UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK

EMBANAN MISI

Keselamatan dan Keamanan Pelayaran

KEPELABUHANAN

1. 2. 3.

4.

MENGHAPUS MONOPOLI RIPN & TKN PENYELENGGARAAN PELABUHAN (REGULATOR) PENGUSAHAAN PELABUHAN (OPERATOR)

ANGKUTAN DI PERAIRAN

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM

UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

“Pelayaran dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah”

PENGATURAN

PENGENDALIAN

PENGAWASAN


OTORITAS PELABUHAN OTORITAS PELABUHAN

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB;

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Menyediakan lahan daratan dan perairan pelabuhan; Menyediakan dan memelihara break water, kolam, alur, dan jaringan jalan; Menyediakan dan memelihara SBNP; Menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan; Menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan; Menyusun RIP (Master Plan) serta DLKr dan DLKp pelabuhan; Mengusulkan tarif untuk ditetapkan Menteri, atas penggunaan perairan dan/atau daratan, fasilitas pelabuhan serta jasa kepelabuhanan yang disediakan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan; 8. Menjamin kelancaran arus barang.


C. FUNGSI : 1. Pelaksanaan penyediaan, pengaturan, dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan; 2. Pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, dan jaringan jalan; 3. Pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;

4. Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan; 5. Pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, serta pengawasan penggunaannya;

5


C. FUNGSI : 6.

Pelaksanaan pengusulan tarif untuk ditetapkan Menteri, atas penggunaan perairan dan/atau daratan, dan fasilitas pelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah serta jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7.

Pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal ke luar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal;

8.

Pelaksanaan penjaminan keamanan dan ketertiban, kelancaran arus barang di pelabuhan;

6


C. FUNGSI :

9.

Pelaksanaan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan; 10. Pelaksanaan pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan; 11. Penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan; dan 12. Pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat.

7

C. WEWENANG OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK

1. Mengatur dan mengawasi penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan; 2. Mengawasi penggunaan DLKr dan DLKp; 3. Mengatur lalu lintas kapal keluar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal; 4. Menetapkan standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan.

D. PERAN Sebagai wakil pemerintah untuk memberikan konsesi atau bentuk lainnya kepada BUP untuk melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan yang di tuangkan dalam perjanjian. OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK


LANGKAH- LANGKAH SUDAH DAN AKAN DILAKUKAN SARANARUS PEMECAHAN DALAM MENJAMIN KELANCARAN BARANGMASALAH DWELLING TIME

1. Telah difungsikan TPFT Graha Segara dan TPFT CDC BANDA untuk pemeriksaan fisik terpadu Bea dan Cukai dan Karantina. 2. Telah dilakukan Sosialisasi pemanfaatan Cikarang Dry Port (CDP) sebagai spoke dari Pelabuhan Tg. Priok tanggal 24 Juni 2014. 3. Sedang dilakukan pengembangan Sistem Inaportnet dalam mendukung implementasi DO Online dan Operasi 24/7 di Pelabuhan Tanjung Priok (Bea Cukai, Karantina, Shipping line dan Terminal Operator); 4. Sedang dilakukan review/penyempurnaan Rencana Induk Pelabuhan dalam

rangka untuk mendukung kelancaran arus barang; 5. Akan dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Kelancaran Arus Barang pada Pelabuhan Tanjung Priok dengan melibatkan unsur terkait di pelabuhan;


5.

LANGKAH- LANGKAH SUDAH DAN AKAN DILAKUKAN SARAN PEMECAHAN MASALAH DALAM MENJAMIN KELANCARAN ARUS BARANG DWELLING TIME

Lanjutan

Akan segera diadakan evaluasi Jumlah Tempat Penimbunan Sementara (TPS) yang selanjutnya akan dilakukan Zonasi TPS dalam suatu kawasan Pabean;

6.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Nomor: KP.807 Tahun 2014 akan segera disusun/dirumuskan prosedur tetap penanganan barang yang melewati batas waktu penumpukan (long stay).

7.

Mendukung sepenuhnya pemeriksaan Karantina sebelum pemeriksaan Pabean, yang dalam pelaksanaanya akan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di pelabuhan dan dilakukan evaluasi secara berkelanjutan dalam upaya menjamin kelancaran arus barang;

8.

Diperlukan Komitmen dari Pemilik Barang dan Terminal untuk melakukan Percepatan proses Behandle dan Arus Barang untuk keluar dari pelabuhan.

RENCANA PENGEMBANGAN PELABUHAN TANJUNG PRIOK DAN SEKITARNYA MARUNDA CENTER TERMINAL

(MULTI PURPOSE)

MARUNDA TERMINAL (KBN) (MULTI PURPOSE/ COASTAL SHIPPING)

EAST ANCOL

(CRUISE TERMINAL)

KALIBARU TERMINAL

(CONTAINER TERMINAL & TERMINAL PRODUCT))

EXISTING TERMINAL

TARUMANEGARA TERMINAL (MULTI PURPOSE)


RENCANA JANGKA PANJANG TERMINAL CILAMAYA (2011 – 2020)

Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok

12

UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

Recommend Documents