HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP HIBAH WASIAT PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TESIS

Oleh

DWI SARTIKA PARAMYTA 127011006/M.Kn

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2014

Universitas Sumatera Utara

PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP HIBAH WASIAT PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TESIS

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Oleh

DWI SARTIKA PARAMYTA 127011006/M.Kn

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2014


Judul Tesis

: PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP HIBAH WASIAT PASCA PEMBERLAKUAN UNDANGUNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH : DWI SARTIKA PARAMYTA : 127011006 : Kenotariatan

Nama Mahasiswa Nomor Pokok Program Studi

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN)

Pembimbing

(Prof.

Dr. Budiman Ginting, SH, MHum)

Ketua Program Studi,

(Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN)

Pembimbing

(Dr. Bastari, MM)

Dekan,

(Prof. Dr. Runtung, SH, MHum)

Tanggal lulus : 26 September 2014


Telah diuji pada Tanggal : 26 September 2014

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua

: Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN

Anggota

: 1. Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, MHum 2. Dr. Bastari, MM 3. Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, MHum 4. Notaris Dr. Syahril Sofyan, SH, MKn


SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

: DWI SARTIKA PARAMYTA

Nim

: 127011006

Program Studi

: Magister Kenotariatan FH USU

Judul Tesis

: PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP HIBAH WASIAT PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang saya buat adalah asli karya saya sendiri bukan Plagiat, apabila dikemudian hari diketahui Tesis saya tersebut Plagiat karena kesalahan saya sendiri, maka saya bersedia diberi sanksi apapun oleh Program Studi Magister Kenotariatan FH USU dan saya tidak akan menuntut pihak manapun atas perbuatan saya tersebut.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sehat.

Medan, Yang membuat Pernyataan

Nama : DWI SARTIKA PARAMYTA Nim : 127011006


ABSTRAK Melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (PDRD) Daerah maka Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi pajak daerah. Saat terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap hibah wasiat adalah saat tanggal dibuat dan ditandatangani akta. Tidak ada penjelasan dalam Undang-Undang tersebut mengenai akta yag dimaksud. Pungutan pajak terhadap masyarakat harus berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga ketentuan Undang-Undang harus jelas, tegas dan tidak memberikan peluang kepada siapapun untuk memberikan penafsiran lain dari kehendak pembuat Undang-Undang (pemerintah) dan tidak menimbulkan makna ganda. Oleh karena itu menjadi masalah adalah kapankah penentuan lahirnya hak atas tanah dan bangunan pada hibah wasiat yang dapat dikenakan BPHTB,bagaimana pengenaan BPHTB atas Hibah Wasiat menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD, serta asas kepastian hukum dalam pengenaan BPHTB terhadap hibah wasiat pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach)dan pendekatan historis (historical approach). Penelitian ini juga didukung oleh keterangan informan dari Notaris dan PPAT Wilayah Kerja Kota Medan, Kantor Badan Pertanahan Kota Medan, dan Kantor Dinas Pendapatan Kota Medan. Hasil penelitian adalah lahirnya hak atas tanah dan bangunan pada hibah wasiat yang dapat dikenakan BPHTB yaitu pada saat penyerahan legaat dari ahli waris atau pelaksana wasiat kepada legataris karena pada saat legataris menerima penyerahan tersebut maka terjadi perolehan hak atas tanah dan bangunan.Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak kena Pajak (NPOPKP) yaitu nilai tertinggi antara harga pasar dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB setelah dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), tarif paling tinggi 5 % (lima persen) dan sistem pemungutan adalah self assesment sistem. Terdapat ketidakpastian hukum dalam pengenaan BPHTB terhadap hibah wasiat yaitu penentuan saat terhutangnya pajak dan besarnya pajak yang tehutang. Ketidakpastian saat terhutang dikarenakan Pasal 90 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tidak menegaskan akta wasiat, akta penyerahan legaat atau akta Hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang menjadi penentu saat terhutangnya BPHTB. Ketidakpastian mengenai besarnya pajak yang terhutang berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 95 ayat (4) yang tidak memerintahkan secara tegas kepada Peraturan Daerah untuk mengatur ketentuan tentang pemberian pengurangan BPHTB terhadap Hibah wasiat. Disarankan agar setiap Peraturan Daerah tentang BPHTB di masing-masing Kabupaten/Kota hendaknya mencantumkan secara tegas tentang lahirnya hak atas tanah dan Bangunan untuk Hibah wasiat yang terhutang BPHTB. Untuk menjaga sistem self assesment dalam pemungutan BPHTB dapat terlaksana dengan baik, hendaknya Perda tentang BPHTB dan peraturan pelaksananya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang hirarkinya lebih tinggi. Pasal 90 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD yang mengatur saat terhutang hendaknya direvisi menjadi tanggal dibuat dan ditanda tangani akta perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sedangkan Pasal 95 ayat (4) hendaknya direvisi menjadi harus diatur di dalam perundangan dengan cara menghapus Pasal 95 ayat (4) dan memasukkan kedalam Pasal 95 ayat (3) . Kata kunci : Bea, Perolehan Hak, Tanah dan Bangunan, Hibah Wasiat.

i


ABSTRACT Under Law No. 28/2009 on PDRD (Regional Retribution and Tax), BPHTB (fees for acquisition of land and building rights) becomes state and local tax. Payable time for BPHTB on bequest is at the time the deed is made and signed. There is no explanation in this law about the deed. The tax paid by people must be based on the law which is transparent and explicit so that it is not ambiguous and different from what is expected by the law (the government). The problems of the research were as follows: when the land and building rights in bequest was levied on BPHTB, how about BPHTB which was levied on bequest under Law No. 28/2009 on PDRD, and how about the principle of legal certainty in levying BPHTB on bequest after Law No. 28/2009 was imposed. The research used judicial normative, statute, and historical approaches. It was supported by the information from the Notaries and PPAT (official empowered to draw up land deeds) in the working area of Medan, the Land Office in Medan, and the Regional Revenues Office, Medan. The result of the research shows that rise of land rights and building at bequest that can be worn BPHTB the cession legaat of heirs or executrice testamantair of a will to legataris because during legataris receive the awarding then occurring acquisition of land rights and building. The legal basis for imposing BPHTB is the highest NPOPKP (Acquisition Value of Taxable Item) between price market and NJOP (Sale Value of Taxable Item) of PBB (tax on land and the building erected on it) after extracting from NPOPTKP (Acquisition Value of Non-Taxable Item). The highest tariff is 5%, and the system of tax is self-assessment system. There is no legal certainty in the imposition of BPHTB on bequest in specifying the payment of tax and the amount of payable tax. The uncertainty of the payable tax is because Article 90, paragraph (1) point d of Law No. 28/2009 does not specify the will certificate, bequest certificate, or the deed of grant made by PPAT; it is the determinant of the payable BPHTB. The uncertainty of the amount of payable tax is related to Article 95, paragraph 4 which does not implicitly specify Perda (Regional Regulation) in regulating the reduction of BPHTB to bequest. It is recommended that the land and building rights should be attached in the Perda on BPHTB of each District/Town for payable BPHTB bequest. To keep selfassessment system in BPHTB implemented properly, Perda on BPHTB and its implementing regulation should not be contrary to a higher legal provision. Article 90, paragraph (1), point d of Law No. 28/2009 on PDRD which regulates the payable BPHTB, states that the bequest should be revised to be the date it is made and signed of the deed of acquisition of land and building rights. Meanwhile, Article 95, paragraph 4 on reducing tax in certain area (including BPHTB), which can be regulated by Perda on state and local tax, should comply with legal provisions by eliminating Article 95, paragraph (4) and amended it to Article 95, paragraph (3). Keywords: Tax, Right Acquisition, Land and Building, Bequest ii


KATA PENGANTAR

Alhamdulilah, puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahma dan Rahimnya, anugrah berupa kesehatan, rezeki, kekuatan dan semangat yang telah membawa berkah, sehingga dapat terselesaikannya penulisan tesis yang berjudul “PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP HIBAH WASIAT PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG

NOMOR

28

TAHUN

2009

TENTANG

PAJAK

DAERAHDAN RETRIBUSI DAERAH”, kemudian Shalwat dan Salam tak lupa Penulis Sanjungkan keharibaan Nabi Muhammad S.A.W, keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya. Dan dengan harapan agar penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi upaya pengembangan ilmu hukum khusunya di Kota Medan dan di Indonesia pada umumnya. Penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Terimakasih diucapkan khususnya kepada : 1.

Bapak Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, M.Sc (CTM), Sp.A (K) selaku Rektor Universitas Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan dalam menyelesaikan pendidikan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

iii


2.

Bapak Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada Penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini.

3.

Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin, S.H, MS, CN, selaku Ketua Komisi Pembimbing dan Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan, dan saran, dalam penulisan tesis ini.

4.

Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, MHum selaku anngota Komisi Pembimbing dan Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan, dan saran, dalam penulisan tesis ini.

5.

Bapak Dr. Bastari, MM, selaku anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan, saran dan semangat dalam penulisan dan penyelesaian tesis ini.

6.

Ibu Dr. T. Keizerina Devi Azwar, SH, CN, M.Hum, selaku Dosen Penguji dan Sekretaris Program Pascasarjana Program Studi Magister Kenotariatan.

7.

Bapak Notaris Dr. Syahril Sofyan, SH, M.Kn, selaku Dosen Penguji pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan dan saran dalam penulisan tesis ini.

8.

Seluruh Dosen/pengajar mata kuliah pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. iv


9.

Rekan-rekan Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Angkatan 2012 yang senantiasa memberikan dukungan moril dan material untuk kelancaran penyelesaian studi ini. Ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Almarhum Ayahanda drg.

Mudjijanto tercinta semoga Allah SWT menepatkan beliau di Surganya, serta doa dan semangat yang diberikan oleh Ibunda tercinta Emmy Darwaty kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Selain itu terimakasih penulis ucapkan kepada kedua saudara penulis yaitu Eka Prasetya Pratama SH, M.H dan Tri Sutrisno, yang banyak emberikan masukan dan kritik atas penulisan tesis ini. Hanya Allah SWT yang dapat membalas segala kebaikan dan jasa-jasa yang diberikan mereka semua. Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak atas segala kekurangan yang penulis sadari sepenuhnya terdapat dalam tesis ini guna perbaikan dikemudian hari. Disadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangan dan karenanya atas segala kritik dan saran yang membangun sangatlha diharapkan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini dan kemanfaatan terutama bagi penulis dan pembaca guna mengembangkan Ilmu Kenotariatan pada masa yang akan datang.

Medan,

September 2014 Penulis

DWI SARTIKA PARAMYTA

v


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I.

IDENTITAS PRIBADI 1. Nama 2. Tempat, Tanggal Lahir 3. Jenis Kelamin 4. Status 5. Agama 6. Alamat

: : : : : :

Dwi Sartika Paramyta 16 Juni 1981 Perempuan Belum Menikah Islam Jalan Karya Kasih No.47 Medan

II. KELUARGA 1. Nama Ayah 2. Nama Ibu 3. Saudara

: : :

Almarhum drg. Mudjijanto. Hj. Emmy Darwaty. 1. Eka Prasetya Pratama, SH, MH. 2. Tri Sutrisno SH

III. PENDIDIKAN 1. SD

:

SD Angkasa I Lanud Medan Tahun 1988-1994 SMP Negeri 2 Medan Tahun 1994-1997 SMA Negeri 2 Medan Tahun 1997-2000 1. Program Studi Psikologi Universitas Sumatera Utara Tahun 2000 – 2004 2. Ilmu Hukum STIH-Graha Kirana Medan Tahun 2000-2009

2. SMP

:

3. SMA

:

4. Perguruan Tinggi (SI)

:

5. Perguruan Tinggi (S2)

:

Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara Tahun 2012 - 2014

vi


DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK ..........................................................................................................

i

ABSTRACT .........................................................................................................

ii

KATA PENGANTAR ........................................................................................

iii

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ...........................................................................

vi

DAFTAR ISI ....................................................................................................... vii DAFTAR ISTILAH ...........................................................................................

ix

DAFTAR SINGKATAN ....................................................................................

x

DAFTAR TABEL ...............................................................................................

xi

BAB 1

PENDAHULUAN ............................................................................

1

A. Latar Belakang ...........................................................................

1

B. Perumusan Masalah ................................................................... 12 C. Tujuan Penelitian ....................................................................... 13 D. Manfaat Penelitian ........................................................................... 13 E. Keaslian Penelitian ........................................................................... 14 F. Kerangka Teori dan Konsep .............................................................. 18 1.

Kerangka Teori..........................................................................

18

2.

Kerangka Konsep ......................................................................

22

G. Metode Penelitian ............................................................................ 26 BAB II

PENENTUAN LAHIRNYA HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PADA HIBAH WASIAT YANG DAPAT DIKENAKAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN .................................................................................... 31 A. Hibah Wasiat menurut Hukum Perdata di Indonesia.................. 31 B. Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan melalui Hibah Wasiat.......................................................................................... 59 C. Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan hak atas tanah dan bangunan pada hibah wasiat yang dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan................................................... 81 vii


BAB III

PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP HIBAH WASIAT PASCA PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH .......................................................................................... 86 A. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan............................ 86 B. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan sebagai Pajak Daerah Kabupaten Kota .............................................................. 91 C. Hibah Wasiat sebagai Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.............................................................................. 105

BAB IV

ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PEGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP HIBAH WASIAT PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 ........................ 113 A. Tinjauan Umum Azas Kepastian Hukum ................................... 113 B. Kepastian hukum saat terutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bagunan terhadap Hibah Wasiat .......................................... 120 C. Kepastian hukum jumlah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Hibah Wasiat............................................... 127

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN ........................................................ 135 A. Kesimpulan ................................................................................ 135 B. Saran ........................................................................................... 136

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 138

viii


DAFTAR ISTILAH

Beschiking

:

Suatu Penetapan

Executrice Testamentair

:

Pelaksana wasiat.

Legaat

:

Hibah Wasiat

Legater

:

Pemberi Hibah Wasiat

Legataris

:

Penerima Hibah Wasiat

Levering

:

Penyerahan

Gesloten Testament

:

Wasiat Rahasia

Olographis Testament

:

Wasiat yang ditulis sendiri, (baik bersifat rahasia mungkin juga tidak rahasia)

Openbaar Testament

:

Wasiat Terbuka.

Taatbestand

:

Keadaan,peristiwa dan perbuatan yang menurut ketentuan Undang-Undang memenuhi syarat bagi dikenakannya pajak

Testamentair erfoploving

:

Pewarisan menurut surat wasiat

ix


DAFTAR SINGKATAN

BPHTB

:

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

BPN

:

Badan Pertanahan Nasional

BW

:

Burgerlijke Wetboek

NJOP

:

Nilai Jual Objek Pajak

NPOP

:

Nilai Perolehan Objek Pajak

NPOPTKP

:

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak

PBB

:

Pajak Bumi dan Bangunan

PERDA

:

Peraturan Daerah

SSPD

:

Surat Setoran Pajak Daerah

SPPT

:

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.

UUPA

:

Undang-Undang Pokok Agraria

x


DAFTAR TABEL

1.

Perbandingan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Hibah Wasiat .....................................................107

xi


HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

Recommend Documents