KINERJA JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN LAUT NASIONAL DALAM MENDUKUNG KETERHUBUNGAN ANTAR KORIDOR EKONOMI DI WILAYAH TIMUR INDONESIA

PROSIDING 2012© Arsitektur

Elektro

Geologi

Mesin

HASIL PENELITIAN FAKULTAS TEKNIK Perkapalan Sipil

KINERJA JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN LAUT NASIONAL DALAM MENDUKUNG KETERHUBUNGAN ANTAR KORIDOR EKONOMI DI WILAYAH TIMUR INDONESIA A. St. Chairunnisa Program Studi Teknik Perkapalan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea – Makassar, 90245 Telp./Fax: (0411) 585637 e-mail: [email protected]

Abstrak Koridor Sulawesi merupakan pulau yang strategis yang terdiri atas enam wilayah propinsi yaitu Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Dari aspek konektivitas, wilayah Propinsi Sulawesi Selatan dan Propinsi Sulawesi Utara mempunyai peran sebagai pusat perdagangan dan industry pengolahan di Kawasan Timur Indonesia. Kedua propinsi tersebut selain sebagai pusat perdagangan bagi propinsi lainnya dalam wilayah Koridor Sulawesi juga berfungsi sebagai penghubung antara koridor Maluku - Papua dengan koridor Kalimantan serta koridor Jawa dan Bali - Nusa Tenggara. Wilayah layanan jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri untuk muatan petikemas pada koridor Sulawesi berdasarkan Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor: AL.59/1/9-02 mencakup 5 wilayah propinsi dan 5 wilayah kabupaten/kota yang dilayani oleh 13 jaringan trayek yang menyinggahi 5 pelabuhan. Sebagai salah satu koridor ekonomi yang telah ditetapkan dalam MP3EI, maka koridor ekonomi Sulawesi dengan potensi-potensi yang dimiliki dan kelemahan-kelemahan yang ada saat ini memerlukan suatu konsep konektivitas intra koridor yang mampu mendukung penguatan konektivitas nasional. Kata Kunci: koridor ekonomi, jaringan trayek, konektivitas

PENDAHULUAN Pembangunan perekonomian Indonesia di masa mendatang memiliki tantangan yang cukup berat melihat dinamika ekonomi domestik dan global yang mengharuskan Indonesia senantiasa siap terhadap perubahan. Kinerja sistem logistik nasional di Indonesia tergolong masih rendah, ini dapat dilihat dari hasil penelitian dan survey Global Competitiveness Index (GCI) yang dilakukan oleh Word Economy Forum pada tahun 2007-2008 yang menempatkan Indonesia pada urutan ke 54 dari 131 negara yang disurvei, berada di bawah Thailand di urutan 28, Malaysia di urutan 21, dan Singapura di urutan 7. Kondisi logistik Indonesia tersebut dapat diperbaiki salah satunya dengan penguatan konektivitas nasional yang merupakan salah satu pilar utama dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia selain pengembangan potensi ekonomi melalui pengembangan koridor ekonomi dan penguatan kemampuan SDM dan iptek nasional. Pemerintah telah menetapkan Master plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), dan dalam rencana pembangunan tersebut ditetapkan pula enam koridor ekonomi, yaitu: 1) Sumatera, 2) Jawa, 3) Kalimantan, 4) Sulawesi, 5) Bali - Nusa Tenggara, dan 6) Papua - Kepulauan Maluku. Dimana koridor ekonomi merupakan kawasan yang terdiri dari wilayah-wilayah target kebijakan, inisiatif pembangunan dan proyek infrastruktur yang bertujuan menciptakan dan memperkuat basis ekonomi yang terintegrasi dan kompetitif demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan, sehingga keterhubungan antar dan intra koridor tersebut merupakan hal utama dalam mewujudkan konektivitas nasional. Untuk tahap awal, penelitian ini dibatasi pada salah satu koridor ekonomi yang telah ditetapkan dalam MP3EI yaitu koridor ekonomi Sulawesi yang diharapkan menjadi garis depan ekonomi nasional terhadap pasar Asia Timur, Australia, dan Amerika. Koridor ekonomi Sulawesi memiliki potensi tinggi di bidang ekonomi dan sosial dan pengembangannya diarahkan sebagai sentra produksi pertanian dan perikanan serta lumbung pangan nasional. Meskipun demikian, secara umum masih terdapat beberapa hal yang harus dibenahi di Koridor Sulawesi antara lain; rendahnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, rendahnya nilai

Volume 6 : Desember 2012

Group Teknik Perkapalan TP2 - 1

ISBN : 978-979-127255-0-6

Kinerja Jaringan Trayek Angkutan… Arsitektur Elektro

Geologi

Mesin

Perkapalan

A. St. Chairunnisa Sipil

sumbangan PDRB koridor Sulawesi, pertumbuhan yang tergolong lambat pada kegiatan ekonomi utama pertanian sebagai kontributor PDRB terbesar, ketertinggalan investasi di Sulawesi dibandingkan daerah lain, serta rendahnya ketersediaan infrastruktur perekonomian dan sosial. Selain itu di koridor Sulawesi masih terdapat kesenjangan antar wilayah internal dan aksesibilitas antara kawasan-kawasan produksi dengan outlet pemasaran masih rendah (RKP 2012). Dukungan transportasi laut pada koridor Sulawesi sangat dibutuhkan dalam menunjang kegiatan perdagangan antar propinsi, antar pulau dan antar negara mengingat peran strategis koridor Sulawesi sebagai pintu gerbang keluar masuk Indonesia melalui Asia Timur dan Pasifik serta peran Sulawesi sebagai prime mover untuk percepatan pengembangan kawasan timur Indonesia. Keberadaan transportasi laut sangat strategis untuk angkutan barang dan penumpang antar propinsi, antar pulau dan juga untuk menjangkau wilayah-wilayah yang tidak dapat diakses melalui darat. Sebagai salah satu koridor ekonomi yang telah ditetapkan dalam MP3EI, maka koridor ekonomi Sulawesi dengan potensi-potensi yang dimiliki dan kelemahan-kelemahan yang ada saat ini memerlukan suatu konsep konektivitas intra koridor yang mampu mendukung penguatan konektivitas nasional. Mengingat peran transportasi laut yang cukup besar pada koridor Sulawesi, maka yang menjadi rumusan permasalahan adalah bagaimana keterhubungan antar pusat-pusat pertumbuhan utama di koridor Sulawesi serta keterhubungannya dengan pusat-pusat pertumbuhan di koridor lain. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi keterhubungan antara pusat-pusat pertumbuhan antar dan intra koridor Sulawesi dalam layanan jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri yang diatur dalam Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor: AL.59/1/9-02.

TINJAUAN PUSTAKA Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Penyusunan Master plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dilakukan untuk memberikan arah pembangunan ekonomi Indonesia dalam rangka mewujudkan visi Negara Republik Indonesia sebagai negara maju dan sejahtera pada tahun 2025. MP3EI merupakan dokumen kerja yang sifatnya melengkapi dokumen lain yang sudah ada, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, di tingkat nasional maupun daerah. MP3EI dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berimbang, berkeadilan dan berkelanjutan. Penyelenggaraan MP3EI didasarkan pada pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang pada intinya merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional, dimana pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tersebut mempunyai tujuan untuk memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah serta memperbaiki ketimpangan spasial pembangunan ekonomi Indonesia. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan mengembangkan kluster industry dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) disertai dengan penguatan konektivitas antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan antara pusat pertumbuhan ekonomi dengan lokasi kegiatan ekonomi serta infrastruktur pendukungnya sebagaimana yang terdapat pada gambar 1.

Gambar 1. Ilustrasi Koridor Ekonomi Sumber: Cetak Biru MP3EI, 2011

ISBN : 978-979-127255-0-6




Elektro

Geologi

Mesin


Dalam pengembangan potensi ekonomi Indonesia, maka wilayah Indonesia dikembangkan menjadi 6 (enam) koridor ekonomi, yaitu: Koridor Sumatera, Koridor Jawa, Koridor Kalimantan, Koridor Sulawesi, Koridor Bali - Nusa Tenggara, dan Koridor Papua - Kepulauan Maluku sebagaimana yang terdapat pada gambar berikut.

Gambar 2. Pembagian Koridor Indonesia Sumber: Cetak Biru MP3EI, 2011

Sistem Transportasi Nasional Pentingnya peranan transportasi dinyatakan dalam RPJP Nasional 2005-2025, yakni transportasi merupakan salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang yang berkembang sangat dinamis. Pengembangan sistem transportasi diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah; membentuk dan memperkukuh kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional; serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional. Indonesia memiliki pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, interaksi antar ruang dan keterkaitan ekonomi antar pulau sangat ditentukan oleh peran dan tatanan transportasi nasional. Dengan kondisi geografis Negara Indonesia yang sebagian besar merupakan lautan yang memisahkan pulaupulau, tidak dapat dielakkan lagi bahwa transportasi laut merupakan sarana transportasi utama untuk menjangkau dan menghubungkan pulau-pulau di wilayah nusantara sehingga dapat menciptakan konektifitas antar pulau di Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2010 dijelaskan bahwa angkutan laut dalam negeri meliputi kegiatan; trayek angkutan laut dalam negeri; pengoperasian kapal pada jaringan trayek; dan keagenan kapal angkutan laut dalam negeri. Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur serta dapat dilengkapi dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur. Jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri disusun dengan memperhatikan; pengembangan pusat industri, perdagangan, dan pariwisata; pengembangan wilayah dan/atau daerah; rencana umum tata ruang; keterpaduan intra - dan antarmoda transportasi; dan perwujudan Wawasan Nusantara. Susunan jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri diatur dalam Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor: AL 59/1/9-02.

HASIL DAN BAHASAN Gambaran Umum Koridor Sulawesi Koridor Sulawesi merupakan pulau yang strategis yang terdiri atas enam wilayah propinsi yaitu Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Dari aspek konektivitas, wilayah Propinsi Sulawesi Selatan dan Propinsi Sulawesi Utara mempunyai peran sebagai pusat perdagangan dan industry pengolahan di Kawasan Timur Indonesia. Kedua propinsi tersebut selain sebagai pusat perdagangan bagi propinsi lainnya dalam wilayah Koridor Sulawesi juga berfungsi sebagai penghubung antara koridor Maluku - Papua dengan koridor Kalimantan serta koridor Jawa dan Bali - Nusa Tenggara (Renstra Wilayah Pulau Sulawesi, 2011).



ISBN : 978-979-127255-0-6


Geologi

Mesin

Perkapalan


Terdapat pusat-pusat pengembangan yang terdapat di koridor Sulawesi yang perlu diintegrasikan dalam pengembangan wilayah koridor Sulawesi antara lain Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Maminasata (Makassar - Maros - Sungguminasa - Takalar) dan kawasan Manado - Bitung sebagai pelayanan primer serta pengembangan Gorontalo, Palu, Kendari, dan Mamuju sebagai pusat pelayanan sekunder (RTRWN, 2008). Koridor Sulawesi memiliki peran strategis yakni sebagai pintu gerbang keluar dan masuk Indonesia melalui Asia Timur dan Pasifik serta Pulau Sulawesi sebagai prime mover untuk percepatan pengembangan KTI dalam mengatasi kesenjangan antara KBI dan KTI serta sebagai perekat perekonomian Nasional.

Gambar 3. Koridor Sulawesi

Sarana dan Prasarana Transportasi Laut pada Koridor Sulawesi Dalam RPJP Departemen Perhubungan Tahun 2012 dikemukakan bahwa pengembangan jaringan prasarana pelabuhan laut pada koridor Sulawesi sebagai bagian dari sistem jaringan transportasi laut dilakukan secara dinamis dan memperhatikan tatanan kepelabuhanan nasional menurut prioritas penanganannya meliputi: a. b. c.

d. e.

Kandidat Pelabuhan Hub Internasional di Bitung dengan Pertimbangan atas kedekatan letaknya dengan pasar perairan internasional yaitu Asia Pasifik dan antisipasi terhadap BIMP-EAGA. Pelabuhan Internasional di Makassar. Pelabuhan Nasional di Gorontalo, Anggrek, Kwandang, Tahuna, Manado, Tagulandang, Labuhan Uki, Kolonodale, Baubau, Kendari, Donggala, Toli-toli, Banggai, Luwuk, Poso, Kolaka, Pagimana, Ampana, Malili, Barru, Pare-pare, Bajoe, Bulukumba, Palopo, Mamuju, Selayar, Sinjai, Lirung, Belangbelang, Jeneponto, Siwa dan Raha. Pelabuhan Regional di Tilamutu, Mejene, Lasalimu, Keledupa, Parigi dan Lokodidi. Pelabuhan lokal di Tabulo, Siau, Likupang, Beo dan Amurang.

Dalam Rencana Strategis Wilayah Pulau Sulawesi Tahun 2012 berdasarkan Lampiran PP 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang telah ditetapkan pengembangan pelabuhan sebagai simpul laut nasional di wilayah Sulawesi. Dimana terdapat 3 pelabuhan Internasional yang berfungsi sebagai hub port yakni Pelabuhan Makassar di Propinsi Sulawesi Selatan, Pelabuhan Bitung di Propinsi Sulawesi Utara, dan Pelabuhan Pantoloan di Propinsi Sulawesi Tengah. Terdapat pula pelabuhan Gorontalo di Propinsi Gorontalo, Pelabuhan Pare-pare di Propinsi Sulawesi Selatan, Pelabuhan Donggala dan Toli-toli di Propinsi Sulawesi Tengah, pelabuhan Manado di Sulawesi Utara, pelabuhan Kendari di Sulawesi Tenggara serta pelabuhan Belang Belang di Propinsi Sulawesi Barat yang digolongkan sebagai pelabuhan nasional. Selain itu terdapat 70 pelabuhan yang tergolong pelabuhan regular/lokal.

Pusat-Pusat Pertumbuhan pada Koridor Sulawesi

ISBN : 978-979-127255-0-6




Elektro

Geologi

Mesin


Adapun pusat kegiatan nasional (PKN) dan pusat kegiatan wilayah (PKW) yang terdapat pada koridor Sulawesi yang merupakan pusat-pusat pertumbuhan antara lain Kota Gorontalo yang merupakan PKN, Kabupaten Isimu, Kuandang, dan Tilamuta yang merupakan PKW yang terdapat di Propinsi Gorontalo. Di Propinsi Sulawesi Utara terdapat Kawasan Perkotaan Manado dan Bitung yang merupakan PKN serta Kabupaten Tomohon, Tondano, dan Kotamobagu yang merupakan PKW. Di Propinsi Sulawesi Tengah terdapat kota Palu sebagai PKN dan Kabupaten Poso, Luwuk, Buol, Kolonedale, Toli-toli, dan Donggala sebagai PKW. Di Propinsi Sulawesi Selatan terdapat Kawasan Perkotaan Makassar - Sungguminasa - Takalar - Maros (Mamminasata) sebagai PKN serta Kabupaten Pangkajene, Jeneponto, Palopo, Watampone, Bulukumba, Barru, dan Pare pare sebagai PKW. Di Propinsi Sulawesi Barat terdapat Kabupaten Mamuju sebagai PKW, dan di Propinsi Sulawesi Tenggara terdapat Kota Kendari sebagai PKN dan Kabupaten Unaaha, Lasolo, Bau bau, Raha, dan Kolaka sebagai PKW.

Jaringan Trayek Angkutan Laut Penumpang di Koridor Sulawesi. Wilayah layanan jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri untuk muatan penumpang pada koridor Sulawesi berdasarkan Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor : AL.59/1/9-02 mencakup 5 daerah propinsi serta 22 daerah kabupaten/kota yang dilayani oleh 36 jaringan trayek yang menyinggahi 21 pelabuhan. Diantara jaringan trayek tersebut terdapat jaringan trayek yang menghubungkan wilayah-wilayah internal koridor Sulawesi, terdapat pula jaringan trayek yang menghubungkan koridor Sulawesi dengan koridor ekonomi yang lain baik koneksi antara dua koridor, tiga koridor, empat koridor dan antar lima koridor. Dalam koneksi antar dua koridor terdapat jaringan trayek yang menghubungkan koridor Sulawesi dengan koridor Jawa sebanyak 1 jaringan trayek, koneksi koridor Sulawesi - Kalimantan sebanyak 3 jaringan trayek, dan koneksi Sulawesi - Maluku/Papua sebanyak 5 jaringan trayek. Untuk koneksi antar tiga koridor, terdapat 5 jaringan trayek yang menghubungkan koridor Sulawesi - Jawa - Kalimantan, dan 2 jaringan trayek yang menghubungkan koridor Sulawesi - Jawa - Maluku/Papua. Untuk koneksi antar 4 koridor, terdapat 3 trayek yang menghubungkan koridor Sulawesi - Jawa - Kalimantan Sumatera, 2 jaringan trayek yang menghubungkan koridor Sulawesi - Jawa - Sumatera - Maluku/Papua, 5 jaringan trayek yang menghubungkan koridor Sulawesi - Jawa - Bali/Nusa Tenggara - Maluku/Papua, 2 jaringan trayek yang menghubungkan koridor Sulawesi - Jawa - Kalimantan - Bali/Nusa Tenggara, 1 jaringan trayek yang menghubungkan koridor Sulawesi - Jawa - Kalimantan - Maluku/Papua. Sedangkan untuk koneksi antar 5 koridor terdapat 2 jaringan trayek yang menghubungkan koridor Sulawesi - Jawa - Sumatera - Bali/Nusa Tenggara - Kalimantan. Adapun wilayah-wilayah pada koridor Sulawesi yang terhubung oleh jaringan-jaringan trayek di atas antara lain adalah kota Makassar (PKN), Pare pare (PKW) dan kabupaten Wajo di Propinsi Sulawesi Selatan, kabupaten Donggala (PKW), Banggai, Toli-toli (PKW) dan Morowali di Propinsi Sulawesi Tengah, kota Bitung (PKN), Manado (PKN), Tahuna, Sangihe dan Melonguane di Propinsi Sulawesi Utara, kota Kendari (PKN), Baubau (PKW), Buton, Kolaka (PKW), Kolaka Utara dan kabupaten Muna di Propinsi Sulawesi Tenggara, serta kota Gorontalo (PKN) dan Gorontalo Utara di Propinsi Gorontalo. Berdasarkan hal di atas maka daerah-daerah yang merupakan pusat-pusat kegiatan pada koridor Sulawesi yang tidak dilalui oleh jaringan trayek angkutan laut dalam negeri untuk muatan penumpang adalah kawasan perkotaan Sungguminasa, Gowa, Maros, kabupaten Pangkajene, Jeneponto, Palopo, Watampone, Bulukumba, dan Barru di Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Palu, Poso, Luwuk, dan Kolonodale di Propinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Tomohon, dan Kotamobagu di Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Mamuju di Sulawesi Barat, Kabupaten Unaaha, Lasolo, dan Raha di Propinsi Sulawesi Tenggara, serta Kabupaten Isimu, Kuandang, dan Tilamuta di Propinsi Gorontalo.

Jaringan Trayek Angkutan Laut Barang Umum Koridor Sulawesi Wilayah layanan jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri untuk muatan barang umum pada koridor Sulawesi berdasarkan Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor : AL.59/1/9-02 mencakup 5 wilayah propinsi dan 16 wilayah kabupaten/kota yang dilayani oleh 30 jaringan trayek yang menyinggahi 17 pelabuhan.



ISBN : 978-979-127255-0-6


Geologi

Mesin

Perkapalan


Pada koridor Sulawesi terdapat satu trayek yang menghubungkan wilayah-wilayah dalam internal koridor. Untuk koneksi dua koridor terdapat 3 jaringan trayek yang menghubungkan koridor Sulawesi dengan Jawa, 3 jaringan trayek yang menghubungkan dengan koridor Kalimantan, dan 2 jaringan trayek yang menghubungkan dengan koridor Maluku/Papua. Untuk koneksi antar 3 koridor terdapat 1 jaringan trayek yang menghubungkan koridor Sulawesi - Jawa - Sumatera, 2 jaringan trayek yang menghubungkan koridor Sulawesi - Jawa Kalimantan, 15 jaringan trayek yang menghubungkan koridor Sulawesi - Jawa - Maluku/Papua. Untuk koneksi 4 koridor terdapat 3 jaringan trayek yang menghubungkan koridor Sulawesi - Jawa - Kalimantan - Bali/Nusa Tenggara dan 1 jaringan trayek yang menghubungkan koridor Sulawesi - Jawa - Bali/Nusa Tenggara Maluku/Papua. Adapun wilayah-wilayah yang terhubung antara lain kota Makassar (PKN), Pare-Pare (PKW), Palopo (PKW), kabupaten Pangkajene (PKW) di Propinsi Sulawesi Selatan, kota Bitung (PKN) dan kabupaten Talaud di Propinsi Sulawesi Utara, kabupaten Donggala (PKW), Poso (PKW), Morowali, dan Luwuk (PKW) di Propinsi Sulawesi Tengah, kota Kendari (PKN), kabupaten Banggai, Bau-Bau (PKW), Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tenggara, kota Gorontalo (PKN) di Propinsi Gorontalo. Berdasarkan hal tersebut maka masih terdapat beberapa wilayah di koridor Sulawesi yang merupakan pusat kegiatan baik nasional maupun wilayah yang belum dilalui oleh jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri untuk muatan barang umum. Adapun wilayah-wilayah tersebut antara lain adalah wilayah perkotaan Sungguminasa, Gowa, Maros yang merupakan pusat kegiatan nasional, serta kabupaten Jeneponto, Watampone, Bulukumba, dan Barru yang merupakan pusat kegiatan wilayah di propinsi Sulawesi Selatan. Di propinsi Sulawesi Utara terdapat kota Manado yang merupakan pusat kegiatan nasional dan kabupaten Tomohon, Tondano, dan Kotamobagu yang merupakan pusat kegiatan wilayah. Di propinsi Sulawesi Tengah terdapat kota Palu yang merupakan pusat kegiatan nasional, serta kabupaten Buol, Kolonodale, dan Toli toil yang merupakan pusat kegiatan wilayah. Di propinsi Sulawesi Tenggara terdapat kabupaten Unaaha, Lasolo, Raha, dan Kolaka yang merupakan pusat kegiatan wilayah. Di propinsi Gorontalo terdapat kabupaten Isimu, Kuandang, dan Tilamuta yang merupakan pusat kegiatan wilayah serta di propinsi Sulawesi Barat terdapat kabupaten Mamuju yang merupakan pusat kegiatan wilayah.

Jaringan Trayek Angkutan Laut Petikemas Koridor Sulawesi Wilayah layanan jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri untuk muatan petikemas pada koridor Sulawesi berdasarkan Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor: AL.59/1/9-02 mencakup 5 wilayah propinsi dan 5 wilayah kabupaten/kota yang dilayani oleh 13 jaringan trayek yang menyinggahi 5 pelabuhan. Pada koridor Sulawesi tidak terdapat jaringan trayek tetap dan teratur untuk muatan petikemas yang menghubungkan wilayah-wilayah dalam internal koridor. Koneksi yang ada adalah koneksi antar dua koridor yang menghubungkan koridor Sulawesi dengan Jawa sebanyak 11 jaringan trayek, dan koneksi tiga koridor yang menghubungkan koridor Sulawesi - Jawa dan Maluku/Papua sebanyak 2 jaringan trayek. Adapun wilayah-wilayah yang terhubung antara lain kota Makassar (PKN) di Propinsi Sulawesi Selatan, kota Bitung (PKN) di Propinsi Sulawesi Utara, kabupaten Donggala (PKW) di Propinsi Sulawesi Tengah, kota Kendari (PKN) di Propinsi Sulawesi Tenggara, serta kabupaten Gorontalo Utara di Propinsi Gorontalo. Berdasarkan hal tersebut maka masih banyak wilayah di koridor Sulawesi yang merupakan pusat kegiatan baik nasional maupun wilayah yang belum dilalui oleh jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri untuk muatan petikemas. Hal ini bongkar muat petikemas yang masih sangat terbatas pada pelabuhanpelabuhan besar.

SIMPULAN Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan keterhubungan pusat-pusat pertumbuhan yang dilayani oleh jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri untuk muatan penumpang dalam intra koridor Sulawesi telah menghubungkan seluruh pusat kegiatan nasional dan 25% pusat kegiatan wilayah serta telah menghubungkan seluruh pelabuhan laut internasional dan pelabuhan nasional yang terdapat pada koridor Sulawesi.

ISBN : 978-979-127255-0-6




Elektro

Geologi

Mesin


Untuk angkutan laut muatan barang umum juga telah menghubungkan seluruh pusat kegiatan nasional dan 26% pusat kegiatan wilayah serta telah menghubungkan seluruh pelabuhan internasional dan 4 pelabuhan nasional yang terdapat pada koridor Sulawesi. Untuk angkutan laut muatan petikemas telah menghubungkan 3 daerah yang merupakan pusat kegiatan nasional namun baru satu pusat kegiatan wilayah yang terhubungkan. Pelabuhan internasional yang telah terhubung adalah pelabuhan Bitung dan Makassar dan pelabuhan nasional yang terhubung adalah pelabuhan Donggala. Jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut nasional untuk muatan penumpang dan barang umum telah menghubungkan koridor Sulawesi dengan koridor ekonomi yang lain, namun untuk angkutan laut muatan petikemas Sulawesi, Jawa, Kalimantan, Maluku/Papua.

SARAN Melihat belum semua pusat kegiatan dan pelabuhan terhubung oleh jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut nasional baik untuk muatan penumpang, muatan barang umum dan muatan petikemas, maka perlu dilakukan kajian mengenai jaringan angkutan laut nasional sehingga pusat-pusat kegiatan dalam intra koridor Sulawesi dapat terhubung dan koneksi koridor Sulawesi dengan koridor ekonomi yang lain dapat terjadi untuk memperbaiki jaringan trayek nasional yang telah ditetapkan dalam Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor: AL.59/1/9-02.

DAFTAR PUSTAKA Notteboom, T., Rodrigue,J.P. (2006). Challenges in the Maritime-Land Interface: Maritime Freight and Logistics, Report prepared for the Korean Government, Ministry of Maritime Affair & Fisheries, The Master Development Plan for Port Logistics Parks in Korea. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM.49 (2005). Tentang Sistem Transportasi Nasional (Sistranas). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2009. Tentang Kepelabuhanan, Jakarta. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2010. Tentang Angkutan di Perairan. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 20 Tahun 2006. Tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional. Rodrigue, J.P. (2003)., International and Regional Transportation, Department of Economics and Geography, Hopstra University, Hempstead, New York. Raga,Paulus. Evaluasi Keterpaduan Jaringan Prasarana dan Sarana Transportasi Pulau Sulawesi. Transportasi Vol.20 No.12 Tahun 2008.

Jurnal

S.A. Lawrence, (1972). International Sea Transport: The Years a Head. Lexington Books, Lexington, MA. Sihaloho, Antonius. (2012). Model Transportasi Gugus Pulau Tran Maluku dalam Mendukung Pengembangan Wilayah Propinsi Maluku. Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Makassar. Tigauw, Herry Verry. (2011). Pengembangan Jaringan Transportasi Propinsi Papua. Tamin, O.Z., (2000). Perencanaan Pemodelan Transportasi. ITB, Bandung. UNCTAD. (2011). Review of Maritim Transport 2011. United Nations, New York and Geneva. UNCTAD. Port Performance Indicator. United Nations, New York and Geneva. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008. Tentang Pelayaran, Jakarta.



ISBN : 978-979-127255-0-6


ISBN : 978-979-127255-0-6

Geologi

Mesin


Perkapalan



KINERJA JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN LAUT NASIONAL DALAM MENDUKUNG KETERHUBUNGAN ANTAR KORIDOR EKONOMI DI WILAYAH TIMUR INDONESIA

Recommend Documents