PRAKTIK BAIK SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DI PERGURUAN TINGGI
Hambatan atau Kendala yang dihadapi Dalam Menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Perguruan Tinggi
HITAM PUTIH PERJALANAN PERJALANAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNISDA LAMONGAN Nsaul Barokati Seliro Wangi * *Universitas Islam Darul Ulum Lamongan, Sekretaris
Abstract TEMA “Hambatan Atau Kendala Yang Dihadapi Dan Penanggulanganya Dalam Menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal Di Perguruan Tinggi” JUDUL HITAM PUTIH PERJALANAN PERJALANAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNISDA LAMONGAN Nisaul Barokati Seliro Wangi Universitas Islam Darul Ulum Lamongan Jl. Airlangga no. 03 Sukodadi Lamongan. Email:
[email protected] Abstrak Salah satu dampak era big data adalah meningkatnya peluang kerja tetapi dengan semakin ketatnya persaingan dalam memperoleh pekerjaan. Perguruan tinggi secara kontinyu perlu mengantisipasi dinamika perubahan kebutuhan pasar kerja dan industri agar lulusannya mempunyai daya saing tinggi. Salah satu faktor mempengaruhi keberhasilan penerapan sistem penjaminan mutu internal adalah penyusunan evaluasi diri Prodi yang akurat. Untuk mendukung tercapainya hal tersebut maka tahun 2016, Unisda menerapkan borang AMAI sebagai alat penyusunan evaluasi diri Prodi. Hasil AMAI untuk Prodi Kependidikan menunjukkan bahwa capaian standar terendah terjadi pada Standar Pembiayaan, Standar Penelitian dan Standar PKM. Sedangkan hasil AMAI untuk Prodi Non-Kependidikan menunjukkan bahwa capaian standar terendah terjadi pada Standar Penelitian dan Kerjasama. Hasil pembandingan skor AMAI dan status akreditasi menunjukkan bahwa korelasi antara skor AMAI dan status akreditasi kurang konsisten untuk Prodi Kependidikan tetapi konsisten untuk Prodi Non-Kependidikan. Kata Kunci: Mutu, Evaluasi Mutu Internal; Pendidikan Tinggi PENDAHULUAN Era big data adalah proses dengan dampak penyerahan kedaulatan national state kepada global player dan menghilangkan batas-batas atau sekat-sekat antar negara. Dampak lain dari era big data adalah meningkatkan peluang kerja. Rendahnya daya saing dan Indeks Pengembangan Sumber daya Manusia tersebut memberi indikasi adanya masalah dalam sistem penyelenggaraan pendidikan, terutama pendidikan tinggi, di Indonesia. Masalah-masalah yang teridentifikasi dalam sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi yaitu (1) masalah keterbatasan daya tampung perguruan tinggi bermutu; (2) masalah keterjangkauan biaya pendidikan tinggi; (3) relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja dan industri; dan (4) postur anggaran pendidikan dalam APBN tidak
optimal. Mengingat persyaratan kerja akan terus berubah dan persaingan untuk memperoleh pekerjaan akan semakin ketat akibat globalisasi, maka sistem penyelengaraan pendidikan tinggi harus mampu mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut agar lulusannya mempunyai daya saing yang tinggi. Keadaan ini menggaris bawahi pentingnya penerapan sistem penjaminan mutu di dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi. Salah satu kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah relevasi pendidikan adalah mewajibkan semua satuan pendidikan formal dan non-formal untuk melaksanakan penjaminan mutu pendidikan (PP 19/2005, pasal 91 ayat 1). Berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan tinggi, UU RI No 12 Tahun 2012, pada pasal 52 dan 53. Universitas Islam Darul Ulum Lamongan (Unisda) mulai merintis pelaksanaan sistem penjaminan mutu pada tahun 2004. Pada tahun 2006, Unisda membentuk lembaga baru yang khusus menangani perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan sistem penjaminan mutu. Nama lembaga baru tersebut adalah Badan Penjaminan Mutu dan Audit Internal (BPM). Badan penjaminan mutu yang ada diunisda mengelola beberapa hal terkait auditor bidang pembiayaan pendidikan dan litabmas, auditor bidang proses pembelajaran dan penilaian pembelajaran, auditor bidang dosen atau tenaga kependidikan sarana prasarana dan pengelolaan pembelajaran. Tujuan penyelenggaraan SPMI untuk memastikan bahwa sistem pengelolaan pendidikan Unisda mampu menghasilkan lulusan yang memenuhi persyaratan pasar kerja dan persyaratan peraturan pemerintah. Keberhasilan SPMI sangat dipengaruhi oleh kecermatan Program Studi (Prodi) dalam melaksanakan evaluasi diri. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengkaji kendala dan penerapan AMAI di Prodi Kependidikan dan Non-Kependidikan di lingkungan Unisda. ISI PELAKSANAAN Langkahlangkah pelaksanaan AMAI di Unisda dimulai dengan pengiriman staf dari BPM-PT-Unisda untuk menjadi peserta kegiatan capacity building AMAI PT, yang diselenggarakan oleh kopertis. Setelah itu, Rektor melalui Pembantu Rektor I dan BPM-PT mengkoordinir persiapan penerapan AMAI. Langkah berikutnya adalah pelaksanaan workshop pengenalan AMAI PT yang dihadiri oleh para Dekan, Ketua Jurusan dan Ketua Prodi. Pada workshop tersebut disampaikan grand design penjaminan mutu pendidikan dan panduan pengisian borang AMAI-PT. Kegiatan ini dilanjutkan dengan pengisian borang AMAI oleh para Ketua Prodi, yang didampingi oleh staf dari BPM-PT. Setelah borang selesai diisi maka BPM-PT memeriksa isi dan menandatangani borang dari masingmasing Prodi. Kemudian BPM-PT melakukan rekapitulasi hasil pengisian borang AMAI untuk melihat cataan capaian standar dari semua Prodi dan melaporkan hasil interpretasinya kepada Rektor Unisda. Ada beberapa kendala yang teridentifikasi selama pelaksanaan AMAI Kendala- kendala tersebut yaitu rendahnya minat sebagian Ketua Prodi untuk mempelajari instrumen AMAI, kurangnya pemahaman Ketua Prodi tentang prinsip-prinsip AMAI, dan perbedaan standar AMAI dan standar SPMI, yang berlaku di Unisda. Standar AMAI juga bersumber dari standar BAN-PT, tapi standar AMAI juga diturunkan dari standar-standar yang berasal dari sumber lain. Keadaan ini menyebabkan perbedaan antara standar AMAI dan standar SPMI. Akibatnya skor AMAI yang merupakan gambaran tingkat capaian standar AMAI, tidak sepenuhnya menggambarkan tingkat capaian standar SPMI Unisda. Oleh sebab itu, penggunaan instrumen AMAI baik sebagai alat untuk monitoring dan evaluasi atau sebagai alat untuk menyusun evaluasi diri Prodi masih memerlukan penyesuaian-penyesuaian khusus. HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil pengisian borang AMAI pada tahun 2013 untuk Program Studi Kependidikan dan Prodi Non-Kependidikan dideskripsikan di bawah ini. Hasil AMAI untuk Program Studi Kependidikan Unisda memiliki 18 Prodi Kependidikan tetapi hanya hasil AMAI dari 17 Prodi yang dapat dibahas dalam makalah ini. Karena masalah teknis maka Hasil AMAI dari Prodi Pendidikan Sejarah tidak ikut dibahas.Hasil AMAI untuk keseluruhan Prodi Kependidikan disajikan dalam Tabel 1 dan peta mutunya disajikan pada Gambar 1 di bawah ini Tabel 1. Hasil AMAI untuk Prodi Kependidikan di Lingkungan Unisda No Program Studi Isi Proses SKL PTK Sarpras Pengelolaan Pembiyaan Penilaian Penelitian PKM Rataan 1 Bahasa inggris 65,71 65,08 61,43 77,92 38,57 68,57 32,86 60,71 33,93 35,71 54,05 2 Bahasa Indonesia 75,71 73,02 65,71 77,92 50,00 69,52 35,71 67,86 48,21 25,00 58,87 3 Matematika 75,71 77,78 67,14 71,43 65,71
69,52 81,43 92,86 50,00 73,21 72,48 4 Agama Islam 100,00 91,27 87,14 81,82 87,14 94,29 58,57 91,07 62,50 71,43 82,52 5 Bahasa Arab 67,14 61,11 61,43 65,34 35,71 65,23 55,34 60,16 40,25 25,20 87,34 Rataan 78,75 76,5 70 76,5 60 75 51,5 71,01 146,5 150,75 66,5 Rataan 10. Standar PKM 9. Standar Penelitian 8. Standar Penilaian 7. Standar Pembiayaan 6. Standar Pengelolaan 5. Standar Sarpras 4. Standar PTK 3. Standar KL 2. Standar Proses 1. Standar Isi 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 Capaian target Gambar 1. Peta Mutu Untuk Prodi Peningkatan Standar Tenaga Kependidikan perlu terus dilaksanakan dalam upaya mendukung proses pembelajaran yang lebih berkualitas. Perhatian khusus perlu diberikan pada Prodi Pendidikan Luar Sekolah, yang tingkat capaiannya untuk standar ini masih di bawah 50%. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen di Prodi ini perlu segera dilakukan. Sedangkan untuk Prodi lainnya, kelemahannya terletak pada masih belum memadainya kualifikasi dan relevansi tenaga kependidikan. Upaya peningkatan capaian untuk Standar Proses, Kompetensi Lulusan, Sarana dan Prasarana, Pengelolaan, Pembiayaan, Penilaian, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) perlu segera dilaksanakan sebab tingkat capaiannya berkisar dari sedang sampai rendah. Standar Pembiayaan, Penelitian dan PKM perlu mendapat perhatian khusus sebab tingkat capaian ketiga standar tersebut kurang dari 50%. Upaya peningkatan capaian standar pembiayaan akan dilakukan melalui pelibatan semua Prodi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi anggaran pembiayaan. Di samping itu, Unisda akan menyediakan dokumen yang memuat kebijakan, mekanisme, sistem evaluasi dan monitoring dan sistem pelaporan keuangan. Rendahnya tingkat capaian Standar Penelitian dan PKM berakar dari terbatasnya ketersediaan dana bagi kegiatan penelitian dan PKM. Keadaan ini cukup sulit untuk diatasi sebab penerimaan utama Unisda berasal dari uang kuliah mahasiswa yang jumlahnya terbatas. Oleh sebab itu, jumlah dana PNBP yang dialokasikan untuk penelitian dan PKM juga sangat terbatas. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah meningkatkan kompetensi dosen dalam menyusun proposal penelitian dan PKM agar daya saing dosen dalam memperebutkan dana hibah meningkat. Oleh sebab itu, jika capaian standar ini ingin ditingkatkan maka pimpinan universitas harus ikut campur tangan untuk membantu memecahkan masalah-masalah yang menjadi kendala dalam upaya peningkatan capaian standar-standar tersebut. Capaian ketiga standar ini mendesak untuk ditingkatkan, sebab kalau tidak ditingkatkan akan menjadi kendala yang serius bagi semua Prodi Kependidikan untuk memperoleh status akreditasi yang tinggi. Untuk mengetahui tingkat korelasi antara skor (rataan nilai) AMAI dan status akreditasi dari setiap Prodi Kependidikan maka dibuat perbandingan antara skor AMAI dan status akreditasi seperti tertera dalam Tabel 2 di bawah ini. Tabel 2.Hubungan Antara Skor AMAI Dengan Status Akreditasi Prodi Kependidikan No Program Studi Skor AMAI (%) Status Akreditasi 1 Pendidikan Matematika 39,26 C 2 Pendidikan Bahasa Inggris 54,05 B 3 Pendidikan Bahasa Indonesia 55,50 B 4 Pendidikan Bahasa Arab 35,20 C 5 Pendidikan Agama Islam 58,38 B Data dalam Tabel 2 di atas menunjukkan korelasi yang kurang konsisten antara skor AMAI dan status akreditasi, yaitu Prodi dengan skor AMAI yang rendah tidak selalu mempunyai tingkat akreditasi yang rendah dan sebaliknya Prodi dengan skor AMAI yang cukup tinggi tidak selalu mempunyai status akreditasi yang tinggi. Hasil AMAI Pada Program Studi Non-Kependidikan Jumlah Prodi Non-Kependidikan di Unisda sebenarnya adalah 13, tetapi yang mengisi borang AMAI hanya 8 Prodi.Keadaan ini mungkin disebabkan rendahnya minat sebagian Ketua Prodi atau mungkin sebagian dari Ketua Prodi sedang tugas keluar daerah pada saat pelaksanaan AMAI. Hasil AMAI untuk Prodi Non-Kependidikan di lingkungan Unisda disajikan pada Tabel 3 dan peta mutunya pada Gambar 2 di bawah ini.
Tabel 3.Hasil AMAI untuk Prodi Non-Kependidikan di Lingkungan Unisda No Program Studi Isi Proses SKL PTK Sarpas Pengelolaan Pembiyaan Penilaian Penelitian PKM Kerjasama Rataan 1 Ilmu matematika 85,71 85,71 71,43 100,00 71,43 71,43 71,43 85,71 42,86 85,71 28,57 72,73 2 Agroteknologi 85,71 85,71 71,43 100,00 71,43 71,43 71,43 85,71 42,86 85,71 28,57 72,73 3 Akuntansi 57,14 71,43 28,57 71,43 42,86 71,43 71,43 42,86 42,86 42,86 28,57 51,95 4 Ilmu Politik 71,43 71,43 57,14 71,43 71,43 85,71 71,43 71,43 57,14 71,43 57,14 68,83 5 Imu Pemerintahan 71,43 71,43 71,43 85,71 57,14 71,43 71,43 57,14 42,86 71,43 42,86 64,94 6 Manajmen 57,14 71,43 85,71 71,43 42,86 57,14 14,29 57,14 42,86 42,86 14,29 50,65 7 Ekonomi Sariah 100,00 85,71 71,43 85,71 71,43 85,71 57,14 85,71 57,14 71,43 42,86 74,02 8 Hukum 71,43 71,43 57,14 85,71 57,14 57,14 42,86 57,14 42,86 57,14 42,86 58,44 9 Teknik Arsitektur 71,43 57,14 42,86 57,14 42,86 57,14 14,29 57,14 42,86 42,86 14,29 45,46 10 Teknik Sipil 71,43 57,14 42,86 57,14 28,57 57,14 14,29 57,14 28,57 42,86 14,29 42,86 Rataan 75,82 72,62 62,64 80,22 58,24 70,33 53,85 69,23 42,86 60,44 31,87 61,74 Rataan 11. Standar Kerjasama 10. Standar PKM 9. Standar Penelitian 8. Standar Penilaian 7. Standar Pembiayaan 6. Standar Pengelolaan 5. Standar Sarpras 4. Standar PTK 3. Standar KL 2. Standar Proses 1. Standar Isi 0 20 40 60 80 100 CAPAIAN TARGET Pengelolaan kerjasama yang bersifat terpusat menyebabkan Prodi cenderung bersikap pasif untuk menginisiasi kerjasama dengan institusi lain di luar Unisda. Keadaan ini mengakibatkan rendahnya jumlah kerjasama (MOU), persentase pertukaran dosen dan persentase pertukaran mahasiswa dengan Prodi lain di luar Unisda. Keadaan ini juga diperburuk dengan relatif kecilnya alokasi dana untuk kerjasama. Rendahnya jumlah dana yang tersedia untuk standar ini merupakan kendala utama bagi Prodi di Unisda untuk membiayai kegiatan kerjasama dengan institusi lain. Upaya peningkatan capaian Standar Penelitian dan Standar Kerjasama pada Prodi Non- Kependidikan memerlukan partisipasi aktif dari pimpinan universitas. Penggalian sumber-sumber dana baru perlu terus dilakukan. Di samping itu, penetapan kebijakan baru yang memberdayakan Prodi dalam kerjasama dengan pihak lain dan pengalokasian anggaran yang memadai perlu segera dilakukan untuk capaian kedua standar ini. Perbandingan antara skor AMAI dan status akreditasi dari setiap Prodi NonKependidikan disajikan pada Tabel 4 di bawah ini. Tabel 4. Hubungan Antara Skor AMAI dengan Status Akreditasi Prodi Non-Kependidikan No. Program Studi Skor AMAI (%) Status Akreditasi 1 Ilmu matematika 42,86 C 2 Agroteknologi 45,46 C 3 Akuntansi 50,65 B 4 Ilmu Politik 71,95 B 5 Imu Pemerintahan 53,25 C 6 Manajmen 72,24 B 7 Ekonomi Sariah 58,44 C 8 Hukum 64,94 C 9 Teknik Arsitektur 68,83 C 10 Teknik Sipil 62,73 C Berbeda dengan hasil perbandingan skor AMAI dan status akreditasi pada Prodi Kependidikan, hasil perbandingan pada Prodi Non-Kependidikan menunjukkan korelasi yang konsisten, yaitu semakin tinggi skor AMAI akan semakin tinggi status akreditasi. Hasil perbandingan ini menunjukkan bahwa skor AMAI merupakan indikator yang baik bagi skor akreditasi Hingga saat ini pelaksanaan AMAI di Unisda baru berjalan satu tahun. Dalam waktu sesingkat itu maka dampak pelaksanaan AMAI belum signifikan, apalagi pada Prodi Non-Kependidikan yang baru mulai melaksanakan AMAI pada pertengahan tahun 2016 ini. Namun demikian, Unisda telah merasakan manfaat dari penggunaan borang AMAI. Oleh sebab itu, pimpinan Unisda telah bertekad untuk menggunakan borang AMAI sebagai bagian dalam pelaksanaan penjaminan mutu internal. Di samping itu, mulai tahun 2017, pimpinan Unisda akan menginstruksikan kepada semua Prodi agar menggunakan hasil AMAI sebagai dasar untuk prnyusunan kegiatan pengembangan prodi. PENUTUP KESIMPULAN Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Penggunaan borang AMAI di Unisda memerlukan penyesuaian khusus sebab standar AMAI dan Standar SPMI, yang berlaku di Unisda, mempunyai perbedaan. 2. Hasil AMAI Prodi Kependidikan menunjukkan Perlunya memberi perhatian khusus pada Standar Pembiayaan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam pengembangan Prodi ke depan. 3. Hasil
AMAI untuk Prodi Non-Kependidikan menunjukkan bahwa perlu perhatian khusus pada Standar Kerjasama dan Standar Penelitian dalam rangka pengembangan Prodi ke depan. 4. Korelasi skor AMAI dan status akreditasi kurang konsisten pada Prodi Kependidikan tetapi konsisten pada Prodi Non-Kependidikan. 5. AMAI perlu diterapkan di Unisda sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu internal dan sebagai masukan dalam pengembangan Prodi. REKOMENDASI 1) Rektor Unisda perlu segera menetapkan kebijakan yang mewajibkan semua Prodi untuk melaksanakan AMAI secara berkala dan menggunakan hasil AMAI sebagai landasan penyusunan rencanaprogram pengembangan Prodi. 2) PPMP perlu terus melakukan sosialisasi AMAI ke semua perguruan tinggi dan pengkajian efektivitas AMAI dalam menjembatani SPMI dan SPME (akreditasi) 3) Kemdikbud perlu mengalokasikan dana khusus untuk menunjang kegiatan sosialisasi dan penerapan AMAI di semua perguruan tinggi. DAFTAR PUSTAKA 1. Anonimous. 2016. The Global Competitiveness Index 2013-2014. World Economic Forum. URL: http://www.weforum.org/report/global-competitiveness-report-2013-2014. Diunduh pada tanggal 08 November 2016. 2. Anonimous. 2013. Summary of Human Development Report 2013. United Nation Development Program, New York. 3. Azwar, R.Ch. 2011. Permasalahan, Arah Kebijakan dan Tatakelola Perguruan Tinggi di Indonesia. Bahan sAMAInar disampaikan pada Saresehan ITB 2020 & Beyond; Sinergi Pemerintah-ITB-Industri, Sabtu 14 Juni 2011, Bandung. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 7. Varghese, N.V. 2009.Globalization, Economic Crisis And National Strategies For Higher Education Development.International Institute for Educational Planning. UNESCO, Paris.
