KESELAMATAN PELAYARAN DI TINJAU DARI UU NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN Jumaizi Stimart-AMNI ABSTRAKSI Dalam Keselamatan Pelayaran dan bagaimana Tugas Syahbandar Dalam Rangka Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Pelayaran.Pengawasan yang dilakukan seorang syahbandar dalam rangka pengaturan sarana dan prasarana pelaksanaan operasional transportasi laut sangatlah penting. pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan, operation, untuk mengatur kelancaran lalu lintas kapal dan pemanduan, kelancaran arus barang, serta penetapan standar kerja, serta security and envirounment yang meliputi keamanan dan ketertiban pelabuhan, Keselamatan Pelayaran dan bagaimana Tugas Syahbandar dalam Rangka Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Pelayaran.Pengawasan yang dilakukan seorang syahbandar dalam rangka pengaturan sarana dan prasarana pelaksanaan operasional transportasi laut sangatlah penting. Untuk lebih meningkatkan keselamatan pelayaran syahbandar juga menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang di ajukan oleh pihak agen pelayaran sebelum kapal berangkat atau akan meninggalkan wilayah pelabuhan Kata Kunci: syahbandar, keselamatan pelayaran.
A. PENDAHULUAN Pelabuhan laut umum adalah tempat
pelabuhanan memiliki arti segala sesuatu
yang terdiri dari daratan dan perairan
yang
disekitarnya dengan batas-batas tertentu
penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan
sebagai tempat kegiatan pemerintahan
lainnya
dan kegiatan layanan jasa. Utamanya
pelabuhan untuk menunjang kelancaran,
pelabuhan
keamanan, ketertiban arus lalu lintas atau
bersandar,
sebagai
tempat
berlabuh,
kapal
naik/turun
trafik
berkaitan dalam
(kapal,
dengan
kegiatan
melaksanakan
penumpang
dan
fungsi
atau
penumpang dan atau bongkar muat
barang), menjaga keselamatan berlayar,
barang yang dilengkapi dengan fasilitas
tempat perpindahan intra dan atau antar
keselamatan
kegiatan
moda serta mendorong perekonomian
penunjang pelabuhan serta sebagi tempat
nasional dan daerah. Tantangan pengelola
perpindahan
intra
dan
antar
moda
pelabuhan saat ini tidak hanya terkait
transportasi.
Sedangkan
jasa
usaha
dengan jumlahnya tetapi juga mutu.
pelayaran
dan
Program berkelanjutan globalisasi bisnis
dan fungsinya di pelabuhan. Pentingnya
pelayaran
masalah
dan
perdagangan
sedang
keselamatan
keamanan
menghasilkan tambahan tekanan-tekanan
dalam
terhadap pelabuhan untuk mengurangi
tanggung jawab didalam kepelabuhan
biaya pelayanan di pelabuhan (terminal
sebab
cost)
kecelakaan kapal dalam pelayaran adalah
dan
operasional
meningkatkan nya.
effisiensi
Lebih
dari
pelayaran,
dan
adalah
persoalan
merupakan
terbesar dan
dalam
itu,
persoalan
kemampuan
keahlian
pengelolaan angkutan internasional telah
seseorang
dalam
berubah dengan cepatnya dari fragmented
kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan.
menjalankan
tugas
approach oleh masing-masing pemain ke intregated logistic system untuk menemukan
B. Tanggung
Jawab
kebutuhan individu pelanggan secara
Kesyahbandaran
lebih baik.
Pelabuhan
Menyadari
akan
pentingnya
tanggung jawab Kantor Kesyahbandaran dan
Otoritas
keselamatan
Pelabuhan
dalam
Kantor
dan
Otoritas
Terhadap
Jasa
Angkutan Laut untuk Keselamatan Penumpang dan Barang
mengenai
pelayaran,
maka
Kelaiklautan
kapal
sangat
erat
lahirlah undang undang nomor 17 tahun
kaitannya dengan keselamatan pelayaran,
2008 tentang pelayaran, berbagai macam
kelaiklautan kapal kalau tidak dibantu
peraturan telah mendahului peraturan
dengan sarana keselamatan pelayaran,
perundang undangan ini, dilihat dari
maka resiko kecelakaan kapal sangat
konteks sejarah tentang perkembangan
tinggi.
tugas
dan
wewenang
kantor
Dalam
kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan
dikemukakan
dalam
berhubungan
pelabuhan
telah
mengalami
pembahasan
ini
unsur-unsur dengan
perlu yang
keselamatan
perbaikan perbaikan dan peningkatan
pelayaran sesuai dengan Undang-undang
yang
Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran
akan
mengangkat
lebih
jelas
mengenai peran yang sangat penting bagi
adalah sebagai berikut:
kantor
a. Pelayaran adalah segala sesuatu yang
kesyahbandaran
dan
otoritas
pelabuhan.
berkaitan dengan angkutan diperairan,
Merupakan pengaturan
hukum
pengaturanyang
mengatur
tentang kesyahbandaran dalam hal tugas
kepelabuhan
serta
keselamatannya.
keamanan
dan
b. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk
dan
jenis
apapun,
e. Alur pelayaran adalah bagian dari
yang
perairan yang alami maupun buatan
digerakkan dengan tenaga mekanik
yang dari segi kedalaman, lebar dan
tenaga angin atau ditunda, termasuk
hambatan pelayaran lainnya dianggap
dengan
aman untuk dilayari.
kendaraan
yang
berdaya
dukung dinamis, kendaraan di bawah
f. Sarana bantu navigasi pelayaran adalah
permukaan air, serta alat apung dan
sarana yang dibangun atau terbentuk
bangunan
secara alami yang berada di luar kapal
terapung
yang
tidak
berpindah-pindah.
yang berfungsi membantu navigator
c. Perairan adalah perairan yang meliputi laut
wilayah,
perairan
kepulauan,
dalam menentukan posisi atau haluan kapal serta memberitahukan bahaya
perairan pedalaman sebagaimana yang
atau
dimaksud
kepentingan keselamatan berlayar.
dalam
Undang-undang
Nomor 4 Prp. 1960 tentang Perairan
rintangan
g. Telekomunikasi
pelayaran
untuk
pelayaran
adalah
Indonesia Undang-undang Nomor 17
setiap pemancaran pengiriman atau
Tahun
Pengesahan
penerimaan tiap jenis tanda, gambar,
United Nations Convention on the law of the
suara dan informasi dalam bentuk
sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-
apapun melalui sistem kawat, optik,
bangsa tentang hukum laut), serta
radio atau sistem elektromagnetik
perairan daratan.
lainnya dalam dinas bergerak pelayaran
1985
tentang
d. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya
yang
merupakan
bagian
dari
keselamatan pelayaran.
dengan batas-batas tertentu sebagai
Dalam rangka pengaturan sarana
tempat kegiatan pemerintahan dan
dan prasarana inilah dibutuhkan peranan
kegiatan ekonomi yang dipergunakan
Syahbandar sebagai pelaksana operasional
sebagai
melaksanakan
tempat
kapal
bersandar,
berlabuh, naik turun penumpang dan
pengawasan
terhadap
kegiatan transportasi laut.
atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan
Syahbandar dalam melaksanakan
pelayaran dan kegiatan penunjang
tugas
pelabuhan
pelaksana teknis melakukan pengawasan
serta
sebagai
tempat
dan
perpindahan intra dan antar moda
kapal
transportasi.
Syahbandar
di
fungsinya pelabuhan.
sebagai
unsur
Disamping
itu
ditunjuk oleh pemerintah,
untuk mengawasi kapal-kapal asing yang
menimbulkan pencemaran dan
dikenal sebagai Port State Control Officer
kelestarian lingkungan
dan pengawasannya meliputi:
d) Tidak
1) Sewaktu kapal datang
melakukan
perbuatan-perbuatan yang dapat
Ada tiga tugas penting yang harus
menyebabkan
dilakukan oleh Syahbandar( Harbor
terhadap alur pelayaran.
Master ) ialah : a)
e) Tidak
c)
pendangkalan
boleh
melakukan
Menunjuk tempat sandar/labuh
perbuatan-perbuatan yang dapat
kapal
mengganggu
keamanan
ketertiban
umum
b) Memberikan warta kapal untuk
2)
boleh
dan serta
diisi dan ditandatangani oleh
terganggunya tertib hukum di
Nahkoda
Perairan Bandar.
Meneliti dokumen pelaut/surat-
f) Kesempatan kepada Syahbandar
surat kapal yang diterima dari
untuk melakukan pemeriksaan di
Nahkoda.
kapal dalam rangka pemeriksaan
Sewaktu Kapal berada di Perairan
terus-menerus
Bandar
keselamatan pelayaran.
Sewaktu kapal berada di perairan bandar,
menunggu
selesainya
mengenai
segi
3) Sewaktu Kapal akan Berlayar Kapal
yang
akan
berlayar
bongkar muat barang, embarkasi dan
meninggalkan
debarkasi penumpang, Syahbandar
mendapatkan surat ijin berlayar (port
mengawasi dengan ketat ditaatinya
clearance) dari Syahbandar sesuai Pasal
ketentuan-
peraturan
8 Peraturan Bandar 1925. Sebelum
bandar oleh Nahkoda/awak kapal
diberikan surat ijin berlayar oleh
antara lain:
Syahbandar perlu diselesaikan lebih
a) Kapal tidak boleh berpindah
dahulu hal-hal sebagai berikut:
ketentuan
tempat. b) Tidak
pelabuhan
harus
a) Perusahaan Pelayaran boleh
melakukan
Semua
kewajiban-kewajiban
perbuatan-perbuatan yang dapat
perusahaan/Nahkoda
menimbulkan bahaya kebakaran.
Bea Cukai, Kesehatan, Imigrasi,
c) Tidak
boleh
melakukan
perbuatan-perbuatan yang dapat
Perum
Pelabuhan
diselesaikan.
terhadap sudah
b) Pandu
d) Terjaminnya tertib hukum dan
Harus
sudah
diminta
oleh
perusahaan yang bersangkutan dan
sudah
siap
keamanan di dalam bandar e) Terjaminnya
untuk
melakukan pemanduan.
kelestarian
lingkungan di dalam bandar Oleh sebab itu peran Syahbandar perlu
c) Nahkoda
ditingkatkan melalui keterampilan nautis,
Memberikan clearing declaration
teknis dan administratif serta disiplin
kepada Syahbandar.
kerja, peningkatan dedikasi
d) Syahbandar Harus meneliti: -
pengembangan tugas demi terwujudnya
Apakah dokumen lengkap
keselamatan
dan masih berlaku
keselamatan jiwa di laut.
kapal,
barang
dan
Apakah Nahkoda dan awak
Dalam pemberian surat ijin berlayar
kapal lengkap dan memenuhi
ini juga telah melibatkan sejumlah instansi
syarat-syarat
terkait di pelabuhan, yaitu :
ditentukan
-
terhadap
ijazah yang apakah
awak
1. PT. Pelabuhan Indonesia
kapal memiliki buku pelaut
2. Bea Cukai
dan sertifikat
3. Karantina / Kesehatan Pelabuhan
Apakah procedure & fasilitas
4. Imigrasi
alat
–
alat
Setiap
keselamatan
melakukan
memadai dan aman
kapal pelayaran
yang
hendak
harus
memiliki
Untuk melaksanakan pengawasan tertib
Surat Ijin Berlayar (SIB). Dan Syahbandar
bandar
kapal,
sebelum memberikan surat ijin berlayar
untuk
(port clearance) perlu meneliti kelengkapan
menerapkan perundang-undangan yang
dokumen kapal dan lain-lain, dan jika
bertujuan untuk:
tidak terdapat hal-hal yang bertentangan
dan
Syahbandar
keselamatan berwenang
a) Terjaminnya keselamatan
dan
dengan peraturan, maka surat ijin berlayar
masuknya
dapat diberikan dan jika terdapat hal-hal
kelancaran keluar
yang bersifat pelanggaran atau adanya
suatu kapal. b) Terjaminnya
keselamatan
kelancaran bongkar muat barang. c) Terjaminnya
kelancaran
dan
ketertiban naik turun penumpang.
kekurangan pada kapal, surat ijin berlayar tidak
dapat
Nahkoda
diberikan,
atau
dan
perusahaan
kepada pelayaran
diperintahkan untuk : a) Melengkapi kekurangan
b) Menurunkan
muatan
atau
C . Tugas Pengawasan Syahbandar
penumpang apabila lebih
Akan Kelaiklautan Kapal dengan
c) Menyelesaikan dokumen apabila
Tujuan Meningkatkan Keamanan dan
sudah tidak berlaku lagi
Keselamatan
dalam
Pelayaran
Pengawasan yang dilakukan oleh Port State Control Officer meliputi aturan-aturan International Maritime Organization (IMO), sebagai berikut:
Peran Kantor Kesyahbandaran dan otoritas
pelabuhan
dalam
bidang
a) SOLAS (Safety of Life At Sea) 74
pengawasan adalah sangat penting hal ini
b) Load Line Convention 1966
dapat dilihat dalam undang undang
c) MARPOL 73/78
pelayaran
d) STCW
Convention
1978
keselamatan kapal ada beberapa hal yang dalam pengawasannya yaitu:
e) Tonnage Measurement 1969 Port State Control (PSC) di Pelabuhan meningkatkan
mengenai
perlu mendapat perhatian dari syahbandar
Amandemen 2016
untuk
Indonesia
keselamatan
1. Material kapal 2. Konstruksi kapal 3. Bangunan kapal
4. Permesinan dan
pelayaran, perlindungan lingkungan laut
perlistrikan kapal 5. Stabilitas kapal 6.
dan kondisi kerja serta kehidupan di atas
Tata
kapal, dengan kata lain bahwa PSC
termasuk perlengkapan alat penolong dan
bertujuan
radio 7. Elektornika kapal.
untuk
menghapus
pengoperasian kapal-kapal substandard
susunan
serta
perlengkapan
Demikian juga dalam rangka mengatur
dan kapal-kapal substandard adalah kapal-
sarana
dan
prasarana
di
kapal yang tidak memenuhi perlengkapan
Keselamatan
Pelayaran,
maka
ada
atau penataan yang diisyaratkan oleh
beberapa
peraturan
yang
konvensi-konvensi internasional tentang
mengatur tentang
keselamatan
kapal
keselamatan dan pencemaran serta tidak
antara lain:
memenuhi persyaratan spesifikasi sesuai konvensi-konvensi dimaksud dan kondisi kapal
atau
perlengkapannya
secara
substansial memburuk oleh karena tidak terpelihara.
perangkat
Bidang
1) Nasional a) Undang-undang Nomor 17 Tahun
2008
tentang
Pelayaran b) ScheepenOrdonansi 1953 (SO. 1935)
ScheepenVerordening 1935 (SV. 1935)
dan
pelaksanaan bersumber
peraturan lainnya
dari
yang
persyaratan
j)
Mengatur
tentang
muatan
berbahaya k) Mengatur persyaratan kapal
lambung
timbul
1935.
nuklir l)
2) Internasional
Mengatur persyaratan untuk Nahkoda, perwira deck, dan
Safety of life at Sea 1974 diperbaiki dengan Amandemennya
mesin kapal. m) Mengatur bentuk sertifikat
berlaku bagi semua kapal yang melakukan
Mengatur
permesinan dan kelistrikan
ordonansi
tersebut. c) Peraturan
i)
antara
Sesuai dengan ketentuan peraturan
pelabuhan-pelabuhan di dunia.
peundang-undangan tentang pelayaran
Ordonansi dan peraturan tersebut
Indonesia maka dalam melaksanakan
mengatur antara lain:
fungsi keselamatan dan keamanan maka
a) Instansi
pelayaran
keselamatan pelayaran.
yang
pengawasan
melakukan
terhadap
laik
syahbandar mempunyai tugas yaitu: a)
laut suatu kapal. b) Mengatur
persyaratan persyaratan
pelabuhan; b) Mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan, pelabuhan
d) Mengatur persyaratan alatalat radio komunikasi kapal
dan alur pelayaran; c)
e) Mengatur persyaratan daerah pelayaran suatu kapal Mengatur
kegiatan
d) Mengawasi
persyaratan
embarkasi
ketertiban dan
debarkasi
penumpang;
g) Mengatur tatacara pemuatan di kapal stabilitas kapal
Mengawasi penundan kapal;
navigasi kapal
h) Mengatur
keselamatan,
keamanan, dan ketertiban di
kelengkapan kapal
f)
kelaiklautan
kapal,
konstruksi bangunan kapal c) Mengatur
Mengawasi
e)
Mengawasi barang
persyaratan
bongkar
berbahaya
muat serta
limbah bahan berbahaya dan beracun.
Disamping
pengawas
yang
dilakukan oleh Syahbandar, port state control, ada juga yang dilakukan oleh Biro
Disamping itu ada sertifikat/dokumen lain yang diperlakukan yaitu: a) Surat Tanda Kebangsaan Kapal:
Klasifikasi terhadap pembangunan kapal
1. Surat Laut (GT. 175 atau lebih)
baru. Biro klasifikasi yang telah diakui
2. Pas Tahunan (GT. 7 sampai dengan
pada
umumnya
memiliki
banyak
pengalaman mengenai kekuatan kapal, bentuk kapal, konstruksi kapal dan mesin
GT. 175) 3. Pas Kecil (< GT. 7) b) Surat Ukur Kapal
penggerak sehingga pemerintah Indonesia
Sertifikat-sertifikat tersebut di atas
memberikan kewenangan kepada Biro
mempunyai masa lakunya masing-
Klasifikasi untuk mengawasi berupa:
masing paling lama berlaku 12 bulan,
Lambung Timbul Kapal, Badan Kapal
kecuali surat ukur kapal dan surat laut
(kulid), Mesin kapal
berlaku untuk selamanya selama kapal
Sebagai bukti bahwa kapal telah memenuhi
semua
peraturan
yang
diharuskan maka kapal tersebut diberikan
itu
tidak
mengalami
perubahan
bangunan kapal. Di
Indonesia
perusahaan
ini
berbagai sertifikat sesuai dengan kategori
dikenal dengan nama Biro Klasifikasi
kapal itu dan sertifikat-sertifikat tersebut
Indonesia atau menjadi salah satu
adalah:
badan usaha milik negara Direktorat 1. Sertifikat Kesempurnaan.
Jenderal Perhubungan Laut, untuk
2. Sertifikat Garis Muat.
mengawasi terhadap kapal baru (kapal
3. Sertifikat Radio Kapal.
baja)
4. Sertifikat MARPOL.
tanggungjawabnya meliputi:
Keempat sertifikat itu hanya untuk
yang
tugas
1. Badan Kapal (Hull)
kapal-kapal yang berlayar di wilayah
2. Lambung Timbul (Load Line)
perairan Indonesia dan sertifikat-sertifikat
3. Mesin Kapal (Machinery)
kapal yang berlayar kesemua lautan yaitu:
dan
Dengan adanya klasifikasi, kapal-
a) Sertifikat Keselamatan Konstruksi
kapal
b) Sertifikat Keselamatan Perlengkapan
menjadi lebih baik dalam segi kekuatan
c) Sertifikat Keselamatan Radio
konstruksi, walaupun begitu pada
d) Sertifikat Keselamatan Garis Muat
masa sekarang ini masih juga terjadi
senantiasa
berangsur-angsur
Internasional
kecelakaan kapal yang disebabkan oleh
e) Sertifikat Fitness
kesalahan manusia atau kesalahan
organisasi/manajemen
Dari
hasil
analisa ternyata 80% dari semua
kerusakan yang mempengaruhi kesempurnaan kapal.
kecelakaan yang telah disebabkan oleh
d. Pemeriksaan
“organizational and management problems”
dilakukan
dan hal tersebut merupakan “human
dispensasi
error”.
mengangkut
Di kalangan industri juga sudah diambil
suatu
kesimpulan
bahwa
tambahan,
apabila diperlukan misalnya
akan
penumpang,
membawa muatan berbahaya dan Iain-lain.
faktor penentu dalam keberhasilan
Dalam
atau kegagalan mencapai suatu target
sementara
produksi adalah kondisi sumber daya
bertanggung jawab atas keselamatan
manusia yang terkait.
dari kapal dan awaknya, namun
Pengguna jasa angkutan laut yang
suatu
analisa
Nahkoda
kapal
akhir juga
tanggung jawab keseluruhan untuk
menggunakan kapal yang tidak laiklaut,
administrasi
resikonya pada kerugian barang dan
operasional setiap kapal terletak pada
jiwa manusia (penumpang dan awak
pemiliknya atau organisasi lainnya atau
kapal).
proses
seorang yang menerima tanggung
hukum terhadap pelanggaran di laut di
jawab atas pengoperasian kapal dari
mulai. Dan melihat kenyataan ini
pemilik.
Sehingga
disinilah
diadakanlah pemeriksaan-pemeriksaan yang
dan
keselamatan
Sementara analisa statistik memberi
dilakukan
kesan bahwa kurang lebih 80% dari
Syahbandar/pemerintah yang ditunjuk
semua kecelakaan kapal disebabkan
untuk melakukan pengawasan berupa:
oleh kesalahan manusia human error
a. Pemeriksaan Tahunan, setiap 12
kebenaran mendasar bahwa perbuatan
bulan diperiksa dalam keadaan
atau kelalaian manusia mengambil
dilimbungkan di atas galangan
bagian dalam setiap kecelakaan yang
kapal.
sebenarnya,
termasuk
kegagalan
b. Pemeriksaan besar, dilakukan
struktural atau perlengkapan dapat
setiap 4 tahun sekali bersama
menjadipenyebab langsung. Untuk itu
dengan waktu dok tahunan.
apa yang dapat dilakukan dalam menghindari
c. Pemeriksaan
terjadinya
suatu
kerusakan/perbaikan dilakukan
kecelakaan di dalam aktivitas pelayaran
pada
adalah dengan cara melaksanakan
waktu
terjadi
sesuatu
pengendalian yang lebih baik terhadap
Human
faktor manusia yang berpartisipasi baik
dikarenakan oleh banyak faktor
di kapal, maupun di darat.
seperti : 1. Induced
error dapat
Human
terjadi
Error
System,
D. Penyebab dan Cara Penanganan
dimana mekanisme sistem kerja
Kecelakaan Pelayaran di Kantor
yang memungkinkan pekerjanya
Kesyahbandaran
melakukan kesalahan. Misalnya
dan
Otoritas
Pelabuhan
tidak adanya penerapan disiplin
Kecelakaan-kecelakaan
terjadi
yang baik dari pihak manajemen.
pada transportasi laut telah banyak yang
2. Induced human error design, yaitu
terjadi. Insiden yang terjadi biasanya
terjadinya kesalahan akibat dari
adalah
kesalahan
tenggelam
yang
akibat
kelebihan
muatan, terbakar atau meledak, ataupun tenggelam akibat dari faktor alam. Tetapi berdasarkan Pelayaran
data faktor
dari
Mahkamah
kesalahan
manusia
rancangan
sistem
kerja yang kurang baik. 3. Pure human error, ketika kesalahan itu berasal dari manusia itu sendiri.
Misalnya
adalah penyebab utama dari kecelakaan
kemampuan
transportasi laut yang ada.Sebanyak 88%
kerja yang terbatas.
kejadian disebabkan oleh human error dari
Cara
orang-orang yang ada dalam sistem
Kesyahbandaran dan Otoritas
transportasi laut. Dan hanya beberapa
Pelabuhan selaku Instansi yang
saja yang disebabkan oleh faktor alam
Bertanggung
Jawab
atas
atau cuaca.
keselamatan
pelayaran
selalu
a. Human Error Human
Error
penyimpangan
dan
karena
penanganan
pengalamn :
Kantor
mengingatkan Staff nya untuk adalah dari
suatu standar
memperhatikan sistem
kerja
kedisiplinan, dan
mengikuti
performansi yang telah ditentukan
pelatihan/diklat
sebelumnya sehingga menyebabkan
bagiannya masing-masing.
adanya
penundaan
akibat
dari
kesulitan, masalah, insiden, dan kegagalan.
sesuai
b. Tindakan Alam / act of god Tindakan Alam / acts of god adalah peristiwa atau bencana yang ditimbulkan
dari
perubahan
keadaan alam di luar jangkauan dan
remeh akan standarisasi yang telah
kekuasaan manusia.Sering disebut
ditetapkan.
sebagai
bencana
alam
seperti,
Cara
Penanganan
:
tsunami, gelombang kuat, gempa
Kesyahbandaran
bumi, banjir, angin topan, tanah
Pelabuhan selaku Instansi yang
longsor.
Bertanggung
Cara
penanganan
dan
Kantor Otoritas
Jawab
atas
:Kantor
keselamatan
Otoritas
memberlakukan peraturan kepada
Pelabuhan selaku Instansi yang
perusahaan pelayaran untuk tidak
Bertanggung
Jawab
atas
melebihi
keselamatan
pelayaran
selalu
penumpang atau kapal barang, bagi
memastikan
yang melanggar akan dicabut izin
Kesyahbandaran
berkomunikasi
dan
dan
kepada pemilik kapal atau nakhoda
pelayaran
kapasitas
kapal
surat berlayarnya.
tentang keadaan cuaca untuk tidak melakukan disaat
perjalanan
cuaca
pelayaran
sedang
tidak
bersahabat.
sesuai dengan kapasitas kasus yang
terjadi
adalah
akibat dari jumlah penumpang yang tidak sesuai dengan kapasitas dari kapal yang berlayar. Hal ini selain disebabkan kelalaian dari nahkoda kapal kadangkala juga disebabkan kelalaian
dari
pelabuhan
ketika
diberangkatkan. disebabkan dipelabuhan
Tanggung
jawab
kantor
dan
otoritas
pelabuhan
sangatlah
penting
karena
keamanan
dan
keselamatan kecelakaan
transportasi laut sebagian besar kecelakaan
1.
kesyahbandaran
c. Jumlah Penumpang yang tidak Dalam
C. PENUTUP
pengawasan kapal
akan
ini
juga
pegawai
yang
Hal
para masih
menganggap
sudah
pelayaran
menjadi
Tindakan-tindakan
adalah tugasnya.
yang
di
lakukannya untuk meningkatkan pengawasan,
keamanan
dan
keselamatan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pelayaran. 2. Tugas pengawasan yang di lakukan seorang syahbandar dalam rangka pengaturan sarana dan prasarana pelaksanaan transportasi penting. dalam
operasional laut
sangatlah
Seorang
syahbandar
tugasnya
harus
juga
memastikan
kesadaran
para
pemakai jasa transportasi laut seperti perusahaan, pemilik kapal, awak kapal untuk mentaati hukum dan
ketentuan
perundang-
undangan yang berlaku di bidang keselamatan pelayaran yang pada umumnya masih rendah. DAFTAR PUSTAKA Hidayat, E. 2009. Sistem Informasi Manajemen Pelabuhan, PT. Pelabuhan Indonesia II. Jakarta. Hidayat, E. 2009. Pelayaran dan Perkapalan. PT. Pelabuhan Indonesia IV. Jakarta. Hidayat, E.2009. Manajemen Kepelabuhanan. PT. Pelabuhan Indonesia III. Jakarta Laswell, Harold D. dan Abraham Kaplan.2013. Power and Society, New HavenYale University. United States Suwarno. 2011. Manajemen Pemasaran Jasa Perusahaan Pelayaran. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.Semarang. Suyono, R.P. 2007. Shipping Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut. Penerbit PPM. Jakarta. Triatmodjo, B. 2009. Perencanaan Pelabuhan, Beta offset. Yogyakarta. ___,Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja
Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan.
dan
___,Undang-Undang Republik Republik Indonesia Indonesia No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
