HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

PANDANGAN KRITIS EKSISTENSI PASAL 32 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH ATAS SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH (STUDI KASUS DI KOTA MEDAN)

TESIS

Oleh

HERMANTO MARBUN 107011036/M.Kn

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2012

Universitas Sumatera Utara

PANDANGAN KRITIS EKSISTENSI PASAL 32 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH ATAS SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH (STUDI KASUS DI KOTA MEDAN)

TESIS

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Oleh HERMANTO MARBUN 107011036/M.Kn

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2012


Judul Tesis

: PANDANGAN KRITIS EKSISTENSI PASAL 32 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH ATAS SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH (STUDI KASUS DI KOTA MEDAN) : HERMANTO MARBUN : 107011036 : Kenotariatan

Nama Mahasiswa Nomor Pokok Program Studi

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN)

Pembimbing

Pembimbing

(Prof. Dr. Syafruddin Kalo, SH, MHum)(Notaris. Dr. Syahril Sofyan, SH, MKn)

Ketua Program Studi,

(Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN)

Dekan,

(Prof. Dr. Runtung, SH, MHum)

Tanggal lulus : 30 Agustus 2012


Telah diuji pada Tanggal : 30 Agustus 2012

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua

: Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH. MS, CN

Anggota

: 1. Prof. Dr. Syafruddin Kalo, SH, MHum 2. Notaris Dr. Syahril Sofyan, SH, MKn 3. Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, MHum 4. Chairani Bustami, SH, SpN, MKn


SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

: HERMANTO MARBUN

Nim

: 107011036

Program Studi

: Magister Kenotariatan FH USU

Judul Tesis

: PANDANGAN KRITIS EKSISTENSI PASAL 32 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH ATAS SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH (STUDI KASUS DI KOTA MEDAN)

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang saya buat adalah asli karya saya sendiri bukan Plagiat, apabila dikemudian hari diketahui Tesis saya tersebut Plagiat karena kesalahan saya sendiri, maka saya bersedia diberi sanksi apapun oleh Program Studi Magister Kenotariatan FH USU dan saya tidak akan menuntut pihak manapun atas perbuatan saya tersebut. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sehat.

Medan, Yang membuat Pernyataan

Nama : HERMANTO MARBUN Nim : 107011036


ABSTRAK Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagai pengganti PP Nomor 10 Tahun 1961 dilatarbelakangi oleh adanya kesadaran akan semakin pentingnya peran tanah dalam pembangunan yang semakin mamerlukan dukungan kepastian hukum di bidang pertanahan. Sistem publikasi dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah yang dipakai oleh UUPA jo PP Nomor 10 Tahun 1961 adalah sistem publikasi negatif. Dalam kenyataannya masih menimbulkan keraguan akan pemberian jaminan kepastian hukum bagi pemegang sertipikat hak atas tanah. Karena pemilik hak atas tanah masih rentan terhadap gangguan akan gugatan terhadap kepemilikannya dari pihak lain setiap saat. Meskipun PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah masih menggunakan sistem publikasi yang sama dengan PP Nomor 10 Tahun 1961, tetapi aspek kepastian hukum dan perlindungan hukumnya tampak nyata tertuang dalam Pasal 32 ayat (2). Ketentuan pasal ini menegaskan kakuatan sertipikat sebagai alat bukti yang kuat dengan batasan waktu salama 5 tahun yang diperoleh dengan itikad baik. Kepastian ini menghindari rasa was-was pemegang sertipikat tanah atas gugatan pihak lain tersebut. Keberadaan peraturan ini perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya. Karena secara empiris masih timbul adanya pro dan kontra dalam penerapannya. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang dilakukan dengan secara pendekatan yuridis normatif. Sumber data diperoleh dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder, pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Fungsi dan peranan pendaftaran tanah yaitu untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas kepemilikan tanah. Untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah, maka masyarakat perlu mendaftarkan tanah guna memperoleh sertipikat hak atas tanah yang berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan hak atas tanah. Namun kekuatan hukum sertipikat hak sebagai tanda alat bukti hak atas tanah, pembuktiannya tidak bersifat mutlak karena masih dapat dilumpuhkan oleh alat bukti lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Pertanggungjawaban Kantor Pertanahan yang menerbitkan sertipikat tanah jika kemudian bermasalah di Kota Medan, tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata, administratif dan ganti rugi. Dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sertipikat adalah sebagai alat bukti yang kuat dan sah serta keberadaan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 ini harus diterapkan dan dilaksanakan oleh pihak yang berwenang agar terciptanya kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah bagi pemilik sertipikat hak atas tanah. Jika ternyata ada kesalahan dalam penerbitan sertipikat tanah, harus melalui mekanisme hukum untuk memperbaiki akibat hukumnya. Dalam kejadian ini tentu ada pihak yang dirugikan harus diberikn kompensasi kerugian. Dasar untuk mengajukan ganti rugi adalah Pasal 1365 KUH Perdata. Dan Badan Pertanahan i


Nasioanal hanya bertanggung jawab sebagai saksi dan turut membantu dalam penyelesaian masalah. Badan Pertanahan Nasional dalam mengeluarkan sertipikat harus dapat bertanggung jawab baik secara formal dari sertipikat tersebut apalagi secara materil, karena Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan sertipikat hak atas tanah tersebut.

Kata Kunci: Pandangan Kritis Eksistensi, Pertanggungjawaban Kantor Pertanahan

ii


ABSTRACT

PP (Government Regulation) No. 24/1997 on Land Registration as the substitute of PP no. 10/1961 is based on the awareness of the important role of land in the development which needs support by legal certainty in the field of land. The publication system in performing land registration as it is stipulated in UUPA (Land Act) in conjunction with PP No. 10/1961 has a negative publication system. In reality, it still causes doubt about giving legal certainty for the holder of land certificate because he is vulnerable of being claimed any time about the ownership by other people. Although PP No. 24/1997 on Land Registration still uses publication system which is the same as PP no. 10/1961, the aspect of its legal certainty and legal protection are clearly stipulated in Article 32, paragraph (2). The provision of this article confirms the validity of a certificate as strong evidence within five year period obtained with good will. This legal certainty makes the holder of the land certificate firm against other people’s claim. This regulation needs to be implemented consistently because empirically there are still pros and cons in its implementation. The research used descriptive analytic method with judicial normative approach. The data were obtained by gathering primary and secondary data. The primary data were gathered by performing interviews, and the secondary data were obtained from legal provisions and from literature materials. They were analyzed qualitatively. The function and the role of land registration are for assuring legal certainty and right certainty on land ownership. In order to obtain legal certainty and right certainty, people should register their land in order to get land certificates as it functions as strong evidence of land ownership. However, the legal power of the certificate of land ownership is not always absolute evidence since other evidence may cancel it. It is the responsibility of the management of the Land Office if later there is a problem with land certificates they have issued in Medan. They can be taken civil action, administration, and in the form of indemnity. The result of the research showed that a certificate is evidence and valid and the existence of Article 32, paragraph (2) of PP No. 24/1997 should be applied and implemented by the authority in order to have legal certainty and right certainty on the land for the owners of the land certificates. If there is any problem with land certificates, the legal consequence should be corrected through legal mechanism. The person who is injured should be given the compensation, based on Article 1365 of the Civil Code. The National Land Board is only responsible as the witness and can only participate in helping solve the problem. The National Land Board should be responsible for the certificates formally and materially since the land certificates are issued by the National Land Board.

Keywords: Critical Views on Existence, Land Office’s Responsibility iii


KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan rahmat dan hidayatNya serta kasihNya yang sangat luar biasa, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian tesis ini, dengan judul “PANDANGAN KRITIS EKSISTENSI PASAL 32 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH ATAS SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH (STUDI KASUS DI KOTA MEDAN)”. Pada kesempatan ini, saya sampaikan penghargaan dan terima kasih yang sedalam-dalamnya, kepada yang sangat terhormat dan terpelajar, Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN selaku Ketua Komisi pembimbing dan Bapak Prof. Dr. Syafruddin Kalo, SH, M.Hum serta Bapak Notaris Dr. Syahril Sofyan, S.H, MKn selaku anggota Komisi Pembimbing, yang telah memberikan pengarahan, nasehat, bimbingan serta pengarahan kepada saya dalam penulisan tesis ini. Demikian pula ucapan terima kasih kepada Dosen Penguji Ujian Tesis Ibu Dr. T. Keizerina Devi A, SH., CN, MHum., dan Ibu Chairani Bustami, S.H, SpN, MKn. Dan juga semua pihak yang telah berkenan memberi masukan dan arahan yang konstruktif dalam penulisan tesis ini sehingga tesis ini menjadi lebih sempurna dan terarah. Selanjutnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Bapak Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, MSc (CTM), SpA (K) Rektor Universitas Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada

iv


kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Studi Magister Kenotariatan (MKn) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH., MS., CN., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan (MKn) dan Ibu Dr. Keizerina Devi A., SH., CN., MHum. selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan (MKn) berserta seluruh staf atas bantuan, kesempatan dan fasilitas yang diberikan, sehingga dapat diselesaikan studi pada Program Studi Magister Kenotariatan (MKn) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Prof. Dr. Runtung, SH., MHum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 4. Bapak dan Ibu Guru Besar juga Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan (MKn) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah mendidik dan membimbing. 5. Ibu Rotua Novi Yanti, Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Medan. 6. Ibu Sri Puspita Dewi, Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara di Kantor Pertanahan Kota Medan. 7. Ibu Elfiani S.H, MKn Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang penulis sayangi : 1. Ayahanda Syarifuddin Marbun (Alm) dan Ibunda Hetdi Br Rumahorbo yang telah memberikan doa dan perhatian yang cukup besar selama ini, juga buat saudarav


saudaraku tercinta Fredy Marbun, Candra Marbun, Amd dan keluarga, Marlin Marbun, S.Farm., Desma Wati Marbun, Amd.Keb., Roy Marten Marbun, Tahan Rony Erwanto Marbun dan Samuel Dapot Marbun. Keluarga besar Opung Sarah Marbun, Keluarga besar Opung si Nova Pasaribu dan Keluarga Hobby Rudianto Nahampun S.Pi. 2. Istri yang tercinta Limei Pasaribu, S.H, MKn terima kasih atas kesabaran, perhatian, dukungan, bantuan dan motivasinya selama penulisan tesis ini. 3. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan (MKn) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satupersatu. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, namun penulis berharap kiranya tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Medan, Agustus 2012 Hormat saya,

Hermanto Marbun

vi


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I.

IDENTITAS PRIBADI :

Nama

: Hermanto Marbun

Jenis Kelamin

: Laki-Laki

Agama

: Kristen Protestan

Tempat/tanggal Lahir

: P. Bandar, 05 November 1982

Alamat

: Jl. Setia No. 40E, Kel.Tanjung Rejo, Kec.Medan Sunggal – Medan

II. KELUARGA : Ayah

: Syarifuddin Marbun (Alm)

Ibu

: Hetdi Br. Rumahorbo

Adik

: 1. Fredy Marbun 2. Candra Marbun, Amd. 3. Marlin Marbun, S.Farm. 4. Desma Wati Marbun, Amd.Keb. 5. Roy Marten Marbun 6. Tahan Rony Erwanto Marbun 7. Samuel Dapot Marbun

III. PENDIDIKAN : SDN 48 SUNGAI RUMBAI – SUMBAR

TAHUN 1988 - 1994

SLTP SWASTA SANTO YUSUP – BANDUNG

TAHUN 1994 – 1997

SMU SANTA MARIA 3 CIMAHI – BANDUNG

TAHUN 1997 – 2000

S1 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG – SUMBAR TAHUN 2001 – 2006 S2 PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

TAHUN 2010-2012

vii


DAFTAR ISI

Halaman ABSTRAK ........................................................................................................ i ABSTRACT ........................................................................................................ iii KATA PENGANTAR....................................................................................... iv DAFTAR RIWAYAT HIDUP ......................................................................... vii DAFTAR ISI...................................................................................................... viii DAFTAR ISTILAH .........................................................................................

x

DAFTAR SINGKATAN................................................................................... xii BAB I

PENDAHULUAN .......................................................................

1

A. Latar Belakang Masalah ........................................................

1

B. Perumusan Masalah ................................................................ 12 C. Tujuan Penelitian .................................................................... 12 D. Manfaat Penelitian .................................................................. 13 E. Keaslian Penelitian ................................................................. 14 F. Kerangka Teori dan Konsepsi ................................................ 15 1.

Kerangka Teori ................................................................ 15

2.

Konsepsi .......................................................................... 19

G. Metode Penelitian ................................................................... 21

BAB II

1.

Sifat Penelitian dan Metode Pendekatan ......................... 21

2.

Sumber Data .................................................................... 23

3.

Analisa Data..................................................................... 24

EKSISTENSI PASAL 32 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TERHADAP PEMILIK SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN ........................... 25 A. Eksistensi Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ........................................................................ 25 B. Sertipikat Hak-Hak Atas Tanah............................................. 45 viii


1.

Pengertian Sertipikat Hak atas Tanah ............................. 45

2.

Prosedur Penerbitan Sertipikat Tanah ............................. 46

3.

Manfaat Sertipikat Hak Atas Tanah ................................ 49

C. Keberlakuan Sertpikat Hak Atas Tanah ................................ 50 BAB III

FUNGSI DAN PERANAN PENDAFTARAN TANAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH ........................................................................................ 66 A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah ............................................................................. 66 B. Kekuatan Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Terhadap Pemegang Sertipikat .............................................................. 94 C. Fungsi Sertipikat Terhadap Pemilik Sertipikat Hak Atas Tanah ..................................................................................... 104

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN KANTOR PERTANAHAN YANG MENERBITKAN SERTIPIKAT JIKA KEMUDIAN BERMASALAH DI KOTA MEDAN ....................................... 109 A. Pertanggungjawaban Kantor Pertanahan Dalam Penerbitan Sertipikat ................................................................................ 109 B. Upaya Pencegahan Sengketa Sertipikat oleh Pejabat Kantor Pertanahan............................................................................... 118 C. Sanksi (Hukuman) Bagi Para Pihak Penerbitan Sertipikat Yang Bermasalah ................................................................... 127

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN.................................................... 132 A. Kesimpulan ............................................................................. 132 B. Saran ....................................................................................... 133

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 135 LAMPIRAN

ix


DAFTAR ISTILAH

Aspek doelmatigheid

: Aspek keadilan

Asas nulla-poena

: Asas legalitas

Bedrog

: Perbuatan curang

Contradictoir delimitation

: Upaya mengurangi sengketa mengenai (tanda) batas-batas tanah

Deelneming

: Penyertaan/turut serta

Doodrgel

: Norma hukum yang mati

Efisiensi

: Ketepatgunaan/ ketangkasan

Eksepsi

: Bantahan

Feasible

: Suatu permohonan dapat dinilai menurut hukum layak

Indefeasible title

: Pendaftaran menciptakan suatu

In kracht van gewijsde

: Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Landrente

: Pajak bumi

Lex dura, set tamen scripta

: Undang-undang itu kejam, tetapi demikianlah Bunyinya

Materiel wederrechtelijkheid

: Asas ajaran melawan hukum materil

Nemo plus juris

: Seseorang tidak diperbolehkan mengalihkan suatu hak melebihi hak yang dimilikinya.

Novum

: Bukti baru

Onrecht matigedaad

: Perbuatan melawan hukum

Overshrijvings Ordonnantie

: Ordonansi balik nama

Policy

: Kebijakan

x


Preventif

: Pencegahan

Rechts cadaster

: Pendaftaran tanah

Rechtsplicht

: Kewajiban hukum

Rechtsverwerking

: Orang yang melepaskan haknya dengan alasan tidak memamfaatkan dan memperoleh dengan itikad baik

Registration of deeds

: Sistem pendaftaran akta

Registration of titles

: Sistem pendaftaran hak

Schuld

: Memenuhi unsur kesalahan

Simultan

: Serentak

Sivis Pacem Para Bellum

: Yang berarti hendak damai siapkan perang

Title search

: Judul Pencarian

The register is everything

: Untuk memutuskan adanya suatu hak dan pemegang haknya cukup dilihat buku tanahnya

Uniform

: Seragam/ sama

Verjaring

: Daluwarsa/lewatnya waktu

Verponding

: Sebidang tanah

Vis Probandi

: Suatu keunggulan bagi akta otentik dibanding dengan alat bukti lain ialah dari segi kekuatan pembuktiannya bahwa akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna

Volledige Bewijs Kracht

: Kekuatan pembuktian yang memberikan kepastian hukum yang cukup, kecuali terbukti sebaliknya

xi


DAFTAR SINGKATAN

BPN

: Badan Pertanahan Nasional

GPS

: Global Positioning System

HGU

: Hak Guna Usaha

HPL

: Hak Pengelolaan

Jo

: Juncto

Kab

: Kabupaten

Ka. BPN

: Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional

KUHPerdata : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP

: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

LN

: Lembaran Negara

MDN

: Medan

PERMENAG : Peraturan Menteri Negara Agraria PP

: Peraturan Pemerintah

PPT

: Pejabat Pendaftar Tanah

PPAT

: Pejabat Pembuat Akta Tanah

Psl

: Pasal

PTUN

: Pengadilan Tata Usaha Negara

RI

: Republik Indonesia

SDM

: Sumber Daya Manusia

SHM

: Sertipikat Hak Milik

SKPH

: Surat Keterangan Pemberian Hak

UU

: Undang-Undang

UUPA

: Undang-Undang Pokok Agraria

xii


HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

Recommend Documents