Fax. (0321) JOMBANG

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

KANTOR KETAHANAN PANGAN Jl. Gatot Subroto N0. 129 Telp./Fax. (0321) 861852

JOMBANG

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT, atas taufiq, hidayah dan karuniaNya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2015 dapat dilaksanakan. Pembangunan Ketahanan Pangan merupakan bagian integral dari pembangunan pertanian tidak terlepas dari berbagai tantangan dan masalah, baik yang berisifat makro atau mikro. Ketersediaan pangan dapat diamati dari berbagai tingkat yang secara hirarkis mencakup rumah tangga, regional (kabupaten, kota, propinsi) dan nasional. Program

kegiatan

yang

direncakanan

dalam

rangka

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan lumbung pangan , pengembangan pembelian gabah, Diversifikasi konsumsi pangan dan gizi berbahan baku lokal ,kewaspadaan pangan , pengembangan desa mandiri pangan menuju kemandirian pangan serta pengolahan hasil hasil pertanian Penyusunan Rencana Kerja

SKPD ini dimaksudkan untuk

,memberikan arahan bagi seluruh jajaran pejabat dan staf dilingkungan Kantor Ketahanan Pangan

Kabupaten Jombang dalam melaksanakan

tugas dan pelayanannya kepada masyarakat, mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah khususnya antara target kinerja dalam RKPD dengan Renja SKPD. Mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu satu tahun dalam urusan wajib Ketahanan pangan, dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka menengah, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Jombang.

Evaluasi

bagi program peningkatan ketahanan pangan ,

yang harus

dilakukan secara kontinyu dan terus menerus oleh aparat daerah, desa dan tenaga pendamping , tim

pangan desa dan stakeholder lainnya,

maka sinergitas dan koordinasi menjadi kata kunci dalam pelaksanaan Program peningkatan ketahanan pangan. Perencanaan program yang disusun mengacu pada program kerja pembangunan pertanian melalui upaya peningkatan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani dengan bertitik tolak pada sasaran yang akan dicapai berupa terwujudnya ketahanan pangan untuk dapat menghasilkan potensi dan peluang permasalahan ketahanan pangan ditingkat mikro dan makro. Besar harapan kami kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan sebagai salah satu

upaya

Pemerintah untuk menangulangi Daerah Rawan Pangan. Semoga Dokumen Ketahanan Pangan tahun 2015

RENJA

(Rencana Kerja) tahun

Kantor

ini dapat menjadi bahan acuan dalam

melaksanakan kegiatan agar bisa efektif, efisien dan memberikan kinerja yang optimal sebagaimana yang diharapkan. Jombang, 11 Agustus 2014 KEPALA KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JOMBANG

HERI SETYOBUDI, SP, MM Pembina NIP. 19741212 199803 1 007

DAFTAR ISI Keputusan Bupati Jombang ……………………………………………….. i Peraturan Kepala Kantor Ketahanan Pangan………………………….. ii Kata Pengantar………………………………………………………….…....... iii Daftar Isi I.

…………………………………………………………..…….. iv

Pendahuluan 1.1. Latar Belakang

……………………………………………………… 1 ……………………………………................…... 1

1.2. Landasan Hukum …………………………………………………… 4 1.3. Maksud dan Tujuan ……………………………………………….. 8 1.3.1. Maksud ………………………………………………………... 8 1.3.2. Tujuan …………………………………………………………. 8 1.4. Sistematika Renja ………………………………………………….. 9 II

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Kantor Ketahanan Pangan Kab. Jombang Tahun Anggaran 2014…………………

10

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja SKPD Tahun 2014 dan Capaian Renstra SKPD…………………………………………….. 10 2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian Renstra SKPD …………………………………….. 10 III.

Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan……………………………. 48 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional …………………..... 48 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Kantor Ketahanan Pangan…… 55 3.2.1.

Tujuan ……………………………………………………… 55

3.2.2.

Sasaran ……………………………………………………. 56

3.3. Program dan Kegiatan …………………………………………. 56 IV.

Penutup ……………………………………………………………..….. 66

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara terencana. Di dalam setiap wacana, paradigma pembangunan hampir selalu dikaitkan dengan adanya perubahan-perubahan yang bersifat positif. Namun dampak dari perubahan-perubahan yang bersifat positif tersebut, pada kenyataannya tidak selalu sejajar dengan apa yang terjadi di masyarakat. Berkaitan dengan kondisi tersebut diatas, diperlukan suatu perencanaan yang matang dan terpadu. Perencanaan pembangunan ini dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik, dengan memanfaatkan dan mendayagunakan seluruh sumberdaya yang ada serta memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh dan lengkap, namun tetap berpegang pada azas prioritas. Secara umum perencanaan berfungsi sebagai pedoman guna mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan. Selain itu

juga

untuk

memperkirakan

potensi-potensi,

prospek-prospek

perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa

yang

akan

datang.

Perencanaan

juga

dilakukan

untuk

memberikan pilihan-pilihan terbaik untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kegagalan pembangunan serta menyusun skala prioritas dari

Page

standar untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi

1

segi pentingnya tujuan sekaligus sebagai alat untuk mengukur atau

Rencana Kerja Kantor Ketahanan Pangan tahun 2015

terhadap aktivitas yang dilakukan dalam rangka pencapaian suatu tujuan.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan

Daerah,

bahwa

setiap

daerah

diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD). Lebih lanjut, setiap SKPD sebagai pelaksana harus menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka 5 tahun (RenstraSKPD) untuk mengarahkan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD. Renstra-SKPD disusun dengan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sedangkan sebagai penjabaran Renstra-SKPD tersebut, maka SKPD harus membuat Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RenjaSKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD)


Page

Renstra-SKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan

2

disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengacu pada

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Sesuai dengan PP 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan, Pasal 7 ayat 2 dimana ketahanan pangan merupakan urusan pemerintah pusat yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, akan tetapi selama ini kurang menjadi perhatian dari pemerintah daerah, sehingga apabila di suatu daerah terjadi kerawanan pangan maka hal tersebut menjadi isu nasional, yang seharusnya diselesaikan di tingkat daerah. Dalam

meningkatkan

Kegiatan

pembangunan

Ketahanan Pangan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pengembangan lumbung pangan , pengembangan

pembelian

gabah,

Diversifikasi

konsumsi

pangan dan gizi berbahan baku lokal ,kewaspadaan keamanan pangan

,

pengembangan desa mandiri pangan

menuju

kemandirian pangan serta pengolahan hasil hasil pertanian Kantor Ketahanan Pangan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

negara

dalam

rangka

mewujudkan

good

governance, dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan

sumberdaya

dengan

didasarkan

suatu

perencanaan strategik. Perencanaan Stratejik tersebut meliputi Rencana Stratejik Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk jangka waktu satu tahun. Kantor

Ketahanan

Pangan

disusun

dengan

Page

berpedoman pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Jombang

3

Renstra


yang

selanjutnya

Renstra

dijabarkan

dalam

perencanaan

tahunan yaitu RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA (Rencana Kerja) SKPD merupakan penjabaran dari visi,

misi,

tujuan,

sasaran,

program

dan

kegiatan

yang

direncanakan dalam kurun waktu satu tahun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan Renja dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

1.2. LANDASAN HUKUM Landasan

Hukum

Rancangan Rencana

dalam

penyusunan

dokumen

Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Renja SKPD) Kantor ketahanan pangan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Page

Nomor 4844);

4

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia


4. Undang-Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan

Pemerintahan

antara

Pemerintah

Daerah

Provinsi,

Pemerintah

dan

Pemerintah, Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

6

Tahun

2008

tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

Tahapan,

Pemerintah

Nomor

Tata

Penyusunan,

Cara


8

Tahun

2008

tentang

Pengendalian

dan

Page

10. Peraturan

5

19);

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang

Pengendalian,

Tahapan, dan

Evaluasi

tatacara

Penyusunan,

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Lembaga Teknis

Daerah Kabupaten Jombang; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun

Page

Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018;

6

2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah


19. Peraturan Bupati Jombang Nomor Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang; 20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang Tahun 2013; 21. Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/144/415.10.10 /2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2014-2018; 22. Peraturan

Kepala

Kantor

Ketahanan

Pangan

Kabupaten Jombang Nomor : 900/338/415.48/2014 tentang Rencana Strategis Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018. 23. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional; 24. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun Tahun 2008; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014; 27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009

Page

Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014;

7

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)


28. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025.

1.3 . MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1. Maksud Penyusunan Rencana Kerja SKPD ini dimaksudkan untuk : a) Memberikan arahan bagi seluruh jajaran pejabat dan staf dilingkungan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. b) Mewujudkan

sinkronisasi

pembangunan

di

daerah

khususnya antara target kinerja dalam RKPD dengan Renja SKPD. c) Mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu satu tahun. d) Urusan

wajib

Ketahanan

pangan,

dalam

rangka

kelanjutan pembangunan jangka menengah, Jangka panjang sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita berkreasi,

masyarakat

Kabupaten

menumbuhkan

Jombang

kesadaran

untuk dalam

memanfaatkan serta membudidayakan linkungannya. 1.3.2 Tujuan Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk

mewujudkan

sinergitas

antara

perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam

Page

di masing – masing seksi pada Kantor Ketahanan Pangan.

8

kegiatan pelaksanaan pembangunan Ketahanan Pangan


1.4

SISTEMATKA RENJA Sistematika penyajian dokumen Rancangan Rencana Kerja Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2013 adalah sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Renja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 2.4.

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional, dan 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD 3.3. Program dan kegiatan

Page

9

BAB IV PENUTUP


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JOMBANG TAHUN ANGGARAN 2014 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA SKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD 2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang, adalah : Tugas Pokok : membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang pangan,

dibidang ketersediaan dan distribusi

Penganekaragaman,

serta

pembinaan

dan

Pengendalian Mutu Produk Pangan, maka Visi Kantor Ketahanan Pangan adalah “TERWUJUDNYA KETAHANAN PANGAN DAERAH YANG MANTAP”. Pada visi tersebut mengandung makna yaitu: “MANTAP” berarti: 1. Terjaminnya ketersediaan dan cadangan pangan daerah 2. Terjaminnya distribusi dan akses pangan daerah 3. Terwujudnya penganekaragaman dan keamanan pangan 4. Penanganan daerah rawan pangan Dalam mendukung terwujudnya visi maka perlu didukung adanya misi. Misi Kantor Ketahanan Pangan tahun 2014 – 2018 adalah sebagai

pangan daerah


Page

1. Mewujudkan ketersediaan pangan dan penguatan cadangan

10

berikut :

Misi tersebut mengandung makna bahwa Kantor Ketahanan Pangan bertekad untuk mewujudkan ketersediaan pangan dan menguatkan cadangan pangan daerah untuk memenuhi tingkat konsumsi masyarakat Kabupaten Jombang. 2. Mewujudkan pemerataan distribusi dan akses pangan secara berkelanjutan Misi tersebut mengandung makna bahwa Kantor Ketahanan Pangan bertekad untuk mewujudkan pemerataan distribusi pangan dan mempermudah akses pangan bagi masyarakat secara berkelanjutan. 3. Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan daerah Misi tersebut mengandung makna bahwa Kantor Ketahanan Pangan bertekad untuk mewujudkan menganekaragamkan konsumsi pangan daerah

melaluipola

konsumsi

pangan

Beragam,

Bergizi,

Seimbang, dan Aman(B2SA) masyarakat. 4. Meningkatkan pembinaan dan pengendalian mutu produk pangan guna menjamin keamanan pangan daerah. Misi tersebut mengandung makna bahwa Kantor Ketahanan Pangan bertekad untuk meningkatkan pengendalian mutu produk pangan untuk menjamin keamanan pangan daerah ; 5. Meningkatkan

tata kelola pemerintahan dan sumber daya

aparatur Misi tersebut mengandung makna bahwa Kantor Ketahanan Pangan

bertekad

untukmeningkatkan

tata

kelola

pemerintahan da sumber daya aparatur guna menciptakan

Page

11

pelayanan prima kepada masyarakat.


Sasaran pembangunan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Renstra Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang adalah : a. Terwujudnya ketersediaan dan cadangan pangan daerah b. Terjaminnya distribusi dan akses pangan daerah c. Terwujud-nya peng-anekaragaman dan keamanan pangan daerah d. Tertanganinya kasus keamanan pangan e. Penanganan kerawanan pangan Dalam rangka mewujudkan sasaran Renstra Kantor Ketahanan Pangan tahun 2014 – 2018 melalui strategi : 1. Penyusunan dan pembuatan peta ketersediaan pangan daerah, sentra produksi pangan lokal spesifik daerah; 2. Pembinaan

dan

pelatihan

dalam

rangka

peningkatan

ketersediaan pangan berbahan baku lokal; 3. Pembinaan

dan

pelatihan

dalam

rangka

peningkatan

ketersediaan pangan berbahan baku lokal; 4. Pengembangan cadangan

pangan

pemerintah daerah

kabupaten dan cadangan pangan masyarakat; 5. Penguatan

kelembagaan

cadangan

pangan

pemerintah desa dan masyarakat 6. Pengumpulan, pemantauan dan pengolahan data/informasi pasokan, ketersediaan, harga pangan di tingkat produsen dan konsumen dipasar besar dan menengah, distribusi dan akses pangan;

pangan

dan

daerah

yang

masyarakatnya

mengalami kesulitan akses pangan (rawan pangan); Rencana Kerja Kantor Ketahanan Pangan tahun 2015

Page

pasokan

12

7. Mengidentifikasi wilayah yang sering mengalami kelangkaan

8. Menyediakan

sarana

dan

prasarana

(alat transportasi,

gudang, cold storage) untuk dapat mengangkut dan menyimpan bahan pangan; 9. Penguatan

peran

Ketahanan

dan

Pangan

fungsi

dalam

kelembagaan

merumuskan

Dewan

kebijaksanaan

intervensi jika terjadi kelangkaan pasokan, gejolak harga, Pengumpulan, pemantauan dan pengolahan data/informasi pasokan, ketersediaan, harga pangan di tingkat produsen dan konsumen dipasar besar dan menengah, distribusi dan akses pangan; 10. Mengidentifikasi wilayah yang sering mengalami kelangkaan pasokan

pangan

dan

daerah

yang

masyarakatnya

mengalami kesulitan akses pangan (rawan pangan); 11. Menyediakan

sarana

dan

prasarana

gudang, cold storage) untuk

(alat transportasi,

dapat mengangkut dan

menyimpan bahan pangan; 12. Penguatan Ketahanan

peran Pangan

dan

fungsi

dalam

kelembagaan

merumuskan

Dewan

kebijaksanaan

intervensi jika terjadi kelangkaan pasokan, gejolak harga, gangguan distribusi dan akses pangan gangguan distribusi dan akses pangan 13. Penyediaan data pendukung konsumsi pangan (Data dan peta Pola Konsumsi Pangan); 14. Peningkatan PKS (Pengetahuan, Keterampilan, dan Sikap) konsumsi pangan pada masyarakat 15. Penyuluhan,

Pembinaan

dan

pengembangan

keamanan pangan; Rencana Kerja Kantor Ketahanan Pangan tahun 2015

Page

16. Penyusunan petunjuk teknis operasional informasi tentang

13

penganekaragaman konsumsi pangan

17. Pemantauan, pengawasan dan pengendalian peredaran bahan kimia berbahaya yang disalahgunakan untuk pangan; 18. Analisis

mutu,

gizi

dan

keamanan

produk

pangan

masyarakat; 19. Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar; 20. Penyuluhan / Pembinaan / Pelatihan keamanan pangan di sekolah dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap keamanan pangan bagi murid sekolah dasar dan penjual jajanan anak sekolah; 21. Pembinaan dan pelatihan keamanan produk pabrikan skala kecil/rumah tangga pada kelompok produsen; 22. Pembinaan penerapan standar Batas Minimum Residu (BMR); 23. Pengembangan kelembagaan sertifikasi produk pangan; 24. Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan kabupaten; 25. Fasilitasi sertifikasi dan pelabelan prima wilayah kabupaten Pengembangan sistem isyarat dini; 26. Penguatan

kelembagaan

untuk

Pencegahan

dan

penanganan rawan pangan; 27. Penangulangan kerawanan pangan; 28. Peningkatan dan pengembangan desa mandiri pangan.

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja

sesuai

Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

14

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai

Page

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan


keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kantor Ketahanan Pangan. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi Kantor Ketahanan Pangan yang menjadi kontrak kinerja pada Tahun 2014 dapat tercapai. 1. Sasaran Strategis 1: Meningkatkan ketersediaan dan distribusi Pangan terjangkau pada LPG dan Gapotan (KK-1) Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kantor Ketahanan Pangan mengidentifikasikan 1 (satu) Indikator Kinerja

yaitu

Pengembangan cadangan pangan ini dijabarkan ke dalam 2 (dua) sub indikator kinerja yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan seperti Tabel 3.2 dan Tabel 3.3. Sub. Indikator Kinerja tersebut adalah : a.

Jumlah Stok pangan yang ada pada Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)

b.

Jumlah Stok pangan yang ada pada Lembaga Pembelian

Page

15

Gabah (LPG)


Tabel 3.2 Jumlah Stok pangan yang ada pada Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) KK. 1. Indikator Kinerja Meningkatkan ketersediaan dan distribusi Pangan terjangkau pd LPG dan Gapotan No.

Nama Lembaga

1.

Gapoktan

Jml. Stok Alamat Pangan Klasifikasi (ton) Ds. Podoroto Tidak ada Pasca Mandiri

Podoroto

Kec. Kesamben

Gapoktan

Ds.

Jogoloyo

Kec. Sumobito

Gapoktan

Ds. Kudubanjar Tidak ada Pasca Mandiri

Kudu Banjar

Kec. Kudu

Gapoktan

Ds.

Menturo

Kec. Sumobito

Gapoktan

Ds. Mayangan Tidak ada Tahap Mandiri

Mayangan

Kec. Jogoroto

Gapoktan

Ds.

Pundong

Kec. Diwek

Gapoktan

Ds. Sugihwaras Tidak ada Pengembangan

Sugihwaras

Kec. Ngoro

Gapoktan

Ds.

Pojokkulon

Kec. Kesamben

Gapoktan

Ds.Daditunggal

Daditunggal

Kec. Ploso

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

stok

Jogoloyo Tidak ada

Pasca Mandiri

stok

stok

Menturo Tidak ada Tahap Mandiri stok

stok

Pundong 4,92

stok

Pojokulon 4.526

4,39

Penumbuhan

Penumbuhan

13,836

Page

16

JUMLAH TOTAL

Pengembangan


Tabel 3.3 : Jumlah Stok pangan yang ada pada Lembaga Pembelian Gabah (LPG) No.

Nama Lembaga

Alamat

1.

UD Arto Moro

Ds. Tambar Kec.

Jml. Pangan (ton)

Stok

Jogoroto 2.

UD Sri Mulyo

Ds. Rejoagung

Gabah 200 ton

Kec. Bareng 3.

PP Sani Jaya

Ds. Rejosopinggir Gabah 55,8 Kec. Tembelang

4.

UD Erwiza

Ds. Keras Kec. Diwek

5.

UD Metha Jaya

Ds. Bendet Kec.Diwek

6.

UD Sumber Jaya

Ds. Sawiji Kec. Jogoroto

7.

CV Ilham

Ds. Gongseng

Gabah 24,15

Kec. Megaluh

ton, jagung 70 ton

8.

9.

UD Soponyono

UD Sumber Rejeki

Ds. Ngumpul

Gabah 43,73

Kec.Jogoroto

GKG

Ds. Darurejo

10.

11.

UD Sumber

Ds. Kertorejo

Gabah 40,80

Makmur

Kec. Ngoro

ton

UD Sugihwaras

Ds. Sugihwaras

Page

Kec. Ngoro

17

Kec. Plandaan


12.

13.

UD Karya Tani

UD Sedulur Tani

Ds. Kedungbetik

Gabah 35,5 ton,

Kec. Kesamben

,

Ds. Banjaragung

Gabah 53

Kec. Bareng 14.

15.

UD Sumber Sugio

UD Setia Jaya

Ds.Sukorejo Kec.

gabah 17,63 ton

Perak

Jagung 40 ton

Ds. Sukorejo Kec.Perak

2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan

cadangan

pangan

masyarakat

desa

dan

cadangan pangan di pekarangan (KK-2). Cadangan pangan merupakan salah satu indikator yang harus dipenuhi dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan. Cadangan pangan pemerintah yang ada di Kabupaten Jombang adalah cadangan pangan yang ada pada Bulog dengan jumlah saat ini sebesar 65,836 Ton

digunakan bagi pemenuhan pangan masyarakat

yang mengalami kerentanan pangan baik kronis maupun transien. Selain itu partisipasi aktif masyarakat terus dibangun agar dapat mengantisipasi

terjadinya

kerentanan

pangan

secara

dini

mengembangkan

dan

dilingkungannya. Untuk membangun

itu,

Pemerintah

telah

lumbung-lumbung

pangan

masyarakat

dan

penguatan cadangan pangan masyarakat agar masyarakat mam pemberdayaan kelembagaan lumbung pangan yang

Jumlah lumbung pangan yang ada di Kabupaten Jombang

18

sejumlah 393 lumbung dengan target sesuai yang tercantum

Page

mandiri.


dalam RPJMD sebanyak 500 Poktan, sedangkan stok gabah yang ada pada lumbung pangan desa sebanyak 227,536 ton. Cadangan pangan terdiri dari : - Cadangan Pangan Pemerintah

: 65,836 ton

- Cadangan Pangan Masyarakat : a. Gapoktan

: 13,836 ton

b. LPG

: 466,46 ton (Gabah) : 110 ton (jagung)

- Lumbung

: 227,54 ton

- Cadangan Pangan Masyarakat

: 118,13 ton

3. Sasaran Strategis 3 : Menganalisa dan menyusun Neraca Bahan Makanan (NBM) (KK. 3) Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kantor Ketahanan Pangan mengidentifikasikan

1

(satu) Indikator Kinerja

yaitu

Tersusun dan teranalisanya pola Konsumsi Pangan dan Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah. Hasil dari Analisa Pola Konsumsi Pangan adalah Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Jombang tahun 2014. Neraca Bahan Makanan merupakan suatu analisis / pendekatan yang di desain dengan program aplikasi Perencanaan pangan wilayah guna menghitung tingkat ketersediaan pangan yang dikonsumsi penduduk

dalam

satu

tahunnya,

ketersediaan

meliputi

Page

19

ketersediaan energy dan protein per kapita/hari.


Tabel : 3.4 Ketersediaan Energi dan Protein berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) tahun 2014. KETERSEDIAAN NO.

TARGET

REALISASI

Keterangan

4.100

98,79%

104,20

94,72%

Energi 1.

Kal/Kap/hari

4.15

Protein 2. Gr/Kap/hari

110

Sumber data : Kantor Ketahanan Pangan Kab. Jombang

Sasaran Strategis 4 : Tertanganinya daerah rawan pangan menuju kemandirian pangan (KK. 4) Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kantor Ketahanan Pangan mengidentifikasikan

ke dalam 2 (dua) Sub. Indikator

Kinerja. Sub. Indikator Kinerja tersebut adalah : 1. Penanganan Daerah Rawan Pangan 2. Pengembangan Desa Mandiri Pangan Dalam rangka penurunan tingkat kerawanan pangan maka dilakukan upaya penanganan daerah rawan pangan, pangan

dan

pengembangan

cadangan pangan daerah baik cadangan pangan masyarakat maupun cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota.


20

lumbung

Page

pengembangan

Dalam rangka meningkatkan kemandirian masyarakat dilaksanakan pengembangan desa madiri pangan dengan cara pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendayagunaan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal di pedesaan. Dalam rangka penurunan tingkat kerawanan pangan maka dilakukan upaya penanganan daerah rawan pangan, pengembangan

lumbung

pangan

dan

pengembangan

cadangan pangan daerah baik cadangan pangan masyarakat maupun cadangan pangan daerah. Untuk

mewujudkan

kemandirian

pangan

dilakukan

pemberdayaan masyarakat miskin di daerah rawan pangan melalui strategi jalur ganda yaitu : 1. Membangun ekonomi berbasis pertanian dan perdesaan untuk menyediakan lapangan kerja dan pendapatan; 2. Memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat

miskin

di

daerah

rawan

pangan

melalui

pemberdayaan dan pemberian bantuan langsung. Upaya tersebut

dilakukan

pemberdayaan

secara

bertahap

masyarakat untuk

melalui

mengenali

proses

potensi

dan

kemampuannya, mencari alternatif peluang dan pemecahan masalah serta mengambil keputusan untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Dengan meningkatnya jumlah desa mandiri pangan yang dilaksanakan pada desa-desa dengan kategori miskin maka diharapkan

ketahanan

pangan

dapat

lebih

mantap.

rawan pangan. Rencana Kerja Kantor Ketahanan Pangan tahun 2015

Page

Ketahanan Pangan tahun 2010 terdapat 8 (delapan) desa agak

21

Berdasarkan peta rawan pangan yang telah dibuat Kantor

Dari 8 Desa agak rawan pangan yang ada di Kabupaten Jombang ada 4 (empat) desa yang mendapat alokasi kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan mulai tahun 2010

s/d

tahun 2013 yaitu : Ds. Gedongombo, Ds. Pandablole Kec. Ploso, Ds. Gebangbunder Kec.Plandaan dan Ds. Genenganjasem Kec. Kabuh. Untuk Tahun 2014 kegiatan desa mandiri pangan, difokuskan untuk pemetaan daerah rawan pangan berupa peta rawan pangan. Tahun 2013 Kantor Ketahanan Pangan mendapat alokasi anggaran APBD Kabupaten pada kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan 1(satu) Desa yaitu Desa Munungkerep Kec. Kabuh, bantuan berupa ternak ayam buras sebanyak 500 ekor dan bibit lele sebanyak 75.000 ekor serta pakan 19 zak.

1. Sasaran Strategis 5

:

Makin berkurangnya balita gizi kurang didaerah rawan pagan (KK.5) Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kantor Ketahanan Pangan mengidentifikasikan

1

(satu) Indikator Kinerja

yaitu

Terlaksananya sistem kewaspadaan pangan dan gizi di wilayah dengan mengembangkan sistem informasi dan deteksi dini terhadap setiap gejala kerawanan pangan dan gizi yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Penanganan daerah rawan pangan bagi balita gizi kurang dengan cara pemberian bantuan bahan pangan pada balita gizi kurang bagi keluarga miskin untuk menambah asupan

kacang ijo 3 kg, susu 200 gr sebanyak 5 kotak, telur ayam 5 kg

22

gula 3 kg,

dan beras 5 kg. Pemberian bantuan tersebut dialokasikan

Page

pangan pada Balitanya. Jenis bantuan berupa :


sebanyak 14 (empat belas) desa yaitu : Ds. Jantiganggong Kec. Perak, Ds. Plosogenuk Kec. Perak, Ds. Kepuhkajang Kec. Perak, Ds. Sukorejo Kec. Perak, Ds. Jogoroto, Ds. Mayangan Kec. Jogoroto, Ds. Sambirejo Kec. Jogoroto, Ds. Keras Kec. Diwek, Ds. Kedawong Kec. Diwek, Ds. Watugaluh Kec. Diwek, Ds. Kesamben Kec. Ngoro, Ds. Tanjungwadung Kec. Kabuh, Ds. Manduro Kec. Kabuh dan Ds. Sukodadi Kec. Kabuh. Untuk pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran 2014 diberikan bantuan berupa susu @200gr sebanyak 4 unit; telur ayam 4 kg; tepung jagung 4 kg; kacang ijo 4 kg dan gula 4 kg. Pemberian bantuan sosial tersebut dialokasikan pada 14 desa, yaitu : Ds. Kwaron, Ds. Diwek, Ds. Jatipelem, Ds. Sawiji, Ds. Janti, Ds. Ngumpul, Ds. Sumbermulyo, Ds.Keras, Ds.Watugaluh, Ds.Kedawong, Ds. Kesamben,Ngoro, Ds.Tanjungwadung, Ds. Sukodadi dan Ds. Jatingganggong.

2. Sasaran Strategis 6 Tercapainya peningkatan distribusi pangan yang mampu menjaga harga pangan yang terjangkau bagii masyarakat. (KK. 6) Dalam

pencapaian

sasaran

strategis

ini,

Kantor

Ketahanan mengidentifikasi 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu terlaksananya koordinasi kebijakan perberasan. Keluaran dari koordinasi kebijakan perberasan ini adalah tersosialisasinya Instruksi Presiden No. 03 tahun 2012 tentang Kebijakan harga gabah sesuai dengan HPP. Hasil yang ingin dicapai adalah terkoordinasinya harga

Page

No. 3 tahun 2012 tentang perberasan.

23

pangan terutama gabah, beras yang mengacu pada Inpres


Manfaat koordinasi kebijakan perberasan adalah : masyarakat dapat mengetahui harga gabah, beras ditingkat petani

dan

tingkat

penggilingan

sehingga

masyarakat

khususnya petani dapat menjual hasil produksinya sesuai dengan

HPP

yang

akan

berdampak

(impact)

pada

kesejahteraan petani semakin meningkat yang selanjutnya akan

meningkatkan

ekonomi

pedesaan.

Sosialisasi

dilaksanakan sekali dalam setahun pada saat menjelang panen raya. Pelaksanaan koordinasi perberasan dilaksanakan sekali dalam satu tahun yaitu pada saat panen raya.

3. Sasaran Strategis 7 : Tercapainya peningkatan konsumsi pangan perkapita untuk memenuhi kecukupan energi

dan menurunkan konsumsi beras

per kapita per tahun. (KK. 7) Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kantor Ketahanan mengidentifikasi 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu : a. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) b. Diversifikasi pangan A. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP). Penganekaragaman upaya

konsumsi

untuk memantapkan

atau

pangan

merupakan

membudayakan pola

konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Indikator

untuk

mengukur

tingkat

keanekaragaman

dan

Page

skor Pola Pangan Harapan (PPH).

24

keseimbangan konsumsi pangan masyarakat adalah dengan


Untuk mengetahui perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) berdasarkan angka kecukupan / survey konsumsi di Kabupaten Jombang seperti tercantum pada tabel berikut. Tabel : 3.5 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2011 s/d 2014 SKOR PPH Tahun NO.

TARGET

REALISASI

Prosentase

1.

2011

78,4

89,50

114,16

2.

2012

83,8

81,70

97,50

3.

2013

89,2

85,90

96,30

4.

2014

82

79,5

96,95

Sumber data : Kantor Ketahanan Pangan Kab. Jombang

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) diperoleh berdasarkan hasil survey konsumsi tahun 2013 di 30 desa dari 10 kecamatan, dengan perincian sebagai berikut : 1. Kecamatan Jombang : desa pulo lor, kepanjen, plandi 2. Kecamatan Bandar Kedung Mulyo : desa gondangmanis, karangdagangan, brodot 3. Kecamatan Plandaan : desa tondowulan, klitik, plabuhan 4. Kecamatan

Ngoro

:

desa

banyuarang,

rejoagung,

sugihwaras 5. Kecamatan

Wonosalam

:

desa

jarak,

wonosalam,

galengdowo

tejo


Page

7. Kecamatan Mojoagung : desa kademangan, murukan,

25

6. Kecamatan Diwek : desa grogol, kedawung, balongbesuk

8. Kecamatan

Kabuh

:

desa

sumbergondang,

tanjungwadung, sumberingin 9. Kecamatan Megaluh

: desa sumberagung, sidomulyo,

dukuh arum 10. Kecamatan Ploso : desa ploso, daditunggal,jatibanjar Target indikator pemenuhan kecukupan protein hewani tahun 2013 sebesar 45,73 gr/kapita/hari dan teralisasi

sebesar 44,2

gr/kapita/hari. (96,65). Sedangkan kecukupan kalori tahun 2013 sebesar 1.804 gr/kapita/hari. Tabel 3.6 : Tercukupinya konsumsi energi dan protein per kapita per hari No.

Indikator Konsumsi

Realisasi th. Target th. 2013 2014 1.804 1.875

Realisasi th. Prosentase 2014 1.772,7 94,54 %

1.

energy

kal/kap/hr

kal/kap/hr

kal/kap/hr

Konsumsi

44,2

47,0

50

protein

Gr/kapita/hr Gr/kapita/hr Gr/kapita/hr

per kapita/ hari 2.

106,38 %

per kapita / hari

Untuk

mendukung

kegiatan

Percepatan

Penganekaragaman Konsumsi Pangan pada Tahun 2013 Kantor Ketahanan Pangan melakukan beberapa kegiatan diantaranya

Lomba

Cerdas

Cermat

antar

kelompok

wanita

P2KP

(Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan) dan


Page

-

26

adalah :

kelompok wanita KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari) dengan Juara : Juara I

: Inayatul KH (P2KP Dahlia, Catak Gayam)

Juara II

: Endang Kus (KRPL Keras)

Juara III : Sri Winarsih (P2KP, Manguran) A. Diversifikasi Pangan Dalam pencapaian Percepatan Diversifikasi Pangan dilakukan beberapa kegiatan : -

Pemberian Makanan non beras kepada peserta bakti social di lingkungan Pemerintah Kabupaten dengan harapan bisa membiasakan mengkonsumsi makanan lokal yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA), Hal ini merupakan bentuk pengenalan pangan local atau dengan istilah SERAMA SERAPO (Sehari Ora Mangan Sego Ora Opo-opo), selain pemberian makanan non beras juga membuat surat edaran himbauan kepada seluruh SKPD di Kabupaten Jombang untuk menyuguhkan snack pada saat ada eventevent yang mengundang masyarakat.

- Sosialisasi Pengembangan Kantin Sekolah dengan diikuti 50 Peserta dari 50 Sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Jombang yang ditindaklanjuti dengan pemberian bahan praktek pada 5 (lima) kantin sekolah yaitu : SMP 3 Jombang, SD

Jombatan 5, SMKN 3, SDN Pulo 1, MI Muhammadiyah,

masing - masing sekolah mendapat bantuan bahan pangan lokal a.l : gula pasir, telur ayam, mie jagung, minyak goreng, kedelai, margarin, tepung sukun, tepung talas, tepung ubi

Page

27

ungu, tepung kasava.


Tujuan dari kegiatan ini adalah : -

Meningkatkan pemanfaatan

pengetahuan pekarangan

tentang

dan

pengelolaan

pemahaman

tentang

olahan pangan lokal yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) . -

Meningkatkan pemahaman di lingkup instansi pemerintahan untuk

mencintai,

merubah

dan

membiasakan

mengkonsumsi makanan lokal yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) untuk mengurangi konsumsi beras dan terigu. -

Meningkatkan pengetahuan bagi guru dan pengelola kantin sekolah

juga

mengkonsumsi

anak

didik

makanan

untuk instant

merubah dan

kebiasaan

membiasakan,

mencintai makanan lokal untuk mengurangi konsumsi beras dan terigu yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) di lingkup sekolah masing-masing. -

Mengetahui tingkat keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat tingkat desa maupun masyarakat kota yang dicerminkan melalui hasil pencapaian skor PPH.

-

Meningkatkan pemanfaatan pekarangan sebagai penghasil sumber karbohidrat, vitamin, mineral dan protein untuk konsumsi keluarga.

Permasalahan

utama

yang

dihadapi

dalam

penganekaragaman konsumsi pangan dewasa ini adalah: (1) belum tercapainya skor keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan dan gizi sesuai harapan yang selama ini pencapaiannya

masyarakat

desa

dan

kota,

(3)


adanya

kecenderungan

Page

tingginya kesenjangan mutu gizi konsumsi pangan antara

28

berjalan sangat lamban dan cenderung fluktuatif, (2) cukup

penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal,

(4)

lambatnya

penyerapan

teknologi

perkembangan, pengolahan

penyebaran,

pangan

lokal

dan untuk

meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra dan daya beli.

4. Sasaran Strategis 8 : Menurunnya konsumsi beras per kapita per tahun (KK.8) Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kantor Ketahanan mengidentifikasi

Indikator Kinerja yaitu : Penyuluhan Sumber

Pangan Alternatif. Ketergantungan konsumsi pada padi-padian terutama beras sebagai pangan pokok masih sangat tinggi, sedangkan pemanfaatan

sumber–sumber

pangan

lokal

seperti

umbi,

jagung, dan sagu masih rendah. Hal ini didukung oleh kajian para pakar gizi yang menyatakan

bahwa

mayoritas

masyarakat

Kabupaten

Jombang baik di perkotaan atau pedesaan dan pada berbagai golongan pendapatan, hanya memiliki satu pola pangan pokok yaitu beras dan mie (terigu). Melihat kondisi tersebut, maka upaya perbaikan konsumsi pangan dan gizi mutlak dilakukan, melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu 1) dimensi fisik berupa penyediaan pangan sumber karbohidrat non beras, protein, vitamin dan mineral; 2) dimensi ekonomi berupa peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan; dan 3) dimensi

kesadaran

gizi

berupa

aspek

edukasi/

pendekatan melalui : Rencana Kerja Kantor Ketahanan Pangan tahun 2015

Page

Melihat kondisi tersebut diatas Kantor Ketahanan Pangan melakukan

29

pendidikan/promosi gizi khususnya sejak usia dini.

a)

Sosialisasi Pangan Lokal pada peserta murid SD/MI di beberapa sekolah serta pada panti asuhan yaitu : -

SDN Segodo Rejo Kecamatan Sumobito Jumlah 137 Anak

-

SDN Munung Kerep Kecamatan Kabuh 165 Anak

-

SDN Tambar Kecamatan Jogoroto Jumlah 120 Anak

-

SDN Jombang IV Kecamatan Jombang Jumlah 78 Anak

- Panti Asuhan Muhammadiyah kecamatan Jombang jumlah 82 anak -

Panti Asuhan Abi Huroiroh Glagahan Kecamatan Perak Jumlah 49 Anak

-

Panti Asuhan Putra Islam Jagalan Kecamatan Jombang jumlah 35 Anak

-

Panti Asuhan Al-Thohir Kecamatan gudo Jumlah 28 Anak

-

Panti Asuhan Minhajul Abidin Kecamatan Jogoroto Jumlah 106 Anak

-

Panti Asuhan Al- Chosi’ah Kecamatan Ngoro Jumlah 100 Anak

b) Kegiatan Gelar Pangan Tradisional Festival Apem dalam rangka menyongsong Bulan suci Ramadhan dengan peserta sebanyak 50 peserta, kelompok Wanita P2KP dan Kelompok wanita KRPL Se- Kabupaten Jombang dan Masyarakat. c) Festival Makanan Khas Daerah tingkat Bakorwil Bojonegoro bekerjasama

dengan

Tim

Penggerak

PKK

Kabupaten

Jombang, dengan mendapat Juara II. d) Lomba Cipta Menu Tingkat Propinsi Jawa Timur dalam rangka Hari Pangan Sedunia yang dilaksanakan di Badan Ketahanan

Page

30

Pangan Propinsi Jawa Timur di Surabaya.


Tujuan

:

a) Meningkatkan motivasi siswa/siswi SD/MI dan santri di panti asuhan untuk memanfaatkan bahan pangan lokal yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) sebagai makanan dan minuman sehat dan menerapkannya dalam konsumsi sehari-hari baik dirumah maupun di sekolah sebagai bagian dari upaya pengenalan pangan lokal dan perbaikan gizi anak sekolah serta menambah nilai plus pada bahan pangan lokal. b) Meningkatkan partisipasi dan pemahamann kelompok wanita, organisasi di lingkup pemerintah maupun swasta, masyarakat tingkat desa sampai masyarakat tingkat kota dalam penyediaan sumber pangan keluarga melalui pemanfaatan pekarangan sebagai penghasil sumber karbohidrat, vitamin, mineral dan protein untuk konsumsi keluarga. SASARAN

:

Sasaran dari program Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Kegiatan Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif dalam pelaksanaan kegiatan

adalah meningkatnya siswa/siswi di

setiap sekolah di mulai dari usia dini, santri-santri di panti asuhan dan masyarakat dari tingkat desa sampai masyarakat kota serta organisasi sudah memahami akan pentingnya ketersediaan dan distribusi konsumsi pangan lokal yang

Page

31

Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman ( B2SA ).


5. Sasaran Strategis 9 : Meningkatkan penanganan keamanan pangan segar melalui peningkatan peran produsen dan kepedulian konsumen KK.9) Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kantor Ketahanan mengidentifikasi 3 (tiga) Indikator Kinerja yaitu

:

a) Uji Laboratorium dan Keamanan Pangan b) Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan c) Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian. Dengan

penanganan

keamanan

pangan

segar

diharapkan makanan yang dikonsumsi masyarakat merupakan makanan sehat, aman dan halal. Untuk itu sosialisasi kepada masyarakat sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pangan segar yang aman dikonsumsi. Penanganan keamanan pangan adalah salah satu upaya untuk melindungi masyarakat dari pangan yang tidak memenuhi persyaratan

dan

kesehatannya keamanan

yang

dengan

pangan

diduga

dapat

melakukan

segar

dari

membahayakan

pemantauan bahaya

terhadap

misalnya

residu

pestisida,bakteri, formalin dan lain sebagainya. a. Sub. Indikator Kinerja Uji Laboratorium dan Keamanan Pangan Tujuan dari uji laboratorium ini adalah : -

Mendorong peran serta dan kepedulian sekolah maupun pengawas sekolah untuk melakukan pengawasan terhadap

Page

kemanan pangannya terjamin.

32

jajanan yang akan dikonsumsi siswanya sehingga mutu


-

Mengetahui secara dini keamanan pangan segar sebelum dikonsumsi masyarakat.

Pendekatan kegiatannya pada tahun 2013 melalui : -

Mengadakan uji laboratorium jajanan anak sekolah sebanyak 120 sampel

-

Mengadakan uji laboratorium pangan olahan di produsen dengan sampel sebanyak 30

-

Mengadakan uji laboratorium pangan segar sebanyak 50 sampel. Sedangkan untuk

detail pelaksanaan kegiatan pada

tahun 2014 adalah melaksanakan uji untuk makanan segar sebanyak

65

sampel

di

4

kecamatan.

Dengan

rincian

pengambilan sampel : 1. Kecamatan Megaluh

: 20 sampel

2. Kecamatan Sumobito

: 15 sampel

3. Kecamatan Kesamben

: 15 sampel

4. Kecamatan Mojoagung : 15 sampel Selain itu juga dilaksanakan sosialisasi tentang keamanan pangan untuk petani dan pedagang pangan segar sebanyak 250 peserta di 4 kecamatan. Dengan hasil uji laboratorium yang menunjukkan bahwa seluruh parameter yang diuji berada di bawah ambang batas minimum penggunaan residu. Sehingga disosialisasikan metode pemakaian hygeine personal, serta dihimbau untuk para pelaku industri pangan segar tidak

Page

33

menggunakan pestisida melebihi batas ambang penggunaan.


b. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Sasaran

dari

sosialisasi

Peningkatan

Mutu

dan

Keamanan Pangan adalah berkembangnya masyarakat, kader posyandu atau keluarga, terutama keluarga balita dalam memanfaatkan

bahan

baku

lokal

untuk

MP-ASI

dan

meningkatkan sumber pangan disetiap rumah tangga sehingga dapat mewujudkan cadangan pangan, gerakan sadar pangan dan gizi secara optimal dengan lingkungan tempat tinggal keluarga. Terlaksananya sosialisasi makanan pendamping ASI berbahan baku lokal MP-ASI (Makanan Pendamping ASI) dapat meningkatkan

kemampuan

dan

ketrampilan

bagi

kader

posyandu/ibu balita dalam mengembangkan teknologi MP-ASI berbahan baku lokal. Pelaksanaan sosialisasi di 3 (tiga) kecamatan yaitu Kec. Diwek, Ploso dan Kec. Perak. Peserta kegiatan

ini

Pelaksanaan

adalah

sebanyak

kegiatan

pada

600 tahun

kader 2014

posyandu. merupakan

kesinambungan dari pelaksanaan kegiatan tahun 2013 dengan lokasi pelaksanaan di 3 kecamatan yaitu Kec. Kudu, Ngusikan dan Kabuh. c. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Dalam capaian Sub. Indikator Kinerja ini dilakukan beberapa bentuk kegiatan yaitu : 

Pembinaan

penanganan

pasca

panen

dan

pengolahan hasil pertanian dengan jumlah peserta 30

Page

34

UKM sebanyak 4 kali.




Pertemuan calon penerima bantuan yaitu sebanyak 25 orang

dari

kelompok

UKM

Pangan

olahan

dan

paguyuban pedagang keliling di wilayah kecamatan Ploso. 

Pemberian bantuan berupa perlengkapan hygienis dan stiker 3 B kepada 30 UKM Pangan olahan



Pemberian

bantuan

pada

paguyuban

pedagang

keliling berupa 1 unit tempat pembuatan es gream , 1 unit cetakan es potong, 30 unit rombong, 10 unit penggilingan tahu, 10 unit kompor bros, 10 paket wajan penggorengan, serok dan sutil. Penjelasan diatas merupakan pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2013, sedangkan untuk tahun 2014 pelaksanaan kegiatan merupakan kesinambungan dari kegiatan pada tahun 2013. Antara lain pembinaan kelompok UKM sebanyak 30 di Kabupaten Jombang. Serta pemberian bantuan peralatan kepada paguyuban pedagang di Kec. Ploso, yaitu berupa 1 unit etalase, 1 unit sealler, 2 unit alat pembuatan ice cream dan 9 unit rombong pentol.

6. Sasaran Strategis 10 : Meningkatkan efektifitas

koordinasi kebijakan ketahanan

pangan melalui dewan ketahanan pangan (KK.10) Dalam

pencapaian

sasaran

Ketahanan Pangan mengidentifikasi

strategis

ini,

Kantor

Indikator Kinerja yaitu

: Optimalisasi peran Dewan Ketahanan Pangan sebagai

Page

35

lembaga koordinasi lintas sector sampai tingkat desa.


Dalam kebijakan

rangka

yang

melaksanakan

diambil

adalah

strategi

tersebut,

: melaksanakan

rapat

Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan. Dewan Ketahanan Pangan memiliki peran yang sangat penting dalam mengarahkan, merumuskan serta mengawal implementasi

kebijakan

ketahanan

pangan

dalam

mewujudkan pemantapan ketahanan pangan. Hasil

Komitmen

yang

telah

dibuat

dalam

mendukung

pencapaian sasaran ketahanan pangan adalah : a. Anggota Dewan Ketahanan Pangan berperan aktif dalam melaksanakan Gerakan Peningkatan Produksi Pangan dengan mendorong dan mengawal pencapaian surplus beras 10 juta ton, peningkatan produksi jagung, kedelai, gula dan daging sapi. b. Meningkatkan

Pola

meningkatkan

status

Pangan gizi

Harapan

masyarakat

(PPH) dan

untuk

sekaligus

menurunkan konsumsi beras 1,5 % per tahun melalui : Pemanfaatan Pangan

pekarangan

Lestari

(KRPL),

sebagai

promosi

Kawasan

Rumah

penganekaragaman

Page

36

pangan dan pengembangan pangan lokal.


c. Mengalokasikan anggaran yang memadai dan menggerakkan semua pemangku kepentingan untuk mencapai peningkatan produksi pangan pokok. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan 1 kali dalam satu tahun dengan peserta SKPD Lintas Sektor, Camat, Kepala Desa Se – Kabupaten Jombang selaku anggota Dewan Ketahanan Pangan, dengan nara sumber Prof. DR. Nuhfil Fanan Fanani dari Universitas Brawijaya Malang. Tabel 3.7 Capaian Kinerja Sasaran

NO . 1.

SASARAN STRATEGIS (SS) Meningkatkan

N O.I KU 1

Realisasi Indikator Kinerja 2012

201 2013

2014

Lembaga Distribusi

5

12

12

ketersediaan dan

Pangan

Lemba

Lemba

Lemba

distribusi Pangan

Masyarakat

ga

ga

ga

4.293

4.312 12

4.100

115,11

100,53 00,53

104,20

terjangkau pd LPG dan Gapotan Meningkatkan cadangan

2

Jumlah cadangan pangan

pangan masyarakat desa dan cadangan

-Ketersediaan Energi

pangan di

(Kalori/kapita/hr)

pekarangan

-Ketersediaan

(Kalori/kapita/hr)

37

Protein

Page

2.

Rencana Kerja Kantor tor Ketahanan Pangan Thn 2015

3.

Menganalisa dan

3

Penyusunan data ketahanan pangan dan rencana kebutuhan pangan

12 expl

12 expl

12 expl

4

Pengembangan

2 Desa

1 Desa

1 Desa

14 Desa

14 Desa

14

menyusun konsumsi suplay pangan

4.

Tertanganinya daerah rawan

Desa Mandiri

pangan menuju

Pangan

kemandirian pangan 5.

Makin berkurang-

5

nya balita gizi

Pembinaan dan pemantauan SKPG

Desa

kurang didaerah rawan pagan 6.

Tercapainya

6

Koordinasi

peningkatan

Kebijakan

distribusi pangan

Perberasan

1 kali

1 kali

1 kali

81,79

85,90 0

79,50

yang mampu menjaga harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat Tercapainya pening-katan

7

Skor Pola Pangan Harapan

perkapita untuk memenuhi


38

konsumsi pangan

Page

7.

kecukupan energi dan menurunkan konsumsi beras per kapita per tahun 2% 8.

Menurunnya

8

Penurunan

2%

2%

Uji laboratorium

120

200

65

penanganan

Mutu dan

sampel

sampel

sampe

keamanan

keamanan

pangan segar

pangan daerah

konsumsi beras per

Konsumsi Beras

kapita per tahun. 9.

Meningkatkan

9

l

melalui peningkatan peran produsen dan kepedulian konsumen Meningkatkan

10

Koordinasi Dewan

efektifitas

Ketahanan

koordinasi

Pangan

1 kali

1 kali

1 kali

kebijakan ketahanan pangan melalui dewan ketahanan

39

pangan.

Page

10.


2.2 Analisis Kinerja Kantor Ketahanan Pangan * Standart Pelayanan Minimal (SPM) Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 5/Permentan/OT.140/12 /Permentan/OT.140/12 /2010 tentang Standart Pelayanan Bidang Ketahanan Pangan Propinsi dan Kota, Target capain SPM sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Ketersediaan dan Cadangan Pangan Dengan indicator kinerja : a. Ketersediaan energy dan Protein perkapita 90 % pada pada tahun 2015 b. Penguatan Cadangan Pangan 60 % pada tahun 2015 2. Distribusi dan Akses Pangan : a. Ketersediaan Informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah 90 % pada tahun 2015 b. Stabilitas harga dan pasokan pangan 90 % tahun 2015 3. Penganekaragaman an dan Keamanan Pangan : a. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 90 % pada tahun 2015 b. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 80 % pada tahun 2015 4. Penanganan Kerawanan Pangan : a. Penanganan daerah rawan pangan 60 % pada tahun 2015. Pencapaian kinerja Standart Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketahanan Pangan yang telah dicapai oleh Kantor Ketahanan

Page

40

Pangan Kabupaten Jombang tahun 2014 201 :


1. Ketersediaan dan Cadangan Pangan Dengan indicator kinerja : 2. Ketersediaan energy 4.000 energi (Kal/kap/hari) (Kal/kap/hari) dengan perincian Ketersediaan Nabati 3.741 (Kal/kap/hari) dan hewani 259 Kal/kap/hr. Kal/kap/hr Ketersediaan Protein 101,46 dengan perincian Nabati 66,33 Gr/Kap/hr dan hewani 35,14 Gr/Kap/Hr. 3. Penguatan Cadangan Pangan tercapai 111,2 % karena Kabupaten Jombang mengalami surplus Pangan b. Distribusi dan Akses Pangan : a. Ketersediaan Informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah tercapai 152 %. b. Stabilitas harga dan pasokan pangan c. Penganekaragaman enganekaragaman dan Keamanan Pangan : a. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 79,5 %. b. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan. d. Penanganan Kerawanan Pangan : a. Penanganan daerah rawan pangan tercapai 34,04 % Bentuk kegiatan penanagan rawan pangan adalah Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.

* Indikator Kinerja Kunci (IKK) Indikator Kinerja Kunci Kantor Ketahanan Pangan sesuai dengan

Page

4 Pebruari 2008

41

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 2008 tanggal


Adalah : Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per kapita dengan indikator Angka Konsumsi Rumah Tangga per kapita dengan capaian pada tahun 2011 adalah sebesar 80,35 % * MDG s ( Millenium Development Deve Goals) Indikator MDG s ( Millenium Development Goals) bidang Ketahanan Pangan

Kabupaten Jombang

adalah

penurunan Jumlah Penduduk

Miskin dan Rawan Pangan. Implementasi dari MDG s ( Millenium Development Goals) bidang Ketahanan Pangan dengan bentuk ben kegiatan : - Pengembangan Desa Mandiri Pangan dengan tingkat capaian 6 Desa pada tahun 2014 dengan Prosentase 75 % - Penanganan Daerah Rawan Pangan. Pangan - Pemberdayaan lumbung pangan masyarakat dengan tingkat capaian 393 lumbung. - Penguatan Lembaga Ekonomi Pedesaan (LUEP) dengan tingkat capaian 12 Gapoktan sampai dengan tahun 2014. 201 - Diversifikasi Konsumsi Pangan , dengan tingkat capaian 80 % , Impelementasi

dari

Indikator

ini

adalah

kegiatan

Percepatan

Penganekaragaman Konsumsi Pangan Panga (P2KP). Sasaran kegiatan ini adalah kelompok wanita (Dasa Wisma Wisma) sebanyak 66

Desa, dengan dukungan dana dari APBN (Tugas Pembatuan

Propinsi) dan APBN Perubahan, disamping itu juga pemanfaatan kebun percontohan sekolah dan pemberian bantuan bahan Pangan local

Page

42

yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan aman pada anak sekolah SD/MI.


2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Ketahanan Pangan Sejauh ini tingkat kinerja pelayanan Ketahanan Pangan Tahun 201 2014 dari target/sasaran sebesar 100% yang artinya pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan program didalam anggaran (APBD) dan nilai program berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja, s/d bulan Desember 2014 telah terealisasi sebesar 96,70 %. Isu Strategis dalam pemantapan ketahanan pangan : Berdasarkan

hasil

analisis

pelayanan

Kantor

Ketahanan

Pangan

Kabupaten Jombang, maka identifikasi permasalahan yang paling utama dihadapi saat ini adalah: 1. Lumbung pangan masyarakat/desa sudah ada namun secara kuantitas dan kualitas ualitas masih rendah; rendah 2. Belum stabilnya harga bahan pangan khususnya pada saat panen raya dan paceklik ; 3. Pada saat paceklik (tidak ada panen) masyarakat daerah

rawan

pangan kesulitan memperoleh bahan pangan 4. Tingkat ketergantungan pangan asal beras masih tinggi. 5. Masih didominasinya sumber-sumber sumber sumber bahan pangan tertentu sebagai sumber energi dan protein 6. Tingkat kerawanan dan keamanan pangan masyarakat yang masih cukup rentan 7. Masih tingginya peredaran pangan yang tidak aman untuk dikonsumsi

Page

isu strategis sebagai berikut:

43

Dari penjabaran permasalahan masalahan Kantor Ketahanan Pangan dapat ditarik isu –


1. Pemberlakuan SPM Ketahanan Pangan, yang harus dinaklanjuti didaerah; 2. Kelembagaan Pangan (lumbung pangan) perdesaan belum dapat berkembang dan berperan secara optimal; 3. Stabilitas harga pangan masih belum optimal ; 4. Akses Pangan untuk daerah rawan pangan masih rendah; 5. Belum otimalnya diversifikasi produk pangan lokal ; 6. Belum optimalnya diversifikasi sumber bahan pangan nasyarakat ; 7. Masih rendahnya tingkat mutu dan keamanan pangan ; 8. Masih banyaknya penggunaan bahan adiktif yang berpengaruh pada keamanan pangan ; 9. Kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan local cenderung menurun. 10. Penyusunan dan pembuatan peta ketersediaan pangan daerah, sentra produksi pangan local spesifik daerah ; 11. Pembinaan dan pelatihan dalam rangka peningkatan ketersediaan pangan berbahan baku local ; 12. Pengembangan Cadangan pangan pemerintah daerah kabupaten dan cadangan pangan masyarakat ; 13. Penguatan kelembagaan cadangan pangan pemerintah desa dan masyarakat ; 14. Pengumpulan, pemantauan dan pengolahan data/informasi pasokan, ketersediaan, harga pangan di tingkat produsen dan

Page

pangan ;

44

konsumen di pasar besar dan menengah, distribusi dan akses


15. Mengidentifikasi wilayah yang sering mengalami kelangkaa kelangkaan pasokan pangan dan daerah yang masyarakatnya mengalami kesulitan akses pangan (rawan pangan) ; 16. Menyediakan sarana dan prasarana (alat transportasi, gudang, cold storage) untuk dapat mengangkut dan menyimpan bahan pangan ; 17. Penguatan peran dan fungsi kelembagaan kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan dalam merumuskan kebijakan intervensi jika terjadi kelangkaan pasokan, gejolak harga, gangguan distribusi dan akses pangan ; 18. Penyediaan data pendukung konsumsi pangan (data dan peta Pola Konsumsi Pangan) ; 19. Peningkatan PKS (Pengetahuan, (Pengetahuan, Ketrampilan dan Sikap) konsumsi pangan pada masyarakat ; 20. Penyuluhan, Pembinaan dan pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan ; 21. Penyusunan petunjuk teknis operasional informasi tentang keamanan pangan ; 22. Pemantauan, pengawasan dan pengendalian peredaran bahan kimia berbahaya yang disalahgunakan untuk pangan ; 23. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat ; 24. Pembinaan embinaan dan pengawasan keamanan pangan segar ; 25. Penyuluhan / pembinaan / pelatihan keamanan pangan di sekolah dalam rangka peningkatan peningkatan pengetahuan dan pemahaman

Page

jajanan anak sekolah ;

45

terhadap keamanan pangan bagi murid sekolah dasar dan penjual


26. Pembinaan dan pelatihan keamanan produk pabrikan skala kecil / rumah tangga pada kelompok produsen ; 27. Pembinaan penerapan standart Batas Minimum Residu (BMR) ; 28. Pengembangan kelembagaan sertifikasi produk pangan ; 29. Pembinaan system manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan kabupaten ; 30. Fasilitasi sertifikasi dan pelabelan prima wilayah kabupaten ; 31. Pengembangan system isyarat dini ; 32. Penguatan enguatan kelembagaan untuk pencegahan dan penanganan rawan pangan 33. Penanggulangan kerawanan pangan ; 34. Peningkatan dan pengembangan desa mandiri pangan .

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Dalam rangka pencapaian indikator tersebut beberapa tantangan dalam pengelolaan Kantor Ketahanan Pangan adalah 1. Lemahnya pengawasan terhadap BTP yang tidak dianjurkan beredar di masyarakat ; 2. Ketersediaan pangan dari produsen terkendala hasil yang tidak pasti dikarenakan faktor alam ; 3. Ketidakstabilan ekonomi yang mempengaruhi produksi, si, distribusi dan konsumsi pangan ; 4. Kemiskinan dan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan

Page

46

;


5. Kurangnya

kesadaran

masyarakat

tentang

pentingnya

penganekaragaman konsumsi pangan ; 6. Tingkat konsumsi beras masih tinggi ; 7. Masih tingginya peredaran pangan yang tidak aman untuk dikonsumsi masyarakat ; 8. Masih adanya desa rawan pangan dan gizi. gizi

Dari beberapa tantangan tersebut Kantor Ketahanan Pangan memiliki beberapa peluang untuk mengatasi tantangan yang ada, dengan langkah sebagai berikut : 1. Adanya sinergitas dinas lintas sektor terkait produksi pangan untuk mencukupi ketersediaan pangan ; 2. Menurunkan konsumsi beras per kapita per tahun sebesar 1,5 % diimbangi dengan kenaikan konsumsi umbi-umbian umbi umbian sumber protein hewani dan nabati sehingga sehingga tercapai peningkatan kualitas konsumsi masyarakat dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) sampai tahun 2018 sebesar90 % ; 3. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan tentang penganekaragaman konsumsi pangan berbahan baku lokal ; 4. Mengoptimalkan

kelembagaan

lumbung lumbung

pangan

dan

Lembaga

Distribusi Pangan Masyarakat ; 5. Meningkatkan

pembinaan

pada

UKM

pangan

olahan

tentang

keamanan pangan pada produknya ;

Page

sayur, agar aman dikonsumsi masyarakat.

47

6. Melaksanakan Uji laboratorium pangan segar yaitu pada buah dan


3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Pembangunan Ketahanan Pangan merupakan prioritas Nasional dalam RPJM 2010-2014 2014 yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan,

pemantapan

distribusi

pangan

serta

percepatan

penganekaragaman pangan. Pembangunan Ketahanan tahanan Pangan dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial ekonomi sebagai bagian

secara

keseluruhan.

Hal

tersebut merupakan

dasar untuk

mewujudkan sasaran an dan target pembangunan nasional yang tercantum didalam visi dan misi RPJMN Tahun 2010-2014, 2010 yaitu “Terwujudnya Indonesia

Yang

Sejahtera,

Demokratis

dan

Berkeadilan” Berkeadilan”.

Dalam

mewujudkan visi dan misi tersebut ditetapkan lima agenda utama pembangunan Ketahanan nan Pangan nasional yaitu : 1. Memantapkan ketersediaan pangan yang mandiri dan berlanjut dengan : a. Membangun sistem agribisnis pangan: hulu-hilir, hulu hilir, menciptakan nilai tambah, berbasis ekonomi pedesaan b. Menjamin ketersediaan pangan melalui stabilitas produksi pangan

Page

48

(tanaman pangan, ternak, ikan)


c.

Menetapkan

komoditas

unggulan

wilayah

sesuai

potensi

agroekologi dan peluang pasar d. Mengembangkan cadangan pangan (di tingkat rumahtangga, desa, Kabupaten dst) e.

Memanfaatkan

lahan

marginal

d dan

terlantar

untuk

pengembangan pangan lokal (umbi-umbian) f. Melancarkan akses petani terhadap sarana produksi (benih, bibit, pupuk/ pestisida organik dan pengembangannya). pengembangannya)

2. Meningkatkan kelancaran distribusi dan stabilisasi harga: a.

Menerapkan sistem distribusi pangan yang efisien

b.

Menjaga stabilitas dan keberlanjutan pasokan bahan pangan di setiap wilayah / kecamatan di Kabupaten Jombang. Jombang

c.

d.

Meningkatkan Aksesibilitas Rumahtangga terhadap Pangan: 

Pemberdayaan masyarakat miskin dan rawan pangan



Peningkatan efektifitas program raskin



Penguatan lembaga pengelolaan pangan di pedesaaan

Menjaga stabilitas harga pangan melalui melalui operasi pasar dan atau Pasar murah

e.

Mengembangkan jejaring informasi harga dan pasar yang dap dapat Diakses melalui media elektronik berbasis website web

3. Mempercepat

Penganekaragaman

konsumsi

pangan

berbasis

sumberdaya lokal:

Page

konsumsi dan gizi keluarga

49

a. Mengembangkan pemanfaatan pekarangan sebagai cadangan


a. Mengembangkan aneka pangan olahan berbasis sumberdaya lokal yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan: mengembangkan teknologi pengolahan pangan b. Meningkatkan peran kelembagaan lokal: PKK, Dasa Wisma, Wanita

Tani,

Posyandu,

dll

dalam

penyuluhan

sosialisasi

percepatan

penganekaragaman ekaragaman pangan dan gizi c. Meningkatkan

promosi

dan

penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi d. Meningkatkan kesadaran

masyarakat tentang pentingnya

penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi  pangan beragam, gizi seimbang dan aman e. Mengembangkan makanan pendamping ASI dan pemberian makanan tambahan anak sekolah. Pembangunan Ketahanan Pangan merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional yang telah ditetapkan pada RPJMN 2010 – 2014 yang menyatakan bahwa pembangunan ketahanan pan pangan menjadi program prioritas yang kelima, program prioritas tersebut memiliki 6 (enam) substansi utama yaitu : 1. Lahan,

pengembangan

kawasan

dan

tata

ruang

pertanian

dilaksanakan dengan penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum

atas

lahan

pertanian

lahan

baru

dan

optimalisasi

penggunaan lahan terlantar; 2. Infrastruktur, dilaksanakan melalui pembangunan dan pemeliharaan

Page

komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah daerah-

50

sarana transportasi dan angkutan jaringan listrik serta teknologi


3. daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya; 4. Penelitian

dan

pengembangan

bidang

pertanian

dalam

menciptakan benih unggul dan penelitiannya; 5. Investasi pangan, pertanian dan industri pedesaan berbasis pangan lokal, penyediaan pembiayaan dan subsidi yang menjamin ketersediaan benih unggul, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang tepat waktu, tepat jumlah dan terjangkau; 6. Peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman melalui Pola Pangan Harapan (PPH) 7. Pengambilan langkah kongkrit terkait adaptasi dan antisipasi sistim pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim. Dengan mengacu dan berpedoman pada tema RKP tahun 201 2014 serta 6 (enam) prioritas nasional, maka pembangunan Ketahanan Pangan lebih ditekankan pada penanganan beberapa isu strategi, yaitu : 1. Ketersediaan Pangan angan Ketersediaan pangan disini meliputi Pangan Nabati ( padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar dan tebu), sedangkan pangan Hewani ( daging sapi, daging ayam, telur, susu dan ikan). 2. Pemberdayaan Lembaga Ketersediaan dan distribusi pangan masyarakat melalui : a. Pengadaan cadangan pangan dalam bentuk cadangan beras yang mengutamakan dari produk petani lokal.

darurat

dan

penanganan

bencana. Rencana Kerja Kantor tor Ketahanan Pangan Thn 2015

kerawanan

pasca

Page

keadaan adaan

51

b. Penyaluran cadangan pangan dalam rangka penanggulangan

c. Cadangan pangan untuk stabilitas harga ditingkat produsen untuk komoditas strategis. d. Pemberdayaan cadangan pangan masyarakat. e. Stabilitasi harga produk pertanian dan pengembangan produk turunannya. f. Peningkatan distribusi pangan melalui penguatan kapasitas kelembagaan pangan. g.

Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplay pangan.

3. Stabilitas harga pangan, pangan bertujuan untuk mengamankan pasokan pangan pokok masyarakat oleh produsen dan mengamankan konsumsi pangan oleh konsumsen dengan harga terjangkau serta untuk mendorong stabilitas harga gabah/beras ditingkat petani. 4. Cadangan adangan Pangan 5. Penganekaragaman dan Pola Konsumsi Pangan 6. Keamanan Pangan 7. Kemiskinan dan Kerawanan Pangan Berdasarkan arah, rah, strategi dan kebijakan serta 6 prioritas pembangunan Ketahanan Pangan,, maka kebijakan – kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang yang di arahkan pada upaya pencapaian sasaran dan tujuan yang hendak di capai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah ah Daerah RPJMD 2014 20 – 2018 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 14 merupakan dokumen perencanaan strategis pembangunan daerah dengan periode

Page

Jombang terpilih.

52

lima tahun yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati


RPJMD dimaksud merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005 2005-2025 sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2009. 2009. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) (Renstra Tahun 2014-2018. Tema tersebut direfleksikan melalui visi “TERWUJUDNYA TERWUJUDNYA KETAHANAN PANGAN DAERAH YANG MANTAP MANTAP”. Pada visi tersebut mengandung makna yaitu: “MANTAP” berarti: 1. Terjaminnya ketersediaan dan cadangan pangan daerah 2. Terjaminnya distribusi dan akses pangan daerah 3. Terwujudnya penganekaragaman dan keamanan pangan 4. Penanganan daerah rawan pangan Dalam mendukung terwujudnya visi maka perlu didukung adanya misi.Misi Kantor Ketahanan Pangan tahun 2014 – 2018 adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan ketersediaan pangan dan penguatan cadangan pangan daerah Misi tersebut mengandung makna bahwa Kantor Ketahanan Pangan bertekad untuk mewujudkan ketersediaan pangan dan menguatkan cadangan

pangan

daerah

untuk

memenuhi

tingkat

konsumsi

masyarakat Kabupaten Jombang. 2. Mewujudkan udkan

pemerataan

distribusi

dan

akses

pangan

secara

berkelanjutan Misi tersebut mengandung makna bahwa Kantor Ketahanan Pangan

Page

mempermudah akses pangan bagi masyarakat secara berkelanjutan.

53

bertekad untuk mewujudkan pemerataan distribusi pangan dan


3. Mewujudkan udkan penganekaragaman konsumsi pangan daerah Misi tersebut mengandung makna bahwa Kantor Ketahanan Pangan bertekad untuk mewujudkan menganekaragamkan konsumsi pangan daerah melaluipola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman(B2SA) masyarakat. 4. Meningkatkan pembinaan dan pengendalian mutu produk pangan guna menjamin keamanan pangan daerah Misi tersebut mengandung makna bahwa Kantor Ketahanan Pangan bertekad untuk meningkatkan pengendalian mutu produk pangan untuk menjamin keamanan pangan daerah ; 5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan sumber daya aparatur Misi tersebut mengandung makna bahwa Kantor Ketahanan Pangan bertekad untukmeningkatkan tata kelola pemerintahan da sumber daya

aparatur

guna

menciptakan

pelayanan

prima

kepada

masyarakat. Tujuan ujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Tujuan dan sasaran jangka menengah Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana yang dihasilkan pada Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah Kantor Ketahanan Pangan sesuai dengan visi Misinya adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah ; 2. Mesujudkan distribusi dan akses pangan yang berkelanjutan ; 3. Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat ;

Page

5. Penganan Daerah rawan Pangan.

54

4. Terwujudnya keamanan dan mutu produk pangan ;


3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Ketahanan Pangan 3.2.1 Tujuan Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Untuk mencapai visi dan misi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ang ingin dicapai dari Rencana Kerja (Renja Renja) Kantor Ketahanan Pangan tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif,, transparan, sistematis, matis, terpadu dan komprehensif ; 2. Terciptanya

efektivitas

dan

efisiensi

proses

perencanaan

pembangunan daerah; 3. Meningkatnya

wawasan

dan

kemampuan

teknis

aparat

perencana; 4. Meningkatnya pelayanan yang baik dalam proses perencanaan dan

pelaksanaan

pembangunan

sebagai

upaya

dalam

leader

dalam

mewujudkan target dan sasaran pembangunan; pembangun 5. Berfungsinya

lembaga

perencana

sebagai

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; 6. Berfungsinya lembaga perencana sebagai basis data dan informasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; 7. Terwujudnya sinergitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah; 8. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan dan fungsi

Page

55

sarana dan prasarana pendukung perencanaan pembangunan;


9. Adanya

sinkronisasi

dan

keselarasan

pembangunan

yang

dilaksanakan oleh pemerintah daerah, provinsi maupun pusat pusat. 3.2.2 Sasaran Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik spe ifik dan terukur. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Rancangan Renja Kantor Ketahanan Pangan adalah : 1. Ketersediaan dan cadangan cadanga pangan daerah ; 2. Terjaminnya distribusi dan akses pangan daerah ; 3. Terwujudnya

penganekaragaman

dan

keamanan

pangan

daerah ; 4. Penanganan Kerawanan Pangan.

3.3 Program dan Kegiatan a. Faktor – faktor Rumusan Program dan Kegiatan Program dan kegiatan Kantor Ketahanan Pangan Daerah Tahun 2015 dalam upaya mencapai visi dan misi RPJMD 2014 20 – 201 2018, pencapaian MDGs, pengentasan kemiskinan, dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah. daerah b.. Rekapitulasi program dan kegiatan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kantor Ketahanan

Page

56

Pangan Kabupaten Jombang Tahun 2015 201 adalah sebagai berikut .


1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa Administrasi Teknis Perkantoran  Masukan

: Tersedianya dana sebesar Rp. 25.800.000 25.800.000,-

 Keluaran

arium Pegawai : Tersedianya pembayaran honorarium tidak tetap sebanyak 3 (tiga) orang dengan perincian lulusan SLTA 2 (dua) orang dan lulusan SLTP 1 (satu) orang

 Hasil

: Meningkatnya Kinerja pelayanan SKPD

b. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran  Masukan

: Tersedianya dana sebesar Rp. 184.520. 184.520.000,-

 Keluaran

: Tersediannya jasa komunikasi (telepon dan SPIDI), sumber daya ,Terbayarnya pajak kendaraan dinas Operasional

Roda

4,

Terbayarnya

pajak

kendaraan roda 2, tersedianya penyedia jasa administrasi Tersedianya

keuangan Alat

Tulis

sebanyak Kantor,

14

orang,

Tersedianya

kebutuhan komponen instalasi listrik / p penerangan, Tersedianya peraturan

kebutuhab barang

bacaan

perundang-undangan, undangan,

dan

Tersedianya

Bahan Bakar Minyak (BBM)non Subsidi kendaraan Roda 4, Tersedianya Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi kendaraan roda 2, Tersedianya minum

karyawan/karyawati,

sna snack

tamu,

Page

57

terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar


Daerah, Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah, Tersedianya barang cetakan dan penggandaan, Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih.  Hasil

: Meningkatnya Kinerja pelayanan nan SKPD

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional  Masukan

: Tersedianya dana sebesar Rp. 12.000.000, 00.000,-

 Keluaran

: Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional roda 4 dan roda 2.

 Hasil

: Meningkatnya Kinerja Pelayanan SKPD

b. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor  Masukan

: Tersedianya dana sebesar Rp. 18.400.000, 000,-

 Keluaran

: Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan dan peralatan gedung Kantor secara bertahap

 Hasil c. Pemeliharaan

: Meningkatnya kinerja pelayanan SKPD rutin/berkala rutin/berkala/sedang/berat

gedung

kantor

bangunan pendukungnya  Masukan

: Tersedianya dana sebesar Rp. 530.000.000 .000,-

 Keluaran

: Terlaksananya

pemeliharaan

secara

berkala

peralatan gedung. : Meningkatnya kinerj pelayanan SKPD

Page

58

 Hasil


d. Pemeliharaan rutin/berkala sedang/berat sarana dan prasarana gedung Kantor  Masukan

: Tersedianya dana sebesar Rp. 7.200.000, .000,-

 Keluaran

: Terlaksananya laksananya

pemeliharaan

secara

berkala

peralatan gedung kantor  Hasil

: Meningkatnya Kinerja pelayanan SKPD

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu  Masukan

: Tersedianya dana Rp. 4.200.000,-

 Keluaran

: Terlaksananya pengadaan daan pakaian olah raga sebanyak 24 unit

 Hasil

: Meningkatnya Kinerja Sarana dan Prasarana SKPD

4. Program Perencanaan Strategis dan pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD a. Penyusunan rencana Kerja SKPD  Masukan


 Keluaran

: Tersusunya

Dokumen

Rencana

kerja

Kantor

Ketahanan Pangan Kab.Jombang  Hasil

: Meningkatnya

Konsistensi

Perencanaan

dan

Penggannggaran SKPD b. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD : Tersedianya Dana Rp. 10.000.000,10.000.000,

Page

59

 Masukan


 Keluaran

: Tersusunnya Tersusun ya Dokumen Capaian kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) SKPD

 Hasil

: Meningkatnya Konsistensi Perencanaan dan Pengganggaran SKPD

c. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  Masukan

: Tersedianya Dana Rp. 5.000.000,5.000.000,

 Keluaran

: Tersusunya Dokumen Laporan Keuangan Semester dan Prognosis serta tersusunnya laporan realisasi anggaran

 Hasil

:

Meningkatnya

Konsistensi

perencanaan

dan

Pengganggaran SKPD.

5. Program Penguatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan a. Penyusunan data Ketahanan Pangan dan Rencana Kebutuhan Pangan Daerah  Masukan


 Keluaran

: tersedianya

data

baku

pangan

daerah daerah,

terlaksananya rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan dan terlaksananya penilaian Adi Karya Pangan Nusantara (APN)  Hasil

: Tercapainya

Ketersediaan

energy

2.400

kal/kap/hari, Tercapainya ketersediaan Protein 63 gram/kapita/hari, Tersediannya Cadangan Pangan gram/kapita/hari,

Page

Cadangan Pangan Pemerintah 100 ton/tahun.

60

Masyarakat 500 kg/tribulan/desa dan Tersedianya


b.

Pengembangan Cadangan pangan daerah  Masukan


 Keluaran

: Terbinanya kelompok cadangan pangan dan tersalurnya hibah barang berupa gabah serta terlaksananya sosialisasi cadangan pangan.

 Hasil

: Tercapainya

Ketersediaan

energy

2.400

kal/kap/hari, Tercapainya ketersediaan Protein 63 kal/kap/hari, gram/kapita/hari, Tersediannya Cadangan Pang gram/kapita/hari, Pangan Masyarakat 500 kg/tribulan/desa dan Tersedi Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah 100 ton/tahun. c. Pengembangan Lumbung Pangan Desa  Masukan


 Keluaran

: Terbinanya kelompok lumbung di 10 kecamatan.

 Hasil

: Tercapainya

Ketersediaan

energy

2.400

kal/kap/hari, Tercapainya ketersediaan Protein 63 gram/kapita/hari, Tersediannya Cadangan Pangan Masyarakat 500 kg/tribulan/desa dan Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah 100 ton/tahun.

6. Program Peningkatan Distribusi dan Akses Pangan a. Koordinasi Kebijakan Perberasan  Masukan


 Keluaran

: Tersosialisasinya

Inpres

Tentang g

Kebijkan

Page

61

Perberasan 1 kali/ tahun.


 Hasil

: Tersedianya Informasi pasokan harga dan stok pangan dari 9 bahan pokok,, dan terwuju terwujudnya stabilitas harga dan pasokan pangan 9 bahan pokok pokok.

b. Pemantuan , Analisis Akses Pangan Masyarakat dan Harga Pangan Pokok..  Masukan


 Keluaran

: Terbinanya binanya kelompok cadangan pangan dan tersalurnya hibah barang berupa penggilingan gabah, tes kadar air dan timbangan kodok.

 Hasil

: Tersedianya informasi pasokan harga dan stok pangan 9 bahan pokok.

7. Program Penganekaragaman Pangan a. Penyuluhan Sumber Pangan Altrnatif  Masukan


 Keluaran

: Terlaksananya pengenalan pangan lokal yang beragam, bergizi, seimbang dan Aman bagi anak sekolah,

terlaksananya

Festival

Gelar

Pangan

Tradisional, terlaksananya festival makanan kas tingkat Bakorwil serta terlaksananya sosialisasi kantin tingkat sekolah.  Hasil

: Terlaksananya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (90%)


Page

 Masukan

62

b. Pengembangan diversifikasi Pangan Lokal


 Keluaran

: Terlaksananya

lomba

cipta

menu

tingkat

kecamatan dan terlaksananya lomba cipta menu tingkat propinsi dalam rangka Hari Pangan Sedunia (HPS).  Hasil

: Tercapainya Skor Pola Pangan Harapan

c. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)  Masukan


 Keluaran

: terlaksananya

survey

konsumsi

pola

pangan

harapan 630 KK, terlaksananya pengembangan karang

kitri

serta

terlaksananya

pemantapan

olahan pangan lokal.  Hasil

: Tercapainya Skor Pola Pangan Harapan

d. Pengembangan Desa Mandiri Pangan  Masukan

: Tersedianya dana Rp. R 100.000.000,-

 Keluaran

: Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan pada rumah

tangga

miskin

serta

terlaksananya

pemberian bantuan social pada 2 kelompok.  Hasil

: terwujudnya wujudnya penanganan daerah rawan pangan dan tersedianya informasi dini pangan dan gizi

e. Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi ( SKPG )  Masukan


 Keluaran

: terlaksananyan pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta informasi indikator ketersediaa ketersediaan

Page

63

akses dan pemanfaatan pangan 7 desa


 Hasil

: terwujudnya wujudnya penanganan daerah rawan pangan dan tersedianya informasi dini pangan dan gizi

f.

Uji Laboratorium Mutu dan keamanan Pangan Daerah  Masukan


 Keluaran

: Terlasananya uji labolatorium

pangan segar 50

sampel  Hasil

: Terwujudnya wujudnya keamanan pangan segar pada buah dan sayur 90 persen (90%)

g. Penanganan nanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian  Masukan


 Keluaran

: Terlaksananya pembinaan keamanan pangan bagi produsen yang melaksanakan usaha pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 200 orang, terlaksananya penepungan pemberian

pemberian jagung

bantuan

terlaksananya terlaksananya terlaksananya

1

bantuan unit,

mesin

pemberian pemberian

alat

terlaksananya

oven bantuan

bantuan

2

pintu, mixer,

rombong

penthol 25 unit dan terlaksananya pemberian bantuan mesin pengrajang 2 unit.  Hasil

: Terwujudnya keamanan pangan segar pada buah

Page

64

dan sayur (90%)


h. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan  Masukan


 Keluaran

: Terwujudnya ketrampilan berbahan

peningkatan kader

baku

pengetahuan

posyandu

lokal

yang

dan

tentang

MP MP-ASI

Beragam,

Bergizi Bergizi,

Seimbang dan Aman (B2SA) pada 6 600 kader Posyandu  Hasil

: Terwujudnya keamanan an pangan segar pada buah dan sayur (90%)

Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

Page

65

selama tahun 2015 dan prakiraan maju tahun 2016, 201 yaitu :


BAB IV PENUTUP Renja

Kantor

Ketahanan

Pangan

Kabupaten

Jombang

ini

diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian upaya Kantor Ketahanan Pangan dalam kurun waktu tahun 2015,, sehingga upaya Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur

Kantor

Ketahanan

Pangan, Pangan,

karena

akan

menentukan

keberhasilan program dan kegiatan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Akhir kata,

semoga Renja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten

Jombang ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang sesuai se i dengan tahapan tahapantahapan

yang

telah ditetapkan secara konsisten dalam

rangka

mewujudkan good governance dan public service yang lebih baik baik. Demikian Rencana Kerja Kantor Ketahanan Pangan tahun 20 2015 disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan program-progra program program di Kantor Ketahanan Pangan. 11 Agustus 2014

Page

66

Jombang,


67 Page Rencana Kerja Kantor tor Ketahanan Pangan Thn 2015

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

KANTOR KETAHANAN PANGAN Jl. Gatot Sobroto No. 129 Telp./Fex. (0321) 861852

JOMBANG

PERATURAN KEPALA KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JOMBANG NOMOR : 188/ 355 /415.48/2014 TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015

KEPALA KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JOMBANG, Menimbang

: a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan , pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pengesahan rancangan akhir Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Kantor Ketahanan Pangan ; b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2015 dalam Peraturan Ketahanan Pangan ;

Kepala Kantor

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

4437)

sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

68,

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata

Cara

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13.

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

14.

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;

15.

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang;

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018;

17.

Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang;

18.

Keputusan Bupati Jombang

Nomor.: 188.4.45/143/415.10.10/2014

tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN

KEPALA

KANTOR

KETAHANAN

PANGAN

KABUPATEN JOMBANG TENTANG RENCANA KERJA KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015. Pasal 1 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan

:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Staf Ahli, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. 2. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. 3. Rancangan Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rancangan Renja - SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 4. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

5. Misi

adalah

rumusan umum

mengenai upaya-upaya

yang

akan

dilaksanakan untuk melaksanakan visi. 6. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 7. Kebijakan

adalah

arah/tindakan

yang

diambil

oleh

Pemerintah

Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. 8. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Pasal 2 (1)

Rancangan Renja – Kantor Ketahanan Pangan merupakan penjabaran dari Renstra - Kantor Ketahanan Pangan.

(2)

Rancangan Renja - Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Kantor Ketahanan Pangan ini.

Pasal 3 Rancangan Renja - Kantor Ketahanan Pangan

sebagaimana dimaksud

dalam pasal 2 ayat (2) menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Kantor Ketahanan Pangan selama Tahun 2015.

Pasal 4 (1)

Rancangan Renja - Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Renja BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3.

Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi

SKPD 2.4. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional, dan 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD 3.3. Program dan kegiatan BAB IV PENUTUP

Pasal 5 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Kantor Ketahanan Pangan

ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut

oleh Kepala Kantor Ketahanan Pangan.

Pasal 6 Peraturan Kepala Kantor Ketahanan Pangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan

: di Jombang

Pada tanggal

: 8 Agustus 2014

KEPALA KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JOMBANG

HERI SETYOBUDI, SP, MM Pembina NIP. 19741212 199803 1 007

Fax. (0321) JOMBANG

Recommend Documents