DINAMIKA RISET BALITBANG PUPR edisi III 2016

2

DINAMIKA RISET BALITBANG PUPR | edisi III 2016

DARI RUANG REDAKSI Setengah perjalanan di tahun 2016 telah terlewati. Program-program kerja yang disusun pada tahun sebelumnya telah dilaksanakan dan kinerja ditingkatkan untuk mencapai target-target yang sudah ditentukan. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR (Balitbang PUPR) berusaha keras mencapai target-target yang menjadi tanggungjawabnya. Seiring dengan semangat Balitbang dalam mewujudkan target-target dari program kerja yang diemban, redaksi menghadirkan ulasan mengenai Geliat 3D Balitbang. Dalam rubrik Fokus Utama, Sekretaris Badan Litbang Bernaldy mengulas tentang visi 3D Balitbang yang dijalankan mulai tahun 2015. 3D Balitbang merupakan visi ke depan yang tidak hanya memperkuat Balitbang dari dalam (internal), tapi juga dari segi eksternal. Dengan visi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja Balitbang untuk dapat mewujudkan target kerja ke depan. Selain memberikan ulasan mengenai teknologi hasil litbang dalam rubrik Litbang Internal, Dinamika Riset edisi kali ini juga menampilkan beberapa artikel blog yang berhasil memenangkan Lomba Penulisan Blog yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu di Pekan Inovasi Sains dan Teknologi Balitbang. Pada rubrik Tokoh, redaksi mengangkat profil dari Dr. Ir. Achmad Helmi, MSc, MM, MP, MA, Msi, MH, MEI yang merupakan perekayasa Balitbang yang tahun lalu dinobatkan sebagai Perekayasa Utama Terbaik 2015. Rubrik Litbang 3D juga menampilkan ringkasan beberapa event yang terjadi di lingkungan Balitbang dan Kementerian PUPR. Beragam informasi aktual lain tak lupa redaksi tampilkan pada Dinamika Riset edisi ini yang sayang kalau dilewatkan. Selamat membaca dan berdialektika.

Pembina Arie Setiadi Moerwanto Penanggung Jawab Bernaldy William M. Putuhena Herry Vasa Arief Sabaruddin Bobby Prabowo Pemimpin Redaksi Iwan Suprijanto Dewan Redaksi Djamaludin Redaktur Pelaksana Heni Prasetyawati Mochamad Mulya Permana Nuraini Fasma Handayani Muhamad Syukur Editor Nanda Ika Dewi Kumalasari Fotografer Nurhasana Cahyaningsih Tata Letak David Agus Sagita Sekretariat Dyah Sulistyowati Ariyanto Leni Anisyari W Asep Budi Setiadi RALAT 1. Pada rubrik Tokoh Edisi II/2016 ada kesalahan dalam penulisan gelar. Tertulis Ir. Arief Sabaruddin, CES., seharusnya Prof. (R). Dr. Ir. Arief Sabaruddin, CES. 2. Pada rubrik Litbang Eksternal Edisi II/2016, di artikel yang berjudul Ketika Inovasi Hadirkan Solusi Pemerataan Infrastruktur di halaman 38, disebutkan bahwa Jembatan Merasa menggunakan teknologi cable stayed dan Orto, seharusnya Jembatan Merasa memakai deck biasa dan suspension.

Salam Hangat. UCAPAN TERIMA KASIH Tim Redaksi Majalah Dinamika Riset memberikan apresisasi dan ucapan terima kasih kepada: Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Semarang dan Jurusan Teknik Sipil, Mesin, Elektro Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe Cepu (STTR Cepu). Semoga kehadiran Majalah Dinamika Riset dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kemajuan pendidikan. Salam, Tim Redaksi

Redaksi menerima artikel, tulisan akdemis dalam bentuk populer, yang terkait dengan penelitian dan pengembangan pada bidang- bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, perumahan dan permukiman serta kebijakan dan penerapan teknologi. Naskah ditulis minimal 1.000 kata dan maksimal 2.000 kata, tanpa foto. Foto dikirimkan terpisah dalam bentuk le JPEG dengan resolusi minimal 300 dpi. Naskah wajib disertai dengan identitas penulis dan dikirimkan melalui email redaksi. Redaksi juga menerima saran maupun tanggapan yang dapat dikirimkan ke email redaksi.

Alamat Redaksi Dinamika Riset Gedung Heritage Lantai 3 Jl. Pattimura No 20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Tel : (021) 7245083, 7257043, 7226302 Fax : (021) 7395062 E-mail : [email protected] www.litbang.pu.go.id


3

DAFTAR ISI FOKUS

4

6

9

BALITBANG MENGGELIAT MELALUI 3 DIMENSI

INOVASI SKEMA PENDANAAN INFRASTRUKTUR: Belajar dari Semanggi, Surakarta

12 United Nation Conference On Human Settlement And Sustainable Urban Development (Habitat Conference)

41

43

45

KENAPA CERUCUK? SEBAB TANAH PUN BISA LABIL KAYAK ABG

STRATEGI JITU PEMASARAN MELALUI PORTAL E-PRODUK LITBANG PUPR

MENGEMBANGKAN KEARIFAN LOKAL DALAM ARSITEKTUR TRADISIONAL SUMATERA


DAFTAR ISI LITBANG

25

28

PERAN MANGROVE SEBAGAI STRUKTUR LUNAK BAGI MASYARAKAT PESISIR

PENDEKATAN PENYEDIAAN JALAN SEHARUSNYA BERSINERGI

31 MENGHINDARI MACET DENGAN SINDILA

36 SEGERA HADIR PERPUSTAKAAN DAN JEMBATAN APUNG PERTAMA DI INDONESIA

39 RUMAH BOXI SOLUSI MENDAPAT NAUNGAN DALAM 120 HARI

49 FLYOVER ANTAPANI: RIDWAN KAMIL SURPRISE LIHAT BETON BISA NGAMBANG

47 ACHMAD HELMI: Syariah, Masa Depan Infrastruktur Indonesia

54 MENGGALI POTENSI SUNGAI PERKOTAAN MENJADI AREA WISATA AIR YANG MENARIK


5

BALITBANG MENGGELIAT MELALUI 3 DIMENSI Bernaldy

Salah satu agenda prioritas pembangunan “Nawa Cita” di era Presiden Joko Widodo adalah pemerataan penyelenggaraan infrastruktur yang diharapkan dapat mendukung perekonomian. Tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan pembangunan infrastruktur tersebut diamanahkan pemerintah kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR). Diharapkan dengan adanya pemerataan pembangunan/penyelenggaraan infrastruktur, perekonomian masyarakat akan bergerak. Dalam penyelenggaraan pembangunan pasti diperlukan teknologi. Badan Penelitian dan Pengembangan ditugaskan dan bertanggung jawab untuk mempersiapkan teknologi untuk pebangunan infrastruktur PUPR. Dengan adanya pengembangan

teknologi infrastruktur, diharapkan proses penyelenggaraan infrastruktur di Indonesia dapat berjalan dengan cepat dan tidak membutuhkan biaya yang tinggi, namun memiliki kualitas yang baik. Sejak Tahun 2015 Balitbang sudah melakukan transformasi dengan menjalankan 3D (tiga dimensi). 3 Dimensi merupakan kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan untuk menuju Badan Litbang yang lebih baik lagi, yaitu di antaranya penguatan internal sebagai dimensi pertama, penguatan kerja sama antar unit Eselon I di lingkungan Kementerian PUPR, serta membangun kemitraan dengan pihak-pihak di luar Kementerian PUPR. Setelah berjalan setahun, dirasakan hasilnya yang signifikan, baik secara umum bagi PUPR atau secara khusus bagi Balitbang sendiri.

DIMENSI 1: Penguatan Internal Untuk membangun unit organisasi yang baik dan kokoh, tentu saja harus dimulai dari pondasi dalam organisasi itu sendiri, yaitu meningkatkan kualitas sember daya manusia (SDM). Dengan jumlah SDM yang terbatas, Balitbang berupaya mengoptimalkan tenaga-tenaga peneliti dan perekayasa, sehingga dapat menyelesaikan tugas-tugas yang telah diamanahkan dengan baik. Hal ini dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya dengan kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan peningkatan jenjang pendidikan bagi peneliti Balitbang. Balitbang juga berupaya meningkatkan kinerja pegawai dengan melakukan pembinaanpembinaan melalui coffee morning, penyegaran kembali terhadap manajemen mulai dari manajemen persuratan dan kearsipan, manajemen mutu, manajemen keuangan dan sebagainya. Balitbang juga memberikan suatu pandangan dan pemikiran kepada peneliti. Bahwa peneliti tidak bisa mengusulkan ide penelitian seenaknya sendiri, namun harus mengacu pada kebutuhan dan tugas yang diberikan oleh pimpinan, layak secara teknis, 6

mudah dan murah didapat dan dilaksanakan. Peneliti Balitbang harus dapat menghasilkan teknologi yang dibutuhkan baik itu oleh stakeholder maupun masyarakat. Tidak hanya peneliti yang menjadi prioritas utama, namun Balitbang juga menjaring dan meningkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas dari perekayasanya.


Dalam rangka penelitian, peneliti dan perekayasa Balitbang tidak harus berasal dari internal Balitbang, mengingat terbatasnya SDM dan banyaknya tugas yang harus diselesaikan. Untuk itu Balitbang juga mengajak unitunit peneliti dari luar. Saat ini, seiring berkembangnya Balitbang, sudah banyak peneliti yang ingin bergabung, baik yang berasal dari

lingkungan internal PUPR maupun dari lingkungan eksternal PUPR. Saat ini Balitbang juga mulai menerapkan konsep penelitian bersama atau penelitian satu paket. Penelitian terpadu yang dilakukan bersama-sama oleh pusat-pusat litbang yang berada dibawah payung Balitbang. Sebagai contoh, wahana apung yang konsep awal berasal dari Pusjatan, penerapannya dapat dimanfaatkan oleh Pusat Litbang SDA menjadi floating breakwater (pemecah gelombang apung) dan juga balai apung yang dikembangkan oleh Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman. Beberapa tahun terakhir Balitbang mencoba membuka diri ke publik. Dengan melakukan beberapa gebrakan seperti adanya website, media sosial (Facebook, Twitter, dan Instagram), majalah dan dibuatnya PINTU (Pusat Informasi Terpadu) sehingga informasi mengenai Balitbang dan hasil produk litbang tidak lagi sulit didapat. Selain itu perkuatan simpul-simpul untuk menjadi PINTU-PINTU Balitbang juga digalakkan. Diharapkan kedepannya PINTU-PINTU Balitbang akan tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Dengan semua hal yang telah dilakukan, diharapkan Balitbang dapat mencapai penguatan dimensi internal yang mampu mendukung percapaian target kerja yang diamanahkan.

DIMENSI 2 Dalam melaksanakan tugasnya Balitbang dituntut untuk dapat mendukung program Kementerian PUPR dalam mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur di bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, perumahan dan permukiman, serta pembangunan terpadu PUPR. Sudah tentu Balitbang tidak bisa bekerja sendiri, segala sesuatunya harus terkoordinasi dengan masingmasing unit organisasi di Kemeterian PUPR. Dengan menjalin kerja sama dengan unit-unit organisasi PUPR, Balitbang dapat dengan mudah mendapat informasi mengenai berbagai teknologi yang dibutuhkan untuk mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur oleh Kementerian PUPR. Misalnya saja Balitbang melakukan kerja sama dengan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dalam suatu penelitian bersama mengenai Green Infrastruktur. Balitbang juga menjalin kerja sama dengan Ditjen Bina Konstruksi dalam pemanfaatan teknologi. Dalam kerja sama ini pengembangan teknologi tentu saja menjadi tugas Balitbang, sedangkan penerapannya dilakukan oleh Ditjen Bina Konstruksi. Balitbang juga menyediakan layanan advis teknis, yakni layanan konsultasi teknis oleh para peneliti dalam membantu stakholder mengatasi masalahmasalah teknis pelaksanaan pekerjaan fisik. Apabila ada advis teknis yang dibutuhkan, termasuk di daerah maka Balitbang tidak akan berjalan sendiri. Balitbang akan bekerja sama mengajak unit-unit organisasi Kementerian PUPR untuk melakukan advis teknik di lapangan sesuai dengan bidang yang ditangani. Seperti contoh kegiatan sosialisasi terpadu yang barubaru ini diadakan di Sorong, Papua. Dalam kegiatan

Tabel 1. Daftar Lokasi Simpul/PINTU Balitbang PUPR ini Balitbang turut mengajak Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Bina Marga, dan juga Ditjen Bina Konstruksi. Dengan melakukan kerja sama dengan unitunit organisasi di Kementerian PUPR, Balitbang membangun sinergi guna memenuhi target dan tugas yang dipikul Kementerian PUPR untuk percepatan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah di Indonesia. DINAMIKA RISET BALITBANG PUPR | edisi III 2016

7

DIMENSI 3 Memiliki prinsip penyelenggaraan teknologi yang relevan, layak, mudah serta murah bukanlah perkara yang gampang. Balitbang harus mencari cara agar produk hasil litbangnya tidak ‘mangkrak’ hanya menjadi koleksi arsip semata. Teknologi Balitbang harus dapat diterapkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan keterbatasan SDM dan anggaran, Balitbang tentu tidak bisa melakukan produksi serta memasarkan hasil litbangnya sendiri. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mewujudkannya yaitu Balitbang melakukan kerja sama dan kemitraan dengan pihak-pihak dari luar Kementerian PUPR, seperti antar badan litbang, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi profesi, serta pihak swasta. Dalam rangka meningkatkan kerja sama dan kemitraan, Balitbang melakukan forum-forum komunikasi antar litbang di mana masing-masing badan litbang menjelaskan hasil litbang dari kegiatan masing-masing. Balitbang juga melakukan suatu kegiatan terpadu seperti Pekan Inovasi Sains dan Teknologi yang belum lama ini diselenggarakan di Ancol, Jakarta. Pada kegiatan ini Balitbang bersama mengajak produsen swasta untuk ikut serta dalam penyelenggaraan. Balitbang juga sudah memulai ikatan kerja sama dengan beberapa peneliti lainnya serta stakeholder dalam rangka penyelenggaraan advis teknik. Sebagai bentuk pelayanan Balitbang terhadap masyarakat maupun stakeholder maka dibentuklah PULSA atau Pelayanan Uji Laboratorium Sertifikasi dan Advis Teknis. Masyarakat maupun stakeholder yang membutuhkan layanan PULSA, kini PULSA sudah dapat diakses secara online. Balitbang juga menyediakan solusi terkait permasalahan infrastruktur di lapangan seperti pengujian atau advis teknis yang nantinya akan ditangani langsung oleh tenaga ahli dari Balitbang. Dengan adanya kerja sama dengan pihak luar diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peneliti Balitbang melalui pertukaran informasi dan teknologi, serta dapat menjalin jejaring yang baik guna mewujudkan penerapan teknologi Balitbang.

8


No

Nama Mitra

Judul PKS Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Beton Pracetak

Lingkup Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Beton Pracetakbidang PUPR

1

PT. Wijaya Karya Beton

2

Penelitian, Pengembangan Penelitian, Pengembangan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dan Pemanfaatan Teknologi dan Pemanfaatan Teknologi (LAPAN) Keantariksaan Keantariksaan

3

PT. Green Planet

Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan Teknik Hydroseeding

Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan Teknik Hydroseeding

4

Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (AP2ERSI)

Penerapan Teknologi Hasil Litbang Bidang Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat


5

PT. Reka Indo Perkasa

Penelitian, Pengembangan Inovasi dan Pemanfaatan Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Mesin Industri Teknologi dan Pemanfaatan Bahan Konstruksi Bangunan Teknologi Mesin Industri Bahan Konstruksi Bangunan

6

Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI)


7

Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi Badan Standardisasi Nasional (BSN)

Penyebarluasan dan Pemanfaatan Kebutuhan Penyebaran Informasi dan Informasi Standardisasi Standardisasi (SIMPUL) Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil

8

Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang (UNP)

Penyebarluasan dan Pemanfaatan Kebutuhan Penyebaran Informasi dan Informasi Standardisasi Standardisasi (SIMPUL) Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil


Dengan keterbatasan SDM dan dana tidak membuat Balitbang ciut nyali. Keterbatasan ini justru menjadi lecutan motivasi dan semangat untuk dapat mencapai tujuan. Kepercayaan publik dan kepercayaan pemerintah terhadap Balitbang kini sudah meningkat yang tercermin dari tugas dan tanggung jawab yang semakin banyak dan juga permintaan-permintaan advis teknik. Hal ini menunjukkan eksistensi Balitbang sudah terlihat. Kendala dalam menerapkan suatu pola tentu ada, namun secara perlahan-lahan membentuk, menyampaikan suatu konsep sehingga bisa diterima oleh semua pihak. Balitbang menuju peningkatan perbaikan (transformasi). Jika Balitbang dulu dikatakan sulit berkembang, saat ini dengan Balitbang telah bertransformasi menjadi elit dan membanggakan. Dengan keterbatasan anggaran dan SDM Balitbang harus tetap bisa menghasilkan teknologi yang inovatif. Balitbang siap melakukan terobosan-terobosan sehingga segala keterbatasan tidak lagi menjadi kendala bagi pergerakan dan produktivitas Balitbang untuk terus menghasilkan teknologi.

INOVASI SKEMA PENDANAAN INFRASTRUKTUR: Belajar dari Semanggi, Surakarta Adji Krisbandono, Dica Erly Andjarwati, Galih Primanda

“I never invest in anything that I don’t understand” (Warren Buffet)

Financial Gap: Apa Solusinya? Cita-cita pemerintah untuk menyediakan infrastruktur merata dari ujung barat hingga ujung timur Nusantara merupakan pekerjaan rumah bersama dan untuk mewujudkannya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Bappenas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menyebutkan kebutuhan pendanaan infrastruktur prioritas mencapai Rp 4.796 triliun. Besar kebutuhan pendanaan untuk bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp 1.915 triliun. Sementara total anggaran yang tersedia hanya Rp 1.289 triliun, sehingga masih terdapat financial gap senilai Rp 626 triliun . Apabila Kementerian PUPR hanya mengandalkan dana APBN saja bisa dipastikan hal tersebut tidak akan mencukupi. Kondisi tersebut membuat banyak pihak harus berinovasi mencari sumber pendanaan infrastruktur. Apalagi dihadapkan fakta bahwa hingga kuartal ketiga tahun 2016, APBN telah mengalami dua kali pemotongan dalam rangka penghematan anggaran. Kata kunci yang bisa menjadi jalan keluar dari permasalahan di atas adalah berpikir inovatif dan kreatif. Jika sedikit melirik ke sektor industri lain, saat ini industri musik di seluruh dunia tengah menghadapi praktek pembajakan yang sangat masif. Hal ini membuat mereka tidak bisa lagi menjual karyanya dengan cara konvensional yang berupa fisik seperti CD ataupun kaset. Kini mereka diharuskan kreatif dalam berpromosi dan lahirlah inovasi baru seperti penjualan via online dengan iming-iming merchandise eksklusif dari musisi ataupun bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki kemampuan marketing yang lebih baik dari pada sang musisi itu sendiri. Dari ilustrasi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa inovasi dan pemikiran out of the box mutlak dimiliki

pada zaman sekarang. Pun begitu dengan pendanaan infrastruktur yang harus berani membuka kesempatan pihak lain untuk mendanai dan mengelola infrastruktur melalui skema kerja sama dengan pemerintah. Salah satu skema pendanaan infrastruktur yang harus terus digalakkan adalah Public Private Partnership (PPP) atau yang secara awam dipahami sebagai bentuk kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dalam Penyediaan Infrastruktur

Konsep Public Private Partnership (PPP) atau KPBU sebenarnya bukan hal yang baru. KPBU telah menjadi bagian dalam strategi pendanaan infrastruktur di Indonesia tepatnya sejak ditetapkannya undangundang yang mengatur tentang jalan tol pada tahun 1974. Hingga kini, KPBU lebih dominan dilakukan pada pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Negara-negara lain juga sudah terlebih dahulu melakukan hal yang sama. William J. Parente (2006) mengungkapkan alasan beberapa negara mengajak serta pihak swasta untuk bekerjasama. Bila ditelaah lebih lanjut, ternyata bisa dilihat bahwa skema PPP/KPBU memiliki beberapa bentuk kerjasama. Salah satu skema PPP yang cukup familiar adalah Build, Operate, Transfer (BOT). Penerapan BOT biasanya dipraktekkan pada proyek pembangunan jalan tol. Dalam pembangunan jalan tol, persetujuan pembangunan jalan tol dilakukan oleh pemerintah akan tetapi pembangunan dan pengoperasiannya dilakukan oleh pihak swasta dengan masa konsesi sesuai kesepakatan hingga dikembalikan lagi kepada Pemerintah. Selain BOT, berbagai literatur tentang PPP/KPBU juga menyebutkan beberapa skema lain seperti service contract, management contract, joint venture, performance based annuity scheme (PBAS), dsb.


9

No

Negara

Alasan Memilih KPBU

1

Unites States

to improve operational efficiencies

4

India

to create employment opportunities

South Africa

to mobilize additional investment funds

2 3 5 6 7

United Kingdom to increase competition South Korea

to access new and proven technologies

Philippines

to create transparent procurement

Thailand

to provide service not currently provided

Tabel 1. Alasan Negara Lain Memilih Skema KPBU

Ilustrasi Kasus Rencana Revitalisasi IPA Semanggi Profil Proyek

Meskipun model-model KPBU untuk sektor air minum masih relatif terbatas jika dibandingkan sektor lainnya (sebagai konsekuensi dibatalkannya UU 7 tahun 2004 oleh Mahkamah Konstitusi), semakin menariknya skema ini membuat Balitbang PUPR cq. Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT) mempelajari lebih lanjut beberapa studi kasus proyek untuk didanai dengan KPBU, salah satunya adalah rencana revitalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) Semanggi di Surakarta. Dari kacamata regulasi, Pemerintah telah mengeluarkan PP 121 tahun 2015 tentang Pengusahaan SDA yang salah satunya menegaskan prioritas utama pengusahaan air diberikan kepada BUMN atau BUMD. Meski demikian hal tersebut tidak berarti swasta tidak dapat berpartisipasi dalam penyediaan air minum. Sektor swasta dapat bekerjasama melalui skema business-to-business (B2B)

dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau KPBU dengan beberapa persyaratan. IPA Semanggi memang belum beroperasi karena baru tersedia bangunan intake dan prasedimentasi (dibangun oleh Kementerian PU pada tahun 20102012) dan belum ada bangunan IPA. Telah diupayakan pengembangannya oleh Perum Jasa Tirta I melalui kerjasama dengan PDAM Kota Surakarta, namun sejak tahun 2007 masih belum mampu menggerakkan kedua belah pihak. IPA Semanggi yang sedianya akan diserah-operasikan dan dikelola Perum Jasa Tirta I untuk disalurkan air bersih curah kepada PDAM Kota Surakarta, saat ini dalam keadaan tidak terpakai dan sebagian sudah dalam keadaan tidak memenuhi syarat untuk dioperasikan. Revitalisasi IPA menjadi satusatunya opsi yang harus diambil mengingat semakin bertumbuhnya penduduk dan tentu saja kebutuhan akan air bersih.

Ulasan Skema

Dengan adanya kebijakan restrukturisasi hutang PDAM oleh Pemerintah, menuntut Pemerintah Daerah untuk memberikan penyertaan modal (debt to equity swap) kepada PDAM sebagai kompensasi pembayaran kewajiban pokok dan/atau non pokok. Tak terkecuali PDAM Surakarta. Jika penyertaan modal tersebut masih belum memadai untuk menutup biaya investasi dan operasional yang dibutuhkan untuk pemeliharaan jaringan eksisting (brownfield) atau ekspansi jaringan baru (greenfield), maka dibuka peluang untuk melakukan KPBU dengan badan usaha/swasta. Dalam kasus ini, keterbatasan modal yang dimiliki PDAM Kota Surakarta menjadi salah satu asalan perlunya dilakukan KPBU dengan usulan skema sebagaimana terlihat pada Tabel 2.

10 DINAMIKA RISET BALITBANG PUPR | edisi III 2016

Tabel 2. Usulan Skema KPBU Rencana Revitalisasi IPA Semanggi

Dari skema tersebut diusulkan kepada Perum Jasa Tirta dan badan usaha membentuk semacam konsorsium untuk membangun IPA dan reservoir serta menyediakan air curah untuk dijual kepada PDAM. Konsorsium inilah yang bertanggungjawab atas pengoperasian dan pemeliharaan unit air baku dan produksi. Selanjutnya, di unit distribusi dan unit pelayanan, diusulkan agar PDAM Surakarta bekerjasama dengan badan usaha untuk mengoperasikan dan memelihara unit distribusi. Pemerintah dalam hal ini melalui Ditjen Cipta Karya dapat memberikan dukungan dalam bentuk sebagian konstruksi di jaringan distribusi agar proyek ini semakin feasible . Skema ini dipandang penting terutama dalam rangka mengurangi tingkat kehilangan air/Non Revenue Water (NRW). Seiring dengan peningkatan kapasitas IPA dan langkah-langkah pengurangan NRW, diharapkan dapat semakin meningkatkan kinerja layanan PDAM Surakarta kepada para pelanggan.

Prasyarat Kelayakan Proyek KPBU Agar KPBU ini dapat berjalan, tentu perlu banyak persiapan; termasuk salah satunya yaitu jaminan atas risiko finansial yang mungkin akan ditanggung badan usaha. Pemerintah telah memberi mandat kepada PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) untuk memberi jaminan atas kewajiban finansial PJPK. Risiko yang dapat dijamin pada prinsipnya adalah risiko politis yang berada di bawah kendali PJPK sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama. Dengan penjaminan tersebut, diharapkan risiko ditanggung oleh pihak yang paling mampu mengendalikan dapat terpenuhi. Dari aspek finansial, keberadaan penjaminan diharapkan dapat meningkatkan creditworthiness (dan bankabilty) proyek dan juga menurunkan cost of capital. Selain itu, agar penyiapan proyek KPBU mampu menarik minat badan usaha, khususnya badan usaha milik swasta, Pemerintah juga memberikan fasilitas kepada calon PJPK dalam bentuk project development facility (PDF). PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) juga bisa dijajaki untuk memberikan grant berupa bantuan Viability Gap Funding (VGF) dengan syarat total biaya investasi minimal 100 milyar rupiah (Peraturan Menteri Keuangan 223/ PMK.011/2012). Dalam memberikan dana VGF, Pemerintah melakukan pertimbangan bahwa VGF dianggarkan dan dialokasikan dengan mempertimbangkan kemampuan APBN, kesinambungan fiskal, dan risiko manajemen fiskal serta Pemerintah hanya akan memberikan VGF jika tidak ada alternatif praktis lainnya untuk membuat proyek layak.

Penutup Warren Buffet, salah seorang miliarder dunia yang telah berinvestasi di berbagai perusahaan pernah berujar bahwa sebelum mengambil keputusan investasi, Ia harus mempelajari berbagai hal terkait rencana investasi tersebut. Mulai dari perizinan, insentif/disinsentif yang akan diterima, aturan fiskal yang diberlakukan, dsb. Semata-mata agar ia tahu, apakah portofolio tersebut layak atau tidak. Berbagai upaya juga terus dilakukan Pemerintah untuk menarik investasi swasta, terutama dalam proyek-proyek infrastruktur. Dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XIII yang dikeluarkan medio tahun ini bahkan telah ditegaskan berbagai upaya simplifikasi perizinan agar swasta lebih bergairah untuk berinvestasi. Meskipun size-nya kecil, upaya pengembangan sistem penyediaan air minum harus dikemas secara menarik agar peran swasta bisa semakin besar. Tidak hanya swasta yang tertarik, tetapi juga PII dan SMI agar mengekspansi portofolio bisnisnya ke proyek-proyek tersebut. Semoga berbagai fasilitas yang disediakan Pemerintah, melalui PII, SMI, maupun dukungan sebagian konstruksi oleh Ditjen Cipta Karya dapat terus direplikasi agar target 100-0-100 tahun 2019 dapat dicapai.

http://pu.go.id/berita/11547/Skema-KPBUDapat-Atasi-Keterbatasan-Pembiayaan-APBNUntuk-Infrastruktur 1

Sebagaimana tercantum dalam PMK 31/ PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada PDAM. 2

Ketika naskah ini selesai disusun, Kementerian Keuangan ternyata telah menyetujui multiyears contract paket pembangunan IPA 200 l/det dan reservoir 6.000 m3 di Semanggi, Surakarta pada pagu Ditjen Cipta Karya TA. 2016 s/d 2018. Meski demikian, masih terbuka peluang KPBU di unit distribusi dan layanan agar PDAM Surakarta dapat semakin meningkatkan layanannya. 3

Berdasarkan Perpres 38 Tahun 2015 tentang KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur, disebutkan bahwa agar proyek lebih feasible Pemerintah dapat memberikan dukungan dalam bentuk kontribusi fiskal dan/atau bentuk lainnya terhadap proyek KPBU. 4


11

United Nation Conference On Human Settlement And Sustainable Urban Development (Habitat Conference) Bernaldy (Sekretaris Balitbang PUPR) David A. Sagita (UCLG ASPAC Public Space Specialist)

Gambar 1. Proses pendirian joglo Kampung Ketandan Sumber: UCLG ASPAC

Tahun 2016 ini merupakan peristiwa yang istimewa untuk Indonesia, karena satu kotanya, Surabaya, ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan the Third Session of the Preparatory Committee (PrepCom3) of Habitat III pada bulan Juli 2016 lalu. Pelaksanaan PrepCom3 Habitat III di Surabaya merupakan sebuah jalan menuju agenda besar Habitat III untuk menyepakati New Urban Agenda yang dilaksanakan di kota Quito, Ekuador 17 – 20 Oktober 2016.

pembangunan perkotaan di dunia. Kota-kota akan menjadi sebuah magnet baru bagi banyak pelaku perkotaan, dari sisi ekonomi kota akan menarik banyak orang datang ke kota dan bertempat tinggal di kota. Urbanisasi dan pembangunan terkait erat dan memerlukan cara untuk memastikan kota dapat tumbuh dengan baik dan berkelanjutan. Urbanisasi telah menjadi kekuatan pendorong serta sumber pengembangan dengan kekuatan untuk mengubah dan memperbaiki kehidupan.

Apa itu New Urban Agenda atau Agenda Baru Perkotaan? Agenda Baru Perkotaan adalah sebuah dokumen yang dihasilkan pada konferensi Habitat III yang akan menjadi panduan segala upaya yang berkaitan dengan urbanisasi ditinjau dari lingkup luas dengan beragam para pemangku kepentingan seperti; negara, kota, PBB, pemerintah kota dan kabupaten, komunitas dan masyarakat sipil untuk 20 tahun ke depan. Agenda ini juga akan menjadi dasar pengambilan kebijakan dan pendekatan yang akan digunakan yang akan berdampak ke masa yang akan datang. Urbanisasi menjadi penting sebagai agenda baru perkotaan dikarenakan urbanisasi adalah sebuah proses yang natural yang akan terjadi diseluruh dunia dan hal ini adalah sebuah tantangan bagi

Tahun 2016 ini juga menjadi tahun yang special dikarenakan Hari Habitat Dunia yang biasa diperingati pada hari Senin minggu pertama bulan Oktober bertepatan dengan pelaksanaan Konferensi Habitat III, menggambil tema besar Housing at the Center atau Perumahan Penggerak Kota Berkelanjutan. Sejalan dengan agenda baru perkotaan bahwa urbanisasi akan memberikan dampak kepada pertumbuhan dan perkembangan kota, dimana sektor perumahan merupakan satu unsur yang akan berdampak langsung secara fisik dan non-fisik. Urbanisasi yang tidak dapat diantisipasi dan dikelola dengan baik akan menimbulkan masalah-masalah baru dan berdampak panjang.


Sejarah Konferensi Habitat

Konferensi Habitat merupakan sebuah konferensi yang diadakan setiap 20 tahun sekali. Tahun 2016 ini konferensi Habitat yang ke-3 dan diadakan di kota Quito, Ekuador dengan mengusung tema Towards New Urban Agenda (Menuju Agenda Baru Perkotaan). Melihat perjalanan panjang sejarah konferensi Habitat, dimana konferensi Habitat I yang dilaksanakan di kota Vancouver, Kanada pada tahun 1976 melahirkan United Nation Human Settlement Programme atau yang lebih dikenal dengan UN-Habitat pada 19 Desember 1977. Konferensi Habitat I pada tahun 1976, dipicu oleh kekhawatiran akan pertumbuhan kota yang pesat dan tidak terkendali, terutama di negara berkembang. Saat itu dunia mulai mengakui bahwa kondisi pemukiman manusia secara langsung mempengaruhi pembangunan manusia, sosial, dan ekonomi, dan pembangunan perkotaan yang tidak terkontrol dapat memiliki dampak lingkungan dan ekologi yang parah. Hal ini menyebabkan Rencana Aksi Vancouver yang digariskan sebagai sebuah strategi pertama di tingkat internasional untuk mengatasi dan mengendalikan masalah pertumbuhan perkotaan. Pendekatan terhadap urbanisasi menjadi sebuah pendekatan holistik dan global, menghubungkan bersama kekhawatiran politik, spasial, sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Konferensi Habitat I melahirkan sebuah deklarasi yang kemudia dikenal sebagai Deklarasi Vancouver yang memuat 19 prinsip-prinsip dasar salah satunya

adalah pernyataan tentang ‘peningkatan kualitas hidup manusia adalah tujuan pertama dan paling penting dari setiap kebijakan pemukiman manusia’. Hal kemudian mendudukan bahwa permasalahan peningkatan kualitas manusia adalah hal yang paling penting ketika para pemangku kepentingan merencanakan sebuah kebijakan yang terkait dengan pembangunan perumahan manusia. 20 tahun kemudian pada tahun 1996, UN-Habitat kembali mengadakan konferensi Habitat II di Istanbul, Turki, dengan sebuah agenda besar melakukan evaluasi terhadap implementasi Deklarasi Vancouver yang telah disepakati pada tahun 1976. Selama konferensi, negaranegara yang berpartisipasi mengakui penurunan global kondisi tempat tinggal dan hidup, sudah mencapai proporsi krisis di beberapa negara-negara berkembang. Menanggapi persoalan tersebut maka diperlukan sebuah langkah berani dan segera. UN-Habitat juga membuat sebuah pernyataan bahwa kota harus ada tempat di mana manusia memimpin memenuhi kehidupan bermartabat, kesehatan yang baik, keselamatan, kebahagiaan dan harapan. Selain itu dalam konferensi ke-2 ini Agenda Habitat juga mulai menghubungkan sektor perumahan dengan sektor keuangan dengan menetapkan pernyataan bahwa kapasitas keuangan dan kelembagaan kota dan pemerintah daerah harus diperkuat, sehingga menciptakan lingkungan yang efisien dan lebih memungkinkan untuk memecahkan masalah yang berkembang pesat kota.

Menuju Agenda Baru Perkotaan Bulan Oktober 2016 adalah merupakan sebuah bulan yang penuh sejarah bagi pembangunan perumahan dan perkotaan di Indonesia, dikarenakan mulai bulan Oktober 2016 Indonesia akan juga mengadopsi hasil dari Agenda Baru Perkotaan dunia yang telah disepakati dalam konferensi Habitat III di Quito, Ekuador. Sebanyak 175 butir agenda baru pembangunan perkotaan telah dihabas sejak 2 tahun terakhir hingga bulan July 2016 dengan dilaksanakannya Preparatory Committee Meeting di Surabaya. Dalam agenda baru perkotaan yang telah disepakati, pembangunan perkotaan berkelanjutan mengedepankan pembangunan yang memperhatikan inklusi sosial dan pemberantasan kemiskinan, ‘pemberantasan kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensi, termasuk kemiskinan ekstrim, adalah tantangan global terbesar dan kebutuhan yang mutlak bagi pembangunan berkelanjutan. Kami juga mengakui bahwa ketidaksetaraan tumbuh dan kegigihan beberapa bentuk dan dimensi kemiskinan, termasuk meningkatnya jumlah kumuh dan permukiman informal yang penduduk, mempengaruhi kedua negara maju dan berkembang, dan bahwa spasial organisasi, aksesibilitas, dan desain ruang kota, serta infrastruktur dan penyediaan pelayanan dasar, bersama-sama dengan kebijakan pembangunan, dapat mempromosikan atau menghalangi kohesi sosial, kesetaraan, dan inklusi’.

Sumber: UCLG ASPAC DINAMIKA RISET BALITBANG PUPR | edisi III 2016

13

Selain itu agenda baru perkotaan juga menyatakan; ‘komitmen untuk pembangunan perkotaan dan pedesaan yang berpusat pada rakyat, melindungi planet ini, dan usia dan gender responsif, dan untuk realisasi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, memfasilitasi hidup bersama, mengakhiri semua bentuk diskriminasi dan kekerasan, dan memberdayakan semua individu dan masyarakat, sementara memungkinkan partisipasi penuh dan bermakna mereka. Berkomitmen untuk mempromosikan budaya dan menghormati keragaman, dan kesetaraan sebagai elemen kunci dalam humanisasi kota dan pemukiman manusia’. Gambar 2. Warga Kampung Ketandan bersama-sama melukis di jalan. Sumber: UCLG ASPAC

Gambar 3. Balai Budaya “ Cak Markeso” Ketandan Sumber: UCLG ASPAC

Belajar Dari Surabaya Ada yang menarik dari pelaksanaan Preparatory Committee Meeting di Surabaya kemarin, bahwa acara PreCom3 Habitat III tidak hanya menjadikan masyarakat sebagai penonton melainkan pelaku dari proses pembangunan. Dimulai dari sebuah kampung kecil di tengah jantung kota Surabaya bernama Ketandan masyarakat Surabaya membuktikan bahwa, mereka dapat menjadi subyek dari proses pembangunan. Melalui program pembangunan dari ruang publik di Kampung Ketandan Surabaya hal ini dapat dilihat ketika kita dapat berjalan bersama antara pemerintah, masyarakat kemudian didukung oleh para profesional, kalangan akademis, dan organisasi internasional, beberapa halangan atau gap yang terjadi dapat minimalisir. Kampung Ketandan sebelumnya merupakan sebuah kampung tradisional yang ada di tengah kota. 14 DINAMIKA RISET BALITBANG PUPR | edisi III 2016

Kampung ini menyimpan potensi yang menunggu di gali untuk dimunculkan dipermukaan. Dengan menghadirkan sebuah ruang publik sederhana, ternyata potensi ini dapat muncul kembali, masyarakat dan pemerintah kota bergandengan tangan dalam membangun bersama ruang publiknya. Ruang publik kembali menjadi ruang sesungguhnya yang hadir di tengah-tengah hiruk pikuk sebuah kota metropolitan. Jalinan jejaring kerjasama kembali terajut menembus batasan-batasan yang selama ini ada. Ruang publik di Kampung Ketandan juga mampu memicu kreativitas berkesenian para pemuda yang hadir melalui pementasan ludruk sederhana yang dimainkan di depan para delegasi yang hadir dalam peluncuran ruang publik yang saat ini bernama Balai Budaya ‘Cak Markeso’ Ketandan.

TATA CARA PERHITUNGAN HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK UNTUK KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG (SNI 7832:2012) Retta Ida Lumongga Kementerian PUPR memiliki program dalam rangka menyediakan kebutuhan rumah murah untuk masyarakat yang secara finasial dianggap kesulitan untuk memiliki rumah layak. Diluar interfensi dalam bentuk subsidi, dalam bangunan gedung, mahal murahnya suatu bangunan gedung tentunya dengan mempertimbangkan, diantaranya, berapa estimasi biaya yang dibutuhkan dalam rancangan konstruksi suatu bangunan gedung yang ditentukan dengan menggunakan suatu tata cara perhitungan. Selama ini untuk keperluan analisis biaya konstruksi dikenal analisis BOW (Burgeslijke Openbare Werken) yang digunakan sejak tahun 1921. Namun, dengan adanya perkembangan industri konstruksi dewasa ini, masalah pada analisis BOW adalah tidak mencakup beberapa jenis bahan bangunan dan konstruksi baru dipasaran, khususnya konstruksi pracetak. Untuk itu, diadakan tata cara baru untuk menghitung harga satuan beton pracetak pada konstruksi bangunan gedung yaitu SNI 7832:2012 yang disusun oleh SPT 9101-S4 berdasarkan Ikatan Ahli Pracetak Prategang Indonesia (dalam standar ini yang menjadi acuan normatif adalah SNI 7394:2008 tentang Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan beton untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan). Pada dasarnya, konstruksi pracetak adalah suatu konstruksi bangunan yang komponen bangunannya di fabrikasi atau dicetak dahulu di pabrik atau di lapangan, lalu disusun di lapangan untuk membentuk satu kesatuan bangunan gedung. Dalam konstruksi pracetak, meliputi beberapa jenis pekerjaan, yaitu pekerjaan pembuatan beton pracetak sebagian, pekerjaan pembuatan beton pracetak penuh, pekerjaan ereksi konstruksi beton pracetak untuk sampai dengan lima lantai, pekerjaan sambungan konstruksi beton pracetak dan pekerjaan bekisting menggunakan kayu dan phenol film.

halus ukuran kurang dari 5mm. Seperti lazimnya suatu tata cara, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan umum berisikan hal yang umum, seperti bahwa perhitungan harga satuan pekerjaan berlaku untuk seluruh Indonesia berdasarkan harga bahan dan upah kerja sesuai dengan kondisi setempat, serta spesifikasi dan cara pengerjaan setiap jenis pekerjaan disesuaikan dengan standar spesifikasi teknis pekerjaan yang telah dilakukan. Persyaratan teknis berisikan hal teknis terkait, seperti pelaksanaan perhitungan satuan pekerjaan wajib didasarkan gambar teknis dan rencana kerja dan syaratsyarat atau RKS, penambahan toleransi sebesar 5% hingga 20% pada perhitungan indeks bahan yang mencakup angka susut, persyaratan penggunaan pada pekerjaan ereksi sampai dengan lima lantai, persyaratan bekisting menggunakan kayu dan phenol film, persyaratan sertifikasi keterampilan di bidang pracetak untuk tenaga kerja dan tenaga pelaksana pada pekerjaan bekisting dimiliki oleh perusahaan pemegang lisensi pracetak, persyaratan jam kerja efektif untuk para pekerja (5 jam/hari), serta persyaratan analisa biaya beton dimana analisa biaya beton yang tercantum dalam acuan normatif adalah dapat disesuaikan dengan kondisi material setempat, namun, jika tidak tercantum dalam acuan normatif maka harus mengacu pada hasil rancangan campuran beton. Dalam analisis biaya beton pracetak sebagai informatif, diketahui terdapat pekerjaan untuk beton pracetak sebagian dan beton pracetak penuh. Pada dasarnya pekerjaan untuk beton pracetak adalah beton pracetak, ereksi, joint. Terdapat perbedaan pekerjaan pada beton pracetak sebagian dan beton pracetak penuh, yaitu beton pracetak sebagian terdapat tambahan pekerjaan topping (Gambar 1)

Dalam tata cara perhitungan dikenal indeks, yang merupakan faktor pengali atau biasa disebut koefisien, sebagai dasar perhitungan biaya bahan dan upah. Dengan menggunakan indeks bahan, dapat dihitung kebutuhan bahan bangunan untuk setiap satuan jenis pekerjaan, sedangkan dengan menggunakan indeks tenaga kerja, dapat dihitung kebutuhan waktu untuk mengerjakan setiap satuan jenis pekerjaan. Dalam standar ini terkait indeks untuk tiap kebutuhan, digunakan beberapa istilah seperti ‘Portland Cement’ disingkat PC, yang secara umum diketahui sebagai jenis semen yang cocok dan biasa digunakan dalam berbagai aplikasi beton. Istilah ‘Kerikil’ disingkat KR, disini berarti agregat kasar ukuran 5mm hingga 40mm, sedangkan ‘Pasir Beton’ disingkat PB, adalah agregat

Penetapan indeks harga satuan pekerjaan beton dalam SNI 7832:2012 Indeks analisa pembuatan 1 meter kubik beton adalah sesuai acuan normatif. Namun, khusus pekerjaan beton pracetak yang bisa diangkat 24 jam diperlukan penambahan beban tambahan yang diatur dalam SNI 7832:2012 dengan catatan bobot isi pasir sama dengan 1400kg per meterkubik, bobor isi kerikil sama dengan 1350 kg per meterkubik dengan buckling factor pasir sama dengan 20%. Untuk indeks pembesian (pembesian 10kg dengan besi polos atau besi ulir) adalah sesuai dengan acuan normatif, demikian juga dengan indeks pemasangan


15

Gambar 1. Gambaran informatif perbedaan bagan analisis biaya beton pracetak (A) sebagian dan (B) penuh

kabel (pemasangan 10 kg kabel prategang polos) dan indeks pemasangan jaringan kawat baja (pemasangan 10 kg jaring kawat baja) harus sesuai dengan acuan normatif. Selanjutnya, untuk lahan produksi atau casting area, yang merupakan lahan dengan luasan tertentu dipersiapkan untuk produksi komponen pracetak, terdapat ketentuan khusus yang diatur dalam SNI 7832:2012 ini, meliputi penentuan kebutuhan bahan dan kebutuhan tenaga kerja, dengan masing-masing indeks per kebutuhan. Untuk kebutuhan lahan produksi, maka disamakan kebutuhan bahan adalah berupa PC, PB, KR (dengan batasan maksimum 30mm), air, sedangkan kebutuhan tenaga kerja adalah pekerja, tukang batu, kepala tukang, mandor. Perbedaan pada indeks masing-masing kebutuhan, seperti indeks untuk kebutuhan bahan Portland Cement atau PC adalah memiliki indeks bekisar pada 26,080 hingga 48,900, yaitu berbeda untuk pembuatan 1 meterpersegi lahan produksi tebal 8 cm beton, pembuatan 1 meterpersegi lahan produksi tebal 10cm beton, pembuatan 1 meterpersegi lahan produksi tebal 12cm beton, atau untuk pembuatan 1 meterpersegi lahan produksi tebal 15 cm beton (dengan catatan semuanya pada fc=14,5 MPa (K175) slump (12 plusminus 2)cm. Juga dalam pembuatan bekisting untuk beton pracetak per 1 meterperseginya, masing-masing memiliki kebutuhan bahan dan tenaga kerja yang berbeda dengan indeks yang berbeda untuk pelat beton pracetak, balok beton pracetak dan kolom beton pracetak. Dalam SNI 7832:2012 ini juga ditetapkan indeks yaitu kebutuhan tenaga kerja untuk upah pekerjaan pemasangan dan buka bekisting per 1 buah komponen, serta indeks untuk kebutuhan tenaga kerja untuk pekerjaan tuang/tebar beton per 1 buah komponen, masing-masing dibedakan untuk pelat, balok dan kolom pracetak. Sedangkan untuk pekerjaan ereksi per 1 buah komponen dan pekerjaan langsir


1 buah komponen, kebutuhan adalah ditetapkan untuk kebutuhan bahan dan kebutuhan tenaga kerja, dengan pembedaan indeks untuk pelat, balok dan kolom pracetak. Selain hal-hal yang telah disebutkan diatas, standar ini juga menetapkan indeks untuk kebutuhan bahan per 1 meterkubik grout serta grout campuran, indeks kebutuhan tenaga kerja untuk satu titik pekerjaan grout pada joint beton pracetak, indeks pada tiap kebutuhan bahan dan tenaga kerja untuk memasang satu titik bekisting joint dan indeks untuk tiap kebutuhan tenaga kerja untuk satu titik joint dengan sling. Penggunaan indeks pada standar untuk menghitung harga satuan pekerjaan, dapat diilustrasikan pada analisa harga satuan 1 buah komponen pracetak, yang memerlukan analisa harga satuan untuk beton siap pakai per meterkubik, baja tulangan per kilogram, bekisting per meterpersegi dan pasang bongkar per buah komponen. Untuk indeks bahan beton siap pakai per meterkubik menggunakan acuan normatif, sedangkan lainnya menggunakan indeks pada analisa sesuai SNI 7832:2012. Misalnya, kebutuhan bahan hanya untuk phenol film 12mm pada pekerjaan bekisting untuk 1 meter kubiknya setelah dihitung dengan indeks dan harga bahan, maka dibutuhkan biaya sebesar Rp.10,800,- Hasil perhitungan dengan menggunakan indeks untuk tiap kebutuhan, menghasilkan total biaya yang dibutuhkan untuk 1 buah komponen beton kolom pracetak. Untuk mengerti isi standar ini diperlukan kemampuan untuk memahami perhitungan indeks, sepatutnya bila diperuntukkan untuk diketahui oleh pihak-pihak yang terkait pembangunan gedung dan perumahan, seperti para perancang, konsultan, kontraktor maupun perseorangan yang membutuhkan acuan untuk memperkirakan biaya bangunan.

KONSEP GREEN BUILDING DENGAN MENERAPKAN SISTEM PLAMBING PADA BANGUNAN GEDUNG (SNI 8153:2015) Retta Ida Lumongga Untuk melaksanakan UU 28/2002 tentang Bangunan Gedung, saat ini ada 3 Peraturan Menteri sebagai turunan Peraturan Pemerintah yang mencantumkan SNI sebagai salah satu aspeknya. Ketiga Peraturan Menteri tersebut yaitu Peraturan Menteri PU No.29/ PRT/M/2006 tentang persyaratan teknis bangunan, Peraturan Menteri PU No.26/PRT/M/2008 tentang proteksi kebakaran, dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 02/ORT/M/2015 tentang bangunan hijau atau green building. Konsep green building didesain untuk mereduksi dampak lingkungan terbangun pada kesehatan manusia dan alam, di antaranya dengan penerapan sistem plambing dan penggunaan produkproduk plambing ber-SNI. SNI 8153:2015 tentang Sistem Plambing Pada Bangunan Gedung disusun selaras dengan UU 28 Tahun 2002 dan UU 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang mengedepankan kemampuan untuk mengoptimalkan sumber daya, yang secara langsung atau tidak langsung telah masuk dalam penerapan konsep green building. Standar ini disusun dalam rangka meningkatkan penerapan sistem plambing yang mengacu kepada hasil standar plambing terbaru, yaitu Uniform Plambing Code (UPC®) 2012 dan UPC Study Guide 2012, yang disusun dan diterbitkan oleh International Association of Plambing and Mechanical Officials (IAPMO), serta hasil penelitian dalam hal spesifikasi peralatan plambing dan perencanaan sistem plambing. Dengan adanya standar ini dapat melengkapi standar pelayanan minimal dan standar untuk melindungi kesehatan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Standar ini merupakan penggabungan dan revisi dari standar lama SNI 03-6481-2000 tentang Sistem Plambing dan SNI 03-7065-2005 tentang Tata Cara Perencanaan Sistem Plambing. Perubahan dan penambahan ada pada ruang lingkup, acuan normatif, istilah dan definisi, peralatan plambing, perencanaan dalam sistem penyediaan air minum, sistem air limbah, ven dan sistem pembuangan air hujan. Ruang lingkup standar ini, pertama, berisi spesifikasi plambing dan peralatannya. Pemilik gedung harus memastikan bahwa seluruh komponen yang dipasang itu memenuhi SNI. Kedua, berisi perencanaan, instalasi, modifikasi, perbaikan, penggantian, penambahan, dan pemeliharaan sistem plambing. Ketiga, berisi aplikasi standar untuk sistem plambing baru dan sistem plambing yang diperbaiki, yaitu perlu adanya sertifikasi pada komponen plambing.

Persyaratan umum yang harus dipenuhi adalah persyaratan standar, yaitu perlu melalui pengujian oleh laboratorium uji terakreditasi dan memperoleh sertifikat SNI untuk alat plambing tersebut. Selain standar yang dicantumkan dalam acuan normatif, seperti standar tentang perpipaan plastik-pipa polietilena yang baru diterbitkan pada tahun 2012, juga terdapat sepuluh halaman lampiran yang memuat daftar standar untuk produk plambing. NOMOR STANDAR

JUDUL STANDAR

APLIKASI

AHAM DW-1-2010

Household Electric Dishwashers

ASME A112.18.9-2011

Protectors/Insulators for Exposed Waste and Supplies on Accessible Fixtures

Macam-macam

ASME A112.3.1-2007

Stainless Steel Drainage Systems for Sanitary DWV,Storm, and Vacuum Applications, Above- and Below Ground (Notes 1 and 7)

Pemipaan, yang

ASME A112.19.1-2008/ CSA B45.2-2008

Enamelled Cast Iron and Enamelled Steel

Peralatan Tetap

ASME A112.18.6-2009/ CSA B125.6-2009

Flexible Water Connectors

Plumbing Fixtures

ASTM D 2729-2011

Poly (Vinyl Chloride) (PVC) Sewer Pipe and Fittings

ASME A112.4.2-2009

Water Closet Personal Hygiene Devices

ASME A112.19.3-2008/ CSA B45.4-2008

Stainless Steel Plumbing Fixtures

ASME A112.19.2-2008/ CSA B45.1-2008

Ceramic Plumbing Fixtures

ASSE 1003-2009

Water Pressure Reducing Valves for Domestic

ASME A112.19.7-2006

Hydromassage Bathtub Appliances

ASME A112.19.12-2006 (R2011)

Water Distribution Systems Wall Mounted, Pedestal Mounted, Adjustable, Elevating, Tilting, and Pivoting Lavatory, Sink, and

Perkakas

Pemipaan

mengandung besi

Pemipaan

Peralatan Tetap Peralatan Tetap Peralatan Tetap Katup Peralatan Tetap Peralatan Tetap

Shampoo Bowl Carrier Systems and Drainage Waste Systems

ASME A112.6.7-2010

Sanitary Floor Sinks

ASTM C 1173-2010

Flexible Transition Couplings for Underground Piping

ASME A112.19.14-

Six-Liter Water Closets Equipped with a Dual

ASTM C 700-2011

Vitrified Clay Pipe, Extra Strength, Standard

2006 (R2011)

Systems Flushing Device Strength, and Perforated

Peralatan Tetap Sendi

Peralatan Tetap Pemipaan, Yang tidak Mengandung logam

Tabel 1. Beberapa Daftar Standar Baru yang Dijadikan Persyaratan Untuk Produk Plambing * Sumber: SNI 8153: 2015 Lampiran E. Daftar Standar Untuk Produk Plambing

Keberadaan undang-undang sebenarnya sudah melindungi masyarakat, juga diperlukan kesadaran pelaku, baik produsen, kontraktor ataupun konsultan, untuk mencantumkan SNI dalam dokumen pelaksanaan. Sistem plambing banyak digunakan oleh pemerintah dan badan usaha dalam proyek bangunan gedung, dan standar ini dapat dijadikan acuan untuk memberikan kemudahan dan jaminan mutu bagi perencana, pengguna dan pengelola sistem plambing pada bangunan gedung. (Ret). DINAMIKA RISET BALITBANG PUPR | edisi III 2016

17

BERANGKAT DARI PESISIR PULAU TIMOR MENUJU KONSTRUKSI BANGSA Ni Made Dwi Sulistia Budhiari dan IBGD Putra Budiana

Tingginya backlog perumahan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, yang apabila tidak segera diatasi akan semakin bertambah. Banyak hal yang diperlukan dalam mengatasi backlog perumahan, salah satunya adalah manajemen yang handal dan tepat guna. Sistem manajemen pembangunan perumahan di Indonesia umumnya mengalami permasalahan pada lahan dan proses kontruksi. Terbatasnya lahan dan juga harganya yang tinggi menjadi salah satu hambatan dalam pembangunan perumahan. Sedangkan permasalahan konstruksi pada umumnya terkait dengan waktu dan tingginya biaya konstruksi. Ketersedian bahan baku juga mempengaruhi proses konstruksi.

Berdasarkan sistem pemodelan pohon gewang dengan Sistem Informasi Geografi yang dilakukan analisis logistic regression, luas kawasan gewang di Kabupaten Kupang sebesar 2.200 Km² dengan probabilitas 75% dan overall accuracy sebesar 52,9%. (Budhiari et all, 2016). Dengan luas potensi sebesar ± 2.200 Km² dan melihat ketersediaanya di alam, maka gewang berpotensi sebagai bahan bangunan.

Salah satu upaya yang dirasa memiliki pengaruh terkait permasalahan pembangunan perumahan adalah pemanfaatan bahan bangunan yang memanfaatkan potensi bahan bangunan lokal. Pemanfaatan bahan bangunan lokal memiliki pengaruh besar dalam biaya konstruksi, karena biaya distribusi yang lebih rendah. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan suatu inovasi bahan bangunan dengan memanfaatkan potensi lokal yang penerapan hasil teknologinya memiliki aspek kebermanfaatan dan keberterimaan masayarakat setempat. Salah satu potensi lokal yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan adalah tumbuhan gewang. Masyarakat di wilayah timur Indonesia, khususnya di Kupang, NTT telah memanfaatkan gewang sebagai bahan baku pembuatan rumah. Gewang yang nama latin Corypha Utan Lamarck,merupakan tanaman yang banyak tumbuh di daerah beriklim kering atau savana. Pohon gewang tergolong tinggi yaitu memiliki tinggi 6-15 meter, memiliki batang lurus tidak bercabang dengan daun yang mengumpul di ujung pelepah. Setiap pohon gewang pada umumnya memiliki diameter batang 35-75 cm, tergantung dari umur pohon. Tumbuhan gewang cenderung tahan terhadap kekeringan (drought resistance) serta bersifat hijau sepanjang musim (evergreen). Penduduk setempat memanfaatkan pelepah tua untuk dinding rumah, yaitu dengan menyusun pelepah gewang secara vertikal.

Gambar 2. Pemodelan Perkiraan Potensi Gewang Selain memiliki luasan pohon gewang, Kabupaten Kupang juga telah memiliki potensi alam sebagai habitat alami tumbuhya pohon gewang. Hal ini disebabkan karena pohon gewang telah memiliki kesesuaian dengan tempat tumbuhnya yaitu dataran rendah dan cenderung kering dan sistem penyebaran bijinya yang terjadi secara alami. Untuk meningkatkan kualitas pohon gewang agar lebih berdaya guna baik secara kualitas maupun estetika, dilakukan pengembangan dengan teknik laminasi. Teknik laminasi ini adalah metode yang menghasilkan panel lapis gewang yang dimanfaatkan sebagai dinding rumah di Pulau Timor. Metode pengembangan gewang ini telah melalui uji laboratorium untuk 6 (enam) parameter pengujian yang hasilnya telah memenuhi standart terhadap ketentuan SNI. NO

Gambar 1 (a) pohon gewang pada habitat aslinya; (b) Pohon Gewang setelah ditebang


MACAM PENGUJIAN

HASIL UJI

SNI

1

Kerapatan

0,6

0,4-0,9

2

Kadar air

18,09 %

14%

3

Pengembangan tebal

34,01 %

12 %

4

Keteguhan lentur

133,06 kg/cm2

133 kg/cm2

5

Keteguhan tarik tegak lurus permukaan

9,6 kg/cm2

3,1 kg/cm2

6

Keteguhan cabut sekrup

41 kg/cm2

41 kg/cm2

Gambar 4. Alur Pembuatan Papan Lapis Gewang Sumber: Balai PTPT.Denpasar, 2013 Untuk mendapatkan 1 (satu) buah papan lapis gewang dibutuhkan kurang lebih 10 batang pelepah gewang. Pelepah gewang yang akan dilaminasi dipotong sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan, kemudian dilanjutkan pembelahan sebanyak kebutuhan yang diperlukan. Setelah pelepah gewang dipotong dan dibelah kemudian dilakukan pengawetan, yang dilanjutkan dengan proses pemipihan dan pengeringan di bawah sinar matahari. Untuk proses selanjutnya adalah proses laminasi (pengeleman), yang kemudian dilanjutkan dengan proses penekanan menggunakan mesin kempa (pres dingin). Adapun alur pembuatan papan lapis gewang dapat dilihat pada Gambar 4. Sebagai salah satu teknologi tepat guna dalam bidang perumahan dan permukiman, maka dalam kurun waktu ± 3 (tiga) tahun telah dilakukan penerapan teknologi sebagai wujud kebermanfaatan papan lapis gewang laminasi. Dalam komponen pembangunan rumah sederhana, pemanfaatan papan lapis gewang masih sebatas pada dinding dan juga daun pintu. Pemanfaatan gewang untuk komponen dinding digunakan secara massal pada pembangunan rumah sederhana untuk penduduk di wilayah perbatasan IndonesiaTimor Muara akhir dari pengembangan teknologi adalah penerapan

(A)

sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk membentuk unit produksi pembuatan papan lapis gewang. Unit produksi ini berada dibawah pengawasan dan pembinaan Balai PTPT Denpasar dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT. Unit produksi ini dibentuk karena pengembangan teknologi gewang laminasi masih belum dikenal, sehingga diperlukan unit-unit produksi yang nantinya diharapkan akan menghasilkan wirausaha atau UKM penyedia papan lapis gewang. Pengembangan teknologi dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas suatu bahan bangunan, dalam hal ini teknologi papan lapis gewang laminasi, dilakukan secara komprehensif. Kedepannya yang diperlukan adalah melakukan evaluasi secara rutin baik itu untuk teknologinya sendiri maupun untuk unit produksinya. Dengan berkembangnya teknik laminasi gewang sebagai bahan bangunan diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan perumahan, khususnya di wilayah timur Indonesia dan wilayah lain yang memiliki potensi pohon gewang, sehingga angka backlog pun dapat berkurang.

(B) DINAMIKA RISET BALITBANG PUPR | edisi III 2016

19

PUMPING STORAGE ALTERNATIF DAN OPTIMASI PEMANFAATAN ENERGI AIR Humas Puslitbang Sumber Daya Air

Listrik telah menjadi kebutuhan yang vital bagi setiap manusia modern dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mulai dari peralatan rumah tangga hingga peralatan kantor hampir semuanya membutuhkan listrik untuk pengoperasiannya. Tanpa keberadaan dan keberdayaan energi listrik akan menghambat hingga menghentikan segala aktivitas masyarakat baik di rumah maupun di dunia usaha, serta dapat berujung pada terhambatnya kemajuan pada suatu bangsa. Saat ini ketergantungan pada ketersediaan energi listrik semakin tinggi. Hal ini terjadi seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, perkembangan dunia industri, kemajuan teknologi dan meningkatnya standar kenyamanan hidup di masyarakat, sehingga membuat permintaan akan energi listrik semakin hari semakin meningkat. Mengingat sektor ketenagalistrikan mempunyai peranan yang sangat strategis dan menentukan dalam upaya mensejahterakan masyarakat serta mendorong berjalannya roda perekonomian nasional, seharusnya energi listrik tersedia dalam jumlah yang cukup dan dengan mutu serta tingkat keandalan yang baik. Potensi tenaga air di Indonesia menurut Hydro Power Potential Study (HPPS) pada Tahun 1983 adalah 75.000 MW, dan angka ini diulang kembali pada Hydro Power Inventory Study pada Tahun 1993. Namun pada laporan Master Plan Study for Hydro Power Development in Indonesia oleh Nippon Koei pada Tahun 2011, setelah menjalani screening lebih lanjut potensi tenaga air yaitu 26.321 MW. Jumlah ini terdiri dari proyek yang sudah beroperasi sebesar 4.338 MW, proyek yang sudah direncanakan dan sedang konstruksi sebesar 5.956 MW, dan potensi baru sebesar 16.027


MW. Potensi pembangkit listrik tenaga air dengan memanfaatkan kelebihan aliran sungai di bangunan air utama masih cukup besar yaitu 16.027 MW. Melihat besarnya potensi tersebut, maka peluang untuk pengembangan tenaga air untuk pembangkit tenaga listrik di Indonesia masih cukup besar. Salah satu teknologi yang dapat dimanfaatkan yaitu penerapan teknologi Pumping Storage. Teknologi ini memanfaatkan tampungan waduk dari PLTA yang ada untuk mendukung pencapaian ketahanan air berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional. Tujuan dari pemanfaatan teknologi Pumping Storage ini adalah tersedianya alternatif pengembangan teknologi pemanfaatan energi air, serta untuk menjawab optimasi pemanfaatan energi air. Beberapa ciri khusus PLTA Pumping Storage yang membedakannya dengan PLTA konvensional antara lain diperlukannya dua waduk dalam pengoperasiannya, yakni waduk atas dan waduk bawah, persyaratan elevasi, serta kapasitas waduk dan beda tinggi. Pola operasi PLTA Pumping Storage yaitu pada waktu beban puncak (permintaan listrik tinggi) antara pukul 17.00-22.00, air akan dilepas dari upper reservoir (waduk atas) ke lower reservoir (waduk bawah) untuk menghasilkan listrik. Sebaliknya pada waktu di luar beban puncak (permintaan listrik rendah), air akan dipompakan kembali dari lower reservoir ke upper reservoir memanfaatkan energi dari sistem Jawa Bali. Dengan demikian PLTA ini bisa beroperasi sepanjang tahun karena tidak tergantung debit sungai dan musim, serta air irigasi yang berada di sekitarnya. Kalaupun dibutuhkan tambahan air, hanya digunakan sedikit air untuk mengatasi penguapan di waduk tersebut.

Kajian potensi Pumping Storage ini telah dilakukan oleh Bina Penatagunaan Sumber Daya Air (BPSDA) pada tahun 2015 lalu di Waduk Jatiluhur, Kedung Ombo, Riam Kanan, dan Wonorejo. Hasil studi oleh BPSDA tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Basic Desain oleh Pusair di lokasi Udik Waduk Jatiluhur. Dengan demikian, dari ke empat lokasi yang dikaji, terpilih lokasi di udik Waduk Jatiluhur. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Balai Bangunan Hidraulik dan Geoteknik Keairan (BHGK) Pusat Litbang SDA, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR, proses menghisap dan mengeluarkan air untuk pembangkitan turbin dapat dilakukan pada hari yang sama. Selain itu, dengan penerapan teknologi Pump Storage ini tidak akan mempengaruhi atau merubah pola operasi Waduk Kaskade Citarum tahun 2016 sesuai yang telah disahkan. Hasil kajian lainnya dari penerapan teknologi alternatif ini adalah energi listrik yang diperlukan untuk memompa air dari waduk bawah ke waduk atas dengan menggunakan 3 pompa dengan waktu operasi selama 8 jam adalah 3,509 MHW. Sedangkan energi listrik yang akan dihasilkan pada saat pelepasan air dari waduk atas ke waduk bawah dengan menggerakan 3 buah turbin dalam waktu operasi 4 jam adalah 2,597 MHW. Dengan hasil yang didapatkan melalui kajian ini diharapkan bahwa energi listrik yang akan dihasilkan setelah pemanfaatan Pump Storage bisa berfungsi untuk memenuhi kebutuhan energi listrik masyarakat Indonesia.


21

JUDESA: MEMBANGUN AKSES PEDESAAN DENGAN MURAH DAN CEPAT

Gatot Sukmara dan Widi Nugraha

Aksesibilitas masyarakat pedesaan di Indonesia untuk keperluan aktivitas sehari-hari sangat terbatas, khususnya wilayah yang berkontur perbukitan, lereng, sungai dan sebagainya. Hal tersebut membatasi masyarakat untuk mendapatkan akses ke pendidikan, informasi, pemasaran hasil pertanian, dan juga akses untuk mendapatkan barang/jasa yang dibutuhkan. Tentunya masyarakat yang tinggal wilayah ini memerlukan akses penghubung, salah satunya adalah jembatan. Masih banyak wilayah dengan kondisi tersebut di Indonesia yang membutuhkan jembatan penghubung. Pada tahun 2014, Puslitbang Jalan dan Jembatan (Pusjatan) Kementerian PUPR telah menyusun konsep JUDESA (Jembatan Gantung Asimetris Untuk Pedesaan). Konstruksi JUDESA dengan panjang bentang 42 meter diterapkan pertama kali di Desa Cihawuk, Pangalengan, Kabupaten Bandung. Pelaksanaan dilakukan dalam waktu kurang dari dua bulan dengan kontribusi penuh masyarakat setempat dan disupervisi oleh Pusjatan. Dari penerapan tersebut kemudian dilakukan evaluasi dan disusun kembali JUDESA untuk tipe bentang lainnya, sehingga dapat mengakomodasi bentang 30 hingga 120 meter dengan beberapa tipe struktur yang dimodifikasi dari JUDESA bentang 42 meter.

KRITERIA LOKASI JUDESA

Pemilihan lokasi untuk penerapan JUDESA harus mempertimbangkan beberapa aspek, di antaranya aspek ekonomis, aspek teknis, dan aspek kondisi lingkungan. Pertimbangan tersebut antara lain adalah biaya pembuatan jembatan harus seminimal mungkin, kemudahan proses pemasangan dan perawatan.

Pedoman perencanaan maupun modul pelaksanaan telah disusun oleh Pusjatan agar JUDESA dapat diterapkan dengan lebih mudah di seluruh wilayah pedesaan di Indonesia. JUDESA merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat. Dengan adanya teknologi JUDESA ini diharapkan penerapan jembatan gantung pedesaan dapat dilaksanakan di wilayah pedesaan manapun di Indonesia yang membutuhkan dukungan infrastruktur jembatan penghubung guna mendukung kegiatan dan aktivitas masyarakat sehari-hari. Di beberapa lokasi, terdapat banyak jembatan eksisting yang menghubungkan dua lokasi di pedesaan berada dalam kondisi rusak. Kondisi ini perlu segera dibenahi, khususnya dengan visi Nawa Cita ketiga, yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Hal tersebut menjadi latar belakang Pusjatan dalam melakukan pengembangan desain secara tipikal terhadap jembatan gantung untuk pejalan kaki di pedesaan dengan biaya murah. Pelaksanaan pembangunan jembatan ini juga melibatkan masyarakat setempat, sehingga masyarakat juga memiliki tanggung jawab akan pentingnya penggunaan tersebut.

Selain itu juga memiliki kemudahan akses dan memberikan keuntungan untuk masyarakat yang akan menggunakannya, berada pada daerah yang memiliki resiko minimal terhadap erosi aliran sungai, dan lain sebagainya.

Aksesibilitas Dalam fungsinya sebagai pembuka akses transportasi antara dua lokasi yang terpisahkan penghalang, maka dalam penentuan lokasi untuk penerapan JUDESA harus mempertimbangkan aksesibilitas yang ada dan akan tersedia setelah JUDESA selesai dibangun di lokasi tersebut. Lokasi yang dipilih harus memberikan jalan masuk yang baik untuk material dan pekerja sehingga suplai bahan konstruksi dapat berjalan lancar


selama pelaksanaan konstruksi. Setelah JUDESA selesai dibangun, lokasi jembatan harus dapat mendukung aksesibilitas masyarakat setempat untuk menjalankan kegiatan perekonomian, pendidikan, akses ke pusat administrasi, dan lain sebagainya.

KRITERIA PERENCANAAN JUDESA

Kondisi Tanah Kondisi tanah perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan lokasi penerapan konstruksi JUDESA. Lokasi yang dipilih harus memiliki kondisi tanah yang cukup baik untuk fondasi jembatan. Dalam hal ini tanah keras akan menjadi prioritas karena kebutuhan fondasi akan lebih ekonomis dibanding tanah lunak. Namun, pekerjaan galian akan sulit dilakukan pada kondisi tanah yang terlampau keras. Oleh karena itu, pemilihan lokasi berdasarkan kondisi tanah perlu optimasi antara kebutuhan fondasi dan kemudahan pelaksanaan pekerjaan tanah untuk fondasi. Kondisi tanah yang direkomendasikan untuk lokasi JUDESA adalah tanah lempung keras dan tanah lempung sedang. Kedua jenis tanah ini telah dimasukan dalam perhitungan desain fondasi tipikal, dimana kriteria desain untuk tanah lempung keras adalah tanah dengan nilai kohesi c minimal 50 kN/ m2, dan tanah lempung sedang dengan nilai kohesi c minimal 25 kN/m2 sebagai dasar desain tipikal fondasi JUDESA.

Gambar 1. JUDESA tipe asimetris I (bentang 30m s/d 40m)

Gambar 2. JUDESA tipe asimetris II (bentang 40m s/d 60m)

Gambar 3. JUDESA tipe double asimetris I (bentang 60m s/d 80m)

Gambar 4. JUDESA tipe double asimetris II (bentang 80m s/d 120m)

Kriteria perencanaan JUDESA terdiri atas penentuan elevasi lantai jembatan, lebar lantai jembatan, beban rencana jembatan, aspek utama perencanaan jembatan, material struktur, gaya tarik kabel utama, lendutan dan fungsi elemen-elemen jembatan gantung JUDESA. Standar perencanaan jembatan menetapkan kriteria perencanaan utama yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan bahwa jembatan pejalan kaki aman dan sesuai untuk penggunanya. Kriteria tersebut antara lain pertama, kekuatan elemen dan sistem struktur jembatan harus cukup kuat untuk menahan beban hidup dan beban mati yang didefinisikan dengan batas yang cukup untuk keselamatan, untuk mengizinkan beban yang tidak terduga, properti material, kualitas konstruksi serta pemasangan dan pemeliharaan. Jembatan pejalan kaki harus kuat dan kaku (tanpa lendutan yang berlebih) untuk menahan beban rencana yang akan diuraikan pada bagian ini. Fungsi JUDESA berdasarkan penggunanya dibatasi hanya untuk pejalan kaki atau kendaraan sepeda motor. Beban tersebut adalah beban hidup dari pengguna jembatan. Selain beban hidup pengguna jembatan, terdapat beban mati dari berat jembatan itu sendiri dan beban samping berupa beban angin yang juga direncanakan untuk dapat dipikul oleh JUDESA. Kedua, lendutan Jembatan pejalan kaki tidak boleh melendut untuk batas yang mungkin menyebabkan kecemasan atau ketidaknyamanan bagi pengguna atau menyebabkan batang-batang yang terpasang menjadi tidak rata. Batas maksimum untuk balok dan rangka batang jembatan pejalan kaki ditunjukkan pada Tabel 1. Batasan ini adalah lendutan maksimum pada seperempat bentang jembatan pejalan kaki ketika dibebani oleh beban hidup merata di atasnya.

Panjang Bentang Dalam menentukan lokasi tepat dari rencana konstruksi JUDESA, maka harus mempertimbangkan panjang bentang terpendek yang mungkin dari jembatan. Hal ini perlu dioptimasi dengan kelandaian dan kenyamanan akses pengguna jembatan. JUDESA yang telah didesain secara tipikal dapat mengakomodasi kebutuhan panjang bentang jembatan dengan batasan bentang 30 m hingga mencapai 120 Tipe double asimetris ini merupakan kombinasi dari dua jembatan JUDESA tipe asimetris I yang berseberangan dan dihubungkan deck closure di bagian pertemuan kedua jembatan. Begitupun tipe double asimetris II, yang merupakan kombinasi dari dua jembatan JUDESA tipe asimetris II yang berseberangan dan dihubungkan deck closure di bagian pertemuan kedua jembatan. meter.

Ketiga, beban dinamik pada jembatan pejalan kaki dapat saja terjadi getaran akibat angin atau orang yang berjalan di atasnya. Namun, beban ini dapat diatasi dengan ikatan angin dan pembatasan barisan pejalan kaki. Keempat, keamanan struktur Lantai jembatan pada tipe jembatan ini ditopang oleh struktur kabel seperti umumnya jembatan gantung pada umumnya tetapi terdapat perbedaan distribusi beban lantai untuk jembatan dengan bentang > 60m dimana sebagian panjang lantai ditopang oleh kabel yang berbeda atau disebut asimetris ganda sehingga keruntuhan kabel utama penggantung pada jembatan tidak mengakibatkan keruntuhan seluruh komponen lantai jembatan.


23

Tahapan Pelaksanaan Gambar 5. Komponen Kabel Utama Ganda

Konstruksi JUDESA ini dikembangkan dengan sistem modular sehingga pembangunan dapat melibatkan peranan masyarakat bahkan secara swadaya. Metode konstruksi yang digunakan juga dirancang untuk dapat dilaksanakan dari satu sisi sungai / satu arah yang dapat dimanfaatkan untuk membuka jalur perintis dan mengurangi pengangkutan material menyeberangi sungai atau hambatan yang ingin dilalui dengan jembatan.

Pelaksanaan JUDESA secara umum dapat dikerjakan dengan cepat dan mudah, bahkan dengan partisipasi swadaya masyarakat. Pedoman yang dibuat mengenai pelaksanaan konstruksi JUDESA telah dibuat oleh PUSJATAN dalam bahasa yang mudah dimengerti. Adapun tahapan pelaksanaan secara umum dapat dilihat melalui alur gambar sebagai berikut.

Gambar 6. Metoda Konstruksi 1 arah

Pengadaan Material Jembatan Material JUDESA pada perkembangannya mulai dipabrikasi secara modular untuk desain standar bentang yang ada. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dan mempercepat masa konstruksi JUDESA di lapangan.

Gambar 8. Tahapan Pelaksanaan JUDESA

Biaya Pelaksanaan Konstruksi JUDESA

Gambar 7. Modul-modul Sistem Lantai dan Gelagar (0,9 m x 2m) JUDESA


Kebutuhan biaya pelaksanaan Konstruksi JUDESA secara umum cukup murah dan terjangkau, bahkan dengan partisipasi swadaya masyarakat. Sebagai perkiraan, kebutuhan biaya pelaksanaan konstruksi JUDESA berkisar antara Rp. 15.000.000,- hingga Rp. 25.000.000,- per meter panjang jembatan (Rp 15 juta ~ Rp. 25 juta /m’). Besaran biaya yang dibutuhkan ini akan tergantung pada lokasi geografis, kondisi tanah dan topografi lokasi konstruksi, dan lain sebagainya.

PERAN MANGROVE SEBAGAI STRUKTUR LUNAK BAGI MASYARAKAT PESISIR Indra Setya Putra

Ekosistem merupakan suatu sistem tempat berlangsungnya kehidupan yang mencerminkan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Di antara makhluk hidup itu salah satunya terdapat di wilayah pesisir yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut, didominasi oleh spesies pohon atau semak yang khas dan mampu tumbuh dalam perairan asin/payau. Di dunia, terdapat 118 negara yang memiliki tumbuhan mangrove dan Indonesia merupakan negara yang mempunyai luas mangrove paling besar, yaitu sekitar 23% luas mangrove di dunia. Berdasarkan data luas hutan mangrove yang dikeluarkan oleh Bakorsurtanal Tahun 2009, luas hutan mangrove di Indonesia sebesar 3.244.018 Ha. Akan tetapi data lain yang dikeluarkan oleh FAO (2007) dan Campbell and Brown (2015) menyebutkan bahwa Indonesia telah kehilangan 40% mangrove dalam tiga dekade terakhir. Hal ini menyebabkan angka kerusakan mangrove yang terjadi di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia.

Manfaat Hutan Mangrove Keberadaan hutan mangrove mempunyai banyak manfaat terhadap lingkungan sekitarnya, seperti misalnya dengan adanya hutan mangrove tinggi dan laju gelombang yang datang ke daratan dapat dikurangi. Hal ini dibuktikan dengan beberapa penelitian, salah satunya dari The Nature Conservancy (TNC) dan Wetlands International (WI) tahun 2012 yang menyimpulkan bahwa mangrove dengan ketebalan minimal 100 meter dapat mengurangi ketinggian gelombang antara 13% sampai 66%. Penelitian tersebut menyatukan penelitian ilmiah dari para ahli konstruksi dan ekologi mengenai perlindungan pantai terhadap gelombang. Dengan kemampuannya meredam gelombang pasang ataupun ombak, mangrove mampu melindungi daratan dari bencana pesisir seperti abrasi atau erosi pantai. Bahkan dengan adanya hutan mangrove panjang daratan yang menjorok ke laut akan bertambah. Hal ini disebabkan sedimen yang melayang dari sungai dan pantai akan mengendap di area mangrove karena di area tersebut kondisi air lebih tenang. Dalam kaitannya dengan kecepatan pengendapan lumpur tanah di hutan mangrove, Anwar (1998) dengan mengambil lokasi penelitian di Suwung Bali dan Gili Sulat Lombok, menginformasikan laju akumulasi tanah/lumpur adalah 20,6 kg/m2/tahun

atau setara dengan 14,7 mm/tahun (mangrove didominasi oleh Sonneratia Alba); 9,0 kg/m2/tahun atau 6,4 mm/tahun (dominasi Rhizophora Apiculata); 6,0 kg/m2/tahun atau 4,3 mm/tahun (bekas tambak); dan 8,5 kg/m2/tahun atau 6,0 mm/tahun (mangrove campuran). Dengan demikian, rata-rata akumulasi tanah pada mangrove Suwung 12,6 kg/m2/tahun atau 9 mm/tahun, sedang mangrove Gili Sulat 8,5 kg/m2/ tahun atau 6,0 mm/tahun. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan vegetasi mangrove dapat mempertinggi tanah pantai. Jika kondisi demikian dibandingkan dengan laju kenaikan muka air laut yang menurut IPCC (2006) sebesar 3 mm/tahun, maka keberadaan vegetasi mangrove selain dapat membantu mitigasi perubahan iklim (melalui fotosintesa menyerap GRK), juga dapat melindungi pemukiman dari jangkauan naiknya muka air laut (adaptasi). Dengan adanya pengendapan sedimen, dampak dari land subsidence atau penurunan tanah dan juga kenaikan muka air laut yang berdampak buruk bagi pesisir pantai ataupun dataran rendah dapat terkurangi. Selain itu, manfaat lain dari adanya hutan mangrove di pantai adalah intrusi air asin ke daratan mampu direduksi tergantung dari besar dan kerapatan hutan. Penelitian lain dari Kenji Harada dan Fumihiko Imamura (2002) dari Universitas Tohoku, menyatakan bahwa hutan pantai dengan tebal 200 meter dengan kerapatan 30 pohon per 100 meter dan diameter pohon 15 cm, dapat meredam 50% energi gelombang tsunami dengan ketinggian 3 meter (Diposaptono dan Budiman, 2005). Bahkan beberapa kajian menyatakan bahwa hutan mangrove sangat efektif sebagai struktur

Grafik 1. Diagram 10 negara dengan hutan mangrove terluas di dunia (sumber: Giri et al., 2011)


25

lunak dalam mengurangi jumlah korban karena bencana tsunami. Manfaat mangrove ini sangat sesuai untuk Indonesia yang sering mengalami gempa tektonik di laut yang dapat menyebabkan tsunami.

Gelombang ataupun ombak laut di daerah ini juga sangat besar sehingga masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan seringkali tidak berani melaut. Mangrove muda yang ditanam tidak mampu menahan gelombang yang ada sehingga tercabut Peran yang lain dari mangrove adalah dapat menyerap akarnya dari tanah dan terbawa arus yang kemudian karbondioksida dari atmosfer dan menyimpannya di mati. Jadi, mangrove muda memerlukan pelindung dalam tanah. Hasil penelitian Donato, et al. (2011) dari gelombang sebelum dia sendiri tumbuh besar dan menyebutkan bahwa mangrove merupakan salah satu mampu menjadi pelindung bagi sekitarnya. hutan dengan kandungan karbon terbesar di kawasan tropis. Dalam penelitian tersebut, simpanan karbon di Dari penelitian lain yang sudah diterapkan di desa dalam ekosistem mangrove diukur secara keseluruhan ini dengan menggunakan hybrid engineering yang dengan mengukur biomassa pohon, kayu mati, merupakan struktur lunak semi permeabel yang serta kandungan karbon tanah. Penelitian tersebut terbuat dari batang-batang pohon ternyata kurang dilakukan di 25 hutan mangrove di sepanjang kawasan efektif. Selain hanya mampu bertahan 1 tahun Indo Pasifik yang membentang selebar 30° garis sebelum hancur oleh ombak, batang-batang kayu lintang dan sepanjang 73° garis bujur. Hasil penelitian yang digunakan juga termakan oleh bivalva pemakan tersebut menunjukkan bahwa mangrove mengandung kayu (trocok/wood boring bivalva) yang merusak sekitar 1.023 Mg karbon per hektar atau setara 3.750 pasak utama sehingga berpotensi untuk mematahkan ton CO2 per Ha. Tanah dengan kandungan organik kayu-kayu tersebut. Disamping itu juga banyak pohon tinggi memiliki kedalaman antara 0,5 m sampai yang harus ditebang untuk memenuhi kebutuhan dengan 3 m dan merupakan 49 – 98 % simpanan pembuatan struktur ini. Hal ini berlawanan dengan karbon dalam ekosistem ini. peruntukannya yaitu untuk melindungi lingkungan. Kelebihan struktur ini adalah biaya yang dikeluarkan Secara ekonomis, mangrove juga mampu menaikkan lebih murah dan juga lebih fleksibel. pendapatan masyarakat pesisir yang umumnya berprofesi sebagai nelayan karena hutan mangrove merupakan tempat pemijahan atau berkembang biak dan tumbuh dewasa biota laut seperti ikan, udang dan kepiting. Dari sisi pariwisata, hutan mangrove mampu meningkatkan kunjungan wisatawan lokal sekaligus meningkatkan roda perekonomian masyarakat sekitar.

Mangrove Sebagai Struktur Lunak VS Struktur Keras Melihat banyaknya manfaat yang didapat, maka hutan mangrove perlu dikembangkan lagi dan juga dilestarikan. Perannya sebagai struktur lunak pelindung pesisir harus lebih dioptimalkan lagi. Hal ini sudah dikaji oleh Balai Rawa, salah satunya di Desa Timbulsloko, Demak, Jawa Tengah. Pemilihan lokasi di desa tersebut karena telah mengalami berbagai bencana, contohnya penurunan tanah, erosi pantai yang sangat signifikan dan juga banjir rob yang menyebabkan banyak warga mengungsi dari desa.

Gambar 1. Mangrove yang tumbuh alami di lokasi perangkap sedimen Teluk Banten (sumber: Wetlands International Indonesia)


Grafik 2. Perbandingan simpanan karbon mangrove dengan simpanan berbagai tipe hutan (Sumber: Donato et al. (2011)

Gambar 2. Proses pembangunan struktur semi permeabel hybrid engineering oleh KKP di Desa Timbulsloko, Demak, Jateng

Gambar 3. Kondisi hybrid engineering yang telah rusak serta mangrove yang telah ditanam telah hilang (Sumber: Balai Rawa, 2015)

Gambar 4. Kondisi mangrove tumbuh di sedimen yang terperangkap APO (struktur keras) di Desa Timbulsloko, Demak, Jateng (Wetlands International, 2015)

Oleh karena itu diperlukan struktur yang lebih kuat yang dapat bertahan dari ombak dan hama. Sehingga kemudian dipilihlah struktur keras berupa buis beton sebagai pelindung utama dari mangrove muda. Struktur ini jelas lebih mahal dan tidak fleksibel, akan tetapi lebih kuat dan mampu bertahan lebih lama. Hasilnya mangrove yang ada di belakangnya mampu tumbuh dengan baik dan tidak rusak oleh ombak. Kelebihan lainnya adalah struktur mampu menangkap sedimen yang ada sehingga panjang pantai lama kelamaan bertambah. Jadi kesimpulannya hutan mangrove merupakan struktur lunak yang baik dalam menjaga stabilitas pesisir pantai. Akan tetapi mangrove yang belum dewasa membutuhkan perlindungan dari beberapa ancaman seperti ombak. Oleh sebab itu diperlukan juga struktur keras untuk memproteksi mangrove muda. Kombinasi dari keduanya membuat penanganan perlindungan pesisir pantai akan lebih maksimal.


27

PENDEKATAN PENYEDIAAN JALAN SEHARUSNYA BERSINERGI Hendra Hendrawan

Inti dari suatu pembangunan pada dasarnya merupakan sebuah proses untuk merubah sistem, baik sistem sosial, sistem politik, sistem ekonomi, sistem infrastruktur dan lain sebagainya menuju sesuatu yang lebih baik. Perubahan tersebut dapat diidentifikasi dengan nilai-nilai, perilaku, kondisi, kualitas, kuantitas, maupun istilah umum yang bisa digunakan yakni rasio input terhadap output (efisiensi) atau rasio input terhadap outcome (efektifitas). Seiring dengan perubahan yang direncanakan harus dilihat secara komprehensif dari berbagai aspek kehidupan sebagai upaya untuk meminimalisir dampak (impact). Dengan kata lain, perubahan harus pula memperhatikan aspek keberlanjutan (sustainability). Gambaran keberhasilan dari pembangunan selalu dikaitkan dengan ketersediaan infrastruktur. Infrastruktur merupakan “system of system” yang saling berinteraksi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dengan memberikan layanan, baik dalam wujud produk maupun jasa. Dengan demikian, definisi infrastruktur tidak hanya terbatas pada fisik tetapi mencakup seluruh komponen yang mempengaruhinya, termasuk didalamnya sistem informasi, ruang, dan kebijakan. Perubahan komponen dari suatu infrastruktur memiliki dampak menerus (multiflier effect) terhadap 28 DINAMIKA RISET BALITBANG PUPR | edisi III 2016

kerangka kerja jaringan atau sistem yang lainnya. Infrastruktur yang satu dengan infrastruktur yang lain pada dasarnya tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dengan kata lain saling memiliki ketergantungan (interdependencies). Pembangunan fisik suatu infrastruktur melalui tahapan dari perencanaan, pemrograman, penganggaran, pelaksanaan, pemanfaatan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, hingga perencanaan. Setiap tahapan dalam siklus memerlukan sumber daya (man, money, technology, dan material) yang dikeluarkan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan memenuhi harapan. Untuk itu, dalam penyelenggaraanya, pembangunan infrastruktur memerlukan kajian yang mendalam sebelum dinyatakan layak baik dari aspek ekonomi, financial, teknis, dan lingkungan. Salah satu infrastruktur yang penting bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yaitu infrastruktur yang berkaitan dengan transportasi, baik darat, laut, maupun udara. Dengan atau tanpa disadari, tranportasi terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan aktifitas penting agar tetap bertahan (survive). Transportasi merupakan jembatan interaksi antara sumber daya dan manusia, dan interaksi manusia dengan manusia berdasarkan peranan dan kepentingannya masing-masing.

Jenis transportasi yang mendominasi aktifitas pergerakan manusia dan barang yaitu transportasi darat. Dominasi transportasi darat dikarenakan secara alami kehidupan manusia berawal di darat. Di darat manusia belajar untuk bergerak, beristirahat, dan memenuhi kebutuhan yang ada. Seiring dengan waktu, tuntutan untuk meningkatkan efisiensi sumber daya dengan keterbatasannya, efektifitas, persaingan, dan peningkatan produktifias melalui aglomerasi atau pemusatan kegiatan, menjadi salah satu penyebab transportasi darat menjadi sebuah pilihan utama. Unsur penting dari transportasi darat mendapatkan perhatian lebih di era modern saat ini yaitu fisik jalan. Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang diperuntukan bagi lalu lintas atau pergerakan kendaraan dan orang. Penyediaan jalan tidaklah mudah dan memerlukan proses yang cukup panjang. Banyak komponen yang harus dianalisis untuk menyediakan layanan jalan yang handal, baik analisis kebutuhan, kebijakan, maupun kelayakan (finansial, ekonomi, lingkungan, dan teknis). Analisis tersebut diperlukan karena penyediaan jalan memerlukan sumber daya yang tidak sedikit, dan memiliki dampak

yang cukup besar bagi kehidupan manusia seperti dampak kesehatan (polusi dan kecelakaan) dan dampak lingkungan (eksploitasi bumi, kebisingan, getaran, dan pencemaran air, tanah, dan udara). Dalam penyediaan layanan fisik jalan, berbagai strategi digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas. Setidaknya ada empat strategi umum yang menjadi fokus utama sebelum mengambil tindakan perencanaan lebih lanjut. Keempat strategi yang digunakan meliputi land-use transportation approach, demand management approach, carcentred Approach, dan public-transport-centred approach. Keempat strategi itu dalam penerapannya, satu sama lain harus saling melengkapi dan bersinergi. Aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan kombinasi strategi diantaranya ruang, sosial, sumber daya, ekonomi, dan lingkungan. Untuk mencapai tujuan strategi diperlukan dukungan kebijakan pemerintah. Keberhasilan dalam memilih kombinasi strategi, dapat mengatasi atau meminimalisir masalah/ dampak, sebaliknya kegagalan dalam memilih kombinasi strategi, menambah masalah baru yang menguras sumber daya.

Land-Use Transportation Approach Pendekatan land-use transportation approach merupakan pendekatan untuk mengontrol kebutuhan pergerakan melalui strategi pengaturan guna lahan. Dengan pendekatan ini diharapkan tidak terjadi pertumbuhan pusat kegiatan atau wilayah permukiman baru. Munculnya area permukiman penduduk yang menyebar (sprawl) pada daerah pinggiran atau suburbans yang menyebabkan permintaan akan pergerakan semakin tinggi, peningkatan kebutuhan ruang lalu lintas, peningkatan kebutuhan sarana,

dan peningkatan resiko keselamatan dan dampak lingkungan. Contoh dari land-use transportation approach yaitu pembangunan area permukiman bagi para pekerja agar dekat dengan tempat bekerja atau melalui pembangunan permukiman dengan luas area yang besar dan terpusat. Tujuan utama dari pendekatan land-use transportation approach pada dasarnya yaitu mengendalikan pergerakan dan mengurangi kebutuhan jaringan jalan.

The Demand Management Approach Pendekatan demand management approach yaitu pendekatan dengan mengelola permintaan secara efektif dibandingkan dengan membangun jalan baru. Pengelolaan permintaan dapat dilakukan melalui intervensi bangkitan volume lalu lintas, fisik, dan pembebanan biaya. Salah satu contoh dari manajemen permintaan melalui intervensi terhadap volume lalu lintas yaitu car-pooling atau Ride Sharing (Three in one, Four in one, Vanpool), manajemen jam puncak, manajemen kendaraan (batasan muatan, tanda nomor kendaraan bermotor (ganjil genap), sistem stiker), Area Licensing Scheme, dan manajemen parkir. Dari aspek fisik, manajemen permintaan dapat dilakukan melalui pembuatan traffic calming, traffic cells,dan penyediaan fasilitas pejalan kaki dan sepeda. Sedangkan dari aspek pembebanan biaya kepada pengguna jalan, manajemen permintaan dapat

dilakukan melalui peningkatan pajak bahan bakar, pajak kendaraan, dan Road Pricing. Dari keseluruhan pendekatan manajemen permintaan, pada prinsipnya model pendekatan yang ada mengarahkan terjadinya pergeseran pergerakan dalam ruang dan waktu. Pergeseran ruang dan waktu tersebut menurut Tamin terbagi kedalam empat arah, yaitu pergeseran waktu (proses pergerakan pada lokasi yang sama tetapi pada waktu yang berbeda), pergeseran rute atau lokasi (proses pergerakan pada waktu yang sama tetapi pada rute/lokasi yang berbeda), pergeseran moda (proses pergerakan pada waktu dan lokasi yang sama tetapi dengan moda yang berbeda) dan pergeseran lokasi tujuan (proses pergerakan pada waktu, lokasi, dan moda yang sama tetapi dengan lokasi tujuan yang berbeda).


29

Car-Centred Approach

Pendekatan car-centred Approach yaitu pendekatan dengan fokus terhadap penyediaan prasarana yang memenuhi persyaratan dan memadai, yang mencakup jaringan jalan dan fisik jalan. Kebutuhan jaringan jalan direncanakan dari perkiraan jumlah bangkitan dan tarikan yang terjadi, untuk selanjutnya didistribusikan kedalam zona asal tujuan, pilihan moda, dan pilihan rute. Dalam menganalisis kebutuhan jaringan jalan perlu diperhatikan rencana tata ruang dan wilayah dan arah kebijakan pengembangan keseluruhan moda transportasi. Keberhasilan dari implementasi rencana kebutuhan jaringan jalan umumnya diukur melalui tingkat konektivitas, aksesibilitas, mobilitas, dan keselamatan Dalam pendekatan car-centred Approach, dari aspek fisik jalan penyelenggara jalan dituntut untuk menyediakan jalan yang nyaman, aman, ramah lingkungan, dan berkeselamatan. Jalan yang direncanakan harus mampu memikul beban lalu lintas yang ada sampai dengan umur rencana. Pengukuran kinerja jalan dilakukan melalui berbagai pendekatan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, fungsional maupun struktural. Contoh pengukuran kinerja jalan

Public-Transport-Centred Approach

Strategi pendekatan yang terpusat pada transportasi publik menitikberatkan pada pengembangan transportasi massal seperti infrastruktur untuk moda bus dan kereta api. Pengembangan transportasi massal ditujukan untuk mengurangi penggunaan pemakaian kendaraan pribadi tanpa mengurangi permintaan pergerakan. Tentu saja untuk meningkatkan pemanfaatan moda, pengelolaan transportasi masal harus mampu menarik dengan memberikan nilai lebih dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi, seperti pelayanan yang bersih, nyaman, aman, teratur, terjangkau (biaya dan ruang), pasti, dan cepat. Banyak manfaat yang diperoleh dari


diantaranya yaitu International Roughness Index, Road Condition Index,Volume Capacity Ratio, Travel Time dan Traffic Delays. Adapun keseluruhan kinerja yang diharapkan di Indonesia tercakup dalam persyaratan laik fungsi jalan dan audit keselamatan jalan. Untuk mewujudkan kinerja jaringan jalan dan fisik jalan yang sesuai dengan tujuan penyelenggaraan jalan tidaklah mudah. Diperlukan sumber daya yang tidak sedikit, termasuk didalamnya ide-ide atau hasil pemikiran. Pemerintah melalui Badan Penelitian dan Pengembangan, Pusat Litbang Jalan dan Jembatan, mendukung upaya penyediaan layanan infrastruktur jalan melalui berbagai teknologi yang dihasilkan. Contoh teknologi yang dihasilkan atau dikembangkan salah satu diantaranya Intelligent Transportation System, IRAP, Sistem Informasi Dini Lalu Lintas (Sindila), Sistem Informasi Monitoring Kesehatan jembatan (Simbagas), Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia, Cold Paving Hotmix Asbuton, Tambalan Cepat Mantap, dan sebagainya. Diharapkan dengan teknologi yang dihasilkan, penyediaan infrastrktur jalan dapat mengatasi kebutuhan dan menjawab permasalahan yang ada.

pemanfaatan transportasi massal, seperti memberikan nilai lebih bagi lingkungan dan sosial, mengurangi kebisingan dan polusi udara, serta efisiensi dalam penggunan bahan bakar fosil. Dari berbagai macam strategi atau pendekatan yang ada, pada prinsipnya semua pendekatan dapat dilakukan dengan baik dan bersinergi apabila diawali dengan perencanaan yang matang, implementasi yang baik, dan evaluasi yang menyeluruh. Selain itu, tanpa adanya dukungan dan kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, mustahil impian mewujudkan layanan transportasi darat melalui infrastruktur akan berhasil.

MENGHINDARI MACET DENGAN SINDILA Disi M. Hanafiah, Achmad Sidhi Purnama

Kemacetan merupakan pemandangan yang biasa terjadi di kota-kota besar. Pemerintah telah berusaha dengan berbagai cara untuk mengatasi kemacetan, baik dengan pembangunan jalan baru, manajemen lalu lintas, sampai dengan menerapkan manajemen demand. Pengguna jalan pun berusaha sedemikian rupa agar dapat terhindar dari macet. Kini, dengan bantuan aplikasi dari ponsel, pengguna jalan bisa memilih rute-rute jalan alternatif yang tidak macet. Namun sistem aplikasi tersebut tentu tidak sempurna. Aplikasi lalu lintas yang umumnya digunakan menggunakan perangkat GPS (Global Positioning System) yang tertanam di dalam ponsel yang dapat membaca pergerakan masing-masing perangkat. Ketika ada sejumlah orang yang berada kendaraan atau angkutan umum, maka sistem dapat menafsirkan kondisi tersebut sebagai kondisi macet. Kelemahan lainnya adalah bila hanya ada 1-2 pengguna yang mengaktifkan GPS di jalan tersebut dan kebetulan kedua pengguna tersebut berjalan sangat pelan maka pada aplikasi tersebut akan memberitahu bahwa jalan tersebut sedang macet atau padat merayap, padahal tidak.

Dalam proses pengambilan keputusan dibutuhkan informasi mengenai kondisi lalu lintas jalan yang akan dilalui. Kondisi lalu lintas yang berubah-ubah membuat informasi yang dibutuhkan harus merupakan cerminan kondisi saat itu (real time). Dalam rangka penyampaian informasi kemacetan dan dengan menggunakan pendekatan yang sama, yaitu memberi informasi tentang kondisi lalu lintas kepada pengguna jalan, Puslitbang Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR mengembangkan suatu perangkat yang dapat memberikan informasi kemacetan kepada pengguna jalan secara langsung yang diberi nama SINDILA yang merupakan kependekan dari Sistem Informasi Dini Lalu Lintas. Sistem SINDILA terdiri dari sensor alat penghitung volume lalu lintas, software penganalisa kinerja lalu lintas dan Variable Message Sign (VMS), seperti pada Gambar 1, sebagai pemberi informasi kondisi lalu lintas kepada pengguna jalan. Cara kerjanya adalah sensor menghitung volume lalu lintas melalui kamera. Data dari sensor tersebut kemudian dihitung melalui software, sehingga akan


31

Secara statistik, manfaat SINDILA dapat dilihat pada Tabel 2 dimana sebelum dan sesudah dipasangnya SINDILA, volume kendaraan yang melewati ruas flyover Pasupati (arah Gasibu) rata-rata mengalami penurunan sebanyak 27,9%.

didapat kinerja lalu lintas. Informasi kinerja lalu lintas tersebut lalu disampaikan melalui VMS, sehingga pengguna jalan dapat memutuskan apakah akan tetap melalui jalan yang semula atau mencari jalan alternatif. Parameter yang dipakai untuk menginformasikan kondisi lalu lintas adalah nilai derajat kejenuhan dan kecepatan rata-rata kendaraan di ruas jalan tersebut. Kondisi lalu lintas yang diinformasikan meliputi Lengang, Lancar, Padat dan Macet. Diharapkan dengan mengetahui kinerja lalu lintas pada jalan yang akan dilaluinya, maka pengguna jalan akan mencari jalan alternatif lain yang tidak macet sehingga arus kendaraan akan lebih menyebar dan kemacetan akan berkurang.

Dengan tersampaikannya informasi kondisi lalu lintas melalui media VMS berakibat menurunnya volume lalu lintas yang melalui ruas flyover Pasupati pada jam-jam puncak, maka akan berbanding lurus dengan turunnya tingkat kemacetan lalu lintas pada ruas jalan tersebut.

Sampai saat ini SINDILA sudah diaplikasikan di Jembatan Sedayu Lawas (Lamongan), Jembatan Comal A dan B (Pemalang), Jembatan Cindaga (Banyumas), Jembatan Tanggulangin (Kudus), dan Jembatan Air Tebih Suluh (Palembang). SINDILA dimanfaatkan untuk mendeteksi volume kendaraan yang melintasi jembatan, termasuk jenisnya dan juga digunakan sebagai back up atas dipasangnya sensor Simbagas (detektor keamanan jembatan). Selain itu, kemampuan SINDILA dalam mengumpulkan data kecepatan kendaraan juga dimanfaatkan di Jalan Tol Cipali untuk mengidentifikasi penyebab banyaknya kecelakaan Kelebihan SINDILA dibanding aplikasi-aplikasi lain yang yang terjadi pada tahun 2015. berbasis GPS adalah dasar informasinya yang real. Tetapi pengaplikasian SINDILA sendiri belum Data SINDILA diambil berdasarkan volume kendaraan diperuntukan secara langsung memberikan informasi bukan berdasarkan sinyal dari para pengguna telepon kepada pengguna jalan. Pemantauan sensor-sensor selullar, sehingga tidak ada mis-interpretasi kinerja tersebut lebih diprioritaskan kepada para stakeholder lalu lintas. Selain itu juga, data volume lalu lintas ini untuk kepentingan pengawasan infrastruktur jalan. dianalisis secara cepat, sehingga kinerja lalu lintas bisa secara langsung disampaikan kepada pengguna jalan. Berdasarkan hasil uji coba, informasi yang dihasilkan Dengan begitu pengguna jalan tidak akan terlambat dari SINDILA cukup berhasil dalam mengurangi dalam mengambil keputusan. volume lalu lintas pada jam puncak. Hal ini dapat dibuktikan dengan menurunnya volume lalu lintas Untuk mengetahui manfaat dari SINDILA, tim Pusjatan jam puncak pada ruas jalan flyover Pasupati setelah telah melakukan survei penyebaran kuesioner dengan SINDILA dipasang. Hal lain yang memperkuat mengikuti metode yang dilakukan oleh Wisconsin terhadap keberhasilan SINDILA adalah dari data hasil Department of Trasportation yaitu mengenai survei kuesioner di mana para pengguna mau mengambil pengemudi. Penyebaran kuesioner dilakukan di keputusan untuk mencari jalan alternatif lain ketika sepanjang ruas jalan yang ditinjau atau di sepanjang diinformasikan bahwa jalan yang akan dilalui ruas Jalan Dr. Junjunan. Target responden yang sebelumnya dalam kondisi macet. menerima formulir kuesioner adalah para pengguna jalan yang setiap hari menggunakan ruas jalan Dengan manfaat dan kelebihannya, SINDILA dapat tersebut untuk aktivitas sehari-harinya. Hasilnya diaplikasikan pada jalan tol untuk memberikan seperti pada Gambar 3, dari 130 responden hanya 49 informasi kondisi di pintu gerbang keluar tol, sehingga responden atau sekitar 38% yang tidak mau mencari kejadian Brexit yang antriannya mencapai 18 km pada jalan alternatif. Artinya sebanyak 62% dari responden musim mudik tahun 2016 ini tidak terjadi lagi dan terpengaruh oleh informasi yang diberikan SINDILA. pengguna jalan dapat mencari jalan alternatif lain. 32 DINAMIKA RISET BALITBANG PUPR | edisi III 2016

TEKNOLOGI STRUKTUR BAJA BERGELOMBANG DAN CMP UNTUK KONSTRUKSI JALAN LINTAS ATAS Hardiansyah Putra, Fahmi Aldiamar, Susy Kartikasari

Fenomena kemacetan lalu lintas sudah bukan merupakan hal yang asing lagi, apalagi bagi masyarakat yang tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dan sebagainya. Volume kendaraan yang terus-menerus meningkat dan tidak diimbangi dengan pertumbuhan ruas jalan menjadi penyebab utama kemacetan lalu lintas di perkotaan. Kemacetan lalu lintas seringkali terjadi di pertemuan antara 2 (dua) ruas jalan atau lebih yang disebut dengan persimpangan sebidang dan juga di ruas jalan yang dilalui perlintasan kereta api.

dengan menggunakan struktur beton bertulang. Tapi kini seiring dengan perkembangan dunia penelitian, pembangunan jalan lintas atas dapat juga menggunakan teknologi struktur baja bergelombang sebagai alternatif pilihan. Penggunaan baja bergelombang dalam konstruksi jalan lintas atas tentu saja memiliki beberapa kelebihan.

Teknologi konstruksi flyover dengan waktu konstruksi yang cepat dan biaya yang lebih murah, serta tidak menimbulkan gangguan terhadap kondisi lalu lintas eksisting diperlukan sehingga tidak menambah Berbagai cara dilakukan untuk mengurai kemacetan kemacetan di sekitar daerah konstruksi. Teknologi di persimpangan jalan, mulai dari rekayasa lalu lintas atas dengan menggunakan struktur baja lintas seperti pemberlakuan jalur satu arah hingga bergelombang dapat menjadi salah satu solusi pembangunan jalan lintas atas (flyover). Pembangunan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Struktur jalan lintas atas atau flyover dirasa menjadi solusi baja bergelombang memiliki kekuatan struktur yang tepat untuk mengatasi kemacetan dan mengurangi terukur karena merupakan hasil fabrikasi, sehingga antrian kendaraan, khususnya di persimpangan memudahkan pada saat konstruksi di lapangan. sebidang dan perlintasan kereta api. Kelebihan lain yang didapat dengan menggunakan Selama ini pembangunan jalan lintas atas pada teknologi baja bergelombang yaitu dapat memberikan umumnya menggunakan struktur jembatan efisiensi biaya konstruksi sebesar 40% dan efisiensi konvensional yang terdiri dari struktur bangunan waktu konstruksi sebesar 60% dibandingkan dengan atas berupa beton dan baja, sedangkan pada menggunakan beton bertulang (Rhee, Jong Wha, struktur bangunan bawah flyover terdiri dari pilar 2014). Oleh karena itu Pusat Litbang Jalan dan sebagai penopang. Jalan lintas umumnya dibangun Jembatan Balitbang PUPR melakukan pilot project


33

aplikasi teknologi Corrugated Mortar Busa Pusjatan (CMP) yang bertujuan untuk membuktikan hipotesis tersebut. Penggunaan struktur baja bergelombang dalam pembangunan lintas atas di Indonesia sendiri telah dilakukan di beberapa ruas jalan tol dan jalan nasional, misalnya di Semarang. Namun implementasi tipe struktur ini tidak sebanyak beton bertulang dikarenakan keterbatasan lebar lajur yang dapat diakomodasi oleh struktur baja bergelombang. Struktur baja bergelombang adalah suatu struktur pelat baja yang kekakuan atau kekerasannya diperkuat oleh bentuk bergelombang, yang mana nilai modulus plastisnya dapat meningkat 10 hingga 50 kali (Rhee, 2014). Pada tahun 1931, suatu struktur pelat pipa bergelombang besar telah dikembangkan dan berhasil dirakit di luar pabrik, yaitu pada lokasi proyek. Hal ini memungkinkan untuk membuat struktur pelat bergelombang dengan ukuran diameter yang lebih besar hingga mencapai 8 meter dan panjang hingga 18 meter. Seiring dengan berkembangnya lebar diameter dan panjang struktur baja bergelombang yang dapat diproduksi dari tahun ke tahun (Gambar 2), penggunaan teknologi ini pun meluas ke berbagai bidang dan tidak hanya berfungsi sebagai saluran air atau fasilitas drainase saja. Penggunaan struktur baja bergelombang pada bidang jalan dan jembatan menunjukkan perkembangan yang cukup luas dan signifikan, seperti pada negara Korea Selatan. Proyek-proyek pembangunan jalan dan jembatan di negara ini telah banyak 34 DINAMIKA RISET BALITBANG PUPR | edisi III 2016

menerapkan struktur baja bergelombang untuk menggantikan struktur beton. Hal ini dikarenakan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh teknologi ini. Berdasarkan pengalaman dari sejumlah proyek konstruksi di Korea Selatan (yang mencapai lebih dari 1000 proyek), aplikasi struktur baja bergelombang ini dapat menghemat biaya konstruksi sebesar 20-40% (Gambar 3) dan waktu konstruksi hingga 40-60% jika dibandingkan dengan penggunaan struktur beton (Rhee, 2014). Selain itu, keunggulan lain dari teknologi ini secara spesifik pada aplikasi konstruksi jalan dan jembatan, yaitu mempunyai diameter bentang yang lebar (bentang terlebar mencapai 35 meter untuk penampang jalan dengan 6 lajur) dan tidak ada gangguan terhadap lalu lintas. Tidak diperlukannya alat perancah atau tiang penyangga pada saat konstruksi maka proses konstruksi tidak akan mengganggu lalu lintas. Dengan penggunaan struktur baja bergelombang sebagai struktur jembatan juga memberikan masa layanan hingga melebihi 100 tahun. Konsep aplikasi struktur baja bergelombang sebagai jalan lintas merupakan konversi model jembatan ke model struktur baja bergelombang. Konversi model ini menghemat lebar bentang, penggunaan beton dan kebutuhan kedalaman fondasi. Berikut ini pada Gambar 6 hingga Gambar 7 adalah contoh-contoh proyek di Korea Selatan yang telah berhasil menggunakan struktur baja bergelombang pada bidang konstruksi jalan dan jembatan. Untuk mendapatkan efisiensi dalam hal biaya dan waktu pelaksanaan, pada Tahun 2016 Pusjatan

membangun pilot project jalan lintas atas mengunakan teknologi struktur baja bergelombang yang dikombinasikan dengan teknologi timbunan mortar busa di Kota Bandung. Pengunaan timbunan mortar busa pada pilot project ini memberikan beberapa keuntungan, di antaranya adalah pengurangan jumlah tiang fondasi jika dibandingkan dengan menggunakan timbunan biasa. Hal ini terkait dengan densitas timbunan mortar busa yang lebih kecil sehingga bisa menurunkan beban mati dari struktur jembatan. Selain itu, dengan penggunaan mortar busa tebal struktur baja bergelombang bisa lebih tipis dari tebal awal 8 mm bisa menjadi 7 mm jika menggunakan timbunan mortar busa. Penggunaan mortar busa membuat struktur jalan pendekat tidak membutuhkan konstruksi dinding penahan dan waktu konstruksi bisa lebih cepat dibandingkan menggunakan timbunan biasa, hal ini terkait dengan tidak adanya proses pemadatan. Secara umum, estimasi kebutuhan dana untuk konstruksi jalan lintas atas sesuai dengan kelas jalan, menggunakan struktur baja bergelombang dan mortar

busa (teknologi CMP) dapat dihitung berdasarkan nilai proyek pilot project lintas di kota Bandung, seperti diperlihatkan pada Tabel 4. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai investasi untuk konstruksi lintas atas dengan teknologi CMP relatif lebih murah dibandingkan dengan dengan teknologi struktur beton. Jika dilihat lagi, biaya pembangunan lintas atas mengunakan teknologi CMP di kota Bandung mempunyai nilai total investasi sebesar 32.5 miliar rupiah. Nilai ini relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan proyek sejenis yang umumnya bernilai 100 milar. Waktu konstruksi pilot project ini hanya membutuhkan waktu penyelesaiaan 6 bulan, dan hal ini lebih cepat jika dibandingkan dengan konstruksi sejenis yang umumnya memerlukan pelaksanaan waktu lebih dari 1 tahun.

Project ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pihak lain dalam mengaplikasikan teknologi struktur baja bergelombang dan timbunan ringan sebagai jalan lintas atas untuk mengatasi permasalahan kemacetan di daerah persimpangan sebidang di lokasi lainnya.


35

Segera Hadir, Perpustakaan dan Jembatan Apung Pertama di Indonesia R. Fadli (Pemenang I Lomba Blog Balitbang)

Segera Hadir, Perpustakaan Apung Pertama di Indonesia Konsep Rancangan Bangunan Apung dua lantai. Lantai bawah ruang pertemuan dan lantai atas untuk perpustakaan atau taman baca. (Sumber: Balitbang Kementerian PUPR) Menteri PUPR, M. Basuki Hadimuljono dalam Pembukaan PIST pada Selasa, 9 Agustus 2016 “Saya selalu mengatakan, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini merupakan market based research, riset yang berdasarkan kebutuhan pasar. Jadi bukan purely research seperti institusi yang memang ditugaskan untuk itu. Saya berharap dengan adanya Pekan Inovasi Sains dan Teknologi (PIST) ini dapat membuka jejaring penelitian sehingga Balitbang tidak harus solitaire, namun harus membuka jejaring dengan institusi research lainnya sehingga kita bisa mengaplikasikan didalam pelaksanaan pembangunan, khusus infrastruktur. Apalagi pembangunan infrastruktur hingga kini masih terlambat sehingga harus dilakukan percepatan. PIST yang yang diselenggarakan Balitbang Kementerian PUPR yang digelar 9 Juni hingga 11 Juni 2016, dengan mengusung tema “Dengan Inovasi Sains dan Teknologi Kita Percepat Pembangunan Infrastruktur Menuju Masyarakat Sejahtera”. Tema dibagi lagi menjadi tiga subtema yang mencerminkan


tiga bidang infrastruktur PUPR yakni Bidang Sumber Daya Air, Bidang Jalan dan Jembatan, serta Bidang Perumahan dan Pemukiman. Menteri PUPR juga mengatakan, inovasi selalu dibutuhkan, bahkan ada orang yang mengatakan “if you don’t change, you’ll die”. Masalahnya kemudian, bagaimana cara kita berubah? Jawabannya adalah melakukan inovasi. “Untuk itu sekali lagi, syaratnya hanya satu saja kalau untuk Balitbang ini yaitu programming. Sejak dulu, saya ingin sekali agar Balitbang ini tidak perlu semuanya dikerjakan, tetapi harus ada satu atau dua penelitian yang menjadi unggulan pada tiap-tiap bidang,” harap Menteri Basuki yang menyebutkan bahwa Balitbang merupakan lembaga elite dan membanggakan, jangan malah dipelesetkan menjadi “lembaga sulit berkembang”. Programming yang harus dilakukan Balitbang Kementerian PUPR, menurut Menteri Basuki Hadimuljono berarti, melakukan riset dan mengaplikasikannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. “Selain itu, menurut saya, inovasi tidak harus berarti temuan baru. Tetapi, mencontoh dan mengimprovisasi adalah juga sebuah inovasi. Tetapi, ada tiga target yang tetap harus dipenuhi dalam sebuah inovasi yakni teknologi yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik.

Perpustakaan Apung Pertama di Tambak Lorok, Semarang

untuk memenuhi kebutuhan listrik, dimana panelnya akan dipasang di atap bangunan. Juga, teknologi filter air, dan septictank biority pada toiletnya. Boleh Di lokasi pameran terdapat banyak stand yang dibilang Bangunan Apung ini adalah smarthouse. menampilkan berbagai karya inovatif, baik dari internal Bahkan, untuk arah datangnya sinar matahari yang Kementerian PUPR maupun mitra. Dari berbagai karya- membantu pencahayaan, juga arah angin sudah karya inovatif yang dipamerkan, terpampang poster diperhitungkan matang-matang oleh arsitektnya. di stand Puskim Balitbang Kementerian PUPR rencana Struktur Bangunan Apung memang cukup sederhana dan rancangan detil Bangunan Apung di Tambak Lorok, Semarang, Jawa Tengah, yang akan diresmikan namun memiliki nilai dan fungsi yang tidak bisa pada bulan Oktober 2016. Bangunan Apung ini bukan dipandang remeh-temeh. “Struktur bangunannya diawali dengan tapak bangunan yang dibentuk sembarang bangunan, karena bangunan dua lantai dari paduan teknologi beton dan foam dari B-foam. ini peruntukannya memiliki fungsi ruang publik yang Ini dikenal dengan nama teknologi ‘fonton’ alias sangat strategi. paduan foam dan beton. Lalu, mulailah dibuat rangka bangunannya menggunakan baja, karena bangunan Bagaimana awal mula gagasan Bangunan ini harus kokoh mengingat terdapat dua lantai. Apung ini? Setelah rangka bajanya dibuat, struktur dindingnya menyusul kemudian, dan dibuat dari bambu yang “Awalnya, PusKPT melakukan social engineering dan sudah diawetkan. Jadi bukan sembarang bambu sekaligus membidani lahirnya masukan dari warga yang dipergunakan. Kemudian barulah atapnya yang masyarakat sekitar di Tambak Lorok bahwa mereka menggunakan sirap, lengkap dengan pemasangan membutuhkan Balai Warga dan Perpustakaan. panel surya. Setelah atap selesai, barulah pemenuhan Masukan berharga ini kemudian diimplementasikan utilities lainnya. menjadi sebuah gagasan oleh rekan-rekan peneliti dari Puskim, dalam hal ini arsiteknya adalah Mahatma Bangunan apung ini setelah selesai diresmikan, akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Semarang, Sindu. Lahirlah konsep Bangunan Apung, dimana lantai satu dikhususkan untuk balai pertemuan warga, melalui pihak kelurahan setempat. “Meski begitu, dalam satu – dua tahun pengoperasian, Bangunan dan lantai dua difungsikan sebagai perpustakaan Apung ini akan terus mendapat pemantauan dari atau taman baca. Kenapa perpustakaan? Karena kami Balitbang Kementerian PUPR. Karena, Bangunan menemukan fakta bahwa sangat minim sekali edukasi literasi di kawasan Tambak Lorok ini,” jelas Nazib Faizal Apung ini menjadi yang pertama di Indonesia, sekaligus akan menjadi proyek percontohan berskala dari Pusjatan. nasional, lantaran pekerjaan social engineeringnya Setelah konsepnya rampung, para peneliti masih bagus, arsitekturnya bagus, dan semaksimal mungkin belum menemukan solusi bagaimana cara mendirikan inovasinya bermanfaat bagi warga masyarakat banyak. bangunannya, terutama pada masalah pondasinya. Apakah salinitas (tingkat keasinan atau kadar garam Karena seperti diketahui kondisi geografi alam terlarut dalam air) dapat mengkhawatirkan struktur di Semarang tercatat memiliki angka penurunan bangunan? “Yang namanya infrastruktur adalah permukaan tanah yang cukup tinggi. seperti tubuh manusia. Kalau tidak kita rawat dan jaga, “Atas dasar itu, tim Balitbang Kementerian PUPR maka pasti kinerjanya akan menurun. Misalnya saja akhirnya sepakat untuk membuat pondasi bangunan cat pada rangka baja yang mudah mengalami korosif dalam bentuk mengapung, yang artinya tidak usah akibat salinitas. Karena itulah bangunan ini harus menimbun apalagi memasang tiang pancang di dioperasikan dengan pemeliharaan yang rapi dan perairan. Bangunan Apung ini akan mengapung, jelas agar terawat serta terus berguna,” inilah wujud sekitar 400 meter dari bibir daratan tambak, dengan semangat ‘Hadirkan Solusi Seiring Inovasi’. mengandalkan foam dari B-foam yang dilapisi Inilah, satu lagi inovasi infrastruktur terbaru Balitbang beton sebagai pelindung sekaligus dek atau tapak Kementerian PUPR yang bisa ditelaah pada PIST. bangunannya dengan ketebalan sekitar 7 hingga 8 cm. Begitu juga di sisi pinggir yang dilapisi beton tipis. Bangunan Apung ini aman, tidak akan mudah rusak.” Bangunan Apung ini jelas akan bergerak terombangambing sesuai riak air gelombang. Untuk mengatasi hal ini, tim peneliti memasang teknologi muring atau semacam besi besar yang menghujam atau menambat dari dek ke perairan. Teknologi muring ini seolah-olah bekerja seperti fungsi jangkar pada perahu, sehingga membuat perahu tetap stabil meski di permukaan air. “Seluruh teknologi yang dipergunakan pada Bangunan Apung ini mempergunakan teknologi inovasi Balitbang Kementerian PUPR. Seperti, teknologi panel surya


37

Jembatan Apung Pejalan Kaki dan Pengendara Motor di Cilacap

Sesuai namanya, jembatan yang sedang digarap di Ujung Alang, Kecamatan Kampung Laut, Cilacap ini tidak menggunakan tiang pancang, melainkan mengapung dengan teknologi fonton. Menurut Elis Kurniawati, peneliti di Pusjatan Balitbang Kementerian PUPR, jembatan apung sengaja diwujudkan karena wilayah Indonesia yang terbanyak adalah perairan. “Dengan Jembatan Apung ini kita bisa meminimalkan penggunaan pilar dan pondasi. Itu artinya, secara biaya jelas lebih murah dan sesuai kondisi geografis Indonesia. Juga, bisa dipindahkan ke lokasi lain yang membutuhkan dengan cara ditarik melalui perairan. Secara teknologi, Jembatan Apung ini menggunakan teknologi fonton atau foam yang dilapis lagi dengan beton bertulang. “Penggunaan foam ini dimaksudkan apabila terjadi kerusakan atau kebocoran di lapisan luar, maka jembatan akan tetap mengapung akibat daya apung foam tadi. Adapun keunggulan Jembatan Apung ini adalah efisiensi konstruksinya, fontonnya pun bisa dibangun dengan sistem modular jadi bisa diperuntukkan bukan hanya untuk jembatan saja tetapi juga untuk bangunan apung lain seperti hunian terapung dan break water (pemecah gelombang) terapung. Selain itu, karena tidak menggunakan pilar dan pondasi, maka potensi gerusan yang biasa terjadi pada jembatan hampir tidak ada, mudah dipindahkan, dan bisa dirakit di lokasi terdekat dengan tempat yang bakal dihadirkan Jembatan Apung.

Prototype Jembatan Apung di Cilacap ini hanya akan difungsikan untuk pejalan kaki dan pengendara sepeda motor. Nah, karena di kolong jembatannya adalah juga dimanfaatkan untuk lalu-lintas air, maka setelah dihitung berdasarkan perahu paling tinggi, lengkungan tengah Jembatan Apung ini akan setinggi 5,5 meter dari atas permukaan air. “Panjang bentang tengah Jembatan Apung ini 35 meter, dan bentang kiri dan kanan masing-masing 20 meter, sehingga total panjang jembatan ini adalah 75 meter,” ujarnya seraya 38 DINAMIKA RISET BALITBANG PUPR | edisi III 2016

berharap Jembatan Apung dapat diresmikan dengan target yakni Akhir September 2016. “Keberadaan Jembatan Apung ini nantinya akan mempermudah mobilitas warga masyarakat dari Desa Ujung Alang ke Desa Klaces dan sebaliknya. Yang biasanya mereka harus naik perahu, kini warga bisa melintas dengan mudah dan cepat melalui Jembatan Apung ini.

Begitu Banyak Inovasi Balitbang Kementerian PUPR

Hadir di PIST membuat hati siapa saja pasti bangga. Betapa tidak, para peneliti yang merupakan anak-anak bangsa ini mampu menciptakan karya inovatif yang bermanfaat bagi banyak orang. Sebut saja misalnya, inovasi yang dijelaskan Ferri Eka Putra, peneliti sekaligus Kasie Litbang Puskim, yakni Ukuran Modular Untuk Bangunan Rumah Susun. Juga, Teknologi Pracetak Beton Bertulang Brikon Untuk Bangunan Rumah Dua Lantai. “Brikon ini bisa disebut juga sebagai precast concrete atau sistem struktur pracetak rangka bangunan dua lantai (open frame) yang menggunakan kombinasi sambungan kering (dry joint) dan basah (wet joint) yang terdiri dari komponen pracetak beton berprofil dan komponen sambungan box baja berongga. Sejumlah keunggulan Brikon, adalah mudah dalam pelaksanaan konstruksi, memenuhi kriteria kekuatan, biaya lebih efisien, sambungan kolom dinding dengan sistem interlocking menjamin ikatan kolom dinding baik. Ada juga Rumah Unggul Sistem Panel Instan (RUSPIN) yang merupakan teknologi rangka rumah pracetak dengan menggunakan sistem sambungan dan baut. “RUSPIN ini adalah pengembangan dari Teknologi RISHA. Semakin pasti, PIST senantiasa bakal dinanti-nantikan perhelatannya secara rutin. Karena mencerminkan betapa kreatif dan inovatifnya anak-anak bangsa, para peneliti yang tergabung dalam Balitbang Kementerian PUPR ini. Ciamik!

Rumah Murah Boxi Solusi Mendapat Naungan Dalam 120 Hari Dwi Ariyani (Pemenang II Lomba Blog Balitbang) Saya sedih membaca lagi berita tahun 2014. Kata pemerintah, sekitar 20,5% penduduk Indonesia nggak punya rumah. Kalau dijumlahkan berarti masih sekitar 50 juta dari 250an juta penduduk yang membutuhkan naungan dari panas dan hujan sebagai kebutuhan utama. Sedihnya, saya termasuk di angka 50 juta tersebut kalau saja rumah mertua nggak cukup menampung keluarga anaknya. Data dari Puslitbang Perumahan dan Permukiman juga nggak berbeda jauh. Diketahui kebutuhan perumahan khususnya di perkotaan pertumbuhan tersebut per tahun rata-rata mencapai 3,5%. Back log perumahan sampai dengan tahun 2003 telah mencapai 6 juta unit, sedangkan kebutuhan rumah baru setiap tahun mencapai 800.000 unit. Program penyediaan perumahan yang diselenggarakan pemerintah melalui Skim RSS/RS atau RSH sejak tahun 2002 belum mampu menjawab dan memenuhi kebutuhan tersebut.

baru tercapai 15.126 unit. Tidak heran inovasi-inovasi dalam pembangunan rumah cepat sangat dilirik oleh masyarakat karena merupakan kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda pemenuhannya. Tahun 2014, pemerintah menerapkan teknologi RISHA, Teknologi Rumah Instan Sederhana dari Balitbang PUPR yang dapat dibongkar pasang dengan sistem knock down yang memiliki desain fleksibilitas tinggi. Meski dapat dibongkar pasang, RISHA tetap menerapkan kelayakan untuk dihuni, bukan cuma sekadar tempat bernaung saja. Sejak saat itu saya mulai melihat-lihat sistem rumah sejenis y ang lebih permanen untuk kemungkinan bisa dimiliki nantinya. Melirik sana sini dan tertarik pada rumah boxi yang bisa dibangun dalam 120 hari.

Bahkan dari target pembangunan tahun 2002 sebanyak 130.000 unit, yang terealisasi hanya 39.797 unit saja, bahkan pada tahun 2003 dari target 92.500 unit, sampai dengan 30 September 2003

Apa itu Rumah Boxi?

Pembangunan perumahan di kota Malang ini semakin massive jumlahnya. Namun semakin mengerikan juga harganya untuk pasangan-pasangan muda yang baru membina rumah tangga. Rumah Boxi dirancang dapat dibangun di mana saja, asalkan kamu memiliki lahannya. Sama sih seperti mempunyai tanah terus merancang dan membangun sendiri. Menariknya, Rumah Boxi sudah diperhitungkan sedemikian rupa agar dapat menyesuaikan kebutuhan ruang, dengan menghemat uang, tapi memiliki fungsi lahan yang kompleks tanpa harus memikirkan fasilitas umum seperti perumahan lainnya.

Berdasarkan pengetahuan dasar arsitektur yang pernah saya pelajari, Rumah Boxi ini cukup fleksibel untuk dibangun di lahan sempit yang mungkin tersisa. Atau bahkan bisa menjadi paviliun bagi keluarga baru yang memiliki lahan di belakang rumah orangtua misalnya. Didesain tanpa sekat di dalam rumah, cocok untuk keluarga dengan gaya hidup urban dan perkotaan yang compact, simpel dan efisien.


39

Desain Rumah Boxi, Sederhana Tapi Efisien

Rumah Boxi Dibangun Hanya Dalam 120 Hari

Begitu juga ketika pembangunannya. Buat apa menghabiskan banyak waktu finishing rumah dengan desain yang komplikated? RISHA memang bisa dibangun dalam 24 jam, tapi desain rumah Boxi yang sederhana ini juga bisa dibangun hanya dalam 120 hari. 4 Bulan saja bayar dan langsung bisa membangun rumah di tempat yang kamu suka. Nggak sampai setengah tahun sudah bisa menempatinya. Dengan pembangunan yang cepat, Rumah Boxi bisa Perencanaan rumah sederhana Rumah Boxi tetap jadi solusi menghemat uang untuk mengontrak atau tidak meninggalkan pentingnya sirkulasi udara dan kos rumah tangga dengan harga yang masih bisa kebutuhan cahaya alami. Sehingga sang penghuni bisa dipikirkan bagaimana cara mudah melunasi. tetap menikmati rumah yang sehat dan hemat energi, Saya, kamu, dia dan pemerintah sama-sama memiliki tidak perlu memikirkan banyak lampu tambahan atau win-win solution untuk rumah murah yang dibangun pengatur udara dalam ruang. Menghemat waktu dan sendiri dengan model rumah boxi ini bukan? Sebagai juga uang. alternatif dari RISHA dan RUSPIN yang dikembangkan Berdasarkan pengetahuan dasar arsitektur yang Balitbang Kementerian PUPR. pernah saya pelajari, Rumah Boxi ini cukup fleksibel untuk dibangun di lahan sempit yang mungkin tersisa. Atau bahkan bisa menjadi paviliun bagi keluarga baru yang memiliki lahan di belakang rumah orangtua misalnya. Didesain tanpa sekat di dalam rumah, cocok untuk keluarga dengan gaya hidup urban dan perkotaan yang compact, simpel dan efisien. Kebanyakan keluarga saat ini memerlukan naungan yang nggak mencolok, cukup tapi tetap nyaman dihuni. Nggak perlu tiang-tiang besar seperti gaya Romawi, atau coakan-coakan di fasad rumah sebagai hiasan namun menampung debu. Keluarga kecil hanya membutuhkan ruang tidur, dapur, kamar mandi, dan ruang untuk bernafas bersama di ruang keluarga yang bisa menyatu dengan ruang makan.


Kenapa Cerucuk? Sebab Tanah pun Bisa Labil Kayak ABG Diyah Setiawati (Pemenang III Lomba Blog Balitbang)

Siapa yang tidak mengenal Semarang? Daerah dengan makanan khas lunpia ini merupakan ibukota dari Provinsi Jawa Tengah. Berlokasi di pesisir utara Pulau Jawa, Semarang mempunyai kondisi topografi berupa daerah datar dan daerah berbukit-bukit. Kondisi topografi tersebut berhubungan erat dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat. Sebab pertumbuhan pesat itulah yang mengakibatkan kebutuhan akan tempat tinggal juga semakin meningkat. Sayangnya, keterbatasan jumlah lahan membuat lokasi yang rawan terhadap gerakan tanah pun tidak luput dari sasaran pengembangan perumahan berserta seluruh infrastrukturnya.

Penemuan Sistem Pondasi Cerucuk

Diperlukan adanya sebuah teknologi yang cocok jika ingin mendirikan konstruksi jalan raya, konstruksi perumahan, maupun konstruksi beban berat lainnya

di area yang kerap mengalami pergeseran (shearing). Mekanisme hilangnya keseimbangan tersebut biasa terjadi pada tanah berdaya dukung rendah akibat beban berat tanah itu sendiri. Karenanya, tidak heran apabila sering terjadi penurunan permukaan tanah (settlement) ataupun tolakan ke atas (uplift). Metodemetode seperti pile slab, deep mixing, serta vertical drill telah dicoba untuk diterapkan khususnya pada konstruksi jalan raya di atas tanah labil. Namun, metode-metode konvensional tersebut cenderung hanya disesuaikan dengan besarnya beban yang harus didukung saja tanpa memperhatikan kondisi tanah. Kunci utamanya, beban seluruh konstruksi yang ada di atas harus disalurkan ke dalam tanah secara merata dengan menggunakan beberapa tiang pancang. Pemikiran inilah yang kemudian melahirkan gagasan mengenai sistem pondasi cerucuk. Sistem ini menyatukan beberapa tiang pancang dalam sebuah kesatuan yang kokoh guna menyangga konstruksi di atasnya.


41

Konstruksi Jalan dengan Sistem Pondasi Cerucuk

Sebagai langkah awal pembangunan konstruksi jalan di atas tanah labil, hal yang harus dilakukan adalah menguji kadar air tanah itu sendiri. Pengambilan sampel untuk dibawa ke laboratorium bertujuan untuk mengetahui presentase air yang terkandung di dalamnya sehingga nantinya dapat diambil keputusan apakah perlu dilakukan penimbunan ulang untuk mendapatkan tanah berdaya dukung baik. Setelah itu, tiba saatnya untuk menentukan tipe pondasi yang cocok. Untuk pembangunan di atas tanah labil, perlu dihindari penggunaan pondasi foot plat apalagi dengan kedalaman biasa (150 cm). Tipe pondasi ini dinilai kurang bisa mencengkeram tanah. Meski dilakukan penggalian sampai dasar pun belum tentu membuat tanah dasar bekas endapan tersebut kuat menahan beban terutama pada musim hujan. Sebab jenis tanah tersebut mudah terurai oleh air dan mudah menyebar ketika tergencet beban berlebihan. Sebagai langkah antisipasi; perlu ditanam cerucuk dari bambu, kayu, atau pipa yang diisi batang besi


dan adukan cor untuk memperkuat dasar tanahnya. Cerucuk ini harus ditanam pada kedalaman minimal 125 cm, bahkan semakin dalam justru semakin bagus. Hal ini merupakan kebutuhan yang sangat vital sebab cerucuk tersebut berfungsi sebagai akar yang akan mengikat dan mempertahankan kepadatan tanah dasar terhadap beban konstruksi di atasnya. Apabila penanaman cerucuk telah dilakukan, bisa dilanjutkan dengan pemasangan struktur pondasi cakar ayam pada bagian atasnya. Sayangnya, para tukang sering mengabaikan pentingnya penanaman cerucuk pada dasar pondasi tanah labil ini karena dinilai merepotkan dan memakan banyak anggaran. Padahal sistem pondasi cerucuk merupakan suatu langkah antisipasi dan solusi agar jalan tidak mudah ambyar atau ambles, sehingga nantinya justru akan menghabiskan semakin banyak biaya untuk memperbaikinya. Semakin luar biasa ketika sistem pondasi cerucuk tersebut juga dapat dipergunakan untuk menjaga stabilitas talud sehingga mencegah longsor. “Sistem pondasi cerucuk ini terbukti efektif untuk memperkuat daya topang tanah,” (ref. Simajuntak)

STRATEGI JITU PEMASARAN MELALUI PORTAL E-PRODUK LITBANG PUPR M. Andri Hakim, FX Hermawan Kusumartono

Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Puslitbang Sumber Daya Air, Puslitbang Jalan dan Jembatan, dan Puslitbang Perumahan dan Permukiman telah menghasilkan banyak produk teknologi. Produk litbang tersebut dapat berupa produk publik dan produk komersial. Penerapan dan pemanfaatan teknologi hasil Litbang PUPR yang telah dihasilkan oleh masing-masing Pusat Litbang di Badan Litbang PUPR hingga saat ini dirasa belum optimal. Beberapa penyebabnya antara lain minimnya pemahaman pengguna akan keberadaan dan fungsi teknologi yang telah dihasilkan dan belum siapnya teknologi untuk berkompetisi dengan teknologi sejenis. World Bank (2010) mensyaratkan agar terjadi sebuah inovasi, maka sebuah teknologi hasil penemuan/ invensi harus didiseminasikan, diadopsi, dan diterapkan oleh sektor produksi serta menghasilkan nilai ekonomi (what is not disseminated and used is

not an innovation). Salah satu teknik pemasaran atau pengenalan produk kepada pengguna yang sesuai dengan era saat ini adalah dengan mengoptimalkan fasilitas teknologi informasi. Teknik ini dikenal dengan sebutan e-commerce. Sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 15 tahun 2015, puslitbang teknis di lingkungan Balitbang Kementerian PUPR melaksanakan penelitian dan pengembangan sesuai bidang masing-masing, yaitu bidang Sumber Daya Air, Jalan dan Jembatan, serta Perumahan dan Permukiman. Dengan demikian puslitbang teknis berperan sebagai inventor atau pihak yang menghasilkan suatu produk teknologi. Untuk menghasilkan suatu teknologi tentunya telah melalui berbagai proses penelitian dan pengembangan, sehingga apabila diukur tingkat kesiapan teknologi (TRL) mencapai tingkat 7 atau lebih. Ini artinya produk tersebut telah teruji, baik secara laboratorium, maupun lapangan.


43

Pada dasarnya portal E-Produk Litbang dapat diakses oleh siapapun. Meskipun demikian untuk menjangkau pengguna potensial perlu dilakukan beberapa strategi, yaitu attract (manarik siapapun sebagai pengunjung), convert (mengubah pengunjung menjadi Leads/ target), close (menjadikan target pengguna menjadi konsumen), dan delight (menjadikan konsumen sebagai promotor). Pada tahap attract, intinya adalah bagaimana menarik orang (strangers) untuk mengunjungi portal E-Produk Litbang. Banyak berbagai cara yang dapat dilakukan diantaranya dengan memberikan kata kunci yang memudahkan orang mencari di search engine seperti Google, Yahoo. Calon pengguna hanya cukup mencari kata kunci, dan dapat langsung diarahkan ke portal E-Produk Litbang. Dengan demikian calon pengguna tadi telah menjadi “visitor” portal E-Produk Litbang. Selain itu, pada era sekarang dapat juga memanfaatkan media lain seperti social media, advertising (google ads, FB ads), dan sebagainya. Teknologi yang telah dihasilkan tersebut belum tentu dapat langsung diproduksi atau diserap oleh calon pengguna, sehingga diperlukan suatu strategi atau kebijakan untuk mengenalkan teknologi kepada pengguna atau masyarakat selaku pemanfaat produk teknologi. Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 15 tahun 2015 menjalankan tugas penelitian dan pengembangan kebijakan dan penerapan teknologi yang salah satunya dengan melaksanakan diseminasi produk litbang. Hal ini menjadikan Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi sebagai intermediator atau pihak yang menghubungkan antara inventor, aplikator, dan pengguna. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi intermediator, salah satunya dengan membuat inovasi portal E-Produk Litbang. Portal ini digagas oleh Kepala Pusat Kebijakan dan Penerapan Teknologi, Ir. Bobby Prabowo,CES,. Portal tersebut pada dasarnya merupakan bentuk e-marketing, yaitu pengenalan produk secara online. Melalui portal ini, seluruh informasi terkait inventor, produk dan aplikator/ produsen disampaikan kepada calon pengguna, baik dari internal Kementerian PUPR (direktorat jenderal), maupun masyarakat selaku pemanfaat teknologi.


Tahap selanjutnya adalah convert, yaitu menjadikan visitor sebagai target user. Pada tahap ini visitor yang tertarik pada salah satu produk teknologi umumnya membutuhkan cara untuk berkomunikasi dengan pihak inventor, produsen, maupun aplikator. Untuk itu, disediakan media komunikasi dalam bentuk informasi kontak maupun email. Di sini, visitor dapat meminta informasi yang dibutuhkan. Dengan demikian, dapat diketahui calon pengguna yang bisa dijadikan target atau prospek. Setelah tahap convert, tahapan selanjutnya adalah close, yaitu mempresentasikan produknya secara terinci. Dalam tahap ini, inventor, produsen, atau aplikator bertugas untuk mempresentasikan produknya secara terinci. Tujuannya adalah menjadikan target user sebagai konsumen. Ketika konsumen telah menggunakan teknologi litbang, mereka dapat menjadi agen promosi kepada calon user lain. Tahap ini merupakan tahap akhir (tahap Delight) dari keseluruhan metode portal e-produk litbang. Untuk keperluan tersebut, disediakan sarana untuk menyampaikan kepuasan pelanggan berupa testimoni, maupun berita. Dengan adanya Portal E-Produk Litbang maka pemasaran teknologi hasil litbang dapat dioptimalkan karena fungsi portal ini sebagai “jembatan penghubung” 24 jam Non Stop antara user dan pihak penyedia yang terdiri dari inventor, aplikator dan produsen. Dengan adanya portal ini, user dapat mencari dan memperoleh informasi teknologi yang dibutuhkan tanpa terkendala tempat dan waktu, dan apabila diperlukan, user dapat juga menghubungi langsung inventor teknologi, aplikatornya ataupun produsennya untuk memahami produk teknologi yang inginkan.

MENGEMBANGKAN KEARIFAN LOKAL DALAM ARSITEKTUR TRADISIONAL SUMATERA Sebuah Profil Balai Litbang Perumahan Wilayah I Medan

Humas Puslitbang Perkim

Pulau Sumatera merupakan bagian wilayah Indonesia bagian barat yang salah satu koridor ekonominya diarahkan untuk percepatan dan perluasan pembangunan. Hal tersebut tentu saja harus diiringi dengan perkembangan permukiman. Perkembangan perumahan dan permukiman harus memperhatikan beberapa aspek, yaitu aspek teknis, aspek lingkungan serta nilai-nilai kearifan lokal.

percobaan produksi, dan pengembangan teknologi struktur bangunan, bahan bangunan dan lingkungan permukiman. Selain itu juga, Loka Teknologi Permukiman Medan juga menjalankan fungsi sebagai pusat informasi hasil penelitian dan pengembangan teknologi permukiman di daerah serta melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga loka dan urusan pelayanan teknis pengujian.

Sebagai perpanjangan tangan Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman di wilayah barat, tepatnya di Pulau Sumatera, cikal bakal Balai Litbang Perumahan Wilayah I Medan berawal dari dibentuknya Loka Perintisan Bahan Bangunan Lokal Medan pada tahun 1987, dibawah naungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemukiman, Badan Penelitian dan Pengembangan PU.

Mulai tahun 2011, berdasarkan arahan dan kebijakan Kepala Puslitbang Permukiman, Loka Teknologi Permukiman Medan melakukan penelitian tentang Perumahan Tradisional. Penelitian ini mencakup Identifikasi Arsitektur Tradisional, Kajian Kinerja Bangunan terkait Aspek Kenyamanan dan Kehandalan Struktur, serta Pengembangan Teknologi Perumahan dan Bahan Bangunan berdasarkan potensi dan kearifan lokal.

Kemudian berdasarkan Permen PU No. 13/PRT/M/2007 dibentuk Loka Teknologi Permukiman Medan Dengan semakin besarnya tugas dan tanggung dengan mengemban tugas melakukan pengujian, jawab yang diberikan kepada Loka Tekkim Medan,


45

maka diperlukan pengembangan organisasi yang lebih besar setingkat Eselon 3, sehingga kedepannya dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat terkait dengan produk-produk hasil penelitian untuk menjawab permasalahan perumahan dan permukiman di wilayah Sumatera . Pada tahun 2016 terbit Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Melalui Permen ini maka Loka Teknologi Permukiman Medan telah resmi menjadi Balai Penelitian dan Pengembangan Perumahan Wilayah I Medan. Balai Litbang Perumahan Wilayah I Medan sebagai perpanjangan tangan pusat di daerah, memiliki wilayah kerja di wilayah Indonesia bagian Barat yang mecakup Pulau Sumatera dan kepulauan kecil di sekitarnya. Tugas dan fungsi Balai Litbang Perumahan Wilayah I Medan adalah melakukan penelitian dan pengembangan serta penerapan teknologi permukiman sesuai potensi lokal dan nilai tradisional yang ada di daerah. Lingkup penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Balai Litbang Perumahan Wilayah I Medan adalah meliputi kajian arsitektur tradisional/Nusantara yang mencakup kajian kenyamanan, kajian kehandalan bangunan, identifikasi tipologi arsitektur dan pengembangan teknologi perumahan serta desiminasi produk-produk hasil litbang permukiman. Balai Litbang Perumahan Wilayah I Medan menyelenggarakan fungsi-fungsi, di antaranya 46 DINAMIKA RISET BALITBANG PUPR | edisi III 2016

penyiapan bahan penyusunan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pelaksanaan diseminasi dan penyiapan hak kekayaan intelektual. Fungsi lain yang dijalankan oleh Balai Litbang Perumahan Wilayah I Medan yaitu pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian, pengkajian, inspeksi dan sertifikasi, memfasilitasi pelaksanaan alih teknologi, mempersiapkan database, menyiapkan standar dan pedoman\pengelolaan laboratorium, evaluasi dan pelaporan serta penerapan sistem manajemen mutu. Penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan PNBP serta urusan rumah tangga juga merupakan penyelenggaraan fungsi Balai Litbang Perumahan Wilayah I Medan. Untuk mendukung tugas-tugas Balai Litbang Perumahan Wilayah I Medan telah dilengkapi beberapa fasilitas laboratorium pendukung, yaitu laboratorium rekayasa bahan bangunan lokal, studio arsitektur tradisional, pusat informasi standar dan teknologi bidang permukiman di daerah, dan laboratorium pemeriksaan kualitas air. Dengan adanya Balai Litbang Perumahan Wilayah I Medan, diharapkan teknologi dalam bidang permukiman yang dihasilkan melalui riset diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahanpermasalahan perumahan dan permukiman, seperti ketersediaan bahan baku, teknik konstruksi bangunan serta penyehatan lingkungan melalui sanitasi dan lainlain.

ACHMAD HELMI

Syariah, Masa Depan Infrastruktur Indonesia N. Cahyaningsih

Dr. Ir. Achmad Helmi, MSc, MM, MP, MA, Msi, MH, MEI, pria kelahiran Tanjungpinang, 13 Juli 1953 ini tahun lalu terpilih sebagai Perekayasa Utama Terbaik 2015. Passion-nya terhadap dunia penelitian dibuktikan tidak hanya dengan karirnya yang melejit sebagai perekayasa Balitbang, tetapi juga dengan sederet gelar pendidikan yang diraihnya dari beberapa Perguruan Tinggi Negeri ternama di Indonesia. Selain sebagai perekayasa, Pak Helmi panggilannya, juga merupakan dosen yang mengajar mengenai infrastruktur di salah satu perguruan tinggi di Riau. Di sela-sela aktifitasnya, Pak Helmi menyempatkan diri untuk berbincang bersama Tim Dinamika Riset mengenai ketertarikannya di bidang penelitian/ perekayasa infrastruktur.

Bagaimana awalnya Bapak tertarik dengan dunia penelitian/perekayasa? Sebelumnya saya memiliki pengalaman sebagai pengendali proyek infrastruktur di Jakarta, Banten, Riau dan Aceh, dan juga pernah menjadi Kepala Badan Litbang Provinsi Riau, dari situ awalnya saya tertarik untuk meneliti. Kemudian diikuti dengan meningkatnya harga konstruksi serta strategi pelaksanaan metode konstruksi yang menyesuaikan dengan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), peralatan dan lingkungan strategis menjadikan saya tertarik terhadap penelitian dan perekayasa dalam pengembangan infrastruktur. Hal ini juga didukung dengan pengalaman saya dalam melakukan penelitian pribadi melalui tesis-tesis dan disertasi di beberapa Perguruan Tinggi Negeri. Apakah sejak awal Bapak sudah tertarik dengan infrastruktur? Sejak awal sudah tertarik (dengan infrastruktur) karena melihat kondisi di Pulau Sumatera pada awal Tahun 1970. Pada waktu itu, untuk menempuh perjalanan ke kota dibutuhkan waktu beberapa hari, karena selain buruknya akses jalan, juga belum tersedianya jembatan untuk melintasi sungai-sungai yang cukup besar. Ketika ke Pulau Jawa terlihat perlunya pembangunan bendungan untuk keperluan irigasi, untuk mengairi sawah-sawah petani supaya hasil panen bagus juga kebutuhan akan bangunan bertingkat yang memerlukan pendalaman ilmu analisa struktur. Hal-hal ini lah yang akhirnya membuahkan pemikiran bahwa jika ingin maju maka dibutuhkan pembangunan infrastruktur yang baik.

Mengapa tertarik dengan bidang infrastruktur? Dengan adanya infrastruktur dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam beraktifitas seharihari, sehingga distribusi barang dan jasa dapat meningkat. Dengan begitu pertumbuhan kesejahteraan masyarakat pun akan mengalami peningkatan. Saya senang membuat, mewujudkan dan juga senang memimpin orang untuk membuat atau membangun jalan, jembatan, gedung dan sebagainya. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Dengan adanya pembangunan infrastruktur, maka penduduk yang jumlahnya besar ini dapat diajari untuk dapat mewujudkan cita-cita pembangunan infrastruktur sesuai dengan spesifikasi dan standar mutu yang harus kita wujudkan. Apa cita-cita/mimpi Bapak sebagai perekayasa di bidang infrastruktur? Mimpi saya, pembangunan infrastruktur dapat direncanakan dengan melalui pemahaman analisa struktur dan spesifikasi yang berdasarkan SNI hasil Balitbang PUPR, serta metode pelaksanaannya disesuaikan dengan ekonomi keuangan pemerintah dan sosial – budaya serta lingkungan dari keberadaan infrastruktur yang dibangun.

Effort seperti apa yang telah Bapak lakukan hingga mendapatkan gelar sebagai Perekayasa Utama? Fokus dalam melakukan penelitian dan pengembangan terhadap masalah-masalah yang dihadapi dalam melakukan penerapan teknologi di lapangan. Selain itu juga rajin membuat laporan sesuai dengan petunjuk DINAMIKA RISET BALITBANG PUPR | edisi III 2016

47

teknis jabatan fungsional Perekayasa dari BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi), seperti program manual, program document, technical document dan progress control and monitoring kegiatan penelitian dan perekayasa.

Kiat-kiat seperti apa yang dapat Bapak bagikan kepada perekayasa lain agar bisa menjadi Perekayasa Utama Terbaik?

Aktif dan rajin melakukan eksplorasi kemampuan diri secara profesional yaitu dengan membuat laporan Selain itu juga harus aktif dan rajin melakukan kegiatan untuk mendapatkan Penetapan Angka Kredit penelitian, baik itu penelitian bersama yang dilakukan (PAK) setiap tahun minimal 35 poin dan maksimal bersama tim di lingkungan PUPR maupun penelitian 75 poin, menulis jurnal, menjadi pembicara dalam yang dilakukan secara pribadi melalui pengerjaan tesis seminar-seminar, memberikan kuliah umum di di perguruan tinggi. Apa yang saya lakukan selama ini, Perguruan Tinggi serta menjadi instruktur Pusdiklat baik penelitian secara pribadi maupun bekerja menjadi BPSDM dan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi perekayasa, tidak menghambat karir saya. Justru apa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. yang saya lakukan dapat mempercepat karir saya Apa yang menjadi harapan Bapak ke depan tentang sebagai perekayasa. Jadi kita harus mengerahkan penelitian/perekayasa di bidang infrastruktur? kemampuan pribadi yang cukup tinggi, tidak bergantung dengan orang lain. Hasil-hasil penelitian, terutama yang menjadi andalan dapat diterapkan di lapangan dan kemudian Bagaimana menurut Bapak tentang kulitas dan kuantitas peneliti/perekayasa yang dimiliki Balitbang peneliti dan perekayasa bersama-sama melakukan uji keefektifan hasil penelitian di lapangan. Hasil saat ini? penelitian di lapangan kemudian diuji dan apabila Secara kuantitas, SDM peneliti/perekayasa dirasa diperlukan dilakukan koreksi dan revisi untuk cukup. Akan tetapi dari segi kualitas masih perlu diterapkan pada penerapan teknologi berikutnya. ditingkatkan, terutama bagi peneliti/perekayasa yang Kita maklumi bahwa anggaran APBN hanya mampu mengenyam pendidikan tingkat S3 masih kurang. memenuhi sepertiga kebutuhan keuangan dalam Peneliti/perekayasa yang memiliki tingkat pendidikan pembangunan infrastruktur, hal ini disebabkan karena S3 diperlukan karena dapat menggali permasalahan pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia lebih dalam lagi dan juga memiliki metode analisa masih menggunakan sistem keuangan konvensional. yang lebih tajam serta memiliki keberanian dan kemauan untuk diterapkan bersama dengan Direktorat Untuk dapat mendukung percepatan pembangunan infrastruktur diperlukan alternatif sistem keuangan Jenderal yang melaksanakannya. yang lain, seperti sistem keuangan syariah. Semoga kedepannya pembiayaan pembangunan infrastruktur Kendala apa yang masih dihadapi oleh perekayasa jalan tol, bendungan, serta perumahan rakyat bisa saat ini? dilakukan dengan menggunakan sistem keuangan Dalam penerapan pembangunan infrastruktur harus syariah, seperti yang sudah dilakukan di beberapa memiliki koordinasi yang baik antar unit organisasi negara seperti Malaysia dan Dubai. Eselon 2 di Kementerian PUPR. Karena dalam penerapan suatu pembangunan infrastruktur, masing- Hal ini sejalan dengan inventaris aset dan lahan masing unit organisasi (Ditjen Bina Marga, Ditjen SDA, infrastruktur yang sudah tertata, maka penerapan Balitbang, BPSDM dll) memiliki perannya masingsarana pembiayaan syariah dapat menjadi pilihan masing yang saling mendukung, jadi harus harus solusi pembiayaan infrastruktur nasional, seperti ada kebersamaan dalam mewujudkan pembangunan penggunaan sukuk istishna’dan sukuk musyarakah bil infrastruktur. ijarah.


FLYOVER ANTAPANI:

RIDWAN KAMIL SURPRISE LIHAT BETON BISA NGAMBANG Dimas Sigit Dewandaru

“Sebagai arsitek, saya baru melihat ini. Saya surprise ada beton bisa ngambang,” ujar Emil bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono dan Pelaksana Harian Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, saat acara ground breaking Flyover Antapani tanggal 10 Juni 2016.

Hal ini dimungkinkan dengan digunakannya Corrugated Mortar Pusjatan (CMP). Teknologi CMP mengganti komponen batuan dengan busa sehingga bisa mengambang, tetapi dipastikan tidak mengurangi kekuatan konstruksi. Di berbagai kota besar di Indonesia yang memiliki masalah kemacetan lalu lintas, pembangunan flyover menjadi salah satu solusi jitu untuk mengurai simpul kemacetan di persimpangan sebidang. Contohnya adalah Kota Bandung, yang berdasarkan kajian membutuhkan flyover di 30 titik. Namun pembangunan flyover di Indonesia, khususnya di kota besar, masih terkendala besarnya biaya dan lama waktu pengerjaan yang dibutuhkan, sehingga menyulitkan pengaturan lalu lintas yang sudah begitu padat. Hal inilah yang mendorong Puslitbang Jalan dan Jembatan untuk membuat desain jembatan menggunakan teknologi terbaru yang dapat menekan biaya pengerjaan dan mempersingkat waktu pengerjaan. Teknologi tersebut diaplikasikan

pertamakalinya dalam pembuatan flyover Antapani di Kota Bandung. “Alhamdulillah Kota Bandung menjadi percontohan untuk teknologi ini (struktur baja bergelombang kombinasi timbunan ringan). Dengan teknologi seperti ini, memiliki harga murah dan waktu yang cepat, setengah dari waktu normal,” kata Walikota Bandung Ridwan Kamil.

Baja Bergelombang

Desain rancang bangun jembatan layang merupakan proyek percontohan baja bergelombang hasil pengembangan Pusjatan yang baru pertama kali diterapkan di Indonesia. Kepala Pusjatan, Herry Vaza, menyampaikan bahwa jembatan layang Antapani akan dibangun berbeda dengan jembatan layang pada umumnya. Pasalnya, struktur jembatan akan menggunakan baja bergelombang. Struktur baja bergelombang jembatan layang Antapani merupakan pengembangan aplikasi antara Pusjatan dengan Posco Krakatau Steel Korea.


49

“Berbentuk corrugated atau armco dengan tiga jumlah bentang jembatan. Panjang bentang jembatan 44 meter, dengan tinggi jembatan 5,1 meter dan lebar jembatan 9 meter. Penggunaan baja bergelombang, lanjut Harry, akan mempercepat waktu tempuh pengerjaaan jembatan. Dari sisi biaya juga lebih efisien. Biasanya, untuk membuat satu buah jembatan dengan beton bertulang, membutuhkan biaya sekitar Rp 120 miliar. Tapi pembuatan jembatan layang dengan struktur baja bergelombang dengan timbunan ringan hanya membutuhkan anggaran Rp 40 miliar. Itu artinya, dengan biaya sekitar Rp 120 miliar, kita dapat membuat tiga jembatan layang dengan teknologi baja bergelombang. Istilahnya, beli satu dapat tiga, “ ujar Herry. Lebih lanjut Herry menambahkan pembangunan jembatan layang Antapani merupakan proyek kerja sama antara Pusjatan, Pemerintah Kota Bandung, dan Posco Krakatau Steel Korea. Dari anggaran Rp 40 miliar yang dibutuhkan untuk pembangunan flyover Antapani, komposisinya Rp 23 miliar berasal dari anggaran Pusjatan, Rp 6 miliar dari Pemerintah Kota Bandung, Rp 4 miliar dari Posco Krakatau Steel Korea dalam bentuk komponen material (pusjatan.pu.go.id).

Corrugated Mortal-Busa Pusjatan (CMP)

Pembangunan jembatan layang dengan baja bergelombang juga dikombinasikan dengan timbunan ringan yang merupakan hasil karya Pusjatan. Teknologi CMP merupakan sigkatan dari Corrugated Mortarbusa Pusjatan yang merupakan pengembangan


dari teknologi Corrugated Steel Arch. Pengaplikasian teknologi ini dalam pembangunan flyover mempunyai banyak kelebihan dibandingkan dengan menggunakan konstruksi konvensional. CMP sangat ekonomis, dapat menghemat 60-70% biaya konstruksi dibandingkan lintas atas menggunakan beton. Kelebihan CMP lainnya adalah masa konstruksi yang lebih cepat 50%. Misalnya konstruksi beton yang pada umumnya memakan waktu 12 bulan, dengan CMP hanya memerlukan waktu 6 bulan. Kelebihan lain adalah bentangan konstruksi yang panjang, yaitu dapat mencapai 36 meter, sehingga mampu mengakomodir 8 (delapan) lajur kendaraan. Pelaksanaan konstruksi CMP juga tidak mengharuskan penutupan jalur kendaraan, sehingga dampak kemacetan yang umum terjadi di sekitar lokasi konstruksi sangat kecil. CMP juga memiliki nilai estetis yang megah, sehingga dapat menjadi suatu landscape dan bahkan bisa menjadi landmark suatu kawasan. Konsumsi bahan alam dalam konstruksi CMP jauh lebih rendah dibandingkan konstruksi dengan menggunakan teknologi beton. Herry mengatakan, CMP itu menggabungkan teknologi struktur baja bergelombang dengan kombinasi mortar busa, beton ringan hasil pengembangan Pusjatan. Contoh potongan mortar busa yang sepintas mirip potongan beton itu sempat ditunjukkan dapat mengambang di akuarium kecil. “Teknologi mortar busa ini digunakan sebagai pengganti timbunan tanah atau agregat yang biasanya dipakai sehingga konstruksinya sangat ringan sehingga tidak perlu dinding penahan,” kata dia.

Proyek yang Membanggakan

“Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh untuk daerah lain. Kota Bandung, Ibukota Provinsi Jawa Barat menjadi daerah pertama yang menerapkan teknologi struktur baja bergelombang ini,” kata Deddy Mizwar saat sambutan pada “ground breaking” Jembatan Layang Antapani Kota Bandung. “Badan litbang kementerian PU menunjukan bahwa apa yang dihasilkan dari penelitian dapat dipersembahkan untuk masyarakat. Dengan inovasilah kita akan selalu mencapai kemajuan itu. Memang menjadi program kita semuanya, juga dorongan dari Bapak Wakil Presiden,” kata Menteri Basuki. Ia mengaku bangga kepada insinyur dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian PUPR yang telah menciptakan teknologi struktur baja bergelombang untuk pembangunan Fly Over Antapani Kota Bandung itu.


51

CONCRETE SHOW 2016

Kegiatan pameran dan konferensi beton dan konstruksi se-Asia Tenggara Concrete Show South East Asia 2016 diselenggarakan di lndonesia untuk keempat kalinya di Jakarta International Expo (JlExpo) Kemayoran, Jakarta, 14-16 September 2016. Kegiatan yang digelar oleh PT UBM Pameran Niaga lndonesia ini dinilai sebagai platform yang tepat bagi para pemain di industri beton dan konstruksi, baik di Indonesia maupun kawasan Asia Tenggara. Concrete Show South East Asia 2016 diikuti sekitar 200 perusahaan yang berasal dari 28 negara termasuk Indonesia, Jerman, Italia, Spanyol, Belgium, Turki, Jepang, Singapura, Malaysia, Rusia dan Tongkok. Perusahaan terkemuka dari lndonesia yang mengikuti kegiatan ini antara lain Semen Indonesia, Waskita Beton Precast, Adhi Persada Beton dan Royal Chemie lndonesia.

PEKAN INOVASI SAINS DAN TEKNOLOGI 2016

Badan Litbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bekerjasama dengan pihak swasta menggelar Pekan Inovasi Sains dan Teknologi Infrastruktur PUPR 2016, dengan mengangkat Tema “Dengan Inovasi Sains dan Teknologi Kita Percepat Pembangunan Infrastruktur Menuju Masyarakat Sejahtera”. Pekan inovasi sains dan teknologi ini diselenggarakan pada 9 – 11 Agustus 2016 di Hotel Discovery, Ancol. Berbagai rangkaian acara dari kegiatan yang digelar selama 3 hari ini di antaranya talkshow, seminar, pameran, diseminasi, forum bisnis, Forum Komunikasi Kelitbangan (FKK), home doctor dan juga lomba teknologi.

LOMBA PENULISAN BLOG PIST 2016 Pekan Inovasi Sains dan Teknologi bertujuan untuk memperkenalkan Balitbang serta hasil produk teknologi litbangnya tidak hanya kepada stakeholder namun juga kepada masyarakat luas. Untuk itu dalam kegiatan PIST 2016 ini juga mengadakan penulisan artikel untuk para blogger. Dengan mengebarnya informasi mengenai produk hasil litbang Balitbang, diharapkan masyarakat akan lebih mengenal produk teknologi yang telah dihasilkan oleh Balitbang PUPR.


SOSIALISASI TERPADU PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PUPR SORONG, PAPUA 2016

Badan Litbang PUPR telah menghasilkan pedoman/SNI dan Inovasi teknologi guna menunjang penyelenggaran infrastruktur bidang PUPR. Dalam rangkaian kegiatan sosialisasi terpadu penyelenggaraan infrastruktur PUPR TOT Pedoman Analisias Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Pekerjaan Umum memilih kota Sorong sebagai lokasi keempat setelah Pontianak, Padang dan Manado pada tahun 2016 ini. Target sasaran peserta kegiatan ini adalah seluruh provinsi di wilayah timur, seperti pulau Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara. Kegiatan yang diadakan di Ballrom Swiss Bell Hotel, Sorong dihadiri oleh Sekretaris Bappeda Omesimus Assem, S.Sos, M.BA, Kepala Dinas PU Kota Sorong J. Sinaga ST, MT, Kepala BWS Papua Barat Ellroy Koyari, ST, MT, Kepala BWS Papua Merauke Nimbo Rumaropen, Kepala BWS Papua Happy Mulya Dr.Ir.M.Sc dan Kepala Puslitbang Sumber Daya Air Dr.Ir. William M. Putuhena.

LOMBA KARYA ILMIAH PIST 2016 Salah satu rangkaian acara dalam Pekan Inovasi Sains dan Teknologi 2016 yaitu diadakannya Lomba Karya Ilmiah yang diikuti oleh pelajar Sekolah Menengah Atas dari seluruh Indonesia. Masing-masing Tim menunjukkan hasil inovasi teknologinya. Dari sekian banyak peserta, dipilih sebanyak 10 tim yang finalis yang berkesempatan untuk mempresentasikan temuannya kepada juri di Hotel Discovery Ancol, Jakarta. Setelah melalui proses seleksi yang ketat akhirnya terpilih sebagai pemenang yaitu SMKN 2 Kota Bandung dengan karya Lampu Tanpa Listrik (LATALIS) Sebagai Penerangan Pada Kamar Mandi di Pedesaan Terpencil. Sedangkan juara 2 dan 3 diraih oleh tim SMAN 1 BAE Kudus dan SMA Unggul Negeri 4 Langkat.

PERINGATAN 17 AGUSTUS 2016 KEMENTERIAN PUPR

Dalam memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke – 71, Kementerian PUPR mengadakan sejumlah kegiatan. Di antaranya kegiatan fun bike yang digelar pada 14 Agustus 2016, kegiatan pameran lukisan dan foto yang dilaksanakan pada 15-19 Agustus, lomba gateball, senam bersama, hiburan musik serta pesta makanan rakyat/tradisional yang diselenggarakan pada 16 Agustus.


53

MENGGALI POTENSI SUNGAI PERKOTAAN MENJADI AREA WISATA AIR YANG MENARIK Isnugroho

Sungai merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan dan peradaban manusia. Fakta menunjukkan bahwa kehidupan manusia berorientasi pada keberadaan sungai, seperti pusat-pusat kerajaan di dunia sejak zaman dahulu kala dan hal ini berlangsung hingga kini. Banyak kota-kota besar di dunia terletak di tepian sungai dan penduduknya menggantungkan kehidupan dan aktivitasnya pada keberadaan sungai tersebut. Keberadaan sungai yang membelah kota disikapi secara berbeda antara satu kota dengan lainnya, sehingga menimbulkan keadaan yang berbeda antara sungai di suatu kota dengan sungai di kota lainnya. Ada yang dengan piawai menata areal sungai secara apik dan menarik, namun ada pula yang dikarenakan oleh beban demografi menyebabkan daerah tepiah sungai menjadi hunian liar yang sangat padat dan kumuh. Permasalahan Sungai Perkotaan Aktivitas perkotaan bagaikan madu yang sangat signifikan menimbulkan terjadinya laju urbanisasi. Pertumbuhan penduduk dan tingkat urbanisasi yang cukup tinggi merupakan beban yang cukup berat bagi suatu kota dalam menyediakan fasilitas untuk penduduknya. Harga tanah yang sangat mahal menjadikan masyarakat berpenghasilan terbatas akan cenderung memilih membangun rumah di daerah tepian sungai. Berbagai alasan yang menyebabkan berkembangnya permukiman di tepian sungai; tanah yang subur, harga tanah yang relatif murah hingga penegakan aturan yang kurang tegas dan konsisten. Pemandangan seperti foto di bawah ini merupakan hal yang jamak terjadi di tepian sungai di perkotaan. Berbeda dengan negara-negara maju. Mereka bisa menata tepian sungai menjadi kawasan publik yang menarik. Tapi apakah Indonesia tidak dapat membuat 54 DINAMIKA RISET BALITBANG PUPR | edisi III 2016

Para seniman menganggap air merupakan sumber inspirasi yang sangat signifikan. Banyak penyair maupun pelukis merenung di tepian air untuk menggali inspirasi. Tidak hanya para seniman yang senang meluangkan waktu di tepian air. hampir semua orang dari segala lapisan usia dari kanak-kanak hingga lanjut usia sangat menyenangi suasana ini. Nuansa tepian air disertai suara gemericik maupun deburan ombak dapat membangkitkan suasana romantis melankolis, yang bagi sebagian orang dapat menghilangkan kepenatan dan dapat lepas dari belenggu kepadatan serta kesibukan aktivitas sehari-hari. Seperti halnya pinggiran sungai Seine yang membelah kota Paris yang selalu ramai sebagai kawasan publik.

seperti itu? Pertanyaan tersebut harus dikembalikan kepada kita semua, pemerintah, masyarakat serta stakeholder. Tentu hal itu bukan suatu angan-angan yang kosong. Keseriusan pemerintah, pemberdayan peran serta masyarakat dan stakeholder, serta dukungan positif politisi tentu dapat merealisasikan hal ini. Mengacu pada pengalaman Korea Selatan, keadaan sungai Cheong Gyecheon yang dulu kumuh dan kotor dapat diubah dalam waktu yang relatif singkat. Tepian sungai Cheong Gyecheon saat ini telah bertransformasi menjadi tempat kegiatan publik yang sangat menarik. Banyak penduduk yang meluangkan waktu untuk bercengkerama di tepian sungai Cheong Gyecgeon baik siang maupun malam hari, seperti ditampilkan pada foto di bawah ini.

Sumber: auliarizqiabidi.wordpress.com

Sumber: www.travelonfoto.com

Konsep “Waterfront City”

Pengembangan “Waterfront City” di Indonesia

Konsep Waterfront City ini dicetuskan pada decade tahun 1970-an oleh seorang “urban visioner” Amerika yang bernama James Rouse. Rouse sangat khawatir terhadap keadaan kota-kota pelabuhan di Amerika yang berkembang menjadi semakin kumuh. Konsep ini berhasil memulihkan keadaan kota Baltimore menjadi menarik dan dari kota inilah konsep “Waterfront City” berkembang.

Di Indonesia, sebenarnya konsep waterfront city sudah dimulai pada zaman kolonial Belanda. Kota Batavia dibangun dengan meniru konsep kota-kota di Belanda serta dibuat juga kanal-kanal untuk memperlancar lalu-lintas air.

Pengertian “waterfront” dapat diartikan secara harafiah ke dalam Bahasa Indonesia sebagai tepian air. Artinya daerah yang berbatasan langsung dengan air, misalnya tepian sungai, tepian danau atau pantai (tepian laut). Dengan demikian konsep “waterfront city” dapat diartikan sebagai pengembangan suatu kawasan yang berbatasan dengan air dan konsep pengembangannya berorentasi dan mengangkat potensi keberadaan air. Banyak masyarakat kita yang masih menganggap tepian sungai sebagai daerah bagian “belakang” sehingga kurang mendapat perhatian. Mereka lebih senang mengembangkan daerah daratan, padahal hampir 70% wilayah Indonesia berupa perairan. Konsep “waterfront city” ingin merubah paradigma masyarakat tentang tepian sungai sebagai daerah bagian “belakang” menjadi “tampak depan” yang menjanjikan. Budaya membangun “rumah membelakangi sungai” diubah menjadi “rumah menghadap sungai”. Dengan posisi rumah menghadap sungai, diharapkan sungai akan lebih diperhatikan agar bagian depan depan tampak lebih bersih dan menarik. Sebenarnya daerah tepian sungai mempunyai potensi yang tinggi untuk dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Daerah ini nantinya dapat digali dari berbagai komoditi ekonomi yang berorientasi ke air dan darat. Misalnya dapat dibangun wisata air dengan berbagai macam wahana permainan yang menarik dan dilengkapi dengan berbagai jenis kuliner yang menggugah selera. Anak-anak tentu akan lebih senang bemain di sungai jika sungai bersih dan tertata apik.

Dengan luas perairan mencapai 70%, Indonesia mempunyai 166 kota yang mempunyai tepian air, baik itu tepian sungai, danau maupun pantai. Dengan demikian penerapan konsep waterfront city diharapkan mampu untuk mengubah tepian sungai menjadi area yang menarik sekaligus menjadikan suatu komoditi ekonomi yang menjanjikan. Banyak kota-kota di Indonesia yang telah melangkah melakukan penataan tepian sungai perkotaan dengan konsep waterfront city. Beberapa diantaranya antara lain: Surabaya Surabaya merupakan salah satu kota besar yang menata tepian sungai menjadi daerah yang cukup menarik. Kali Surabaya dibersihkan, permukiman di tepian sungai diputar arahnya. Rumah yang awalnya membelakangi sungai, diputar menjadi menghadap sungai. Dengan demikian penduduk akan selalu perhatian untuk melihara kebersihan sungai. Bahkan Wisma Provinsi mempunyai dermaga untuk akses ke sungai Beberapa acara juga dibuat untuk menyemarakkan lingkungan sungai, misalnya lomba dayung dan permainan air lainnya. Komoditas ekonomi dikembangkan di tepi dan alur sungai. Masyarakat dimungkinkan menyelenggarakan wisata perahu menyusuri kali Surabaya, membuka wahana permainan. Selain itu pemerintah daerah juga menyediakan area untuk menggelar berbagai macam kuliner. Gambaran keadaan Kali Surabaya ditunjukkan dalam foto dan sketsa berikut ini. DINAMIKA RISET BALITBANG PUPR | edisi III 2016

55

Bandung

Banjarmasin Banjarmasin dikenal dengan Kota Seribu Sungai dan pasar terapungnya. Potensi sungai sebagai sarana transportasi dikembangkan. Gambar berikut konsep penataan sungai di Banjarmasin.

Tidak mau ketinggalan dengan kota lainnya, Bandung yang dikenal dengan Paris van Java juga membenahi sungai Cikapundung yang membelah kota Bandung. Pemerintah kota mempunyai program menyediakan ruang terbuka untuk publik di sepanjang sungai Cikapundung yang dimanfaatkan untuk edukasi, rekreasi, amphitheatre, jogging track, luncuran rafting/ tubing, dan lain-lain.

Sungai Martapura di dekat Banjarmasin dikembangkan menjadi wisata kuliner di tepian sungai yang sangat menarik. Yogyakarta Yogakarta sebagai Daerah Istimewa mempunyai kali Code yang membelah kota. Beberapa pembenahan telah dilakukan untuk mengubah daerah pemukiman kumuh menjadi areal yang menarik. Pontianak Pontianak dengan Sungai Kapuas merupakan kota yang juga dilintasi garis Khatulistiwa. Potensi ini dimanfaatkan untuk menarik wisatawan. Di tepian Sungai Kapuas dibuat tiruan tugu Khatulistiwa. Wisata naik perahu menyusuri tepian Sungai Kapuas dengan menikmati aneka kuliner di atas perahu merupakan hal yang sangat berkesan.

Palembang Sungai Musi merupakan sungai yang sangat strategis bagi Kota Palembang. Seperti halnya Pontianak, kapal Samudera bisa melayari sungai Musi hingga kota Palembang. Keanggunan jembatan Ampera dijadikan sebagai ikon utama untuk menarik wisatawan. Pemerintah kota Palembang mengembangkan tepian sungai Musi sebagai areal wisata air yang menarik. Benteng Kuto Besak yang terletak di tepi sungai Musi dikembangkan pula sebagai obyek wisata budaya dan sejarah. Berbagai acara sering digelar di tepian sungai Musi untuk menyemarakkan suasana dan menambah daya tarik. 56 DINAMIKA RISET BALITBANG PUPR | edisi III 2016

Beberapa kota di atas merupakan contoh dari kotakota yang telah mengembangkan kawasan sungai di perkotaan menjadi areal yang menarik bagi publik. Tepian sungai difungsikan sebagai arena yang bermanfaat bagi masyarakat dan mempunyai nilai ekonomis tinggi, misalnya areal parkir, taman rekreasi, arena permainan, arena olah-raga, dan lain-lain Dengan demikian masyarakat mempunyai tempat bercengkerama yang mengasyikkan. Geliat roda perekonomian juga dapat berputar lebih cepat. Apabila masyarakat sudah dapat merasakan manfaatnya, mereka tentu akan dengan senang hati memeliharanya. Kesadaran ini dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat menata tepian sungai. Jika rasa memiliki sudah timbul di hati masyarakat, maka kesadaran untuk memelihara aset keindahan sungai tidak sulit untuk dimunculkan.

Sistem bangunan meliputi sistem struktur dan sistem pengisi. Buku ini dilengkapi dengan ilustrasi gambar, termasuk gambar untuk tiap bentuk komponen yang dimaksud, sehingga pembaca mengetahui bagaimana bentuk panel struktur P1, panel struktur P2 ataupun simpul sebagaimana dimaksudkan dalam sistem struktur, demikian juga gambar komponen untuk sistem pengisi. Komponen-komponen RISHA memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi dalam penggunaannya, sehingga dapat dikatakan posisi pemasangan dari setiap komponennya tidak sulit. Sambungan seluruh komponen pada RISHA cukup dihubungkan dengan penggunaan baut dan pelat. Baut yang digunakan adalah baut galvanis, sedangkan komponen yang menggunakan pelat menggunakan pelat baja yang dilapisi galvanis dengan proses hot deep sehingga lebih tahan lama. Sistem struktur bangunan dengan RISHA direncanakan sampai dengan usia bangunan 50 tahun. Lazimnya bangunan, perbaikan dan pemeliharaan juga perlu diperhatikan seperti dengan melakukan penggantian sprepart (komponen bangunan), sehingga dengan perawatan rutin usia optimum dapat tercapai.

MEMBANGUN RISHA

RUMAH INSTAN SEHAT SEDERHANA Penulis

Arief Sabaruddin

Penerbit Penebar Swadaya

Jumlah Halaman 115 Halaman Tahun 2006

Oleh: Retta Ida Lumongga Membangun rumah instan murah lama waktu yang dibutuhkan serta tingginya biaya yang dibutuhkan kerap menjadi kendala dalam pembangunan tempat tinggal yang layak. Buku ini merupakan jawaban atas permasalahan tersebut. Dikenal dengan nama RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat), yaitu teknologi konstruksi dengan sistem pracetak dari komponenkomponen bangunan yang diterapkan untuk bangunan rumah sederhana. Pembangunan dengan cara konvensional membutuhkan waktu yang lama, tetapi dengan teknologi RISHA proses pembangunan bisa lebih cepat. Komponen RISHA dapat dipabrikasi sehingga kualitas dapat dikontrol, tingkat akurasi komponen lebih tinggi, sehingga akan mempercepat proses pemasangan termasuk proses pembongkaran kembali bangunan RISHA jika hendak dipindahkan atau jika hendak dilakukan perubahan tampilan. Penulis memiliki latar belakang arsitektur dan merupakan seorang peneliti utama dengan kepakaran struktur dan konstruksi (perumahan dan permukiman). Esensi dari teknologi sistem RISHA adalah sistem ukuran dan modul komponen yang dapat digunakan dalam pembentukan ruang. Ukuran modul yang dimiliki adalah 1,2 meter dengan tebal komponen 10cm dan lebar struktur 30cm. Sistem ukuran berlaku untuk kedua arah, horizontal maupun vertikal, sehingga ukuran-ukuran yang didapat adalah 1,8m x 3m x 4,2m dan untuk selanjutnya kelipatan 30cm. 58 DINAMIKA RISET BALITBANG PUPR | edisi III 2016

Teknologi RISHA merupakan teknologi aplikatif dengan tujuan memenuhi kebutuhan perumahan skala nasional dan bersifat adaptif terhadap berbagai karakter lokasi dan kebutuhan individu. Sifat adaptif RISHA digambarkan pada bab empat, yaitu saat diaplikasikan untuk pemulihan bencana alam yang melanda NAD dan Sumatera Utara. Komponen RISHA selain digunakan untuk pembangunan rumah, juga digunakan untuk pembangunan fasilitas umum seperti sekolah, tempat ibadah dan lansekap. Selain itu komponen RISHA juga digunakan pada menara air, jaringan saluran drainase serta penutupnya. Keberadaan RISHA berefek pada peluang lapangan kerja baru untuk pembuatan cetakan komponen. Konsep dasar industri yang dikembangkan dalam teknologi RISHA adalah teknologi tepat guna yang diperuntukkan, mulai dari tingkat industri berat hingga usaha kecil menengah. Dengan komponen yang berkualitas baik, pengerjaan unit RISHA hanya memerlukan waktu rakit selama 2 hari. Bahkan dalam kondisi tertentu, pernah terjadi perusahaan dapat menyelesaikan 20 unit dalam satu minggu untuk RISHA permanen. Akurasi yang tinggi serta kesesuaian spesifikasi teknis yang disyaratkan mampu dicapai sebagain besar kontraktor bahkan produksi gagal masih bisa dirakit dengan hasil penampilan bangunan yang bernilai jual. Namun, kecepatan produksi komponen RISHA terkendala dengan ketidakimbangan dengan kecepatan penyediaan lahan. Produsen komponen RISHA menghadapi permasalahan lain, yaitu over produksi yang berakibat pada stok yang tertimbun tidak digunakan. Buku ‘Membangun Risha’ ini menggunakan pilihan bahasa yang umum dan tidak dipenuhi dengan banyak istilah teknis, kecuali pada bab dua, sehingga dapat menjangkau khalayak umum yang lebih luas. Membaca buku ini, selain mendapatkan edukasi akan pemahaman RISHA dan pemanfaatannya, ternyata juga menyisakan pe-er lanjutan terhadap kendala yang ada untuk dipikirkan solusinya. (Ret)

DINAMIKA RISET BALITBANG PUPR edisi III 2016

Recommend Documents