FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR

SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PENGUSIRAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) OLEH PEMERINTAH MALAYSIA TERKAIT KELENGKAPAN KEIMIGRASIAN DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

CATHERINE VANIA SUARDHANA NIM.1016051075

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015

i

SKRIPSI




ii


Skripsi ini dibuat untuk memperoleh Gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Udayana



iii

Lembar Persetujuan Pembimbing

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL: 14 Januari 2015

Pembimbing I

Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH.M.,Hum NIP. 195803211986021001

Pembimbing II

Anak Agung Sri Utari, SH.MH NIP. 197702172001122001

iv

SKRIPSI INI TELAH DIUJI PADA TANGGAL : 28 JULI 2015

Panitia Penguji Skripsi Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Nomor: 0636/UN14.4E/IV/PP/2015

Ketua

: Dr. Pt Tuni Cakabawa Landra, SH.M.,Hum

(…………………................)

Sekretaris : Anak Agung Sri Utari, SH.,MH

(............................................)

Anggota

: 1. I Gede Pasek Eka Wisanjaya, SH.,MH

(............................................)

2. Ida Bagus Erwin Ranawijaya, SH.,MH

(.............................................)

3. I Made Mahartayasa, SH.,MH

(………………….…………)

v

KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-nyalah skripsi saya ini yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PENGUSIRAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) OLEH

PEMERINTAH

MALAYSIA

TERKAIT

KELENGKAPAN

KEIMIGRASIAN DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, dapat diselesaikan. Penulis menyadari skripsi ini belum sempurna, karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki, oleh karena itu dengan rendah hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Pembuatan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, karena tanpa bantuan dari pihak lain maka skripsi ini tidak akan berhasil diselesaikan, untuk itu pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan terima kasih kepada : 1. Bapak Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH.MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2. Bapak I Ketut Sudiarta, SH.MH., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Udayana. 3. Bapak I Wayan Bela Siki Layang, SH.MH., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Udayana.

vi

4. Bapak I Wayan Suardana, SH.MH., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Udayana. 5. Bapak Anak Agung Gede Oka Parwata, SH.MSi., Ketua Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Udayana. 6. Bapak Anak Agung Ketut Sukranatha, SH.MH., Sekretaris Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Udayana. 7. Bapak Ida Bagus Erwin Ranawijaya, SH.MH., Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana 8. Bapak I Gede Putra Ariana, SH.M.Kn., Sekretaris Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana 9. Bapak Dr. Putu Tuni Cakabawa, SH.M.Hum., Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan telah menyediakan waktunya untuk membimbing. 10. Ibu Anak Agung Sri Utari, SH.MH., Pembimbing II yang dengan sabar telah banyak memberikan arahan dan menyediakan waktunya untuk membimbing. 11. Bapak I Ketut Artadi, SH.SU., Pembimbing Akademik yang sabar dan penuh tanggung jawab membimbing selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Udayana. 12. Bapak/Ibu dosen di Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada saya dalam perkuliahan.

vii

13. Pimpinan dan staf administrasi dan perpustakaan fakultas hukum Universitas Udayana yang telah memberikan bantuan administrasi, fasilitas, dan pelayanan selama mengikuti pendidikan. 14. Ayah penulis yaitu Dila Swardana dan Ibu penulis yaitu Lidiawati yang begitu sabar memberikan banyak perhatian, bantuan, dukungan moril dan doa restu selama saya menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Udayana. 15. Teman terdekat penulis yaitu Putri Wulandari, Indriani Gita, Ulan Yuktatma, Dewi Zanivah, Erlin Karlina, Ocin, Lina Verawati, dan Jung Wah yang selalu memberi semangat, saran dan bantuan mengerjakan skripsi ini. 16. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan semangat susah dan senang bersama selama masa perkuliahan dan selama penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan, bantuan serta petunjuk dari Ibu/Bapak dan saudara sekalian mendapatkan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa Akhir kata, apabila ada kekurangan didalam skripsi ini mohon dimaafkan dan besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca

Denpasar,

Penulis

viii

2015

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN Dengan ini penulis menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila Karya Ilmiah/Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Denpasar,

2015

Yang menyatakan,

(Catherine Vania Suardhana)

ix

DAFTAR ISI HALAMAN DEPAN…………………………………………………………….

i

HALAMAN SAMPUL DEPAN………………………………………………… ii HALAMAN PERSYARATAN GELAR SARJANA……………………………. iii HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING…………………………………. iv HALAMAN PENGESAHAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI ............................... v KATA PENGANTAR…………………………………………………………… vi HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN……………………………. . ix DAFTAR ISI……………………………………………………………………... x ABSTRAK……………………………………………………………………….. xiii BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang…………………………………………………... 1 1.2 Rumusan Masalah……………………………………………... 1.3 Ruang Lingkup Masalah………………………………………

10 10

1.4 Tujuan Penulisan……………………………………………… 10 1.4.1 Tujuan Umum………………………………………….. 10 1.4.2 Tujuan Khusus…………………………………………. 11 1.5 Manfaat Penulisan……………………………………………..

11

1.5.1 Manfaat Teoritis ……………………………………….

11

1.5.2 Manfaat Praktis…………………………………………

12

1.6 Landasan Teoritis……………………………………………..

12

1.7 Metode Penulisan…………………………………………….

15

x

BAB II

a. Jenis Penelitian…………………………………………...

15

b. Jenis Pendekatan………………………………………

16

c. Bahan Hukum………………………………………….

17

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum………………….

18

e. Teknik Analisis………………………………………...

18

TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA, TENAGA KERJA INDONESIA (TKI), DAN PENGUSIRAN 2.1 Pengertian Tanggung Jawab Negara………………………

20

2.2 Faktor-Faktor Timbulnya Tanggung Jawab Negara………

21

2.3 Macam-Macam Tanggung Jawab Negara………………….

22

2.4 Pengertian Tenaga Kerja……………………………………

25

2.5 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) a. TKI Legal………………………………………………..

30

b. TKI ILegal………………………………………………

31

2.6 Tanggung Jawab Indonesia Terkait Kelengkapan Keimigrasian…36 2.7 Pengusiran…………………………………………………… BAB III

38

PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PENGUSIRAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) OLEH PEMERINTAH MALAYSIA TERKAIT KELENGKAPAN KEIMIGRASIAN DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL 3.1 Pertanggungjawaban negara terkait ketidaklengkapan Keimigrasian oleh TKI………………………………………………………… 41

xi

3.2 Peran hukum Internasional dalam menjembatani permasalahan TKI Terkait tanggung jawab negara dalam kelengkapan Kemigrasian. 48

BAB IV

UPAYA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA MENCEGAH TKI ILEGAL 4.1 Upaya pemerintah dalam mencegah bertambahnya jumlah TKI Ilegal………………………………………………………..

61

4.2 Peran dan tujuan dari fungsi pemerintahan dalam masalah TKI..70 BAB V

PENUTUP 5.1 Kesimpulan…………………………………………………

73

5.2 Saran ……………………………………………………….

75

DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………..

76

xii

ABSTRAK Pemerintah Malaysia selama 2014 hingga April telah mengusir sebanyak 1.025 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Sabah melalui Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara). Penyebab mereka diusir dikarenakan tidak lengkapnya dokumendokumen keimigrasian. Tingginya angka kelahiran mengakibatkan jumlah kemiskinan kian meningkat, pengangguran yang menimbulkan minimnya peluang pekerjaan untuk membantu kehidupan ekonomi. Maka dari itu, banyak penduduk Indonesia memilih untuk menjadi TKI dan bekerja di luar negeri. Begitupun dengan hasil dari pendapatan mereka juga jauh lebih besar dibandingkan mereka bekerja di dalam negeri. Banyaknya tenaga kerja memilih jalur illegal karena, harganya lebih murah dan mekanismenya mudah dibandingkan mereka mengikuti mekanisme legal yang harus membayar mahal diluar kepatutan disertai rangkaian birokrasi yang berbelit. Adapun tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pertanggungjawaban negara Indonesia terhadap pengusiran TKI oleh pemerintah Malaysia terkait kelengkapan keimigrasian ditinjau dari hukum internasional dan upaya pemerintah Indonesia mencegah TKI Ilegal. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum ini dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan (law in books) atau hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap TKI telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Serta keterkaitannya dengan kelengkapan keimigrasian diatur dalam Undang – Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam hukum internasional, terdapat Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya melalui Revolusi Majelis Umum PBB 45/158 pada tanggal 18 December 1990. Hendaknya negara dapat bertanggung jawab kepada para TKI berlandaskan pada aturan yang terkait serta pemerintah dapat menangani secara langsung terkait kelengkapan keimigrasian dalam pencegahan maraknya TKI Ilegal. Kata Kunci: Tanggung jawab negara, Keimigrasian, TKI

xiii

ABSTRACT The Government of Malaysia during 2014 to April has shoo as many as 1,025 Indonesian Workers (TKI) in Sabah, through Nunukan, North Kalimantan. Cause they were expelled due to incomplete immigration documents. The high birth rate resulted in an increasing number of poverty, unemployment lead to a lack of job opportunities to help economic life. Therefore, many of Indonesia's population choosing to become migrant workers and working abroad. Likewise with the results of their income is also much larger than those working in the country. The number of illegal migrant workers chose the path because, cheaper and easier than the mechanism they followed the legal mechanisms must pay dearly beyond propriety with a series of bureaucratic. The purpose of this paper is to determine the extent of responsibility of Indonesia against the expulsion of migrant workers by the government of Malaysia regarding the completeness of immigration in terms of international law and the Indonesian government's efforts to prevent illegal migrant workers. This paper using the method of normative legal research. Legal research is conceptualized as what is written in the legislation ( law in books ) or rules of law which conceptualized as a benchmark or norm of human behavior that are considered inappropriate. Rules and responsibilities of government against migrant workers governed by Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 on the Placement and Protection of Indonesian Workers Abroad . And associations with immigration completeness regulated in Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 on Immigration. In international law, there is International Convention on International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families by The Revolution United Nations General Assembly 45/158 on December 18, 1990. State should be able to responsibility for the workers based on the relevant rules and the government can handle it directly related. Keywords: State Responsibility, Immigration, Migrant Worker

xiv

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR

Recommend Documents