PENDAHULUAN Negara Kepulauan (Archipelago State) 01.
Indonesia adalah negara kepulauan (archipelago state) terbesar di dunia, terdiri dari 18.108 pulau (data 2002, saat pasang naik, data dari LAPAN), luas perairan laut 5,9 juta Km dan luas daratan 1,9 juta Km. Letak geografisnya sangat strategis di persilang 2 benua, Asia dengan Australia, dan 2 samudera yaitu Pasifik dengan Hindia. Panjang garis pantai mencapai 81.000 Km, garis pantai terpanjang nomor 2 di dunia setelah Kanada.
02.
Perjuangan Indonesia untuk diakui sebagai negara kepulauan berlangsung lama: a.
Pemerintah RI mengumumkan Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 yang menyatakan: “Bahwa segala perairan disekitar diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara RI dengan tidak memandang luas atau letaknya adalah bagian-bagian yang wajar dari pada wilayah daratan negara RI dan dengan demikian merupakan bagian dari pada perairan nasional yang berada dibawah kedaulatan mutlak dari pada negara RI”. “Lalu lintas yang damai diperairan pedalaman ini bagi kapal asing terjamin selama tidak bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan negara RI”.
b.
Dengan pengumunan pemerintah RI pada tanggal 13 Desember 1957 yang terkenal dengan deklarasi Juanda merupakan Embrio dan Konsepsi azas negara kepulauan mempunyai kedaulatan mutlak atas wilayah perairan yang menyatukan pulau-pulau dalam kesatuan negara RI.
c.
Deklarasi Juanda ditentang negara-negara besar, antara lain Amerika Serikat, Inggris, Australia, Belanda, dan Selandia Baru. Negara-negara yang mendukung antara lain Uni Soviet dan RRC.
d.
United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS III) tahun 1982 menerima konsepsi Indonesia sebagai negara kepulauan.
03.
Undang-undang nomor 5 Tahun 1985 tentang Zona Ekonomi Eksklusif 200 mil secara geografis menambah kekayaan alam Indonesia, hayati dan non-hayati, tapi sampai saat ini belum dimanfaatkan secara optimal. Indonesia adalah negara kepulauan, tetapi terlambat membangun dunia maritim
04.
Presiden Soekarno didalam Nasional Maritime Convention Tahun 1963 mengatakan: “Untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, dan negara damai dapat menjadi kuat jika dapat menguasai lautan.” Untuk menguasai lautan kita harus menguasai armada yang kuat.
Inpres No. 5 Tahun 2005 dan UU 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 05.
Keterpurukan pelayaran nasional sejak tahun 1988 sangat memprihatinkan. Sejak mengalami masa-masa yang memprihatinkan KADIN INDONESIA bersama dengan asosiasi lainnya yang terkait dalam perhubungan yang peduli dalam pembangunan maritim melakukan berbagai upaya agar pemerintah mengambil kebijakan yang mampu mendorong pengembangan industri pelayaran nasional. Upaya dan harapan kalangan industri pelayaran membuahkan hasil dengan terbitnya Inpres 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Pelayaran Nasional yang salah satunya menghasilkan ROADMAP AZAS CABOTAGE, asas yang menetapkan barang dan komunitas dalam negeri diangkut kapal-kapal nasional.
06.
Dalam Roadmap itu diingatkan bahwa pada tahun 2010 seluruh komoditas Indonesia diangkut oleh kapal-kapal berbendera indonesia. untuk menjamin suksesnya INPRES tahun 2005 diperlukan dukungan politik dan komitmen nasional yang kuat untuk merumuskan dan menetapkan pemberdayaan industri pelayaran nasional secara terpadu dan berkesinambungan serta didukung oleh seluruh instansi dan sektor terkait.
07.
Undang-Undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, merupakan revisi dan pengganti Undang-Undang 21 tahun 1992 memberikan optimisme untuk mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan pelayaran nasional serta meningkatkan kinerja pelayaran nasional. Di dalam undang-undang tersebut tidak ada lagi pelayaran asing yang diperbolehkan mengangkut penumpang dan barang antar pulau. Negara-negara besar, seperti Amerika Serikat dan Jepang, juga memberlakukan Azas Cabotage. Di Amerika Serikat dikenal sebagai US Jones Act.
PERMASALAHAN DEWASA INI Transportasi Laut 08.
Sub-sistem infrastruktur jaringan antar-moda transportasi, kelayakan manajemen serta teknis operasionalnya masih memerlukan perbaikan dan peningkatan yang komprehensif untuk mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia melalui industri jasa pelayaran, khususnya penerapan Azas Cabotage dengan berlakunya UU 17/2008.
09.
Lembaga pembiayaan pengadaan dan pengembangan armada nasional -- dulu dikenal sebagai PT PANN -- sangat diperlukan untuk mendukung kecukupan armada nasional untuk mengangkut komoditas strategis dan angkutan domestik, termasuk prasarana dan sarana jasa angkutan pelayaran rakyat.
10.
Dalam pertemuan 24 April 2008 di Bank Indonesia antara INSA (perusahaan pelayaran) dan industri galangan kapal serta beberapa bank, telah dibahas penyediaan fasilitas kredit pembiayaan pengadaan dan pembangunan armada nasional untuk menjadi tuan di negeri sendiri. Hal ini dimungkinkan dengan diratifikasinya IMO Mortgage Law (hipotek kapal) melalui Peraturan Presiden (Perpres) 44/2005.
Kepelabuhanan 11. Kawasan Pelabuhan dalam Konvensi IMO dikenal sebagai port state, yakni kawasan beserta infrastruktur dan aparatur yang melayani kegiatan jasa industri kepelabuhanan dan industri pelayaran (husbandry industry) diatur sebagai suatu mekanisme pemerintahan, sehingga pengelolaannya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Pelabuhan sebagai prasarana utama industri pelayaran , saat ini di Indonesia terdapat 144 pelabuhan yang 25 pelabuhan diantaranya akan dijadikan pelabuhan Hub Port ( Pelabuhan Internasional). 12.
Kini Undang-Undang 17/2008 tentang Pelayaran menentukan pemerintah berperan sebagai otoritas pelabuhan (port authority), pelaku usaha dan penyedia jasa sebagai badan usaha pelabuhan atau operator terminal. Undang-undang ini juga mengakomodasi peran usaha swasta nasional dan asing dalam industri jasa kepelabuhanan. Undang-undang ini menentukan fungsi-fungsi tertentu sebagai berikut: a.
Regulator dari pemerintah diserahkan kepada Otoritas Pelabuhan;
b.
Keselamatan dan keamanan wewenang Syahbandar; dan
c.
Kepengusahaan dan operator menjadi fungsi operator terminal (BUP).
(safety
and
security)
pelabuhan
menjadi
13.
Khusus investasi asing dibatasi dalam Undang-Undang 25/2007 tentang Penanaman Modal dan Perpres 111/2007 tentang Daftar Negatif Investasi (DNI). DNI pada urutan C-82 dan C-83, misalnya, mengatur batas kepemilikan swasta asing maksimum 49% dalam kegiatan bongkar-muat dan dalam penyediaan fasilitas pelabuhan (dermaga, gedung, penundaan kapal, terminal peti kemas, terminal curah kering dan terminal RO-RO atau penyeberangan).
14.
National Single Window (NSW) yang berlaku mulai tahun 2008 dan kemudian ASEAN Single Window tahun 2012 adalah pelayanan satu atap penyelesaian dokumen dan lalu lintas fisik barang ekspor-impor di pelabuhan. Portal single
window ini berbasis pada (1) Tradenet, yakni proses percepatan arus dokumen; dan (2) Portnet, yaitu proses penanganan lalu lintas fisik barang ekspor impor. Proses terintegrasi mini akan meningkatkan ratio efisiensi pelabuhan (port efficiency ratio) yang mengarah pada integrasi jasa logistik ASEAN 2013 sebagai suatu prioritas ASEAN Economic Community.
ROUNDTABLE DISCUSSION 15.
Dengan latar pemikiran dan permasalahan di atas, Komite Tetap Perhubungan bersama-sama Pokja Pembenahan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kadin Indonesia mengadakan dialog mengenai transportasi laut dan kepelabuhanan untuk membahas aspek-aspek pengembangan industri transportasi laut nasional yang ditunjang oleh jasa kepelabuhanan yang handal.
16.
Tema Roundtable Discussion Dialog dalam roundtable discussion difokuskan pada tema: ”Menuju Transportasi Laut & Kepelabuhanan yang Effektif dan berdaya Saing Tinggi menyongsong Liberalisasi Perdagangan Internasional”
17.
Tujuan Round Table Discussion
a. Identifikasi ”Vision” tentang sistem dan peran transportasi laut dan kepelabuhanan yang diinginkan dimasa yang akan datang. b. Langkah-langkah strategis untuk menata sistem transportasi laut dan kepelabuhanan serta menciptakan kualitas layanan kepelabuhanan yang sehat c.
Memperkuat assosiasi-assosiasi sehingga dapat memainkan peran utama dalam perbaikan bidang usaha dan pelayanan
d. Mengembangkan formulasi / derivasi langkah-langkah perbaikan jangka mendesak, pendek, menengah dan jangka panjang menyongsong era liberalisasi perdagangan internasional . 18.
Hasil yang Diharapkan a. Identifikasi arah kebijakan sistem transportasi laut dan kepelabuhanan yang ingin diperjuangkan untuk dapat mencapai realisasi Vision yang diinginkan di masa mendatang. b. Adanya keterpaduan kebijakan antar-moda angkutan terkait wilayah kepulauan. c. Peningkatan peran Kadin dan Assosiasi yang lebih nyata sehingga daya saing pengusaha lokal dapat lebih baik dan mampu bersaing menghadapi investasi asing serta mendorong terciptanya industri usaha yang sehat. d. Timbulnya kesadaran baik pengusaha, operator, pengguna dan masyarakat umumnya untuk sama-sama menjunjung tinggi aturan yang berlaku dengan maksud efisiensi, keselamatan dan menjaga kualitas lingkungan e. Meningkatkan peran pengusaha/operator di Indonesia sehingga menjadi pemain handal, baik di dalam maupun di luar negeri. f.
19.
Merintis jalan untuk terciptanya sistem database yang handal pada assosiasiassosiasi di sub sektor transportasi laut dan kepelabuhanan. Materi Bahasan yang Diharapkan dari Nara-sumber a. Dirjen Perhubungan Laut •
Visi Pemerintah tentang sistem angkutan laut dan kepelabuhanan (orang & barang).
•
Program strategis pemerintah yang diperlukan sebagai negara kepulauan.
•
Format Kemitraan INSA, GAFEKSI dengan Otoritas transportasi laut dan kepelabuhanan di pusat dan daerah
b. Ketua Komisi V DPR-RI, Bapak Muqowam •
Peran transportasi laut dan kepelabuhanan dalam kehidupan bangsa Indonesia
•
Transportasi sebagai sektor strategis dan kebijakan yang berpihak kepada sektor dan sistem transportasi.
•
Kebutuhan penataan sistem perundang-undangan dan peraturan turunannya
c. Ketua Tim Keppres 54 tentang Percepatan Arus Barang Ekspor dan Impor di Pelabuhan Indonesia, Bapak Lambock V. Nahattands •
Kebijakan, Peran dan Pemberdayaan Transportasi Laut dan Kepelabuhanan dalam perdagangan luar negeri menyongsong integrasi jasa logistik dalam kerangka ASEAN Economic Community 2013.
•
Prediksi faktor-faktor yang menjadi tuntutan pasar global dalam memilih dan menggunakan transportasi laut dan kepelabuhanan di Indonesia.
d. Ketua BKPM, bapak M. Lutfi •
Prospek investasi domestik dan asing setelah berlakunya Undang-Undang 25/2007 tentang Penanaman Modal dan Perpres 111/2007 tentang Daftar negatrif Investasi.
e. Direktur Perdagangan Luar Negeri, Bapak Harmen Sembiring
f.
20.
•
Kebutuhan penataan sistem perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan jasa layanan kepelabuhanan dalam mengantisipasi ASEAN Single Windo dan ASEAN Economic Community.
•
Sistem perdagangan yang akan berlaku dalam 10 tahun kedepan yang mempengaruhi industri transportasi laut dan kepelabuhanan.
Praktisi Pelayaran, Bapak Oentoro Surya •
Kapasitas dan daya saing industri pelayaran nasional dewasa ini.
•
Kebijakan pengembangan dan insentif yang dibutuhkan industri pelayaran nasional dalam rangka mengoptimalkan manfaat Asas Cabotage.
•
Kesiapan industri pelayaran nasional menghadapi berlakunya National Single Window dan ASEAN Single Window.
•
Langkah-langkah industri pelayaran nasional menghadapi ASEAN Economic Community 2013
Pembahas : • •
Ketua Umum INSA, Bapak Johnson W. Sutjipto Pakar Kepelabuhanan, Bapak WS Wiryawan
21.
Jadwal AGENDA
NO
WAKTU
1
08.00 – 09.00
ACARA Registrasi / Coffee Morning Pembukaan
2
3
09.00 – 09.30
•
Laporan Ketua Komite Tetap Perhubungan, Bp. GT Soerbakti
•
Sambutan Wakil Ketua Umum Bidang Investasi, Perhubungan, Informatika, Telekomunikasi dan Pariwisata, Bp. Chris Kanter
•
Keynote Speech : Dirjen Perhubungan Laut Roundtable Discussion Transportasi Laut dan Kepelabuhanan
09.30 – 12.30
Moderator : Anwar Satta Nara Sumber : •
Ketua Komisi V DPR-RI, Bapak Muqowam
•
Ketua Tim Keppres 54 tentang Percepatan Arus Barang Ekspor & Impor di Pelabuhan Indonesia, Bp Lambock V. Nahattands
•
Ketua BKPM, Bapak M. Lutfi
•
Direktur Perdagangan Luar Negeri, Bp. Ir. Harmen Sembiring
•
Praktisi Pelayaran, Bapak Oentoro Surya
Pembahas: •
Ketua Umum INSA, Bapak Johnson W. Sutjipto
•
Pakar Kepelabuhanan, Bapak WS Wiryawan
Tanya Jawab Penutupan 4
12.30 - selesai
•
Sambutan Penutup, Bapak Anton A. Nangoy
•
Ramah tamah dilanjutkan makan siang bersama
-- o0o --
