Kampanye Keselamatan Pelayaran Edisi III 2016

Edisi III 2016

Kampanye Keselamatan Pelayaran 2016

kolom

redaksi Media Internal Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Menjaga Keselamatan Untuk Kehidupan

Susunan Pengurus Penanggung Jawab

S

etiap tahun Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemente­ri­ an Perhubungan selalu mengadakan kegiatan kampanye ke­se­ lamatan pelayaran (Kespel). Kegiatan ini sengaja dilaksanakan tidak hanya di satu tempat atau daerah, melainkan bergantian. Kam­ panye keselamatan pelayaran tahun lalu diselenggarakan di Semarang, Jawa Tengah, dengan menampilkan berbagai kegiatan, termasuk gelar pasukan dan atraksi penyelamatan kecelakaan di laut dengan menge­ rahkan berbagai potensi SAR, termasuk armada patroli Kesatuan Pen­ jagaan Laut dan Pantai (KPLP) atau Sea And Coast Guard. Berbeda dengan tahun lalu, kampanye Keselamatan Pelayaran Ta­ hun 2016 yang digelar di Larantuka, Nusa Tenggara Timur 21 – 25 Maret lalu menampilkan sesuatu yang baru yaitu tidak ada lagi atraksi berbagai pertunjukan seperti latihan penyelamatan korban kecelakaan kapal, penanggulangan kebakaran kapal, dan penanganan pencemaran laut. Kampanye keselamatan tahun ini langsung ber­praktik melakukan penyelamatan dan pengamanan perayaan Paskah di Larantuka. Bahkan sebelum pelaksanaan pengamanan Paskah, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga melakukan pameran keselamatan pelayaran yang menyajikan berbagai benda pamer yang berada di atas Kapal Negara Kenavigasian dan Kapal KPLP, sekaligus peragaan pemakaian peralatan keselamatan sehingga para penumpang yang sedang berada di Pelabuhan Larantuka dapat lebih mengetahui ba­ gaimana prosedur keselamatan pelayaran yang seharusnya dilakukan. Perubahan kegiatan kampanye keselamatan pelayaran seperti yang dilaksanakan tahun ini tentu saja memiliki tujuan selain untuk mengingatkan kembali kepada seluruh pihak pemangku kepenting­ an (stakeholder) termasuk masyarakat bahwa keselamatan pelayaran merupakan tanggung jawab bersama, tetapi juga sekaligus membe­ ri contoh bagaimana cara menjaga keselamatan pelayaran. Hasilnya sungguh berhasil dengan tidak adanya insiden atau kecelakaan pela­ yaran dan korban jiwa selama pelaksanaan perayaan Paskah. Selain kampanye keselamatan pelayaran, pada edisi kali ini juga kami menyajikan informasi tentang pelaksanaan Rapat Kerja Direkto­ rat Jenderal Perhubungan sebagai wahana untuk meningkatkan harmoni dan koordinasi seluruh pegawai agar tercipta peningkatan kualitas kerja seperti yang diharapkan oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. Di sela-sela rapat kerja, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan me­ lakukan soft lounching pendaftaran kapal secara online. De­ngan fasili­ tas itu, sekarang setiap pengusaha atau pemilik kapal dapat melakukan pengurusan dokumen kapalnya secara online dan dapat dilakukan dari tempat mana saja, tidak harus datang bertatap muka dengan petugas. Informasi lainnya adalah tentang peluang bagi investor swasta untuk turut serta membangun berbagai pelabuhan di Indonesia. Ada juga informasi tentang pelaksanaan pembangunan kapal-kapal kena­ vigasian dan kapal rede. Pembangunan kapal-kapal tersebut tidak lain bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, pelayanan penumpang, dan peningkatan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran. Bambang

2

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Pengarah

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktur Kepelabuhanan Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktur Kenavigasian Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai

Redaktur Pelaksana Kepala Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat

Redaktur Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat

Penyunting/Editor Silo Darmono

Staf Redaksi Presti Febriana Kandi Tri Astuti Deni Wisnu Anggoro Erawati Laura T. Amelia Achmad Sopandji

Desain Grafis & Fotografer Tim Desain Grafis Indi Astono Syahroni

Sekretariat Rustam Hidayat

Alamat Redaksi Gedung Karya Lt. 14, Kementerian Perhubungan Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta 10110 Telp/Fax. 021. 3450982, 3811308 ext. 5136 e-mail : [email protected]

Rapat Kerja Tingkatkan Harmoni dan Keterpaduan Pelayanan Halaman

6

Kemenhub Membuka Peluang Investasi Swasta di Pelabuhan Halaman 8

Kemenhub Selesaikan Pembangunan 91 Pelabuhan Kemenhub Membangun 20 Kapal Rede

Edisi III 2016

Halaman 11

Halaman 15

Kampanye Keselamatan Pelayaran 2016

Amankan Paskah Larantuka Kegiatan kampanye ke­se­lamatan pelayaran merupakan acara rutin yang dilaksanakan setiap tahun .

K

ampanye Keselamatan Pela­ y­ aran (Kespel) Tahun 2016 me­ nampilkan sesuatu yang baru. Biasanya di setiap pelaksanaan kegiatan kampanye keselamatan pela­ yaran selalu dikemas dalam bentuk upacara dan gelar pasukan, sekaligus atraksi berbagai pertunjukan seperti latihan penyelamatan korban kece­ la­kaan kapal, penanggulangan ke­ba­ kar­an kapal, dan penanganan pen­ cemaran laut. Tetapi pada kampanye ke­selamatan tahun ini berbeda yai­tu dengan langsung berpraktik me­­­la­ kukan penyelematan dan peng­amanan perayaan Paskah di Larantuka, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berlangsung sejak 21 – 25 Maret 2016. Sebelum mengamankan per­ ayaan paskah yang dipusatkan pada Jumat, tanggal 25 Maret 2016, Di­ rektorat Jenrderal Perhubungan Laut Edisi III 2016

Kementerian Perhubungan melaku­ kan pameran keselamatan pelayaran yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari. Kegiatan tersebut menya­ jikan berbagai benda pamer yang berada di atas Kapal Negara Kenavigasian dan Kapal Patroli Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantau (KPLP) sekaligus peragaan pemakaian peralatan kese­ lamatan sehingga para penumpang yang sedang berada di Pelabuhan Larantuka dapat lebih mengetahui bagaimana prosedur keselamatan pe­ layaran yang seharusnya dilakukan. Kegiatan kampanye keselamat­ an pelayaran Tahun 2016 yang di­ laksanakan selama 2 (dua) hari ini diisi dengan acara Sosialisasi Re­ gulasi di Bidang Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dengan na­ rasumber yang berasal dari Direk­ torat Perkapalan dan Kepelautan,

3

Direktorat Kenavigasian, Direkto­ rat Penjagaan Laut dan Pantai serta Mahkamah Pelayaran. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Capt. Karolus G. Sengadji ketika memberikan sam­ butan pada acara Sosialisasi dan Pa­ meran Keselamatan dalam rangka Kampanye Keselamatan Pelayaran me­ngatakan, kegiatan kampanye ke­ se­lamatan pelayaran merupakan acara rutin yang dilaksanakan setiap tahun dengan tujuan untuk mengingatkan kembali kepada seluruh pihak pe­ mangku kepentingan (stakeholder) bahwa keselamatan pelayaran me­ rupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab Peme­ rintah sebagai Regulator tetapi juga merupakan tanggung jawab Operator dan seluruh masyarakat pengguna jasa transportasi laut atau User.

Adapun pemilihan tempat kam­ panye keselamatan pelayaran tahun ini di Larantuka dan bersamaan de­ ngan kegiatan perayaan Paskah, ka­ rena perayaan paskah di Larantuka menjadi event besar yang setiap ta­ hun digelar oleh masyarakat sekitar. Peraya­an ini tidak hanya diperingati secara keagamaan dengan misa, tetapi juga dengan ritual peninggalan buda­ ya nenek moyang yang mampu men­ jadi daya tarik bagi wisatawan do­ mestik dan mancanegara yang ingin menyaksikan langsung prosesi sakral tersebut (Semana Santa). Untuk itu, dalam rangka mendu­ kung pelaksanaan Paskah di Laran­ tuka, Kementerian Perhubungan ikut berkontribusi memberikan peng­ amanan dan pelayanan transportasi laut kepada masyarakat Larantuka dengan mengerahkan 9 (sembilan) unit armada kapal negara.

Peraya­an ini tidak hanya diperingati secara keagamaan dengan misa, tetapi juga dengan ritual peninggalan budaya nenek moyang yang mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik dan mancanegara yang ingin menyaksikan langsung prosesi sakral tersebut (Semana Santa). “Diharapkan dengan kebe­ ra­ daan kapal-kapal tersebut dapat se­ makin mempermudah mobilitas masyarakat Larantuka yang akan

4

Edisi III 2016

menggunakan transportasi laut se­ kaligus mengamankan wilayah per­ airan selama ke­ giatan Paskah di La­rantuka” kata Capt. Karolus G. Sengadji. Kapal-kapal negara yang dike­ rahkan untuk pengamanan Perayaan Paskah tersebut terdiri dari 3 unit Kapal Kenavigasian yaitu KN. Bi­ masakti Utama dari Distrik Navigasi Surabaya, KN. Mizan dari Distrik Navigasi Benoa, dan KN. Mina dan Distrik Navigasi Kupang. Kemudian 6 unit Kapal Pa­ troli KPLP yaitu KN. Alugara dari Pangkalan PLP Tanjung Priok, KN. Gandiwa dari Pangkalan PLP Bi­ tung, KN. Pasatimpo dari Pangka­ lan PLP Bitung, KN. Chundamanik dari Pangkalan PLP Surabayan KN, Grantin dari Pangkalan PLP Suraba­ ya, dan KN. Kalawai dari Pangkalan PLP Tual. Presti

Sukses Amankan Prosesi Paskah Larantuka

Kepala Bagian Organisasi dan Humas Bambang Sutrisna mengatakan, selama perayaan Paskah tersebut, armada-armada kapal Kementerian Perhubungan yang dibantu oleh satu armada kapal TNI AL dan satu ka­ pal Basarnas telah sukses turut mengamankan. Indika­ tornya, tahun ini tidak ada kejadian kecelakaan laut dan menimbulkan korban jiwa selama prosesi tersebut. “Berkat dukungan Menteri Perhubungan Igna­ sius Jonan dan Plt. Dirjen Perhubungan Laut DR. Umar Aris, SH, MM, MH., serta arahan dari Direk­ tur KPLP Capt. Karolus G. Sengadji, perayaan akbar Paskah Tahun 2016 berhasil kami amankan dengan tanpa terjadi sesuatu yang tidak diharapkan,” kata Bambang Surisna. Selain mengamankan kegiatan perayaan Paskah, kapal-kapal negara milik Kemenhub Juga sangat ber­ peran dalam mempermudah mobilitas masyarakat La­ Edisi III 2016

rantuka yang akan menggunakan transportasi laut se­ lama kegiatan Paskah. Nakhoda KN Alugara Mu’min, SE, MM., salah satu kapal milik Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Kelas I Tanjung Priok yang turut terlibat dalam pengamanan perayaan Paskah tersebut mengatakan bahwa seluruh kapal negara yang bertugas di Larantuka sangat solid dalam memberikan pelayanan transportasi dan pengamanan kepada masyarakat Larantuka yang merayakan Paskah. “Di bawah komando Direktur KPLP Capt. Karo­ lus G Sengadji dan pengarahan serta pengawasan la­ pangan dari Kepala PLP Kelas I Tanjung Priok Kolo­ nel Laut (KH) Ir. Akhmad Sudarto, MT., kami berha­ sil menjalankan misi, yaitu mempermudah mobilitas masyarakat dan mengamankan alur pelayaran,” kata Mu’min. Presti

5

Rapat Kerja Tingkatkan Harmoni dan Keterpaduan Pelayanan

D

alam rangka menciptakan tata hubungan kerja yang lebih harmonis dan terpadu dalam memberikan pe­la­yan­ an ke­pada masyarakat, Di­rek­torat Jenderal Perhubungan Laut me­nye­ lenggarakan Rapat Kerja yuang di­ laksanakan tanggal 2 – 4 Maret 2016. Rapat Kerja ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Ir. Sugihardjo, M.Si., bertempat di Ruang Mataram Kementerian Per­ hu­ bungan. Sedangkan penutupan Rapat Kerja dilakukan oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan ber­ tempat di Hotel Merlyn Park Jakarta. Kegiatan Rapat Kerja ini diha­ diri oleh 336 orang peserta yang ter­ diri dari Pejabat Eselon II, III, dan IV di kantor pusat maupun Unit

Pelaksana Teknis (UPT) di daerah. Rapat Kerja Tahun 2016 meng­ ambil tema “Mewujudkan Nawacita Melalui Pembangunan Transportasi Laut Yang Berkeadilan dari Kawasan Terisolasi/Perbatasan/Terluar dan Ka­wasan Strategis Dengan Pening­ kat­ an Keselamatan dan Keamanan Pelayaran serta Pelayanan Sektor Transportasi Laut”. Melalui tema ini diharapkan agar segenap jajaran Direktorat Jen­ deral Perhubungan Laut baik di Kan­ tor Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah dapat meng­ implementasikan program peme­ rintah yang telah dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Jokowi – JK yaitu menjadikan Indonesia se­ bagai poros maritim terutama dalam

6

Edisi III 2016

menciptakan konektivitas antar pulau melalui pembangunan di kawasan te­ risolasi dan terluar yang berkeadilan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pidato penutupan Rapat Kerja, Menhub memberikan bebe­ rapa arahan kepada seluruh peserta. Menhub meminta kepada seluruh jajaran Ditjen Hubla untuk lebih me­ ningkatkan koordinasi, baik secara internal di dalam satu Direktorat atau dengan Direktorat lain, maupun de­ ngan instansi lain. Menhub menegaskan bahwa se­ tiap pemimpin yang baik harus mam­ pu bekerjasama dengan unit kerja lain serta dapat melakukan pembinaan terhadap anak buah. Kementerian Perhubungan adalah kementerian

tek­nis sehingga seluruh aparaturnya harus dapat mengatur dan menjadi pemimpin di lapangan. Menhub juga meminta agar penerapan aplikasi pendaftaran on­ line kapal yang telah diluncurkan pada tanggal 3 Maret 2016, tidak hanya bisa dilakukan oleh 43 pela­ buhan, tetapi juga bisa diterapkan di seluruh pelabuhan di Indonesia. Penetapan harga satuan juga ha­ rus wajar dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

Ignasius Jonan Menteri perhubungan

bangunan kapal-kapal kenavigasian agar faktor keselamatan pelayaran tetap terjaga. Begitu juga kapal-kapal penumpang yang lebih diutamakan untuk angkutan kapal perintis. Bah­ kan Kemenhub juga membangun kapal-kapal yang khusus digunakan untuk meng­angkut ternak.

Tindak Lanjut Program

Sedangkan Pelaksana Tugas Di­ rektur Jenderal Perhubungan Laut DR. Umar Aris, SH, MM, MH., setiap pemimpin dalam laporannya berharap agar yang baik harus Fokus Pada Keselamatan sege­ nap jajaran Ditjen Hubla baik mampu bekerjasama Sebagai negara kepulauan terbe­ di kantor pusat maupun Unit Pelak­ dengan unit kerja sar di dunia transportasi laut meme­ sana Teknis (UPT) di daerah dapat lain serta dapat gang peranan yang sangat strategis mengimplementasikan program pe­ melakukan pembinaan dalam pengembangan perekonomi­ me­ rintah yang telah dicanangkan terhadap anak an nasional. Selain itu, transportasi oleh Presiden Joko Widodo dan Wa­ buah. Kementerian laut sebagai jalur utama penghubung kil Presiden Jusuf Kalla yaitu menja­ Perhubungan adalah pulau-pulau di Indonesia harus me­ dikan Indonesia sebagai poros mari­ kementerian teknis menuhi kriteria sebagai pendukung tim dunia. sehingga seluruh kegiatan industri dan jasa lainnya, Dalam pengarahannya, Plt Dir­ aparaturnya harus juga sebagai suatu simpul yang me­ jen Perhubungan Laut menyampai­ dapat mengatur dan layani wilayah nasional, regional dan kan be­berapa hal penting yang meru­ menjadi pemimpin di internasional. Peranan transportasi pakan tindak lanjut dari Instruksi lapangan. laut yang demikian strategis dan Menteri Perhubungan Nomor 20 pen­ ting telah mampu mendukung Ta­ hun 2015 tentang Pelaksanaan keberlangsungan ekonomi nasional. Hasil Rapat Kerja Kementerian Per­ Kebutuhan transportasi sudah menjadi kebutuhan hubungan Tahun 2015. Beberapa butir penting program primer bagi seluruh bangsa Indonesia. Peningkatan kuali­ kerja Ditjen Hubla yang harus ditindaklanjuti berdasar­ tas hidup manusia Indonesia ditandai oleh tercukupinya kan Instruksi Menhub tersebut antara lain: Penyusun­ seluruh kebutuhan primer ini. Beberapa daerah yang di­ an Dokumen Perencanaan; Optimalisasi Pelaksanaan kategorikan terisolasi/perbatasan/terluar, sebagaian be­ APBN Ditjen Perhubungan Laut Tahun Anggaran sar masyarakatnya belum memenuhi kebutuhan primer 2016; Peningkatan Target Penerimaan Negara Bukan dikarenakan keterbatasan jumlah dan harga yang tidak Pajak (PNBP) Ditjen Hubla; Tindak Lanjut Berita terjangkau. Oleh karena itu, kewajiban seluruh aparatur Acara Serah Terima Operasional (BASTO), Konstruk­ perhubungan untuk mengurangi disparitas harga antara si Dalam Pengerjaan (KDP) dan Barang Milik Negara daerah yang satu dengan daerah yang lain melalui pening­ (BMN); Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU); katan kelancaran arus distribusi barang dan jasa di seluruh Penyederhanaan Perizinan; Tindak lanjut dari program pelosok tanah air Indonesia. Pembangunan Tol Laut; dan pengamanan Pelabuhan se­ Dalam sambutan pembukaan Raker, Sekretaris Jen­ bagai Objek Vital. deral Kementerian Perhubungan Ir. Sugihardjo, M.Si., Di samping itu, Plt. Dirjen Perhubungan Laut meng­ menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan selalu ungkapkan bahwa pelaksanaan Rapat Kerja merupakan fokus dan memprioritaskan menjaga keselamatan dan ke­ sarana evaluasi dan pemberian informasi-informasi baru amanan pelayaran. Hal ini sejalan dengan rencana besar baik dari pimpinan ataupun kebijakan nasional yg berkem­ pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden bang. Dari hasil evaluasi, seluruh program kerja Ditjen Jusuf Kalla yang ingin menjadikan Indonesia sebagai po­ Hubla akan lebih menitikberatkan pada keselamatan dan ros maritim dunia yang diterjemahkan dengan tol laut dan keamanan transportasi laut serta peningkatan pelayanan konektivitas transportasi laut nasional. kepada masyarakat. Untuk memastikan agar keselamatan dan keamanan “Sebagaimana arahan Bapak Menhub bahwa hal transportasi laut tetap terjaga, Kemenhub memba­ ngun yang paling prinsip yang harus dilakukan adalah mening­ sedikitnya 200 kapal patroli, kenavigasian, dan kapal pe­ katkan koordinasi karena tidak mungkin kegiatan Ditjen num­pang. Pembangunan kapal-kapal patroli untuk lebih Hubla dapat bejalan sendiri-sendiri, tetapi harus ada si­ memastikan aspek keamanan pelayaran. Sedangkan pem­ nergi dengan semua pihak” katanya. Silo Edisi III 2016

7

Kemenhub Membuka Peluang Investasi Swasta di Pelabuhan

HASIL DAN RENCANA PEMBANGUNAN FASILITAS PELABUHAN LAUT 2015

2016

306 Lokasi Pelabuhan

89 Lokasi Pelabuhan

-

Dermaga 2.940 m’ Terminal Penumpang 8.462 m2 Gudang 3.025 m2 Kantor dan Gedung Operasional 2.202 m2

Total Investasi Rp 6.553.575.997.430,00

K

Rp

-

2015 - 2017

Dermaga 1.355 m’ Terminal Penumpang 3.584 m2 Gudang 750 m2 Kantor dan Gedung Operasional 2.202 m2

Total Investasi Rp 975.243.486.948,00

ementerian Perhu­ bung­an membuka pe­luang sebesar-be­ sar­nya bagi para pengusaha swasta un­ tuk berinvestasi dalam pembangun­an infrastruktur transportasi, termasuk membangun pelabuhan. Peluang ter­sebut disampaikan langsung oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dalam Forum Perhubungan dengan topik Investasi Infrastruktur Kelau­ tan di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Selasa 29 Maret 2016. Hadir pada kesempatan itu, Pe­ laksana Tugas Direktur Jenderal Per­ hubungan Laut DR. Umar Aris, SH,

2017 211 Lokasi Pelabuhan

Dermaga 2.232 m’ Terminal Penumpang 4.435 m2 Gudang 16.265 m2 Kantor dan Gedung Operasional 7.814 m2

Total Rencana Investasi Rp 2.742.641.413.190,00

MM, MH., Ketua Umum Ikatan Per­usahaan Industri Kapal Indonesia (Iperindo) Eddy Kurniawan Logam, Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Pe­ labuhan Indonesia (ABUPI) Au­ lia Febrial Fatwa, Sekjen Indonesia National Shipowners Association (INSA) Budi Halim, Ketua Pro­ gram Studi Transportasi Laut Insti­ tut Teknologi Sepuluh Nopember Tri Achmadi, dan moderator Asep Mh Mulyana dari Koran Bisnis Indonesia. Pada kesempatan tersebut key­ note speaker Menhub mengajak para pengusaha untuk tidak ragu-ragu tu­ rut membangun pelabuhan yang saat ini sedang diprogramkan oleh Ke­ menhub di berbagai daerah. Peluang perusahaan swasta turut berinvestasi dalam pembangunan pelabuhan terse­ but se­ suai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pe­la­ yaran; PP No. 61 Tahun 2009 tentang

8

Edisi III 2016

Kepelabuhanan sebagaimana te­ lah diubah terak­hir menjadi PP No. 64 Tahun 2015, dikatakan bahwa “Dalam hal pemberian konsesi melalui me­ kanisme penugasan/penunjukan, ma­ ka harus memenuhi ketentuan lahan dimiliki oleh Badan Usaha Pelabuhan dan investasi sepenuhnya dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan dan ti­ dak menggunakan pendanaan yang bersumber dari APBN/APBD. Kemudian Peraturan Presiden No­mor 38 Tahun 2015 tentang Kerja­ sama Pemerintah dengan Badan Usa­ ha dalam Penyediaan Infrastruktur, diatur bahwa penunjukan langsung Badan Usaha Pelaksana Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha kondi­ si tertentu, antara lain yaitu Badan Usaha Pelaksana telah menguasai se­ bagian besar atau seluruh lahan yang diperlukan untuk melaksanakan Ker­ jasama Pemerintah dengan Badan Usa­ha; KEPMENHUB No. KM 31 tahun 2006 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan. Selain itu, PERMENHUB No. PM 15 tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya An­ tara Pemerintah dengan Badan Us­ aha Pelabuhan di Bidang Kepelabu­ hanan sebagaimana diubah terakhir dengan PM 166 Tahun 2015; PER­ MENHUB No. PM 51 tahun 2011 tentang TERSUS dan TUKS se­ bagaimana diubah terakhir dengan PERMENHUB No. PM 73 Tahun 2014; PERMENHUB No. PM 45 tahun 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi; Dalam PM 45 Tahun 2015 disebutkan bahwa Badan Usaha Pelabuh­ an harus memenuhi per­ syaratan administratif dan teknis se­ suai dengan Peraturan Menteri yang mengatur me­ngenai penyelenggara­ an pelabuh­an dan persyaratan kepe­ milikan mo­dal yaitu: Modal disetor

paling sedikit 1 Triliun Rupiah untuk pelabuhan utama; Modal disetor paling sedikit 200 Miliar Rupiah untuk pelabuhan pengumpul; dan Modal disetor paling sedikit paling sedikit 25 Miliar Ru­ piah untuk pelabuhan yang melayani angkutan penyeberangan. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Peme­ rintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun 2015 tentang Konsensi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhanan, diatur bahwa : a. Penetapan BUP yang ditunjuk untuk melak­ sanakan kegiatan pengusahaan di pelabuhan dilakukan melalui pemberian konsesi dari Otoritas Pelabuhan b. Konsesi diberikan kepada BUP untuk kegiatan penyediaan dan pelayanan jasa kapal, penum­ pang dan barang yang dituangkan dalam ben­ tuk perjanjian. c. Pemberian konsesi kepada BUP dilakukan melalui mekanisme pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau melalui penugasan/penunjukan. d. Dalam hal pemberian konsesi melalui me­ kanisme penugasan/penunjukan, maka harus memenuhi ketentuan : 1. Lahan dimiliki oleh Badan Usaha Pelabuhan. 2. Investasi sepenuhnya dilakukan oleh BUP dan tidak menggunakan pendanaan yang bersumber dari APBN/APBD. e. Jangka waktu konsesi disesuaikan dengan pengembalian dana investasi. “Sekarang siapa pun bisa membangun pela­ buh­an. Tidak harus pemerintah karena uangnya (APBN dan APBD) terbatas,” kata Menhub. Bahkan pemerintah pun membuka peluang kepada investor asing. Meskipun demikian, mere­ ka harus bekerjasama dengan perusahaan nasional. Selain itu, proporsi saham perusahaan asing juga dibatasi maksimal hanya 49%. Alasannya, agar bendera merah putih tetap berkibar di pelabuh­ an. Aturan ini juga berlaku di sektor udara dan perkeretaapian. Menhub menegaskan, meskipun tanah yang akan dibangun pelabuhan merupakan milik in­ vestor, tetapi tetap harus memperitungkan nilai konsesi dan lama konsesi. Sebab pelabuhan terse­ but dalam operasionalnya menggunakan wilayah lautan dan alur pelayaran sebagai bagian dari us­ aha mereka yang dikuasai oleh negara dan tidak diperjualbelikan karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Kandi Edisi III 2016

PT WSI Contoh Konkret Investasi Swasta di Pelabuhan

9

Kementerian Perhubungan menunjuk PT Wahyu Samudera Utara (PT WSI) sebagai pelaksana proyek pem­ bangunan dan pengelolaan Pelabuhan Umum swasta murni pertama di Indonesia. Pelabuhan yang akan diba­ngun dengan dana swasta murni ini berlo­ kasi di Desa Tebat Patah Kabupaten Muaro Jambi dan nantinya merupakan pelabuhan umum dan Terminal Peti Kemas. Proyek ini merupakan contoh konkret peran serta investasi swasta dalam pembangunan pelabuhan. Kegiatan pembangunan dan pengelolaan Pelabuh­ an dan Terminal Petikemas PT WSI ini akan dituang­ kan dalam bentuk Perjanjian Konsesi antara Kantor Ke­ syahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Talang Duku dengan PT WSI, PT. WSI ditetapkan sebagai Badan Usaha Pelabuh­ an (BUP) berdasarkan Keputusan Menteri Perhubung­ an Nomor. KP 525 Tahun 2011, dan telah menyam­ paikan usulan proyek kerja sama pembangunan dan pengelolaan Terminal Petikemas di desa Tebat Patah, Kabupaten Muaro Jambi. Dalam usulannya PT WSI menerangkan telah memiliki dan menguasai lahan se­ luas 16 hektare. Penunjukan PT WSI tersebut telah sesuai dengan ketentuan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 se­ bagaimana diubah dengan PP. Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kepelabuhanana, Peraturan Menteri Perhu­ bung­an Nomor. 15 tahun 2015 tentang Konsesi, dan Surat Menteri Perhubungan Nomor. PL. 102/1/22/ PHB 2016 tanggal 17 Maret 2016. Pembangun pelabuhan oleh PT WSI meru­ pakan bentuk nyata kerjasama pemerintah dengan swasta dalam pengembangan dan pengelolaan in­ frastruktur pela­buhan. Rencana proses pembangun­ an pelabuhan PT WSI akan dilaksanakan selama 3 tahun. Tahun 2016 merupakan tahap pembersihan dan penimbunan lahan, pada tahun 2017 tahap pembangunan konstruksi, dan tahun 2018 siap un­ tuk dioperasikan. Adapun nilai investasi awalnya mencapai Rp456 milliar. Beberapa fasilitas yang akan dibangun PT WSI an­ tara lain meliputi pembangunan dermaga dengan ukur­ an 205 x 25 meter persegi, penimbunan lahan seluas 16 hektar, Nantinya pelabuhan PT WSI ini akan mampu disandari oleh kapal yang berukuran 1.500 DWT s.d 4.000 DWT dengan kapasitas container sebesar 10.000 s.d 15.000 teus per bulan. Silo

HUT Ke-28 Pangkalan PLP Tanjung Priok

Jalin Kebersamaan Melalui Santunan Anak Yatim dan Donor Darah

P

angkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Kelas 1 Tanjung Priok merayakan Hari Ulang Tahun ke-28 pada Ka­mis, 25 Februari 2016, bersama anak yatim, kaum duafa Keluarga Besar PLP dan masyarakat sekitar. Selain itu diadakan pula ke­giatan donor darah dengan melibatkan Pa­lang Merah Indo­nesia (PMI) Cabang Jakarta Utara. Acara HUT ditutup dengan penga­jian de­ngan menampilkan KH. Agus Dermawan sebagai penceramah. “Kegiatan ini bertujuan mem­­­­ pererat silaturahmi dan men­­­jalin kebersamaan tidak saja yang ma­ sih aktif tapi untuk yang sudah purnawirawan,” kata Kepala Pang­ kalan PLP Kol.Ir. Akhmad Su­ darto, MT. Jumlah anak yatim yang di­­ san­ tuni sebanyak 50 orang. Se­ dang­­ kan peserta donor darah men­capai 66 orang dengan jumlah peserta yang diambil darahnya se­ banyak 33 orang. Rupanya petugas PMI cukup selektif dan hati-hati agar pegawai yang akan diambil darahnya sebanyak 350 CC cukup sehat dan tidak membawa efek yang kurang baik bagi kesehatan pendonor.

Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Capt. Karolus G. Sa­ngadji, MM menyambut baik atas upaya yang telah dilakukan oleh jajaran Pimpinan Pangkalan bahwa dalam rangka Dirgahayu telah diadakan bakti sosial berupa donor darah dan santunan anak yatim. Hal ini suatu bukti men­ syukuri nikmat dari Allah Tuhan

kegiatan ini bertujuan mem­­­­pererat silaturahmi dan men­­jalin kebersamaan tidak saja yang masih aktif tapi untuk yang sudah purnawirawan. Yang Maha Kuasa yang telah kita terima sehingga Pangkalan PLP Tanjung Priok kini telah berusia 28 tahun. Direktur KPLP berpesan ke­pada anak-anak yatim, bahwa orang tua adik-adik pernah ber­ bakti atau membesarkan Pang­

10

Edisi III 2016

kalan PLP. Kegiatan ini adalah pencerminan berbagi kasih de­ ngan keluarga besar pangkalan, semoga menjadi berkah bagi kita semua. Ke depan Capt. Karo­ lus berharap, agar adik-adik bisa mengikuti jejak orang tua ber­ bakti ke Ditjen Perhubungan Laut cq Pangkalan PLP. “Jangan dilihat jumlahnya, tetapi syukurilah rizki yang telah diberikan Tuhan,” kata Capt. Ka­ro­lus. Sementara itu, KH Agus Dermawan dalam tausiyahnya mengatakan, sebaik-baiknya ma­ nusia adalah orang yang berman­ faat bagi orang lain. Dalam rangka HUT ke-28 berbagi kebahagiaan bersama anak yatim adalah suatu kegiatan yang mulya. Karena ba­ rangsiapa yang bersyukur akan dikuatkan, terutama dengan rizki akan bertambah. “Hidup di dunia sekarang ini hanya sementara. Kita hidup di dunia paling lama sampai 63 atau 80 tahun tapi nanti siksaan kubur sampai jutaan tahun kalau kita berbuat kurang baik. Sam­ bil mengajak semua yang hadir untuk sama-sama menjadi orang yang bermanfaat,” katanya. Pandji

K

Kemenhub Selesaikan Pembangunan 91 Pelabuhan

emenhub telah menyelesai­kan pembangunan dan pe­ngem­bangan 91 pelabuhan yang tersebar di 17 Provinsi di In­do­nesia. Dari total 91 pelabuhan ter­­sebut, 80 pelabuhan dibangun di wi­layah timur Indone­ sia, sedangkan si­sanya 11 pelabuhan dibangun di wi­layah barat Indonesia. Pembangunan pelabuhan yang difokuskan di wilayah timur Indo­ne­sia adalah sebagai perwujudan Ke­menterian Perhubungan dalam men­ dukung program Nawa Cita Ketiga Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yaitu membangun In­donesia dari pinggiran dengan mem­ perkuat daerah-daerah dan desa da­ lam kerangka NKRI dan Nawa Cita Ketujuh, yaitu mewujudkan ke­ mandirian ekonomi dengan meng­ge­rakkan sektor-sektor strategis do­mestik. Sebagai penjabaran dari Nawa Cita tersebut, maka kebijakan dan strategi Sektor Transportasi Laut sa­lah sa­ tu­nya adalah membangun sis­tem dan jaringan tran­spor­tasi la­ut yang terintegrasi untuk men­du­kung investasi pa­da Koridor Eko­no­mi, Kawasan Industri Khusus, Kom­pleks Industri dan pusat-pusat per­tumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi. Oleh ka­ re­ na itu maka pem­ ba­ ngunan dan pe­ngembangan pelabuhan lebih banyak di­ arah­kan di wilayah timur Indonesia. Selain untuk mendorong pertum­ buh­­ an ekonomi, pembangunan ter­­ se­ but juga ditujukan untuk mem­ per­ kuat konektivitas antar pulau, me­ nurunkan disparitas har­ga antar wi­layah dan mendukung program Tol Laut pemerintah Jokowi – JK. Hal ini juga menunjukkan kese­ riusan pemerintah untuk memprioritaskan pemba­ngunan di wilayah-wilayah ti­mur yang cenderung masih tertinggal dibanding wilayah barat. Beberapa fasilitas pelabuhan yang dibangun pada masing-masing pe­labuhan dimaksud antara lain berupa pembanguan demaga, trestle, causeway, reklamasi, fasilitas darat, ter­minal penumpang, gedung kantor, gudang, dan fasilitas lainya. Fasilitas pe­labuhan tersebut sebagian besar mampu disinggahi kapal berukuran 1.000 DWT, namun ada juga yang dapat disinggahi oleh kapal yang ber­­ukuran sampai dengan 15.000 GT seperti di Pelabuhan BauEdisi III 2016

No Provinsi Jumlah Nama Pelabuhan Pelabuhan 1 Aceh 2 Pelabuhan Singkil dan Calang 2 Sumatera Utara 3 Pelabuhan Barus, Tanjung Tiram dan Sirombu 3 Sumatera Barat 1 Pelabuhan Tua Pejat 4 Bangka Belitung 1 Pelabuhan Sadai 5 JawaTimur 2 Pelabuhan Panarukan dan Sapeken 6 NTT 15 Pelabuhan Papela, Lamakera, Waiwerang, Terong, Komodo, Wuring, Palue, Ba’a, Naikliu, Maurole, Kolbano, Kendidi Reo, Pota, Atapupu dan Larantuka 7 Kalimanatan Barat 1 Pelabuhan Sukadana 8 Kalimantan Tengah 1 Pelabuhan Kuala Jelai 9 Sulawesi Utara 21 Pelabuhan Kakarotan, Manitingting, Torosik, Tanjung Sidupa, Matutuang, Makalehi, Sawang, Dapalan, Essang, Para, Marampit, Petta, Kawaluso, Lipang, Bukide, Kahakitang, Kalama, Tahuna, Buhias, AmurangdanKawio 10 Gorontalo 1 Pelabuhan Bumbulan 11 Sulawesi Barat 2 Pelabuhan Budong-budong dan PasangKayu 12 Sulawesi Tengah 7 Pelabuhan Moutong, Parigi, Bungku, Teluk Malala, Ogoamas, Mantangisi dan Una-una 13 Sulawesi Selatan 4 Pelabuhan Balang Lompo, Sapuka, MacciniBajidanKalukalukuang 14 Sulawesi Tenggara 7 Pelabuhan Maligano, Wanci, Bungkutoko, Molawe, Bau-bau, Batu Atas dan Langara 15 Maluku 11 Pelabuhan Batu Merah, Upisera, Lirang, Seira, Marsela, Wolu, Adault, Damar, Tutu Kembong, Wonreli dan PulauTeor 16 Maluku Utara 11 Pelabuhan Galala, Tobelo, Sopi, Subaim, Busua, Bobong, Falabisahaya, Gita, Kedi, Pelitadan Saketa 17 Papua Barat 1 Pelabuhan Wasior

TOTAL

91 Pelabuhan

Bau. Se­lain itu, kebanyakan pelabuhan yang dibangun ini dapat melayani ang­kut­an laut perintis hingga ke wilayah terpencil, terluar, dan terdepan. Ada­pun sumber dana yang digunakan un­tuk membangun 91 infrastrukur pelabuhan tersebut bersumber dari da­na APBN dengan total investasi senilai Rp4,26 Triliun. Pemerintah berharap dengan ada­­nya fasilitas pela­buh­ an yang te­­lah dibangun ini masyarakat akan men­da­patkan aksesbilitas tran­spor­tasi yang lebih mudah untuk me­la­ kukan aktifitas dan mobilisasi se­hingga mampu meng­ gerakkan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat setempat serta menekan disparitas harga antar daerah di seluruh wilayah Indonesia. Silo

11

Inaportnet, Layanan Tunggal Berbasis Internet layanan kepada para pengguna jasa. Sistem Inaportnet ini membe­ rikan manfaat antara lain menjamin transparansi pelayanan kapal dan barang di pelabuhan, menjamin rasa keadilan pelayanan (first come first served), mempercepat penyelesaian pela­ yanan kapal dan barang, me­ mi­ ni­ malisasi biaya yang diperlukan dalam penanganan pelayanan kapal dan barang, meningkatkan validitas dan akurasi data yang terkait dengan ke­giatan pelayanan kapal dan barang, dan meningkatkan daya saing na­ sio­ nal dan mendorong masuknya investasi. Untuk menggunakan sistem ter­ sebut, para pengguna dapat meng­ akses alamat website http://inaportnet. dephub.go.id, dimana terdapat 16 mod­ul antara lain yaitu:

G

una menjamin transparansi pelayanan kapal dan barang, Kementerian Perhubungan membangun sistem layanan tung­ gal berbasis internet bernama Ina­ portnet. Sistem tersebut akan meng­ integrasikan sistem informasi kepe­ la­buhan­an yang standar dalam mela­ yani kapal dan barang baik untuk kegiatan kapal ekspor impor maupun domestik. Layanan ini melibatkan sistemsistem layanan di Kantor Pusat Ke­ menterian Perhubungan cq. Direk­ to­ rat Jendral Perhubungan Laut, di Unit Pelaksana Teknis, Badan Usaha Pelabuhan seperti PT. Pelindo I, II, III dan IV, Kantor Bea dan Cukai, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kantor Karantina Tumbuhan, Kantor Karantina Ikan, dan Kantor Imigrasi di pelabuhan.

Secara umum Inaportnet diren­ canakan akan diterapkan di seluruh pelabuhan Indonesia, namun dalam awal ini akan diterapkan di 16 (enam belas) pelabuhan yaitu Belawan, Batam, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, Tanjung Emas, Bitung, Dumai, Panjang, Banten, Tanjung Uban, Balikpapan, Banjarmasin, So­ rong, Manggar, dan Ambon. Soft launching penerapan Ina­ portnet di Pelabuhan Makassar pada 17 Maret 2016. Pelabuhan Makassar dipilih menjadi lokasi pelabuhan per­ tama yang akan menerapkan sistem Inaportnet tersebut dikarenakan PT. Pelindo IV sebagai Badan Usa­ ha Pelabuhan yang menjadi opera­ tor pelabuhan Makassar telah si­ap untuk mengaplikasikan dan meng­ integ­ rasikan sistem informasi ke­ pelabuhanan untuk memberikan pe­

12

Edisi III 2016

1. Modul pendaftaran pengguna jasa (User ID) 2. Modul Pemberitahuan Kedatangan Kapal 3. Modul Rencana Kegiatan Bongkar Muat (RKBM) 4. Modul Layanan Persetujuan Other Government Agency (GOA) 5. Modul Penetapan Pelayanan Kapal (PPK) 6. Modul Pelayanan Surat Perintah Kerja (SPK) pandu 7. Modul Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) 8. Modul realisasi pandu tunda 9. Modul perpanjangan masa tambat 10. Modul permohonan kapal pindah 11. Modul kegiatan kapal keluar 12. Modul Pembayaran Jasa Labuh 13. Modul Surat Persetujuan Berlayar (SPB) 14. Laporan Pengeluaran dan Penerimaan Barang 15. Pembatalan Pelayanan 16. Pengajuan Layanan Syahbandar

Semua kapal niaga yang ber­ operasi di Indonesia dapat dilayani oleh sistem Inaportnet ini. Sedangkan untuk kapal pelayaran rakyat, kapal dengan ukuran kurang dari atau sama dengan GT 35, kapal yang beroperasi tetap pada daerah pelayaran tertentu de­ ngan waktu pelayaranan kurang dari 6 (enam) jam dan kapal per­ikan­ an tidak dapat dilayani oleh sistem Inaportnet. Laura

Daftar 44 Lokasi Pendaftaran yang Menerapkan Sistem Pendaftaran Kapal Online 1 Pelabuhan Belawan 2 Pelabuhan Tanjung Priok 3 Pelabuhan Tanjung Perak 4 Pelabuhan Makassar 5 Pelabuhan Tanjung Emas 6 Pelabuhan Ambon 7 Pelabuhan Balikpapan 8 Pelabuhan Banjarmasin 9 Pelabuhan Batam 10 Pelabuhan Bitung 11 Pelabuhan Dumai 12 Pelabuhan Sorong 13 Pelabuhan Panjang 14 Pelabuhan Benoa 15 Pelabuhan Cilacap

16 Pelabuhan Cirebon 17 Pelabuhan Jayapura 18 Pelabuhan Kendari 19 Pelabuhan Palembang 20 Pelabuhan Pontianak 21 Pelabuhan Samarinda 22 Pelabuhan Teluk Bayur 23 Pelabuhan Ternate 24 Pelabuhan Tanjung Pinang 25 Pelabuhan Bengkulu 26 Pelabuhan Talang Dukuh/Jambi 27 Pelabuhan Kupang 28 Pelabuhan Lembar 29 Pelabuhan Lhokseumawe 30 Pelabuhan Meneng/Tanjung Wangi

31 Pelabuhan Pekanbaru 32 Pelabuhan Sampit 33 Pelabuhan Donggala/Pantoloan 34 Pelabuhan Manado 35 Pelabuhan Manokwari 36 Pelabuhan Merauke 37 Pelabuhan Gorontalo 38 Pelabuhan Bagan Siapi-api 39 Pelabuhan Luwuk 40 Pelabuhan Maumere 41 Pelabuhan Sibolga 42 Pelabuhan Sabang 43 Pelabuhan Tual 44 Kantor Pusat Jakarta

Kemenhub Resmikan Aplikasi Pendaftaran Kapal Secara Online

G

una mempermudah dan mempercepat para penggu­ na jasa yang akan mendaf­ tarkan kapalnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah membangun sistem aplikasi pelayanan pendaftar­ an kapal online. Penerapan aplikasi pelayanan pendaftaran kapal online ini dilakukan sebagai upaya men­ jawab tuntutan masyarakat terhadap perkembangan teknologi dan ke­ terbukaan informasi untuk memper­ cepat pelayanan, khususnya bidang pendaftaran kapal. Setelah diluncurkan secara sim­ bolis oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan Ir. Sugeng Wibowo, yang dilaksanakan pada 3 Maret 2016 di Hotel Merlyn Park Jakarta, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut DR. Umar Aris, SH, MM, MH., menginstruksikan kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis Edisi III 2016

(UPT) yang memiliki kewenangan menyelenggarakan pendaftaran ka­ pal untuk menggunakan aplikasi pe­­la­yanan pendaftaran kapal online ini secara serentak yaitu di 44 lokasi pen­daftaran kapal yang terdiri dari 43 UPT dan 1 kantor pusat. Dengan sistem online, para pe­ milik kapal laut dapat menikmati ke­ mudahan dalam mendaftarkan kapal­ nya. Proses pendaftaran kapal hanya memakan waktu 1-3 hari. Dengan sistem online tersebut, para pemilik kapal dapat mendaf­tar­ kan kapalnya kapan saja dan pemba­ yaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja selama 24 jam. Para pe­ milik kapal juga mendapatkan ke­ mudahan dalam pencarian data, monitoring kegiatan pendaftaran ka­ pal di UPT. Selain itu, data kapal yang valid akan tersedia secara real time dan dapat menjadi single sum­

13

ber data kapal Indonesia yang dapat digunakan oleh pengguna data ka­ pal di Indonesia seperti kemente­ ri­an lain, INSW, dan badan usaha pelayaran. Lahirnya sebuah sistem baru tentu membutuhkan kesiapan Sum­ ber Daya Manusia untuk mendukung pengoperasikannya, sehingga Ditjen Perhubungan Laut telah menyeleng­ garakan kegiatan Sosialisasi dan Bim­bingan Teknis Bimbingan Teknis penerapan aplikasi pelayanan di bi­ dang penyelenggaraan dokumentasi dan informasi pendaftaran dan ke­ bangsaan kapal kepada kepada para petugas UPT di 43 pelabuhan dan ju­­ga kantor pusat Ditjen Hubla yang ditunjuk sebagai tempat pendaftaran kapal secara online sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsan Kapal. Erawati

Plt. Dirjen Perhubungan Laut Pimpin Keel Laying 2 Kapal Kenavigasian

P

elaksana tugas Dirjen Perhu­ bung­ an Laut Kementerian Per­hubungan (Kemenhub) DR Umar Aris, SH, MM, MH, me­ mimpin peletakan lunak (keel laying) 2 (dua) kapal kenavigasian di galangan kapal milik PT Multi Ocean Ship­ yard, Tanjung Balai Karimun, Kepu­ lauan Riau, pada Rabu (30/3/2016). Acara dihadiri Bupati Karimun Aunur Rafiq, Wakil Bupati Karimun H. Anwar HS, Dandim, Danlanal dan Kapolres Karimun, Direktur Kenavigasian Ditjen Perhubungan Laut Bambang Wiyanto, Direktur KPLP Capt. Karolus G Sengadji serta Inspektur II Itjen Kemenhub Edward Marpaung. Dalam sambutannya, Pelaksana Tugas Dirjen Perhubungan Laut me­­ngatakan bahwa pelaksanaan pe­ le­­­ta­kan lunas ini merupakan tindak lan­jut dari penandatanganan kon­ trak ke­gi­atan pembangunan 2 (dua) unit Kapal Kelas I Kenavigasian Tahap II Paket B yang telah dilak­ sanakan pada tanggal 23 Desem­ ber 2015 lalu antara PPK Satker Pengembangan Kenavigasian Pusat dengan PT. Multi Ocean Shipyard

di Kantor Pusat Kementerian Per­ hubungan. Sebagaimana diketahui bahwa pa­da tahun 2015 lalu, Direktorat Jen­ deral Perhubungan Laut telah mem­ bangun 15 kapal kenavigasian, yang terdiri dari 5 (lima) unit Kapal Induk P­erambuan, 5 (lima) unit Kapal Pe­ ngamat Perambuan, dan 5 (lima) unit Kapal Kelas I Kenavigasian. Dari kegiatan pembangunan ka­pal-kapal tersebut tentu menun­ jukkan keseriusan pemerintah dalam me­ningkatkan jumlah armada kapal negara kenavigasian yang saat ini kon­disinya banyak yang sudah ber­ umur tua, sehingga diperlukan pe­ nam­ bahan armada kapal navigasi agar dapat melaksanakan tugasnya di bidang kenavigasian secara opti­ mal di seluruh wilayah perairan In­ donesia. Peletakan lunas merupakan awal dari konstruksi kapal atau sering juga disebut hari kelahiran kapal sehing­ ga umur kapal dihitung sejak tanggal peletakan lunas. “Saya berharap agar kegiatan pembangunan 2 unit kapal yang di­ biayai dari dana APBN senilai lebih

14

Edisi III 2016

kurang Rp247 Miliar ini dapat ber­ jalan dengan lancar sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya. Pada kesempatan itu, Pelaksana Tugas Dirjen Perhubungan Laut juga meminta agar seluruh proses pembangunan kapal yang dilakukan harus selalu memperhatikan 3 (tiga) aspek yaitu Quality, Cost, dan Deli­ very. Selain aspek harga, aspek kuali­ tas harus menjadi perhatian utama dan tentu pengerjaannya harus dapat diselesaikan dengan tepat waktu yaitu tidak lebih dari batas waktu pengerjaan selama 660 hari. Direktur Kenavigasian Ir. Bam­ bang Wiyanto, MM, melaporkan bahwa rencana pengoperasian dan penempatan kedua kapal itu masingmasing di Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Pinang dan Distrik Navi­ gasi Kelas II Semarang. Adapun spesifikasi kapal adalah: Panjang Keseluruhan (LDA) ± 60.0 m; Panjang Perpendicular (LPP) ± 54.0 m; Lebar (B) ± 12.0 m; Tinggi (H) ± 4.7 m; Sarat (T) Maksimun 3,5 m; Vs 100 % MCR 15 Knot; dan Jarak Jelajah Kapal 4000 Nautical Mile. Deni

K

Kemenhub Membangun 20 Kapal Rede

ementerian Perhubungan me­ lalui Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mem­ bangun 20 unit kapak rede. Pem­ bangunan tersebut dimulai secara resmi dengan peletakan lunas kapal atau keel laying di galangan kapal PT Prakitri Hasta Darma, Lamongan, Jawa Timur oleh Pelaksana Tugas Dirjen Perhubungan Laut DR. Umar Aris, SH. MM. MH., pada Senin 28 Maret 2016. Hadir pada kesempatan itu Di­ rektur Lalu Lintas Angkutan Laut Ditjen Hubla Ridwan Setiawan, M.Si, M.MarE., Kepala Otoritas Pe­labuhan Utama Tanjung Perak Surabaya Ir. Adolf Richard Tambunan, Kepala Ke­ syahbandaran Utama Pelabuhan Tan­ jung Perak Surabaya Harry Setyobudi, Inspektur III Kemenhub Edward Marpaung, Kepala Unit Penyeleng­ gara Pelabuhan Brondong, Lamongan, Jawa Timur Yuniarsono, SH. MM., dan para pejabat terkait. Dalam sambutannya, Plt. Dirjen Hubla DR. Umar Aris, SH, MM, MH., mengatakan, peletakan lunas atau Keel Laying pembangunan 20 unit kapal rede ini merupakan lan­ jutan dari perjanjian pembangunan kapal yang telah dilaksanakan pada Edisi III 2016

bulan November 2015 lalu. Pemba­ ngunan 20 Unit Kapal Rede pesanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ini dilaksanakan oleh 3 tiga perusahaan galangan kapal selaku pemenang lelang, yaitu PT. Prakitri Hasta Dharma – Daya Radar Utama (Lamongan) sebanyak 5 Paket, 10 unit kapal, PT. Gaharu Galangan In­ ternasional Banjarmasin sebanyak 2 paket, 4 unit kapal, PT. Daya Yakin Engkau Suka Samarinda sebanyak 3 Paket, 6 unit kapal. Keberadaan Kapal Rede di In­ donesia, berfungsi untuk melayani antar jemput para penumpang yang berasal dari dan ke kapal-kapal besar yang tidak bisa sandar ke dermaga pelabuhan, karena kedalaman der­ maga pelabuhan dangkal sehingga tidak dapat disandari kapal-kapal be­ sar. Dengan kondisi demikian, maka ka­pal-kapal yang sering memanfaat­ kan kapal rede ini adalah kapal-kapal pe­numpang yang membawa penum­ pang dengan tujuan pelabuhan-pe­ labuhan yang belum memiliki derma­ ga atau kedalaman alur yang dangkal. Dalam rangka mendukung pro­ gram Tol Laut dan meningkatkan ko­ nektivitas antar pulau khususnya dalam memberikan pelayanan di bi­ dang transportasi laut di daerah yang

15

masih terpencil, terluar dan belum berkembang, Ditjen Hubla memba­ ngun sekitar 100 unit kapal dalam ku­ run waktu tahun 2015 hingga 2017. Pada kesempatan itu Plt. Dirjen Hubla meminta agar ketiga galangan kapal yang mendapatkan kontrak pembangunan 20 unit kapal menyele­ saikan pekerjaannya sebaik mungkin. Ia juga berharap nantinya semua ka­ pal rede tersebut dapat dioperasikan secara baik dan optimal khususnya dalam menjamin keselamatan bagi para penumpang angkutan laut. “Saya meminta laksanakan pem­ bangunan ini dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan prinsip good quality, good price, dan good deliv­ ery seperti yang selalu diamanatkan oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan,” katanya. Direktur Lalu Lintas Angkut­ an Laut Ridwan Setiawan, M.Si, M. MarE dalam laporannya mengatakan, penandatanganan kontrak pemba­ ngun­ an kapal rede telah dilakukan oleh masing-masing galangan kapal pa­da November 2015 lalu. Total ni­ lai kontrak sebesar Rp278,85 milliar. Pembiayaan pembangunan kapal ter­­ sebut bersumber dari anggaran APBN secara multiyears dari Tahun Anggar­ an 2015 hingga Tahun 2016. Silo

Galangan PT Prakitri Hasta Darma Bangga Membangun Kapal Negara

D

irektur Utama PT Prakitri Hasta Darma Irfad Dian Putra Lubis mengaku bang­ ga perusahaannya terlibat dalam pem­ bangunan kapal-kapal negara, termasuk dipercaya membangun 10 unit kapal rede yang pembangunan­ nya telah resmi dimulai pada 28 Ma­ ret 2016 lalu dengan peletakan lunas kapal atau keel laying oleh Pelaksana Tugas Dirjen Perhubungan Laut DR. Umar Aris, SH, MM, MH., di galan­ gan PT Prakitri Hasta Darma. Kapal rede berfungsi untuk me­ layani antar jemput para penumpang yang berasal dari dan ke kapal-kapal besar yang tidak bisa sandar ke der­ maga pelabuhan, karena kedalaman dermaga pelabuhan dangkal sehingga tidak dapat disandari kapal-kapal be­ sar. Kapal-kapal yang sering meman­ faatkan kapal rede ini adalah kapalkapal yang membawa penumpang dengan tujuan pelabuhan-pelabuhan yang belum memiliki dermaga atau kedalaman alur yang dangkal. Irfad mengatakan, program ko­ nek­tivitas melalui jalur laut yang dicanang­ kan pemerintah me­­ru­pakan angin segar bagi usaha ga­ langan di In­ donesia. Dia me­­­­negaskan, pi­ hak­nya selaku kon­traktor pem­ bangunan akan

berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan kapal sesuai de­ngan tenggat waktu yang ditetapkan. Irfad otimistis perusahaannya dapat me­ nyelesaikan pembangunan 10 unit kapal rede tersebut sesuai kontrak yaitu selama 14 bulan. “Selain komitmen selesai tepat waktu, kualitas tentu semaksimal mung­kin akan kami jaga sesuai per­ janjian kontrak,” katanya. Dalam rangka mendukung pro­ gram Tol Laut peme­ritahan Presiden Jo­ko Widodo dan meningkatkan ko­ nektivitas antar pulau khususnya da­ lam memberikan pela­yanan di bidang transportasi laut di daerah yang masih terpencil, terluar dan belum berkem­ bang, Ditjen Hubla memba­ ngun sekitar 100 unit kapal dalam kurun waktu tahun 2015 hingga 2017. Irfad menyatakan terima kasih kepada Kementerian Perhubung­ an, khususnya Direktorat Jenderal Perhubung­an Laut yang telah mem­ berikan kesempatan kepada perusa­ haan galangan nasional untuk terlibat langsung menyukseskan program Nawa Cita sek­ tor transportasi laut yang dikenal dengan Tol Laut dan Poros Maritim Dunia. “Kepercayaan yang dibe­

16

Edisi III 2016

rikan oleh pemerintah ini sangat luar biasa dan harus dijadikan momen­ tum sebagai kebangkitan perusahaan galangan kapal nasional yang sebe­ lumnya sempat terpuruk. Bahkan ti­ dak sedikit yang telah gulung tikar,” katanya. Ia meyakini, di bawah peme­ rintahan Presiden Joko Widodo bis­ nis transportasi laut akan semakin berkembang. Bagi PT Prakitri Hasta Darma, kondisi saat ini memuncul­ kan optimisme untuk terus berkarya dan meraih prestasi maksimal. Ia berjanji, kesempatan bagus ini akan dijawab dengan cara membuat kapalkapak yang berkualitas. Dengan pengalaman sebagai pembuat kapal yang dimilikinya se­ lama ini, PT Prakitri Hasta Darma yakin dapat memberikan hasil yang terbaik kepada negara. Selain membangun kapal rede, perusahaan yang berkantor pusat di Jl. Tebet Barat Dalam Raya No. 40 Jakarta Selatan ini mendapatkan ke­ percayaan dari Badan SAR Nasional untuk membuat kapal rescue boat se­ nilai Rp45,7 miliar. Perusahaan ini juga mendapatkan kontrak pemban­ gunan kapal perintis 1200 GT dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat senilia Rp53,9 miliar. Silo