PERJANJIAN KERJASAMA Antara
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA Dengan
PEMERINTAHAN KABUPATEN JOMBANG Tentang
LAYANAN INFORMASI CUACA/IKLIM DI KABUPATEN JOMBANG
Nomor : H[.303/8.27IKPK/BMKG-2011 Nomor : 5211612.11415.2712011 Pada hari ini Selasa tanggal 6 bulan Desember tahun Dua Ribu Sebelas, yang bertanda tangan di bawah irii
l.
Dra. NURHAYATI,
:
M.Sc------:
Kepala Pusat lklim, Agroklimat dan lklim Maritim, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, bertempat kedudukan di Jl. Angkasa I Nomor 02, Kemayoran, Jakarta
Pusat selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;-------
ll.
Drs. SUHARDI, M.Si----------------
r Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang, bertempat kedudukan
di
Jalan
Soekarno Hatta Nomor 17O Jombang,
selanjutnya disebut sebagai
PIHAK
KEDUA;-PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut dengan PARA PIHAK berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama antara Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dengan Pemerintah Kabupaten Jombang tanggal 29 November 2011 Nomor : HK.303|E.14|KB|BMKG-2011 dan Nomor : 18A1231415.10.112011 tentang Layanan lnformasi Cuaca/lklim di Kabupaten Jombang, sepakat untuk menindaklanjutinya dengan membuat Perjanjian Kerjasama
tentang Layanan lnformasi Cuaca/lklim di Kabupaten Jombang dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tertuang dalam pasal-pasal berikut.-BAB I OBJEK KERJASAMA Pasal
1
Objek Kerjasama adalah Layanan lnformasi cuaca/iklim
di Kabupaten
pada Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Tembelang, Kabupaten Jombang
Jombang
7
BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
a. Penyediaan sarana dan prasarana pengamatan unsur-unsur cuaca/iklim b. Pengoperasian sarana dan prasarana pengamatan unsur-unsur cuaca/iklim;--;
c. Pemanfaatan kemampuan, pengalaman dan sumberdaya PARA PIHAK;-d. Penyediaan dan Diseminasi informasi cuacaliklim;:-----BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 3
(1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak: a. Memperoleh data hasil pengamatan secara teratur dan berkesinambungan, sesuai peraturan yang berlaku; b. Memanfaatkan data hasil pengamatan.
(2) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban: a. Menyediakan sarana dan prasarana serta perlengkapan pengamatan unsur-
c. d. e.
unsur cuaca/iklim: Memberikan petunjuk pengamatan cuaca/iklim; Mengganti peralatan pengamatan cuaca/iklim yang rusak dengan yang baru; Memelihara peralatan pengamatan cuaca/iklim ; Memberikan pelatihan pengamatan cuacaliklim bagi petugas pengamatan;--
f.
Menyediakan hasil analisis dan informasi cuaca/iklim;
b.
g. Memberikan honor perbulan bagi petugas pengamatan sesuai dengan peraturan yang berlaku Pasal 4
(1) PIHAK KEDUA mempunyai hak:*..a. Memperoleh data dan informasi cuaca/iklim, untuk kepentingan Pihak Kedua sendiri;
b. Memanfaatkan data dan informasi cuaca/iklim, untuk kepentingan Pihak Kedua sendiri;
(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut: a. Menyediakan lahan untuk taman alat seluas 20 m x 20 m; b. Menyiapkan petugas pengamatan cuaca/iklim; c. Metaksanakan pengamatan cuaca/iklim; d. Memelihara lingkungan, keamanan alat dan taman alat;----e. Mengirim data hasil pengamatan secara teratur dan berkesinambungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.*----
J
Pasal 5
(1) PARA PIHAK dilarang memberikan dan memanfaatkan data dan informasi yang diperoleh kepada PIHAK KETIGA tanpa persetujuan PARA PIHAK;*(2) PARA PIHAK secara bersama-sama berkewajiban menjaga kesinambungan pertukaran data dan informasi cuaca/iklim (3)
Pada setiap akhir tahun akan dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama inioleh PARA PIHAK.
BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 6 (1) PIHAK PERTAMA menanggung biaya PIHAK PERTAMA;
yang menjadi beban/tanggung jawab
(2) PIHAK KE DUA menanggung biaya yang menjadi beban/tanggung jawab PIHAK KEDUA;
(3) PARA PIHAK tidak menerima biaya atas pertukaran data dan informasi cuaca/iklim
BAB V JANGKA WAKTU Pasal 7 Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.-----
BAB VI KEADAAN MEMAKSA'FORCE MAJEURE
Pasal
I
(1) Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu atau Para Pihak yang mengakibatkan Pihak dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian ini, yaitu: Gempa bumi besar, angin ribut (topan), kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit; Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, dan keadaankeadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai Force Majeure
a. b.
(21 Dalam hal terjadi Force Majeure dimaksud ayat (1), maka Pihak
yang
mengalami Force Majeure berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi sleh pejabat pemerintah yang berwenang;
(3)
Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan dimaksud ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud ayat (1) sebagai Force Majeure;
(4)
Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu Pihak karena terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggungjawab Pihak lain;-----
(5)
Force Majeure dimaksud ayat (1) tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu Pihak untuk menunda kewajiban pembayaran kepada Pihak lainnya yang telah jatuh tempo sebelum terjadinya Force Majeure.BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 9
(1)
Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan atau penafsiran perjanjian ini,sejauh mungkin Para Pihak akan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undan gan yang berlaku -*--* ;
(2)
Apabila rflusyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mencapai Kesepahaman, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan kepada mediator yang disepakati.---* BAB VIII PENGAKHIRAN KERJASAMA Pasal 10
(1)
Apabila dalam hal Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan yang berakibat perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan oleh Para Pihak, maka Perjanjian ini dinyatakan berakhir terhitung sejak kebijakan Pemerintah Pusat itu ditetapkan tanpa adanya tuntutan dari masing-masing
(2)
(3)
pihak;-*-
ini berakhir atau diputuskan sebagaimana yang belum dapat diselesaikan oleh pada (1) kewajiban ayat terdapat dimaksud Para Pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini tetap berlaku sampaidiselesaikannya hak dan kewajiban Para Pihak;-:-
Apabila pada saat perjanjian
Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 pengakhiran perjanjian ini dapat dilakukan tanpa keputusan dari Hakim
dan 1267 KUH-Perdata terhadap Perjanjian ini, sehingga
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 11
(1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Pasal-Pasal Perjanjian Kerjasama ini, maka terhadap perubahannya disepakati oleh Para Pihak untuk menetapkan penambahan dan/atau perubahannya dengan menuangkan dalam Perjanjian Tam bahan (Addendum Perjanjian Kerjasama) ----------;
(2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani di Jombang oleh Para Pihakl
tg
ruqB
s
