BAB I IMPLEMENTASI ASAS CABOTAGE PADA INPRES RI NO 5 TAHUN 2005 TENTANG PEMBERDAYAAN INDUSTRI PELAYARAN NASIONAL DI INDONESIA
A. Latar Belakang Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan atau disebut juga sebagai negara bahari. Republik Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau (termasuk 9.634 pulau yang belum diberi nama dan 6.000 pulau yang tidak berpenghuni). 1 Negara kepulauan Indonesia yang terletak diantara dua benua Asia dan Australia serta berada di antara dua Samudra Pasifik dan Hindia memiliki potensi unggulan yang sangat strategis. Indonesia adalah sebuah negara maritim terbesar dunia. Lebih dari 70 persen luas wilayahnya terdiri dari lautan yang membentang dari ujung utara Pulau Sumatera sampai ke ujung selatan Irian Jaya. Indonesia juga bisa disebut sebagai negara kepulauan terbesar dan terluas dunia, karena semua wilayah daratannya merupakan gugusan pulau-pulau yang membentang antara Benua Asia dan Benua Australia yang sering juga disebut dengan zamrudnya khatulistiwa. Sebagai Negara kepulauan, Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah yang tidak terpisahkan. Hal ini jelas tampak dalam ketetapan MPR no. IV Tahun 1978 Tentang wawasan Nusantara yang meliputi:2 1 2
Adanya satu kesatuan politik;
http://www.topix.com/forum/world/malaysia/T7FDMEQ1JTIT5IFFN. Wiwoho Soedjono, Hukum Perkapalan Dan Pengangkutan Laut, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hal. 1.
-
Adanya satu kesatuan dalam bidang social dan budaya;
-
Adanya satu kesatuan pertahanan dan keamanan.
Sejak zaman dahulu bangsa Indonesia dikenal sebagai pelaut yang ulung. budaya maritim indonesia telah mengembangkan suatu jaringan hubungan maritim yang sangat baik yang didukung oleh kapal-kapal buatan sendiri dan juga keahlian navigasi yang baik. Salah satu bukti dari kepiawaian para pelaut Indonesia sejak zaman dahulu ialah adanya kapal phinisi. Phinisi, adalah kapal layar tradisional khas asal Indonesia yang berasal dari Suku Bugis dan Suku Makassar di Sulawesi Selatan.3 Kapal Phinisi umumnya memiliki dua tiang layar utama dan tujuh buah layar, yaitu tiga di ujung depan, dua di depan, serta dua di belakang. Kapal phinisi adalah kapal tradisional yang luar biasa buatan bangsa Indonesia sendiri. Kapal Phinisi telah berabad-abad berlayar hingga Malaka, Burma, Vietnam, dan Australia. Kapal Phinisi umumnya digunakan untuk pengangkutan barang antar pulau di Nusantara. Orang Bugis dan Mandar yang berasal dari Sulawesi Selatan adalah pembuat kapal sekaligus pelayar yang handal. Kapal-kapal phinisi ini telah membawa orang Bugis berlayar di kepulauan Nusantara hingga Jawa, Kalimantan, Sumatra, Papua, dan kepulauan Nusa Tenggara. Sekurang-kurangnya ada 10 manfaat besar dari laut bagi bangsa dan rakyat Indonesia antara lain yaitu:4 -
3 4
Sarana Transportasi;
http://id.wikipedia.org/wiki/Pinisi. Ibid..
2
Laut bagi bangsa Indonesia bukanlah sebagai pemisah melainkan sebagai pemersatu bangsa melalui jalur komunikasi dan transportasi termurah. Melalui jalur lautlah sebagian terbesar dari keperluan bangsa Indonesia diangkut. Karena itu laut benar-benar berfungsi sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dan sangat relevan sekali dengan lambang negara Indonesia berupa burung garuda yang di bawahnya terdapat kata-kata, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetapi tetap satu. -
Sumber Pangan; Laut Indonesia juga berfungsi sebagai sumber pangan, terutama protein hewani dalam bentuk ikan dan hasil laut lainnya. Ikan termasuk salah satu komoditas ekspor non Migas bangsa indonesia yang telah sejak lama menjadi salah satu tulang punggung ekonomi bangsa Indonesia. Melalui usaha penangkapan ikan di laut, bangsa Indoensia mampu mengekspor ikan dan hasil laut ke mancanegara, terutama ke Jepang dan Eropa dan Amerika serikat. Indonesia juga berhasil dalam mengembangkan usaha budaya perikanan, baik untuk memenuhi keperluan dalam negeri maupun untuk tujuan ekspor. Tidak kurang dari 9 juta ton ikan dihasilkan oleh laut dan wilayah perairan Indonesia, baik dalam usaha penangkapan ikan maupun usaha budidaya perikanan.
-
Pertambangan; Laut juga termasuk wilayah pertambangan yang sangat potensial bagi banga Indonesia. Salah satu hasil tambang terpenting yang dihasilkan dari laut
3
Indonesia adalah minyak dan gas bumi yang sudah diekspor ke mancanegara. Selain itu Indonesia juga terkenal sebagai penghasil timah dan pasir besi, selain bauksit dan juga granit. Sungguh banyak hasil tambang yang dapat digali dari laut yang mendatangkan manfaat besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. -
Energi; Laut juga terkenal sebagai salah satu sumber energi terbarukan yang pada saat ini memang belum tergarap dengan sempurna. Berbagai potensi energi terbarukan sebenarnya terdapat di laut Indonesia dalam jumlah yang sangat besar.
-
Rekreasi dan Pariwisata; Sebagai sebuah negara tropis, panorama alam laut Indonesia sangat luar biasa memiliki keragaman yang dapat dijadikan sebagai pusat wisata bahari. Di kawasan Indonesia bagian timur sangat terkenal daerah Bunaken di Sulawesi Utara dan Wakatobi di Sulawesi Tenggara. Termasuk juga di daerah Irian Jawa dan Maluku Utara yang sangat terkenal dengan keindahan alam lautnya. Untuk Indonesia bagian barat, keindahan alam laut yang terkenal adalah di bagian pantai barat Sumatera dan selatan Jawa. Termasuk juga di daerah Kepulauan Natuna, yang memiliki keindahan alam laut dan pantai yang sangat luar biasa.
-
Bahan Baku Obat-obatan; Laut juga sangat terkenal dengan kekayaan alami nabati maupun hewani yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan obat-obatan (herbal). Ekstrak
4
dari berbagai jenis tanaman maupun hewan itu sangat bermanaat bagi tubuh manusia, baik untuk mengobati maupun untuk mencegah berbagai macam penyakit. -
Pendidikan dan Penelitian; Karena laut memiliki luas dan kedalaman yang sangat luar biasa, maka laut merupakan salah satu objek pendidikan dan penelitian yang sangat potensial. Karena manusia hidup di darat, maka selama ini perhatian manusia terhadap lingkungan hidup di darat memang terasa lebih dominan, namun setelah manusia mampu menerka kehidupan bawah laut dengan keanekaragaman sumberdaya hayati maupun non hayatinya, maka pada saat sekarang ini perhatian terhadap laut sudah semakin intensif dilakukan. Apalagi laut benarbenar diharapkan akan dapat sebagi penyanggah kehidupan utama manusia ke depan, baik sebagai sumber pangan, energi, maupun berbagai keperluan termasuk juga sumber oksigen yang sangat diperlukan bagi kehidupan umat manusia.
-
Konservasi Alam; Darat dan laut adalah merupakan dua kawasan yang saling berinteraksi antara satu dengan lain, karena itu keduanya merupakan suatu ekosistem yang tidak dapat dipisahkan. merupakan langkah yang sangat tepat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup agar anak cucu masa depan masih tetap dapat menikmati keanekaragaman flora dan fauna, serta lingkungan hidup baik di darat maupun di laut.
-
Pertahanan dan Keamanan;
5
Sebagai sebuah negara maritim, bangsa Indonesia memang banyak mengandalkan kawasan laut sebagai buffer dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Laut benar-benar dapat berfungsi sebagai areal penyangga utama dalam menjaga teritorial bangsa Indonesia. Selain angkatan laut dengan armada perangnya, keberadaan nelayan-nelayan yang menangkap ikan di kawasan perairan Indonesia juga merupakan pagar hidup yang dapat menjaga keutuhan kawasan teritorial bangsa Indonesia. Karena itu pemerintah menaruh perhatian besar untuk memperkuat armada kapal ikan Indonesia, sehingga keberadaan mereka diperairan Indonesia selain berfungsi dalam memafaatkan potensi sumberdaya alam yang tersedia, mereka juga sekaligus bisa berperan sebagai putra bangsa yang berperan dalam menjaga wilayah Indonesia agar tidak dimasuki dan dijarah oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Di era sekarang bangsa Indonesia sudah mengalami banyak kemajuan di berbagai bidang termasuk dalam bidang pelayaran. Saat ini pelayaran sudah menjadi suatu industri yang mengalami perubahan besar dan perkembangan yang pesat jika dibandingkan dengan masa yang lalu. Kapal-kapal Indonesia
dan
kapal-kapal asing yang sudah mempunyai izin berlayar mengarungi perairan Indonesia. Dengan adanya lalu lintas pelayaran tersebut
tentunya
akan
meningkatkan perekonomian dan perdagangan di seluruh wilayah indonesia. Indonesia mempunyai batas maritim dengan 10 (sepuluh) negara tetangga yaitu: India, Thailand, Malaysia, Singapore, Vietnam, Philipina, Palau, Papua new Guinea, Australia dan Timor Leste. Batas maritim tersebut terdiri dari batas laut
6
wilayah (laut territorial), batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan batas landas kontinen. Penentuan batas maritim tersebut perlu dilaksanakan dalam rangka penegakan kedaulatan dan hukum di wilayah yurisdiksi Indonesia di laut, pengelolaan sumber daya alam serta pengembangan ekonomi kelautan. Pelaksanaan Asas Cabotage pada INPRES NO 5 Tentang pemberdayaan Industri pelayaran nasional di Indonesia yang mewajibkan kapal-kapal yang beroperasi atau melayari di pelayaran Indonesia harus menggunakan bendera Indonesia (Merah Putih), dimana salah satunya dapat melaksanakan dan menjaga serta mewujudkan kedaulatan negara dan dalam rangka wawasan nusantara. Adapun Asas Cabotage tidak hanya berlaku di Indonesia. Negara-negara seperti Amerika Serikat melaksanakan asas ini dengan nama Jones Act/1920, di Uni Eropa dikenal dengan EU Regulation (EEC) No. 3118/93, dan di Australia disebut Cabotage Laws. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah perairan yang sangat luas, Indonesia hanya memiliki satu undang-undang yang mengatur tentang penggunaan laut. Undang-undang dimaksud adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran yang disempurnakan dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008. Undang-Undang tersebut digunakan untuk mengontrol dan mengawasi semua jenis kegiatan pelayaran di perairan Indonesia, dan asas Cabotage adalah program pemerintah untuk mewujudkan Kedaulatan Negara, khususnya di lingkungan maritime sebagaimana terdapat pada pasal 7, 8 dan 9 Undang Undang No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran,
7
Asas Cabotage dilihat dari sisi pertahanan dan keamanan, armada angkutan laut nasional menjadi komponen NKRI dan dapat dimobilisasi sebagai pendukung pertahanan di laut pada saat keadaan darurat seperti perintah UU No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi. Pasal 1 UU No.27 tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi menyebutkan keadaan bahaya adalah suatu keadaan yang dapat menimbulkan ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan hidup bangsa dan Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-undang Keadaan Bahaya. Mobilisasi adalah tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional yang telah dibina dan dipersiapkan sebagai komponen kekuatan pertahanan keamanan negara untuk digunakan secara tepat, terpadu, dan terarah bagi penanggulangan setiap ancaman, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Maka pelayaran nasional sebagai sarana dan prasarana yang strategis harus dipegang oleh bangsa sendiri, dan kapal milik sendiri dengan mengimplementasikan asas Cabotage secara penuh, ketika negara dalam kondisi emergency karena perang atau bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami di wilayah Indonesia, kapal Indonesia siap dikerahkan untuk kerahkan dalam menjaga/ memasok kebutuhan logistik. Berbeda dengan kapal-kapal milik perusahaan/operator luar negeri (asing), pada saat negara dalam kondisi emergency karena perang atau bahwa bencara
8
alam, mereka dengan mudahnya dapat kembali ke negaranya karena menganggap situasi ekonomi di Indonesia atau keamanan nasional di Indonesia tidak menguntungkan. Pemberlakuan asas Cabotage yang tertuang dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran merupakan hal yang urgen bagi perkembangan dan kemandirian angkutan laut nasional, keberadaan asas Cabotage ini merupakan pemberdyaan angkutan laut nasional dalam kegiatan angkutan laut domestik. Sehingga dapat menutup kemungkinan bagi angkutan laut asing untuk melakukan kegiatan didalam wilayah perairan Indonesia (antar pulau/ antar pelabuhan). Pengaturan tentang asas Cabotage diatur dalam Bab V tentang Angkutan di Perairan. Dalam pelaksanaannya, mengenai angkutan di perairan ini dibuat Peraturan Pemerintah tersendiri yang mengatur lebih teknis tentang kegiatan-kegiatan angkutan laut dalam negeri yang merupakan kegiatan angkutan barang dan/atau penumpang serta kegiatan lainnya yang mengatur tentang kegiatan migas dan lepas pantai. Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2011 ini dilakukan perubahan melihat ketidaksiapan armada angkutan laut nasional pada kegiatan migas dan lepas pantai. Sehingga pada kegiatan tersebut angkutan laut asing masih diperbolehkan beroperasi, namun pada pelaksanaannya diberlakukan perizinan yang ketat yang diatur pada Peraturan Menteri Perhubungan serta diberikan jangka waktu beroperasinya sampai dengan tahun 2015. Diharapkan pada waktu tersebut angkutan laut nasional sudah siap melayani kegitan migas dan lepas pantai tersebut.
9
Implementasi pemberlakuan asas Cabotage bagi angkutan laut nasional tentu membawa harapan dan dampak bagi perkembangan jumlah armada angkutan laut serta peningkatan pangsa muatan yang dilayani di seluruh perairan Indonesia. Dengan demikian hal ini akan berdampak pada pemasukan negara dibidang perpajakan dan menyerap tenaga kerja, peningkatan produktivitas industri galangan kapal serta menjaga kedaulatan bangsa dan negara dibidang pertahanan dan keamanan. Hal-hal tersebut merupakan dampak positif yang dirasakan dalam pemberlakuan asas Cabotage. Pemberlakuan asas ini juga mempunyai potensi dampak negatif, kegiatan migas dan lepas pantai akan terganggu jika angkutan lut nasional tidak mempersiapkan diri untuk dapat melayani kegiatan tersebut, hal ini akan sangat berdampak pada perekonomian nasional Indonesia. Pengoperasian kapal asing dibidang ini juga akan menghilangkan devisa negara, karena kegiatan dibidang ini tidak dilakukan oleh stake holder dari anak bangsa sendiri. Dengan demikian dukungan dari pemerintah agar dapat membuat kebijakan untuk memberikan talangan dana sangat diharapkan oleh perusahaan angkutan laut nasional. Karena mahalnya harga kapal serta keberadaannya yang masih langka menyulitkan angkutan laut nasional unttuk memiliki armada kapal jenis ini. Maka hal ini yang dapat mempengaruhi terlaksananya asas Cabotage terhadap pemberdayaan industri pelayaran nasional lebih konsisten. Hal hal yang diamanatkan dari INPRES RI NO 5 Tahun 2005 Tentang Peberdayaan industri pelayaran nasional adalah
menerapkan asas Cabotage
secara konsekuen dan merumuskan kebijakan serta mengambil langkah-langkah
10
yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing Instansi terkait guna perberdayaan industri pelayaran nasional dan bersifat wajib setelah berlakunya instruksi tersebut. Sektor pelayaran mampu menghasilkan devisa besar bagi negara. Tetapi seluruh potensi tersebut belum dimanfaatkan dengan baik. Perkembangan transportasi laut di Indonesia masih dikuasai pihak asing. Kondisi ini diperparah karena Indonesia belum memiliki armada kapal yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kapasitasnya. Disamping bersaing dengan kapal-kapal asing yang secara teknologi lebih maju, kompleksitas masalah yang di hadapi oleh armada pelayaran nasional menyebabkan perkembangannya memprihatinkan. Oleh karena demikian penting dan strategisnya industri pelayaran maka pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional menjadi suatu hal yang menjadi kewajiban bagi pemerintah dan bangsa Indonesia dalam mendukung dan mendorong tidak hanya dari sisi regulasi tetapi juga secara konkrit.. Dalam ketentuan umum UU Pelayaran disebutkan bahwa pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan Maritim. Kegiatan pelayaran pada umumnya adalah mengangkut barang atau penumpang dari satu lokasi ke lokasi lain atau dari pelabuhan ke pelabuhan lain, keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim dari pencemaran bahan-bahan pencemar yang berasal dari kapal. Kegiatan itulah yang diatur dalam UU Pelayaran. Kegiatan pelayaran dengan sifat khusus pekerjaannya adalah pekerjaan
11
pembangunan atau pemasangan instalasi/peralatan di perairan dalam mendukung terselenggararnya keselematan pelayaran di lokasi dalam/luar pelabuhan ataupun di perairan, Kegiatan seperti tersebut diatas harus di atur juga secara detail dalam UU di bidang pelayaran. Untuk kepentingan itu maka diberlakukanlah UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran nasional yang memberikan harapan baru bagi perkembangan pelayaran
nasional
yang
bersifat
umum,
apalagi
dalam
UU
tersebut
memberlakukan asas Cabotage. Penerapan asas ini tentunya akan memacu industri pelayaran nasional dan mengharuskan penambahan armada reguler yang berbendera Indonesia. Sebelum adanya asas Cabotage, sebagian besar angkutan laut domestik dilayani kapal-kapal berbendera asing. Hal ini menjadikan usaha angkutan laut nasional terpuruk. Kapal-kapal berbendera asing yang melayari diperairan Indonesia banyak di dominasi dari negara-negara kecil (bukan negara yang maju) dimana negara tersebut memudahkan dalam urusan adminitrasi kebangsaan kapal (kepemilikan kapal) sedangkan di Indonesia dalam hal tersebut tidak mudah didapat dan kemungkinan tidak ditemukan lebih sulit. Lahirnya asas Cabotage ini diharapkan dapat memberikan kekuatan bahwa penyelenggaraan pelayaran dalam negeri yang sepenuhnya hak negara pantai atau negara kepulauan. Artinya, negara pantai/kepulauan berhak melarang kapal-kapal asing berlayar dan berdagang di sepanjang perairan negara tersebut. Penerapan asas Cabotage didukung ketentuan Hukum Laut Intenasional, berkaitan dengan kedaulatan dan yurisdiksi negara pantai atas wilayah lautnya. Karena itu, kapal
12
asing tidak boleh berada atau memasuki wilayah perairan tanpa izin dan alasan yang jelas. Kecuali untuk jalur kapal bantuan dan memiliki izin atau alasan yang sah tanpa mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban negara. Asas Cabotage juga dapat menjadi harapan baru bagi industri angkutan laut nasional. Usaha mereka terjaga dan kedaulatan negara terlindungi dari gangguan pihak asing. Ironisnya, setelah lahir peraturan mengenai kewajiban kapal angkutan laut di dalam negeri berbendera Indonesia, industri angkutan laut nasional masih belum dapat bangkit. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia masih di bawah bayang-bayang negara lain. Saat ini, terutama menghadapi era perdagangan bebas, di kalangan pelaku usaha pelayaran masih terdapat anggapan keliru yang memandang bahwa penerapan asas Cabotage dalam pelayaran domestik bertentangan dengan prinsip liberalisasi perdagangan. Padahal, asas ini berlaku global dan sudah diterapkan negara-negara maju, seperti Amerika Serikat yang dikenal sebagai pelopor liberalisasi perdagangan. Urgensi penerapan asas Cabotage bagi pelayaran Indonesia didasarkan pada pemikiran bahwa transportasi laut dalam negeri mempunyai peranan strategis dan signifikan dalam pembangunan nasional, mulai bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan sampai keamanan. Selain itu juga terkait dengan mobilitas, interaksi sosial dan budaya bangsa Indonesia. Secara ekonomi, tujuan diberlakukannya asas Cabotage adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat
Indonesia, dengan
memberikan
kesempatan berusaha seluas-luasnya bagi perusahaan angkutan laut nasional dan
13
lokal. Diyakini peraturan ini dapat meningkatkan produksi kapal dalam negeri, karena seluruh kapal yang berlayar di perairan tanah air harus berbendera Indonesia. Selain itu, asas Cabotage difungsikan untuk melindungi kedaulatan negara, khususnya di bidang industri maritim. Asas Cabotage merupakan pertaruhan harga diri dari kedaulatan RI guna menjadikan industri pelayaran sebagai tuan rumah di negeri sendiri, sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 dan UU 17/2008. Semangat asas Cabotage pasti bisa diterapkan dengan baik jika ada keberpihakan pada potensi dalam negeri. Karena selama kurun waktu lima tahun sejak Inpres ini dikeluarkan, potensi dalam negeri telah mampu menjadikan angkutan laut nasional Indonesia menjadi berdaulat dengan kira-kira baru mendominasi 90 persen dari angkutan muatan antar pulau dan pelabuhan dalam negeri Indonesia ini dalam persentase tidak dalam jumlah kapal-kapal yang diharapkan dalam memenuhi transportasi pelayaran. Menyadari pentingnya penerapan asas Cabotage dan juga perhatian untuk berusaha mencari solusi untuk mengatasi kendala-kendalanya di dalam penerapan asas Cabotage di bidang angkutan laut di Indonesia, maka penulis berminat untuk menyusun penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI ASAS CABOTAGE PADA INPRES REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 TENTANG PEMBERDAYAAN
INDUSTRI
PELAYARAN
NASIONAL
DI
INDONESIA”.
14
B. Pokok Perumusan Masalah Pokok permasalahan dari penulisan tesis ini dapat dipaparkan sebagai berikut yaitu: 1. Bagaimana implementasi Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2005 Tentang Pemberdayaan industri pelayaran nasional yang mengandung asas Cabotage? 2. Hambatan dan solusi apa saja yang ada di dalam penerapan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2005 Tentang Pemberdayaan industri pelayaran nasional yang mengandung asas Cabotage?
C. Keaslian Penelitian setelah dilakukan penelusuran ke perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, materi atau objek penelitian mengenai implementasi asas Cabotage pada Inpres RI No 5 Tahun 2005 Tentang Pemberdayaan industri pelayaran nasional di Indonesia sangat menarik karena merupakan topik atau objek yang sangat berguna untuk diteliti dan dibahas lebih lanjut mengenai hal tersebut
D. Tujuan dan Signifikan Penelitian Berdasarkan
latar
belakang
permasalahan
yang
telah dikemukakan
sebelumnya, maka tujuan dan Signifikan yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah sebagai berikut:
15
1. Menjelaskan bagaimana penerapan Instruksi Presiden RI No. 5 tahun 2005
Tentang
Pemberdayaan
industri
pelayaran
nasional
yang
mengandung asas Cabotage. 2. Menjelaskan cara yang dapat ditempuh untuk mengatasi hambatan yang ada di dalam penerapan Instruksi Presiden RI No. 5 tahun 2005 Tentang Pemberdayaan industri pelayaran nasional yang mengandung asas Cabotage.
E. Manfaat Penelitian Ada dua manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan tesis ini yaitu: a. Signifikansi akademis yaitu untuk meningkatkan pengetahuan teoritis dan juga wawasan bagi kalangan akademisi yang mendalami hukum maritim. b. Signifikansi praktis yaitu dapat
memberi masukan dan bahan
pertimbangan bagi pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam membuat kebijakan dan peraturan mengenai pelayaran yang dapat mendukung Kegiatan dan perkembangan industri maritim. F. Sistematika Penulisan Penyusunan tesis ini supaya menjadi lebih sistematis maka dibagi menjadi 5 bab, dimana masing-masing bab saling menunjang satu sama lain sehingga diharapkan tesis ini dapat membahas secara mendalam seluruh permasalahan yang ada.
16
