOMI KERAKYATAN.

Pengembangan Ekonomi Kerakyatan merupakan bidang yang paling berat untuk dapat mendongkrak hasil pembangunan. Bidang ini berkaitan dengan : (1) Pembangunan sektor Pertanian dalam rangka meningkatkan Pendapatan dan Nilai Tambah serta menjaga Ketahanan Pangan dengan Sistem Agribisnis ; (2) Peningkatan Pemerataan dan Pertumbuhan Ekonomi; dan (3) Peningkatan Kegiatan Produksi Sektor-sektor Perekonomian Daerah yang berbasis sumberdaya lokal. Capaian kinerja dari upaya pengembangan ekonomi yang telah dilaksanakan tersebut diantaranya dapat terlihat melalui : 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang cukup stabil, yaitu sebesar 5,01 persen ; 2. Peningkatan PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan, menjadi 57.709.471,63 rupiah ; 3. Peningkatan PDRB Atas Dasar Harga Konstan, menjadi 131.207.042,8 juta rupiah ; 4. Kemampuan Daya Beli Masyarakat yang didekati dengan kebutuhan standar minimal untuk dapat hidup layak (purchasing power parity-ppp) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu sebesar 9.818.300 rupiah per kapita ; 5. Peningkatan Ketahanan Pangan, Daya Saing, Diversifikasi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Produk Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan Kehutanan adalah sebagai berikut : a. Luas panen padi sawah seluas 190.725 hektar ; b. Produksi padi sawah sebesar 1.524.842,55 ton Gabah Kering Panen (GKP) ; c. Produktivitas padi sawah meningkat nyata, yaitu sebesar 79,95 kuintal per hektar ; d. Luas panen padi gogo seluas 1.901 hektar ; e. Produksi padi gogo sebesar 6.261,95 ton GKP ; f. Produktivitas padi gogo sebesar 32,94 kuintal per hektar ; g. Produksi palawija sebesar 8.004,04 ton ; h. Produktivitas palawija sebesar 27,11 kuintal per hektar ; i. Jamur merang dengan jumlah kubung 1.723 unit, berproduksi 4.131 ton dengan produktivitas 2,40 kuintal per kubung per panen ; j. Potensi produksi di sektor perikanan cukup menggembirakan baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap. Pada tahun 2015 produksi perikanan tangkap sebesar 8.591,99 ton, sedangkan produksi perikanan budidaya sebesar 42.483,15 ton dan produk olahan hasil perikanan seperti pindang sebesar 29.206,68 ton, ikan asin sebesar 4.072,17 ton, terasi sebesar 293,92 ton, mini plan (rajungan) sebesar 807 ton dan krupuk sebesar 1.213,34 ton ; k. Potensi produksi di sektor peternakan digambarkan dalam data daging, telur dan susu yang dihasilkan, dimana produksi daging di Kabupaten Karawang pada tahun 2015 sebesar 8.988 ton, produksi telur sebesar 3.974,40 ton; l. Jumlah populasi ternak besar sebanyak 10.721 ekor, ternak kecil 3.599.460 ekor dan unggas sebanyak 12.747.147 ekor ; 6. Peningkatan kegiatan sektor-sektor perekonomian daerah yang berbasis sumber daya lokal diantaranya adalah pada sektor pariwisata. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara ke Kabupaten Karawang pada tahun 2015 sebanyak 4.427.348 orang, dan jumlah keikutsertaan dalam Pameran Pariwisata sebanyak enam kali ; 7. Pengembangan industri di Kabupaten Karawang yang diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing produksi. Sektor industri masih didominasi oleh Industri Kecil Formal dan Non Formal disusul Industri Menengah Besar. Jumlah PMA di Kabupaten Karawang sebanyak 511 unit, PMDN sebanyak 226 unit, Non Fasilitas sebanyak 217 unit, dan Industri Kecil sebanyak 9.290 unit ; 8. Total realisasi Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Karawang pada tahun 2015 mencapai 25,454 trilyun rupiah, yang terdiri atas realisasi Investasi PMA sebesar 17,814 trilyun rupiah dan realisasi Investasi PMDN sebesar 7,640 trilyun rupiah ; 9. Total penyerapan tenaga kerja PMA dan PMDN di Kabupaten Karawang pada tahun 2015 sebanyak 34.008 orang, yang terdiri atas Tenaga Kerja PMA sebanyak 29.412 orang dan Tenaga Kerja PMDN sebanyak 4.569 orang ; 10. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah lewat lembaga Koperasi. Dengan realisasi kinerja yaitu jumlah Wirausaha yang berdaya saing sebanyak 11.602 wirausaha, jumlah kualitas kelembagaan KUMKM yang telah terstandarisasi, terakreditasi dan tersertifikasi sebanyak 639 unit, jumlah Koperasi aktif di Kabupaten Karawang pada tahun 2015 sebanyak 627 unit, dengan volume usaha mencapai 230,037 milyar rupiah.

F.

BIDANG INFRASTRUKTUR WILAYAH. Pembangunan Infrastruktur Wilayah berkaitan dengan (1) Peningkatan Prasarana Jalan, Jembatan dan Drainase ; (2) Peningkatan Kualitas Fisik Prasarana Penunjang Pertanian ; serta (3) Ketertiban, Keamanan, Kenyamanan Transportasi Jalan. Hal tersebut pada tahun 2013 dilaksanakan melalui : 1. Peningkatan jalan Kabupaten dan jalan Desa sepanjang 202,19 km ; 2. Peningkatan jembatan Kabupaten sepanjang 0,55 km; 3. Pembangunan jembatan Kabupaten sepanjang 1,09 km; 4. Jumlah pembangunan jembatan/fly over/underpass baru 54 unit; 5. Jumlah peningkatan jembatan/fly over/underpass 38 unit; 6. Panjang jalan penghubung pusat pengembangan wilayah 32,05 km; 7. Jumlah jembatan penghubung lokasi strategis 7 unit; 8. Jumlah pemeliharaan jembatan 36 unit; 9. Pembangunan drainase/gorong 42,58 km; 10. Pembangunan turap/talud/bronjong 64,81 km; 11. Rehabilitasi/pemeliharaan periodik jalan 10,57 km; 12. Rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan 21,28 km; ILPPD Kabupaten Karawang Tahun 2015

Hal. 13

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Rehabilitasi/pemeliharaan periodik jembatan/fly over/underpass 0,70 km ; Rehabilitasi jaringan irigasi 2,92 km; Pemeliharaan jaringan irigasi 68,55 km; Normalisasi saluran pembuang 4,48 km; Pembangunan jalan poros desa 108,92 km; Jumlah sambungan air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah 900 sr; Jumlah pemeliharaan jalan lingkungan dan jalan setapak (japak) 40 paket; Peningkatan jalan lingkungan 147,507 km; Pembangunan MCK umum 32 unit ; Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 1,144 unit ; Pembangunan dan rehab Kantor-kantor Pemerintah sebanyak 103 unit ; Sarana pendidikan yang dibangun 103 unit ; Kantor Desa yang dibangun 8 unit.

G.

PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH

Kabupaten Karawang pada Tahun 2015 telah berhasil mendapatkan beberapa penghargaan, antara lain : 1. Juara I Lomba Guru SD Daerah Khusus/Terpencil Berdedikasi Kelompok Putra Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 2. Juara II Lomba Guru PPKN Berprestasi Konstitusi Kelompok SD Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 3. Ibu Tarjiah/Muafah sebagai Juara I Peserta KB Lestari Teladan 15 Tahun Tingkat Provinsi Jawa Barat 4. Bapak Misnan sebagai Juara I Motivator KB Pria Teladan Tingkat Jawa Barat 5. Paguyuban KB Pria Proklamasi sebagai Juara I Kelompok Paguyuban KB Pria Teladan Tingkat. Provinsi Jawa Barat 6. Ibu Sawi sebagai Juara II TPD/PLKB Pendamping Paguyuban KB Pria Tingkat Jawa Barat 7. Klinik KB PT. Dean Shoes sebagai Juara II KB Perusahaan Tingkat Provinsi Jawa Barat 8. Setia Lencana HKSN dan Bhakti Sosial Kepada (Plt. Bupati Karawang) Tahun 2015. 9. Nominator PKH Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2015 10. Masyarakat Transmigrasi yang Berlokasi di UPT. Dadahup Blok C3 Khususnya Warga Transmigrasi Asal Kabupaten Karawang Mendapat Penghargaan Tingkat Provinsi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 11. Juara I Lomba Pasanggiri Seni Tari Tingkat Bakor PP Wilayah Purwakarta, dilaksanakan pada tanggal 25, 26, dan 27 Nopember 2015 di Kabupaten Karawang 12. Juara I Lomba Seni Musik Tingkat Bakor PP Wilayah Purwakarta, dilaksanakan pada tanggal 25, 26, dan 27 Nopember 2015 di Kabupaten Karawang 13. Juara III Lomba Seni Theater Tingkat Bakor PP Wilayah Purwakarta, dilaksanakan pada tanggal 25, 26, dan 27 Nopember 2015 di Kabupaten Karawang 14. Juara I Pasanggiri Seni Tari Tingkat Provinsi Jawa Barat, dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2015 di Bandung 15. Juara I Peserta Tari Tingkat Provinsi Jawa Barat, dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2015 di Bandung 16. Penata Musik Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Barat, dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2015 di Bandung 17. Juara II Kolaborasi Musik Etnik Tingkat Provinsi Jawa Barat, dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2015 di Kabupaten Garut 18. Juara I Dalang Cilik Festival Dalang Rancage Tingkat Bakor PP Wilayah Purwakarta, dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2015 di Kabupaten Purwakarta 19. Juara I Dalang Remaja Festival Dalang Rancage Tingkat Bakor PP Wilayah Purwakarta, dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2015 di Kabupaten Purwakarta 20. Juara I Dalang Dewasa Festival Dalang Rancage Tingkat Bakor PP Wilayah Purwakarta, dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2015 di Kabupaten Purwakarta 21. Juara I Dalang Kontemporer Festival Dalang Rancage Tingkat Bakor PP Wilayah Purwakarta, dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2015 di Kabupaten Purwakarta 22. Juara III Lomba Kaulinan Budak Lembur Tingkat Provinsi Jawa Barat, dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2015 di Bandung 23. Juara III Lomba Presenter Bahasa Sunda Kategori Dewasa Tingkat Provinsi Jawa Barat, dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2015 di Bandung 24. Juara III Mojang Tingkat Provinsi Jawa Barat, dilaksanakan pada tanggal 18 November 2015 di Bandung 25. Sertifikat ISO dari SGS Untuk 6 Jenis Izin (SIUP, TDP, TDG, TDI, Izin Perpanjangan HO dan Izin Trayek) 26. Sumbangan Investasi Kedua Se-Jawa Barat setelah Kabupaten Bekasi 27. Unit Kerja Pelayanan Publik Kabupaten Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat 28. Usulan Perusahaan PMA dan PMDN Terbaik Tingkat Jawa Barat diberikan Kepada PT. H. M. Sampoerna Sebagai Peringkat I Perusahaan PMDN Terbaik 29. Predikat Baik Dalam Hasil Evaluasi Unit Pelayanan Publik (UPP) Kabupaten/ Kota se Jawa Barat 30. Nominator/Juara Terbaik Ke III, Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Bermutu Akuntabel Inovatif dan Kreatif (Baik) Kluster 2 Tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015.

V.

TUGAS PEMBANTUAN

A.

TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

Terdapat empat Kementerian/Lembaga yang mengalokasikan dana Tugas Pembantuan di Kabupaten Karawang, dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 29.228.250.000,00 dengan realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp. 26.397.071.486,00 atau 90,31%. Alokasi dana Tugas Pembantuan terbesar berasal dari Kementerian Kesehatan yaitu sebesar Rp. 18.147.243.000,00 atau 62,09% dari total alokasi dana Tugas Pembantuan di Kabupaten Karawang dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 16.405.527.497,00 atau sebesar 90,40%. Tugas Pembantuan ini dilaksanakan oleh RSUD sebanyak satu program dan Dinas Kesehatan sebanyak dua program. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 5.1 : Kementerian/Lembaga yang Mengalokasikan Dana Tugas Pembantuan di Kabupaten Karawang Tahun 2015 Kementeriaan/ No. SKPD Pagu (Rp) Realisasi (Rp) % Lembaga 1. Kementerian Pertanian Dinas Pertanian Kehutanan 5.943.210.000 5.936.780.000 99,89 Perkebunan dan Peternakan (DPKPP) : -

2.

Kementerian Kesehatan

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan

Dinas Kesehatan : Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

ILPPD Kabupaten Karawang Tahun 2015

6.740.659.000

6.717.813.150

99,66

Hal. 14

706.584.000

641.201.000

90,75

4.573.500.000 10.700.000.000

4.372.867.200 9.046.513.347

95,61 84,55

3.108.897.000

2.193.369.125

70,55

1.052.000.000

966.475.464

91,87

976.900.000

894.919.400

91,61

29.228.250.000

26.397.071.486

90,31

-

3.

4.

Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan RSUD : Program Pembinaan Upaya Kesehatan Kementerian Dalam Negeri Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil : Program Penataan Administrasi Kependudukan Kementerian Kelautan dan Dinas Perikanan dan Kelautan Perikanan Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan PulauPulau Kecil Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya Jumlah

Sumber data : OPD Penerima Tugas Pembantuan Tahun 2015

Kabupaten Karawang selain melaksanakan Tugas Pembantuan yang diperoleh sebagai penugasan dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat juga melaksanakan dana Urusan Bersama (UB) yang dialokasikan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Adapun alokasi dana Urusan Bersama yang diterima oleh Kabupaten Karawang pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : Tabel 5.2 : Kementerian/Lembaga yang Mengalokasikan Dana Urusan Bersama di Kabupaten Karawang Tahun 2015 Kementeriaan/ No. SKPD Pagu (Rp) Realisasi (Rp) % Lembaga 1. Kementerian Dinas Cipta Karya 2.213.750.000 2.213.750.000 100% Pekerjaan Umum Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Jumlah 2.213.750.000 2.213.750.000 100% Sumber: KPPN Kabupaten Karawang dan Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang

Alokasi Urusan Bersama tahun 2015 sebesar Rp. 2.213.750.000,00 seluruhnya adalah untuk Bantuan Langsung Masyarakat dan telah tersalurkan untuk keswadayaan masyarakat di 67 desa sebelum semester pertama tahun 2015.

B.

TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

Pada tahun angaran 2015 Pemerintah Kabupaten Karawang tidak memberikan urusan Pemerintah yang ditugaspembantukan kepada Desa/Kelurahan dalam rangka menjalankan program dan kegiatan pembangunan.

VI. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 pasal 6, ayat (1), dijelaskan bahwa Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan meliputi beberapa aspek, yaitu : 1) Kerja sama antar daerah, 2) Kerja sama daerah dengan pihak ketiga, 3) Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, 4) Pembinaan batas wilayah, 5) Pencegahan dan penanggulangan bencana, 6) Pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah, 7) penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, dan 8) Tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah.

A.

KERJASAMA ANTAR DAERAH

Pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Karawang melaksanakan kerjasama (Memorandum of Understanding) dengan diantaranya adalah : Tabel 6.1 : Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Tahun 2015 No

Mitra kerjasama

Bidang kerjasama Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian

Nomor MoU/PKS Nomor 073/019/Pem.Um B/35/I/2015

119/05/otdaksm

Tanggal 13-12015

Masa kerjasama 3 thn

TMT

Keterangan

1.

Kodim 0604/Krw

2.

Provinsi Jabar dan Bupati/Walikota SeJabar

Pengawasan Dan Penerapan Sanksi Administratif Dlm Pengelolaan LH Di Jabar

3.

BPKP Perwakilan Jawa Barat

Pengembangan Manajemen Pemerintah Kabupaten Karawang

073/745/Pem.Um MoU-4/PW10/3/2015

4-2-2015

1 Tahun

4-22015

4.

PJT. II Purwakarta

Rencana Kerjasama Pengembangan Spam (System Penyediaan Air Minum)

690/1481/pem.um 1/04/mou/2015

9-3- 2015

6 bulan

-

5.

Dirjen. Tanaman Pangan-Kementan RI

Pengelolaan Organisme Pengganggu Tanaman Pangan

294/HK/.220/C/04/2015 073/1968/Pem.Um

1-4-2015

1 thn

PKS TMT 74- 2015

6.

Pemda. Purwakarta

Kerjasama Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang

180/07-huk/2015 dan 073/1984/pem.um

2-4-2015

12 bulan

2-4-l 2015

ILPPD Kabupaten Karawang Tahun 2015

20-12015

3 thn

11-22015 11-22018

20-12015

Mou, PKS, SKPD pelaksana distanhutbunnak dan BP4K Kerjasama dengan Kementrian/LPNK/ instansi vertikal Pelaksana BPLH Kerjasama antar daerah Mou, SKPD Pelaksana DPPKAD Kerjasama dengan kementrian/LPNK/ Instansi Vertikal MoU Kerjasama dengan pihak ketiga/swasta

MoU, PKS oleh Distanhutbunnak Kerjasama dengan kementrian/LPNK/ Instansi vertikal Mou Kerjasama antar daerah

Hal. 15

7.

8.

9.

Pemda Kotabaru – Provinsi Kalsel

Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah

Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara

Optimalisasi penyelenggaraaan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Penyelenggaraan Program Transmigrasi di UPT. Kancuu Saembawalati Kecamatan Pamona Timur Penyelenggaraan program transmigrasi di UPT. Pohorua Kecamatan Maligano Kabupaten Muna

05 tahun 2015 dan 073/2116/pem.um

10-42015

12 bulan

10-42015

Mou dan pks, Kerjasama antar daerah

180/2542/hukum/2014 073/1264/disnakertrans/2015

5 tahun

Ksad oleh disnakertrans Kerjasama antar daerah

475.1/2148 tgl 26 Agustus 2015 dan 475.1/5486/pem.um tanggal 4 november 2015

26-82015 dan 4-112015

5 tahun

-

Ksad oleh disnakertrans Kerjasama antar daerah

Sumber : Bagian Pemerintahan Umum Setda Kab. Karawang

B.

KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Selama kurun waktu tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Karawang telah melaksanakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dapat dilihat pada Tabel 6.2 berikut ini : Tabel 6.2 : Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga Tahun 2015 Nomor mou/pks Nomor Tanggal 073/777/pem.um 6-2-2015 008/i1.a/dn/2015

No

Mitra kerjasama

Bidang kerjasama

1.

ITB (Institut Teknologi Bandung)

Kerjasama dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

2.

PT. Pupuk kujang

Pembangunan gapura di Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang

073/4652/pem.um dan 675/pk/sp/uk/ix/2015

Penggunaan aplikasi surat perintah pencairan dana (SP2D) online dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karawang Pembangunan Light Emitting Diode (LED) Gapura Selamat Datang di Kabupaten Karawang

073/5960/pem.um dan 114/pks/dir.ins/2015

Relokasi SDN Wanakerta II Kecamatan Telukjambe Barat

073/6341/pem.um dan 01/xii/nf/crs/2015

3.

4.

5.

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk

PT. Galuh Citarum

Perusahaan Industri Ceres

10-9-2015

27-112015

Masa kerjasama 1 tahun

6 bulan

1 tahun

Tmt

Keterangan

26-22015

-

-

Mou, PKS dilaksanakan oleh Bappeda Kerjasama dengan pihak ketiga/pihak swasta Mou Kerjasama dengan pihak ketiga/swasta Mou, PKS dilaksanakan oleh DPPKAD Kerjasama dengan pihak ketiga/swasta

073/6293/pem.um dan 024/pks/gc/xi1/15

17-122015

1 tahun

17-122015

Mou Kerjasama dengan pihak ketiga/swasta

21-122015

6 bulan

21-122015

Mou, PKS dilaksanakan oleh Disdikpora Kerjasama dengan pihak ketiga/swasta

6.

Bina Sarana Informatika

Kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pelatihan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat

073/5937/pem.um dan 2038/5.02/bs1/xii/2015

26-112015

1 tahun

-

Mou, PKS oleh Kecamatan Kotabaru Kerjasama dengan pihak ketiga/swasta

Sumber Data : Bagian Pemerintahan Umum Setda Kab. Karawang

C.

KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

1. KEBIJAKAN DAN KEGIATAN Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah adalah koordinasi dengan instansi pemerintah yang mempunyai kantor wilayah di daerah yang bersangkutan. Kebijakan dan kegiatan mengenai koordinasi dengan instansi vertikal di Kabupaten Karawang telah dilaksanakan setiap tahun dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dijabarkan dalam program-program antara lain sebagai berikut: a. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. b. Program Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan. c. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah. 2. REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN a. Pemerintah Kabupaten Karawang bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karawang meliputi: Penertiban Administrasi Pertanahan melalui Pemberian Hak Atas Tanah baik Perorangan maupun Badan Usaha berupa penerbitan Surat Hak Milik (SHM), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU) serta pengendalian dan pengawasan penggunaan lahan melalui penerbitan Perijinan (Ijin Lokasi). b. Kementerian Agama. Hasil koordinasi antara Kementerian Agama dengan Pemerintah Kabupaten Karawang telah menghasilkan beberapa kegiatan diantaranya: 1) Seksi PD Pontren: a) Kemah Santri; b) Pos Kesehatan Pesantren; c) Porsadin TK Kab. Karawang; d) Kreasi Seni Islam; e) Insentif Guru TPQ dan DTA; f) BOPF DTA. 2) Seksi BIMAS: a) MTQ; b) Honor Amil dan Guru Ngaji. 3) Seksi PHU: a) Acara Seremonial haji; b) Biaya pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji dan barang bawaan dari Karawang ke embarkasi dan dari embarkasi ke Karawang; c) Pembuatan porter lokal dan embarkasi. 4) Seksi Madrasah: Insentif Guru RA, MI, dan MTs.

ILPPD Kabupaten Karawang Tahun 2015

Hal. 16

5) 6) No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Seksi PAIS: Sapta Lomba Pendidikan Agama Islam pada sekolah umum. Seksi Penyelenggara Syariah: Pensertifikasian wakaf. Tabel 6.3 : Jumlah Pemeluk Agama di Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015 Tahun Agama 2011 2012 2013 2014 Islam 2.200.571 2.539.999 2.226.263 2.085.610 Katolik 4.826 6.350 10.800 9.527 Protestan 20.760 27.204 21.351 20.035 Budha 5.836 7.101 6.511 6.297 Hindu 977 932 909 1.035 Konghucu 253

2015 2.220.186 10.326 22.404 7.181 1.136 331

Sumber : Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Karawang (Seksi Bimas)

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Tabel 6.4 : Sarana Peribadatan di Kabupaten Karawang Tahun 2011- 2015 Tahun 2011 2012 2013 Mesjid 1.700 1.979 1.818 Langgar 3.020 2.986 3.265 Mushola 2.567 2.891 3.279 Gereja Protestan 7 31 31 Gereja Katholik 1 1 Klenteng 3 1 1 Vihara 3 10 10 Pura 1 1 1 Sarana Peribadatan

2014 1.662 3.365 3.563 32 1 2 9 1

2015 1.842 4.050 3.792 34 1 2 10 1

Sumber : Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Karawang (Seksi Bimas) Catatan : Mesjid banyak berubah fungsi menjadi langgar

Tabel 6.5 : Jumlah Sarana dan Prasarana Keagamaan di Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015 Tahun Indikator 2011 2012 2013 2014 Ulama 806 806 610 619 Mubaligh 1.033 1.033 718 687 Khotib 3.702 1.729 4.073 4.140 Penyuluh Agama Kecamatan (PNS) 34 32 32 31 Majlis Ta’lim 2.843 2.937 3.147 3.287 Madrasah Ibtidaiyah 130 136 138 137 Madrasah Tsanawiyah 58 57 58 58 Madrasah Aliyah 16 18 18 19 PGA Pondok Pesantren 376 383 341 352 Santri Pesantren 41.146 34.009 30.783 34.253 DTA 653 653 695 783 Santri DTA 63.914 63.631 65.725 70.663 TPQ/TPA 338 377 1.004 1.006 Santri TPQ/TA 17.000 27.297 30.100 30.255 Guru Ngaji 5.500 5.500 5.500 5.500 PAH 237 618 237 237 P3N 1.021 1.007 1.024 651 Guru Agama SD/MI 545/1.186 1.326 794/1.399 832/1.269 Guru Agama SMP/MTs 77/1.008 1.052 154/1.255 178/1.444 Guru Agama SMA/MA 48/261 332 89/417 69/286

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 13 14 15 16. 17. 18. 19. 20. 21.

2015 560 743 4.221 32 3.326 139 58 19 433 46.186 969 95.977 1.013 32.984 7.717 237 651 913/1.255 187/1.040 136/1.278

Sumber: Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Karawang (Seksi Bimas, Seksi Madrasah, Kepegawaian, Seksi PD Pontren, Seksi PAIS) Catatan: Ulama dan mubaligh banyak yang meninggal Guru Agama SD, SMP, SMA diambil dari PAIS Guru Agama MI, MTs, MA diambil dari Seksi Madrasah

Tabel 6.6 : Jumlah Jemaah Haji di Kabupaten Karawang Jemaah Haji (orang) Laki-laki Perempuan 837 961 984 1.110 789 923 813 906 809 947

No.

Tahun

1. 2. 3. 4. 5

2011 2012 2013 2014 2015

Jumlah 1.798 2.094 1.712 1.719 1.756

Sumber : Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Karawan (Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh)

c.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karawang, meliputi koordinasi pemutakhiran data statistik daerah diantaranya adalah penghitungan Indeks Pembangunan Manusia, Penghitungan PDRB, Indeks Harga Konsumen (IHK), pemutakhiran data kependudukan (demografi) melalui penghitungan proyeksi penduduk berdasarkan jenis kelamin, jenis pekerjaan, jenis pendidikan dan lain sebagainya. Kepolisian Republik Indonesia Resort Karawang, dalam hal ini dijelaskan dalam bahasan “Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum”.

d.

D.

PEMBINAAN BATAS WILAYAH

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pembentukan daerah Provinsi, Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Undang-undang, yang mencakup Nama, Wilayah dan Batas Wilayah. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, diminta agar Provinsi, Kabupaten/Kota, mengambil langkah-langkah penetapan/penegasan batas daerah. Mengacu pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, Program Penegasan Batas Daerah melalui lima tahapan kegiatan, yaitu : penelitian dokumen, pelacakan batas, pemasangan pilar batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas dan peta batas. Tabel 6.7 : Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah Tahun 2011-2015 Tahun No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah dokumen 13 dokumen batas 11 dokumen batas 13 dokumen 13 dokumen batas daerah (patok batas) (patok batas) batas/patok batas batas/patok batas dengan Kabupaten Karawang

ILPPD Kabupaten Karawang Tahun 2015

Hal. 17

2

Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan

-

36 Koordinasi, terdiri atas : - Koordniasi dg Kab. Purwakarta - Koordinasi dg Tk. Prov Jabar - Koordinasi dg Tk. Pusat - Koordinasi dg 5 kec. di Kab. Karawang - Hasilnya - 5 kec. di Kab. Purwakarta - 13 desa di Kab. Karawang - 9 desa di Kab Purwakarta

24 Koordinasi, terdiri atas : - Koord dg Kab. Subang, Prov. Jawa Barat, Pemerintah Pusat, - Hasilnya - 3 kec. di Kab. Karawang, 4 kec. di Kab. Subang, 7 desa di Kab. Karawang, 7 desa di Kab. Subang

36 koordinasi atas: - Koordinasi dengan Kabupaten Purwakarta - Propinsi Jawa Barat - Pemerintah Pusat - Hasilnya: - 5 Kecamatan di Kabupaten Purwakarta - 13 Desa di Kabupaten Karawang - 9 Desa di Kabupaten Purwakarta

36 koordinasi atas: - Koordinasi dengan Kabupaten Purwakarta - Propinsi Jawa Barat - Pemerintah Pusat - Hasilnya: - 5 Kecamatan di Kabupaten Purwakarta - 13 Desa di Kabupaten Karawang - 9 Desa di Kabupaten Purwakarta - Terbitnya berita acara verifikasi Batas Daerah antara Kabupaten Karawang dengan Kab. Purwakarta

Sumber : Bagian Pertanahan Setda Kab. Karawang

E.

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Kabupaten Karawang memiliki potensi bencana banjir, baik dari luapan sungai maupun genangan air laut (ROB) pada saat pasang. Selain itu, di beberapa tempat yang memiliki kemiringan lereng yang cukup tinggi, serta pada beberapa lahan galian pasir ilegal, terdapat potensi longsor. Di kawasan pantai juga terdapat ancaman abrasi, karena gerusan ombak dan rusaknya hutan bakau di sepanjang sempadan pantai. Di luar potensi bencana alam tersebut, Kabupaten Karawang relatif aman dari bencana, seperti gempa bumi dan bencana gunung berapi, karena tidak ada gunung berapi maupun patahan di kawasan Kabupaten Karawang. Tabel 6.8 : Jenis dan Lokasi Rawan Bencana di Kabupaten Karawang Jenis Bencana Kriteria Lokasi Kawasan gelombang pasang  Kawasan sekitar pantai yang rawan Pantai disekitar pesisir Kecamatan terhadap gelombang pasang dengan Cibuaya, Pedes, Tirtajaya kecepatan antara 10 s.d. 100 km/jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari  Kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana gelombang pasang Kawasan rawan banjir Kawasan yang diidentifikasi sering dan Kecamatan Rengasdengklok, Batujaya, berpotensi tinggi mengalami bencana banjir. Pakisjaya, Cilamaya Kulon dan Cilamaya Potensi banjir terbesar yang mengancam Kab. Wetan, serta seluruh kecamatan yang Karawang adalah meluapnya Sungai Citarum dekat dengan aliran Sungai Citarum akibat semakin buruknya kualitas daerah hulu Kawasan rawan longsor Kawasan yang diidentifikasi memiliki kerentanan Kecamatan Tegalwaru dan sebagian terjadinya longsor, terutama di daerah yang Kecamatan Pangkalan memiliki kemiringan lereng lebih dari 40% Kawasan rawan abrasi Pantai yang berpotensi memiliki kerentanan Pesisir Pantai Kec. Pakisjaya, Tirtajaya, terjadinya abrasi dan/atau pernah mengalami Pedes, Cibuaya, Cilamaya Kulon, abrasi Cilamaya Wetan Sumber : RTRW Kab. Karawang

Bencana Angin beliung

puting

Banjir

Longsor

Tabel 6.9 : Bencana Alam dan Sosial di Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015 Tahun 2011 2012 2013 2014 3 kec, 62 rumah 16 kec; 1.598 15 Kec; 31 desa; 13 Kec; 26 desa; rusak ringan, 4 rumah; 2.962 KK; 2.853 rumah; 1.180 rumah,2.017 rusak berat 9.867 jiwa 3.444 KK; 4.116 KK; 5.278 jiwa jiwa 10 kec, 90 desa, 11 kec.; 9.351 28 Kec; 162 Desa; 26 Kec; 225 desa; 20.534 rumah, rumah; 10.040 KK; 59.049 rumah, 58.041 rumah, sarana peribadatan, 34.705 jiwa 62.470 KK; 132.618 KK; sekolah, sawah dan 231.959 Jiwa 460.553 Jiwa tambak 3 kec, 3 desa, 115 1 kec (Karawang 4 Kec; 4 desa; 4 4 Kec; 12 Desa; 37 rumah rusak ringan, Barat); 1 rumah, 1 rumah, 9 KK; 36 Rumah; 57 KK; 156 4 rumah rusak berat KK; 2 jiwa Jiwa Jiwa

Abrasi Pantai

-

Bencana Sosial

Kebakaran 15 kecamatan, 23 desa, orang tenggelam 8 orang di 8 kecamatan, perampokan di 6 kec, bunuh diri 2 orang di 2 kec, gantung diri 1 orang

2 rumah; 2 KK; 5 jiwa; 1 kecamatan (Cibuaya) -

2015 17 Kec; 39 desa; 251 rumah ruksak ringan 266 KK; 521 jiwa 6 Kec; 10 desa; ...rumah, 429 KK; 1.690 Jiwa 1 Kec; 2 Desa; 11 Rumah; 13 KK; 41 Jiwa

2 Kec; 2 desa; 716 KK; 2.158 Jiwa

1 Kec; 1 Desa

2 Kec; 2 desa; 3KK; 13Jiwa

Kebakaran 19 Kec; 39 Desa; 76 rumah; 81 KK; 270 Jiwa Orang tenggelam 8 orang

Kebakaran 20 Kec; 29 Desa; 34 rumah; 34 KK; 121 Jiwa Orang tenggelam sebanyak 1 orang

Kebakaran 15 Kec; 30 Desa; 32 rumah; 69 KK; 291 Jiwa

Sumber Data : Kantor Kesbangpol, Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana dan Bagian Kesra Kab. Karawang

ILPPD Kabupaten Karawang Tahun 2015

Hal. 18

No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tabel 6.10 : Banyaknya Bencana Alam di Kab. Karawang 2011-2015 Tahun Uraian 2011 2012 2013 Banjir 15 11 4 Kebakaran 15 24 39 Angin Puting Beliung 10 16 32 Dan lain-lain 8 4 3 Longsor 1 4 Abrasi Pantai 1 6

2014 7 26 16 1 6 1

2015 7 31 31 13 1 2

Sumber : Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Kab. Karawang, Kantor Kesbangpol dan Bagian Kesra Setda Kab. Karawang

No 1.

2.

3.

4.

Uraian Banjir - Kecamatan - KK - Jiwa Kebakaran - Kecamatan - KK - Jiwa Angin Topan - Kecamatan - KK - Jiwa Dan lain-lain - Kecamatan - KK - Jiwa

Tabel 6.11 : Banyaknya Korban Bencana Alam di Kab. Karawang 2011-2015 Tahun 2011 2012 2013 2014

2015

15 10.000 90.462

11 10.000 34.705

28 62.470 231.959

26 132.618 460.553

6 429 1.690

15 40 126

24 99 364

19 81 270

20 34 121

15 69 291

10 125 460

16 2.962 9.867

15 3.444 4.116

13 2.017 5.278

9 127 334

4 14 110

17 266 521 Di Tahun 2015 telah terjadi Korban Tenggelam di Wilayah Kota Baru, Cikampek, Karawang Timur, Ciampel dan Rengasdengklok

Di tahun 2013 tidak ada kejadian luar biasa seperti tahun 2012 yaitu keracunan makanan di wilayah Cilamaya Wetan

-

Sumber : Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana, Kab. Karawang

Dalam Upaya mengantisipasi kemungkinan bencana, Pemerintah Kabupaten Karawang telah melaksanakan : 1. Penetapan status siaga bencana sesuai dengan jenis bencana yang mungkin terjadi seperti banjir, tanah longsor dan puting beliung; 2. Melaksanakan survey ke lokasi daerah rawan bencana dan membuat rekomendasi penanganan bencana kepada SKPD terkait; 3. Mengadakan pelatihan pemuda siaga bencana; 4. Peningkatan kesadaran masyarakat di daerah rawan; 5. Sosialisasi mitigasi di daerah rawan bencana; 6. Mengadakan pelatihan penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana; 7. Melaksanakan kerjasama dengan ITB dalam kajian kontur tanah dan karakteristik kebencanaan; 8. Koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) stasiun Geofisika kelas I Bandung mengenai kondisi cuaca Kabupaten Karawang per Triwulan; 9. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bencana di daerah rawan bencana; 10. Penyediaan Buffer Stock untuk penanganan Darurat Bencana; 11. Satuan Tugas Penanggulangan Bencana.

F.

PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS

Kabupaten Karawang berdasarkan data potensi wilayah yang ada, tidak mempunyai wilayah yang menjadi kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah, sehingga pada tahun 2015 tidak ada program kegiatan maupun anggaran yang dilaksanakan untuk pengelolaan kawasan khusus.

G.

PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

1.

GANGGUAN YANG TERJADI (KONFLIK BERBASIS SARA, ANARKISME, SEPARATISME, ATAU LAINNYA) Sepanjang Tahun 2015 jumlah unjuk rasa yang terjadi adalah sebanyak 51 kali terdiri dari: a. Unjuk rasa buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Karawang (SERBUK); b. Unjuk rasa dari Serikat Petani Karawang (SEPETAK) dan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI); c. Unjuk rasa dari Relawan Pejuang Demokrasi (REPDEM); d. Unjuk rasa dari Front Pembela Islam (FPI); e. Unjuk rasa dari buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Federasi Serikat Pekerja Kerakyatan – Konfederasi Serikat Nasional (FSPEK-KSN) dan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI); f. Unjuk rasa dari Masyarakat Telukjambe Barat terkait PT. SAMP. 2. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENANGANI Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani ketentraman dan ketertiban umum adalah : a. Satuan Polisi Pamong Praja b. Kesbangpol Kabupaten Karawang c. Asisten Pemerintahan dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Karawang Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok : “Membantu Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan produk hukum daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati”. Implementasi tugas tersebut dilaksanakan melalui fungsi pengawasan, penertiban dan penindakan terhadap warga Masyarakat atau Badan Hukum yang mengganggu Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta melakukan Pemeriksaan dan Tindakan Represif Non Yustisial terhadap warga Masyarakat atau Badan Hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya. Dalam menjalankan tugas pokok untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kebijakan yang diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah : a. Mewujudkan lembaga Satuan Polisi Pamong Praja yang proporsional, efektif dan efisien dalam pelaksanaan trantibum dan penegakan Perda, melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. b. Mewujudkan aparatur Pol PP dan PPNS yang memiliki kompetensi untuk menunjang pelaksanaan trantibum dan penegakan Perda, untuk mencapai kebijakan tersebut dilaksanakan melalui Program Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Aparatur; dengan kegiatan : Binlat Teknis Fungsi Tugas Polisi Pamong Praja, Penataan Administrasi Kepagawaian Satpol PP.

ILPPD Kabupaten Karawang Tahun 2015

Hal. 19

c.

Terwujudnya Ketentraman Masyarakat, Tertib Hukum dan Tertib Sosial; untuk mencapai kebijakan tersebut dilaksanakan melalui program : 1) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, dengan kegiatan : a) Penegakan Perda Yustisial; b) Inventarisasi Data Trantibum dan Gakda; c) Pengawasan Terhadap Badan Hukum dan Perorangan dalam Penegakan Perda dan Perbup; d) Penanggulangan Masalah Kenakalan Remaja; e) Pemeliharaan Gatur dan Trantibum; 2) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT). d. Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; untuk mencapai kebijakan tersebut dilaksanakan melalui program : 1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan kegiatan : a) Penertiban PKL, Bangunan Liar, Parkir Liar, Gepeng dan Reklame/Baligo; b) Operasi Gerakan Disiplin Daerah (GDD); c) Kegiatan Piket Jaga Trantibum dan Aset Pemda; d) Kegiatan Operasi Penertiban Alat Peraga kampanye (APK). 2) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Kemanan dengan kegiatan Sosialisasi Trantibum. e. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan Perda f. Mendorong sistem koordinasi perencanaan dan pelaksanaan yang intensif antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan aparat penegak hukum lainnya serta kecamatan untuk mendukung tugas-tugas dibidang ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakan Perda dan peraturan pelaksanaannya. 3. KEIKUTSERTAAN APARAT DALAM PENANGGULANGAN KEAMANAN Dalam menjalankan fungsi untuk melaksanakan ketentraman dan ketertiban, Satuan Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan instansi terkait lainnya, yaitu : a. TNI (Kodim 0604, Sub Denpom serta Yonif Linud 305) b. POLRI c. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika d. Bantuan Komunikasi (Citra Bhayangkara, Orari, Rafi)

BUPATI KARAWANG

ttd dr. CELLICA NURRACHADIANA

ILPPD Kabupaten Karawang Tahun 2015

Hal. 20