HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

PEMBATALAN AKTA WASIAT SEBAGAI AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN NOTARIS (STUDI PUTUSAN MA NO 3124 K/ PDT/ 2013 ANTARA PENGGUGAT DM VS NOTARIS LSN)

TESIS

Oleh

DEBORA CLAUDIA PANJAITAN 147011038/M.Kn

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2016

Universitas Sumatera Utara

PEMBATALAN AKTA WASIAT SEBAGAI AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN NOTARIS (STUDI PUTUSAN MA NO 3124 K/ PDT/ 2013 ANTARA PENGGUGAT DM VS NOTARIS LSN)

TESIS

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Oleh

DEBORA CLAUDIA PANJAITAN 147011038/M.Kn

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2016


Judul Tesis

: PEMBATALAN AKTA WASIAT SEBAGAI AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN NOTARIS (STUDI PUTUSAN MA NO 3124 K PDT 2013 ANTARA PENGGUGAT DM VS NOTARIS LSN) : DEBORA CLAUDIA PANJAITAN : 147011038 : Kenotariatan

Nama Mahasiswa Nomor Pokok Program Studi

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN)

Pembimbing

(Prof. Dr. Sunarmi, SH, MHum)

Pembimbing

(Notaris Syafnil Gani, SH, MHum)

Ketua Program Studi,

(Prof.Dr.Muhammad Yamin, SH, MS, CN)

Dekan,

(Prof. Dr. Runtung, SH, MHum)

Tanggal lulus : 26 Oktober 2016


Telah diuji pada Tanggal : 26 Oktober 2016

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua

: Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN

Anggota

: 1. Prof. Dr. Sunarmi, SH, MHum 2. Notaris Syafnil Gani, SH, MHum 3. Dr. Rosnidar Sembiring, SH, MHum 4. Dr. Dedi Harianto, SH, MHum


SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

:

DEBORA CLAUDIA PANJAITAN

Nim

:

147011038

Program Studi

:

Magister Kenotariatan FH USU

Judul Tesis

:

PEMBATALAN AKTA WASIAT SEBAGAI AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN NOTARIS (STUDI PUTUSAN MA NO 3124 K/PDT/2013 ANTARA PENGGUGAT DM VS NOTARIS LSN)

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang saya buat adalah asli karya saya sendiri bukan Plagiat, apabila dikemudian hari diketahui Tesis saya tersebut Plagiat karena kesalahan saya sendiri, maka saya bersedia diberi sanksi apapun oleh Program Studi Magister Kenotariatan FH USU dan saya tidak akan menuntut pihak manapun atas perbuatan saya tersebut.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sehat.

Medan, Yang membuat Pernyataan

Nama : DEBORA CLAUDIA PANJAITAN Nim : 147011038


ABSTRAK Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara dalam membuat akta otentik. Maka, notaris dalam hal ini dituntut untuk membuat akta yang baik dan benar. Apabila salah satu pihak merasa dirugikan atas akta yang dibuat oleh notaris, maka pihak tersebut dapat menggugat notaris dengan tuduhan tidak membenarkan isi dari akta tersebut, sebagaimana yang terurai dalam kasus pembuatan akta wasiat yang digugat oleh Penggugat DM dalam Putusan MA No 3124 K/ Pdt/ 2013. Ketidakhati-hatian Notaris terhadap akta yang dibuatnya dapat mengakibatkan akta tersebut dapat batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Oleh karena itu, Notaris dalam membuat akta harus sesuai dengan tata cara dan prosedur yang berlaku berdasarkan UUJN serta bertindak jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak untuk menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan akta. Metode penelitian yang digunakan dalam membahas masalah-masalah tersebut di atas adalah melalui pendekatan yuridis normatif dengan mengumpulkan secara cermat data primer dan data sekunder. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melihat putusan hakim, sedangkan data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan studi lapangan melalui wawancara dengan pihak yang terkait yaitu notaris. Selanjutnya data dianalisis secara kualitiatif. Akta menjadi batal atau dapat dibatalkan oleh putusan pengadilan adalah dengan tidak dipenuhinya syarat materil maupun syarat formil dalam suatu akta yaitu syarat subjektif dan objektif perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Apabila akta dibatalkan oleh putusan pengadilan maka akta yang telah batal menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum dan jika akta tersebut batal demi hukum maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada, tanpa ada lagi dimintakan pembatalan. Tanggung jawab notaris apabila melakukan kesalahan dalam pembuatan akta, dalam lapangan keperdataan dijatuhkan sanksi dengan penggantian biaya atau rugi kepada pihak yang dirugikan. Apabila terbukti secara pidana maka dapat dijatuhi dengan sanksi pidana. Demikian dalam sanksi administratif notaris serta tanggung jawab notaris dalam hal kode etik notaris. Terkait dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta sebagaimana dalam putusan pengadilan mahkamah agung No 3124 K/ Pdt/ 2013, melalui putusannya, hakim menyatakan batal dan tidak mengikat akta wasiat no 5 tertanggal 9 oktober 2009, mencoret dan mencabut akta wasiat dari buku register daftar wasiat, serta notaris atas perbuatannya dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum.

Kata kunci : Pembatalan Akta, Perbuatan Melawan Hukum, Tanggung Jawab Notaris

i


ABSTRACT A Notary is a public official who is given the authority by the State to make authentic deeds; therefore, he has to make them properly and correctly. If one feels that he is harmed by the deed, he can file a complaint against the Notary for not making it right as in drawing up a will. A Notary’s imprudence in the deeds he has drawn up can cause them to be legally null and void or to be revoked. Therefore, the deeds should be in accordance with the procedure, based on UUJN (Notarial Act), and he should be honest, accurate, independent, and impartial in order to maintain the interest of the persons appearing. The research used judicial normative and descriptive analytic method by gathering primary and secondary data. Primary data were obtained from judge’s verdicts, while secondary data were gathered from primary, secondary, and tertiary legal materials. The data were gathered by conducting documentary study and field research through interviews with Notaries and analyzed qualitatively. A deed can be legally null and void or revoked by court’s verdict when material and formal requirements are not fulfilled which are subjective and objective agreement as stipulated in Article1320 of the Civil Code. When a deed is revoked by court’s verdict, it does not have any legal force anymore and when it is revoked by the parties concerned, it becomes an underhanded deed. In the civil case, when a Notary makes a mistake in drawing up a deed, he will be liable compensate any cost or the lost of those who have been harmed. In the criminal case, criminal sanction can be imposed upon him. In the administrative case, he will be liable for Notarial Code of Ethics. Concerning a Notary’s authority in drawing up a deed in the Supreme Court’s Ruling No. 3124 K/Pdt/2013, the will no. 5 on October, 2009 is revoked and non-binding by the judge; it is cancelled and nullified from the will registry list, and the Notary was charged with illegal act.

Keywords: Revocation of Deed, Illegal Act, Notary’s Liability

ii


KATA PENGANTAR Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat-Nya lah

penulis

dapat

“PEMBATALAN

menyelesaikan AKTA

penulisan

WASIAT

tesis

SEBAGAI

ini

yang

AKIBAT

diberi

judul

PERBUATAN

MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN NOTARIS (STUDI PUTUSAN MA NO 3124 K PDT 2013 ANTARA PENGGUGAT DM VS NOTARIS LSN)”. Penulisan Tesis ini adalah merupakan salsh satu persyaratan guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Fakultas Hukum USU, dan semoga karya ilmiah ini memberi manfaat tidak saja bagi penulis sendiri tetapi juga bagi rekan-rekan mahasiswa pada Program Magister Kenotariatan dan masyarakat pada umumnya yang tidak terlepas dari perbuatan-perbuatan hukum dalam membuat akta. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada segenap pihak yang telah memberi dukungan bagi penulis sehingga penulisan tesis ini dapat terlaksana dengan baik dan penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna dan untuk itu penulis secara terbuka menerima masukan-masukan dan kritikan yang bersifat menyempurnakan pengetahuan penulis akan materi yang dibahas. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat : 1. Bapak Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum, selaku Rektor Universitas Sumatera Utara dan segenap Staf dan jajarannya; iii


2. Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan segenap Staf dan jajarannya; 3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum USUdan sekaligus selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah banyak memberi arahan, masukan dan saran dalam penulisan tesis ini; 4. Ibu Prof. Dr. Sunarmi, SH, M.Hum, selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah banyak memberi arahan, masukan dan saran dalam penulisan tesis ini; 5. Bapak Syafnil Gani, SH, M.Hum, selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah banyak memberi arahan, masukan dan saran dalam penulisan tesis ini; 6. Ibu Dr. Rosnidar Sembiring, SH, M.Hum, selaku dosen Penguji; 7. Bapak Dr. Dedi Harianto, SH, M.Hum, selaku dosen Penguji; yang telah banyak membantu penulis dengan memberikan bimbingan, petunjuk dan dorongan semangat serta motivasi untuk kesempurnaan hingga terselesaikannya penulisan tesis ini. Atas segala bantuan tersebut, penulis berdoa semoga Bapak/ Ibu senantiasa mendapat lindungan, rahmat, dan kasih-Nya dalam menjalani kehidupan serta pengabdian kepada nusa, bangsa, dan agama. Ucapan terima kasih setulus-tulusnya kepada: 1. Suami tercinta Ananda Wahyu P. Tambunan, ST, yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat, dukungan dan kasih sayang penuh pengorbanan serta

iv


memberikan dorongan kepada penulis hingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. 2. Kedua orangtua tercinta Papa dan Mama (Drs. Aden Panjaitan/ Manur br. Simamora) yang telah membesarkan dan mendidik dengan memberikan kasih sayang yang tulus, doa serta semangat kepada penulis. 3. Bapak dan Mama Mertua (H. Tambunan, SH/ TSR br. Siahaan) yang telah memberikan semangat, perhatian dan kasih sayangnya. 4. Saudara-saudara tercinta Keluarga Abangda (Paul A. Samuelson Panjaitan, SE.Ak, MM/ Fiesta Octorina Sitorus, SKM)) dan Adinda (Gunawan A. Panjaitan, Amd), yang memberikan doa dan semangat, kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarga tercinta.

Medan,

Oktober 2016

DEBORA CLAUDIA PANJAITAN NIM : 147011038

v


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI 1. Nama

:

DEBORA CLAUDIA PANJAITAN

2. Tempat, tanggal lahir

:

Medan, 6 Februari 1991

3. Status

:

Kawin

4. Agama

:

Kristen

5. Alamat

:

Jl. Jermal III, Gang Merdeka No. 10 Medan

1. Nama Suami

:

Ananda Wahyu Putra Tambunan, ST.

2. Nama Ayah

:

Drs. Aden Panjaitan

3. Nama Ibu

:

Manur Simamora

4. Nama Saudara

:

Paul A. Samuelson Panjaitan, SE.Ak, MM. Gunawan Admar Panjaitan, Amd.

1. SD

:

SD Katolik San Francesco Balige

2. SMP

:

SMP Budi Darma Balige

3. SMA

:

SMA Negeri 5 Medan

4. S1

:

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

5. S2

:

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum USU

II. KELUARGA

III.PENDIDIKAN

vi


DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK ...........................................................................................................

i

ABSTRACT ..........................................................................................................

ii

KATA PENGANTAR .........................................................................................

iii

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ...........................................................................

vi

DAFTAR ISI ........................................................................................................

vii

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN ..............................................................................

1

A. Latar Belakang ..............................................................................

1

B. Perumusan Masalah .......................................................................

11

C. Tujuan Penelitian ..........................................................................

12

D. Manfaat Penelitian ........................................................................

12

E. Keaslian Penelitian ........................................................................

13

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsepsi .......................................

15

1. Kerangka Teori ........................................................................

15

2. Konsepsi ..................................................................................

22

G. Metode Penelitian ..........................................................................

25

1. Jenis dan Sifat Penelitian ........................................................

25

2. Sumber Data ............................................................................

27

3. Teknik Pengumpulan Data.......................................................

28

4. Analisis Data ...........................................................................

29

AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA WASIAT YANG DIBUAT OLEH NOTARIS ATAS KELALAIANNYA SEHINGGA DINYATAKAN MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ...................................................................... 31 A. Akta Wasiat Sebagai Akta Notaris.................................................

31

B. Tinjauan Umum Tentang Wasiat ...................................................

34

1. Pengertian Wasiat ....................................................................

34

vii


2. Bentuk-Bentuk Wasiat ............................................................

38

3. Syarat-Syarat Pembuatan Wasiat (Testament) .........................

42

4. Pencabutan dan Gugurnya Wasiat ........................................... 45 5. Pendaftaran Wasiat Pada Daftar Pusat Wasiat.........................

47

C. Kekuatan Pembuktian Akta Wasiat Sebagai Akta Otentik ............

48

D. Akibat Hukum Terhadap Akta Wasiat Yang Dibuat Oleh Notaris Atas Kelalaiannya Sehingga Dinyatakan Melakukan Perbuatan Melawan Hukum............................................................................ 52 1. Akta Notaris yang Dapat Dibatalkan dan Batal Demi Hukum

52

a. Akta Notaris Dapat Dibatalkan .........................................

52

b. Akta Notaris Batal Demi Hukum ......................................

55

2. Akibat Hukum Terhadap Akta Wasiat yang dibuat oleh Notaris atas Kelalaiannya......................................................... 58 BAB III. TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBUATAN AKTA ....................................................... 68 A. Tinjauan Tentang Notaris ..............................................................

68

1. Pengertian Notaris ................................................................... 68 2. Notaris Sebagai Pejabat Umum ..............................................

70

3. Tugas dan Kewenangan Notaris .............................................

72

4. Kewajiban dan Larangan Notaris ............................................

77

B. Perbuatan Melawan Hukum Oleh Notaris Dalam Pembuatan Akta ................................................................................................ 85 1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum .................................. 85 2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum .............................

87

3. Perbuatan Melawan Hukum Oleh Notaris Dalam Pembuatan Akta .......................................................................................... 89 C. Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Pembuatan Akta ............................................................................. 102

viii


BAB IV

PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 3124 K/ PDT/ 2013 ........ 117 A. Duduk Perkara ............................................................................... 117 1. Duduk Perkara di Pengadilan Negeri....................................... 117 a. Alasan Mengajukan Gugatan ............................................ 117 b. Pertimbangan Hakim ......................................................... 121 c. Putusan Hakim .................................................................. 122 2. Duduk Perkara di Pengadilan Tinggi ...................................... 122 a. Alasan Mengajukan Kasasi ............................................... 122 b. Pertimbangan Hakim ......................................................... 123 c. Putusan Hakim Pengadilan Tinggi..................................... 124 3. Duduk Perkara di Tingkat Kasasi (MA) .................................. 124 a. Alasan Kasasi .................................................................... 124 b. Pertimbangan Hakim ......................................................... 126 c. Putusan Hakim .................................................................. 127 B. Analisis Putusan No 3124 K/ Pdt/ 2013......................................... 127

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN ......................................................... 135 A. Kesimpulan ................................................................................... 135 B. Saran .............................................................................................. 137

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 139

ix


HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

Recommend Documents