SKRIPSI
PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DALAM HAL PERLINDUNGAN KAWASAN SEMPADAN PANTAI SEMINYAK
NI LUH PUTU SUARTAMI DEWI 1203005037
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2016 i
PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DALAM HAL PERLINDUNGAN KAWASAN SEMPADAN PANTAI SEMINYAK
Skripsi ini dibuat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Udayana
NI LUH PUTU SUARTAMI DEWI 1203005037
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2016 ii
iii
iv
KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, skripsi yang berjudul “PENERAPAN
PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN
BADUNG
NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DALAM HAL
PERLINDUNGAN KAWASAN
SEMPADAN PANTAI SEMINYAK” dapat penulis selesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Skripsi ini diajukan sebagai kewajiban dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Penulis menyadari bahwa penyusunan dan penyelesaian skripsi ini dapat berhasil dengan baik berkat arahan, bimbingan, dukungan, masukan dan saran dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada: 1. Bapak Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH.,MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I dalam penyusunan skripsi ini, yang telah memberi arahan, bimbingan, dukungan, saran dan petunjuk yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 2. Bapak I Ketut Sudiarta, SH.,MH, Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Udayana.
v
3. Bapak I Wayan Bela Siki Layang, SH.,MH, Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Udayana. 4. Bapak I Wayan Suardana, SH.,MH, Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Udayana. 5. Bapak I Ketut Suardita, SH., MH, Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, saran, dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 6. Ibu Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, SH., M.Kn., LLM., Dosen Pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini, yang telah meluangkan banyak waktu dan telah dengan sabar memberi arahan, bimbingan, dukungan, masukan dan saran serta petunjuk yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 7. Ibu Ni Made Ari Yuliartini Griadhi, SH., MH, Dosen Pembimbing Akademik penulis yang senantiasa mengarahkan dan membimbing penulis selama duduk di bangku perkuliahan. 8. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah sangat berjasa memberikan ilmu pengetahuan selama penulis duduk di bangku perkuliahan.
vi
9. Seluruh Staff Administrasi dan Pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah memberikan bantuan selama duduk di bangku perkuliahan. 10. Dewan Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini. 11. I Nyoman Tamtam dan Ni Ketut Suarti selaku orang tua penulis yang selalu memberikan kasih sayang, do’a, perhatian dan dukungan moril dan materiil serta pengorbanan yang tak ternilai selama penulis menempuh pendidikan dasar sampai dengan menyelesaikan studi Program Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Udayana. 12. Ni Kadek Ayu Parniti dan I Komang Gede Andika Yasa selaku saudara penulis, yang selalu memberikan do’a, mendukung dan memberi semangat pada saat penulis merasa jenuh saat penyusunan skripsi ini. 13. Sahabat-sahabat hebat penulis, Hesty, Ayu MJ, Ayu Wahid, Dessy, Vera, RR Dika, Novi, Re, Anom, Edi Kecer, Gung Didit, Krisna Andiani yang selalu memberikan do’a, nasihat dan semangat selama bangku sekolah sampai dengan menyelesaikan Program Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Udayana. 14. Wanita-wanita tangguh seperjuangan penulis, Ayu Purwati, Gek Mas Widiasih, Ari Astuti, Ema Wulandari, dan Pramitha Asti yang selalu
vii
mendukung, hingga membantu penulis dalam mencari data dan berjuang bersama dari awal perkuliahan sampai dengan saat ini. 15. Teman-teman seperjuangan penulis, Kevin Saputra Ryadi, Bayu Putra Pemayun, Ari Dwiyatmika, Putri Purnama Santhi, Agus Mega Putra, Bagus Wicaksana, Baruna, Aris, Yudi, Gung Ari, Gung Dalem, Lepok, Dedek, Dewi Lestari, Maria, Nanda, Leona, Gek In, Yeyen, Ayu Purnama, Alit, Ayu Dwilaksmi, Intan, Sulbianti, Nita, serta rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Angkatan 2012 yang telah menemani mulai dari awal kuliah hingga menyelesaikan jenjang pendidikan sarjana ini. 16. Kakak-kakak senior penulis, Surya Seni Murtikawati, Gung Christiari, Ayik Primantari, Gita Dharmaningtias, Aditya Wisada, Hendra Rusliadi, dan Alvin Janitra, yang selalu membantu, memberi pengarahan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 17. Teman-teman KKN PPM UNUD XI, Ari Amel, Anggiana, Desak Indraswari, Komang Ariani, Chitta Dhyana, dan Zakiah yang selalu memberi dukungan kepada penulis. 18. Kepada keluarga besar Udayana Moot Court Community (UMCC) yang senantiasa memberikan pengalaman berharga dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, terutama fungsionaris tahun kepengurusan 2013-2014, delegasi Piala AG. Pringgodigdo IV dan delegasi Piala Mutiara Djoko Sutono VIII.
viii
19. Para Informan yang telah banyak memberikan bantuan berupa informasi dan keterangan yang diperlukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini. 20. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam skripsi ini dan jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembaca dan bagi kemajuan ilmu hukum. Denpasar, 12 April 2016
Penulis
ix
x
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ….………………………………………………….. I HALAMAN PRASYARAT GELAR SARJANA HUKUM …………… ii HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ………………................ iii HALAMAN PENGESAHAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI ………….. iv KATA PENGANTAR ………………………………………………….... v SURAT PERNYATAAN KEASLIAN …………….……………………. x DAFTAR ISI ……………………………………………………………... xi ABSTRAK ……………………………………………………………….. xiv ABSTRACT ……………………………………………………………….. xv BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang …………………………………………............. 1 1.2 Rumusan Masalah ………………………………………............ 7 1.3 Ruang Lingkup Masalah ……………………………………….. 7 1.4 Tujuan Penelitian ……………………………………………..... 8 1.4.1 Tujuan Umum …………………………………………… 8 1.4.2 Tujuan Khusus …………………………………………... 8 1.5 Manfaat Penelitian ………………………………………........... 9 1.5.1 Manfaat Teoritis ……………………............................... 9 1.5.2 Manfaat Praktis …………………………………………. 9 1.6 Landasan Teoritis …………………………………………….... 9
xi
1.7 Metode Penelitian ……………………………………………… 21 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENERAPAN HUKUM DAN PENATAAN RUANG 2.1 Pengertian Penataan Ruang .................................…...………… 27 2.2 Pengaturan dan Penegakan Hukum dalam Penataan Ruang ….. 38 BAB III PENERAPAN PENGATURAN KAWASAN SEMPADAN PANTAI DI PANTAI SEMINYAK 3.1 Pengaturan Kawasan Sempadan Pantai pada Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung 2013-2033 ………...
48
3.2 Bentuk-Bentuk Pelanggaran yang Terjadi Terhadap Kawasan Sempadan Pantai Seminyak …………………………………... 53 BAB IV FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB PELANGGARAN TERHADAP
KETENTUAN
TENTANG
KAWASAN
SEMPADAN PANTAI 4.1 Faktor – Faktor Penyebab Pelanggaran Yang Terjadi di Kawasan Sempadan Pantai Seminyak ………………………..
61
4.2 Jenis – Jenis Sanksi Hukum yang Telah Diterapkan terhadap Pelanggar Kawasan Sempadan Pantai di Pantai Seminyak ….. 70 4.3 Faktor Penghambat dan Pendukung Penegakan Ketentuan Kawasan Sempadan Pantai di Pantai Seminyak ……………... 73 BAB V PENUTUP 5.1 Simpulan ……………………………………………………….. 78 xii
5.2 Saran …………………………………………………………… 79 DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………….. DAFTAR INFORMAN
xiii
81
ABSTRAK Desakan kebutuhan ekonomi telah meyebabkan wilayah pantai di Bali khususnya Pantai Seminyak tidak dapat mempertahankan fungsinya lagi karena kegiatan pariwisata yang berkembang sangat pesat menyebabkan terjadinya pelanggaran di daerah kawasan sempadan pantai. Walaupun pengaturan mengenai batasan-batasan tentang kawasan sempadan pantai telah diatur, namun banyaknya bangunan-bangunan disepanjang pantai yang menyebabkan kerusakan lingkungan pantai tetap saja bisa dibangun oleh masyarakat atau investor asing. Saat ini yang terpenting adalah bagaimana mengekfektifkan dan menerapkan hukum tersebut agar sesuai dengan fungsinya. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimanakah implementasi pengaturan kawasan sempadan pantai pada Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Pantai Seminyak dan apa saja faktor-faktor penyebab pelanggaran dalam penerapan Peraturan Daerah ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah berupa penelitian yuridis sosiologis (empiris), yaitu penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Dalam penerapan dari pengaturan mengenai daerah Kawasan Sempadan Pantai di Daerah Kabupaten Badung berdasarkan Perda Kabupaten Badung tentang RTRW sudah cukup baik, akan tetapi masih saja ada yang melanggar ketentuan tersebut. Kemudian terdapat dua faktor penyebab terjadinya pelanggaran untuk wilayah kawasan sempadan pantai di Pantai Seminyak, yaitu yang pertama faktor penegak hukum dan yang kedua faktor masyarakat. Kata kunci : Peraturan Daerah, perlindungan, kawasan sempadan pantai.
xiv
ABSTRACT Urgency of economy has led to coastal areas in Bali, especially Seminyak Beach cant maintain its function again as tourism activity is growing very rapidly lead to violations in the coastal border region. Although setting the boundaries of the coastal border region has been set, but the number of buildings along the coast that caused damage to the coastal environment it still can be built by the public or foreign investors. Currently the most important is how to effectiveness and apply the law to suit its function. The problem in this paper is how the implementation of regional arrangements in the coastal border Badung District Regulation Number 26 Year 2013 on Spatial Planning on Seminyak Beach and what are the factors that cause a breach in the implementation of the Regulation. This type of research is in the form of juridical sociological (empirical), the research is based on the science of normative law (legislation), but not assess the system of norms in the rule of law, but to observe the reactions and interactions that occur when a system of norms that work in in society. In the application of the regulation concerning the Coastal Border Region region in the Badung regency of Badung regency based on Spatial Planning Bylaw has been quite good, but still there is a violation of that provision. Then there are two factors contributing to the violation of border areas along the beach in Seminyak, the first factor that both law enforcement and community factors. Keywords: Local Regulation, protection, coastal border area.
xv
