HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN VERIFIKASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) ATAS PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA PEKANBARU

TESIS

Oleh

ERIKA JENRI HALASAN PANJAITAN 127011118/M.Kn

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2014

Universitas Sumatera Utara

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN VERIFIKASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) ATAS PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA PEKANBARU

TESIS

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Oleh

ERIKA JENRI HALASAN PANJAITAN 127011118/M.Kn

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2014


Judul Tesis

: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN VERIFIKASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) ATAS PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA PEKANBARU : ERIKA JENRI HALASAN PANJAITAN : 127011118 : Kenotariatan

Nama Mahasiswa Nomor Pokok Program Studi

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, MHum)

Pembimbing

(Prof. Dr. Runtung, SH, MHum)

Ketua Program Studi,

(Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN)

Pembimbing

(Dr. Bastari, MM)

Dekan,

(Prof. Dr. Runtung, SH, MHum)

Tanggal lulus : 27 Agustus 2014


Telah diuji pada Tanggal : 27 Agustus 2014

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua

: Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, MHum

Anggota

: 1. Prof. Dr. Runtung, SH, MHum 2. Dr. Bastari, MM 3. Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN 4. Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, MHum


SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

: ERIKA JENRI HALASAN PANJAITAN

Nim

: 127011118

Program Studi

: Magister Kenotariatan FH USU

Judul Tesis

: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN VERIFIKASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) ATAS PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA PEKANBARU

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang saya buat adalah asli karya saya sendiri bukan Plagiat, apabila dikemudian hari diketahui Tesis saya tersebut Plagiat karena kesalahan saya sendiri, maka saya bersedia diberi sanksi apapun oleh Program Studi Magister Kenotariatan FH USU dan saya tidak akan menuntut pihak manapun atas perbuatan saya tersebut.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sehat.

Medan, Yang membuat Pernyataan

Nama : ERIKA JENRI HALASAN PANJAITAN Nim : 127011118


ABSTRAK Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) di Kota Pekanbaru. Permasalahan tersebut disebabkan karena Walikota Pekanbaru menetapkan Peraturan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dengan melakukan verifikasi sebelum penandatanganan akta peralihan hak atas tanah dan bangunan dihadapan PPAT/Notaris. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ataupun Peraturan Pemerintah 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak, telah mengatur bahwa pemungutan pajak BPHTB dilakukan dengan sistem menghitung sendiri pajak terutang (Self Assessment System) dan tidak mengatur verifikasi. Permasalahan pertama dalam penelitian ini adalah bagaimana Sistem Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Pekanbaru, permasalahan kedua adalah apa sanksi perpajakan terhadap NPOP hasil verifikasi yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di Kota Pekanbaru dan permasalahan ketiga adalah apa hambatan yuridis dari kegiatan verifikasi dalam menentukan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terutang di Kota Pekanbaru. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah deskriptif analitis dan teori yang digunakan teori hierarki oleh Hans Kelsen dan teori kewenangan sebagai teori pendukung. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa sistem pemungutan BPHTB di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan menjadi Official Assesment System karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak. Sanksi perpajakan terhadap hasil verifikasi yang lebih besar dari keadaan yang sebenarnya adalah jumlah BPHTB yang terutang menjadi Kurang Bayar dan atas kekurangan bayar tersebut akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dari jumlah BPHTB yang kurang bayar maksimal 24 bulan. Sedangkan sanksi perpajakan terhadap NPOP hasil verifikasi yang lebih kecil dari keadaan yang sebenarnya adalah jumlah BPHTB yang terutang menjadi Lebih Bayar, atas kelebihan bayar tersebut harus dikembalikan kepada Wajib Pajak dan apabila pengembaliannya terlambat diberikan, Dispenda Pekanbaru diwajibkan memberikan imbalan bunga sebesar 2% sebulan maksimal 24 bulan. Hambatan yuridis dari kegiatan verifikasi untuk menentukan BPHTB terutang adalah kepastian

i


hukum saat beralihnya hak atas tanah dan bangunan menjadi tertunda sampai dengan selesainya kegiatan verifikasi dan PPAT/Notaris menandatangani akta peralihan hak. Diharapkan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru agar dapat mengembalikan sistem pemungutan BPHTB menjadi Self Assesment sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Peraturan Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak. Apabila Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru melakukan verifikasi maka hasil verifikasi tersebut harus dituangkan dalam produk hukum berupa Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) sesuai dengan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Peraturan Daerah dan Retribusi Daerah, SKPDKB sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Undang-undang PDRD atau SKPDLB sesuai dengan ketentuan Pasal 165 UU PDRD. Selanjutnya Pemerintah Kota Pekanbaru diharapkan agar melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2010 tentang BPHTB serta Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Peraturan Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak. Kata kunci : Verifikasi, BPHTB, Kota Pekanbaru

ii


ABSTRACT Since the enactment of Law No.28/2009 on Local Taxes and Levies has resulted in the problem in the implementation of collecting the duty obtained from the Right to Land and Building in the city of Pekanbaru. The problem occured because the City Mayor of Pekanbaru established the Local Regulation No.10/2011 on the System and Procedure of Collecting the Duty Obtained from the Right to Land and Building by doing the verification before signing the deed on the transfer of right to land and building before the Land Certificate Issuing Officer/Notary. Law No.28/2009 on Local Taxes and Levies or the Government Regulation No.91/2010 on Kinds of Local Taxes Collected Based on the Determination of Head of Region or Paid by the Taxpayer Himself has regulated that the collection of tax of the duty obtained from the Right to Land and Building should be done through Self Assesment System and does not regulation verification. The first problem arose in this study was how the system of collecting the duty obtained from the Right to Land and Building in the city of Pekanbaru was implemented. The second problem was what tax were given to the NPOP (selling value of the tax object) as the result verification which is not in accordance with the true condition in the city of Pekanbaru. The third problem was what the juridical constraints of the activity of verification in determining the payable duty obtained from the Right to Land and Building in the city of Pekanbaru were. The result of this study showed that the system of collecting the duty obtained from the Right to Land and Building in the city of Pekanbaru was based on the Regulation of the City Mayor of Pekanbaru No.10/2011 on the System and Procedure of Collecting the Duty Obtained from the Right to Land which become Official Assesment System because it was on the contrary to the Article 98 of Law No.28/2009 on Local Taxes and Levies in conjuntion with Article 4 of the Government Regulation No.91/2010 on Kinds of Local Taxes Collected Based on the Determination of Head of Region or Paid by the Taxpayer Himself. The tax penalty against the result of verification which is bigger than the true condition was that the amount of the payable duty obtained from the Right to Land and Building became underpayment and an administrative sanction in the from of interest for 2% of the amount of the payable duty obtained from the Right to Land and Building for maximum 24 months was imposed to the underpayment. While the tax penalty for the NPOP (selling value of the tax object) as the result of verification which is smaller than that of the true condition was the amount of the payable duty obtained from the Right to Land and Building became overpayment, and the overpayment must be returned to the Taxpayer and if the return of overpayment is given late, the Local Revenue Service of Pekanbaru is required to provide the monthly interest of 2% for the maximum of 24 months. The juridical constraint of the activity of verification to determine the amount of the payable Duty Obtained from the Right to Land and Building was the law applied when the transfer of the right to land iii


occured and the construction of the building was delayed until the accomplishment of the verification activity and the Land Certificate Issuing Officer/Notary sighned the deed of the right transfer. The City Government of Pekanbaru is expected to be able to return the system of collecting the Duty Obtained from the Right to Land and Building into Self Assesment in accordance with the provisions of Law No.28/2009 on Local Taxes and Levies collected based on the the Determination of Head of Region or Paid by the Taxpayer Himself. If the Local Revenue Service of Pekanbaru did the verification, the result of the verification must be stated in the product of law in the form of Local Tax Collection Notice in accordance with the provisions of Article 100 of Law No.28/2009 on Local Taxes and Levies, SKPDKB in accordance with the provisions of Article 97 of Law No.28/2009 on Local Taxes and Levies, or SKPDLB in accordance with the provisions of Article 165 of Law No.28/2009 on Local Taxes and Levies. Then the City Government of Pekanbaru is expected to revise the Local Regulation No.04/2010 on BPHTB (Duty Obtained from the Right to Land and Building) and the Regulation of the City Mayor of Pekanbaru No.10/2011 on the System and Procedure of Collecting the Duty Obtained from the Right to Land in order to make them in accordance with Law No.28/2009 on Local Taxes and Levies and the Government Regulation No.91/2010 on Kinds of Local Taxes Collected Based on the Determination of Head of Region or Paid by the Taxpayer Himself. Keyword : Verification, Duty Obtained from the Right to Land and Building, City of Pekanbaru

iv


v


KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat serta karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN VERIFIKASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) ATAS PERALIHAN

HAK

ATAS

PEKANBARU.” Penulisan tesis

TANAH ini

DAN

BANGUNAN

DI

merupakan salah satu persyaratan

KOTA untuk

memperoleh gelar Magister Kenotariatan (MKn) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Dalam

penulisan

tesis

ini banyak pihak

yang telah

memberikan

bantuan dorongan moril berupa masukan dan saran, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada

waktunya. Oleh sebab itu, ucapkan terima

kasih

sampaikan

yang mendalam

terhormat

Penulis

secara

khusus

kepada

yang

dan amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum, Bapak

Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, M.Hum dan Bapak Dr. Bastari, MM selaku Komisi Pembimbing yang telah dengan tulus ikhlas serta sabar memberikan bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini. Dengan selesainya penulisan tesis ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada: 1.

Bapak Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, M.Sc (CTM), Sp.A(K) selaku Rektor Universitas Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang

v


diberikan dalam menyelesaikan pendidikan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2.

Bapak Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, atas kesempatan dan Fasilitas yang diberikan kepada Penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini.

3.

Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, atas kesempatan dan Fasilitas yang diberikan kepada Penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini serta selaku penguji yang telah memberikan masukan maupun kritikan serta saran demi kesempurnaan penulisan tesis ini.

4.

Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, M.Hum, selaku Pembimbing yang telah memberikan dorongan kepada Penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.

5.

Bapak Dr. Bastari, MM, selaku Pembimbing yang telah memberikan waktu dan bimbingan serta pengetahuan yang Penulis butuhkan untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.

6.

Ibu Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dan selaku penguji yang telah memberikan masukan maupun kritikan serta saran demi kesempurnaan penulisan tesis ini.

7.

Bapak dan Ibu Dosen Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta ilmu yang sangat bermanfaat vi


selama Penulis mengikuti pendidikan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 8.

Seluruh Staf/Pegawai di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang telah banyak memberikan bantuan kepada Penulis selama menjalani pendidikan.

9.

Rekan-rekan Mahasiswa dan Mahasiswi di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang telah banyak memberikan motivasi kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini khususnya Budi Sugiarso dan Conny Rimawati Silaen.

10. Teristimewa Penulis ucapkan hormat kepada kedua orangtua Penulis atas doadoa serta restu beliaulah Penulis dapat menyelesaikan studi pada Magister Kenotariatan. 11. Secara khusus penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada suami Penulis yaitu Kristianus Barus dan anak-anakku tercinta Gabriel Rendy Valentino Barus serta Ivan Marcelino Barus yang telah menjadi motivasi dan pemberi semangat kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan studi tepat pada waktunya. Medan,

Agustus 2014 Penulis,

(Erika Jenri Halasan Panjaitan)

vii


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I.

IDENTITAS PRIBADI Nama

: Erika Jenri Halasan Panjaitan

Tempat/ Tanggal Lahir

: Parlanggean/01 Januari 1974

Status

: Menikah

Alamat

: Jl. Karya I / Miduk II Blok O No.20 Pekanbaru

II. ORANG TUA Nama Ayah

: Poltak Panjaitan

Nama Ibu

: Ennawati Silalahi

III. PENDIDIKAN 1.

SD Negeri 1 Panombean Tamat Tahun 1986

2.

SMP Negeri 1 Panei Tongah Tamat Tahun 1989

3.

SMA Negeri 1 Pematang Siantar Tamat Tahun 1992

4.

S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Tamat Tahun 2010

5.

S-2 Magister Kenotariatan FH Universitas Sumatera Utara Tamat Tahun 2014

viii


DAFTAR ISI Halaman

ABSTRAK ..........................................................................................................

i

ABSTRACT .........................................................................................................

iii

KATA PENGANTAR ........................................................................................

v

DAFTAR RIWAYAT HIDUP .......................................................................... viii DAFTAR ISI .......................................................................................................

ix

BAB I

PENDAHULUAN ............................................................................

1

A. Latar Belakang ............................................................................

1

B. Perumusan Masalah ...................................................................

8

C. Tujuan Penelitian .......................................................................

8

D. Manfaat Penelitian ......................................................................

9

E. Keaslian Penelitian .....................................................................

9

F. Kerangka Teori Dan Konsepsi .................................................... 12 1.

Kerangka Teori ................................................................... 12

2.

Konsepsi............................................................................... 19

G. Metode Penelitian........................................................................ 23

BAB II

1.

Jenis dan Sifat Penelitian ..................................................... 24

2.

Sumber Data......................................................................... 25

3.

Tehnik Pengumpulan Data................................................... 26

4.

Alat Pengumpulan Data ....................................................... 27

5.

Analisis Data ........................................................................ 27

SISTEM PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI PEKANBARU ................ 29 A. Defenisi Dan Klasifikasi Pajak ................................................... 29 B. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) .......... 34

ix


C. Sistem Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ................................................................... 40 BAB III SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP NPOP HASIL VERIFIKASI YANG TIDAK SESUAI DENGAN KEADAAN YANG SEBENARNYA DI KOTA PEKANBARU ...................... 64 A. Tinjauan Tentang Sanksi Hukum................................................ 64 B. Sanksi Perpajakan ....................................................................... 75 C. Sanksi Perpajakan Terhadap NPOP Hasil Verifikasi Yang Tidak Sesuai Dengan Keadaan Yang Sebenarnya di Kota Pekanbaru.................................................................................... 81 BAB IV

HAMBATAN YURIDIS DARI KEGIATAN VERIFIKASI DALAM MENENTUKAN BPHTB TERUTANG DI KOTA PEKANBARU .................................................................................. 99 A. Kepastian Hukum........................................................................ 99 B. Kepastian Hukum saat beralihnya Hak atas Tanah dan Bangunan .................................................................................... 104 C. Pengaruh Verifikasi Terhadap Kepastian Saat Beralihnya Hak Atas Tanah Dan Bangunan ......................................................... 110

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN ........................................................ 118 A. Kesimpulan ................................................................................ 118 B. Saran ........................................................................................... 119

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 120

x


HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

Recommend Documents