PEMBERDAYAAN ANGKUTAN LAUT NASIONAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN AZAS CABOTAGE
Pemaparan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Pada Sosialisasi Peraturan Pemerintah dibidang Perkapalan dan Kepelabuhanan Surabaya, 18 – 19 Maret 2008
VISI DAN MISI ANGKUTAN LAUT NASIONAL a.
Visi “terwujudnya pelayanan angkutan laut nasional yang berkualitas, efisien dan memiliki daya saing, sehingga mampu menjadi sarana pemersatu dan tuan rumah di negeri sendiri serta dapat bersaing di pasar global”.
b.
Misi 1) Penataan peraturan perundang-undangan dibidang angkutan laut yang kondusif bagi pengembangan usaha angkutan laut serta antisipatif dan adaptif dengan perkembangan lingkungan Strategis; 2) Pengembangan iklim usaha yang kondusif khususnya melalui kebijakan fiskal, permodalan, investasi dan perdagangan; 3) Peningkatan SDM, manajemen dan pemanfaatan teknologi di bidang usaha angkutan laut; 4) Penataan jaringan trayek yang menjamin regularitas dan keseimbangan pelayanan khususnya antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI); 5) Pengembangan armada niaga nasional; 6) Peningkatan dukungan fasilitas dan operasional pelabuhan serta keselamatan pelayaran untuk menunjang kelancaran lalu lintas dan angkutan laut.
Undang‐Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran
UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANGNOMOR NOMOR21 21TAHUN TAHUN1992 1992 TENTANG TENTANGPELAYARAN PELAYARAN Ketentuan Umum Pasal 1 PELAYARAN adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, kepelabuhanan serta keamanan dan keselamatannya. KAPAL adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. PELABUHAN adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan / atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar-moda transportasi.
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut
KEPUTUSAN KEPUTUSANMENTERI MENTERIPERHUBUNGAN PERHUBUNGANNOMOR NOMORKM KM33 33TAHUN TAHUN2001 2001 TENTANG TENTANGPENYELENGGARAAN PENYELENGGARAANDAN DANPENGUSAHAAN PENGUSAHAANANGKUTAN ANGKUTANLAUT LAUT
Pasal 1 Angkutan Laut adalah setiap kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, barang dan atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
PERSYARATAN PERSYARATANPENGOPERASIAN PENGOPERASIANKAPAL KAPALASING ASINGDI DIPERAIRAN PERAIRANINDONESIA INDONESIA ¾
Perusahaan angkutan laut asing yang kapalnya melakukan kegiatan angkutan laut ke dan dari pelabuhan Indonesia yang terbuka untuk perdagangan luar negeri wajib menunjuk perusahaan angkutan laut nasional yang memenuhi persyaratan sebagai agen umum (Psl. 45, Kepmenhub No. KM. 33 Tahun 2001);
¾
Kapal asing hanya dapat memasuki 141 pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan luar negeri
¾
Perusahaan angkutan laut nasional yang ditunjuk sebagai agen umum diwajibkan : Menyampaikan PKKA kepada Dirjen Hubla Menyampaikan pemberitahuan status trayek tetap dan teratur atau liner dan tidak tidak teratur Mengurus kepentingan kapal yang diageni selama berada di pelabuhan Indonesia Bertanggung jawab terhadap penyelesaian semua tagihan (disbursment) yang berkaitan dengan kegiatan kapal keagenannya selama berada di pelabuhan Indonesia Menyampaikan laporan kegiatan kapal-kapal keagenan secara berkala
¾
Khusus untuk kapal asing yang akan memasuki Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) wajib melaporkan kepada penguasa darurat sipil daerah Provinsi NAD
¾
Untuk kapal asing yang digunakan untuk angkutan laut dalam negeri wajib dioperasikan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan diberikan dispensasi syarat bendera (DSB)
PERSYARATAN PERSYARATANPENGOPERASIAN PENGOPERASIANKAPAL KAPALASING ASINGDI DIPERAIRAN PERAIRANINDONESIA INDONESIA PKKA = Pemberitahunan Keagenan Kapal Asing PERUSAHAAN PELAYARAN ASING
PERUSAHAAN PELAYARAN ANGKUTAN LAUT NASIONAL
AZAS CABOTAGE
PELABUHAN YANG TERBUKA UNTUK PERDAGANGAN LUAR NEGERI
UU No. 21.1992 KAPAL ASING
PKKA = Penunjukan Kegiatan Keagenan Kapal Asing -
PKKA Kepada Dirjen Hubla Status Trayek : - Liner - Tramper Kepentingan Kapal Indonesia Kewajiban Kapal di Pelabuhan Laporan Kegiatan Kapal Secara Berkala
PERSYARATAN PERSYARATANPENGOPERASIAN PENGOPERASIANKAPAL KAPALASING ASINGDI DIPERAIRAN PERAIRANINDONESIA INDONESIA DSB = Dispensasi Syarat Bendera PERUSAHAAN PELAYARAN ASING
PERUSAHAAN PELAYARAN ANGKUTAN LAUT NASIONAL
AZAS CABOTAGE UU No. 21.1992 KAPAL ASING DSB = Dispensasi Syarat Bendera -
Kontrak Kegiatan Angkutan Luat Dalam negeri; Melakukan Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri; Kecuali angkutan Log; Menyampaikan Jaringan Trayek Dalam Negeri; DSB untuk 3 bulan Î Dapat diperanjang Diajukan 14 hari kerja sebelum kegiatan pelaksanaan Laporan kegiatan kapal selama berkala (Bulanan)
PENGUSAHAAN PENGUSAHAANANGKUTAN ANGKUTANLAUT LAUTNASIONAL NASIONAL PERIZINAN USAHA ANGKUTAN LAUT NASIONAL
SIUPAL
SIOPSUS
SIUPPER
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 Tanggal 28 Maret 2005 tentang
Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional Presiden Republik Indonesia ‐12‐
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK IDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PEMBERDAYAAN INDUSTRI PELAYARAN NASIONAL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan industri pelayaran nasional, dengan ini menginstruksikan : Kepada
:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Untuk PERTAMA
: :
Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian; Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Menteri Perhubungan; Menteri Keuangan; Menteri Dalam Negeri; Menteri Perindustrian; Menteri Perdagangan; Menteri Kehutanan; Menteri Pendidikan Nasional; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara; Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; Para Gubernur/Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.
Menerapkan asas cabotage secara konsekuen dan merumuskan kebijakan serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing guna memberdayakan industri pelayaran nasional sebagai berikut : 1. Perdagangan … ‐13‐
1.
Perdagangan : a.
b.
c.
2.
Muatan pelayaran antarpelabuhan di dalam negeri dalam jangka waktu sesingkatsingkatnya setelah Instruksi Presiden ini berlaku, wajib diangkut dengan kapal berbendera Indonesia dan dioperasikan oleh perusahaan pelayaran nasional; Muatan impor yang biaya pengadaan dan / atau pengangkutannya dibebankan kepada APBN/APBD wajib menggunakan kapal yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran nasional, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah; Mendorong diadakan kemitraan dengan kontrak angkutan jangka panjang antara pemilik barang dan perusahaan angkutan laut nasional.
Keuangan : a.
Perpajakan : 1)
2)
3)
Menata kembali tata cara pelaksanaan berbagai kebijakan yang telah ada untuk memberikan fasilitas perpajakan kepada industri pelayaran nasional dan industri perkapalan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku; Menyempurnakan kebijakan perpajakan yang lebih mendukung tumbuh dan berkembangnya industri pelayaran nasional dan industri perkapalan, termasuk pemberian insentif kepada pemilik muatan ekspor yang diangkut dengan kapal berbendera Indonesia dan dioperasikan oleh perusahaan pelayaran nasional; Menerapkan secara tegas ketentuan mengenai penalti pada perusahaan pelayaran nasional dan perusahaan galangan kapal yang telah mendapatkan insentif, namun kemudian melakukan investasi di luar bidang usahanya. b. Lembaga …
‐14‐
b.
Lembaga Keuangan : 1) 2) 3)
c.
Asuransi : 1)
2)
3)
3.
Mendorong perbankan nasional untuk berperan aktif dalam rangka pendanaan untuk mengembangkan industri pelayaran nasional; Mengembangkan lembaga keuangan bukan bank yang khusus bergerak di bidang pembiayaan pengembangan industri pelayaran nasional; Mengembangkan skim pendanaan yang lebih mendorong terciptanya pengembangan armada nasional.
Setiap kapal yang dimiliki dan / atau dioperasikan oleh perusahaan pelayaran nasional, dan / atau kapal bekas / kapal baru yang akan dibeli atau dibangun di dalam atau di luar negeri untuk jenis, ukuran dan batas usia tertentu wajib diasuransikan, sekurang-kurangnya “Hull & Machineries”; Muatan/barang dan penumpang yang diangkut oleh perusahaan pelayaran nasional yang beroperasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, wajib diasuransikan; Menetapkan kebijakan yang mendorong perusahaan asuransi nasional yang bergerak di bidang asuransi perkapalan untuk menyesuaikan dengan standar kemampuan retensi asuransi perkapalan internasional.
Perhubungan : a.
Angkutan Laut : 1)
Menata penyelenggaraan angkutan laut nasional dalam jangka waktu sesingkatsingkatnya setelah Instruksi Presiden ini berlaku, sehingga angkutan laut dalam negeri seluruhnya dilayani oleh kapal-kapal berbendera Indonesia; 2) Menata …
‐15‐
2)
3) 4)
5)
6)
7)
b.
Menata kembali jaringan trayek angkutan laut dengan memberikan insentif kepada kapal-kapal dengan trayek tetap dan teratur, antara lain melalui pemberian prioritas sandar, keringanan tarif jasa kepelabuhanan dan penyediaan bunker; Menata kembali proses penggantian bendera kapal dari bendera asing menjadi bendera Indonesia; Mempercepat ratifikasi konvensi internasional tentang Piutang Maritim yang Didahulukan dan Hipotik Atas Kapal (Maritime Liens and Mortgages 1993) dan menyelesaikan penyiapan Rancangan Undang-undang tentang Klaim Maritim yang Didahulukan dan Hipotik Atas Kapal; Mempercepat ratifikasi konvensi internasional tentang penahanan kapal (Arrest of Ship) dan menyelesaikan penyiapan Rancangan Undang-Undang tentang Penahanan Kapal yang disesuaikan dengan kondisi nasional; Memberikan dukungan untuk pengembangan pelayaran rakyat antara lain fasilitas pendanaan, peningkatan kualitas kapal, sumber daya manusia, manajemen usaha serta pembangunan prasarana dan sarana pelabuhan untuk pelayaran rakyat; Mempercepat pembentukan Forum Informasi Muatan dan Ruang Kapal (IMRK), sehingga dapat diketahui dengan transparan muatan dan kapasitas ruang kapal yang ada.
Pelabuhan : 1) 2)
Menata kembali penyelenggaraan pelabuhan dalam rangka memberikan pelayanan yang efektif dan efisien; Menata kembali pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dan pelabuhan yang berfungsi untuk lintas batas; 3) Mengembangkan …
‐16‐
3) 4)
5) 6)
4.
Mengembangkan prasarana dan sarana pelabuhan untuk mencapai tingkat pelayanan yang optimal; Mengembangkan manajemen pelabuhan sehingga secara bertahap dan terseleksi terjadi pemisahan fungsi regulator dan operator, dan memungkinkan kompetisi pelayanan antarterminal di suatu pelabuhan dan antarpelabuhan; Menghapuskan pengenaan biaya jasa kepelabuhanan bagi kegiatan yang tidak ada jasa pelayanannya ; Menata kembali system dan prosedur administrasi pelayanan kapal, barang dan penumpang dalam rangka peningkatan pelayanan di pelabuhan.
Perindustrian : a.
Mendorong tumbuh dan berkembangnya industri perkapalan, termasuk industri perkapalan rakyat, baik usaha besar, menengah maupun usaha kecil serta koperasi, dengan cara antara lain : 1) 2) 3) 4)
b.
Mengembangkan pusat-pusat desain, penelitian dan pengembangan industri kapal; Mengembangkan standarisasi dan komponen kapal; Mengembangkan industri bahan baku dan komponen kapal; Memberikan insentif kepada perusahaan pelayaran nasional yang membangun dan/ atau mereparasi kapal di dalam negeri dan / atau yang melakukan pengadaan kapal dari luar negeri dengan menerapkan skim imbal produksi.
Pembangunan kapal yang biaya pengadaannya dibebankan kepada APBN/APBD wajib dilaksanakan pada industri perkapalan nasional dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah; c. Dalam ...
‐17‐
c.
d.
5.
Dalam hal pendanaan kapal sebagaimana dimaksud pada huruf b berasal dari luar negeri, pembangunan kapal tersebut diupayakan menggunakan sebanyakbanyaknya muatan lokal dan melakukan alih teknologi; Pemeliharaan dan reparasi kapal-kapal yang biayanya dibebankan kepada APBN/APBD wajib dilakukan pada industri perkapalan nasional dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
Energi dan Sumber Daya Mineral : Memberikan jaminan penyediaan BBM sesuai dengan trayek dan jumlah hari layar kepada perusahaan pelayaran nasional yang mengoperasikan kapal berbendera Indonesia dan melakukan kegiatan angkutan laut dalam negeri.
6.
Pendidikan dan Latihan : a.
b.
Mendorong pemerintah daerah dan swasta untuk mengembangkan pusat-pusat pendidikan dan pelatihan kepelautan berstandar internasional (International Maritime Organization / IMO); Mengembangkan kerjasama antara lembaga pendidikan dan pengguna jasa pelaut dalam rangka menghasilkan pelaut berstandar internasional (International Maritime Organization / IMO).
KEDUA
:
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan melaporkan secara berkala kepada Presiden.
KETIGA
:
Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Presiden secara berkala. Instruksi ...
‐18‐
Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tangal dikeluarkan.
‐19‐
ROADMAP PELAKSANAAN AZAS CABOTAGE**) ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI BERDASARKAN KOMODITI (2005-2010)*)
No
Komoditi
Pangsa Muatan (%) 2005 (Akhir)
Pangsa Muatan (%) 2006 (Akhir)
Pangsa Muatan (%) 2007 (Akhir)
Pangsa Muatan (%) 2008 (Akhir)
Pangsa Muatan (%) 2009 (Akhir)
Pangsa Muatan (%) 2010 (Akhir)
Kapal Indonesia
Kapal Asing
Kapal Indonesia
Kapal Asing
Kapal Indonesia
Kapal Asing
Kapal Indonesia
Kapal Asing
Kapal Indonesia
Kapal Asing
Kapal Indonesia
Kapal Asing
1
Oil/ Petroleum
40
60
40
60
60
40
90
10
100
0
100
0
2
General Cargo
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
3
Coal
60
40
60
40
75
25
95
5
100
0
100
0
4
Wood
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
5
Fertilizer
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
6
Cement
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
7
CPO
80
20
80
20
100
0
100
0
100
0
100
0
8
Rice
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
9
Mine and Quarry
40
60
40
60
100
0
100
0
100
0
100
0
10
Other grains
70
30
70
30
100
0
100
0
100
0
100
0
11
Other liquid
40
60
40
60
65
35
100
0
100
0
100
0
12
Agri grain
70
30
70
30
80
20
100
0
100
0
100
0
13
Fresh product
95
5
95
5
100
0
100
0
100
0
100
0
Komoditi
5
5
9
11
13
13
Penunjang Kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi (offshore) dilaksanakan selambat-lambatnya 1 Januari 2011 Prediksi kenaikan pangsa muatan per komoditi rata-rata 10% per tahun. *) Hasil pembahasan dengan DPP INSA tanggal 2 dan 18 Mei 2005. **) Telah disepakati bersama instansi dan asosiasi terkait (INSA, APBMI, IPERINDO, GAFEKSI/ INFA, PELRA, DEPALINDO, APBI, BP MIGAS, PERTAMINA, PELINDO, Dep ESDM, Dep Dag, Dephub) pada rapat Pokja Perhubungan tanggal 11 Agustus 2005 jam 15.00 WIB
‐20‐
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 2005 Tentang Pengangkutan Barang / Muatan Antarpelabuhan Laut Di Dalam Negeri
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. KM 71 TAHUN 2005 Pasal 3 Pelaksanaan pengangkutan barang / muatan antar pelabuhan laut di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Pengangkutan barang / muatan yang menggunakan peti kemas, dilaksanakan pada saat peraturan ini ditetapkan; b. Pengangkutan kayu dan hasil plahan primer, dilaksanakan pada saat peraturan ini ditetapkan; c. Pengangkutan barang umum (general cargo) yang tidak menggunakan petikemas, dilaksanakan pada saat peraturan ini ditetapkan; d. Pengangkutan semen, pupuk dan beras, dilakukan pada saat peraturan ini ditetapkan; e. Pengangkutan minyak kelapa sawit, bahan galian tambang (mine and quarry), biji-bijian lainnya (other grains), sayur, buah-buahan dan ikan segar (fresh product) dilaksanakan selambat-lambatnya 1 Jnuari 2008; f. Pengangkutan muatan cair dan bahan kimia lainnya dan bijian hasil pertanian, dilaksanakan selambat-lambatnya 1 Januari 2009; g. Pengangkutan minyak dan gas bumi, dilaksanakan selambat-lambatnya 1 Januari 2010; h. Pengangkutan batubara, dilaksanakan pada saat berakhirnya masa kontrak dan selambat-lambatnya 1 Januari 2010; i. Pengangkutan penunjang kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi, dilaksanakan selambat-lambatnya 1 Januari 2011.
10 PERMASALAHAN STRATEGIS INDUSTRI PELAYARAN NASIONAL
10 10PERMASALAHAN PERMASALAHANSTRATEGIS STRATEGISINDUSTRI INDUSTRIPELAYARAN PELAYARAN NASIONAL NASIONAL 1.
BELUM SAMANYA PERSEPSI THD PEMBERDAYAAN PELAYARAN NASIONAL DI ANTARA INSTANSI PEMERINTAH
2.
BELUM
DIUNDANGKANNYA
KONVENSI
INTL
TTG
MARITIME
LIENS
AND
MORTGAGES 1993, ARREST OF THE SHIP DAN RUU KLAIM MARITIM YG DIDAHULUKAN DAN HIPOTIK ATAS KAPAL 3.
TERBATASNYA FASILITAS PELABUHAN DAN PELAYANANNYA UMUMNYA RELATIF BELUM EFISIEN
4.
BELUM
TERWUJUDNYA KEMITRAAN ANTARA PEMILIK BRG &
PEMILIK KAPAL
(INDONESIAN SEA TRANSPORT INCORPORATED) 5.
DUKUNGAN PERBANKAN MASIH
SANGAT RENDAH SERTA BELUM ADANYA
LEMBAGA KEUANGAN NON BANK KHUSUS UTK PENGEMBANGAN ARNAS 6.
BANYAKNYA JUMLAH PELABUHAN YG TERBUKA BG PERDAG LN SEHINGGA KURANG MENDUKUNG UPAYA PELAKSANAAN AZAS CABOTAGE
7.
INSENTIF FISKAL (PERPAJAKAN) DAN KREDIT UTK PELAYARAN NAS’L RELATIF BELUM MEMADAI SBGMANA DIBERIKAN OLEH NEGARA LAIN (MALAYSIA, DLL)
8.
BELUM TERSEDIA DGN CUKUP SDM KEPELAUTAN, MANAJEMEN PERUSH YG HANDAL, PENDIDIKAN MARITIM YG BERKUALITAS
9.
SYARAT PERDAGANGAN (TERMS OF TRADE) KURANG MENGUNTUNGKAN
10.
PEMBATASAN SUPPLY BUNKER BBM DARI PERTAMINA
Terima Kasih ‐28‐
