SKRIPSI
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERKAIT PENERBITAN KARTU IDENTITAS PENDUDUK SEMENTARA (KIPS) DI KECAMATAN DENPASAR BARAT
AYU PUTU VIVI VIHARANI NIM. 1203005079
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2016 i
SKRIPSI
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERKAIT PENERBITAN KARTU IDENTITAS PENDUDUK SEMENTARA (KIPS) DI KECAMATAN DENPASAR BARAT
AYU PUTU VIVI VIHARANI NIM. 1203005068
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2016 ii
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERKAIT PENERBITAN KARTU IDENTITAS PENDUDUK SEMENTARA (KIPS) DI KECAMATAN DENPASAR BARAT
Skripsi ini dibuat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana
AYU PUTU VIVI VIHARANI NIM. 1203005079
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2016 iii
iv
v
vi
KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi yang berjudul “Efektivitas
Pelaksanaan
Undang-Undang
Tentang
Administrasi
Kependudukan Terkait Penerbitan Kartu Identitas Penduduk Sementara (KIPS) Di Kecamatan Denpasar Barat” dapat diselesaikan sebagai tugas akhir mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Melalui kesempatan ini tidak lupa penulis sampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang berperan dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya: 1. Bapak Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH.,MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2. Bapak Dr. Gde Made Swardhana, SH., MH., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Udayana. 3. Ibu Dr. Ni Ketut Sri Utari, SH., MH., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Udayana. 4. Bapak Dr. I Gede Yusa, SH., MH., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Udayana. 5. Bapak I Ketut Suardita, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana.
vii
6. Bapak I Made Tjatrayasa, S.H., M.H., sebagai Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dari awal kuliah di Fakultas Hukum Universitas Udayana. 7. Bapak Dr. I Nyoman Suyatna, SH., MH., Dosen Pembimbing I atas waktu, bimbingan, masukan, serta motivasinya selama penyelesaian skripsi ini. 8. Bapak Cokorde Dalem Dahana, SH.,M.Kn., Dosen Pembimbing II atas waktu, bimbingan, masukan, serta motivasi yang telah diberikan selama penyelesaian skripsi ini. 9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana yang selama ini telah mendidik dan membimbing penulis selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Udayana. 10. Bapak dan Ibu Staf Pegawai Administrasi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Udayana. 11. Kedua Orang Tua saya Ayu Putu Lintarini dan Komang Widi Ardana, adik saya Radhitya Andreyana, dan bibi saya Yunita Aryani atas doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis baik secara moral dan materiil untuk memotivasi penulis dalam menyusun skripsi ini. 12. Kepada sahabat-sahabat penulis Avina Rismadewi, Ayu Ananda, Anggiana, Ninda Anggita, Ayu Pande, Karina Putri, Ratna Ayu, dan Wulan Virda, yang telah memberi motivasi dan dukungan, serta telah menemani dari awal kuliah hingga menyelesaikan jenjang pendidikan sarjana ini. viii
13. Rekan-rekan angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Udayana, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dalam menyelesikan skripsi ini. Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya masih banyak kekurangan dalam penulisan hasil penelitian ini, meskipun demikian penulis tetap bertanggung jawab terhadap isi skripsi ini dan berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.
Denpasar, 19 Mei 2016
Penulis,
ix
DAFTAR ISI
Halaman Halaman Sampul Depan ..............................................................................
i
Halaman Sampul Dalam ..............................................................................
ii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Hukum ...............................................
iii
Halaman Persetujuan Pembimbing Skripsi ...............................................
iv
Halaman Pengesahan Panitia Penguji Skripsi …………………………...
v
Halaman Surat Pernyataan Keaslian .........................................................
vi
Kata Pengantar ............................................................................................
vii
Daftar Isi........................................................................................................
x
Daftar Tabel………..………………………………………………………..
xiii
Abstrak ..........................................................................................................
xiv
Abstract..........................................................................................................
xv
BAB I PENDAHULUAN .......................................................................
1
1.1 Latar Belakang Masalah...........................................................
1
1.2 Rumusan Masalah ...................................................................
5
1.3 Ruang Lingkup Masalah..........................................................
6
1.4 Orisinalitas Penelitian .............................................................
6
1.5 Tujuan Penelitian......................................................................
8
1.5.1 Tujuan Umum.................................................................
8
1.5.2 Tujuan Khusus...............................................................
8
1.6 Manfaat Penelitian...................................................................
8
x
BAB II
1.6.1 Manfaat Teoritis............................................................
8
1.6.2 Manfaat Praktis..............................................................
9
1.7 Landasan Teoritis.....................................................................
9
1.8 Metode Penelitian....................................................................
18
1.8.1 Jenis Penelitian...............................................................
18
1.8.2 Jenis Pendekatan............................................................
19
1.8.3 Sifat Penelitian...............................................................
19
1.8.4 Sumber Data....………...................................................
20
1.8.5 Teknik Pengumpulan Data….........................................
22
1.8.6 Teknik Penentuan Sampel………………………...……
23
1.8.7 Teknik Analisia Data…………………...……………...
24
TINJAUAN UMUM TENTANG PENDUDUK………….........
25
2.1. Administrasi Kependudukan…...………………...................
25
2.2. Tinjauan Tentang Penduduk Pendatang……….....................
26
2.2.1 Pengertian Penduduk Pendatang………….……………
26
2.2.2 Macam-Macam Penduduk Pendatang..…...……………
29
2.2.3 Perbedaan Penduduk Pendatang dengan Penduduk Asli……………………………………………......... 2.3. Pengertian Kartu Identitas Penduduk Sementara…………….
31 33
BAB III PROSES PENERBITAN KARTU IDENTITAS PENDUDUK SEMENTARA…………………..………………………………
35
3.1. Pengaturan Kartu Identitas Penduduk Sementara.………….
35
xi
3.2. Pengurusan dan Penerbitan Kartu Identitas Penduduk Sementara……………………………………………………
BAB IV PENERBITAN
KARTU
IDENTITAS
38
PENDUDUK
SEMENTARA…………………………...................................
51
4.1 Kewajiban Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam Penerbitan Kartu Identitas Penduduk Sementara…………….................
51
4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerbitan Kartu Identitas Penduduk Sementara di Kecamatan Denpasar Barat.……… BAB V
55
PENUTUP .........................................................................
59
5.1 Simpulan ......................................................................
59
5.2 Saran ...........................................................................
60
DAFTAR PUSTAKA………………………………………....................
61
DAFTAR INFORMAN……………………………………………………...
65
LAMPIRAN-LAMPIRAN…………………………………………………
xii
66
DAFTAR TABEL
Halaman Gambar 1 Tabel Data Wilayah yang Mengenakan Pungutan Biaya terhadap Kartu Identitas Penduduk Sementara..........................
xiii
47
ABSTRAK Setiap penduduk yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan migrasi, wajib untuk mengurus dan memiliki dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan ini berfungsi memberikan identitas bagi penduduk pendatang yang berada di daerah baru. Di Kecamatan Denpasar Barat, dokumen kependudukan bagi penduduk pendatang yang berkewarganegaran Indonesia dinamakan Kartu Identitas Penduduk Sementara (KIPS), dan hal tersebut wajib dimiliki oleh penduduk pendatang. Pengurusan dan penerbitan KIPS seharusnya tidak boleh dikenakan biaya, namun kenyataannya masih terdapat pelanggaran, dan hal tersebut telah menyalahi ketentuan dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Peneliatian hukum empiris ini ditekankan pada penelitian terhadap efektivitas hukum yang membahas bagaimana hukum beroprasi dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam penyusunannya dilakukan dengan penelitian di lapangan melalui observasi dan wawancara sebagai data primer, dan didukung dengan sumber data sekunder. Pengurusan dan penerbitan KIPS di Kecamatan Denpasar Barat secara praktek telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, namun masih terdapat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap penerapan ketentuan undangundang tersebut. Oleh karena itu, diharapkan adanya revisi terhadap kebijakan yang khusus mengatur mengenai KIPS ini, sehingga terdapat kepastian hukum terkait pengurusan dan penerbitan KIPS di Kecamatan Denpasar Barat. Kata Kunci: Kartu Identitas Penduduk Sementara, dokumen kependudukan, penduduk pendatang
xiv
ABSTRACT Any residents who were in the unitary State of the Republic of Indonesia are doing migration, obliged to take care of and have residency documents. This residency document function gives the identity of the entrant for the population residing in the area recently. In district West of Denpasar, the residency documents for residents of the indonesian entrants called a temporary resident identification card (KIPS), and it is owned by expatriate residents is mandatory. The management and publishing of KIPS should not be charged, but in fact there are still violations, and it would have been contrary to the Law Number 23 of 2006 About the residency Administration and the provisions of Act No. 24-2013 about changes in the Law Number 23 of 2006 About the residency Administration. The type of research used in the preparation of this thesis is the empirical legal research. Law empirical research is emphasised in the study of the effectiveness of the law which discusses how the legal operations in the community. Therefore, the authors conducted with research in the field through observation and interviews as the primary data, and supported with secondary data sources. The management and publishing of KIPS in Denpasar Western practices were in accordance with the Law Number 23 of 2006 About the residency Administration and the provisions of Act No. 24-2013 about changes in the Law Number 23 of 2006 About the administration of the Settlement, but there are still factors that led to the breach of the application of the provisions of the Act. Therefore, the expected presence of specific policies governing this, so there is KIPS rules which clearly sets out the arrangements and issuance of KIPS in district West of Denpasar. Keywords : temporary resident identification card, residence document, migrant
xv
