PENGADIIAN NEGERI JOMBANG Jl. KII \ilahid llasyim No. 135 Telp. W2l-M1434 Fax. 032L-876329 Jombang,- Jawa Timur 61411 Email :
[email protected]
KATA PENGANTAR Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT , telah tersusun
Rencana Strategis ( Renstra
)
Pengadilan Negeri Jombang 2015
-
2019
sebagai usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam lnstruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja lnstansi
Pemerintah, lnstruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik lndonesia
,
maka di susunlah
Dokumen Rencana Stategis Tahun 2015 -2019 Pengadilan Negeri Jombang. Renstra ini menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan lndikator Tujuan , Sasaran dan lndikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 Tahun dari Tahun 2015 -2019. Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan
transparansi
dan akuntabilitas kinerja
di
lingkungan Pengadilan Negeri
Jombang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2015-2019 yang lebih akuntabel. Semoga dokumen inidapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami ditahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Jombang, serta berguna bagi kita semua. Amiin.
;
f
30 Januari 2014
Ketua Pengadilan Negeri Jombang
I
/+*
:
j
li .,: ..,
l) ':j i .1\
Rencana Strategis PengadilanNegeri Jombang Tatnrn 2015 -2A19
DAFTAR ISI
Pengantar Daftar lsi Bab I Pendahuluan 1.1 Kondisi Umum 1.2 Potensi dan Permasalahan Visi, Misi dan Tujuan Bab ll 2.1. Visi 2,2 Misi 2.3 Tujuan Strategis 2.4 Sasaran Strategis Arah Kebijkan dan Strategi Bab lll Kata
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi 3.3 Arah Kebijakan Bab
Mahkamah Agung
i
ii 1
1
4
I 8
I I 10 14
Rl.
'14
Pengadilan Tinggi Surabaya 21
dan Strategi Pengadilan Negeri Jombang 30
lV Penutup
32
LAMPIRAN
1.
Matrik Rencana Strategis Pengadilan NegeriJombang Tahun 2015'
2019 2.
a
Matrik Kinerja Anggaran pengadilan NegeriJombang Tahun 2015'
2019
38
1.1. KONDISI UMUM Reformasi sistem peradihn membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Jombang dalam menjalankan
tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi,
Organisasi,
Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Jombang merupakan
lingkungan Peradilan Umum
di
bawah Mahkamah Agung Republik
lndonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Pengadilan Negeri Jombang sebagai kawal depan Mahkamah Agung
Republik lndonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk ditingkat pertama.
Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun
secara sistematis dan bersinambungan dengan
memperhitungkan
potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Jombang. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis
ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana
serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Jombang, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis
Pengadilan Negeri Jombang dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi
Mahkamah Agung Republik lndonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di lndonesia. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Jombang Kelas
ll meliputi
21
Kecamatan yaitu:
1. Kecamatan
Jombang;
2.
Kecamatan Peterongan
3.
Kecamatan Diwek
4.
Kecamatan Jogoroto
5.
Kecamatan Sumobito
6.
Kecamatan Mojoagung
7.
Kecamatan Mojowarno
8.
Kecamatan Bareng
9.
Kecamatan Wonosalam
10. Kecamatan Ngoro 11. Kecamatan Gudo 12. Kecamatan Perak 1
3.
Kecamatan Bandarkedungmulyo
14. Kecamatan Megaluh 1
5. Kecamatan Tembelang
l6.Kecamatan Kesamben lT.Kecamatan Ploso 18. Kecamatan Kudu 19. Kecamatan Ngusikan 20. Kecamatan Plandaan 21. Kecamatan Kabuh.
Secara geografis Kabupaten Jombang terletak di sebelah selatan
garis katulistiwa berada antara 50 20' 01" sampai 50 30' 01" Bujur Timur
dan 070 24'01" dan 070 45' 01" Lintang selatan, dengan luas wilayah 1.159,50 Km2. Kabupaten Jombang berbatasan sebagai berikut
:
1.
Sebelah Tiomur dengan Kabupaten Mojokerto
2.
Sebelah Selatan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang
3.
Sebelah Barat dengan Kabupaten Nganjuk
4.
Sebelah Utara dengan Kabupaten Lamongan Mahkamah Agung Republik lndonesia sebagai salah satu puncak
kekuasaan kehakiman serta peradihn negara tertinggi mempunyai posisi
dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi
4
(empat) lingkungan peradilan tetapi sebagai puncak
manajemen di bidang administrasi, personil dan financial serta sarana dan prasarana.
Kebijaksanaan "satu atap" memberikan tanggung jawab dan
tantangan karena Mahkamah Agung Rl. Dituntut untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang professional, efektif, efesien, tranparan serta akuntabel. Untuk itu, perlu
dilakukan pembaharuan peradilan secara terencana, terarah dan berkesinambungan dengan mengacu pada Cetak Biru pembaruan Peradilan 2010 - 2035 Mahkamah Agung Republik lndonesia. Pengadilan Negeri Jombang Sebagai Pengadilan Negeri Tingkat
Pertama di wilayah Jawa Timur dalam mewujudkan hal tersebut telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis
(
Renstra) Pengadilan Negeri Jombang Tahun 201A
-
2014.
Namun demikian berdasarkan berdasarkan evaluasi Pengadilan Negeri Jombang dari sekian program dan kegiatan yang telah diselenggarakan,
ada beberapa program dan kegiatan yang harus dilanjutkan pada tahun 2015 -2419.
Untuk itu dalam menyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Jombang Tahun 2015
(
Renstra
)
- 2019, diperlukan analisis data
kondisi keadaan tingkat perkara tahun 2010
- 2013 di Pengadilan Negeri
Jombang sebagai referensi untuk mengetahui capaian dan potensi permasalahan yang terjadi. Data analisis tersebut dapat dilihat pada table
berikut
No.
:
Tahun
Sisa
Perkara
Jumlah
Perkara
masuk
Perkara
Sisa Perkara Putus
Perkara
Sekarang
yang lalu
1.
2010
2.
2011
3.
2412
4.
2013
Pdt
Pid
Pdt
Pid
Pdt
Pid
Pdt
Pid
Pdt
Pid
31
't17
105
5.986
136
r6.103
106
16_028
30
75
30
75
105.
15.848
135
15.923
106
15.856
29
67
29
g7
852
27.868
881
27.935
793
27-888
88
47
88
47
865
28.O82
953
28.129
912
280.026
41
103
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN
A. Kekuatan (Strength) Kekuatan Pengadilan Negeri Jombang mencakup hal-hal yang
memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-halyang dikembangkan kemudian, mencakup dalam beberapa
aspek:
1. Aspek Proses
A
Peradilan
Adanya Undang
-
undang yang mengatur kewenangan Pengadilan
Negeri Jombang selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan ., Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Jombang
sebagian
memiliki motivasiyang tinggidan kreatif dalam melaksanakan tugas
tugasnya dan sebagian anmotivasi karena rendahnya kreatif dan p
rofesional dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
*
Adanya Sistem Pengawasan yang melibatkan Hakim Pengawas Bidang dalam pengawasan regular dan insidentil
*
Adanya Sistem Pengaduan Masyarakat yang berbasis teknologi.
4. Aspek tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
*
Adanya Pola Bindalmin beserta aplikasi GTS yang mempermudah proses administrasi perkara.
5. Adanya Sarana dan Prasarana
{.
Adanya gedung kantor Pengadilan Negeri Jombang yang sudah sesuai dengan prototype walaupun belum seluruhnya sempurna.
Kelemahan (Weaknesa) Kelemahan-kelemahan yang ada
di Pengadilan Negeri Jombang dirinci
dalam beberpa aspek: 1. Aspek Proses Peradilan
*
Putusan Pengadilan Negeri Jombang belum dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat
r:.
Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan diwilayah hukum Pengadilan NegeriJombang
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
{.
Pengadilan Negeri Jombang belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan
€. Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Jombang 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
.i. Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja {. Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi 4. Aspek Tertib administrasidan manajemen peradilan
{.
Belum ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi
5. Aspek Sarana dan Prasarana
t
Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Jombang dari pusat belum sesuaidengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.
Peluang (Opportunities)
Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan
Negeri
Jomnbang untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :
1. Aspek Proses Peradilan tr. Adanya website Pengadilan Negeri Jombang yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
*
Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
* Adanya sosialisasi,
bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan
Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
* Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala dan diadakan rapat rutin setiap bulan di Pengadilan Negeri Jombang.
4. Aspek Tertib administrasidan manajemen peradilan .3.
Dukungan dan koordinasi yang baik antar Pejabat
di
lingkungan
Pengadilan Negeri Jombang. 5. Aspek Sarana dan Prasarana .3.
Sudah tersedianya fasilitas Teknologi lnformasi di Pengadilan Negeri
Jombang berupa intemet, website Pengadilan Negeri Jombang
D. Tantangan yang dihadapi (Threab) Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Jombang yang
akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. 1.
Aspek Proses Peradilan
a
Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
*
Personil
di
Pengadilan Negeri Jombang belum seluruhnya
menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Jombang 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
t
Belum adanya sistem rcward
& punishment untuk mengontrol
kinerja aparat peradilan 4. Aspek Tertib administrasidan manajemen peradilan
{. Adanya letak Pengadilan yang agak jauh , sehingga pengiriman administrasi untuk ped<ara banding
ke Pengadilan Tinggi
membutuhkan waktu lebih lama 5. Aspek Sarana dan Prasarana
*
Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan
* It" \itqt qlg^ &,
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Jombang Tahun 2015
-
2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan
tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis
melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.
Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas
serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Jombang diselaraskan denga arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang
telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka
- 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 - 2019, sebagai pedoman dan pengendalian
Panjang (RPNJP) 2005
kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015
-2019.
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Jombang
Visi Pengadilan Negeri Jombang mengacu pada Mahkamah Agung
Rl
adalah sebagai berikut
Visi
:
''MEwUJUDKAN PELAYANAN PRIMA
KEPADA
MASYARAKAT SECARA EFEKTIF, EFESIEN, EKONOMIS, DAN
BERKEADILAN KEPADA MASYARAKAT i'IENUJU BADAN PERADILAN YANG AGUNG''
2.2. MtSt
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Jombang, adalah sebagai berikut: 1.
Mewujudkan peradilan yang sederhana, @pat, biaya ringan dan transparan. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Pengadilan Negeri Jombang yang professional dan berintegritas tinggi dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
Melaksanakan pengawasan
dan pembinaan yang efektif dan
efisien 4.
Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif, efisien, dan akuntabel
5.
Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Jombang sesuaidengan ketentuan yang berlaku
2.3. Tujuan Strategis
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visidan misi Pengadilan Negeri Jombang
Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Jombang adalah sebagai berikut:
1.
Meningkatkan penyelesaikan perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
2.
Meningkatkan Administrasi perkara yang efektif, efesien, dan akuntabel
3. 4. 5. 6. 7.
Meningkatkan penyelesaian perkara perdata melalui mediasi
Meningkatkankepercayaan masyarakat kepada hokum melalui tindakan penegakan hokum dibidang peradilan. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efesien Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Meningkatkan dukungan manajemen penyelenggaraan Fungsi Peradilan.
dan tugas teknis
dalam
8.
Meningkatkan SDM yang professional dan berintegritas tinggi serta memenuhi sarana dan prasarana aparatur Pengadilan Negeri Jombang
2.4 $a*anan $tat*gis
:
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun
kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2419, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Jombang adalah sebagai berikut
1.
Terwujudnya penyelesaikan perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
2.
Terwujudnya Administrasi perkara yang efektif, efesien, dan akuntabel
3. 4.
Terwujudnya penyelesaian perkara perdata melalui mediasi
Terwujudnya kepercayaan masyarakat kepada hokum melalui tindakan penegakan hokum dibidang peradilan.
5.
Terwujudnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efesien
6. Terwujudnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 7. Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan Fungsi Peradilan.
8. Terwujudnya SDM yang professional dan memiliki integritas tinggi. 9. Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Negeri Jombang
IN.'M'KATSR KINERJA UTAMA
lndikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut
lndikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut
TUJUAN STRATEGIS
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN
Meningkatkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
Terwujudnya
Prosentase
Perbandingan antara sisa
perkara
sisa yang
perkara
yang
Penyelesaian perkara yang diselesaikan sederhana, tepat waktu, Prosentase transparan dan diselesaikan akuntabel
Perbandingan
antara dengan perkara yang diputus
perkara masuk
Perbandingan
Prosentase
perkara
yang diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan
jangka
Prosentase
perkara
bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu
antara perkara yang diputus lebih bulan dengan perkara masuk (tidak termasuk sisa perkara)
dari 6
Perbandingan antara perkara prodeo yang m,asuk dengan
perkara
prodeo yang putus
Perbandingan
Prosentase
perkara
bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbankum Prosentase
putusan
yang diunggah (upload) ke website
antara pemohon POSBANKUM dengan pemohon POSBANKUM yang dilayani
jumlah jumlah
Perbandingan antara perkara yang diputus dengan upload putusan di website
Perbandingan
Prosentase
Pelayanan lnformasi
antara Meja pemohon informasi dengan jumlah yang dilayani
Prosentase
Minutasi
perkara yang diselesaiokan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan
berkas
perkara
Perbandingan antara perkara yang diputus dengan perkara yang diminutasi
Meningkatkan Administrasi
Terwujudnya Administrasi
Prosentase penyelesaian
Perbandingan
perkara
yang diterima dengan
perkara yang perkara yang administrasi
penyelesaian administrasi
efektif, efisien penerimaan perkara efesien, dan dan akuntabel akuntabel Prosentrase
penerimaan perkara
efektif,
perkara
Perbandingan
yang
disidangkan
antara
perkara yang diterima dengan perkara yang diperiksa
Meningkatkan penyelesaian perkara melalui mediasi
Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi
Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan
Terwujudnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan
Prosentase penyelesaian administrasi outusan oerkara
Perbandingan antara yang dengan putusan administrasi oerkara
Prosentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu
antara yang diputus/diminta para pihak dengan salinan yang diserahkan kepada para pihak
efektif
yang
diselesaikan
antara
jumlah perkara yang dimediasi dengan mediasi yang diselesaikan
Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum;
-
Bandino Kasasi
Perbandingan antara perkara putus dengan perkara putus yang
diajukan upaya
hukum
banding
Perbandingan
antara
perkara banding dengan
perkara banding yang diajukan upaya hukum kasasi
-
Meningkatkan pelaksanaan Pengawasan internal yang dan efisien
Perbandingan
perkara
Perbandingan
Prosentase
mediasi
diputus
Peninjauan Kembali
Perbandingan
antara dengan perkara kasasi yang diajukan upaya hukum peniniauan kembali
perkara kasasi
Prosentase Perbandingan antara Terwujudnya pengawasan oleh hasilpengawasan dengan pelaksanaan Hakim Pengawas yang ditindaklanjuti Pengawasan internal yang Bidano efektif dan Prosentase Perbandingan antara efisien pengaduan yang pengaduan yang diterima ditindaklaniuti denoan vano ditindaklaniuti
Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan
Terwujudnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan
Meningkatkan dukungan manajemen tugas teknis dalam penyelenggaraan Fungsi Peradilan
Tersedianya dukungan manajemen tugas teknis dalam penyelenggaraan Fungsi Peradilan
dan
dan
Perbandingan
Prosentase permohonan
antara permohonan eksekuysi jumlah atas putusan perkara permohonan eksekusi yang yang diselesaikan berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
eksekusi perdata
dengan
Prosentase
Perbandingan antara yang ditetapkan
pelaksanaan dan jadwal
dengan
pelaporan Administrasi
pengiriman
laporan.
Keuangan yang sesuaiperaturan Prosentase
pelaksanaan dan pelaporan Administrasi Kepegawaian yang sesuai peraturan
Perbandingan
antara ditetapkan dengan pengiriman laporan
jadwal yang
Prosentase
Perbandingan antara yang ditetapkan
pelaporan
dengan pengiriman laporan
Pelaksanaan dan jadwal pengelolaan Aset
yang
sesuai
peraturan
Meningkatkan yang profesional dan berintegritas tinggi serta memenuhi sarana dan prasarana aparatur Pengadilan Negeri Jombang
SDM
Prosentase Terwujudnya yang Pegawai Hakim Profesional diusulkan dan memiliki mengikuti Diklat integritas tinggi Prosentase pegawai I hakim yang lulus diklat
SDM
yang
/
Perbandingan
antara yang diusulkan mengikuti diklat dengan yang dipanggil.
/
pegawai
Hakim
Perbandingan
antara
pegawai / hakim yang mengikuti diklat dengan vano lulus.
Tersedianya Prosentase pengadaan Sarana Sarana dan dan Prasarana Prasarana Aparatur Pengadilan Negeri Jombano
Perbandingan
antara prasarana yang tersedia dalam DIPA dengan realisasi
sarana
dan
3.$" Arah K*hijakan dan $t*'at*gi
!Wah*<arna$: &gx*ng
Republlk le"rd*rreeia
Arah keb'rjakan dan strategi Mahkamah Agung Rl Tahun 2010-2035
- 2035 yang
Tercantum dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010
dapat disimpulkan dalam beberapa Arahan Pembaruan sebagai berikut :
A. Arahan Pembaruan Fungsi Teknis Segala upaya pembaruan peradilan yang dilakukan harus mengarah pada tujuan utama yaitu" Badan peradilan yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif'. Untuk
mencapaitujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah
1.
:
Pembatasan Perkara Kasasidan PK
2. Penerapan Sistem Kamar secara konsisten 3. Penyederhanaan Proses Berperkara 4. Penguatan Akses pada Keadilan
B. Arahan Pembaruan Manajemen Perkara Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian besar, sebagai berikut
C.
1.
Modernisasi manajemen perkara;
2. 3.
Penataan ulang organisasi manajemen perkara;
:
Penataan ulang proses manajemen perkara.
Arahan Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pusat Penelitian dan Pengembangan memiliki fungsi strategis
dalam rangka mencapai organisasi Mahkamah Agung Rl. yang berbasis pengetahuan. Setidaknya terdapat
2
( dua
)
fungsi strategis
yang harus dikembangkan oleh Litbang : Pertama, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hokum untuk mendukung fungsi Mahkamah Agung Rl. dalam mengadili;
Kedua, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung Rl. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana.
D.
Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (sDM) Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Mahkamah Agung
Republik lndonesia akan mengembangkan dan mengimplementasikan system manajemen SDM berbasis kompetensi ini biasa disebut sebagai
Competency Based HR Management ( CBHRM
). Pengembangan
system Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut:
1.
Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi
2.
Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud disinitermasuk rotasi, mutasidan promosi.
3. Penilaian kinerja berbasis kompetensi 4. Remunerasi berbasis kompetensi 5. Pola karier berbasis kompetensi.
E.
Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan pelatihan ( Diklat ) Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan criteria obyektif, berintegrasi dan professional, maka Mahkamah Agung Rl.
akan mengembangkat " Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan yang Berkualitas dan Terhormat ( Qualified and Respectable Judicaltraining Center (JTC)'
Sistem iniakan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, meliputi
:
1. Kelembagaan (institusional); 2. Sarana dan Prasarana yang diperlukan; 3. Sumber Daya Manusia;
4. Program diklat yang terpadu 5. Pemanfaatan hasil diklat; 6. Anggaran diklat;
serta
dan berkelanjutan;
7.
Kegiatan pendukung lainnya ( kegiatn penelitian dan pengembangan ) Konsep yang diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan
Dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen
dan berkelanjutan ( Continuing Judical Education (CJE) ini
1. Bersifat
:
komprehensif, terpadu dan sinergis untuk membantu
hakim dan pegawai pengadilan memenuhi harapan masyarakat;
2. Bersifat khusus yang merupakan bagian dari pendidikan berkelanjutan
dan terpusat pada kebutuhan
pengembangan
kompetensi hakim dan pegawai pengadilan.
F.
Arahan Pembaruan dalam Pengembangan Anggaran. Pasal 81 Aayat (1) Undang-undang Nomor
3 Tahun2009
Tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyatakan " Anggaran mahkamah
Agung dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam anggaran
pendapatan
dan belanja Negara " Pasal dimaksud
mengamanatkan kepada
telah
jajaran Mahkamah Agung untuk
baik dalam penganggaran maupun dalam pelaksanaan anggaran. Supaya kemandirian mengupayakan adanya kemandirian
anggaran Mahkamah Agung terwujud, maka diperlukan langkahlangkah sebagai berikut
:
a. Menumbuhkan pemahaman bersama tentang
kemandirian
anggaran badan peradilan;
b.
Mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kemandirian anggaran badan peradilan;
c. Menentukan tingkat kemandirian anggaran badan peradilan; d. Mendorong dibentuknya undang-undang yang berisi kemandirian anggaran badan peradilan.
Sedangkan cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran badan Peradilan meliputi
:
1.
Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan.
a. Studi terhadap kemandirian pengelolaan keuangan
Badan
Peradilan:
b.
Penyusunan stndar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;
c. Analisis terhadap baseline dalam
rangka implementasi
kerangka pengeluaran jangka menengah;
d. e.
Restrukturisasi program dan kegiatan;
f.
Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM.
Evaluasistandar biaya khusus bidang peradilan;
2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan
a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN; b. Penyusunan Sistem Operating Prosedur
Penerimaan dan
belanja;
c. Evaluasi SOP penerimaan 3.
dan belanja;
Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran
a.
Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Mahkamah
di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, pelatihan kuasa pengguna
Agung dilaksanakan dengan pelatihan
anggaran, pelatihan pejabat pembuat komitmen, pelatihan
penguji tagihan, pelatihan bendahara penerimaan
dan
pengeluaran; 4.
Mendorong Tranparansi Pengelolaan Anggaran
a.
Membuat Rancangan Undang
-
undang tentang kemandirian
Anggaran Badan Peradilan;
b. Penyusunan peraturan teknis tentang pengelolaan keaunagan badan Peradilan
c.
Peraturan perundang
-
kemandirian
;
undangan tentang
kemandirian
anggarana telah disahkan;
d.
lmplementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;
e. Perumusan kebijakan dan atau
peraturan perundang -
undangan tentang tranparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
f.
lmplementasi tranparansi pengelolaan penerimaan belanja.
G. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan
asset,
Mahkamah Agung akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut
1. Mahkamah
:
Agung akan menciptakan lingkungan organisasi yang
dapat mendorong perilaku positif dalam pengelolaan aset;
2.
Mahkamah Agung akan mengubah pendekatan dalam mengelola
aset, dari pendekatan administrasi aset menjadi manajemen
asset
yang
menerapkan beberapa asa, yaitu : fungsional,
kepastian hukum, tranparansi, azas efesiensi, akuntabilitas public dan kepastian nilai;
3.
Mahkamah Agung akan menyediakan seorang penilai di setiap satuan kerja unit pengelola asset;
4. Mahkamah 5. Mahkamah
Agung akan melakukan penertiban asset; Agung akan memperbaiki perencanaan pengelolaan
asset;
6. Mahkamah Agung akan melakukan risk analysis untuk setiap aset milik Negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;
7. 8.
Mahkamah Agung akan melakukan sertifikasi; Mahkamah Agung akan melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
9.
Mahkamah Agung akan menyusun mekanisme akuntabilitas yang efektif;
l0.MahkamahAgung akan menyempumakan SIMAK BMN karena memang tidak ada manajemen BMN yang khusus dibuat untuk instansi tertentu.
H. Arahan Pembaruan Teknologi lnformasi
Secara ringkas, sasaran dari penerapan Teknologi lnformasi
di Mahakamah Agung, dapat dirimuskan sebagai sarana pendukung untuk tercapainya hal-hal sebagai berikut
a.
:
Peningkatan kualitan putusan, yaitu dengan penyediaan akses
terhadap semua informasi yang relevan dari dalam
dan
luar
pengadilan, termasuk putusan, jurnal hokum dan lainnya;
b.
Peningkatan system administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, seperti misalnya registrasi, permintaan informasi dan kesaksian;
c.
Pembentukan efesiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu
dengan mengurangi
kerja manual dan klerikal serta
menggantikan nya dengan proses berbasis com puter;
d. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan control atas kinerja;
e.
Pembentukan lingkungan pembelajaran dalam organisasi, yaitu dengan menyediakan fasilitas e-learning atau pembelajaran jarak jauh.
Tahapan pengembangan teknologi lnformasi di mahkamah Agung dan Lembaga peradilan dalam 25 tahun ke depan akan terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu
:
1. Tahap l, selama 5 (lima) tahun pertama. Sasarannya adalah optimalisasi investasi teknologi lnformasi yang sudah ada, integrasi data dan informasi, serta penyiapan regulasi dan perubahan kultur kerja dalam rangka menyoingsong era bekerja berbasis teknologi lnformasi;
2. Tahap ll, selama 10 (sepuluh) tahun kedua. Sasarannya adalah terciptanya system informasi yang konsisten untuk seluruh lembaga peradilan sehinggan memungkinkan pemanfaatan data informasi untuk menjaga kesatuan hukum dan membuka peluang untuk peningkatan akses terhadap pelayanan pengadilan;
3. Tahap lll, selama 10 (sepuluh) tahun ketiga.
Sasarannya adalah
diintegrasikannya proses peradilan dengan para pemangku kepentingan lainnya, termasuk para penegak hukurn lain, dalam kerangka m,enuju system pelayanan hokum terpadu
( integrated
justice system).
Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan Penguatan Organisasi Pengawasan difokuskan pada 5 (lima) aspek, yaitu
:
1. Restrukturisasi
Organisasi Pelaksana Fungsi Pengawasan;
2. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan; 3. Penggunaan Parameter Obyektif dalam
Pelaksanaan
pengawasan;
4.
Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas pelayanan pengaduan bagi Masyarakat;
5. Redefinisi Hubungan mahkamah Agung dan Komisi
Yudisial
sebagai mitra dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan.
J.
Arahan Pembaruan Sistem keterbukaan lnformasi Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu
kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan
: 1. Memenuhi
2. Mewujudkan
akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Langkah
langkah prioritas yang akan dilakukan oleh
Mahakamah Agung adalah
:
1. Membangung kultur keterbukaan di pengadilan; 2. Mekanisme Akses lnformasi sederhana, cepat, tepat waktu
dan
biaya ringan;
3.
Membangun Struktur Organisasi dan mengembangkan kebijakan Pendukung;
4.
Mekanisme pemantauan dan Pengawasan, Pengaduan dan
penyelesaian keberatan, serta lnsentif pelaksanaan pelayanan lnformasi;
dan Disentif
atas
5. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat
akan
kegunaan dan
kebutuhan lnformasi Pengadilan.
Arah kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Surabaya dapat dijabarkan sebagai berikut
:
1. Dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman,
harus
meningkatkan ketaatan pada asas dan peraturan perundangan
yang berlaku dalam melaksanakan kekuasaan dengan lebih memperhatikan hal
-
kehakiman,
hal yang sudah diatur dalam
peraturan. Asas-asas penyelenggaraan peradilan sebagai berikut:
a.
Semua Pengadilan menerapkan dan
meneg'akkan
hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
b.
Peradilan dilakukan .DEMI KEADIISN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA'
c.
Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
d.
Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak
lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam
hal
-
hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945.
e.
Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
I.
Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
g.
Tidak seorangpun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang.
Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hokum tidak ada atau kurang jelas,
melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, kecuali undang-undang menentukan lain atau atas petunjuk Mahkamah Agung.
Semua Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. j.
Sidang dibantu oleh seorang Panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera.
k.
Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
t.
m.
Rapat permusyawarata n Hakim bersifat rahasia.
Dalam sidang permusyawaratan , setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
n.
Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat
dalam putusan, dan Hakim yang berbeda
pendapat
tersebut harus membuat dissenting opinion (D.O.). o.
Semua putusan pengadilan syah dan mempunyai kekuatan
hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. p.
Terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dimintakan banding kepada Pengadilan Tinggi oleh pihak-
pihak yang bersangkutan, kecuali
undang-undang
menentukan lain. q.
Terhadap putusan Pengadilan dalam Tingkat Banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak'pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menetukan lain.
r.
Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah
Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Dan terhadap putusan
peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.
Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan
dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu
dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hokum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh Ketua serta
Hakim yang memutus dan Panitera atau
Panitera
Pengganti yang ikut bersidang.
Penetapan, ikhtisar permusyawaratan, dan berita acara pemeriksaan sidang ditandatangani oleh Ketua Majelis
Hakim dan Panitera atau Panitera Pengganti
yang
bersidang. v.
Untuk kepentingan peradilan semua pengadilan wajib saling memberi bantuan yang diminta.
w.
Setiap Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Di dalam menjalankan tugasnya, setiap Hakim harus memperhatikan hak, kewajiban dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. v-
Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh Panitera dan Juru Sita dipimpin oleh Ketua
Pengadilan.
Dan dalam
melaksanakan Putusan
Pengadilan, harus memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.
z.
Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh
bantuan hukum.
2.
Di dalam menyusun suatu perencanaan, harus lebih meningkatkan dan memperhatikan asas-asas sebagai berikut
a. Asas stabilitas (principle of
planning stabilityl,
:
artinya
perencanaan diadakan untuk masa mendatang yang penuh perubahan dan ketidakpastian, dan arena kondisi yang penuh
perubahan maka perlu adanya stabilitas, baik program kegiatan, jadwal maupun anggarannya.
b.
Asas rasional, yaitu berdasarkan pemikiran-pemikiran
dan
perhitungan secara rasional, logis, bukan sekedar ramalan dan bukan sekedar atas kebiasaan yang telah dihkukan semala ini.
c.
Asas kontinyu, yaitu mempunyaiwawasan ke masa depan yang diinginkan atau berkelanjutan. Artinya perencanaan harus terus
menerus dibuat dan berkelanjutan. Tidak sekali saja dibuat untuk seumur hidup organisasi.
d. Asas alternative (prineiple of
present chorbes). Perlu
menentukan pilihan sejak awal, yang disusun sekarang. Oleh karena itu : orang, biaya metoda, dan lain-lain, ditentukan untuk ikut menentukan hasilnya nanti.
e.
Asas perkiraan (principle of positive action). Untuk tidak gagal
dalam mendapatkan hasil di masa dating,
harus
menyusun/membuat rencana sekarang yang tetap (sound plan) dan yang dapat direalisasikan secara positif.
t.
Asas keseimbangan (principle of common surate
offert).
Perencanaan harus mengarah kepada usaha-usaha yang serasi / seimbang. Jadi, tidak mengedepankan masalah tehnis
yudisial saja, akan tetapi juga memikirkan pula masalah non tehnis yudisial.
g. Asas fleksibel/lentur (principle of
resistance
to
change).
Mengikutsertakan untuk melakukan perubahan melalui perencaraan, artinya luwes, dimanapun dalam hal apapun, serta bilamanapun perencaraan itu cocok dapat dilaksanakan.
Jadi dapat diterapkan pada tempat, waktu dan
keadaan
bagaimanapun juga.
h.
asas manfaat, artinya perencanaan itu betul-betul memberikan
manfaat dalam pencapaian tujuan organisasi, menghilangkan ketidakpastian dan membentuk haridepan yang lebih baik.
3.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan
juga harus meningkatkan dan lebih memperhatikan melaksanakan pula tugas umum pemerintahan, yaitu
a. b.
Fungsi pelayanan masyarakat.
c.
Fungsi memberi ijin kepada masyarakat.
d. e.
Fungsi membina masyarakat.
f.
Fungsi pengaturan.
dan
;
Fungsi memberi kemudahan kepada masyarakat.
Fungsi pengawasan.
g. Fungsi pengayoman dan perlindungan masyarakat. h. Fungsi keterbukaan informasi di Pengadilan.
4. Di dalam melaksanakan
tugas di bidang
masing-masing,
hendaknya harus meningkatkan dan lebih memperhatikan dan melaksanakan hal-hal yang menyangkut masalah. koordinasi, integrasi dan sinkronisasi ( atau sering disebut dengan istilah : KlS,
oleh Pimpinan Mahkamah Agung seperti tersebut dalarn keputusan mengenai organisasidan Tata Kerja Kepaniteraan) dengan bidang-
bidang lain yang terkait. Dengan demikian, suatu keputusan dan pelaksanaan tugas organisasi Pengadilan akan bersifat integral (menyeluruh) dan bukan bersifat parsial (sebagian) apalagi bersifat sektoral. Disamping itu, harus meningkatkan dan lebih memperhatikan pula:
a. Efisiensi, berarti pelaksanaan tugas harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat
d
ipertangg ungjawabkan.
b. Efektifitas, berarti kegiatan dalam melaksanakan tugas harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat
yang
sebesar-besarnya sesuai dengan
sasaran yang ditetapkan.
c. Transparansi
/
keterbukaan, berarti semua ketentuan dan
informasi mengenai pelaksanaan tugas, khususnya mengenai
syarat administrasi, prosedur, jadwal, biaya yang dibutuhkan apabila ada, dan lain-lain, terbuka bagi orang yang dilayani dan
masyarakat pada umumnya. Kecuali terhadap hal-hal yang menurut peraturan peru ndangan, harus d irahasiakan. d. Adilltidak diskriminatif, artinya memberikan perlakuan yang
sama bagi orang/masyarakat yang dilayani/terkena kebijakan
dan tidak mengarah untuk member keuntungan
dan
kemudahan kepada pihak-pihak tertentu, dengan cara atau alas an apapun.
e.Akuntabel/dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar, berarti kegiatan yang dilaksanakan harus mencapai sasaran fisik, keuangan manpun manfaat bagi kelancaran
pelaksanaan tugas umum pengadilan
dan
pelayanan
masyarakat sesuai prinsip-prinsip dan ketentuan yang berlaku.
5.
Setiap Pimpinan Pengadilan dan Pimpinan Unit Kerja, harus meningkatkan, memperhatikan dan melaksanakan semangat Tri Karya dalam pelaksanaan tugas di bidang masing-masing yaitu :
a.
Meningkatkan pelayanan masyarakat.
b.
Meningkatkan dan melaksanakan sosialisasi peraturan dan kebijakan.
c.
6.
Melaksanakan kaderisasi aparatur Pengadilan.
Meningkatkan peran serta seluruh aparatur / komponen Pengadilan, yaitu Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional kepaniteraan/Kejurusitaan dan Staf, di dalarn pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan.
7.
Menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan.
8.
Meningkatkan kualitas pelayanan kepada public, baik dalam bentuk jasa maupun perijinan melalui transparasi dan standarisasi
pelayanan yang meliputi persyaratan-persyaratan, target waktu penyelesaian dan tarif biaya yang harus dibayar oleh masyarakat
untuk mendapatkan pelayanan tersebut (apabila ada), sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menghapus pungutan-pungutan liar. 9.
Meningkatkan profesionalisme, kemandirian dan tanggung jawab aparatur Pengad ilan/seluruh komponen Pengad ilan.
10
a. Membuat penetapan kinerja bagi seluruh pejabat Pengadilan
dan pejabat-pejabat
dibawahnya secara berjenjang, yang
bertujuan untuk meningkatkan dan mewujudkan suatu pencapaian kinerja tertentu dengan sumber daya tertentu, melalui penetapan
target kinerja serta indicator kinerja yang
menggambarkan
keberhasilan pencapaiannya baik berupa hasil maupun manfaat. b.
Menetapkan Standard Operating Prosedures (SOP) Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Jombang).
11. Melaporkan harta kekayaan seluruh aparatur Pengadilan yang
terkena peraturan untuk itu, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 alas Perubahan kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara konsisten
12. Melaksanakan
untuk mencegah macam kebocoran dan pemborosan penggunaan
keuangan Negara yang berasal dari Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Jombang. 13.
dan pembinaan aparatur
Meningkatkan upaya pengawasan
Pengadilan untuk meniadakan perilaku koruptif
di
Lingkungan
Pengadilan Negeri Jombang dan meningkatkan kinerja aparatur Pengadilan, dilakukan sebagai berikut
:
a.
Pembinaan
Dalam rangka pembinaan oleh Pimpinan Pengadilan (Ketua,
Wakil
Ketua dan Panitera/ Sekretaris maka setiap bulan pada
minggu ke
2
(dua) diadakan rapat kerja dalam rangka
pembinaan pejabat dan staf pengadilan.
b. Pengawasan
-
Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian terus menerus dilakukan oleh atasan
langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan
secara evefektif dan efisien sesuai dengan rencana kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-
Pengawasan fungsional dalam hal ini pimpinan Pengadilan dibantu oleh para Hakim pengawas.
14.
Membentuk Satuan Pengawas lnternal (SPl) Pengadilan Negeri
Jombang, SPI sebagai perpanjangan tangan Pimpinan Pengadilan, bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas disetiap bagian termasuk pelaksanaan anggaran khusus DIPA Pengadilan Negeri Jombang biar sesuai Peraturan yang berlaku dalam rangka pembinaan pelaksanaan anggaran. 15.
Untuk pengelolaan keuangan Negara, harus meningkatkan
:
a. Kualitas dalam tata cara dan ketrampilan dalam penyusunan perencanaan anggaran (RKA-KL) yang aspiratif (memenuhi
standar kebutuhan Pengadilan), partisipatif (melibatkan seluruh komponen pengadilan), didasarkan argumentasi, parameter yang obyektif dan skala prioritas.
b. Kualitas dalam pengelolaan anggaran, mulai dari pemenuhan kebutuhan anggaran pengadilan, adanya revisi anggaran, proses pencairan anggaran yang lebih terjadwal, adanya penentuan skala prioritas penggunaan anggaran dan lain sebagainya.
16.
Meningkatkan penegakan disiplin kerja sehubungan dengan Peraturan Presiden Rl Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan
Khusus Kinerja Pegawai Negeri
di Lingkungan
Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Jis Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl No. 070iKMA|\112008
tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri
di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada
di
bawahnya, Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Rl
No.
071lKMMll2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim
dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan
Badan
Peradilan yang berada di bawahnya, Surat Keputusan Sekretaris
Mahkamah Agung
Rl No. 035/SIVDU2008 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Rl
No.
071lKMMll2008 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl No. 069/KMA //2009 tentang perubahan pertama atas Keputusan
Ketua Mahkamah Agung Rl No. 071lKMp$112008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
17.
Penyelenggaraan dan penyediaan akses informasiyang utuh dan
benar terhadap informasi
di Pengadilan yang murah,
cepat,
akurat dan tepat waktu dengan berpedoman pada SK KMA No.
1- 144IKMA/SK|U2011 tentang Pedoman Pelayanan lnformasi di Pengadilan.
3.3
ARAI"I KEtsIJAKAN PAN STRATEG' PTNGANILA},I h'HGHRI JOMBANG
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Jombang menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut:
1.
Peningkatan kinerja.
Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan
transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi
tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan
kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan
strategi peningkatan kinerja
A
:
Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
*
Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan
untuk menjamin bedalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
*
Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
a
Disamping
itu, perlu adanya dukungan sarana dan
prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.
Peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
t
Memiliki standar pelayanan bagi pencari
mengatur dengan
jelas hak dan
keadilan
kewajiban
penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
tr *
Memiliki mekanisme penanganan pengaduan Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik
Rencana strategis Pengadilan Negeri Jombang tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan
peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program
yang
ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.
Rencana stretegis Pengadilan Negeri Jombang harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat
membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.
Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Jombang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima
tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Jombang dapat terwujud dengan baik.
Lampiran : I
MATRIK RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI JOMBANG TAHUN 2015.2019
Visi
'nMewujudkan pelayanan prirna kepada masyarakat secara efektit efesien, ekonomis, kepada masyarakat menuju badan peradilan yang agung"
L 2. llllisi
3. 4. 5. l, 2.
Tujuan $trategis
dan
berkeadilan
Mewujudkan peradilan yang sederhanan cepat, biaya ringan dan transparan. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Pengadilan NegeriJombang yang professional dan berintegritas tinggi dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien llllelaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif, efisien, dan akuntabel
Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana Pengadilan NegeriJombang sesuai dengan ketentuan yang berlaku Meningkatkan penyelesaikan perkara yang sederhana, tepatwaktu, tfansparan dan akuntabel Meningkatkan Administrasi perkara yang efektif, efesien, dan akuntabel
3.Meningkatkanpenyelesaianperkaraperdatamelaluirnediasi 4. Meningkatkankepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan.
5. 6. 7, 8.
lUleningkatkan pelaksanaan pengawasan internal yang efeklif dan efesie-n
Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatkan dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan Fungsi Peradilan. Meningkatkan SDM yang professional dan berintegritas tinggi serta memenuhi sarana dan prasarana aparatur Pengadilan Negeri Jombang
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Jombang Tahun 2015 -
20t9
lndikator Kineria Utama
Sasaran Strategis Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
a. b. c.
g.
Presentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Presentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu Presentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan lavanan Posbankum Presentase putusan yang diunggah (upload) ke website Presentase pelayanan meja informasi
h.
Presentase minutasi berkas perkara
a.
Presentase penyele$aian administrasi penerimaan Derkara Presentase perkara yang di sidangkan
d.
e.
f.
Terwujudnya administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel
Presentase sisa perkara yang diselesaikan Presentase perkara yang diselesaikan
b.
c. d.
Presentase penyelesaian administrasi outusan oerkara Presentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu
Th. ilt
Th. I {20{51
Th.II (20{6}
t20171
Th.IV (2018)
Th.v (20{9}
100o/a
100o/o
lOOo/a
10Ao/o
100o/o
lOOo/o
100o/o
lOOo/o
1O0o/o
100%
1O0o/o
1A0o/o
100o/o
1O0o/o
lOOo/o
lAAo/o
1A0o/o
100o/o
lOOo/o
109o/o
lOOo/o
100o/o
100o/o
1O0o/o
100a/o
lOAo/o
1Q0o/o
1A0o/o
1O0o/o
100%
100o/o
10Ao/o
100o/o
1$Qo/o
lOQo/o
109o/o
100o/o
1004/o
1A0o/o
100%
100%
100o/o
100o/o
lAOo/a
lAAo/o
1O9a/o
1$Aa/a
lOAo/o
100o/a
10Ao/o
100o/o
100%
lOAa/o
100o/o
100o/o
100o/o
100o/o
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Jombang Tahun 2015 - 2019
lOOa/o
100o/o
1A0o/o
Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi
Presentase mediasi yang di selesaikan
Terwujudnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan
Presentase putusan yang tidak diajukan upaya hokum Bandino Kasasi
Terwujudnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien
a.
b.
Terwujudnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Presentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hokum tetap yang ditindaklanjuti
Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan Fungsi Peradilan
a.
-
b.
c.
lOAo/o
lOOo/a
100%
1O0o/o
100%
100%
100%
1O0o/o
100%
100%
100%
100o/o
100%
1007o
lOAo/o
10Ao/o
1
00%
1A0o/o
1Q}o/o
100a/o
10oo/o
1A0o/o
1007o
100o/o
1CI0o/o
100o/o
100o/o
100o/o
100o/o
100o/o
lOOo/o
100%
1O0o/o
lOOo/o
100o/o
100%
100%
10}o/o
100%
100%
1A0o/o
100%
1007o
1O0o/o
100o/o
00%
100o/o
100o/o
100%
lAQo/o
Peninjauan Kembali
Presentase pengawasan oleh Hakim penqawas bidanq Presentase pengaduan yang di tindaklanjuti
Presentase pelaksanaan dan pelaporan administrasi keuangan sesuai peraturan Presentase pelaksanaan dan pelaporan administrasi kepegawaian yang sesuai peraturan Presentase pelak$anaan dan pelaporan pengelolaan aset yang sesuai peraturan
1
Rencana Strategis PengadilanNegeri Jombang Tahun 2015 -2A19
Ditetapkandi :JOMBANG tanggal: 30 Januari 2014 lan NegeriJombang,
lrfan, SH.,M.Hu 19670626 199303 1 005
MATRIK KINERJA PENGANGGARAN PENGADILAN NEGERI JOMBANG TAHUN 2015-2019
Lampiran : ll
menunjang
tugas
penyelenggaraan peradilan
b. Terwujudnya
SDM
yang
Profesional dan memiliki intaoritae tinooi
3.
Prqram
Peningkatan Peradilan
iianaJemen Umum
a. Tercapainya peningkaten Jumhh
b. c.
a.
perkare kurang
penyelesaian ped<ara. Penlngketan penyeles*ian
adminittrasi perkara Toreedlanya pelayanan Benkum masyarakat terpinggtrkan.
Meningkatnya penyelesalan
darl 6 b.
(enam)
bulan. Tenruludnya penyeleaaian
Pos
perkara
yang
untuk
aederhana
bpst
yeng
r50.000.000
[email protected]
212.525.NO
waktr transparan dan akuntabel.
c. Terwuludnya Standar pelakeanaan
Eta keria
tata
dan kelola
Pengadilan l.leuerl Jombano
Ditetapkandi :JOMBANG Pada'tanggal: 30 Januari 201 4 1 Ketua'Pengadilan Negeri Jombang, I
....:
/H
'..19i870626 199303 1 005
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Jombang Tahun 2015 - 2019
406.400.000
509.800.000
PENGADILAN NEGERI JOMBANG
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JOMBANG lKP.O2.02l 01 l,2014 NOMOR : W14.U19t
1{
TENTANG PEMBENTUKAN TtM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) PADA PENGADILAN NEGERI JOMBANG TAHUN 2015. 2019 KETUA PENGADILAN NEGERI JOMBANG Membaca
Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik lndonesia Nomor 503/SEKKU.0142?013 dan dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014.
Menimbang
1^
Memperhatikan
:
Bahwa dalam rangka melaksanakan lnstruksi Presiden ( lnpres ) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja lnstansi pemerintah;
2.
Bahwa Pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis ( RENSTM ) Pengadilan negeri Jombang Tahun 2015 -2019;
1.
lnstruksi Presiden ( lnpres ) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah;
2.
lnstruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai mulaidari Pengadilan Negeri Tingkat Pertama ketasa secara berjenjang dengan berdasarkan lndikator Kinerja Utama masing - masing;
3.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PANI05|2007 tentang Pedoman Umum Penetapan lndikator Kinerja Utama;
4.
Surat Edaran Menteri Pendayaan Aparatur Negara ( Men Pan ) Nomor : SE /31/ MENPAN I 1212004 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;
MEMUTUSKAN: Menetapkan PERTAMA
Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Jombang;
KEDUA
Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Pengadilan
DITETAPKAN DI
.
:JOMBANG
i{9670626 199303 I 005
LAMPIRAI.I : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JOMBANG |KP.02.42N2014 NOMOR: W14.U191 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )
11
Pelindung / Penasehat
:
Ketua
: Wakil ketua
Ketua Pengadilan NegeriJombang Pengadilan NegeriJombang
Sekretaris: 1. Panitera / Sekretaris
Drs. Bambang Budi Setiawan,SH.,MH.
2. Panitera Muda Hukum
H. Raden Wiyono, SH.,MH.
Koord inator Adm inistrasi Teknis
Rudi Ruswoyo, SH.,M.Hum.
Anggota: 1.
Wakil Panitera
Sofia Diana Christina, SH.
2. Panitera Muda Pidana
H. Sumargi, SH.,MH.
3. Panitera Muda Perdata
H. Muhammad Kholik, SH.M.Hum.
Koordinator Administrasi Umum
Meilia Christina Mulyaningrum, SH.
Anggota: 1.
Wakil Sekretaris
Suwarno, SH.
2. Kepala urusan Umum
Muhammad lsnur Kholik, SH. M.Hum.
3. Kepala urusan Keuangan
Mudjiman, SH.
4. Kepala urusan KePegawaian
Efendi DwiCahyono.
DITETAPKAN DI
: JOMBANG
{9670626 199303 ,l 005
