GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 313 TAHUN 1990 TENTANG PETUNJUK PENGGUNAAN DANA BANTUAN PEMBANGUNAN KEPADA DAERAH BAWAHAN TAHUN 1990/1991 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG
: a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan dalam menangani pembangunan dan masalah-masalah mendesak yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II, dalam Tahun Anggaran 1990/1991 Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur menyediakan dana bantuan pembangunan kepada Daerah Bawahan ; b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a konsideran Menimbang ini, dan agar dapat memperoleh daya guna dan hasil guna yang optimal perlu menetapkan petunjuk penggunaan dana Bantuan Pembangunan kepada Daerah Bawahan Tahun Anggaran 1990/1991 dengan suatu Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.
MENGINGAT
: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 ; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1984; Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1988 ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 Tahun 1985; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1986 ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 ; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1990 ; 9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Mei 1989 Nomor 150 Tahun 1989.
MEMPERHATIKAN : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Pebruari 1990 Nomor 050.06/435/Bangda perihal Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 1990/1991.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
1
MEMUTUSKAN MENETAPKAN
: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PETUNJUK PENGGUNAAN DANA BANTUAN PEMBANGUNAN KEPADA DAERAH BAWAHAN TAHUN 1990/1991 Pasal 1 (1) Untuk meningkatkan kemampuan dalam menangani pembangunan dan masalah-masalah mendesak yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II di Jawa Timur disediakan dana Bantuan Pembangunan kepada Daerah Bawahan ; (2) Dana Bantuan Pembangunan kepada Daerah Bawahan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun Anggaran 1990/1991 yang meliputi : a. Program Bantuan Pembangunan Daerah Bawahan ; b. Subsidi Bantuan Pembangunan kepada Daerah Bawahan ; (3) Dana Bantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II wajib dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Tahun Anggaran yang bersangkutan ; (4) Dana Bantuan Pembangunan kepada Daerah Bawahan berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran. Pasal 2 (1) Dana Program Bantuan Pengembangan Daerah Bawahan yang disediakan bagi Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Timur meliputj : a. Kelistrikan Desa Gotong Royong ; b. Bantuan Pengembangan Wilayah Kepulauan ; c. Program Pengembangan Wilayah GERBANG KERTOSUSILA; d. Bantuan Penunjangan Kegiatan Program Manunggal ABRI Masuk Desa (AMD) ; e. Bantuan Program Pengembangan Wilayah Jawa Timur (PJW); f. Bantuan Penunjangan Konservasi Tanah dan Air (UPLAND); g. Bantuan kepada Daerah Tingkat II yang ditetapkan ; h. Kerja Sama Pembangunan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Jawa Tengah (PAWON); i. Penunjangan Operasi Tertib Lalu Lintas Regional; (2) Dana Subsidi Bantuan Pembangunan kepada Daerah Bawahan yang disediakan bagi Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Timur meliputi : a. Proyek KIP URBAN V Surabaya ; b. Proyek Surabaya URBAN Transport Project (SUTP); c. Proyek Penyusunan Tata Ruang Ibu Kota Propinsi di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
2
d. Proyek Program Bantuan Pengembangan Wilayah Kecamatan Terpadu (PBPKT) dan Wilayah Kecamatan Rawan ; e. Proyek pengembangan Kali Konto/LESMAS ; f. Proyek Bantuan untuk Daerah Tingkat II yang perlu segera mendapatkan penanganan ; g. Proyek Gerakan Penghijauan Terpadu ; h. Proyek Bantuan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Terpusat. Pasal 3 (1) Untuk Bantuan Pengembangan Kelistrikan Desa Gotong Royong, sasaran penggunaan dananya diarahkan bagi pembangunan Jaringan Tegangan Menengah (JTM), Jaringan Tegangan Rendah (JTR) dan Gardu Trafo Tiang (GTT) serta Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD); (2) Besarnya dana yang ditetapkan, dipadukan dengan dukungan Dana Daerah Tingkat II yang bersangkutan dan Bantuan Sarana Material/Jaringan dan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ; (3) Lokasi Proyek ditentukan oleh Gubernur Kepata Daerah Tingkat I Jawa Timur atas usulan dari Daerah Tingkat II; (4) Pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kelistrikan Desa Gotong Royong dapat dilaksanakan secara swakelola atau ditenderkan/ dikontrakkan kepada kontraktor yang dianggap mampu ; (5) Badan Pelaksana Kelistrikan Desa Gotong Royong yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur merupakan pelaksana jika proyek dikerjakan secara swakelola. Pasal 4 Bantuan Pengembangan Wilayah Kepulauan, sasaran penggunaan dananya diarahkan untuk melaksanakan Program/Proyek : a. Peningkatan Prasarana dan Sarana Fisik ; b. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan ; c. Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan ; d. Peningkatan Produksi Perikanan ; e. Peningkatan Produksi Ternak ; f. Peningkatan Industri Kerajinan Rakyat. Pasal 5 Bantuan Pengembangan Wilayah GERBANG KERTASUSILA, sasaran penggunaannya hanya untuk melaksanakan Program/ Proyek ; a. Mengadakan Identifikasi permasalahan yang cukup mendesak dengan meneliti hasil-hasil study yang telah dilakukan dan selanjutnya dituangkan kedalam program dengan proyek prioritas yang perlu segera ditangani; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
3
b. Diarahkan kepada kegiatan pemantauan dan pengendalian proyek-proyek yang ada di Wilayah Pengembangan GERBANG KERTOSUSILA baik proyek Sektoral maupun proyek Regional. Pasal 6 (1) Dana Bantuan Penunjangan Kegiatan Program Manunggal ABRI Masuk Desa (AMD) dipergunakan untuk : a. Persiapan pelaksanaan ABRI Masuk Desa (AMD) Tahun 1990/1991; b. Menunjang pelaksanaan ABRI Masuk Desa (AMD) Daerah Tingkat II di Jawa Timur ; c. Menyusun Rencana ABRI Masuk Desa Tahun 1990/1991 ; (2) Bantuan Program ABRI Masuk Desa (AMD) sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1985, ditujukan untuk meningkatkan dan menjamin koordinasi di Daerah dalam rangka keterpaduan pelaksanaan Program ABRI Masuk Desa dengan semua Program Sektoral yang masuk ke Desa dan dengan sasaran : a. Menunjang laju pembangunan di Desa ; b. Meningkatkan taraf hidup/kesejahteraan masyarakat di Desa. Pasal 7 Program Pengembangan Wilayah (PPW) merupakan Program yang bertujuan : a. Meningkatkan Program Pendapatan masyarakat pedesaan yang berekonomi lemah ; b. Meningkatkan ketrampilan/kemampuan lembaga dan aparatur Pemerintah di Desa sampai Tingkat Propinsi. Pasal 8 (1) Bantuan Penunjangan Proyek Konservasi Tanah dan Air (UPLAND) mempunyai sasaran : a. Meningkatkan taraf hidup petani; b. Mencegah laju erosi DAS Brantas ; c. Meningkatkan kemampuan aparatur Pemerintah ; (2) Lokasi Proyek dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan di Kabupaten Daerah Tingkat 11 Malang, Blitar, Tulungagung dan Trenggalek. Pasal 9 Bantuan kepada Daerah Tingkat il yang ditetapkan, sasaran penggunaan dananya diarahkan untuk melaksanakan Programprogram/Proyek-proyek : a. Perbaikan dan peningkatan Irigasi; b. Pembangunan Jaringan Irigasi baru ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
4
c. Penyediaan Air Bersih ; d. Penyehatan Lingkungan Pemukiman ; e. Program rumah rakyat, khususnya proyek perbaikan lingkungan perkotaan ; f. Penyelamatan hutan, tanah dan air ; g. Pembinaan pendidikan dasar, khususnya pemeliharaan gedung Sekolah Dasar; h. Pelayanan kesehatan, khususnya pemeliharaan pusat kesehatan masyarakat (PUSKESMAS) ; i. Perbaikan/pemeliharaan jalan/jembatan dan diutamakan kepada lokasi P3KT ; j. Peningkatan pembinaan aparatur dan administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan berdasarkan Instruksi Men ten Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 1989 tanggal 23 Oktober 1989 tentang Peningkatan Pembinaan Aparatur dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, khususnya untuk Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) k. Pengadaan tanah Kas Desa sesuai dengan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 Nopember 1988 Nomor 59 Tahun 1988 tentang Pengadaan tanah Kas Desa. Pasal 10 Kerja sama pembangunan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (PAWON) yang bertujuan untuk : a. Menjalin suatu ikatan dalam usaha memecahkan secara terpadu permasalahan bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan guna mewujudkan kepentingan bersama; b. Memanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat terhadap seluruh sumber daya yang mendukung kerjasama pembangunan antar Daerah ; c. Memelihara dan mengoperasikan secara berdaya guna dan berhasil guna seluruh ASSET pembangunan yang mendukung kerja sama pembangunan antar Daerah. Pasal 11 Bantuan penunjangan Operasi Tertib Lalu Lintas Regional, sasaran penggunaan dananya dtarahkan untuk melaksanakan program/ proyek yang menunjang pelaksanaan tertib lalu lintas pada jalan Negara dan jalan Propinsi yang berfungsi sebagai jalan arteri dan kolektor dengan lokasi diutamakan pada jalan Negara dan jalan Propinsi yang volume lalu lintasnya sedang sampai dengan berat. Pasal 12 Proyek KIP URBAN V Surabaya merupakan bantuan perbaikan kampung di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan dana Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
5
penyerta (equity) yang disediakan Pemerintah Daerah Tingkat I disamping dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara digabung bersama dana dari International Bank Rescurses Development (IBRD) yang dipergunakan untuk membantu masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup yaitu : a. Pengembangan Daerah yang terbelakang (perkampungan) ; b. Perbaikan daerah banjir; c. Penanggulangan sampan; d. Pembangunan/penyempumaan pematusan (DRAINAGE). Pasal 13 Bantuan pembangunan Surabaya Urban Transport Project (SUTP) merupakan upaya untuk memecahkan masalah-masalah lalu lintas perekonomian yang meliputi kontribusi peningkatan jalan dan perbaikan rambu-rambu lalu lintas dan peralatan jalan dalam rangka bantuan (LOAN) Bank Dunia. Pasal 14 Proyek Penyusunan Tata Ruang Ibukota Propinsi di Kotamadya Oaerah Tingkat II Surabaya dipergunakan untuk menyusun Rencana Teknis Ruang Kofa Surabaya sebagai Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan maksud mewujudkan peningkatan kwalitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat kota dalam mencapai kesejahteraan sesuai dengan aspirasi warga kota. Pasal 15 Bantuan Pengembangan Kecamatan Terpadu, sasaran diarahkan untuk melaksanakan program/proyek kegiatan pada desa-desa Swadaya dan Swakarya, yang mempunyai sifat-sifat : a. Secara langsung dan dalam waktu dekat dapat dimanfaatkan oleh masyarakat; b. Dalam waktu relatif singkat dapat memberikan hasil dan dalam ukuran kecil serta sederhana ; c. Dapat menciptakan/memperluas lapangan kerja dan dapat mendorong serta meningkatkan aktifitas usaha masyarakat berpenghasilan rendah ; d. Dapat meningkatkan keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Pasal 16 Bantuan Pengembangan Wilayah Kecamatan Rawan, ditujukan pada 20 (dua puluh) Kecamatan yang terbelakang, khususnya Kecamatan yang terdiri dari desa-desa yang masih dalam taraf Swakarya, juga diarahkan pada pembinaan kelornpok masyarakat yang berpenghasilan rendah dan sasaran program bantuan tersebut diarahkan pada upaya-upaya yang mempunyai sifat-sifat : Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
6
a. Secara langsung atau dalam waktu relatif singkat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang berpenghasilan rendah ; b. Secepat mungkin dapat memberikan hasil; c. Dalam ukuran kecil dan sederhana ; d. Dapat memperluas/menciptakan kesempatan kerja ; e. Dapat mendorong dan meningkatkan aktifitas usaha masyarakat desa yang berpenghasilan rendah. Pasal 17 Proyek Penunjangan Kali Konto merupakan proyek Kali Konto tahapan Sub Daerah Aliran Sungai Lesti dan Malang Selatan (DASLESMAS) dengan kegiatan penyempurnaan dan pembuatan Rencana Teknik Lapangan (RTL), Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah ( RLKT). Pasal 18 Proyek Bantuan untuk Daerah Tingkat II dan lain-lain yang perlu segera mendapatkan penanganan, sasaran penggunaan dana diarahkan untuk melaksanakan program-program proyek : a. Perbaikan/rehabilitasi kerusakan-kerusakan akibat bencana alam; b. Penyediaan air bersih ; c. Penyehatan lingkungan pemukiman ; d. Pembinaan keolahragaan dan pembangunan prasarana olahraga; e. Pembinaan generasi muda, khususnya peningkatan ketrampilan dan aktivitas generasi muda termasuk pramuka ; f. Peningkatan pendidikan masyarakat, khususnya pendidikan non formal berpenghasilan rendah tetapi potensial; g. Peningkatan peranan wanita, termasuk peningkatan kegiatan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga ( PKK) ; h. Peningkatan pelayanan kesehatan ; i. Penyempurnaan pelayanan kesehatan ; j. Peningkatan Kelistrikan Desa diluar program kelistrikan gotongroyong; k. Penanganan masalah keadaan mendesak yang dihadapi Pemerintah Daerah Tingkat II ; l. Pengadaan Sarana Komunikasi Pemancar Televisi di Kecamatan terpencil (Parabola). Pasal 19 Proyek Gerakan Penghijauan terpadu dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan dan pemeliharaan hasil-hasil penghijauan dan dana yang disediakan dipergunakan untuk pengadaan bibit produktif yang diserahkan kepada seluruh Kecamatan di Jawa Timur untuk penghijauan : Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
7
a. Pekarangan sekitar rumah ; b. Lahan-lahan kosong di komplek perumahan/pabrik/industri/ kantor; c. Lahan-lahan kosong di Real Estate ; d. Penggiran jalan Propinsi, Kabupaten sampai jalan desa dan dusun ; e. Lahan-lahan kosong lain seperti milik desa, milik Kelembagaan dan masyarakat desa. Pasal 20 Proyek Bantuan APDN terpusat, dana yang disediakan sebagai kelanjutan untuk pengadaan gedung APDN Terpusat, sesuai Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Januari 1989 Nomor 903/224/PUOD. Pasal 21 Bantuan Pembangunan kepada Daerah Bawahan berdasarkan Keputusan ini, secara keseluruhan dianggarkan dalam APBD Tingkat II yang bersangkutan yaitu pada Bagian Sumbangan dan Bantuan Pos Bantuan (APBD Murni). Pasal 22 Rapat Teknis Penelitian Daftar Usulan Rencana Proyek (DURP) Bantuan Pengembangan Daerah Bawahan Tahun 1990/1991 diadakan secara bersama dan terpadu, meiiputi Program Bantuan kepada Daerah Tingkat II (ditetapkan), Bantuan Pengembangan Daerah Kepulauan PPW, Up Land, Bantuan Pengembangan Kecamatan Terpadu dan Rawan. Pasal 23 Biaya Verifikasi, pengendalian dan administrasi yang diperuntukkan bagi Daerah Tingkat I dari semua bagian Proyek Bantuan Pengembangan Daerah Bawahan disetorkan kepada Biro Bina Pembangunan Daerah, Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur. Pasal 24 Petunjuk pelaksanaan lebih lanjut penggunaan dana Bantuan Pembangunan kepada Daerah Bawahan Tahun 1990/1991, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini. Pasal 25 Penggunaan dan pengaturan Verifikasi, pengendalian dan administrasi dimaksud dalam pasal 23 Keputusan ini, lebih lanjut Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
8
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur. Pasal 26 (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ; (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Ditetapkan di : Surabaya Tanggal : 8 Juni 1990 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
ttd
TGL 08-06-1990 No. 313/D3
SOELARSO
SALINAN Keputusan Ini Disampaikan Kepada : Yth :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta. 3. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta. 4. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya. 5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I di Surabaya. 6. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya 7. Sdr. Pembantu Gubernur di Jawa Timur. 8. Sdr. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur 9. Sdr. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya. 10. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya. 11. Sdr. Kepala Biro Keuangan ) 12. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan ) Sekretariat Wilayah/Daerah Daerah ) Tingkat I Jawa Timur 13. Sdr. Kepala Biro Bina Pengembangan ) di Surabaya Produksi Daerah )
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
9
