HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

ANALISIS PENERAPAN PASAL 31 UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2009 TENTANG KEWAJIBAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA TERHADAP KONTRAK INTERNASIONAL YANG BERPEDOMAN PADA ASAS-ASAS DALAM HUKUM KONTRAK (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NO. 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar)

TESIS

Oleh

CHANDRA HALIM 127011160/M.Kn

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015

Universitas Sumatera Utara

ANALISIS PENERAPAN PASAL 31 UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2009 TENTANG KEWAJIBAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA TERHADAP KONTRAK INTERNASIONAL YANG BERPEDOMAN PADA ASAS-ASAS DALAM HUKUM KONTRAK (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NO. 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar)

TESIS

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Oleh

CHANDRA HALIM 127011160/M.Kn

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015


Judul Tesis

Nama Mahasiswa Nomor Pokok Program Studi

: ANALISIS PENERAPAN PASAL 31 UNDANGUNDANG NO. 24 TAHUN 2009 TENTANG KEWAJIBAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA TERHADAP KONTRAK INTERNASIONAL YANG BERPEDOMAN PADA ASAS-ASAS DALAM HUKUM KONTRAK (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NO. 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar) : CHANDRA HALIM : 127011160 : Kenotariatan

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN)

Pembimbing

Pembimbing

(Dr.T.Keizerina Devi A,SH,CN,MHum) (Notaris Dr.Syahril Sofyan,SH,MKn)

Ketua Program Studi,

(Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN)

Dekan,

(Prof. Dr. Runtung, SH, MHum)

Tanggal lulus : 20 Januari 2015


Telah diuji pada Tanggal : 20 Januari 2015

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua

: Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN

Anggota

: 1. Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, MHum 2. Notaris Dr. Syahril Sofyan, SH, MKn 3. Notaris Rosniaty Siregar, SH, MKn 4. Notaris Syafnil Gani, SH, MHum


SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

: CHANDRA HALIM

Nim

: 127011160

Program Studi

: Magister Kenotariatan FH USU

Judul Tesis

: ANALISIS PENERAPAN PASAL 31 UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2009 TENTANG KEWAJIBAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA TERHADAP KONTRAK INTERNASIONAL YANG BERPEDOMAN PADA ASAS-ASAS DALAM HUKUM KONTRAK (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NO. 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar)

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang saya buat adalah asli karya saya sendiri bukan Plagiat, apabila dikemudian hari diketahui Tesis saya tersebut Plagiat karena kesalahan saya sendiri, maka saya bersedia diberi sanksi apapun oleh Program Studi Magister Kenotariatan FH USU dan saya tidak akan menuntut pihak manapun atas perbuatan saya tersebut.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sehat.

Medan, Yang membuat Pernyataan

Nama : CHANDRA HALIM Nim : 127011160


ABSTRAK Sejak di Undangkannya Undang-Undang No 24 Tahun 2009 Tentang Bendera,Bahasa,Dan Lambang Negara,Serta Lagu Kebangsaan khususnya Pasal 31 selanjutnya disebut juga Undang-Undang Bahasa ayat 1 yang menegaskan kata “Wajib” menggunakan Bahasa Indonesia dalam setiap perjanjian,dan ayat ke 2 yang menegaskan kata “Ditulis juga” dengan menggunakan bahasa pihak Asing tersebut jika melibatkan pihak Asing.Akan tetapi banyak perdebatan mengenai kata “Wajib” yang dianggap oleh sebagian kalangan Advokat atau Praktisi Hukum harus diutamakan terlebih dahulu dibanding kata “Ditulis juga”.Hal ini menyebabkan Kontrak yang dibuat dengan menggunakan bahasa Asing pada Pokoknya menjadi lemah,dan Puncaknya keluar sebuah Putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang pada akhirnya mengabulkan gugatan Penggugat karena Perjanjian pada Pokoknya dibuat menggunakan Bahasa Asing dan Perjanjian tersebut dinyatakan Batal Demi Hukum.Oleh karena itu terhadap pasal 31 dan Putusan Hakim tersebut perlu dikaji lebih lanjut dari sudut pandang Asas Hukum Kontrak yang selama ini dipegang dalam pembuatan dan pelaksanaan kontrak berbahasa Asing dan Perlu juga dikaji dari segi kekuatan dan keabsahan Pembuktian di Pengadilan bilamana Kontrak pada pokoknya dibuat dengan menggunakan Bahasa Asing. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis,pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa bahan primer,sekunder dan tertier sebagai data utama.Data-data yang diperoleh kemudian diolah,dianalisis dan ditafsirkan secara logis,sistematis dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Pasal 31 Undang-Undang Bahasa sudah memenuhi Asas Hukum Kontrak hal ini dapat dilihat dari Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan No 12 Tahun 2011 yang menginginkan Kepastian Hukum dan juga menginginkan setiap Undang Undang memenuhi Asas Hukum dalam bidang masing masing,dalam hal ini berhubungan dengan Kontrak yang menyangkut Harta benda maka Asas Hukum Kontrak yang harus dipenuhi. Demikian halnya Kontrak diatur dalam Undang Undang Bahasa juga telah memenuhi Asas Hukum Kontrak, terlebih lagi dari pasal 2 Undang-Undang No 24 tahun 2009 Pengaturan Bahasa dilaksanakan berdasarkan Asas salah satunya huruf g.Kepastian Hukum. Terhadap Pembuktian dan keabsahan Perjanjian yang menggunakan Bahasa Asing di Pengadilan Pasca di Undangkanya Undang-Undang Bahasa tetap dapat menjadi alat bukti yang sah di Pengadilan sepanjang Perjanjian tersebut Asli dalam hal ini Kontrak yang berbentuk Otentik yang diatur dalam Undang Undang Jabatan Notaris,dan sepanjang Kontrak tersebut diakui para Pihak dan salah satu pihak dapat membuktikan Kontrak tersebut di hadapan pengadilan dalam hal Kontrak dibawah tangan. Kata Kunci : Kontrak, Bahasa, Asas Hukum Kontrak, Pembuktian

i


ABSTRACT Since Law No.24/2009 on Flag,Language,State Coat of Arms, and National Anthem was enacted,Article 31 ,called Law of Language in paragraph 1 has confirmed the world, “Wajib” (obligatory) in using Indonesian in every contract, and paragraph 2 has also confirmed the words, “Ditulis juga” (Also written) in foreign languages when foreigners are involved in the contract.However, there are many arguments about the use of the world,”Wajib” which is considered by some lawyers and legal practitioners to be more prioritized than the word, “Ditulis juga”. The consequence is that any contract written in a foreign languange becomes weak; eventually, the Verdict of West Jakarta District Court accepted the claim of the plaintiff who used foreign language in the contract so that it was legally null and void. Therefore, Article 31 and the judge’s verdict need to be studied,viewed from the Principle of Contract Law which has been used in making and applying a contract written in a foreign languange and viewed from its enforcemenr and validity of the evidence in Court when a contract is written in a foreign language. The research used judical normative and descriptive analytic method.The data were gathered bt secondary data which consisted of primary, secondary, and tertiary legal materials as the main data. The gathered data were processed, analyzed, and interpreted logically, systematically, and deductively. The result of the research show that Article 31 of Law on Language has fulfilled the principle of Contract Law, referred to the Principle of Enacting Legal Provision No. 12/2011 which concerns with Legal Certainty and states that every Law should meet Legal Principle in each field, particularly which is related to a contract on Property; in this case, the Principle of Contract Law should be fulfilled.A contract which is regulated in Law on Language also meets the Principle of Contract Law, especially Article 2 of Law No. 24/2009 on Regulation in Language which is implemented in point g which states that legal certainty on evidence and validity of a contract, which uses a foreign language in Court after Law on Language was enacted, can be used as valid evidence in Court as far as the contract is original and authentic as it is stipulated in the Notarial Act and as far as it is agreed by the parties concerned, and one of them can prove it before the Court in the case of underhanded contract. Keywords: Contract, Language, Principle of Contract Law, Evidence

ii


KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Universitas Sumatera Utara Medan. Dalam memenuhi tugas inilah maka penulis menyusun dan memilih judul : “Analisis Penerapan Pasal 31 Undang-Undang No 24 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Terhadap Kontrak Internasional Yang Berpedoman Pada Asas-Asas Dalam Hukum Kontrak (Studi Kasus Putusan Perkara

No.451/ Pdt.G /2012 /PN.Jkt.Bar) ”. Penulis

menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan didalam penulisan tesis ini, untuk itu dengan hati terbuka menerima saran dan kritik dari semua pihak, agar dapat menjadi pedoman di masa yang akan datang. Dalam penulisan dan penyusunan tesis ini, penulis mendapat bimbingan dan pengarahan serta saran-saran dari berbagai pihak.Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tidak ternilai harganya secara khusus kepada Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN., selaku Ketua Komisi Pembimbing dan Ibu Dr. T. Keizerina Devi Azwar, SH, CN, MHum., serta Bapak Dr. Syahril Sofyan, SH, MKn., masing-masing selaku anggota komisi pembimbing yang banyak memberi masukan dan bimbingan kepad penulis selama dalam penulisan tesis ini dan kepada Ibu Rosniaty Siregar, SH, MKn., dan Bapak Notaris Syafnil Gani, SH, MHum., selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan kritikan, saran serta masukan dalam penulisan tesis ini. Selanjutnya ucapan terimakasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada : 1.

Bapak Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, M.Sc (CTM), Sp.A(K). Selaku Rektor Universitas Sumatera Utara

2.

Bapak Prof. Dr. Runtung, SH., MHum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

iii


3.

Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH., MS., CN., Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

4.

Ibu Dr. T. Keizerina Devi Azwar, SH., CN., MHum., Selaku Seketaris Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

5.

Bapak-Bapak dan Ibu-ibu Guru Besar dan Staf Pengajar dan juga para karyawan Biro Administrasi pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Secara khusus penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada

ayahanda dan Ibunda,yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik ananda dengan penuh kasih sayang. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada rekan-rekan seperjuangan, rekan-rekan se-profesi dan rekan-rekan dalam mengharungi kehidupan, Khususnya rekan-rekan Magister Kenotariatan Kelas Reguler Angkatan 2012 yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang terus memberikan motivasi, semangat dan kerjasama dalam diskusi, membantu dan memberikan pemikiran kritik dan saran dari awal masuk di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara sampai saat penulis selesai menyusun tesis ini. Saya berharap semoga semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa, agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, kesejahteraan dan rejeki yang melimpah. Akhirnya, semoga tesis ini dapat berguna bagi diri penulis dan juga bagi semua pihak khususnya yang berkaitan dengan bidang kenotariatan. Medan, Januari 2015 Penulis

(Chandra Halim)

iv


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I.

IDENDITAS PRIBADI Nama

:

Chandra Halim

Tempat/Tanggal Lahir

:

Medan,13 Maret 1989

Alamat

:

Jl Letnan Abdul Kadir No.1 Kabanjahe

Jenis Kelamin

:

Laki-laki

Umur

:

25 Tahun

Kewarganegaraan

:

Indonesia

Agama

:

Buddha

Nama Bapak

:

Ombun Nauli

Nama Ibu

:

Yenty

Sekolah Dasar

:

SD Methodist Kabanjahe (1996-2002)

Sekolah Menengah Pertama

:

SLTP Methodist Kabanjahe (2002-2005)

Sekolah Menengah Atas

:

SMA Methodist 2 Medan (2005-2008)

Universitas

:

S1 Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa (UNDAR) (2008-2012)

II. PENDIDIKAN

Universitas

:

Medan

S2 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (2012-2015)

v


DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK ........................................................................................................

i

ABSTRACT ........................................................................................................

ii

KATA PENGANTAR....................................................................................... iii DAFTAR RIWAYAT HIDUP .........................................................................

v

DAFTAR ISI...................................................................................................... vi DAFTAR ISTILAH ......................................................................................... viii DAFTAR SINGKATAN................................................................................... xi BAB I

PENDAHULUAN ..........................................................................

1

A. Latar Belakang Masalah............................................................

1

B. Perumusan Masalah ..................................................................

9

C. Tujuan Penelitian ...................................................................... 10 D. Manfaat Penelitian .................................................................... 10 E. Keaslian Penelitian.................................................................... 11 F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsepsi .................................. 13 1.

Kerangka Teori .................................................................. 13

2.

Kerangka Konsepsi ............................................................ 17

G. Metode Penelitian...................................................................... 19

BAB II

1.

Sifat Penelitian ................................................................... 20

2.

Pendekatan Penelitian ........................................................ 20

3.

Sumber Data Penelitian...................................................... 21

4.

Teknik dan Alat Pengumpulan Data .................................. 23

5.

Analisis Data ...................................................................... 23

PENGGUNAAN DAN PENGATURAN BAHASA TERHADAP KONTRAK INTERNASIONAL YANG MEMEGANG PRINSIP ASAS ASAS DALAM HUKUM KONTRAK .................................................................................... 25 A. Tinjauan Umum Tentang Kontrak ............................................ 25 vi


B. Pelaksanaan Kontrak Terkait Dengan Pemilihan Bahasa oleh Para Pihak ................................................................................. 65 C. Pasal 31 Ayat 1 dan 2 Undang Undang No 24 Tahun 2009 Mengatur Mengenai Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Berpedoman Pada Asas Asas Hukum Kontrak ........ 75 BAB III

PEMBUATAN KONTRAK INTERNASIONAL YANG MENGGUNAKAN BAHASA ASING PASCA DIUNDANGKANNYA PASAL 31 UNDANG UNDANG NO 24 TAHUN 2009 ............................................................................ 80 A. Tinjauan Umum Pasal 31 Undang Undang No 24 Tahun 2009 80 B. Pelaksanaan Kontrak Internasional Menurut Undang Undang Yang Mengatur Mengenai Penggunaan Bahasa ...................... 85

BAB IV

ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM KONTRAK INTERNASIONAL DALAM HAL PENGGUNAAN DAN PEMILIHAN BAHASA PASCA PEMBERLAKUAN PASAL 31 UNDANG UNDANG NO 24 TAHUN 2009 ............................ 95 A. Tinjauan Umum Asa Kepastian Hukum ................................... 95 B. Kepastian Hukum Terhadap Kekuatan Pembuktian Kontrak Yang Menggunakan Bahasa Asing Terhadap Kontrak Yang Berbentuk Otentik dan Dibawah tangan ................................... 100

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN ...................................................... 110 A. Kesimpulan ............................................................................... 110 B. Saran.......................................................................................... 112

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 114

vii


DAFTAR ISTILAH

Arbitrase

:

Aequo et bono Accidental elements Accessoir Agreement Asas pacta sunt servanda

: : : : :

Accessible Beperkende en derogerende Werking vande goede trouw Benoemde Billikheid,redelijkheid Bargening power Conflict of law Conflictenrecht Conflict des lois Conflict des status Contract Choice of jurisdiction Choice of law Choice of domicile Droit international prive Dirrito internationale privato Efferter Equal Essential Elements Formil bewijskracht Forum of non convenient

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Force majeure Final term condition Freedom of contract Governing Law General principles of law Gesetzliches recht International law Internationales Privaatrescht Interlegal law In de handel

: : : : : : : : : :

kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan sesuai dengan apa yang dianggap adil unsur eksidental tambahan perjanjian perjanjian mengikat secara penuh dan harus ditepati mudah diperoleh membatasi dan meniadakan perjanjian bernama kepatutan daya tawar hukum perselisihan hukum perselisihan hukum perselisihan hukum perselisihan perjanjian pilihan forum pilihan hukum pilihan domisili hukum perdata internasional hukum perdata internasional penawaran sama unsur esensialia kekuatan pembuktian formil ajaran hakim dapat menolak memeriksa perkara yang diajukan oleh para pihak suatu kejadian diluar kemampuan manusia kondisi jangka akhir asas kebebasan berkontrak hukum yang mengatur prinsip hukum perundang undangan hukum Internasional hukum perdata internasional hukum antar tata hukum objek perdagangan viii


Innominaat International conventions International costum Intentions of the parties Joint Venture Agreement Judicial decisions Loan Agreement Leasing Lex loci contractus

: : : : : : : : :

Lex loci solutionis

:

Law making treaties Liberary research Lex proper law of contract Morality of law Materiele bewijskracth Nationalite Natural Elements Nominaat contract Nobile officium Ontvangs theorie Private international law Partij autonomie Party autonomy

: : : : : : : : : : : : :

Qualified publicists

:

Ratio legis Rechtswahl Recognition and eforcement Rechtbeginsel Rechtsregel Realistic legal certainly Rechthandeling Ogg foreign judgment

: :

Structure product Te goeder trouw Theachings of the most highly Treaty contract

: :

asas hukum aturan hukum kepastian hukum sebenarnya perbuatan hukum pengakuan dan pelaksanaan peradilan asing struktur produk itikad baik

:

perjanjian kontrak

: : : : :

tidak bernama perjanjian internasional kebiasaan internasional pilihan hukum perjanjian pendirian usaha patungan keputusan pengadilan perjanjian pinjam meminjam lembaga pembiayaan pilihan hukum ditentukan dari tempat kontrak itu dibuat pilihan hukum ditentukan dari tempat dimana kontrak tersebut dilaksanakan pembuatan undang-undang perjanjian penelitian kepustakaan pilihan hukum ditentukan oleh pengadilan moralitas hukum kekuatan pembuktian materil kewarganegaraan unsur natural perjanjian bernama profesi yang mulia alamat penawar hukum perdata internasional pilihan hukum pihak bebas memperjanjikan apa yang mereka inginkan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya peraturan hukum pilihan hukum

putusan

ix


The most chracteristic

:

Ubi jus incertum,ibi jus nullum

:

Uitendige bewijskracth Unus testis nullus testis Venue Verbintenissenrecht Vermogen Weak law

: : : : : :

pilihan hukum didasarkan pada hukum negara mana yang memperlihatkan karakteristik dimana tiada kepastian hukum,disitu tidak ada hukum kekuatan pembuktian lahir seorang saksi bukan saksi tempat hukum perikatan harta kekayaan hukum yang lemah

x


DAFTAR SINGKATAN

AFTA

:

Asean Free Trade Area

ASEAN

:

Association of Southeast Asian Nations

BANI

:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia

BKPL

:

Bangun Karya Pratama Lestari

HPI

:

Hukum Perdata Internasional

Hlm

:

Halaman

HATAH

:

Hukum Antar Tata Hukum

ILA

:

The Institute of International Law

KUH Perdata

:

Kitab Undang Undang Hukum Pedata

MOU

:

Memorandum of Understanding

MEA

:

Masyarakat Ekonomi Asean

PN

:

Pengadilan Negeri

PHS

:

Permata Hijau Sawit

UUJN

:

Undang Undang Jabatan Notaris

UNIDROIT

:

The International Institute for the univication of Private Law

UU HAM

:

Undang Undang Hak Asasi Manusia

xi


HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

Recommend Documents