BUKU SAKU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI AMBON
TIM SPMI POLNAM 2015
1
KATA PENGANTAR
Penjaminan mutu merupakan tanggung jawab civitas akademika Politeknik Negeri Ambon dalam rangka meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Mutu merupakan suatu produk hasil kerja yang dapat dicapai bila konsumen atau pelanggan merasa puas dengan apa yang dikerjakan dan dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Tugas SPMI dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu senantiasa berpatokan pada Visi SPMI yaitu “ Budayakan Mutu” dengan pengertian bahwa mutu merupakan kebutuhan utama setiap orang dalam melakukan pekerjaan sehingga kinerjanya dapat diukur dan dapat dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Selain itu tujuan penjaminan mutu untuk memelihara dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan yang dijalankan secara internal untuk mewujudkan visi serta untuk memenuhi kebutuhan stakeholder melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Untuk budayakan mutu, maka buku saku Sistem Penjaminan Mutu Internal ini disusun, agar setiap pelaksana otoritas maupun pengguna dalam menjalankan fungsinya dapat memakainya sebagai rambu-rambu dalam memfasilitasi usaha-usaha peningkatan mutu. Selain buku saku, sosialisasi tentang mutu POLNAM juga dilakukan dengan menerbitkan brosur, spandukspanduk, juga sosialisasi langsung kepada stakeholder baik internal maupun eksternal, agar setiap orang mengingat dan meresapi bahwa mutu adalah jiwanya. Harapan kami bahwa dengan buku saku ini ada peningkatan kinerja POLNAM sebagai pusat pendidikan vokasi di wilayah seribu pulau ini.
Ambon, 13 Maret 2015 Ketua SPMI
Ir. P. Sabandar, M.MT. NIP. 19570102 198811 1 001
2
I. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN STANDAR 1 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 1.1 STANDAR KOMPETENSI JURUSAN 1. 2. 3.
Setiap dosen harus menggunakan Kompetensi seluruh MK/kelompok MK sebagai pedoman untuk menentukan kelulusan peserta didik pada setiap semester. Setiap mahasiswa harus mempunyai skore toefl minimal 450. Kompetensi lulusan D3 JurusanTeknik Sipil Program Studi Teknik Sipil: a. Konsentrasi Bangunan Transportasi. 1). Mampu bekerja dengan Software di bidang TS. 2). Mampu melaksanakan uji LAB dan memahami perilaku bahan jalan dan jembatan serta membuat laporannya. 3). Mampu mengaplikasikan gambar kerja dan time schedule. 4). Mampu melakukan pengukuran lapangan dan membuat laporannya. 5). Mampu mengawasi pekerjaan & membuat RAB. 6). Mampu membuat network planning. b. Konsentrasi Bangunan Gedung 1). Mampu bekerja dengan Software di bidang TS. 2). Mampu melaksanakan uji LAB dan memahami perilaku bahan bangunan gedung serta membuat laporannya. 3). Mampu mengaplikasikan gambar kerja dan time schedule 4). Mampu melakukan pengukuran lapangan dan membuat laporannya. 5). Mampu mengawasi pekerjaan & membuat RAB. 6). Mampu membuat network planning. 7). Mampu mengaplikasikan K3. c. Konsentrasi Bangunan Air 1). Mampu bekerja dengan Software aplikasi bidang TS 2). Mampu melaksanakan uji LAB dan memahami perilaku mekanika bahan bangunan serta membuat laporannya. 3). Mampu melaksanakan uji lab dan hidrolika bangunan air. 4). Mampu mengaplikasikan gambar kerja kemampuan mengawasi pekerjaan & membuat RAB. 5). Mampu melakukan pengukuran lapangan dan membuat laporannya. 6). Mampu membuat time schedule dan network planing. 7). Mampu mengaplikasikan K3.
4.
Kompetensi lulusan D4 Jurusan Teknik Sipil Program Studi Manajemen Proyek Konstruksi (MPK)
3
a. Mampu memahami dengan benar tahapan perumusan gagasan sampai dengan tahapan operasi dan pemeliharaan suatu proyek konstruksi bangunan sipil maupun bangunan gedung b. Mampu melakukan/melaksanakan suatu pekerjaan konstruksi bangunan sipil dan bangunan gedung c. Mampu membaca gambar kerja, menghitung estimasi biaya pembangunan konstruksi bangunan sipil (keairan, jalan dan jembatan) dan bangunan gedung. d. Mampu menerapkan dengan benar Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (MK3) e. Mampu melakukan pengukuran dan pemetaan secara baik dan benar f. Mampu menggunakan peralatan laboratorium dan menganalisis hasil pengujian laboratorium. 5.
Kompetensi lulusan D3 Jurusan Teknik Listrik Program Studi Teknik Listrik: a. Konsentrasi Mesin-mesin Listrik 1) Memiliki kemampuan perencanaan dan pemasangan instalasi mesin-mesin listrik dan sistem kendalinya baik elektronik maupun elektromagnetik (sistem relay)dengan menggunakan program aplikasi perancangan (CAD-CAM); 2) Mampu memelihara dan memperbaiki mesin-mesin listrik dan perlengkapanperlengkapan kendalinya baik yang bersifat elektronik maupun elektromagnetik sesuai dengan standar peraturan yang berlaku; 3) Mampu membuat perkiraan biaya dan menyusun spesifikasi perlengkapanperlengkapan instalasi mesin-mesin listrik baik Tegangan Rendah maupun Tegangan Menengah; 4) Mampu membuat perkiraan biaya dan menyusun spesifikasi perlengkapanperlengkapan instalasi mesin-mesin listrik baik Tegangan Rendah maupun Tegangan Menengah; 5) Mampu bekerjasama dan berkomunikasi dalam tim kerja, serta memberikan solusi terhadap masalah bidang yang dihadapi. b. Konsentrasi Instalasi Listrik 1) Mampu mengidentifikasi peralatan instalasi listrik TR, TM untuk gedung bertingkat dan industri; 2) Mampu merancang/memasang instalasi listrik penerangan dan kontrol dengan sistim pengontrolan sakalar; 3) Mampu merancang/merakit sistem instalasi penerangan dan kontrol untuk gedung bertingkat dan industri sesuai peraturan/standar instalasi listrik; 4) Mampu merancang/merakit sistem panel distribusi tenaga listrik; 5) Mampu merancang/memasang instalasi listrik industri dengan peralatan magnet kontaktor dan peralatan senson; 6) Mampu melaksanakan identifikasi jenis ganguan serta menentukan daerah gangguan untuk Instalasi cahaya serta Instalasi tenaga; 7) Mampu melaksanakan perawatan dan perbaikan terhadap Instalasi cahaya serta instalasi tenaga; 8) Mampu membuat prosedur pengawasan dan penilaian terhadap pemasangan instalasi listrik cahaya dan tenaga TR, TM untuk gedung bertingkat dan industri; 9) Mampu menganalisis keterkaitan pemasangan instalasi cahaya, tenaga dan kontrol; 10) Mampu mengevaluasi hasil pekerjaan pemasangan instalasi cahaya, tenaga dan kontrol sesuai dengan persyaratan instalasi dan prosedur pengerjaanya; 4
11) Mampu berkomunikasi efektif secara lisan dan tulisan tentang rancangan pemasangan dan menginstalasi instalasi cahaya, daya dan kontrol; 12) Mampu berkomunikasi efektif secara lisan dan tulisan tentang rancangan pemasangan dan menginstalasi instalasi cahaya, daya dan kontrol; 13) Mampu berinteraksi dengan orang dari berbagai disiplin ilmu; 14) Mampu membuat perencanaan dan memimpin pelaksanaan pekerjaan menginstalasi instalasi cahaya, tenaga dan kontrol untuk instalasi gedung bertingkat dan industri; 15) Mampu membaca gambar kerja dan mengimplementasikannya dengan benar; 16) Mampu menyusun anggaran biaya pelaksanaan pekerjaan, kontrak kerja dan laporan proyek; 17) Memiliki dan terlatih etika bekerja dan bisnis. c. Konsentrasi Teknik Jaringan Komputer 1) Memiliki ketrampilan dalam mengoperasikan aplikasi perkantoran; 2) Mampu melakukan pekerjaan instalasi pekerjaan jaringan sederhana, pemrograman dasar, query basis data, dan implementasi perangkat lunak; 3) Mampu menggunakan perangkat yang berhubungan dengan teknologi, seperti jaringan komputer, perangkat lunak, perangkat keras, sistem operasi, dan internet; 4) Mampu melakukan pekerjaan sebagai dokumentator teknis dan instalasi serta konfigurasi perangkat keras, perangkat lunak pada sebuah proyek sistem informasi; 5) Memiliki kemampuan pemrograman komputer tingkat lanjut yang dapat diterapkan pada aplikasi desktop, web, dan mobile; 6) Mampu mengembangkan aplikasi dasar untuk kebutuhan bisnis. 6. Kompetensi lulusan D4 Jurusan Teknik Elektro Program Studi Teknik Komputer Jaringan a. Dokumentator, Teknis, Instalator dan Konfigurator SW & HW 1) Memiliki pengetahuan dan wawasan dasar tentang teknologi informasi 2) Memahami konsep keilmuan yang mendasari teknologi informasi (matematika diskrit, sistem dijital, dan arsitektur komputer DAN SISTEM INFORMASI) 3) Memiliki ketrampilan dalam mengoperasikan aplikasi perkantoran untuk mendukung proses dokumentasi, pendataan, dan presentasi. 4) Mampu melakukan pekerjaan instalasi jaringan sederhana, pemrograman dasar, query basisdata, dan implementasi perangkat lunak. 5) Mampu menggunakan perangkat yang berhubungan dengan teknologi informasi seperti Jaringan komputer, perangkat lunak, perangkat keras, sistem operasi, dan internet. 6) Mampu melakukan pekerjaan sebagai dokumentator teknis dan mampu melakukan instalasi dan konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak pada sebuah proyek sistem informasi. b. Junior Programmer sebagai pengambang SI 1) Memiliki kemampuan pemrograman komputer tingkat lanjut yang dapat diterapkan pada aplikasi desktop, web, dan mobile. 2) Memahami dan mampu menerapkan konsep dasar sistem informasi dan sistem multimedia.
5
3) Memahami konsep rekayasa perangkat lunak. Mampu mengembangkan aplikasi dasar untuk kebutuhan bisnis. 4) Mampu memahami dan mengoperasikan DBMS yang digunakan untuk mengelola basisdata. 5) Memahami penggunaan dasar dari teknologi jaringan komputer. 6) Mampu melakukan pekerjaan sebagai programmer yunior dalam pengembangan perangkat lunak pada proyek sistem informasi. c. Middle Programmer 1) Mampu melakukan pengujian hasil pembuatan perangkat lunak dan sistem informasi sampai dengan melakukan quality assurance. 2) Mampu melakukan pemrograman untuk membuat aplikasi enterprise. 3) Mampu memahami penggunaan dari teknologi jaringan, web dan internet tingkat lanjut. 4) Memahami implementasi dari sistem informasi dalam bidang manajemen organisasi atau perusahaan. 5) Mampu menerapkan konsep keamanan pada jaringan dan sistem informasi. 6) Mampu melakukan analisis dan perancangan perangkat lunak dan basisdata. 7) Memahami dan menerapkan teknologi basis data. 7.
Kompetensi lulusan D3 Jurusan Teknik Mesin: a. Konsentrasi Produksi 1) Kemampuan desain produk manufaktur sederhana 2) Kemampuan membuat komponen mesin menggunakan mesin konvensional dan mesin CNC 3) Kemampuan membuat alat bantu produksi 4) Kemampuan membuat mesin/peralatan produksi sederhana sampai sedang. b. Konsentrasi Perawatan dan Perbaikan Mesin 1) Kemampuan membaca gambar teknik, dan mendesain spare part mesin dengan tool konvensional dan CAD; 2) Kemampuan mengidntifikasi permasalahan pemeliharaan dan perbaikan, mengestimasi biaya dan waktu, merencanakan urutan proses pemeliharaan dan perbaikan, serta pengukuran kinerja fasilitas dalam melaksanakan tugas pemeliharaan dan perbaikan; 3) Kemampuan tentang ilmu bahan, mesin kalor, mesin fluida, mesin pendingin, peralatan pengawet, mesin produksi, alat berat, sistem energi terbarukan dan sistem transportasi laut; 4) Kemampuan pemeliharaan dan perbaikan mesin kalor, mesin fluida, mesin produksi, alat berat, sistem energi terbarukan dan sistem transportasi laut; 5) Kemampuan menggunakan peralatan pendeteksi kerusakan dan mengidentifikasi jenis material peralatan. c. Konsentrasi Otomotif 1) Kemampuan tentang sistem bahan bakar otomotif, sistem pemindah daya otomotif, sistem kemudi otomotif, chasis dan body otomotif, asesoris pendukung otomotif dan mengatasi kejanggalan desain produksi/gagal produksi otomotif;
6
2)
3) 4) 5) 6)
Kemampuan mendesain secara konvensional maupun berbasis CAD 3D dalam modul sistem bahan bakar otomotif, sistem pendingin otomotif, sistem kemudi otomotif, sistem pemindah daya otomotif, chasis dan body otomotif, asesoris pendukung otomotif; Merencanakan kebutuhan bahan, komponen, proses produksi dan perakitan, kontrol kualitas, serta estimasi biaya, waktu dan pengelola sub kontraktor; Kemampuan dalam proses produksi chasis, body dan pebaikan; Kemampuan untuk memilih dan melakukan kerjasama proyek-proyek otomotif diantaranya ABS system, stering system, fuel injector system, ECU system dan asesoris otomotif; Memiliki kecakapan diri dalam mengadopsi perkembangan teknologi otomotif terkini dengan tools: internet, jurnal dan kegiatan kompetitif.
8.
Kompetensi lulusan D3 Jurusan Administrasi Niaga Program Studi Administrasi Niaga a. Merancang sistem kearsipan; b. Mengelola dan memelihara sistem perkantoran; c. Mengadakan penelitian yang berhubungan dengan masalah perkantoran; d. Mengkoordinasikan tugas-tugas perkantoran; e. Melaksanakan evaluasi dan penyelia terhadap kegiatan-kegiatan perkantoran; f. Menjadi Public Relation Officer yang bertugas mengelola program-program public relation dengan seluruh stockholder; g. Menjadi Customer Relation Officer yang bertugas membangun goodwill, hubungan jangka panjang dengan konsumen dan membangun penjualan-penjualan di masa mendatan;g h. Menjadi sekretaris; i. Staf bussines adminitration dibidang ekspor impor.
9.
Kompetensi lulusan D4 Jurusan Administrasi Niaga Program Studi Administrasi Bisnis Terapan a. Mampu mengoperasikan Program Komputer (word, Excel, Powerpoint, dan aplikasi komputer b. Mampu menganalisa data statistik dengan menggunakan computer . c. Mampu berbahasa Asing (Inggris, Mandarin, Jepang) secara lisan dan tulisan d. Mampu membuat perencanaan dan melaksanakan kerja. e. Mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan baik dalam bisnis f. Memiliki pengetahuan manajemen (Perkantoran, SDM, Pemasaran, Keuangan ,dll). g. Memiliki Kemampuan di bidang Akuntansi h. Mampu mengarsipkan surat secara manual maupun elektronik i. Mampu menyusun perencanaan bisnis j. Mampu mengoperasikan mesin-mesin kantor k. Memiliki kemampuan dan karakter entrepreneurship l. Mampu membuat laporan keuangan dan perpajakan m. Memiliki kemampuan mengelola dokumen ekspor impor n. Memiliki dasar-dasar bisnis yang kuat, o. Memiliki etika dalam menjalani profesi dan bisnis p. Memiliki keterampilan dalam mengelola operasional bisnis q. Mampu menyiapkan penawaran dan pembelian.
10. Kompetensi lulusan D3 Jurusan Akuntansi Program Akuntansi 7
a. Menguasai prinsip dasar keuangan, auditing dan system, kewirausahaan, manajerial, perpajakan dan bisnis; b. Menguasai akuntansi pemerintahan dan disesuaikan dengan regulasi yang berlaku dan menguasai standar dan prosedur Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK); c. Mampu mengaplikasikan komputer akuntansi; d. Memiliki nilai ketelitian dan kejujuran; e. Mampu menyusun dan menganalisis laporan keuangan; f. Menguasai manajerial keuangan; g. Mempunyai ketrampilan merancang kebutuhan anggaran pembelanjaan keuangan per periode; h. Mampu menerapkan teknologi informasi dalam proses akuntansi; i. Mampu membuat laporan dalam bahasa asing; j. Menguasai standar akuntansi yang berlaku International Financial Reporting Standard (IFRS), syariah; k. Menguasai prosedur pemeriksaan akuntansi; l. Mampu mengelola administrasi perpajakan; m. Mampu menguasai teknik audit berbantuan komputer.
1.2 RATA-RATA IPK LULUSAN YANG KOMPETITIF IPK rata-rata lulusan yang kompetitif harus mencapai nilai 3,0. 1.3 MASA STUDI RATA-RATA NORMAL LULUSAN 1. 2.
Mahasiswa D3 harus dapat menyelesaikan masa studi rata-rata normal kelulusan yaitu 6 semester tanpa cuti. Mahasiswa D4 harus dapat menyelesaikan masa studi rata-rata normal kelulusan yaitu 8 semester tanpa cuti.
1.4 DUKUNGAN PASCA KELULUSAN 1. Institusi melakukan perjanjian kerjasama (MOU) dengan stake holder tentang penggunaan lulusan, minimal 4 perjanjian dalam kurun waktu 1 tahun. 2. Setiap jurusan melakukan perjanjian kerjasama (MOU) dengan stake holder tentang penggunaan lulusan, minimal 4 perjanjian dalam kurun waktu 1 tahun. 3. Forum alumni melaporkan peluang kerja setiap 6 (enam) bulan sekali kepada POLNAM. 1.5 STUDI PELACAKAN LULUSAN 1
2
Jurusan dan Institusi menyiapkan kelengkapan berkas untuk mempermudah pelacakaan lulusan (Tracer study) dan bekerja sama dengan stake holder setiap tahun untuk melakukan penelusuran tentang kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman, guna pengembangan Jurusan khususnya, dan POLNAM pada umumnya. Adanya web jurusan yang memuat informasi tempat kerja/keberadaan lulusan.
8
STANDAR 2 STANDAR ISI PEMBELAJARAN 2.1 KERANGKA DASAR & STRUKTUR KURIKULUM 1. Struktur kurikulum D3dan D4 setiap jurusan harus berisi elemen-elemen kompetensi, yaitu kompetensi pengembangan kepribadian, kompetensi keilmuan dan keterampilan, keahlian berkarya, perilaku berkarya, berkehidupan bermasyarakat, kelompok kajian dan mata kuliah pendukung. 2. Kurikulum D3 dan D4 setiap jurusan harus disusun berdasarkan kompetensi lulusan, mata kuliah pendukung kompetensi, dan mata kuliah prasyarat serta matakuliah pendidikan karakter. Penyampaian mata kuliah tersebut harus sesuai dengan urutannya. 2.2 MUATAN KURIKULUM PROGRAM STUDI 1. Tahapan pengembangan kurikulum dimulai dengan pembentukan tim kajian kurikulum, memilih dan menetapkan wakil dari pemangku kepentingan, evaluasi kurikulum yang berlaku, dan menetapkan kurikulum yang akan diberlakukan. 2. Kebutuhan pemangku kepentingan yaitu: a. kompetensi lulusan sama dengan kebutuhan pasar kerja b. mata kuliah sesuai dengan kompetensi lulusan. 3. Waktu peninjauan dan atau perubahan kurikulum dilakukan minimal 5 tahun sekali untuk semua jurusan. 4. Mata kuliah wajib adalah Pancasila, Kewiraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Agama, Statistika, Matematika, Anti Korupsi. 5. Pelaksanaan kurikulum: a. sarana penunjang kurikulum harus tersedia b. dosen pengampu mata kuliah harus tersedia c. dosen pengampu mata kuliah harus sesuai dengan bidang keahliannya. 6. Monitoring pelaksanaan kurikulum: a. formulir monitoring pelaksanaan kurikulum harus didistribusikan oleh jurusan dan sudah disosialisasikan ke seluruh dosen 1 minggu sebelum pelaksanaan kuliah b. ketua jurusan bertugas memonitor pelaksanaan kurikulum.
2.3 BEBAN SKS EFEKTIF PROGRAM STUDI 1. Beban SKS efektif untuk program D3 harus setara 108-120 SKS. Dengan kurikulum 6 semester dan lama program antara 6 – 8 semester. 2. Beban SKS efektif untuk program D4 harus setara 144-160 SKS. Dengan kurikulum 8 semester dan lama program antara 8 – 10 semester. 3. Beban SKS efektif ditentukan oleh Kelompok Bidang Keahlian berdasarkan Tujuan Pembelajaran masin g-masing mata kuliah, dan ditetapkan oleh Jurusan. 4. Beban efektif SKS untuk program D3 setiap semester antara 18 – 20 SKS. 5. Beban efektif SKS untuk program D4 setiap semester antara 18 – 20 SKS. 6. Mata kuliah untuk program D3 terdiri dari 60% (praktek) dan 40% teori. 7. Mata kuliah untuk program D4 terdiri dari 65% (praktek) dan 35% teori.
9
2.4 KALENDER AKADEMK 1. Kalender akademik ditetapkan oleh bagian akademik untuk jangka waktu 1 tahun ajaran. 2. Penetapan kalender akademik: a. satu semester terdiri dari 16-18 minggu kuliah efektif termasuk 2 minggu ujian b. semester ganjil dimulai bulan September dan berakhir pada bulan Februari c. semester genap dimulai bulan Maret dan berakhir pada bulan Agustus. 3. Jangka waktu pembayaran SPP dan pendaftaran ulang mahasiswa dilakukan selama 1 minggu sebelum libur. 4. Waktu libur mahasiswa dilakukan selama 2 minggu. 5. Kalender akademik harus sudah selesai dan sudah didistribusikan ke tiap Jurusan/Program Studi oleh Bagian Administrasi Akademik, 1 bulan sebelum kegiatan perkuliahan dimulai.
STANDAR 3 PROSES PEMBELAJARAN 3.1 PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Jadwal dibuat oleh jurusan paling lambat 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai dan telah dibicarakan dalam rapat jurusan. Surat keputusan mengajar dibuat oleh bagian akademik 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai. Beban Kinerja Dosen (BKD) dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dimasukan oleh dosen ke jurusan 1 minggu sebelum perkuliahan dimulai. Kontrak perkuliahan dibuat dan ditandatangani oleh dosen dan mahasiswa secara tertulis pada pertemuan pertama dan dimasukan pada jurusan. Sarana dan prasarana (ruang kuliah, meja, kursi, whiteboard, LCD, bengkel, dan laboratorium) pembelajaran telah tersedia paling lambat 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai. Bahan ajar dan bahan praktek tersedia dan siap pakai paling lambat 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai. Adanya daftar hadir mengajar paling lambat 1minggu sebelum perkuliahan dimulai.
3.2 PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Jumlah peserta didik per kelas maksimal 30 orang agar perkuliahan dapat dilaksanakan dengan baik. Beban mengajar minimal per tenaga pendidik 4 SKS per semester. Rasio maksimal jumlah peserta didik untuk setiap dosen untuk rekayasa 20:1 dan non rekayasa 30:1. Perpustakaan Lembaga/Program studi memiliki minimal 5 referensi untuk 1 mata kuliah, agar perkuliahan dapat dilaksanakan secara berkualitas. Pembimbing akademik melaksanakan proses pembimbingan akademik agar kesulitan akademik dan non akademik mahasiswa dapat diminimalkan, minimal sebulan sekali dalam satu semester. Lingkungan tempat proses pembelajaran berlangsung harus tenang dan nyaman, tidak ada mahasiswa di luar kelas. 10
7. 8.
Pelaksanaan PKL dilakukan selama 3 bulan. Surat Tugas Pembimbingan PKL diberikan kepada dosen paling lambat 1 minggu sebelum kegiatan PKL dilaksanakan. 9. Pembimbing PKL melaksanakan proses pembimbingan minimal 1 minggu sekali terutama untuk membantu mahasiswa dalam menyelesaikan tugas PKL dan merumuskan masalah bagi penulisan Tugas Akhir. 10. Pembimbing Tugas Akhir melaksanakan proses pembimbingan Tugas Akhir maksimal 3 bulan. Jika batas akhir penyelesaian Tugas Akhir terlewati, maka judul Tugas Akhir dan pembimbing harus diganti. 3.3 PENILAIAN HASIL PROSES PEMBELAJARAN 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Penilaian dosen terhadap prestasi yang dicapai oleh mahasiswa sesuai dengan buku Peraturan Akademik POLNAM. Evaluasi dosen terhadap capaian hasil belajar minimal melalui 3 kali kegiatan evaluasi, yaitu tugas-tugas harian/praktek, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Dosen menyerahkan nilai UTS dan UAS ke jurusan paling lambat 1 minggu sebelum rapat evaluasi. Soal UTS dan UAS mengacu ke RPS dan untuk kelas paralel berlaku satu soal yang disusun oleh koordinator matakuliah. Pengumuman hasil belajar dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam kalender akademik. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila sudah menyelesaikan kegiatan prakuliah, menyelesaikan seluruh mata kuliah yang dipersyaratkan dan lulus tugas akhir.
3.4 PENGAWASAN PROSES PEMBELAJARAN 1.
2. 3. 4. 5.
Proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik; pendidik memberikan keteladanan; setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran secara efektif dan efisien. Pengawasan proses pembelajaran itu meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan, dilakukan pada setiap akhir semester. Pengawasan kehadiran dosen oleh Kajur/Kaprodi adalah kegiatan mengontrol kehadiran dosen dalam satu semester agar dosen dengan tingkat kehadirannya di bawah standar dapat diketahui. Pengawasan kehadiran mahasiswa oleh Kajur/Kaprodi adalah kegiatan mengontrol kehadiran mahasiswa dalam satu semester agar mahasiswa dengan tingkat kehadirannya di bawah standar dapat diketahui. Pengawasan ketercapaian materi kuliah adalah kegiatan mengontrol ketercapaian materi kuliah agar ketercapaian atau ketidaktercapaian materi kuliah dapat diketahui melalui absen dan RPS oleh Kajur/Kaprodi.
11
STANDAR 4 PENILAIAN PEMBELAJARAN 4.1 PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH DOSEN 1. Dalam melakukan penilaian hasil belajar, maka setiap metode penilaian yang digunakan dosen harus mengacu pada buku peraturan akademik Politeknik Negeri Ambon. 2. Penilaian hasil belajar harus dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk tugas, praktek, ujian tengah semester dan ujian akhir semester 3. Dosen secara periodik menyusun serta melaporkan hasil pembelajaran dalam bentuk laporan kemajuan hasil belajar yang akan dilaporkan pada saat evaluasi tengah dan akhir semester. 4. Persentasi nilai: a. Tugas Mandiri/Kelompok/Praktek = 40% b. Ujian Tengah Semester = 25% c. Ujian Akhir Semester = 35% 5. Perlu diumumkan hasil penilaian pembelajaran kepada mahasiswa pada papan informasi jurusan, sehingga dapat menjadi umpan balik bagi mahasiswa dalam meningkatkan ataupun memperbaiki hasil belajar. 6. Setiap dosen harus mengumpulkan nilai akhir semester kejurusan sebelum rapat evaluasi jurusan, kemudian dari jurusan akan melaporkan hasil penilaian kebagian akademik sesuai dengan kalender akademik. 7. Jurusan harus mengeluarkan Daftar Nilai Semester (DNS) setiap akhir semester. 4.2 PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH INSTITUSI 1.
Program Studi harus mengkoordinasikan dengan bagian akademik, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), dan Ujian Ulang. 2. Polnam dalam melakukan penilaian terhadap prestasi yang dicapai oleh mahasiswa harus mengacu kepada buku Peraturan Akademik Polnam. 3. Polnam perlu menetapkan cara penilaian hasil belajar yang seragam kepada semua jurusan dalam kriteria penilaian A, B, C, D, E. 4. Polnam harus menetapkan nilai kelulusan minimal IPK 2,75. 5. Polnam harus melakukan penilaian terhadap capaian hasil belajar minimal melalui 2 kali kegiatan evaluasi, yaitu ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. 6. Polnam harus menerima nilai UTS dan UAS 1 minggu setelah ujian perbaikan berakhir dari jurusan 7. Polnam harus telah selesai mengolah nilai hasil ujian (DNS) 1 minggu setelah diserahkan oleh jurusan hingga pengumumannya. 8. Pengumuman hasil belajar harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam kalender akademik. 9. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila sudah menyelesaikan kegiatan prakuliah, menyelesaikan seluruh mata kuliah yang dipersyaratkan, lulus tugas akhir, score toefl minimal 450, dan sertifikat kompetensi yang didapat dari POLNAM. 10. Polnam harus membuat ijazah dan daftar transkip nilai bagi mahasiswa yang telah lulus semua matakuliah, memasukan Tugas Akhir yang telah diperbaiki, dan mengikuti wisuda.
12
11. Polnam harus menetapkan lama waktu studi maksimal D3 selama 5 tahun. Diatas waktu tersebut dinyatakan Drop Out. 12. Polnam harus melakukan monitor dan evaluasi pada setiap akhir semester, mencakup IPS (Indeks Prestasi Semester) untuk menentukan apakah mahasiswa dapat melanjutkan ke tahap berikutnya atau DO (Droup Out) 13. Proses monitoring dan evaluasi hasil pembelajaran dilakukan setiap 3 bulan mencakup evaluasi matakuliah, persentase kehadiran dosen, jumlah kehadiran mahasiswa, jumlah mahasiswa yang mengikuti matakuliah. 14. Polnam harus membuat survey tracer study, survey kepuasan mahasiswa, laporan hasil pembelajaran dan laporan tahunan untuk penilaian hasil belajar. 15. Institusi harus memberikan penghargaan untuk mahasiswa yang lulus cum laude pada waktu wisuda berdasarkan rekomendasi jurusan. 16. Polnam harus memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi/teladan selama mengikuti pendidikan pada saat HUT pendidikan nasional berdasarkan rekomendasi jurusan.
STANDAR 5 STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN 5.1 STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DOSEN 1. Semua dosen harus memiliki kualifikasi akademik sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 2. Semua dosen tetap pada semua prodi harus memiliki kualifikasi akademik, yang dibuktikan dengan ijazah, minimum Magister dalam bidang ilmu sesuai dengan prodi ditempat mana dosen tersebut ditempatkan. 3. POLNAM harus mampu meningkatkan kualifikasi akademik dosen minimal 10% dari jumlah total dosen tetap untuk setiap prodi/Jurusan, menjadi berijazah Doktor, paling lambat pada tahun 2020. 5.2 STANDAR KOMPETENSI DOSEN 1. Semua dosen harus memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 2. Setiap dosen tetap ataupun tidak tetap harus memiliki kompetensi untuk: a. Merancang dan menyajikan program pembelajaran yang koheren (berhubungan/sangkut paut) kepada mahasiswa; b. Memilih, menguasai, dan menerapkan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan kompetensi mata kuliah yang diasuhnya; c. Merancang, menggunakan, dan mengembangkan berbagai media pembelajaran termasuk pemanfaatan teknologi informasi; d. Merancang, memilih, dan menggunakan metode penilaian hasil belajar mahasiswa secara tepat; e. Memantau dan mengevaluasi kinerja diri sendiri dalam hal proses pembelajaran di kelas;
13
f. Mengidentifikasi kebutuhan dan merencanakan pengembangan mutu diri sendiri secara terus menerus dan berkelanjutan; g. Melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat; h. Menguasai Bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. 3. Beban mengajar dosen harus sesuai kepangkatan. 4. Sebelum memulai perkuliahan setiap dosen wajib memasukan BKD dan RPSsebagai bentuk perencanaan pengajaran dan kegiatan yang dilakukan pada semester tersebut pada jurusannya. 5. Semua dosen tetap pada semua prodi harus melakukan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta penunjang yang setara dengan minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS setiap semester, yang dilaporkan dalam bentuk LKD. 6. Semua dosen tetap harus membuat Sasaran Kinerja Tahunan (SKT) yang dimasukan pada awal tahun dan dievaluasi pada akhir tahun berjalan. 5.3 STANDAR SERTIFIKAT KEAHLIAN DOSEN 1. Setiap dosen harus memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan tingkat dan bidang keahliannya sesuai Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BNSP), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) , dan Standar Nasional Indonesia (SNI) masing-masing jurusan. 2. Pada tahun 2015, Polnam mentargetkan 10% dosen memiliki sertifikasi keahlian pada setiap jurusan. 3. Polnam harus memberikan kesempatan bagi setiap tenaga dosen untuk mengikuti pendidikan dalam rangka meningkatkan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan jurusan / Prodi sesuai dengan dana yang ada. 4. Polnam harus memberi kesempatan setiap dosen untuk mengikuti forum-forum ilmiah seperti seminar atau lokakarya baik di tingkat regional, nasional maupun internasional yang bermanfaat bagi lembaga maupun pribadi dosen yang bersangkutan sesuai dengan dana yang ada. 5. Setiap dosen yang memenuhi syarat, dapat mengikuti sertifikasi dosen dan memperoleh sertifikat keahlian sesuai dengan latar belakang bidang ilmunya. 6. Polnam harus melakukan pengawasan dan evaluasi secara reguler untuk menjamin kompetensi dan sertifikasi dosen yang dimilikinya. 5.4 STANDAR RASIO DOSEN-MAHASISWA Secara umum harus memenuhi persyaratan berikut: 1. Standar rasio dosen dan mahasiswa POLNAM untuk kelompok bidang Non Rekayasa adalah 1:30, sedangkan untuk kelompok Rekayasa adalah 1:20. 2. Rasio dosen dan mahasiswa yang ditentukan harus mempertimbangkan kemampuan kapasitas dan keuangan POLNAM. 3. Pengelolaan kelas harus mempertimbangkan rasio dosen mahasiswa dan mencakup kelayakan (Appropriateness) serta kecukupan (Adequacy), dimana unsur kelayakan harus menyesuaikan antara input, proses dan output maupun tujuan pembelajaran ditinjau dari ukuran ideal secara normatif. Sedangkan kecukupan menunjukan daya tampung yang harus dipenuhi dalam penyelanggaraan setiap mata kuliah. 4. POLNAM harus menjaga keseimbangan antara jumlah dosen dengan mahasiswa untuk setiap program studi dalam rangka menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan tertib di kelas. 14
5. Rasio dosen mahasiswa harus mempertimbangkan fungsi ruang, jumlah pengguna, perabot/peralatan, aksesbilitas ruang . 6. Setiap Program Studi/Jurusan harus secara periodik melakukan rekapitulasi jumlah dosen, tenaga kependidikan serta mahasiswa untuk mengetahui kapasitas jurusan. 7. Apabila di masa-masa mendatang terjadi kekurangan dosen pada program studi tertentu, maka Polnam harus segera melakukan rekruitmen dan seleksi tenaga dosen dengan mempertimbangkan kebutuhan pada program studi yang bersangkutan dan berdasarkan kualifikasi yang ditentukan. 8. Kebutuhan tenaga dosen akan diusulkan dalam perencanaan jurusan, dua tahun sebelum proses penerimaan dilaksanakan, oleh Ketua Program Studi kepada Direktur melalui Pembantu Direktur II. 5.5 STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK TENAGA KEPENDIDIKAN 1. Tenaga kependidikan POLNAM harus memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4 sesuai bidang tugasnya. 2. Tenaga kependidikan POLNAM harus memiliki kualifikasi sesuai bidang tugasnya. 3. Tenaga kependidikan POLNAM memiliki jenjang karir akademik sesuai kepangkatan yang dimiliki. 5.6 STANDAR KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN 1. Tenaga kependidikan POLNAM harus memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya sesuai SNI/ BSNP yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri. 2. Tenaga kependidikan sebagaipelaksana akademis (khususnya laboran, teknisi) harus memiliki sertifikasi kompetensi. Setiap tenaga kependidikan (khusus teknisi & laboran) harus memiliki kompetensi dalam: a. Menguasai, merawat serta memperbaiki dan mempersiapkan peralatan lab maupun bengkel untuk mendukung proses pembelajaran. b. Menguasai bahan ajar (job praktek) dan membantu pengembangan bahan ajar sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. c. Merancang, menggunakan, dan mengembangkan berbagai media pembelajaran termasuk pemanfaatan teknologi. d. Mengidentifikasi kebutuhan dan merencanakan pengembangan mutu diri sendiri secara terus menerus dan berkelanjutan. e. Memiliki kemampuan manajerial dalam pengelolaan peralatan lab/bengkel. 3. Setiap tenaga kependidikan (khususnya pustakawan) harus memiliki kompetensi pustakawan dalam: a. Menguasai nomor buku atau subyek atau referensi perbukuan. b. Menguasai tentang sistem layanan perpustakaan baik secara manual maupun melalui sistem teknologi informasi. c. Menguasai tentang sistem pengamanan buku. d. Menguasai bahasa Inggris. e. Memiliki kemampuan manajerial dalam pengelolaan perpustakaan. 4. Setiap tenaga kependidikan (khususnya tenaga administrasi bagian umum dan akademik) harus memiliki kompetensi dalam: a. Menguasai sistem informasi pendidikan baik untuk pengembangan akademik/kurikulum, pengembangan tenaga dosen maupun kemahasiswaan.
15
b. Menguasai layanan akademik untuk mahasiswa, baik yang sementara menjalani pendidikan maupun yang sudah selesai pendidikan. c. Menguasai sistem database kemahasiswaan. d. Menguasai bahasa Inggris e. Menguasai peraturan atau perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya. 5. Semua tenaga kependidikan tetap harus membuat Sasaran Kinerja Tahunan (SKT) yang dimasukan pada wal tahun dan dievaluasi pada akhir tahun berjalan. 5.7 STANDAR SERTIFIKAT KEAHLIAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1. Tenaga kependidikan POLNAM (khusus laboran dan teknisi) harus memiliki sertifikasi sesuai bidang tugas dan keahliannya sesuai SNI/BNSP maupun swasta. 2. Tenaga pustakawan harus memiliki sertifikat arsiparis atau ijazah pustakawan. 3. Tenaga administrasi harus memiliki sertfikat Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan (PIM IV dan PIM III). 5.8 STANDAR PENGEMBANGAN DIRI DOSEN 1. Dosen sebagai tenaga profesional, harus merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Dosen harus mengikuti kegiatan pendidikan, pelatihan, seminar, diskusi, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerjanya secara berkelanjutan. 3. POLNAM harus membina dan mengembangkan dosen secara kontinyu, merata dan berkeadilan, dalam bentuk penyediaan dana, informasi dan referensi untuk program/kegiatan pengembangan diri dosen setiap tahun. 4. POLNAM harus mempunyai Pusat Pengembangan Dosen (PPD) untuk memfasilitasi pengembangan Dosen dalam mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2015, dalam hal: a. kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; b. kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; c. kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan; d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; e. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas.
5.9 STANDAR PENILAIAN DAN PRESTASI KERJA DOSEN 1. Setiap tahun dosen harus dinilai kinerjanya oleh atasan langsungnya/kajur secara objektif, transparan dan akuntabel. Berdasarkan criteria yang rasional, diterapkan secara baku dengan menggunakan tata cara yang tepat. 2. Bagi dosen yang menunjukkan prestasi kerja yang baik harus diberikan penghargaan oleh pimpinannya agar dapat memotivasinya untuk lebih berprestasi lagi di waktu yang akan datang.
16
3. Yang dinilai adalah kinerja dosen dengan standar kinerja. Standar kerja dosen adalah minimal 12 sks dan maksimal 16 sks yang dilaporkan dalam laporan kinerja dosen setiap semester. 4. Hasil penilaian kinerja harus tercatat secara akurat dan lengkap dalam arsip kepegawaian/jurusan karena akan digunakan lagi di masa mendatang. 5. Penilai harus menghindarkan hal-hal yang bias dalam penilaian prestasi kerja dosen seperti : “halo efek”, “menyamaratakan”, “bermurah hati”, “keras”, “lintas kultural”,” pribadi”, “recency effect”. 5.10 STANDAR REKRUITASI DAN SELEKSI DOSEN 1. Sebelum dilakukan rekruitmen, harus dilakukan formasi sesuai dengan peraturan berdasarkan analisis dan usulan kebutuhan dosen dari Prodi/Jurusan. 2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang mau melamar menjadi CPNS diatur dengan Peraturan Pemerintah. 3. Rekruitmen CPNS harus diumumkan sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum tanggal penutupan lamaran melalui mass media. 4. Bagian yang berwenang melakukan rekruitmen adalah bagian Umum dan Kepegawaian POLNAM, dan setiap surat lamaran yang masuk harus diperiksa dengan teliti oleh bagian tersebut, sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam pengumuman. 5. Pelaksanaan ujian harus disesuaikan dengan isi Surat Edaran Pelaksanaan Ujian Masuk CPNS pada tahun bersangkutan. 6. POLNAM harus membentuk Tim Independen beranggotakan wakil dari masing-masing jurusan yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan ujian sampai dengan pengumuman hasil penerimaan CPNS. 5.11 STANDAR MASA PERCOBAAN 1. Bagian Umum dan Kepegawaian harus membuat kegiatan Orientasi Pengenalan Organisasi bagi CPNS dengan memperhatikan TuPokSi unit kerja yang ada, termasuk Metodologi Pembelajaran bagi dosen. Masa Orientasi dilakukan sebelum CPNS mengikuti diklat prajabatan. 2. CPNS harus mengikuti semua kegiatan yang berkaitan dengan TuPokSi sebelum mengikuti diklat prajabatan. 3. Lamanya masa percobaan sekurang-kurangnya 1 tahun dan selama-lamanya 2 tahun. 4. Masa percobaan dihitung dari mulai berlakunya surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS sampai dengan diterimanya SK 100%. 5. CPNS yang telah menjalankan masa percobaan tetapi tidak memenuhi syarat–syarat yang dimaksud dalam peraturan, diberhentikan sebagai CPNS. 6. CPNS yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat menjadi PNS dalam pangkat tertentu menurut peraturan yang berlaku. 7. Sebelum diangkat sebagai PNS, CPNS harus mengikuti diklat prajabatan. 5.12 STANDAR PERJANJIAN KERJA 1. Perjanjian kerja harus dibuat secara tertulis, yang memuat hal-hal sebagai berikut: a. nama, alamat POLNAM; b. jenis kegiatan; c. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pegawai; 17
d. jabatan atau jenis pekerjaan pegawai; e. tempat pekerjaan; f. syarat -syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban POLNAM dan pegawai. g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. 2. Ketentuan dalam perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan peraturan Pemerintah, danperundang-undangan yang berlaku. 5.13 STANDAR MUTASI, PROMOSI, DAN DEMOSI 1. Mutasi diberikan dalam bentuk perpindahan dari satu tugas ke lain tugas yang setara/sederajat nilainya, dalam upaya menambah/mentransfer pengetahuan/keahlian kerjanya. 2. Promosi diberikan dengan pertimbangan hal-hal sbb: kompetensi, penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3), daftar urut kepangkatan, pengalaman, dapat dipercaya, senioritas, kemungkinan pengembangan lingkungan kerja. 3. Demosi diberikan dalam bentuk penurunan jabatan dalam suatu instansi yang biasa dikarenakan ketidaktaatan dalam menjalankan peraturan. 5.14 STANDAR WAKTU KERJA 1. Setiap tenaga pendidik dan kependidikan masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja sesuai peraturan. 2. Akibat tidak ditaati ketentuan masuk kerja dapat diberikan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis. 3. Hukuman dapat berupa: penundaan kenaikan gaji, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat setingkat lebih rendah, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat. 5.15 STANDAR KERJA LEMBUR DAN CUTI 1. POLNAM wajib membayar uang lembur bila terjadi kerja lembur kepada pegawai. 2. Pegawai harus diberikan cuti tahunan sebanyak 12 hari setahun. 5.16 STANDAR PENGHARGAAN Terhadap pegawai yang menunjukan kinerja yang baik, setiap tahun, POLNAM harus memberikan penghargaan baik berupa promosi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, piagam penghargaan, partisipatif, dll termasuk upacara penghargaan itu diberikan. 5.17 STANDAR JAMINAN SOSIAL (ASURANSI) 1. Pegawai harus mendapat pelayanan kesehatan setiap bulan. 2. Pegawai harus mendapat pelayanan kesehatan pada dokter dan fasilitas yang telah ditunjuk. 3. Pegawai harus mentaati semua ketentuan dan prosedur askes yang berlaku. 18
4. Pegawai harus mendapat jaminan kecelakaan dan kesehatan kerja sewaktu menjalankan tugas. 5.18 STANDAR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 1. Infrastruktur POLNAM harus memenuhi persyaratan teknis dan peraturan bangunan serta kesehatan lingkungan yang ditentukan POLNAM dari departemen teknis terkait dengan memperhatikan akses penyandang cacat. 2. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja harus meliputi perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan atau resiko lain. 3. Dosen dan tenaga kependidikan harus berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk suasana akademis yang harmonis. 4. Dosen dan tenaga kependidikan harus berusaha maksimal untuk memberikan lingkungan psikologis kepada mahasiswa sehingga mendukung proses pembelajaran. 5. Polnam dan unit-unit pelaksana akademik harus membangun sistem informasi akademik yang aman dari gangguian, pengrusakan, manipulasi dan tindak tercela lainnya. 6. Setiap jurusan harus menyusun prioritas pengembangan fasilitas pembelajaran sesuai tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing. 5.19 STANDAR DISIPLIN KERJA 1. Pegawai harus hadir dan pulang tepat waktu. 2. Pegawai harus menyelesaikan tugasnya sesuai jadwal. 3. Pegawai harus mematuhi tata tertib pegawai. 5.20 STANDAR PERJALANAN DINAS 1. Setiap perjalanan dinas harus ada surat penugasan pimpinan. 2. Perjalanan dinas POLNAM harus mengacu pada peraturan tentang perjalanan dinas terkini. 3. Setiap perjalanan dinas harus dibuat laporan tertulis baik secara materi kegiatannya maupun keuangan dengan bukti-buktinya. 5.21 STANDAR PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJA 1. Pengakhiran hubungan kerja harus dilakukan bila: a. Pelanggaran dilakukan oleh pegawai b. Pegawai ditahan pihak berwajib c. Pegawai tidak hadir selama d. Pegawai menyebabkan kerugian (materi atau non materi) bagi POLNAM e. Pegawai meninggal dunia. 2. Pengakhiran hubungan kerja harus ada penetapan dari pihak yang berwenang. 3. Pengakhiran hubungan kerja harus setelah melalui: a. hukuman disiplin ringan; b. hukuman disiplin sedang; dan hukuman disiplin berat.
19
STANDAR 6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA 6.1 STANDAR PRASARANA BANGUNAN Secara umum harus memenuhi persyaratan berikut: 1. Hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung harus tersedia fasilitas dan aksesbilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk untuk penyandang cacat dan lanjut usia 2. Harus mempertimbangkan tersedianya hubungan horizontal (pintu dan/atau koridor) dan hubungan vertikal antar ruang dalam bangunan gedung (tangga, dan lain-lain), akses evakuasi (sistem bahaya, pintu keluar darurat, dan lain-lain), termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia dengan mempertimbangkan fungsi ruang dan jumlah pengguna. 3. Kenyamanan ruang gerak adalah harus mempertibangkan fungsi ruang, jumlah pengguna, perabot/peralatan, aksesbilitas ruang. 4. Tempat duduk, meja harus memenuhi persyaratan ergonomic. 5. Kegiatan pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung harus menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3). 6. Harus memenuhi persyaratan penghawaan: tersedianya ventilasi alami dan/atau bangunan dengan mempertimbangkan temperature dan kelembaban ber-AC. 7. Harus memenuhi persyaratan ventilasi mekanik/buatan sesuai dengan fungsinya dan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan energy dalam bangunan gedung. 8. Harus memenuhi persyaratan pencahayaan: setiap banguanan gedung harus mempunyai pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya. 9. Harus memenuhi persyaratan sistem sanitasi: mencakup sistem air bersih, sistem pembuangan air kotor dan / atau air limbah, kotoran dan sampah, serta penyaluran air hujan, termasuk sistem plambing. 10. Harus memenuhi persyaratan bahan bangunan: menggunakan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan (efek silau, pantulan, peningkatan suhu, konservasi energi, serasi dan selaran dengan lingkungan). 6.2 STANDAR LAHAN 1. Letak lahan kegiatan pendidikan harus mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan 2. Pembagian luas lahan untuk berbagai sarana kegiatan pendidikan harus mempertimbangkan kenyamanan, keindahan, dan lingkungan hidup. 6.3 STANDAR RUANG KULIAH 1. Pembangunan ruang kuliah harus mempertimbangkan kekuatan, keamanan, kenyamanan, dan kemampuan keuangan POLNAM. 2. Ruang kuliah harus mendukung lingkungan belajar yang kondusif untuk proses pembelajaran dan kegiatan pendidikan pada umumnya. 3. Rasio luas ruang kuliah, minimum harus sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI. 4. Rasio ruang kelas 1,5 – 2 m2/mahasiswa. 20
5. Ruang kuliah harus memberikan kenyamanan ruang gerak dengan mempertimbangkan fungsi ruang, jumlah pengguna, perabot/peralatan, aksesbilitas ruang. 6. Ruang kuliah harus memenuhi persyaratan penghawaan: tersedianya ventilasi alamai dan/atau pengatur temperatur dan kelembaban/AC. 7. Ruang kuliah harus mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan energi dalam bangunan gedung. 6.4 STANDAR RUANG PERPUSTAKAAN 1. Ruang perpustakaan harus mempertimbangkan kenyamanan, ketenangan dan kedekatan dengan ruang perkuliahan. 2. Lingkungan perpustakaan harus kondusif untuk proses belajar dan kegiatan pendidikan pada umumnya. 3. Pembangunan ruang perpustakaan harus mempertimbangkan kekuatan, keamanan, kenyamanan dan kemampuan keuangan POLNAM. 4. Rasio luas ruang perpustakaan, minimum harus sesuai dengan Peraturan menteri Pendidikan Nasional RI. 5. Rasio ruang perpustakaan: 1,6 m2/orang. 6. Perpustakaan harus dapat diakses oleh mahasiswa dengan mudah. 6.5 STANDAR RUANG LABORATORIUM 1. Ruang laboratorium harus mempertimbangkan kekuatan, keamanan, kenyamanan dan kemampuan keuangan POLNAM. 2. Ruang laboratorium harus sesuai dengan jumlah pemakaian/pemanfaatan per hari. 3. Dalam pelaksanaan kegiatan praktikum/praktek, pengelola laboratorium harus mempersiapkanpelaksanaan kegiatan praktek, antara lain jadwal, kehadiran, modul, peralatan dan bahan praktek. 6.6 STANDAR RUANG PIMPINAN, DOSEN, TATA USAHA, DAN KANTIN 1. Ruang pimpinan, dosen, tata usaha dan kantin harus mempertimbangkan kekuatan, keamanan, kenyamanan dan kemampuan keuangan POLNAM. 2. Rasio luas ruang pimpinan: 15 m2. 3. Rasio luas ruang kantor tata usaha dan dosen: 4 m2/orang. 4. Rasio luas kantin: 15 m2/4 orang. 6.7 STANDAR TEMPAT IBADAH, OLAHRAGA, DAN BERKREASI 1. Letak lahan untuk tempat ibadah, olah raga, kolam renang dan kegiatan kemahasiswaan harus mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan. 2. Pembagian luas lahan untuk tempat ibadah, olah raga, berkreasi dan kegiatan kemahasiswaan harus mempertimbangkan kenyamanan, keindahan dan jumlah mahasiswa aktif di POLNAM. 3. Lapangan olah raga hendaknya memenuhi pemakaian jenis cabang olah raga tertentu. 4. Luas tempat ibadah disesuaikan dengan jumlah pengguna dan kegiatan keagamaan rutin. 5. Toilet pria/wanita hendaknya disediakan pada lokasi yang berbeda.
21
1.8 STANDAR RUANG/TEMPAT PEMBELAJARAN
LAIN
UNTUK
MENUNJANG
PROSES
1. Ruang Rapat a. Ruang rapat harus mempertimbangkan kekuatan, kemanan, kenyamanan, dan kemampuan keuangan POLNAM. b. Rasio ruang rapat: 2 m2/peserta rapat. c. Ruang rapat harus memiliki fasilitas in focus, AC dan sound system. d. Ruang rapat harus memiliki foto/gambar Presiden dan Wakil Presiden, ornamen Burung Garuda, bendera merah putih, bendera POLNAM /jurusan, simbol-simbol Polnam lainnya dan gambar visi, misi dan motto POLNAM /jurusan. e. Ruang rapat harus bebas dari polusi rokok. 2. Unit Pengolahan Sampah (UPS) a. UPS harus memiliki sistem pengolahan sampah terpadu (UPS organik dan an organik). b. UPS harus memiliki Bank Sampah. c. UPS harus memiliki peralatan/perlengkapan pengelolaan sampah mulai dari pewadahan (sekaligus pemilahan), pengumpulan, Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) bila diolah dengan kualitas baik. d. Pada pengolahan sampah dengan mesin pengolahan, emisinya harus tidak melampaui ambang batas. e. Pada pengelolaan sampah dengan composting, pembangunannya harus memperhatikan jarak lokasi dengan gedung kuliah dan bangunan lainnya. 3. Gardu Listrik a. Gardu listrik harus tersedia dan memiliki peralatan yang memenuhi persyaratan teknis dengan kondisi baik. b. Gardu listrik harus ada pemeliharaan secara rutin. c. Pembangunan gardu listrik harus disesuaikan dengan jarak antar gedung yang disuplay listrik-nya. d. Pelayanan Genset disiapkan segera pada saat terjadi pemadaman listrik PLN. 4. Pos Jaga a. Harus tersedia Pos Jaga dengan kondisi baik untuk tempat penjagaan keamanan. b. Harus dilaksanakan pemeliharaan Pos Jaga secara rutin. c. Pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan untuk menjaga keamanan kampus. 5.Aula/Gedung Serba Guna (GSG) a. Harus tersedia aula yang memadai untuk kegiatan dengan jumlah pemakaian terbesar 1000 orang. b. Harus tersedia GSG yang memadai dengan jumlah pemakaian maksimal 200 orang. c. Desain ruang aula/GSG hendaknya dapat melayani semua kegiatan dengan kapasitas orang tertentu. d. Ruang auditorium harus memiliki fasilitas in focus, AC, sound system sertakursi sofa dan kursi standar. e. Ruang auditorium harus memiliki foto/gambar Presiden dan Wakil Presiden, ornamen Burung Garuda, bendera merah putih, bendera POLNAM/jurusan, simbol-simbol Polnam lainnya dan gambar visi, misi dan motto POLNAM/jurusan. f. Ruang auditorium harus bebas dari polusi rokok.
22
g. Ruang auditorium dapat digunakan untuk kepentingan POLNAM maupun masyarakat (seijin pimpinan POLNAM). 6. Poliklinik Harus tersedia poliklinik sesuai standar yang mampu mengakomodasi sivitas akademika yang sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama. 7. Ruang Arsip, Gudang ATK dan Gudang bahan Habis Pakai (BHP) a. Ruang arsip, gudang ATK, dan BHP dibuat sesuai dengan rencana daya tampung per periode umur penyimpanan. b. Ruang arsip memiliki lemari arsip dan fasilitas penunjang lainnya. c. Penataan arsip sesuai sistem pengarsipan yang berlaku. 8. Bank a. Pengadaan bank disesuaikan dengan kebutuhan Polnam dan perjanjian kerja sama yang ditetapkan POLNAM dan bank yang bersangkutan. b. Terdapat ruangan tempat mesin ATM. 9. Toilet a. Toilet harus memenuhi persyaratan teknis; b. Toilet harus dalam keadaan bersih dan berfungsi; c. Toilet untuk mahasiswa harus ada di tiap jurusan; d. Toilet untuk dosen dan tenaga kependidikan harus ada di tiap jurusan; e. Toilet memiliki perlengkapan yang memadai seperti: ember dan timba, cermin, sabun, sikat WC, tissue, keranjang sampah, pembersih lantai, keset dan pengering tangan. 6.9 STANDAR PERALATAN RUANG KULIAH 1. Setiap program studi memiliki rancangan pengembangan fasilitas peralatan ruang kuliah dengan mengacu pada standar pembelajaran. 2. Setiap program studi menyusun prioritas pengembangan fasilitas peralatan ruang kuliah sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing. 3. Pengadaan peralatan perkuliahan mempertimbangkan kebutuhan, keamanan, dan keefektifan penggunaan. 4. Terdapat minimal kursi dan meja mahasiswa dan dosen, white board, LCD/OHP, AC, Jam dinding, visis, misi jurusan. 5. Terdapat daftar inventaris peralatan ruang kuliah pada tiap ruangan kelas. 6.10 STANDAR PERALATAN LABORATORIUM 1. Setiap program studi memiliki rancangan pengembangan fasilitas laboratorium dengan mengacu pada standar pembelajaran. 2. Setiap program studi menyusun prioritas pengembangan fasilitas laboratorium sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing. 3. Dalam pelaksanaan kegiatan praktikum dan praktek, pengelola laboratorium jurusan/program studi mengelola penggunaan peralatan laboratorium (SOP Praktikum, SOP Peminjaman Alat, dan sebagainya). 4. Studio/Laboratorium non teknik, kecukupan peralatan : mahasiswa maksimal 1:1, Bengkel 1:2, Laboratorium Teknik 1:8
23
5. Peralatan yang digunakan pada laboratorium teknik sesuai standar yang ditetapkan masing-masing jurusan/Prodi. 6. Peralatan yang digunakan pada laboratorium non teknik sesuai standar yang ditetapkan masing-masing jurusan/Prodi. 6.11 STANDAR PERALATAN PENDIDIKAN 1.Setiap program studi memiliki rancangan pengembangan fasilitas pendidikan dengan mengacu pada standar pembelajaran. 2.Setiap program studi menyusun standar pengembangan fasilitas perlatan pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing. 3.Pengadaan peralatan pendidikan mempertimbangkan kebutuhan, keamanan, dan keefektifan penggunaan. 4.Peralatan pendidikan yang digunakan pada sesuai standar yang ditetapkan masing-masing jurusan/Prodi. 6.12 STANDAR PERALATAN RUANG KANTOR 1. Pengadaan peralatan ruang kantor mempertimbangkan kebutuhan, keamanan, dan keefektifan penggunaan. 2. Setiap bagian/jurusan/unit memiliki rancangan pengembangan fasilitas peralatan ruang kantor untuk kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik. 3. Minimal ada kursi, meja, komputer, lemari, filling cabinet, AC yang layak pakai. 6.13 STANDAR PERALATAN RUANG PIMPINAN 1. Pengadaan peralatan ruang pimpinan mempertimbangkan kebutuhan, keamanan, dan keefektifan penggunaan. 2. Setiap bagian/jurusan/unit memiliki rancangan pengembangan fasilitas peralatan ruang pimpinan untuk kelancaran penyelenggaraan pelayanan public. 3. Minimal ada kursi, meja, komputer, lemari, filling cabinet, AC yang layak pakai, foto Presiden dan Wakil Presiden, Lambang burung Garuda, dan jam dinding. 6.14 STANDAR BUKU DAN SUMBER BELAJAR 1. Rasio jumlah buku teks untuk masing-masing mata kuliah, minimal harus 10% dari jumlah mahasiswa peserta mata kuliah. 2. Jenis, judul dan jumlah buku di perpustakaan mempertimbangkan usulan dari pimpinan jurusan/program studi. 6.15 STANDAR UNTUK MENUNJANG PROSES PEMBELAJARAN 1. Setiap program studi memiliki rancangan pengembangan fasilitas pendidikan dengan mengacu pada standar pembelajaran. 2. Setiap program studi menyusun standar pengembangan fasilitas perlatan pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing. 3. Pengadaan peralatan pendidikan mempertimbangkan kebutuhan, keamanan, dan keefektifan penggunaan. 24
4. Akses wi-fi harus tersedia pada setiap jurusan. 5. Setiap mahasiswa memiliki locker pada tiap jurusan. 6. Perpustakaan Polnam melakukan kerjasama dengan Perpustakaan Negara, Universitas Pattimura dan perpustakaan lainnya dalam rangka memperluas akses proses pembelajaran.
STANDAR 7 STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN 7.1 PENGELOLAANAKADEMIK 1. Promosi POLNAM ke masyarakat harus dilakukan dengan melibatkan unsur jurusan sebelum tahun ajaran baru. 2. Pimpinan Polnam harus menetapkan panitia Penjaringan dan Penerimaan Mahasiswa Baru setiap tahun ajaran baru.(perencanaan proses pembelajaran) 3. Penerimaan Mahasiswa Baru diselenggarakan secara serentak sesuai waktu penerimaan Polnam seluruh Indonesia. 4. Pengumuman lulus ujian tes masuk disampaikan maksimal 1 minggu setelah tes dilaksanakan. 5. Pimpinan POLNAM harus menyediakan sistem administrasi yang rapi dan sistem informasi memadai untuk seleksi calon mahasiswa baru.(layanan sarana penunjang) 6. Bagian Administrasi Akademik (BAA) harus membuat registrasi administrasi dan akademik mahasiswa baru. (pelaksanaan proses pembelajaran) 7. Pimpinan POLNAM harus menentukan besarnya perencanaan SPP/investasi biaya perkuliahan. (penjaminan mutu proses pembelajaran) 8. Pimpinan POLNAM harus menentukan jadwal pembayaran SPP/investasi biaya perkuliahan. 9. Ketua Jurusan/Prodi melaksanakan pengisian DNS (Daftar Nilai Mahasiswa) 10. Ketua Jurusan/Prodi membuat jadwal kuliah pembelajaran di kelas dan di laboratorium. 11. Ketua Jurusan/Prodi melaporkan kepada Pembantu Direktur I kinerja akademik Tenaga Pendidik dan Kependidikan. 12. Pembantu Direktur III menyelenggarakan minat dan bakat mahasiswa 13. Pembantu Direktur III menyelenggarakan kegiatan Penalaran (lomba karya ilmiah, seminar, diskusi, dll) dan kesejahteraan mahasiswa dalam bentuk beasiswa. 14. Kualitas lulusan yang mampu bersaing secara kompetitif dalam mengembangkan ipteks yang berbasis kepulauan. 15. Kelulusan Mahasiswa setiap jurusan/prodi yang tepat waktu sesuai program perkuliahan. 7.2 PENGELOLAAN OPERASIONAL 1. Pimpinan POLNAM harus memfasilitasi kegiatan kemahasiswaan yang meliputi pengembangan minat dan bakat 2. Pengembangan kegiatan penalaran dan fasilitas kesejahteraan mahasiswa 3. Pimpinan POLNAM harus menyediakan fasilitas dan infrastruktur pendidikan meliputi ruang kelas, laboratorium, studio, workshop, perpustakaan, ruang dosen dan administrasi, loker, wc dan berbagai penunjang lainnya, seperti asrama, fasilitas olahraga, seni, kantin. 4. Kabag Umum dan keuangan mengelola fasilitas dan infrastruktur 25
a. Proses pengadaan b. Inventarisasi c. Operasi Pemeliharaan dan Perbaikan d. Penghapusan e. Pembukuan tentang nilai asset f. Pembuatan daftar gaji g. Pembayaran gaji dan tunjangan lainnya 5. Pimpinan Polnam harus menyediakan Pengelolaan Sistem Informasi a. Sarana dan prasarana system informasi b. Tersedianya infrasruktur jaringan telekomunikasi agar mahasiswa dapat mengakses internet dengan cepat, akurat dan terpercaya. 7.3 PENGELOLAAN PERSONALIA 1. Pimpinan POLNAM harus mengelola manajemen sumberdaya manusia tentang rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan baru. 2. Pimpinan POLNAM harus mengelola manajemen sumberdaya manusia tentang penempatan pada tugas yang sesuai. 3. Pimpinan POLNAM harus mengelola manajemen sumberdaya manusia tentang penyusunan jenjang karier. 4. Pimpinan POLNAM harus mengelola manajemen sumberdaya manusia tentang pelatihan dan penguatan kapasitas diri. 5. Pimpinan POLNAM harus mengelola manajemen sumberdaya manusia tentang penegakan disiplin, dan pemberian penghargaan. 6. Pimpinan POLNAM harus mengelola manajemen sumberdaya manusiayang bermasalah. 7. Pimpinan POLNAM harus mengelola manajemen sumberdaya manusia tentang persiapan pensiun. 7.4 STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN 1. Pembantu Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan harus mengkoordinir pengelolaan keuangan lembaga. 2. Pembantu Direktur Bidang Adminitrasi dan Keuangan harus memiliki sistem pengelolaan keuangan yang jelas dan dapat diaudit secara berkala. 3. Pembantu Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan harus menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan kepada pimpinan Polnam secara akuntabel. 4. Setiap unit harus dapat menyusun anggaran sesuai dengan rencana kegiatan berdasarkan tugas, kewenangan. 5. Setiap unit di POLNAM harus melakukan pengelolaan keuangan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel. 6. Setiap unit harus menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan anggarannya. 7. Pengelolaan keuangan harus diperiksa oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI) maupun Inspektorat Kementerian Pendidikan. 7.5 STANDAR RENCANA KERJA TAHUNAN 1. Rencana kerja tahunan harus dibuat untuk kegiatan selama setahun yang dibuat untuk 2 tahun kedepan. 26
2. Rencana kerja tahunan harus mengacu pada visi, misi Kemendikbud, Dikti dan Renstra POLNAM. 3. Berbagai bentuk kesepakatan dalam rencana kerja tahunan harus dituangkan dalam perjanjian yang bersifat tertulis sehingga mempunyai kekuatan hukum formal. 4. Rencana tahunan harus disusun atas prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu dan evaluasi yang transparan. 5. Rencana kerja tahunan harus memuat kegiatan untuk mengukur kepuasan pelanggan pada akhir semester/akhir tahun. 6. Rencana kerja tahunan harus bersifat bottom up dan melibatkan semua unit yang ada di Polnam. 7. Rencana kerja tahunan harus memuat usulan dan indikator kinerja pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. 8. Rencana kerja tahunan harus mengatur aktivitas/manajemen akademik, kemahasiswaan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, fasilitas dan infrastruktur, sumber daya manusia, keuangan, sistem informasi dan penempatan personel yang tepat. 9. Rencana kerja tahunan yang akan dibuat harus memuat analisis kemajuan dan masalah lembaga, analisis program dan anggaran, rencana pengembangan program dalam tahun yang sedang berjalan. 10. Setiap pimpinan unit harus mempertanggungjawabkan pengelolaan dana melalui laporan kepada pimpinan POLNAM setiap akhir tahun. 11. Rencana kerja tahunan harus dipertanggungjawabkan oleh pimpinan pada setiap akhir tahun dalam rapat senat POLNAM. 7.6 STANDAR RENCANA KERJA MENENGAH 1. Rencana kerja menengah harus disusun untuk periode 4 tahun. 2. Rencana kerja menengah harus mengacu pada visi, misi kemendikbud, Dikti dan POLNAM. 3. Rencana kerja menengah harus memuat Latar Belakang, Landasan Filosofis Pendidikan Nasional, Paradigma Pendidikan, Pola Dasar Daerah Maluku, Corak Pengembangan POLNAM. 4. Rencana kerja menengah harus memuat pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. 5. Rencana kerja menengah harus memuat kegiatan penetapan pimpinan yang transparan dengan melibatkan civitas akademika POLNAM. 6. Rencana kerja menengah harus memuat penetapan lembaga/unit yang saling mendukung sesuai tupoksi masing-masing. Pembentukan lembaga/unit harus didasarkan pada suatu bentuk keputusan yang berkekuatan hukum formal yang mengacu pada peraturan/perundangan. 7. Rencana kerja menengah harus mengatur manajemen akademik, kemahasiswaan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, fasilitas dan infrastruktur, sumber daya manusia, keuangan, sistem informasi dan penempatan personel yang tepat. 8. Rencana kerja menengah harus berkontribusi bagi pengembangan daerah Maluku.
STANDAR 8 STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN 27
8.1 STANDAR BIAYA INVESTASI PERGURUAN TINGGI 1. Biaya penyediaan sarana dan prasarana mencakup bangunan, perabotan, peralatan (perangkat keras dan lunak), dan sistem pengamanan aset kampus: a. Perlu adanyasistem pengelolaan yang mencakup perencanaan, pengadaan, pendataan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, serta pemutahiran. b. Perlu adanya panduan khusus mengenai kelengkapan dan kecukupan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, termasuk sistem klasifikasi, inventarisasi dan informasi keberadaannya. c. Bentuk kepemilikan lain seperti sewa, pinjam atau hibah harus dinyatakan dalam surat kesepakatan antara POLNAM dan pihak terkait dengan kepastian hukum yang jelas. 2. Biaya pengembangan sumber daya manusia harus diperuntukkan bagi pendidikan dan pelatihan tenaga pendidik dan kependidikan serta mahasiswa yang berprestasi. 3. Biaya modal kerja tetap harus tersedia setiap saat bila dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan. 4. Pelaporan harus dilakukan terhadap setiap biaya yang telah dikeluarkan paling lambat 1 minggu setelah selesainya kegiatan tersebut oleh pelaksana kegiatan 5. Evaluasi dilakukan oleh Pembantu Bidang II per bulan, triwulan, semesteran dan per tahun terhadap fasilitas yang digunakan jurusan. 8.2 STANDAR BIAYA OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI 1. Standar biaya operasi pendidikan harus ditetapkan dengan peraturan menteri berdasarkan usulan Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP). 2. Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan harus diusahakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan sehingga mereka dapat memusatkan perhatian sepenuhnya untuk melaksanakan tugasnya. 3. Usaha kesejahteraan harus meliputi Askes, Asuransi Kecelakaan Kerja, Taspen, Taperum, Cuti, kemudahan transportasi, kemudahan alat pembelajaran, orang sakit, meninggal dunia, dll. 4. Pembayaran uang lauk pauk harus dilakukan paling lambat setiap tanggal 10 bulan berjalan. 5. Pembayaran tunjangan serdos harus dilakukan pada tanggal 5 setiap bulan. 6. Pembayaran gaji harus dilakukan pada tanggal 1 setiap bulan. 7. Pembayaran operasional pelaksanaan wisuda harus dilakukan 1 bulan sebelum wisuda diadakan. 8. Pembayaran honor tim/panitia harus dilakukan paling lambat 1 minggu setelah selesai kegiatan tersebut. 9. Pembayaran biaya perjalanan dinas meliputi lumpsum, tiket, akomodasi, transportasi harus dibayarkan 2 hari sebelum keberangkatan, sesuai peraturan dan golongan. 10. Pembayaran penelitian harus dilakukan tahap 1 pada bulan Juni dan tahap 2 pada bulan oktober tahun berjalan. 11. Pembayaran Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan tahap 1 pada bulan Juni dan tahap 2 pada bulan oktober tahun berjalan. 12. Pembayaran lembur tenaga kependidikan harus dibayarkan setelah kegiatan dilakukan. 13. Pelaporan harus dilakukan terhadap setiap biaya yang telah dikeluarkan paling lambat 1 minggu setelah selesainya kegiatan tersebut oleh pelaksana kegiatan.
28
14. Biaya operasional pimpinan dan unit-unit Pengelola POLNAM dibayar paling lambat setiap tanggal 10 bulan berjalan. 15. Evaluasi biaya operasional dilakukan oleh Pembantu Bidang II/Jurusan per bulan, triwulan, semesteran dan per tahun. 8.3 STANDAR BIAYA PERSONAL MAHASISWA 1. Pembayaran ujian masuk mahasiswa harus ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya masuk PT lain. 2. Pembayaran Orientasi Sosialisasi Kehidupan Kampus (OSKK) harus ditetapkan dengan memperhitungkan semua biaya yang termasuk dalam kegiatan OSKK dan memperhatikan biaya OSKK tahun lalu, seperti jaket mahasiswa, baju kaos POLNAM, dan konsumsi. 3. Pembayaran uang pendaftaran harus dilakukan tepat waktu, tanpa membuka waktu perpanjangan agar perkuliahan berjalan tepat waktu sesuai dengan politeknik yang lain di Indonesia. 4. Pembayaran kartu mahasiswa dan perpustakaan POLNAM harus dilakukan dan mahasiswa menerima bukti/kartu tersebut. 5. Pembayaran kartu asuransi kecelakaan harus dilakukan dan POLNAM turut bertanggungjawab bila terjadi kecelakaan terhadap mahasiswa tersebut. 6. Pembayaran biaya wisuda dilakukan setelah mahasiswa dinyatakan lulus ujian tugas akhir. 7. Pembayaran sewa pakaian wisuda harus dilakukan kepada pengelola/dharma wanita dengan mempertimbangkan uang jaminan. 8. Pembayaran pakaian seragam/praktek harus dilakukan dalam semester kedua. 9. Pembayaran ujian toefl dan ujian kompetensi harus dilakukan pada semester terakhir.
II. STANDAR NASIONAL PENELITIAN STANDAR 9 HASIL PENELITIAN 1. 2. 3.
Hasil penelitian harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang berorientasi kepulauan. Hasil penelitian mahasiswa selain memenuhi ketentuan pada ayat 1, harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan UPPM Polnam. Polnam mendorong aktivitas penelitian, pengembangan dan pendayagunaan hasil penelitian, produktifitas penelitian dan publikasinya.
STANDAR 10 ISI PENELITIAN 29
1. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah , model atau postulat baru. 2. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan atau industri yang berorientasi kepulauan. 3. Materi pada penelitian dasar dan terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan di masa mendatang.
STANDAR 11 ISI PENELITIAN 1.
2.
3.
Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah , model atau postulat baru. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan atau industri yang berorientasi kepulauan. Materi pada penelitian dasar dan terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan di masa mendatang. STANDAR 12 PENILAIAN PENELITIAN
1.
2. 3.
Penilaian usul proposal dan hasil penelitian melibatkan reviewer dari masing-masing jurusan yang pernah memenangkan dana penelitian nasional/internasional atau telah bergelar Doktor. Penilaian usul proposal dan hasil penelitian mengikuti format dan panduan UPPM Polnam/dikti. Penilaian usul dan hasil penelitian melalui mekanisme seminar terbuka yang dihadiri oleh para dosen dan mahasiswa.
STANDAR 13 PENELITI 1. 2.
Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian 30
3.
Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
STANDAR 14 SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN 1.
2. 3. 4.
Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian , Polnam harus menyediakan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan penelitian, antara lain ruangan UPPM, fasilitas internet, peralatan dan perlengkapan administrative serta sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan. Peneliti dapat menggunakan fasilitas di kampus seperti laboratorium, perpustakaan serta sarana dan prasarana lainnya untuk kepentingan penelitian Pembangunan sarana penelitian harus mempertimbangkan kekuatan, keamanan, kenyamanan dan kemampuan keuangan Polnam Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan penelitian harus mempertimbangkan kebutuhan, keamanan, dan keefektifan penggunaan.
STANDAR 15 PENGELOLAAN PENELITIAN UPPM sebagai unit kerja yang bertugas untuk mengelola penelitian harus : 1. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis Polnam 2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian 3. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian 4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian secara periodik 5. Melakukan diseminasi hasil penelitian 6. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melasanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI) 7. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya pada PUDIR I
STANDAR 16 PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN 1. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur berdasarkan ketentuan perguruan tinggi. 2. Polnam wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian 3. Alokasi dana untuk UPPM dari Polnam minimal 15 % 4. Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai :
31
5. 6. 7.
8.
a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian b. Peningkatan kapasitas peneliti c. Insentif publikasi ilmiah atau intensif hak kekayaan intelektual (HKI) Besarnya dana yang diberikan kepada peneliti maksimal Rp.7.500.000 untuk setiap proposal Penelitian hibah kompetitif internal dilakukan 2 kali setiap tahun dengan pagu anggaran. Dana yang diberikan kepada peneliti tahap I(satu) adalah 70 % dari total anggaran. Sedangkan dana tahap II (dua) yaitu sisa 30 % diberikan kepada peneliti setelah peneliti melaporkan hasil penelitian dan dikenakan pajak dari komponen honor peneliti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pencairan dana melalui bagian keuangan setelah disetujui Pudir I dan Ketua UPPM
III. STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STANDAR 17 HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 1. 2. 3.
Hasil pengabdian harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang berorientasi kepulauan. Hasil pengabdian selain memenuhi ketentuan pada ayat 1, harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran serta memenuhi ketentuan dan peraturan UPPM Polnam. Polnam mendorong aktivitas pengabdian, pengembangan dan pendayagunaan hasil pengabdian, produktifitas pengabdian dan publikasinya.
STANDAR 18 ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 1. Materi pada pengabdian harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah , model atau postulat baru.
32
2. Materi pada pengabdian terapan harus berorientasi pada luaran pengabdian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan atau industri yang berorientasi kepulauan. 3. Materi pengabdian harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan di masa mendatang.
STANDAR 19 PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat memanfaatkan sarana dan prasarana pengabdian Polnam yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian. 2. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. 3. Penggunaan sarana dan prasarana Polnam oleh Dosen, untuk kegiatan pengabdian masyarakat harus melalui standar prosedur penggunaan peralatan yang ditetapkan oleh institusi. STANDAR 20 PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 1. 2. 3.
Penilaian usul proposal dan hasil pengabdian kepada masyarakat melibatkan reviewer dari masing-masing jurusan yang pernah memenangkan dana pengabdian kepada masyarakat nasional/internasional atau telah bergelar Doktor. Penilaian usul proposal dan hasil pengabdian kepada masyarakat mengikuti format dan panduan UPPM Polnam/dikti. Penilaian usul dan hasil pengabdian kepada masyarakat melalui mekanisme seminar terbuka yang dihadiri oleh para dosen dan mahasiswa.
STANDAR 21 PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 1. 2. 3. 4.
Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus berdasarkan pada kualifikasi akademik. Pelaksana menguasai metodologi keilmuan yang sesuai dengan bidang keahliannya Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki kedalaman sasaran kegiatan yang dapat menjawab permasalahan yang terjadi pada masyarakat kelompok sasaran. Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan tolak ukur terhadap kemampuan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
33
STANDAR 22 SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat memanfaatkan sarana dan prasarana pengabdian Polnam yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian. 5. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. 6. Penggunaan sarana dan prasarana Polnam oleh Dosen, untuk kegiatan pengabdian masyarakat harus melalui standar prosedur penggunaan peralatan yang ditetapkan oleh institusi. STANDAR 23 PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 1. Institusi Polnam membentuk suatu unit lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pengabdian masyarakat. 2. Unit lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, berfungsi: a. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi; b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat: c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; e. melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat; g. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi; h. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; dan i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. j. menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya. 3. Institusi Polnam wajib: a. memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi; b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa; c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan; 34
d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat; e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat; f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat; g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
STANDAR 24 PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 1. Polnam wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, untuk membiayai: a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; serta b. peningkatan kapasitas pelaksana. 2. Polnam wajib menyediakan dana internal untuk membiayai dosen atau instruktur melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Pembiayaan yang dimaksudkan meliputi biaya: a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat; b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat; d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat 3. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan ketentuan di Polnam.
35
