EVALUASI PERENCANAAN PAJAK DALAM BEBAN PAJAK PENGHASILAN PADA PT.APT DICKSEN Villa Kapuk Mas Blok F4 no12A, 08988093877,
[email protected] Yunita Anwar, SE., MM., BKP
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan perencanaan pajak,dan fungsi perencanaan pajak,dan menjelaskan perencanaan pajak sangat diperlukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menganalisis dan mengevaluasi laporan keuangan komersial maupun fiskal perusahaan. Hasil penelitian yang dicapai adalah mengetahui perencanaan pajak sangat mempengaruhi beban pajak penghasilan. Simpulan dari penelitian ini adalah PT.APT belum melakukan perencanaan pajak yang baik karena kurangnya tenaga ahli dan pengetahuan tentang perpajakan. (D)
Kata Kunci Perencanaan pajak, Laporan komersial, Laporan Fiskal ,Koreksi positif, Koreksi Negatif
PENDAHULUAN Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang paling besar, atau hampir semua pendapatan negara dari pajak. Karena itu pajak sangat penting dalam suatu negara dan salah satu komponen yang sangat vital dalam perekonomian. Karena hampir semua transaksi ekonomi termasuk dalam objek pajak. Termasuk penghasilan yang di dapat suatu badan, akan dikenakan pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan salah satu pendapatan pajak yang paling besar. Tetapi banyak wajib pajak yang pasti enggan membayar pajak yang terlalu mahal karena mereka tidak mendapatkan imbalan nya secara langsung dan mengurangi laba bersih mereka. Sedangkan tujuan suatu perusahaan
adalah memaksimalkan laba yang mereka dapatkan,oleh karena itu perusahaan sebagai wajib pajak ingin kewajiban perpajakan nya seminimal mungkin. Salah satu caranya adalah dengan melakukan perencanaan pajak yang dapat membuat kewajiban nya seminimal mungkin tetapi sesuai dengan peraturan atau ketentuan ketentuan yang berlaku. Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan perusahaan dan kemudian menyajikan strategi, tata cara pelaksanaan program dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Perencanaan pajak atau yang bisa disebut Tax planning adalah salah satu fungsi utama dari manajemen yang merupakan suatu proses yang merupakan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar bisa diseleksi tindakan apa saja yang bisa dilakukan untuk menghemat pajak yang di bayar tanpa melanggar hukum atau peraturan yang berlaku. Penghematan pajak (Tax Saving) dilakukan dengan cara menyusun suatu perencanaan (Tax Management) yang baik yang bertujuan untuk memaksimalkan laba sesudah pajak, sehingga perusahaan dapat menjaga dan meningkatkan efisiensi perusahaan Dasar dari perhitungan pajak penghasilan adalah berdasarkan laba yang didapat dari perusahaan tersebut, Jadi tax planning bisa dilakukan agar beban pajak nya berkurang dan selisih dari beban pajak yang seharusnya bisa untuk memajukan perusahaan sendiri dengan menambah biaya-biaya, dari pada untuk membayar ke pemerintah dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Tetapi perencanaan pajak harus mengacu pada undang – undang perpajakan agar tidak menyalahi aturan yang ada. PT. APT merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang mesin-mesin perbankan di sebagian besar perusahaan perbankan di Indonesia, dalam menimalkan kewajiban pajaknya, perencanaan pajak telah dilakukan oleh PT.APT. Untuk mengetahui apakah penerapan sudah dilakukan maksimal sesuai dengan undang – undang yang ada, maka di perlukan evaluasi atas perencanaan pajak yang telah dilakukan. Diharapkan penelitian ini dapat membantu PT.APT mendapatkan kewajiban perpajakan yang seminimal mungkin dengan tidak melanggar undang undang perpajakan.
Perumusan Masalah Penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut : 1.
Apakah PT.APT sudah melakukan perencanaan pajak ?
2.
Apakah perencanaan pajak yang dilakukan PT.APT sudah
sesuai dengan ketentuan yang
berlaku ? 3.
Apakah faktor yang mempengaruhi beban pajak PT.APT ?
4.
Apakah yang PT.APT harus lakukan dalam perencanaan pajak ?
Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah : 1.
Mengetahui perencanaan pajak dalam perhitungan PPh oleh PT.APT.
2.
Mengevaluasi PT.APT sudah melakukan perencanaan pajak yang maksimal dan sesuai dengan peraturan perpajakan.
3.
Menganalisa biaya-biaya dalam koreksi fiskal untuk dapat dijadikan acuan dalam melakukan perencanaan pajak.
4.
Merumuskan saran saran bagi perusahaan untuk peningkatan pelaksanaan perencanaan pajak.
METODE PENELITIAN Penelitian ini didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dari hasil riset. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yang menggunakan data primer. Teknik yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah metode langsung, yaitu: 1.
Observasi Melakukan pengamatan dan penelitian langsung pada PT. Asia Pacific True Trust untuk memperoleh data yang lebih aktrual serta untuk mengetahui lebih rinci mengenai sistem perpajakan
perusahaan
dan
permasalahannya.
Penulis
melakukan
observasi
untuk
mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian seperti, SPT Tahunan Badan dan laporan keuangan. 2.
Wawancara Melakukan wawancara dengan pimpinan atau karyawan PT.APT dalam memperoleh informasi untuk mendukung penelitian seperti rincian biaya – biaya dalam laporan laba rugi yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Penulis melakukan wawancara dengan bagian keuangan PT.APT .
3.
Dokumentasi Melakukan penelitian dengan mengumpulkan bukti dan dokumen yang diperlukan seperti melakukan penelitian pada SPT Tahunan badan yang telah dilaporkan oleh perusahaan, serta laporan keuangan perusahaan.
4.
Reperformance Penulis melakukan penghitungan kembali besarnya PPh badan berdasarkan data dan laporan keuangan tahun 2010 sampai dengan 2012 dengan menggunakan metode penghitungan dan tarif PPh badan yang berlaku.
HASIL DAN BAHASAN Setelah dilakukan pembetulan koreksi fiskal pada tahun 2010, 2011, 2012 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku ternyata terdapat perbedaan laba sebelum pajak penghasilan, yang jumlah pajaknya lebih besar dari koreksi fiskal sebelumnya yang dibuat oleh perusahaan. Dari evaluasi yang dilakukan, perusahaan belum melakukan perencanaan – perencanaan pajak dalam mengatasi biaya biaya komersial yang dilakukan setiap tahunnya. Untuk mengatasi kenaikan laba biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan harus dimanfaat kan sebaik mungkin agar bisa menjadi pengurang penghasilan bruto. Bisa dengan menggunakan cara penghindaran pajak yang legal (tax avoidance) atau yang tidak legal (tax evasion). Tetapi di sini kita harus menggunakan cara yang legal dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Kita harus melihat celah celah yang ada di setiap peraturan untuk memanfaatkannya.Tetapi seiring dengan kondisi perekonomian yang berubah ubah peraturan dan undang-undang perpajakan pun banyak melakukan revisi dan mempersempit celah celah yang bisa kita lakukan. Sehingga kita harus tetap juga melihat peraturan-peraturan yang berlaku saat ini dan kemudian melihat celah celahnya yang dapat kita manfaatkan, sehingga kita tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku tetapi kita masih tetap bisa memaksimalkan kerendahan pajak yang harus kita bayar. Perencanaan perencanaan yang mungkin dapat diterapkan oleh perusahaan adalah sebagai berikut : 1.
Perusahaan harus melihat peraturan-peraturan perpajakan dalam pengakuan biaya karena perusahaan masih sering salah dalam membuat laporan fiskalnya atau masih ada kesalahankesalahan karena perbedaan perlakukan akuntansi secara komersial dan secara fiskal. Harus didasarkan pada peraturan perundangan. Sehingga perencanaan pajak yang dilakukan akan tepat dan efektif.
2.
Perusahaan belum memiliki karyawan yang benar benar menguasai dan memahami perpajakan sehingga yang menangani masalah perpajakan hanya satff keuangan yang tidak memiliki keahlian khusus dibidang perpajakan. Sebaiknya untuk meningkatkan kualitas pelaporan perpajakan serta agar efisiensi dalam pembayaran pajak, perusahaan harus memiliki karyawan yang memiliki professional dalam bidang perpajakan atau menggunakan jasa konsultan perpajakan.
3.
Memaksimalkan Biaya fiskal a.
Di dalam biaya gaji terdapat biaya pencadangan yang tidak bisa diakui sebagai biaya dalam laporan fiskal yang karena memang dalam perpajakan biaya pesangon ini tidak bisa dijadikan dalam biaya karena perpajakan tidak mengakui adanya biaya untuk cadangan. Sehingga perencanaan pajak yang bisa dilakukan perusahaan dalam biaya pesangon ini adalah dengan tidak memasukkan biaya cadangan atau pesangon lagi kedalam biaya gaji sehingga dalam laporan fiskal perusahaan sudah melakukannya dengan benar, Karena mau bagaimanapun kita tidak bisa memasukkan biaya ini ke dalam biaya fiskal. Tetapi di dalam biaya gaji ini juga terdapat biaya untuk kesehatan karyawan. Dimana biaya untuk
pengobatan kesehatan karyawan ini diambbap sebagai natura dan tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan menjadikan biaya kesehatan karyawan ini kedalam tunjangan kesehatan karyawan yang nantinya akan menjadi objek PPh karyawan tersebut yang mendapat tunjangan kesehatan sehingga bisa menjadi pengurang penghasilan bruto sesuai dengan UU PPh pasal 6 ayat 1 a. Karena karyawan menganggap ini bisa menjadi tambahan penghasilan. Sehingga bisa kita jadikan biaya dalam laporan fiskal. b.
Pada tahun 2011 Di dalam biaya ATK terdapat biaya majalah dan surat kabar. Biaya majalah dan surat kabar ini tidak dilengkapi dengan bukti bukti yang kuat dan dianggap tidak ada hubungan sama sekali dengan perusahaan,Atau yang tidak berkaitan dengan bisnis perusahaan sehingga tidak bisa dijadikan pengurang penghasilan bruto. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan meminta bukti yang lengkap atas pembelian surat kabar atau majalah yang menjelaskan bahwa surat kabar dan majalah tersebut ada hubungan dengan usaha perusahaan. Sehingga biaya tersebut bisa dijadikan pengurang penghasilan bruto
c.
Pada tahun 2010 terdapat biaya seragam di dalam biaya perlengkapan kantor dimana biaya seragam disini hanya untuk keseragaman kerja dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan keselamatan kerja.Atau pekerjaan yang dilakukan harus memakai seragam, Sehingga biaya ini dianggap natura dan tidak boleh dijadikan pengurang penghasilan bruto. Perencanaan pajak yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah dengan tidak usah memberikan seragam kepada karyawan. Karyawan cukup memakai pakaian umum saja. Kecuali karyawan yang memang diharuskan memakai seragam dalam lingkungannya seperti satpam. Biaya seragam seperti ini bisa dikurangkan sebagai penghasilan bruto. Karena berhubungan dengan lingkungan kerja dan memang diharuskan memakai seragam. Cara lainnya adalah dengan memberikan seragam kepada karyawan tetapi menjadikannya sebagai tunjangan seragam di karyawan. Yang akan menyebabkan menjadi objek PPh karyawan tersebut dan akan menambah penghasilan karyawan tersebut. Sehingga perusahaan boleh menjadikannya biaya sebagai pengurang penghasilan bruto.
d.
Biaya telpon internet dan fax. Di dalam biaya ini terdapat biaya telepon seluler yang hanya boleh diakui sebesar 50% biayanya oleh peraturan perpajakan, Sehingga biaya telepon seluler tersebut harus dikoreksi sebesar 50%. Perencanaan pajak yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah menjadikan biaya telepon seluler ini kedalam tunjangan komunikasi yang didapatkan karyawan. Sehingga tidak perlu biaya telepon seluler dicantumkan dalam biaya. Tetapi ini akan menambah penghasilan karyawan yang nantinya akan menambah objek PPh karyawan tersebut dan karena itu perusahaan bisa menjadikan seluruhnya biaya ini ke dalam pengurang penghasilan bruto tidak perlu dilakukan koreksi sebagian. Perusahaan bisa mengakui seluruhnya dalam tunjangan komunikasi dan bisa dikurangkan dalam penghasilan bruto.
e.
Biaya transportasi di sini merupakan biaya sewa kendaraan yang dilakukan perusahaan untuk kegiatan perusahaan. Tidak perlu dilakukan koreksi karena biaya ini bisa dijadikan pengurang penghasilan bruto, Tetapi salahnya perusahaan adalah perusahaan tidak memotong PPh 23 nya dan bisa dikenakan sanksi di kemudian hari. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan memotong PPh 23 tersebut. Tetapi perusahaan harus menanggung semua biaya pajak tersebut dan yang harus perusahaan lakukan adalah dengan melakukan metode gross up. Metode gross up ini adalah dengan menaikkan biaya yang seharusnya dibayar dikalikan dengan tarif perpajakan yang berlaku dan bersangkutan. Sehingga biaya pajak yang dibayar sudah termasuk di dalam biaya transportasi tersebut. Dengan metode ini maka perusahaan harus menggross up besarnya penghasilan atas jasa terlebih dahulu kemudian dari hasil penghasilan jasa setelah di gross up, dikalikan dengan tarif tunjangan pajak. Sehingga biaya tersebut bisa menjadi pengurang penghasilan bruto
f.
Biaya keamanan dan kebersihan dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar iuran keamanan dan kebersihan dan harus dikoreksi karena perusahaan tidak memiliki bukti – bukti pembayaran secara rinci atas pengeluaran tersebut sehingga tidak ada biaya keamanan dan kebersihan tidak termasuk di dalam pasal 6 ayat 1 UU PPh. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan meminta bukti bukti pembayaran dari RT/RW setempat sehingga pengeluaran ini dapat dibuktikan dan jelas. Dan dapat menjadi biaya pengurang penghasilan bruto.
g.
Pada tahun 2010 di dalam biaya Bensin Tol dan parkir terdapat biaya untuk bensin direktur dan manager yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan sehingga harus dilakukan koreksi karena dianggap natura. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menjadikan biaya tersebut menjadi tunjangan transportasi yang didapat manager dan direktur tersebut sehingga itu akan menjadi objek PPh mereka dan perusahaan dapat menggunakan biaya tersebut sebagai pengurang penghasilan bruto.
h.
Biaya pemeliharaan kendaraan gedung dan peralatan kantor juga sama seperti biaya transportasi karena mereka menggunakan jasa pihak ketiga. Sehingga memang tidak perlu ada koreksi di biaya ini tetapi perusahaan tetap tidak memotong PPh 23 yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan. Sehingga perencanaan pajaknya adalah hampir sama dengan biaya transportasi diatas yaitu dengan memotong PPh 23 nya dan melakukan metode Gross up. Metode gross up ini adalah dengan menaikkan biaya yang seharusnya dibayar dikalikan dengan tarif perpajakan yang berlaku dan bersangkutan. Sehingga biaya pajak yang dibayar sudah termasuk di dalam biaya transportasi tersebut. Dengan metode ini maka perusahaan harus menggross up besarnya penghasilan atas jasa terlebih dahulu kemudian dari hasil penghasilan jasa setelah di gross up, dikalikan dengan tarif tunjangan pajak. Sehingga biaya tersebut bisa menjadi pengurang penghasilan bruto
i.
Pada tahun 2010 dan 2011 biaya keamanan dan kebersihan masih ada di dalam biaya rumah tangga kantor. Sehingga perencanaan pajak yang bisa dilakukan adalah dengan
mengeluarkan biaya tersebut sebagai biaya sendiri seperti di tahun 2012 dan melakukan langkah langkah yang harus dilakukan dalam perencanaan pajak biaya keamanan dan kebersihan seperti yang tertera di atas. j.
Di biaya pajak perusahaan selama ini menanggung PPh pasal 21 atas penghasilan karyawannya yang memang biaya ini tidak boleh menjadi pengurang pada penghasilan bruto. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan cara melakukan gross up .Yaitu dengan perusahaan memberikan tunjangan pajak sebesar jumlah PPh pasal 21 yang terutang pada setiap karyawan dan menjadikannya sebagai penambah bruto karyawan yang akan dipotong PPh pasal 21. Metode ini menguntungkan bagi pihak karyawan manapun perusahaan karejan jumlah pendapatan yang dibawa pulang karyawan besar tanpa dipotong pajak, sedangkan bagu perusahaan tunjangan pajak tersebut dapat menjadi biaya fiskal yang dapat digunakan untuk mengurangkan penghasilan bruto sesuai dengan UU PPh pasal 6 ayat 1 a.
k.
Biaya notaris dan perijinan di biaya ini perusahaan juga tidak perlu melakukan koreksi tetapi perusahaan tidak memotong PPh 23 yang dikemudian hari perusahaan dapat dikenakan sanksi. Perencanaan pajak yang harus dilakukan adalah perusahaan memototong PPh 23. Dan melakukan gross up dalam biaya ini.
l.
Biaya bunga dan asuransi pada tahun 2012 perusahaan mengkoreksi semua biaya tersebut padahal seharusnya biaya tersebut bisa menjadi pengurang pada penghasilan bruto. Perencanaan pajak adalah perusahaan selanjutnya tidak perlu mengkoreksi biaya tersebut dan bisa dijadikan pengurang penghasilan bruto kecuali dalam biaya bunga apabila terdapat penempatan deposito atau tabungan yang dananya langsung atau tidak langsung berasal dari dana pinjaman yang dibebani bunga, maka : Apabila jumlah rata-rata pinjaman sama besarnya atau lebih kecil dibanding jumlah rata-rata deposito atau tabungan, maka bunga atas pinjaman tersebut seluruhnya tidak dapat dikurangkan sebagai biaya. Apabila jumlah rata-rata pinjaman lebih besar dibanding jumlah rata-rata deposito atau tabungan, maka bunga atas pinjaman yang boleh dikurangkan sebagai biaya adalah biaya bunga atas selisih antara jumlah rata-rata pinjaman dengan jumlah rata-rata deposito atau tabungan.
m. Biaya penyusutan aktiva perusahaan masih belum begitu mengenal peraturan perpajakan karena pengakuan penyusutan antara fiskal dan komersial berbeda. Perencanaan pajak yang harus dilakukan perusahaan adalah melakukan penyusutan sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada dikemudian hari,kemudian bisa menggunakan metode double declining balance, dengan metode ini maka biaya penyusutan di awal tahun akan lebih besar dibandingkan tahun tahun terakhir dan bisa memperbesar biaya pengurang penghasilan bruto sehingga membayar pajaknya bisa lebih kecil di awal awal tahun,tetapi apabila kita menggunakan metode ini dan ternyata rugi sebaiknya menggunakan metode garis lurus saja. n.
Biaya lain lain. Di dalam biaya ini terdapat biaya parcel,perjamuan dan sumbangan. Untuk biaya parcel dan perjamuan tidak di lengkapi dengan bukti bukti yang cukup atau bukti nominatifnya sedangkan untuk biaya sumbangan, perusahaan melakukan sumbangan tidak
sesuai dengan ketentuan ketentuan sumbangan agar bisa dijadikan biaya, sehingga biaya itu semua tidak bisa menjadi pengurang penghasilan bruto. Maka perencanaan pajak yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menyiapkan dan mempunyai bukti bukti biaya perjamuan dan parcel, juga membuat daftar nominatifnya. Untuk biaya sumbangan sebaiknya perusahaan menyumbangkannya ke ketentuan ketentuan yang berlaku saja seperti sumbangan yang diberikan wajib pajak dalam rangka bantuan kemanusiaan di NAD dan Sumatera utara sesuai dengan PMK no .609/PMK. 03/2004 dan bencana gempa bumi di provinsi jawa tengah serta gempa bumi dan tsunami di pesisir pantai selatan pulau jawa sesuai dengan PMK no. 609/PMK.03/2006.
Berikut adalah tabel-tabel perbedaan pajak penghasilan di tahun 2010,2011, dan 2012 Tabel 4.16 Perbedaan Pajak Penghasilan Pada Tahun 2010 Tahun 2010 Laba sebelum penghasilan kena pajak PPh terutang Selisih Dari fiskal perusahaan Selisih Dari fiskal Penulis
Sebelum perencanaan pajak Setelah perencanaan pajak Fiskal Perusahaan Fiskal penulis Fiskal Rp 35,564,160 Rp 71,286,610 Rp 36,433,698 Rp 4,946,734 Rp 9,990,571 Rp 5,067,605 Rp 120,871 Rp (4,922,966)
Tabel 4.17 Perbedaan Pajak Penghasilan Pada Tahun 2011 Tahun 2011 Laba sebelum penghasilan kena pajak PPh terutang Selisih Dari fiskal perusahaan Selisih Dari fiskal Penulis
Sebelum perencanaan Fiskal Perusahaan Rp 58,102,710 Rp 7,262,837
pajak Setelah perencanaan Fiskal penulis Fiskal Rp 106,015,394 Rp Rp 13,251,912 Rp Rp Rp
pajak 70,854,366 8,856,750 1,593,913 (4,395,162)
Tabel 4.18 Perbedaan Pajak Penghasilan Pada Tahun 2012 Tahun 2012 Laba sebelum penghasilan kena pajak PPh terutang Selisih Dari fiskal perusahaan Selisih Dari fiskal Penulis
Sebelum perencanaan pajak Setelah perencanaan pajak Fiskal Perusahaan Fiskal penulis Fiskal Rp 46.310.677 Rp 57.551.304 Rp (243.068) Rp 5.788.750 Rp 7.193.875 Rp Rp (5.788.750) Rp (7.193.875)
SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Dari hasil Evaluasi dan Analisa yang dilakukan penulis atas Laporan keuangan dan perencanaan PPh badan PT.APT tahun 2010,2011,dan 2012, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut: 1.
Perusahaan belum sepenuhnya mengetahui peraturan perpajakan yang ada atau yang berlaku saat ini sehingga masih banyak sekali biaya yang belum dikoreksi oleh perusahaan.
2.
Perusahaan belum sepenuhnya melakukan perencanaan pajak secara maksimal. Hal ini bisa dilihat dari perusahaan sangat banyak sekali memberikan biaya biaya natura kepada karyawannya seperti biaya kesehatan dan bensin kepada direktur. Sehingga harus dikoreksi karena biaya tersebut biaya non fiskal sesuai dengan pasal 9 ayat 1 UU PPh
3.
Perusahaan selama ini menanggung PPh 21 karyawannya, dan hal ini sangat merugikan perusahaan karena PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto perusahaan
4.
Dalam menggunakan pihak jasa ketiga perusahaan juga tidak melakukan pemotongan PPh 23 yang seharusnya dilakukan perusahaan. Dan perusahaan bisa dikenakan sanksi atas tindakan yang dilakukan perusahaan tersebut.
5.
Biaya telepon seluler yang terdapat di biaya telepon juga tidak dikoreksi 50% oleh perusahaan.Padahal sesuai dengan KEP-220/PJ/2022 biaya pemakaian telepon seluler harus dikoreksi sebesar 50%
6.
Perusahaan tidak membuat daftar daftar nominatif atau melengkapi bukti bukti yang ada untuk biaya yang memerlukan bukti bukti tersebut agar bisa dijadikan pengurang penghasilan bruto karena kurangnya bukti tersebut perusahaan tidak bisa menjadikan biaya tersebut sebagai pengurang penghasilan bruto
7.
Perusahaan masih kurang pengertian pada biaya bunga dan asuransi karena pada tahun sebelum sebelumnya apa yang dilakukan perusahaan sudah benar tetapi pada tahun terakhir perusahaan melakukan kesalahan.
8.
Perusahaan juga telah melakukan koreksi negatif terhadap pendapatan bunga bank yang merupakan pajak final.Demikian dengan biaya pajak yang tidak boleh menjadi pengurang pun sudah di koreksi positif oleh perusahaan
9.
Sumbangan yang diberikan perusahaan kepada orang orang miskin sekitar tidak termasuk dalam ketentuan ketentuan sumbangan yang dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak sehingga harus dilakukan koreksi atas biaya tersebut.
10. Cara menghitung penyusutan yang dilakukan oleh perusahaan masih salah, mungkin karena perusahaan belum mengetahui cara perhitungan penyusutan yang baik dan benar yang sesuai dengan ketentuan dalam laporan fiskal 11. Apabila perusahaan melakukan perencanaan pajak yang diusulkan maka penghematan pajak yang dihasilkan sebesar 4.922.966 pada tahun 2010, 4.395.162 pada tahun 2011, dan pada tahun 2012 perusahaan akan melakukan penghematan pajak sebesar 7.224.37
Saran Beberapa saran yang dapat dilakukan perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak antara lain : 1.
Sebaiknya perusahaan lebih banyak membaca peraturan-peraturan perpajakan yang terbaru untuk menambah pengetahuan dan wawasan di bidang perpajakan sehingga tidak ketinggalan informasi mengenai peraturan perpajakan.
2.
Perusahaan sebaiknya mengganti biaya telepon seluler menjadi tunjangan komunikasi yang di dapatkan karyawan sehingga bisa dijadikan biaya pengurang penghasilan bruto sesuai dalam pasal 6 ayat 1 a UU PPh.Dan akan menjadikan objek PPh 21 pada karyawan.
3.
Untuk biaya biaya yang menjadi natura bagi karyawan harus diubah semua menjadi tunjangan tunjangan dalam karyawan sehingga karyawan tetap dapat menikmati pendapatan atas natura tersebut ke dalam objek PPh 21. Dan perusahaan juga dapat menjadikan biaya tersebut sebagai pengurang penghasilan bruto tanpa melanggar peraturan perpajakan yang ada.
4.
Untuk memakai jasa pihak ketiga perusahaan tidak boleh lupa lagi dalam melakukan pemotongan PPh 23 karena perusahaan tidak pernah melakukan pemotongan PPh 23 atas jasa yang diterimanya dan itu dapat dikenakan sanksi. Untuk bisa menjadikan biaya tersebut ke dalam pengurang penghasilan bruto pun bisa dilakukan metode gross up.
5.
Perusahaan juga sebaiknya membuat daftar nominatif dan mengumpulkan bukti bukti yang di perlukan dan melampirkannya pada SPT. Agar biaya biaya yang memerlukan bukti atau daftar nominatif seperti majalah,dan perjamuan dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto
6.
Dalam setiap pengeluaran yang dikeluarkan perusahaan, Sebaiknya perusahaan merinci setiap pengeluaran dan selalu membuat dokumen-dokumen pendukung untuk membuktikan bahwa biaya biaya tersebut benar benar dikeluarkan untuk kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sehingga dapat menjadi biaya fiskal sesuai dengan pasal 6 ayat 1 UU PPh
7.
Dalam menghitung penyusutan perusahaan harus lebih memerhatikan peraturan perpajakan yang berlaku, Dan juga sebaiknya perusahaan menggunakan metode double declining, karena dengan metode tersebut perusahaan akan menghemat pajak pada awalnya yang akan dibayar karena biaya penyusutannya akan sangat besar sekali di awal tahun penyusutan asset. Sehingga bisa digunakan untuk investasi terlebih dahulu dananya.
8.
Dalam memberikan sumbangan, perusahaan dapat memberikan sumbangan yang memenuhi ketentuan ketentuan di peraturan pemerintah nomor 93 tahun 2010 seperti memberikan sumbangan kepada bencana nasional yang disampaikan secara langsung melalui badan penanggulangan bencana. Sehingga biaya sumbangan tersebut dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto.
9.
Sebaiknya perusahaan melakukan equalisasi atas pelaksanaan dan perencanaan pajak untuk mencegah dan memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi.dan mengikuti perkembangan dan perubahan peraturan perundang undangan perpajakan.
REFERENSI Agoes, S.,& Trisnawati, E. (2009) . Akuntansi Perpajakan Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat. Gunadi . (2009). Akuntansi perpajakan sesuai dengan undang-undang pajak baru. Jakarta: Penerbit Grasindo. Ilyas ,W.,Burton, R . (2010) . Hukum pajak edisi 5 . Jakarta : Salemba Empat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep – 220/PJ./2002 Tentang Perlakuan
Pajak
Penghasilan
Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahan Surat Edaran Mardiasmo. (2011). Perpajakan (edisi revisi). Yogyakarta: Andi Muljono , D.,Wicaksono, B . (2010) . Akuntansi Pajak Lanjutan . Jakarta : Andi Peraturan Menteri Keuangan – PMK 162/PMK .11/2012 Siti, Resmi. (2011) . Perpajakan teori dan kasus. Jakarta : Salemba Empat Suandy, E. (2011). Perencanaan Pajak. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Sudirman, Rismawati. (2012) . Perpajakan pendekatan teori dan praktik. Malang : Empat Dua Media. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, tentang perubahan keempat atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Waluyo. (2008) . Perpajakan Indonesia, Jakarta : Salemba Empat. Zain, Mohammad. (2007 ). Manajemen Perpajakan, Edisi 3. Jakarta : Salemba Empat.
RIWAYAT PENULIS Dicksen lahir di kota Jakarta pada 12 Desember 1991. Penulis menamatkan pendidikan S1 di Universitas Bina Nusantara dalam bidang Ekonomi Akuntansi pada tahun 2013.
