Edisi. Tahun VI DINAMIKA. Sorot. dengan Maritim

Edisi

59 Tahun VI 2016

www.bi.go.id

DINAMIKA

LENTERA, KARTU ’PINTAR’ UNTUK NELAYAN

Sorot

Makin Intim dengan Maritim

Daftar Isi 03

Pedoman

04

Editorial

Penanggung Jawab: Tirta Segara

06

Pemimpin Redaksi: Arbonas Hutabarat

Sorot

Makin Intim dengan Maritim Sebagai negara kepulauan, sejatinya sektor maritim memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Namun sayang, hingga saat ini eksplorasi di sektor ini masih minim. Ke depan, diharapkan segenap stakeholders yang terkait bisa memaksimalkan potensi yang ada.

Redaksi Pelaksana: Edhie Haryanto Wahyu Indra Sukma Ernawati Jatiningrum Surya Nanggala Any Ramadhaningsih Yadi Yuhardinata T. Rafael Lardhana Kontributor: Angiola Harry Rahmat Dwi Cahyono Yusi Rahimah

Arief Yahya

Juda Agung

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia

Menteri Pariwisata Republik Indonesia

Hal. 30

Hal. 20

Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia

Luhut Binsar Panjaitan

22

Hal. 10

Alamat Redaksi: Departemen Komunikasi Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta Telp. Contact Center BICARA: (021) 131 e-mail: [email protected] website: www.bi.go.id

@bank_indonesia

INSA: Butuh Kebijakan Efisien dan Berpihak

fl ip.it/7A9uk

bankindonesia

BankIndonesiaChannel

14 16 18 20

Perspektif

Pembangunan sektor maritim yang diusung pemerintah saat ini, menjadi harapan baru bagi para pelaku usaha di sektor ini, serta kemajuan bangsa.

Lensa Aktivitas Ekspose Perspektif

24 26 28 30

Dinamika Infografis Potret Etalase

Redaksi menerima kiriman naskah dan mengedit naskah sebelum dipublikasikan. Naskah dikirim ke [email protected]

Pedoman

Salam,

Agus D. W. Martowardojo Gubernur Bank Indonesia

l

tahun 6 l

Edisi 59

3 Gerai Info l bank Indonesia

S

ektor maritim merupakan sektor penting bagi kemajuan ekonomi Indonesia. Dengan berbagai keunggulan dan potensi yang dimiliki pada sektor maritim, diharapkan ke depan Indonesia bisa menjadi poros maritim dunia. Untuk mewujudkan hal itu, segenap pemangku kebijakan dan stakeholders yang terkait harus meningkatkan sinergi, serta melakukan reformulasi strategi pengembangan sektor maritim. Sinergi pembangunan infrastruktur maritim mencakup beberapa sektor terkait seperti perkapalan, perikanan, pariwisata, pelayaran dan sumber daya (SDM) manusia maritim-, serta kelembagaannya. Mencontoh keberhasilan negara lain, dukungan pemerintah sangatlah penting, dan menerapkan kebijakan yang integratif. Hal ini dilakukan agar tercipta ekosistem maritim yang kuat. Strategi kebijakan maritim yang terintegrasi ditujukan untuk meningkatkan kinerja sektor maritim dan pariwisata. Produk dan kegiatan ekonomi di sektor maritim saat ini belum mencerminkan potensi yang sesungguhnya, karena sejumlah kendala, seperti lemahnya industri galangan kapal dan komponen kapal, dominasi asing dalam jasa pelayaran, dan terbatasnya -SDM maritim yang berkualitas. Pariwisata bahari juga masih tertinggal dari negara-negara tetangga meskipun sesungguhnya Indonesia memiliki potensi yang jauh lebih besar. Oleh karena itu, strategi kebijakan maritim perlu dirumuskan untuk mengatasi persoalan struktural di sektor maritim dan pariwisata yaitu perkapalan, pelayaran, pelabuhan dan jaringan bisnis (networks). Untuk itu, dibutuhkan inisiatif-inisiatif yang dilakukan dalam rangka mempercepat pembangunan sektor maritim yang terintegrasi. Melalui pembangunan tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki defisit transaksi berjalan yang terjadi selama ini. Bank Indonesia (BI), sebagai salah satu lembaga yang berupaya menjaga stabilitas perekonomian nasional pun mengambil inisiatif untuk mendorong integrasi sektor maritim. Salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan menyelenggarakan Rapat Koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan BI yang diselenggarakan di Batam pada 12 Agustus 2016, yang membahas sektor maritim. Rapat dihadiri oleh Gubernur dan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Maritim, Menteri Pariwisata, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pemerintah Daerah diwakili oleh tiga Kepala Daerah yakni Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Melalui forum tersebut dan inisiatif-inisiatif lainnya, diharapkan kemajuan sektor maritim bisa lebih cepat. Cita-cita menjadi poros maritim dunia pun bisa direalisasikan. Semoga, cita-cita baik untuk kemajuan bangsa ini bisa terwujud!

2016

Butuh Kebijakan yang Terintegrasi

Editorial

Inisiatif Mempercepat Pembangunan Maritim Tirta Segara Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia

Gerai Info l bank Indonesia

4

S

Edisi 59 l

tahun 6 l

2016

ektor maritim memiliki peran penting terhadap perekonomian nasional. Untuk memajukan sektor maritim dibutuhkan inisiatif-inisiatif dalam mempercepat pembangunan sektor maritim yang terintegrasi. Kemajuan sektor ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki defisit transaksi jasa. Ke depan, strategi perekonomian Indonesia tidak dapat terus mengandalkan ekspor komoditas sumber daya alam. Mengingat, tren melemahnya harga komoditas internasional. Oleh karena itu, sektor maritim dan pariwisata perlu dikembangkan dengan konsisten sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan. Sektor pariwisata juga merupakan penyumbang devisa dan lapangan kerja yang paling mudah dan murah. Selain itu, pengembangan jasa pelayaran akan dapat menekan defisit neraca jasa yang selama ini banyak disebabkan oleh jasa pelayaran. Terkait hal itu, Bank Indonesia (BI) menggelar Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah yang diselenggarakan di Batam pada 12 Agustus 2016 lalu. Dalam rapat ini dibahas mengenai inisiatif dan kesepakatan untuk mendorong kemajuan sektor maritim. Rapat koordinasi menghasilkan sejumlah kesepakatan penting yang akan diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang konsisten dan bersinergi. Di antaranya, menerapkan kebijakan satu peta dan satu desain kapal (one map and one ship design policy). Hal ini dilakukan untuk mendukung perkembangan industri perkapalan sebagai backbone industri maritim sehingga dapat memainkan perannya sebagai fondasi pengembangan industri perikanan, industri pelayaran, dan industri pariwisata. Selain itu, mengintegrasikan strategi pengembangan infrastruktur logistik dengan pengembangan wilayah untuk mendukung konektivitas antar wilayah industri, permukiman, dan simpul-simpul transportasi perdagangan ekspor impor atau antar pulau, antara lain yang akan dikembangkan di dalam buku putih pengembangan kemaritiman. Sementara itu, terkait pengembangan pariwisata, khususnya wisata bahari, pemerintah berkomitmen akan melakukan beberapa langkah. Di antaranya, mengintensifkan promosi pariwisata dan sosialisasi penerbitan aturan mengenai kemudahan kunjungan yacht dan cruise, dan mempercepat deregulasi peraturan. Berbagai langkah dan inisiatif yang disepakati diharapkan bisa mempercepat pembangunan sektor maritim dan pariwisata di negeri ini. Harapannya, perekonomian nasional bisa terus tumbuh berkelanjutan. l

Q: Saya mempunyai uang Rp 1000 dan Rp 100 tahun emisi 1992, jumlah uang daun Rp 100 sebanyak 11 lembar dan uang Rp 1000 sebanyak 1 lembar. Apakah Bank Indonesia masih melayani penukaran uang ini? Terimakasih.

ARDI DIRNO

A: Terkait hal tersebut kami informasikan bahwa uang kertas Rp 100

[email protected]

A: Terima kasih telah mengirimkan email kepada Bank Indonesia (BI). Sehubungan dengan email terkait Ketentuan Kewajiban Penggunaan Rupiah, dapat kami sampaikan bahwa kebijakan BI terkait transaksi di Tempat Penimbunan Berikat (TPB) saat ini telah disampaikan ke otoritas terkait (Bea Cukai). Kebijakan tersebut telah berlaku bagi pelaku usaha yang telah berizin TPB meskipun belum mengajukan surat permohonan penundaan penggunaan Rupiah kepada BI. Cakupan kriteria transaksi oleh pihak-pihak yang dapat memperoleh penundaan sebagaimana surat BI, yaitu: a. Pembayaran atas transaksi jual/beli antar pelaku usaha yang memiliki izin TPB. b. Pembayaran oleh pelaku usaha yang memiliki izin TPB kepada pemasok yang merupakan pelaku usaha non TPB. c. Pembayaran

l

tahun 6 l

oleh pelaku usaha yang memiliki izin TPB kepada pelaku usaha non TPB atas jasa perakitan/perbaikan produk yang akan dikembalikan kepada pelaku usaha yang memiliki izin TPB. d. Pembayaran oleh pelaku usaha yang memiliki izin TPB atas pembelian barang milik perusahaan yang berkedudukan di Indonesia yang disimpan di Pusat Logistik Berikat (PLB). Selanjutnya, transaksi sebagaimana dimaksud di atas hanya berlaku untuk barangbarang yang digunakan sebagai bahan baku dan/atau alat produksi seperti mesin dan spareparts namun tidak termasuk transaksi untuk kegiatan pendukung seperti: a. Biaya Tenaga Kerja Asing (TKA) kecuali TKA tersebut ditugaskan oleh kantor induknya di luar negeri untuk bekerja di Indonesia sebagaimana SE BI No.17/11/DKSP tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Biaya sewa gedung, rumah tinggal, dan kendaraan; c. Biaya utilities (antara lain listrik, air, dan telekomunikasi) dan peralatan kantor; d. Biaya katering; dan e. Biaya terkait kegiatan operasional pendukung lainnya.

Edisi 59

ada perusahaan menjual barang ke perusahaan Kawasan Berikat dengan harga menggunakan mata uang US Dollar?


Q: Saya mau bertanya, apakah boleh jika

2016

dan Rp 1.000 1992 tahun emisi 1992 masih dapat ditukarkan di Kantor Perwakilan BI terdekat, maupun Kantor Pusat BI sampai 29 Nopember 2016. Selengkapnya mengenai uang yang telah dicabut dan batas waktu penukaran dapat dilihat di website Bank Indonesia, www.bi.go.id.

Sorot

Makin Intim dengan Maritim Sebagai negara kepulauan, sejatinya sektor maritim memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Namun sayang, hingga saat ini eksplorasi di sektor ini masih minim. Ke depan, diharapkan segenap stakeholders yang terkait bisa memaksimalkan potensi yang ada. Gerai Info l bank Indonesia

6

J

Edisi 59 l

tahun 6 l

2016

ika merujuk sejarah, sudah semestinya Indonesia harus menjadi negara yang kuat dalam sektor maritim. Hal ini telah dibuktikan oleh Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit pada zamannya. Kedua kerajaan ini menjadi kuat dan tersohor karena menguasai laut atau sektor maritim dengan baik. Selain rujukan sejarah, tentunya untuk menjadi negara yang kuat sektor kemaritimannya menjadi hal yang niscaya, mengingat kondisi geografis Indonesia. Ada konsepsi menarik dari Sejarawan ternama Indonesia, A. B. Lapian, “Indonesia bukan pulaupulau dikelilingi laut. Tetapi, laut yang ditaburi pulau-pulau”. Beranjak dari hal tersebut, pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengusung sektor maritim dalam program-program pembangunan nasional. Guna mengejawantahkan program tersebut, segenap stakeholders negeri ini harus membangun sinergi agar bisa memaksimalkan potensi yang ada. Terkait hal tersebut, Bank Indonesia (BI) dalam Rapat Evaluasi Ekonomi dan Keuangan Daerah (Rekda) yang diselenggarakan pada 12 Agustus 2016 di Batam. Adapun tema yang dipilih dari rapat evaluasi rutin tiga bulanan ini “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Maritim Untuk Mendukung Peningkatan

Kepariwisataan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan”. Tema tersebut diambil guna membangun sinergi dan memaksimalkan potensi sektor ma ritim dalam perekonomian nasional. Sinergi dari segenap stakeholders yang terkait, baik pemerin tah pusat, pemerintah daerah, maupun BI. Indonesia negara yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan, serta memiliki garis pantai terpanjang di dunia, memiliki potensi yang besar sebagai poros maritim di dunia, termasuk sektor wisata maritim. Sektor maritim akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia dalam beberapa tahun ke depan, ketika sektor komoditas yang menjadi andalan perekonomian nasional semakin terbatas produksinya lantaran dampak ekonomi global. Keinginan tersebut akan tercapai jika pembangunan disetiap sub-sektor maritim sejalan dengan reformasi kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan demikian, diharapkan ke depan perekonomian Indonesia bisa terus tumbuh secara berkelanjutan. Namun sayang, hingga saat ini sektor maritim hanya berkontribusi 4% terhadap perekonomian. Penyebabnya, karena masih lemahnya industri galangan kapal dan komponen kapal, dominasi asing dalam jasa pelayaran, dan terbatasnya tenaga maritim yang berkualitas. Ada beberapa potensi sektor maritim Indonesia yang dapat dikembangkan saat ini, di

l Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) kelautan yang berkualitas dan meningkatnya wawasan dan budidaya bahari, terbangunnya jaringan sarana dan prasarana sebagai perekat semua pulau dan kepulauan Indonesia.

antaranya dalam bidang wisata maritim, perikanan, migas/energi, serta industri manufaktur dan galangan kapal. Kendati demikian, masih terdapat beberapa tantangan, termasuk infrastruktur pendukung dan SDM yang belum memadai. Guna mewujudkan sektor maritim menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia, maka pemerintah pusat dan daerah harus berkoordinasi dan berjalan bersama-sama. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan integratif agar tercipta lingkungan hulu dan hilir di sektor maritim yang saling mendukung. Hal inilah yang menjadi kesepakatan dalam Rekda yang diselenggarakan di Batam. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan yang juga hadir dalam Rekda mengatakan, pentingnya membuat industri maritim Indonesia kompetitif dengan negara lain. Untuk mencapainya, masih banyak masalah yang perlu diselesaikan, antara lain

masalah konektivitas antardaerah. Dalam pengembangan sektor maritim, kerja sama dan integrasi antara berbagai sektor harus dilakukan. Masalah pada sektor-sektor pendukung seperti perizinan, tanah, dan lain-lain perlu ditangani secara terbuka. Hal ini dapat dilakukan apabila masing-masing sektor menghilangkan ego dan bekerja untuk kepentingan negara. Sementara itu, Menteri Pariwista Arief Yahya, menyampaikan potensi Indonesia yang besar di sektor pariwisata, baik dari sisi ukuran, pertumbuhan, maupun dampaknya. Pengembangan sektor pariwisata dapat memberi sumbangan yang berarti pada pendapatan domestik bruto (PDB), cadangan devisa, dan lapangan kerja. Selain itu, industri pariwisata pun merupakan industri yang berkelanjutan (sustainable). Untuk itu, perlu alokasi dana yang memadai untuk pengembangan sektor pariwisata.l

l

tahun 6

l Terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya hayati laut; dan

l

l Terwujudnya TOL LAUT dalam upaya meningkatkan pelayanan angkutan laut serta meningkatkan konektivitas laut;

Edisi 59

l Termanfaatkannya sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir;


Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, di mana pembangunan dilaksanakan dengan mengedepankan peran ekonomi kelautan dan sinergitas pembangunan kelautan nasional dengan sasaran:

2016

Sorot

Sorot

Potensi Menjadi Poros Maritim Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Artinya, Indonesia memiliki potensi tinggi menjadi poros maritim dunia.


8

K

Edisi 59 l

tahun 6 l

2016

e depan, ekonomi maritim Indonesia akan makin strategis dan berperan sebagai prime mover perekonomian. Hal ini seiring dengan adanya pergeseran pusat ekonomi dunia, dari poros Atlantik ke Asia-Pasifik. Melihat pergeseran yang ada, Indonesia berpotensi tinggi untuk menjadi poros maritim dunia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yakni ada sekitar 17.504 pulau, dan memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, yaitu 95.181 km. Serta, 75 persen wilayahnya, yakni sekitar 5,8 juta km2, berupa laut termasuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Menurut Agus D.W. Martowardojo, Gubernur Bank Indonesia (BI), Indonesia memiliki potensi yang besar sebagai poros maritim dunia. Hal ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi maritim yg nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu kontributor pertumbuhan nasional. Ke depan, Indonesia harus mampu tumbuh kuat, seimbang, berkesinambungan, dan inklusif. Untuk itu, reformasi perlu dilakukan di berbagai sektor, bukan hanya fiskal namun juga moneter dan struktural. Di bidang reformasi struktural, penguatan sektor riil menjadi kunci. Salah satunya adalah penguatan daya saing di bidang kemaritiman dan pariwisata. Sebagai informasi, saat ini lebih dari 75 persen barang dan komoditas yang diperdagangkan di Asia Pasifik ditransportasikan

melalui laut. Dari total tersebut, 45 persennya, atau sebesar USD 1500 triliun setiap tahun, melalui alur laut kepulauan Indonesia. Potensi Batam Batam berada di Selat Malaka yang merupa kan jalur utama perdagangan dunia, dilewati ratarata 94000 kapal setiap tahun, dan seperempat barang yang diangkut menggunakan kapal di seluruh dunia akan melewati selat Malaka. Selain itu, merupakan bagian dari kawasan Free Trade Zone Singapore-Johor-Riau (Sijori) Growth Triangle, yang digagas oleh Singapura pada 1987. Upaya ini dilakukan Singapura untuk memindahkan industrinya, karena keterbatasan lahan dan upah buruh yg tinggi. Namun, hingga saat ini peran di Selat Malaka masih tergolong rendah, karena kapasitas pelabuhan utama, seperti Batu Ampar, masih rendah. Kapasitasnya hanya sebesar 8000-10000 TEUS pershipping, feeder vessels, dan koneksi terbatas dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Sementara, pelabuhan di Singapura, Port of Singapore, kapasitasnya telah mencapai 32 juta TEUS. Melihat kondisi yang ada saat ini, Batam hanya menjadi penerima dan pemroses pesanan dari Singapura, yakni sebagai tempat produksi. Pabrik di Batam hanya bertugas menerima pesanan, dan mengirim kembali ke pembeli. Sementara, devisa akan dibayarkan pembeli ke headquarter di Singapura. Ada beberapa kendala yang dihadapi Batam.

Sorot

l l l l l l

Edisi 59

l

tahun 6

l

l

Sumatera (SelatMalaka): Jalur Pelayaran Asia dan Dunia. Indonesia memiliki potensi sebagai pelabuhan hinterland (menjadi negara asal dan tujuan ekspor). Industri manufaktur dan galangan kapal. Wisata maritim: 14% terumbu karang dunia, 2.500 jenis ikan dan 500 jenis karang hidup. Perikanan: Luas lautan 6,3jt km² (77% luas Indonesia) Migas/Energi: Potensi sumber gas alam yg sangat besar di dunia. Garis pantai terpanjang di dunia.

2016

Potensi Jalur Perdagangan Internasional:


Misalnya saja, kecilnya economic scale Batam dan tidak kompetitif dibandingkan Port of Singapore, PortKlang, maupun Tanjung Pelepas. Karena itu, pelabuhan Batam tidak bisa menjadi pelabuhan transhipment untuk ekspor dan impor Indonesia. Untuk memaksimalkan potensi yang ada, Batam ataupun Kepulauan Riau secara umum, perlu dikembangkan secara terencana dan terintegrasi. Mengingat, pelabuhan Batam yang masih dangkal dan tidak dalam, maka diperlukan memperdalamnya hingga 12.5 meter, disertai dengan pemenuhan kapal besar hingga 3.000 TEUs atau sekitar 50.000 dead weight tonnes (DWT). Hal ini juga akan menurunkan biaya logistik hingga 50 persen. Selain peningkatan skala ekonomi, juga perlu didukung oleh alur konektivitas kawasan ekonomi. Saat ini langkah yang telah dilakukan pemerintah ialah dengan membentuk Dewan Kawasan yang baru melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016. Adapun dewan ini diketuai Menko Perekonomian dan anggotanya beberapa menteri terkait, Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, gubernur, ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Walikota Batam. l

Fakta Kontribusi subsektor maritim nonmigas (perikanan, logistik, wisata, dll) terhadap GDP masih sangat kecil hanya sekitar 4,0% VS negara kepulauan lain: Jepang (28%) dan Filipina (21%). l 90% Jasa Pelayaran internasional dikuasai oleh asing. l Industri galangan kapal bergantung pada asing (mesin, komponen, dll). l 87% oleh asuransi asing. l Perikanan belum menjadi sumber mata pencaharian: jumlah nelayan 5% dari total tenaga kerja (5,5 jutajiwa).

Sorot

Juda Agung Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia Gerai Info l bank Indonesia

10

Agar Maritim Berkontribusi Maksimal Industri maritim semestinya bisa berkontribusi positif bagi perekonomian Indonesia. Berbagai upaya dan kebijakan untuk memaksimalkan sektor ini harus bisa dilakukan.

Edisi 59 l

tahun 6

B

l

2016

ank Indonesia (BI) bersama dengan pemerintah pusat dan daerah terus mendorong dan membenahi sektor martim untuk dapat berkembang. BI memberikan perhatian yang besar tehadap pengembangan dan perbaikan sektor maritim di Tanah Air. Pasalnya, beberapa tahun terakhir sektor ini, terutama jasa pelayaran, memberikan kontribusi yang besar terhadap terjadinya defisit neraca jasa, yakni mencapai 80%. Selain itu, kontribusi industri kemaritiman terhadap perekonomian nasional juga masih kecil, yakni baru sebesar 4%. Ini jauh di bawah Filipina yang sudah mencapai 20% dan Jepang yang mencapai 20%. Padahal lautnya tidak seluas Indonesia. Masih minimnya kontribusi sektor maritim terhadap perekonomian disebabkan oleh biaya transportasi atau jasa yang lebih mahal jika dibandingkan dengan negara lain. Ini berdampak pada para importir luar yang lebih memilih menggunakan transportasi atau jasa dari luar Indonesia yang lebih murah biayanya. Pada akhirnya, banyaknya penggunaan jasa asing pada sektor maritim mengakibatkan dan menjadi penyumbang terbesar terhadap defisit

neraca jasa di Indonesia. Penggunaan jasa asing, si antaranya adalah penyewaan kapal asing, leasing kapal asing, asuransi kapal asing, dan sewa crain dari pihak asing. Paling besar kontribusinya ialah untuk sewa kapal asing, yakni mencapai sekitar 40%. Persoalan ini menjadi agenda penting untuk dibicarakan dan mendapatkan solusi. Setidaknya, defisit yang ada bisa terus dikurangi, dan pada akhirnya bisa mendapatkan surplus dari sektor ini. Memang, defisit pada neraca jasa mengalami penurunan pada tahun lalu. Berdasarkan data BI, pada 2013 defisit neraca jasa mencapai US$12,1 miliar dan menurun di 2014 menjadi US$10 miliar, lalu pada 2015 masih mengalami defisit US$8,3 miliar. Kendati demikian, nilai defisit yang ada masih sangat besar. Terkait sewa kapal yang masih sangat tergantung pada asing, dikarenakan kebanyakan eksportir Indonesia adalah penjual yang pasif. Akibatnya, penggunaan kapal untuk pengangkutan barang tersebut ditentukan oleh importir dari luar. Para importir itu memilih kapal yang harga sewanya lebih murah dan efisien. Penggunaan kapal asing itu digunakan untuk kegiatan ekspor dan impor sekitar 95%, dan untuk angkutan laut dalam negeri sekitar 40%. Mayoritas ekspor Indonesia diangkut oleh kapal

Sorot

MAYORITAS EKSPOR INDONESIA DIANGKUT OLEH ARMADA ASING KE SINGAPURA/MALAYSIA (LINERS DOMESTIK HANYA SEBAGAI FEEDER)

AMERIKA UTARA DAN KARIBIA

NEGARA NON ASIA

1% 12%

ASEAN 14%

Data: Rata-rata Volume dan Nilai Ekspor Tahun 2013-2015 Sumber: Neraca Pembayaran, Bank Indonesia

Edisi 59

l

AUSTRALIA

2016

1% 3%

AMERIKA SELATAN

l

1% 4%

20%

tahun 6

AFRIKA

0% 2%

79% 47%

4% 13% EROPA

asing ke Singapura atau Malaysia, sedangkan seluruh produk impor diangkut oleh kapal asing melalui Singapura atau Malaysia. Jika bisa terus diperbaiki atau dikurangi defisit yang ada tentu akan memberikan dampak postif pada neraca pembayaran Indonesia, khususnya pada transaksi berjalan. Sedangkan, untuk neraca barang kita selalu surplus. Jangan sampai, kita yang notabene merupakan negara maritim, justru mengalami defisit pada sektor maritim. Untuk memperbaiki defisit neraca jasa itu, maka ketergantungan terhadap kapal asing harus di kurangi. Di antaranya dengan cara memper baiki kualitas fisik dan layanan pelabuhan, seperti di Batam. Dengan demikian, bisa memudahkan dan memungkinkan bongkar muat kapal. Kecilnya skala ekonomi dan tidak kompetitifnya pelabuhan Batam dibandingkan Port of Singapore, Port Klang, maupun Tanjung Pelepas, maka pelabuhan Batam tidak bisa menjadi pelabuhan transhipment untuk ekspor maupun impor. Sementara, karena muatan balik yang kosong (empty backhaul problem) Indonesia tidak memiliki shipping line domestic yang sanggup mengirim barang ekspor.

Inisiatif-inisiatif yang dilakukan untuk mempercepat pembangunan sektor maritim yang terintegrasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki defisit transaksi jasa. Strategi perekonomian Indonesia tidak dapat terus mengandalkan ekspor komoditas sumber daya alam, terutama di tengah tren melambatnya pertumbuhan global dan melemahnya harga komoditas internasional. Oleh karena itu, sektor maritim dan pariwisata perlu dikembangkan dengan konsisten sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan. Sektor pariwisata juga merupakan penyumbang devisa dan lapangan kerja yang paling mudah dan murah. Selain itu, pengembangan jasa pelayaran akan dapat menekan defisit neraca jasa yang selama ini banyak disebabkan oleh jasa pelayaran. Solusi-solusi seperti ini yang nanti akan kami rekomendasikan ke pemerintah melalui forum yang diselenggarakan BI, seperti rapat koordinasi di Batam. Ke depan, diharapkan sektor maritim bisa menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi yang baru bagi Indonesia. Jalesveva Jayamahe, di laut kita jaya! l


11


12

Edisi 59

l

tahun 6

l

2016


13

Edisi 59

l

tahun 6

l

2016

Lensa


14

Penyengat yang Menyengat Walau tergolong pulau kecil, Penyengat merupakan pusat sejarah dan memiliki kedudukan penting bagi kebudayaan Melayu. Karena itu, keberadaan dan budaya yang ada harus terus dilestarikan.

Edisi 59

K

l

tahun 6 l

2016

epulauan Riau (Kepri) merupakan bagian dari akar peradaban Melayu bersama dengan daerah lainnya di sepanjang pesisir timur Sumatera, Malaysia, Brunei Darussalam, Philipina Selatan, Thailand Selatan, dan Myanmar Selatan. Kepulauan Riau pernah berjaya dengan Kerajaan Riau-Lingga yang pusatnya berada di Pulau Penyengat Kota Tanjung Pinang. Peninggalan budaya Melayu banyak ditemui di Pulau Penyengat. Terlebih dengan adanya “Gurindam 12” yang diciptakan oleh Raja Ali Haji telah mengangkat citra daerah ini hingga dikenal keseluruh negeri dengan julukan “Kota Gurindam Negeri Pantun”. Pulau Penyengat merupakan sebuah pulau kecil yang berjarak kurang lebih 2 kilometer dari Kota Tanjung Pinang, pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Pulau ini berukuran panjang 2.000 meter dan lebar 850 meter, berjarak lebih kurang 35 kilometer dari Pulau Batam. Pulau Penyengat adalah salah satu objek wisata di Kepulauan Riau. Di pulau ini terdapat berbagai peninggalan bersejarah kebudayaan Melayu seperti Masjid Raya Sultan Riau yang terbuat dari putih telur, makam-makam para raja, makam dari pahlawan

nasional Raja Ali Haji, kompleks Istana Kantor dan benteng pertahanan di Bukit Kursi, membuat Pulau Penyengat menjadi ikon Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Tanjung Pinang dijadikan sebagai pusat kebudayaan Melayu. Namun sayang, perkembangan zaman telah mengikis seni dan budaya Melayu yang selama ini masih dipertahankan. Beragam seni budaya tradisional Melayu mulai ditinggalkan akibat tidak tersedianya sarana pelestarian budaya Melayu yang representatif, yang dapat dinikmati sebagai objek wisata budaya, dan minimnya ruang aktualisasi bagi pelaku seni Melayu. Padahal, nilai estetika Melayu akan menjadi salah satu ciri khas Indonesia menjadikan daya tarik untuk sektor pariwisata. Bahkan, masyarakat Indonesia sendiri masih banyak yang belum tahu bahwa Pulau Penyengat di Kepulauan Riau ini merupakan salah satu tempat wisata yang menghadirkan berbagai kebudayaan Melayu beserta gedung-gedung peninggalan sejarahnya. Melihat hal tersebut, Bank Indonesia (BI) ikut berpartisipasi untuk mendukung, melestarikan dan menghidupkan kembali aktivitas seni budaya dan tradisi Melayu di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di Pulau Penyengat sebagai pusat budaya Melayu Kepulauan Riau. Terlebih, Pulau Penyengat ini berpotensi untuk menarik para

Berbagai upaya pelestarian seni dan budaya serta meningkatkan potensi pariwisata di Kepulauan Riau, khususnya di Pulau Penyengat, terus dilakukan. Dalam kunjungannya ke Pulau Penyengat, Agus D.W Martowardojo, memberikan bantuan melalui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) sebesar Rp 2 miliar kepada Balai Adat Pulau Penyengat, di Pulau Penyengat, Kepulauan Riau. Bantuan ini diberikan sebagai wujud kepedulian BI untuk turut melestarikan dan menghidupkan kembali aktivitas seni budaya dan tradisi Melayu di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di Pulau Penyengat sebagai pusat kebudayaan Melayu Kepulauan Riau. Bantuan yang diberikan berupa penyediaan kelengkapan balai adat Melayu Pulau Penyengat yang terdiri dari 4 set baju adat Melayu, 1 set alat musik tradisional Melayu, 4 buah lemari display, dan 1 set diorama sejarah Melayu dan display Gurindam 12 yang diserahkan kepada Gurindam Centre. Kemudian perbaikan sarana transportasi wisata Pulau Penyengat, seperti 75 perahu motor (Pompong), antara lain perbaikan atap, body (kayu), bangku, penyediaan life jacket dan pengecatan fisik kapal yang diserahkan kepada Organisasi Penambang Perahu Motor Pulau Penyengat. Lalu perbaikan 28 becak motor, dalam

Oleh: Ernawati Jatiningrum Departemen Komunikasi Bank Indonesia

l

tahun 6 l

Edisi 59

Melestarikan Budaya dan Meningkatkan Potensi Pariwisata

bentuk perbaikan mesin sepeda motor becak dan pengecatan fisik kabin penumpang yang diserahkan kepada Asosiasi Becak Motor Pulau Penyengat. Bantuan selanjutnya ialah pembuatan marka jalan dan renovasi sarana pendukung situs penyengat seperti penunjuk jalan dari pelabuhan ke seluruh situs sejarah yang diserahkan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pulau Penyengat. Lalu, renovasi gazebo dan jembatan situs Bukit Kursi diserahkan kepada Kelompok Sadar Wisata Pulau Penyengat dan pemugaran pagar balai adat melayu yang diserahkan kepada Gurindam Centre. Selain itu, bantuan lainnya untuk mendukung penyelenggaraan Pentas Seni Budaya Melayu secara berkala selama 1 tahun. Bantuan ini direncanakan untuk mendukung pelaksanaan 15 kegiatan seni budaya Melayu yang diserahkan kepada Sanggar Warisan, Sanggar Setaman, Sanggar KSM2P Dan Sanggar Lembayung Dian Fadilah. Di luar itu, BI juga memberikan bantuan sosial kepada Pondok Pesantren Al Kautsar dan Kelompok Tani Maju Jaya. Serta, penyediaan fasilitas pendukung gerai nelayan sebagai program percontohan dalam upaya pengendalian inflasi di Tanjung Pinang, serta memajukan ekonomi nelayan berbasis koperasi. l


wisatawan yang ingin mengetahui sejarah hadirnya kebudayaan Melayu di pulau tersebut. Sehingga diharapkan sektor pariwisata di Kepulauan Riau bisa berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Untuk mendukung tradisi kebuda yaan Melayu di Pulau Penyengat, Gubernur BI Agus DW Martowardojo menyempatkan diri untuk mengunjungi pulau mungil di muara Sungai Riau ini. Menurutnya, Pulau Penyengat memiliki nilai sejarah tersendiri dan menjadi lokasi penting akar peradaban kebudayaan Melayu. Oleh sebab itu, sektor pariwisata dan kemaritiman di pulau ini harus didorong untuk dapat berkembang. Hal ini sejalan dengan masih minimnya sektor kemaritiman terhadap pertumbuhan ekonomi yakni hanya 4% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

2016

Lensa

Aktivitas


Uang Baru, Desain Baru

16

BI akan mengeluarkan tujuh pecahan uang Rupiah kertas dan empat pecahan uang Rupiah logam, dengan memuat gambar dua belas pahlawan. Hal ini sesuai dengan amanat UU Nomor 7 Tahun 2011.

Edisi 59 l

tahun 6

B

l

2016

ank Indonesia (BI) akan me nerbitkan uang Rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan desain baru sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang). Adapun cirinya, sebagaimana diatur dalam UU tersebut, salah satunya, memuat gambar pahlawan nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Direktur Departemen Komunikasi BI Arbonas Hutabarat menjelaskan, penetapan gambar pahlawan nasional tersebut dilakukan berdasar kan koordinasi BI dengan Pemerintah, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Sekretaris Kabinet, Kementerian Hukum dan HAM. Koordinasi ini termasuk dalam pengurusan persetujuan penggunaan gambar pahlawan nasional oleh ahli waris. Menurut Arbonas, penggunaan dua belas gambar pahlawan nasional tersebut bertujuan untuk lebih mengenalkan pahlawan nasional kepada masyarakat, menumbuh kembangkan semangat kepahlawanan, kepatriotan, kejuangan, serta sikap keteladanan bagi setiap orang dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik

bagi kemajuan dan kejayaan bangsa dan negara. Dengan telah dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2016, BI akan segera mempersiapkan penyusunan desain dan pener bitan yang waktu pelaksanaannya akan dilakukan dan pada 2016. Untuk mempermudah identifikasi ciri keaslian uang Rupiah oleh masyarakat serta mempersulit upaya pemalsuan uang, BI akan melakukan penguatan unsur pengaman pada uang Rupiah yang akan diterbitkan tersebut. Apabila uang baru tersebut telah dikeluarkan dan diedarkan pada waktunya, uang yang masih beredar saat ini masih tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah (legal tender) di wilayah NKRI sepanjang belum dicabut dan ditarik dari peredaran. Sedangkan untuk proses penukaran uang lama dengan uang baru, Bank Sentral memberikan waktu selama sepuluh tahun sejak diterbitkannya uang rupiah NKRI yang baru. Saat ini BI terus berupaya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan penerbitan uang rupiah NKRI baru. Ini dilakukan agar masyarakat dapat mengenal dan membedakan mana uang rupiah dengan desain lama dan mana uang rupiah NKRI dengan desain baru. l

Aktivitas

Sesuai Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penetapan Gambar Pahlawan Nasional sebagai Gambar Utama pada Bagian Depan Rupiah Kertas dan Rupiah Logam NKRI, Bank Sentral akan mengeluarkan tujuh pecahan uang Rupiah kertas dan empat pecahan uang Rupiah logam dengan gambar Pahlawan, sebagai berikut:

c. Gambar Pahlawan Nasional Dr. G.S.S.J. Ratulangi sebagai gambar pada bagian depan Rupiah kertas NKRI dengan pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah)

l

tahun 6 l

h. Gambar Pahlawan Nasional Mr. I Gusti Ketut Pudja sebagai gambar pada bagian depan Rupiah logam NKRI dengan pecahan Rp1.000 (seribu rupiah) i. Gambar Pahlawan Nasional Letnan Jenderal TNI (Purn) Tahi Bonar Simatupang sebagai gambar pada bagian depan Rupiah logam NKRI dengan pecahan Rp500 (lima ratus rupiah)

d. Gambar Pahlawan Nasional Frans Kaisiepo sebagai gambar pada bagian depan Rupiah kertas NKRI dengan pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah)

j. Gambar Pahlawan Nasional Dr. Tjiptomangunkusumo sebagai gambar pada bagian depan Rupiah logam NKRI dengan pecahan Rp200 (dua ratus rupiah)

e. Gambar Pahlawan Nasional Dr. K.H. Idham Chalid sebagai gambar pada bagian depan Rupiah kertas NKRI dengan pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah)

k. Gambar Pahlawan Nasional Prof. Dr. Ir. Herman Johanes sebagai gambar pada bagian depan Rupiah logam NKRI dengan pecahan Rp100 (seratus rupiah).

Edisi 59

b. Gambar Pahlawan Nasional Ir. H. Djuanda Kartawidjaja sebagai gambar pada bagian depan Rupiah kertas NKRI dengan pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah)

g. Gambar Pahlawan Nasional Tjut Meutia sebagai gambar pada bagian depan Rupiah kertas NKRI dengan pecahan Rp1.000 (seribu rupiah)


a. Gambar Pahlawan Nasional Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta sebagai gambar utama pada bagian depan Rupiah kertas NKRI dengan pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)

2016

f. Gambar Pahlawan Nasional Mohammad Hoesni Thamrin sebagai gambar pada bagian depan Rupiah kertas NKRI dengan pecahan Rp2.000 (dua ribu rupiah)

Ekspose

Memaksimalkan Fungsi, Menjadi Sumber Pendanaan BI telah merilis aturan mengenai pasar uang. Langkah ini ditempuh sebagai upaya membangun pasar uang dan mendorong perekonomian nasional melalui penambahan sumber pendaaan bagi pembangunan.


18 Edisi 59 l

tahun 6 l

2016

D

i tengah kelesuan ekonomi, sumber pendanaan menjadi hal yang sulit didapat. Mengingat sumber pendanaan sangat krusial bagi pembangunan nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi, maka segenap pemangku kebijakan berupaya mengintegrasikan kebijakannya untuk mencapai tujuan tersebut. Sebelumnya, pemerintah telah melansir kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty)— yang salah satu tujuannya adalah mendatangkan dana repatriasi. Kemudian dilanjutkan oleh Bank Indonesia (BI) dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/11/PBI/2016 tentang Pasar Uang. PBI tersebut mengatur aturan kegiatan perdagangan, serta pinjam meminjam atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan satu tahun di pasar uang dalam mata uang rupiah dan valuta asing. Dalam PBI ini juga diatur syarat instrumen pasar uang, di antaranya instrumen yang diterbitkan adalah tanpa warkat (scriptless trading), dan terdapat keterbukaan informasi mengenai peringkat

(rating) penerbit, rating instrumen atau tidak memiliki rating penerbitan/instrumen. Pengaturan terkait pasar uang merupakan penjabaran lebih lanjut dari kewenangan BI, dalam UU tentang Bank Indonesia. Yakni pasal 7 dan pasal 10 terkait upaya mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, serta pengendalian moneter dengan cara termasuk, namun tidak terbatas pada OPT di pasar uang baik rupiah maupun valas. Selain itu, juga mengacu pada pasal 71 UU No 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara yang mengatur penggunaan Surat Utang Negara (SUN) sebagai instrumen moneter. Adapun implementasi dari pasal tersebut adalah dilakukannya transaksi operasi moneter BI dengan underlying surat berharga negara (SBN). Karenanya, diperlukan pengaturan dan pengembangan pasar uang untuk mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter. Kebijakan ini dirilis sebagai upaya meningkatkan governance dan mitigasi risiko sistemik di pasar uang, melalui pengaturan karakteristik instrumen pasar uang, penerapan manajemen risiko, prinsip kehati-hatian, dan peningkatan integritas pelaku pasar dalam bertransaksi di pasar uang. Dengan begitu, pasar uang bisa berfungsi dengan baik (wellfunctioning), karena memiliki peranan penting untuk pengelolaan likuiditas bagi pelaku pasar keuangan, mendukung efektivitas kebijakan moneter, pencapaian stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran. Ditambah lagi, aturan pasar uang diperlukan agar instrumen pendanaan berjangka waktu pendek sampai satu tahun dapat lebih aktif diperdagangkan di pasar uang. Mengingat nilai

Ekspose

2016 l

tahun 6 l

ditetapkan oleh Bank Indonesia, termasuk yang berdasarkan prinsip syariah. Apa kriteria minimal Instrumen Pasar Uang? Instrumen Pasar Uang wajib memenuhi per syaratan paling kurang: scripless (tanpa warkat) dan terdapat keterbukaan informasi rating dapat berupa rating penerbit, rating instrumen, atau tidak memiliki rating penerbit/instrumen. Rating merupakan peringkat yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat di dalam atau luar negeri sesuai ketentuan otoritas perbankan, atau ketentuan lain yang ditetapkan Bank Indonesia. Persyaratan tersebut dikecualikan untuk instrumen moneter Bank Indonesia dan instrumen yang diatur dalam Undang-Undang. Bagaimana dengan instrumen yang telah terbit dan memenuhi definisi Instrumen Pasar Uang namun belum memenuhi persyaratan minimal sebagaimana diatur dalam PBI tentang Pasar Uang? Kriteria minimal Instrumen Pasar Uang berlaku untuk instrumen pasar uang (penerbitan baru) yang diterbitkan setelah ketentuan ini berlaku yaitu tanggal 31 Agustus 2016. Instrumen yang telah diterbitkan sebelum berlakunya ketentuan ini dapat diteruskan hingga jatuh waktu. Kegiatan dan transaksi apa saja yang menjadi cakupan pengaturan pasar uang? Kegiatan di Pasar Uang terdiri dari penerbitan Instrumen Pasar Uang; dan/atau transaksi di Pasar Uang. Jenis transaksi di Pasar Uang terdiri atas: (1) transaksi jual-beli Instrumen Pasar Uang dan (2) transaksi pinjammeminjam atau pendanaan selain kredit dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun (baik uncollateralized ataupun collateralized), dan (3) transaksi derivatif suku bunga Rupiah untuk semua jangka waktu. l

Edisi 59

Apa yang dimaksud dengan Pasar Uang? Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang bersangkutan dengan kegiatan perdagangan, pinjam-meminjam, atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan 1 (satu) tahun dalam mata uang Rupiah dan valuta asing, yang berperan dalam transmisi kebijakan moneter, pencapaian stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran. Siapa yang menjadi Pelaku Pasar Uang? Pelaku Pasar Uang adalah pihak yang melakukan kegiatan penerbitan Instrumen Pasar Uang dan/atau melakukan transaksi di Pasar Uang. Termasuk dalam pelaku pasar uang adalah Bank, Perusahaan Efek, dan Nasabah. Siapa saja yang bisa bertindak sebagai Nasabah Pasar Uang? Bank, Perusahaan Efek, korporasi (badan usaha selain bank dan perusahaan efek), orang perseorangan, bukan penduduk yang bertransaksi menggunakan jasa pihak lain atau Lembaga Pendukung Pasar Uang. Apa yang dimaksud dengan Lembaga Pendukung Pasar Uang? Lembaga Pendukung Pasar Uang adalah pihak yang dapat memberikan jasa terkait penerbitan Instrumen Pasar Uang, perantara pelaksanaan transaksi, penyelesaian transaksi, penatausahaan instrumen dan transaksi di Pasar Uang, dan pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Lembaga Pendukung Pasar Uang antara lain Bank dan Perusahaan Efek. Apa yang dimaksud dengan Instrumen Pasar Uang? Instrumen Pasar Uang adalah instrumen yang ditransaksikan di Pasar Uang, yang meliputi instrumen yang diterbitkan dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun, sertifikat deposito, dan instrumen lain yang

utang jangka pendek juga harus aktif. Dengan adanya pengaturan terkait pasar uang ini, selain membentuk pasar uang yang baik (efisien, likuid, dan dalam) juga bisa menjadi landasan hukum dan pedoman (guideline) bagi pelaku pasar. Alhasil, penerbitan instrumen dan transaksi di pasar uang bisa menjadi salah satu sumber pembiayaan kegiatan ekonomi. l


penerbitan instrumen utang di pasar uang masih sangat minim, hanya sekitar 1 persen dari produk domestik bruto (PDB). Padahal idealnya dapat mencapai 20 hingga 30 persen dari PDB. Untuk memenuhi pembiayaan sesuai target pertumbuhan ekonomi, maka pendanaan pemerintah, bank, atau korporasi tidak hanya bisa dari bank, namun juga obligasi. Karena itu, surat

Perspektif

makassar

Arief Yahya Menteri Pariwisata Republik Indonesia


20

Pariwisata Menjadi Kunci yang Mudah Dengan kondisi alam dan budaya, Indonesia menjadi destinasi yang menarik bagi wisatawan, baik turis lokal maupun mancanegara. Pariwisata bisa didorong menjadi sumber pendapatan yang besar.

Edisi 59

S

l

tahun 6 l

2016

aat ini sektor pariwisata menjadi penyumbang yang paling mudah dan murah bagi pendapatan produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Pada 2015, sektor ini berkontribusi sebesar 10 persen terhadap total PDB nasional, dan menjadi nominal tertinggi untuk kawasan Asia Tenggara. Saat itu, PDB pariwisata mampu tumbuh sebesar 4,8 persen, jauh lebih tinggi ketimbang industri agrikultural, manufaktur otomotif, dan pertambangan. Sementara itu, devisa pariwisata sebe sar US$1 juta, menghasilkan PDB sebesar US$1,7 juta atau 170 persen. Ini tertinggi jika dibandingkan dengan industri lainnya. Dari sudut devisa, pariwisata juga menjadi penyumbang terbesar keempat bagi devisa nasional, yakni sebesar 9,3 persen. Pertumbuhan penerimaan devisa pariwisata sepanjang 2015 menjadi yang tertinggi, yaitu 13 persen. Dari pencapaian tersebut, biaya atau anggaran pemasarannya hanya diperlukan sebesar 2 persen dari devisa yang dihasilkan. Sedangkan dari sudut lapangan pekerjaan, pariwisata menyumbangkan 9,8

juta lapangan pekerjaan, atau sebesar 8,4 persen secara nasional, dan menempati urutan keempat dari seluruh industri. Pertumbuhan lapangan kerja baru pada sektor ini sebesar 30 persen dalam lima tahun terakhir hingga 2015. Serta, sektor ini merupakan pencipta lapangan kerja dengan biaya yang termurah, yakni sebesar US$5.000 perlapangan pekerjaan. Pada sektor lain mencapai US$100.00 perlapangan pekerjaan. Artinya, sektor pariwisata bisa menjadi kunci pembangunan dan meningkatkan perekonomian Indonesia. Dan, tentunya dengan biaya yang lebih murah ketimbang sektor lainnya. Saat ini, pariwisata telah mengalami ekspansi dan diversifikasi berkelanjutan, dan menjadi salah satu sektor ekonomi yang terbesar dan tercepat pertumbuhannya di dunia. Meskipun krisis global terjadi beberapa kali, jumlah perjalanan wisatawan internasional tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif dan terus meningkat. Dalam pertumbuhan ekonomi dunia yang fluktuatif, dalam skala global sektor Pariwisata mampu mempertahankan pertumbuhan.

Perspektif

Jakarta

Edisi 59

l

tahun 6

l

2016

Bali


21

Go Digital Go Digital menjadi salah satu program Kementerian Pariwisata yang sedang dijalankan untuk kemajuan pariwisata Indonesia. Program Go Digital memfasilitasi industri pariwisata yang 90 persen masih masuk kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam program ini Pemerintah menjadi badan penyedia untuk memasarkan pariwisata lewat produk yang sudah ada di pasaran. Program ini dilakukan sebagai upaya mengikuti perkembangan teknologi dan tren yang ada. Serta, mengikuti standard yang ada saat ini di pasar global. Layanan

program ini diberi nama Indonesia Travel X-change (ITX). ITX diluncurkan di Rakornas Kemenpar Go Digital Be The Best pada 15-16 September 2016. Hingga saat ini sudah ada sekitar 5 ribu industri yang mendaftar dilayanan ini. Kemenpar berharap ITX nantinya akan seperti TripAdvisor, Booking.Com, CTrip, dan online service lainnya. Sehingga pemasaran pariwisata dalam bentuk digital benar-benar maksimal. ITX merupakan layanan yang mirip dengan TXA, milik Australia. Bedanya TXA Australia dimainkan oleh pebisnis yang sudah besar. l

Perspektif

INSA: Butuh Kebijakan Efisien dan Berpihak Hamka Ketua INSA Makassar


22

Pembangunan sektor maritim yang diusung pemerintah saat ini, menjadi harapan baru bagi para pelaku usaha di sektor ini, serta kemajuan bangsa. Para pelaku usaha di sektor ini telah lama menantikan sebuah pemerintahan yang mendukung dan berpihak pada industri maritim (maritime paradigm). Pasalnya, selama ini konsep pembangunan lebih condong ke sektor daratan (land based).

Edisi 59 l

tahun 6 l

2016

alam lima tahun ke depan diharapkan sektor maritim sudah bisa menjadi poros bagi perekonomian Indonesia. Namun, kendala dan tantangan yang ada pun tak sedikit. Butuh kerja keras dan koordinasi yang intensif; lintas departemen maupun dengan segenap stake holder yang ada. Tentu saja harapan itu harus bisa diejawantahkan dalam bentuk langkah dan kerja konkret, termasuk kebijakan pemerintah yang fokus pada sektor ini. Ada beberapa indikasi kebijakan pemerintah yang perlu diperbaiki, diantaranya segmentasi kebijakan yang bisa dibuat holistik atau menye luruh manfaatnya. Ini lantaran sejauh ini kebi jakan ataupun langkah yang diterapkan masih bersifat segmentatif dan sepotong-sepotong. Sisi pelayanan pun masih bisa dioptimalkan, agar dapat diterima masyarakat. Karena bentuk layanan dan kebijakannya belum komprehensif, belum kolektif, sehingga terkesan belum tampak adanya keinginan yang kuat untuk sungguhsungguh menjadikan sektor maritim sebagai ke kuatan utama sumber pendapatan perekonomian bangsa. Kesemuanya akan membawa maritim sebagai kekuatan utama ekonomi Indonesia. Pemerintah, melalui kerjasama antar kemen terian memang tengah bersinergi. Namun sinergi yang sedang dijalani itu masih perlu kekuatan koordinasi sehingga ke depannya akan berjalan konsisten. Diharapkan, kebijakan yang dilahirkan

D

kelak akan visioner bagi sektor maritim sehingga bisa menjadi tumpuan masa depan bangsa. Karena bila sudah ada wacana ingin mengem bangkan sektor maritim, semua kebijakan yang dikeluarkan harus juga bertumpu dan melihat masa depan sektor maritim. Normatif dan Pragmatis Setidaknya ada dua tantangan yang mesti segera diatasi, yakni yang bersifat normatif dan pragmatis. Untuk yang bersifat regulatif, ada isu dwelling time yang membuat Presiden RI Joko Widodo menerapkan beberapa tahapan. Tahapan dalam handling container eksport, yakni pre-custom, custom dan post-custom harus diurai secara cermat dan bijak. Sesungguhnya, tahapan pre-custom yang paling penting dipahami secara seksama, di mana begitu banyak regulasi yang mengharuskan tahapan ini harus berjalan alot (by system). Tahapan itu membutuhkan konfirmasi dari pelayaran, kemudian clearence karantina, input dan respons sistem dari custom dan sebagainya, yang kesemuanya membutuhkan waktu yang tidak singkat. Secara umum, industri pelayaran memang dikenal sebagai sektor yang hyper-regulated. Untuk 1 unit kapal cargo-tanker saja, membutuh kan 25-30 jenis sertifikat (obligation) yang tersebar di berbagai departemen, seperti Biro Klasifikasi Indonesia, Perhubungan Laut,

Perspektif

Keberpihakan Indonesia sebagai negara maritim, harus memberi kesempatan kepada para pelaku usaha pengakutan dan pelayaran nasional, agar bisa mengusai seluruh pangsa pasar angkutan dalam negeri. Jangan sampai malah didominasi oleh kapal niaga berbendera asing dalam jasa peng angkutan. Karena saat ini untuk sektor angkutan laut, Indonesia sudah kehilangan sekitar Rp500 triliun per tahun, yakni dari jasa pengangkutan laut. Sebagai informasi, saat ini ada 14.500 unit kapal milik pengusaha dalam negeri, tapi hanya sekitar setengahnya yang memiliki pangsa pasar muatan, sisanya parkir dan menganggur. Sudah selayaknya ini dicarikan jalan keluar agar tidak ada stagnansi di sektor angkutan laut. Memang pemerintah telah menerapkan azas cabotage, yakni seluruh angkutan dalam negeri wajib diangkut oleh kapal berbendera Indonesia. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2008 dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2005. Namun sayang, pada pelaksanaannya kurang maksimal. Padahal bila azas cabotage benar-benar diterapkan dan dibuatkan road map, akan membuat kapal-kapal dalam negeri berjaya.l

l

tahun 6 l

Edisi 59

subsidi tol laut tidak usah lagi dikelola di bawah komando PT Pelni. Kondisi saat ini, pemerintah hadir dengan tol laut tapi subsidi tersebut juga diambil dan dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah PT Pelni. Berdasarkan informasi yang didapat dari berbagai sumber, subsidi tol laut mencapai Rp742 miliar. Angka tersebut setara dengan pengadaan 700 unit kapal. Sehingga Pemerintah sebaiknya tidak perlu ikut mengambil pangsa ini. Yang penting pemerintah bisa menjamin keamanan dan menetapkan rute ini tidak akan diganggu ke depannya.

2016

Diharapkan, kebijakan yang dilahirkan kelak akan visioner bagi sektor maritim sehingga bisa menjadi tumpuan masa depan bangsa.


Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan dan sebagainya. Kesan yang tercipta adalah ada beberapa sertikat kapal yang bersifat duplikatif, karena direstui bersamaan. Banyaknya sertifikat yang mengiringi pengoperasion kapal ini, tentu saja berimplikasi terhadap kelancaran operasional, waktu operasi, dan biaya. Sehingga sudah saatnya sertifikasi kapal dilakukan simplikasi tanpa menghilangkan makna dan aspek pengawasan serta factor safety. Masalah kedua adalah aspek pragmatis. Pemerintah mengharapkan zero waiting time di pelabuhan, namun yang terjadi malah sebaliknya. Saat ini sistem inaportnet yang diaplikasikan oleh Perhubungan Laut yang misi utamanya adalah menciptakan transparansi dan efisensi pelayanan, justru kontraproduktif dengan kelancaran operasional. Ini lantaran kecanggihan system ini tidak dibarengi dengan perangkat sistemik dan kesiapan. Akibatnya kapal sering delay dan mengganggu jalannya operasional. Sebaiknya terminologi dwelling time diterjemahkan dahulu secara komprehensif, yakni waktu tunggu, kapal, barang dan penumpang keluar-masuk pelabuhan. Selama ini yang dipa hami dwelling time hanya menyangkut masalah barang (container) yang sekaligus terkait dengan trader. Sementara pada sisi carrier (pelayaran) justru tidak dipikirkan nasib dan kondisinya, yang nilai investasi dan peran sentralnya dalam supply chain logistic sangat strategis. Selain itu, dalam pengelolaan sektor maritim, pemerintah perlu melakukan pendekatan ke sektor usaha atau swasta. Harus dibuka kesem patan seluas-luasnya kepada sektor swasta untuk menjadi pemain yang kuat di industri ini. Pemerintah, dengan kata lain, tidak boleh menjadi pemain tunggal, apalagi menjadi regula tor sekaligus menjadi pelaku. Di sinilah peran Pemerintah dioptimalkan, yakni selayaknya menjadi inisiator, stimulator, dan fasilitator, untuk demi hadirnya kekuatan ekonomi di sektor maritim. Dalam hal inisiator, Pemerintah harus turun tangan memberi insentif, public service obligation (PSO), dan subsidi. Sehingga dalam hal ini,

Dinamika


Lantera, Kartu ‘Pintar’ untuk Nelayan Di sela pelaksanaan Rapat Evaluasi Ekonomi dan Keuangan Daerah, BI membagikan kartu Lantera untuk nelayan di daerah Batam. Selain mendorong transaksi non tunai, pembagian ini juga bisa mendorong program keuangan inklusif.

24 Edisi 59 l

tahun 6

B

l

2016

ank Indonesia (BI) sudah men canangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) sejak 14 Agustus 2014. Tujuannya, mendorong masyarakat untuk mengurangi transaksi menggunakan uang tunai (less cash society) dan terbiasa menggunakan instrument non tunai antara lain uang elektronik. Gerakan penggunaan transaksi non tunai ini dilakukan juga untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat saat bertransaksi. Selain itu, maraknya peredaran uang palsu di Indonesia, juga menjadi alasan BI untuk gencar menggalakkan program GNNT ini. Lewat gerakan non tunai, diharapkan peredaran uang palsu bisa berkurang secara signifikan. Dalam mendorong gerakan non tunai, Bank Indonesia melakukan kerja sama dengan perbankan nasional dan pemerintah. Program GNNT ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen non tunai, sehingga berangsur-angsur terbentuk suatu komunitas atau masyarakat yang lebih menggunakan instrumen non tunai dalam melakukan transaksi atas kegiatan ekonominya.

Beberapa upaya yang dilakukan Bank Sentral untuk memperluas dan meningkatkan pelaksanaan program GNNT yaitu dengan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara luas termasuk para nelayan yang diharapkan dapat menggunakan non tunai dalam setiap transaksinya. Pengenalan transaksi non tunai kepada nelayan juga diharapkan dapat mempermudah transaksi dan membantu pengelolaan keuangan, serta membuka akses keuangan para nelayan yang selama ini masih dominan menggunakan uang tunai di dalam transaksinya. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, BI sebagai otoritas sistem pembayaran berharap, selain masyarakat di perkotaan, para nelayan juga harus bisa menerapkan transaksi non tunai. Karena itu, untuk mendorong program non tunai tunai ini BI meluncurkan Kartu Layanan Keuangan Terintegrasi (Lantera) khusus untuk nelayan. Bank Indonesia memperkenalkan transaksi non tunai kepada para nelayan dan membagikan 1.000 kartu Lantera kepada 1.000 nelayan di Batam, Kepulauan Riau (Kepri), pada Sabtu, 13 Agustus 2016 beberapa waktu lalu.

Pecahkan Rekor MURI Dalam peluncuran kartu Lantera ini juga memecahkan rekor dari Museum Rekor Indonesia (MURI) atas terbitnya 1.000 kartu Lantera yang dibagikan kepada 1.000 nelayan. Pada kesempat an tersebut, pendiri MURI, Jaya Suprana meng apresiasi langkah BI dalam penyerahan kartu Lantera kepada 1.000 nelayan. Dengan adanya fasilitas ini, maka kata dia, harkat dan martabat para nelayan akan terangkat, sehingga dalam ke depannya nelayan akan lebih semangat dan ber kontribusi besar dalam sektor perikanan di Indo nesia dan mendorong perekonomian nasional. “Saya terharu, karena banyak nelayan yang belum menikmati kemerdekaan. Padahal nelayan adalah pendukung ekonomi Indonesia. Kami se butkan rekor ini tidak hanya sebagai rekor Indo nesia tapi rekor dunia. Karena tidak ada program yang menjunjung tinggi harkat nelayan. Dan kami berterimakasih sebesar-besarnya kepada Bank Indonesia yang telah berkenan menjunjung harkat martabat kaum nelayan dengan diberikan tekno logi mutakhir untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” kata Agus. l Jaya Suprana

l

tahun 6 l

Edisi 59

bang 4% terhadap perekonomian Indonesia. Dengan kekayaan laut yang berlimpah, potensi pengembangan sektor maritim pun masih sangat besar. Pengembangan tersebut hanya dapat diwujudkan apabila diiringi penataan dan peningkatan kualitas sektor-sektor yang bersing gungan dengan kemaritiman. Untuk itulah, perhatian khusus perlu diberikan, antara lain salah satunya pengenalan transaksi non tunai kepada para nelayan, sehingga nelayan dalam ke depannya dapat membuka akses dan melek keuangan. Ke depan, gerakan non tunai ini akan terus dilakukan untuk memperkenalkan sekaligus mendorong penggunaan transaksi non tunai di Indonesia. Hingga saat ini, usaha berbagai pihak telah memungkinkan berkembangnya transaksi non tunai, misalnya dalam pembayaran di berbagai transportasi umum. “Mari kita bangkitkan industri kemaritiman, mari kita bangkitkan nelayan Indonesia, kita negara yang sebagian besar itu dikelilingi laut. Semoga inisiatif-inisiatif ini bisa didukung bersa ma, dan dari perbankan juga mendukungnya,” ucap Agus.


Kartu Lantera merupakan kartu elektronik yang dapat digunakan oleh nelayan terutama untuk transaksi pembelian peralatan tangkap ikan dan kebutuhan sehari-hari. Ke depan fitur kartu Lantera akan akan dikembangkan menjadi berbasis uang elektronik terdaftar (registered) dan diintegrasikan dengan kartu ATM/Debet dengan media ponsel dan kartu. Dengan adanya integrasi ini maka Kartu Lantera juga dapat dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan kepada komunitas nelayan serta disinkronisasikan dengan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Dalam penerbitan kartu ini, Bank Indonesia bekerja sama dengan lima bank penerbit kartu elektronik, yaitu Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank Central Asia (BCA). Gubernur BI Agus D.W Martowardojo menga takan, pengenalan transaksi nontunai kepada nelayan diharapkan dapat mempermudah transaksi dan membantu pengelolaan keuangan, serta membuka akses keuangan para nelayan. Belum terjangkaunya akses keuangan tersebut menimbulkan kesulitan memperoleh pembiayaan, yang diperlukan untuk pengembangan usaha. Penyerahan 1.000 kartu Lantera kepada 1.000 nelayan ini diharapkan dapat dilanjutkan pula dengan pengenalan non tunai kepada nelayan di seluruh daerah di Indonesia. “Penghasilan nelayan yang bergantung pada faktor cuaca membuat pengelolaan keuangan nelayan sangat penting. Gerakan ini sudah dicanangkan oleh BI dan perbankan sejak 2 tahun yang lalu. Ini kita sebut gerakan non tunai. Tidak perlu bawa uang tunai kemana-mana, cukup bawa kartu ini yang ada nilai uangnya,” ujar Agus. Agus menilai, pengenalan kartu Lentera kepa da para nelayan ini juga bertujuan untuk mendu kung sektor maritim yang lebih inklusif. Selain itu, dengan adanya upaya Bank Indonesia untuk mensejahterahkan nelayan ini, diharapkan dapat mendukung kegiatan para nelayan dalam mencari ikan. Mengingat, Indonesia merupakan negara yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan, serta memiliki garis pantai terpanjang di dunia, dianggap memiliki potensi yang besar sebagai poros maritim di dunia. Sektor maritim diharapkan bisa menjadi salah satu sektor yang berperan penting dalam perekonomian nasional. Pasalnya, saat ini sektor maritim baru menyum

2016

Dinamika

Monetaria


26

Edisi 59

l

tahun 6

l

2016


Edisi 59

l

tahun 6

l

2016

Monetaria

27

Potret

Ada PeKoMEN di Kalsel Apalah arti sebuah nama menurut sastrawan terkenal William Shakespeare. Namun, nama yang mudah dan mengena dari sebuah program bisa menjadikan program tersebut berjalan sukses. Hal inilah yang dilakoni KPw BI Provinsi Kalimantan Selatan.


28 Edisi 59 l

tahun 6 l

2016

S

etiap Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) memiliki fungsi dan tugas mengejawan tahkan kebijakan dan fungsi BI di kantor pusat. Mulai dari stabilitas ekonomi hingga sistem pembayaran. Melalui KPw-KPw inilah, fungsi dan tugas BI bisa berjalan dengan baik dan efektif. Tugas tersebutlah yang diemban dan dijalan kan oleh KPw BI Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Salah satunya terkait dengan sistem pembayaran, baik tunai maupun nontunai. Menurut Harymurthy Gunawan, Kepala KPw BI Provinsi Kalsel, peran BI dalam sistem pemba yaran menjadi yang paling populer di daerah, termasuk di Kalsel. ”Tidak heran, secara tradisi onal ini adalah fungsi bank sentral, mengelola uang dan distribusi uang. Jadi, untuk ini tidak perlu repot-repot. Memang, yang masih harus terus disosialisasikan ialah bagaimana dengan mengelolanya. Bagaimana mengimplementasikan clean money policy,” terangnya. Transaksi pembayaran dan pengelolaan uang rupiah di Kalsel masih tergolong tradisional, yakni

dengan tunai. Karena kondisi alam yang lembap dan basah, tingkat kelusuhan uang di daerah ini lebih cepat ketimbang daerah lainnya. Karena itu, KPw BI Kalsel kerap melakukan kegiatan kas keliling untuk penukaran uang. Program kegiatan kas keliling telah disusun KPw BI Kalsel untuk setahun. Salah satu lokasi yang dipilih ialah Pasar Lokba Intan. Kas keliling di pasar ini digelar dua kali dalam sebulan. “Ini untuk meyakinkan bahwa uang yang beredar di masyarakat adalah uang yang layak edar. (Selain itu), untuk menjaga jumlahnya sesuai dengan kebutuhan,” jelasnya. KPw BI Kalsel juga terus mensosialisasikan ciri-ciri uang asli melalui kegiatan 3D (dilihat, diterawang, dan diraba). Kegiatan ini dilakukan bekerja sama dengan sekolah, universitas, dan komunitas pedagang-pedagang ritel. Selain 3D yang diprogramkan dari pusat, KPw BI Kalsel melansir program 3D tambahan, yakni didapat, disimpan, dan disayang. Program ini dilansir karena masih banyaknya masyarakat yang menyimpan uang dengan melipat-lipat tidak beraturan hingga lecek dan rusak. Malah, ada juga yang mencoret-coretnya dan dibuat miniatur mainan ataupun bunga. Melalui program 3D ini, KPw berupaya mensosialisasikan bahwa uang itu harus disimpan dengan benar agar tidak rusak. Masih terkait dengan fungsi dan tugas BI dalam menjalankan sistem pembayaran, KPw BI Kalsel juga menggelar penukaran uang koin. Pasalnya, dari uang koin yang dikeluarkan BI yang mencapai Rp1,2 miliar dalam setiap pencetakan, sebagian besar tidak kembali lagi ke perbankan. Dalam kegiatan penukaran uang koin terse but, KPw BI Kalsel membuat terobosan yang unik

Program Lain

l

tahun 6

29

dengan kebutuhan dan kondisi di daerahnya. Dalam setahun berbagai program terkait dengan PSBI telah digelar KPw BI Kalsel, di antaranya BI Corner. Saat ini sudah ada dua BI Corner. BI Corner adalah sebuah kegiatan kerja sama dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang BI dan kebijakannya. Kegiatan tersebut berbentuk perpustakaan yang dilengkapi dengan jaringan internet dan hasil riset-riset serta bukubuku yang terkait dengan ekonomi, moneter, dan kebijakan BI terkait lainnya. Ada juga program pengembangan industri kreatif setempat, seperti perajin kain sasirangan. Untuk pengembangan industri tersebut, BI menyediakan, memfasilitasi, dan bekerja sama dengan pemerintah provinsi, baik untuk dana, pelatihan, tempat, maupun promosi. l


Dalam menjalankan kebijakan moneter, KPw menjaga kestabilan harga dan inflasi melalui kerja sama dengan pemerintah daerah setempat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID, yang saat ini berjumlah 1 TPID di tingkat provinsi dan 13 TPID di tingkat kabupaten. KPw BI Kalsel secara proaktif menjalankan pertemuan dan koordinasi. “Ini sangat bermanfaat. Bagi kami (sangat bermanfaat) menerima masukan tentang perkembangan ekonomi di satu daerah. (Bagi) pemerintah daerah yang diwakili kepala dinas juga sangat bermanfaat karena mereka mendapatkan satu analisis yang dilakukan oleh BI. Biasanya bukan hanya analisis, melainkan untuk beberapa isu strategis tertentu; kami memberikan rekomendasi. Itulah salah satu fungsi utama KPw dalam negeri, termasuk di Kalsel, yaitu sebagai fungsi advisory,” terang Harymurthy. Selanjutnya, untuk fungsi SSK, yakni dalam konteks regional Kalsel, KPw BI Kalsel bekerja sama dan berkoordinasi dengan lembaga keuangan dan perbankan yang ada di daerah tersebut. “Kami punya forum Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD). Bahkan, BMPD yang hanya sebagai ajang silaturahmi, kami ubah jadi

l

Edisi 59

lebih serius untuk membuat dan kekinian. KPw BI Kalsel me program agar membantu namai kegiatannya itu PeKoMEN, perekonomian daerah. Salah satu kependekan dari Peduli Koin yang dilakukan BMPD Kalsel Menunjang Ekonomi Nasional. ialah bekerja dengan Badan Mengapa memilih nama Promosi Pariwisata Daerah,” PekoMEN? Menurut Harymurthy, jelasnya. pihaknya memberi nama tersebut Menurut Harymurthy, ada kebetulan saat itu masyarakat beberapa hal yang bisa dilakukan tengah demam dengan game BI secara mandiri, seperti analisis Pokemon. Dengan memberi nama moneter. Ada juga yang mesti kegiatannya mirip dengan nama berkoordinasi dan bersinergi game itu, diharapkan masyarakat dengan instansi lainnya. Selain mudah mengingat dan tertarik Harymurthy Gunawan, Kepala KPw BI menggelar program yang mengikuti program tersebut. Provinsi Kalsel berkaitan dengan tugas utama Terbukti, kegiatan penukaran koin BI, KPw menggelar Program bisa berjalan dengan sukses. Sosial BI (PSBI) di daerahnya masing-masing. “Kami melakukan kegiatan Peduli Koin ini di luar KPw BI Kalsel menggelar PSBI yang disesuaikan ekspetasi. Padahal, target awal 120-125 juta, tapi yang kami dapat 215 juta hanya dalam waktu 3-4 jam,” ungkapnya.

2016

Potret

Etalase

Meningkatkan Kapasitas dan Konektivitas Luhut Binsar Panjaitan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia


30

H

Indonesia memiliki potensi sektor maritim yang sangat besar, namun sampai saat ini kontribusi sektor maritim terhadap perekonomian masih rendah. Ke depan, dengan berbagai perbaikan dan sinergi diharapkan kontribusi sektor ini bisa terus meningkat.

Edisi 59 l

tahun 6 l

2016

ingga saat ini Kementerian Koor dinator Bidang Kemaritiman terus melakukan upaya untuk mening katkan kontribusi sektor maritim terhadap perekonomian nasional. Masih minimnya kontribusi sektor ini, di antaranya disebabkan oleh biaya transportasi atau jasa yang lebih mahal jika dibandingkan dengan negara lain. Pada akhirnya, para importir lebih memilih meng gunakan transportasi atau jasa dari luar Indonesia yang lebih murah. Tingginya permintaan jasa dari pengangkutan negara asing inilah yang menyebabkan neraca jasa Indonesia untuk jasa pengangkutan mengalami defisit. Saat ini, sektor maritim telah menyumbang 80% atau mendominasi pada defisit neraca jasa. Hal inilah yang tengah diperbaiki Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Berbagai langkah perbaikan memang telah dikerjakan kementerian ini. Misalnya saja, terkait pembangunan dan pemaksimalan dry port, yakni pelabuhan darat yang berfungsi sebagai tempat penampungan bongkar muat, serta kapasitas daya tampung pelabuhan. Salah satu dry port yang terus dimaksimalkan fungsinya ialah Cikarang Dry Port. Saat ini Cikarang Dry Port memiliki kapasitas daya tam pung sebesar 60.000-70.000 TEU’s. Sementara itu, untuk meningkatkan kapasitas pelabuhan kini terus diupayakan Kementeriaan Koordinator Bidang Maritim, seperti Pelabuhan Tanjung Priok. Tanjung Priok yang saat ini memiliki kapasitas sekitar 3 juta TEU’s, ditargetkan dapat dinaikkan menjadi 16 juta TEU’s. Dengan pembangunan dan peningkatan kapasitas dry port, dan peningkatan kapasitas pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia, diharapkan biaya logistik dan dwelling time bisa lebih dipangkas. Misalnya, untuk dwelling time

yang biasanya menghabiskan waktu sekitar lima hari, diharapkan bisa dipangkas menjadi dua hari. Dengan menurunnya biaya logistik, maka akan meningkatkan daya saing.

Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Maritim telah mengidentifikasi beberapa masalah dalam rangka mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia. Di antaranya, terkait konektivitas antarwilayah. Tidak adanya konektivitas ini salah satunya disebabkan tumpang tindihnya regulasi. Sebut saja, mengenai pengelolaan pelabuhan. Saat ini pengelola pelabuhan terpecah dua, yakni oleh PT Pelindo dan Kementerian Perhubungan—yang di kelola oleh PT Pelindo ada 112 pelabuhan komersial sementara yang dikelola oleh Kementerian Per hubungan ada sekitar 900 pelabuhan nonkomer sial. Pelabuhan-pelabuhan yang berbeda pengelola tersebut tidak ada konektivitas. Belum adanya konektivitas inilah yang menjadi penyebabnya meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan. Contohnya saja, selama ini barangbarang dari Bitung yang akan diekspor ke Nagoya, Jepang, harus diantar ke Surabaya dulu. Padahal, jarak Bitung ke Nagoya lebih dekat dibandingkan dengan jarak Bitung ke Surabaya. Hal ini membuat waktu tempuh yang kapal muat menjadi 41 hari. Selain itu, juga ada proses sertifikasi kayu dari Papua yang harus dilakukan di Surabaya. Ini mengakibatkan biaya yang lebih mahal. Membangun konektivitas, dan sinergi antarpemangku kebijakan, serta reformasi birokrasi, menjadi hal penting yang harus dilakukan dalam rangka memajukan sektor maritim. Dengan mem perbaiki permasalahan atau tantangan yang ada, tentu akan meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor maritim. l

@bank_indonesia

flip.it/7A9uk

bankindonesia BankIndonesiaChannel

Visitor Center Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta Pusat 10350 email:

twitter:

flipboard:

flickr:

youtube:

[email protected]

@bank_indonesia

flip.it/7A9uk

bankindonesia

BankIndonesiaChannel

Gerai Info Digital Segera Download Aplikasinya Gratis!

Edisi. Tahun VI DINAMIKA. Sorot. dengan Maritim

Recommend Documents