SKRIPSI
KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEBERADAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN DENPASAR, BADUNG, GIANYAR DAN TABANAN TERKAIT RENCANA REKLAMASI TELUK BENOA
EPITA ERIDANI NIM. 1116051187
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
SKRIPSI
KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEBERADAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN DENPASAR, BADUNG, GIANYAR DAN TABANAN TERKAIT RENCANA REKLAMASI TELUK BENOA
EPITA ERIDANI NIM. 1116051187
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
i
KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEBERADAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN DENPASAR, BADUNG, GIANYAR DAN TABANAN TERKAIT RENCANA REKLAMASI TELUK BENOA
Skripsi ini dibuat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Udayana
EPITA ERIDANI NIM. 1116051187
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
ii
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL: 25 SEPTEMBER 2015
Pembimbing I
Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH.,MH NIP. 19530401 198003 1 004
Pembimbing II
I Ketut Sudiarta, SH.,MH NIP. 19620515 198803 1 004
iii
SKRIPSI INI TELAH DIUJI PADA TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2015
Panitia Penguji Skripsi Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Nomor : 0889/UN14.4E/IV/PP/2015 Tanggal: 15 SEPTEMBER 2015
Ketua
: Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, S.H, M.H
(
)
Sekretaris
: I Ketut Sudiarta, S.H, M.H
(
)
Anggota
: 1. Prof. Dr. I Made Arya Utama, S.H., M.Hum
(
)
2. I Nengah Suharta, SH., MH
(
)
3. Cokorda Dalem Dahana, SH., M.Kn
(
)
iv
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEBERADAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN DENPASAR, BADUNG, GIANYAR DAN TABANAN TERKAIT RENCANA REKLAMASI TELUK BENOA”. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada : 1. Bapak Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, S.H, M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana serta selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah banyak membantu dan memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini; 2. Bapak I Ketut Sudiarta, S.H, M.H, Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Udayana serta selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah dengan sabar membimbing saya hingga skripsi ini selesai. ; 3. Bapak I Wayan Bela Siki Layang, S.H, M.H, Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Udayana; 4. Bapak I Wayan Suardana, S.H, M.H, Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Udayana; 5. Bapak I Ketut Suardita, S.H, M.H, Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara; 6. Bapak I Made Dedy Priyanto, S.H, M.Kn, Pembimbing Akademis yang telah membimbing saya selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Udayana;
v
7. Kedua orang tua saya, Hendro Murseno dan Wiwik Ni Nyoman Hermawati, beserta kakak saya serta keluarga besar saya yang telah memberikan pengertian dan perhatian, nasehat serta dorongan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini; 8. Teman-teman Fakultas Hukum, terima kasih atas segalanya selama kita menempuh perkuliahan bersama-sama; 9. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari, bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dengan begitu banyaknya kekurangan, disamping karena terbatasnya pengetahuan penulis. Sehingga segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tulisan ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih, semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Denpasar, 25 September 2015
Penulis
vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
Dengan ini penulis menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah/Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun, dan sepanjang sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka. Apabila Karya Ilmiah/Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.
Denpasar, 25 September 2015 Yang menyatakan,
(Epita Eridani) NIM. 1116051187
vii
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL DEPAN HALAMAN SAMPUL DALAM ..................................................................
i
HALAMAN PRASYARAT GELAR SARJANA HUKUM ..........................
ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI .............................
iii
HALAMAN PENGESAHAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI .......................
iv
KATA PENGANTAR ..................................................................................
v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ..................................................
vii
DAFTAR ISI ................................................................................................
viii
ABSTRACT .................................................................................................
xi
ABSTRAK ...................................................................................................
xii
BAB I
PENDAHULUAN 1 1.1 Latar Belakang Masalah .........................................................
1
1.2 Rumusan Masalah ..................................................................
11
1.3 Ruang Lingkup Masalah ........................................................
11
1.4 Orisinalitas Penelitian ............................................................
12
1.5 Tujuan Penelitian ...................................................................
13
1.
Tujuan Umum .................................................................
14
2.
Tujuan Khusus ................................................................
14
1.6 Manfaat Penelitian .................................................................
14
1. Manfaat Teoritis ..............................................................
14
2.
15
Manfaat Praktis ...............................................................
viii
1.7 Landasan Teoritis ...................................................................
15
1.8 Metode Penelitian ..................................................................
24
1. Jenis Penelitian ................................................................
24
2. Jenis Pendekatan .............................................................
25
3. Sumber Bahan Hukum ....................................................
26
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ..............................
27
5. Teknik Analisis ..............................................................
27
TINJAUAN UMUM TENTANG PENGERTIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENATAAN RUANG ..................................................................
29
2.1 Pengertian Peraturan Perundang-Undangan ............................
29
2.2 Pengertian Penataan Ruang ....................................................
32
2.3 Pengertian Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau kecil .................
37
BAB III PENGATURAN PENATAAN RUANG DALAM KAWASAN TELUK BENOA ..........................................................................
40
BAB II
3.1 Pengaturan kawasan Teluk Benoa dalam Peraturan Daerah di Bali ........................................................................................ 3.2 Penataan Ruang dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan ............................... BAB IV AKIBAT HUKUM PENGATURAN PENATAAN RUANG DALAM KAWASAN TELUK BENOA ....................................... 4.1 Akibat Hukum Pengaturan Kawasan Teluk Benoa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 20092029 ....................................................................................... 4.2 Akibat Hukum dari Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan ...............
ix
40
46
46
46
48
x
4.3 Harmonisasi produk hukum terkait pengaturan teluk Benoa dalam kajian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil………………………………………………. ................
49
BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan ............................................................................
51
5.2 Saran ......................................................................................
53
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
x
ABSTRACT
Some legal problems do not have any legal problems before the change was issued. But by the issuing of President’s regulation No.51 Year 2014 about the Change of Presient’s Regulation No.45 Year 2011 about Area Layout Plan of Denpasar City, Badung, Gianyar and Tabanan there is a legal problem by there is no certainty of law and there is no attainment of legal utility in the regulation. The coastal area has diversity in natural resources potential that is high, and it is very important for the development of social, economy, culture, environment, and buffer of nation’s sovereignty. Therefore, it needs to be managed continually and in glogal insight by concerning aspiration and participation of the people and the value system of the nation based on national legal norms. Problems to be taken in this writing is about the regulation that can be used as manual to manage the arrangement in Benoa Bay and legal consequences of Regional Regulation of Bali Province No.16 Year 2009 after the issuing of President’s Regulation No.51 Year 2014 about the Change of President’s Regulation No.45 Year 2011 about Area Layout Plan of Sargabita Urban. Research method that is used in this research is the normative research method. Approach that is used is the Law and Regulations approach and case approach. This research uses primary law materials such as The Constitution of the Republic of Indonesia State Year 1945, Law No.26 Year 2007 about Space Structuring of President’s Regulation No.51 Year 2014 about the Change of President’s Regulation No.45 Year 2011 about Area Layout Plan of Sarbagita Urban, Regional Regulation No.16 Year 2009 about Layout Plan of Bali Province Area Year 2009-2029, Regional Regulation of Badung Regency No.26 Year 2013 about Layout Plan of Badung Regency Year 2013-2033, Regional Regulation No.27 Year 2011 about Layout Plan of Denpasar City Area Year 2011-2031 and secondary law materials such as books or literature, work results of legal class and articles obtained through printed media or electronic media related to problems taken in this writing. Research result that is obtained is that the guidance that is used to arrange the arrangement in Benoa Bay area is the President’s Regulation No.51 Year 2014, because in the Regional Regulation No.16 Year 2009 in the explanation does not explain clearly that the Benoa Bay area as conservation area and as the consequences the Regional Regulation No.16 Year 2009 cannot be implemented in Benoa Bay area. Key words: President’s Regulation, Regional Regulation, Benoa Bay
xi
ABSTRAK
Beberapa persoalan hukum sebelum diterbitkannya perubahan tersebut tidak terdapat adanya persoalan hukum. Tetapi dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan terdapat persoalan hukum dengan tidak adanya kepastian hukum dan tidak ada tercapainya kemanfaatan hukum di dalam peraturan tersebut. Wilayah Pesisir memiliki keragaman potensi sumberdaya alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan social, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa. Oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah mengenai peraturan yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengatur penataan dalam kawasan Teluk Benoa dan akibat hukum dari Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Badung Tahun 2013-2033, Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2011-2031 dan sumber bahan hukum sekunder berupa buku-buku atau literatur, hasil-hasil karya dari kalangan hukum serta artikel-artikel yang diperoleh melalui media cetak maupun media elektronik yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini. Hasil Penelitian yang diperoleh, yaitu pedoman yang digunakan untuk mengatur penataan dalam kawasan Teluk Benoa ialah Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014, dikarenakan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 dalam penjelasannya tidak diterangkan dengan jelas bahwa kawasan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi dan akibatnya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tidak dapat diterapkan dalam kawasan Teluk Benoa. Kata kunci : Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, Teluk Benoa
xii