KEWENANGAN SYAHBANDAR SELAKU KOMITE KEAMANAN PELABUHAN (PORT SECURITY COMMITTEE) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

PETITA, VOL 2 No.2 Desember 2015

KEWENANGAN SYAHBANDAR SELAKU KOMITE KEAMANAN PELABUHAN (PORT SECURITY COMMITTEE) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN Pristika Handayani Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan [email protected]

ABSTRAK Syahbandar memiliki kewenangan luas selaku komite keamanan pelabuhan (Port Security Committee).Oleh sebab itu, semua keamanan pelayaran berada dipundak Komite keamanan pelabuhan karena merupakan bagian dan atau perpanjangan tangan Syahbandar.Laik dan tidak laik kapal berlayar menjadi tanggungjawab PSC, yang pengesahannya disetujui Syahbandar.Kelayakan kapal akan dicek atau diteliti oleh syahbandar baik berlabuh dan berlayar. Hambatan syahbabndar tak luput dari hambatan seperti floating repair karena tidak menerima laporan dari agen maupun perusahaan kapal, yang muaranya kerugian Negara. Surat Persetujuan Berlayar ( SPB ) tidak diterbitkan apabila ada agen kapal yang tidak melaporkan keberadaan kapalnya ketika berlabuh, atau terlambat melapor yang berindikasi untuk mengurangi durasi sandar, yang berarti mengurangi pendapatan Negara. Kata Kunci : Kewenangan Syahbandar, floating repair

A. PENDAHULUAN Indonesia sebagai Negara Kepulauan (archipelago state) membutuhkan sarana transportasi laut untuk menghubungkan dari satu pulau ke pulau lainnya.Ada beberapa pulau besar seperti Pulau Jawa, Sumatera, Kalimanata dan Papua.Jarak satu pulau besar ke pulau besar lainnya memerlukan transportasi terutama jalur laut dan udara. Luas wilayahIndonesia 1,904,569 km2 dengan jumlah penduduk 253.609.643 jiwa (data Juli 2014) dengan garis pantai sepanjang 54.716 km merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia.1Untuk mewujudkan terselenggaranya angkutan laut itu diperlukan keamanan 1

di

pelabuhan-pelabuhan

yang

diatur

dalam

peraturan

perundang-

Diambil pada tanggal 18 Januari 2016 dari : http://ilmupengetahuanumum.com

189

PETITA, VOL 2 No.2 Desember 2015 undangan.Tujuannya tak lain agar kegiatan di pelabuhan menjadi tertib, aman dan lancar, dan tentu saja dalam hal kepelabuhanan peran dan wewenangnya sangat diperlukan. Oleh sebab itu, pemerintah mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor

17Tahun 2008 Tentang

Pelayaran.Di Pasal 1 ayat (26) 2 disebutkan tentangOtoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembagapemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yangmelaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, danpengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakansecara komersial. Pasal 212 menyebutkan menyangkut keselamatandi ; ayat(1) Dalam melaksanakan keamanan dan ketertiban dipelabuhan sesuai dengan ketentuan

konvensiinternasional,

Syahbandar

bertindak

selaku

komitekeamanan pelabuhan (Port Security Commitee). ayat (2)Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud padaayat (1) Syahbandar dapat meminta bantuan kepadaKepolisian Republik Indonesia dan/atau Tentara NasionalIndonesia. ayat(3) Bantuan keamanan dan ketertiban di pelabuhansebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah koordinasidalam kewenangan Syahbandar. ayat(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaankeamanan dan ketertiban serta permintaan bantuan dipelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Berkaitan dengan kemanan di pelabuhan (port security) maka di bentuk Komite Pengawasan Keselamatan (Port Security Committee)di tiap pelabuhan yang ada di Indonesia.Yang komite tersebut dibentuk oleh Kepala Syahbandar sesuai ruang lingkup wewenangnya. Oleh sebab itu, apa saja yang menjadi tanggung jawab komite ditetapkan oleh Syahbandar. 2

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

190

PETITA, VOL 2 No.2 Desember 2015 Di pelabuhan Tanjung Priok misalnya, akan berbeda dengan pelabuhan yang aktifitas lebih rendah, karena Tanjung Priok merupakan pelabuhan utama di Indonesia, sehingga waktu tunggu ( dwelling tim) sangat menentukan. Di sini komite pengawan pelabuhan sangat berperan terutama menyangkut keselamatan dan kecepatan pelayanan.Jika suasana pelabuhan semrawut, dan rentan kecelakaan, maka dipastikan dwelling time lama, dan ini merugikan pihak pengguna jasa kepelabuhanan.Total, kapasitas terminal kontainer Pelabuhan Tanjung Priok ditargetkan mencapai 11,5 juta TEUS3 per tahun setelah pembangunan Terminal Kalibaru selesai seluruhnya. Pelabuhan kontainer di Batu Ampar, Batam tidak sibuk seperti di Tanjung Priok karena meski kategori pelabuhan besar untuk angkutan container domestik tapi daya dukung pelabuhan ini masih kurang. Tahun 2010 secara umum kegiatan volume bongkar muat dengan jumlah kontainer domestik sebanyak 6.311 TEU’s pertahun, sehingga pada tahun 2014 menjadi 28.734 Teus’s per tahun. 4 Di era globalisasi, dunia perdagangan seperti saat ini, pelabuhan laut merupakan entry point bagi kapal berskala besar untuk labuh jangkar melakukan bongkar muat barang dari dan ke negaratertentu sesuai dengan aktifitas perdagangan internasional, karena moda transportasi laut dianggap masih menguntungkan dibanding dengan menggunakan pesawat udara. Sama halnya pelabuhan laut di Indonesia, sejak jaman pemerintahan Hindia Belanda, kegiatan moda trasnportasi laut terlah berlangsung, karena kala itu hasil rempah-renpah dari Indonesia dibawa ke Negara Eropa menggunakan moda transportasi laut ini. Sejak itu pula Pemerintah Belanda mengatur kegiatan di pelabuhan laut agar pengiriman barang cepat,

3 4

Dimbail pada tanggal 18 Januari 2017 dari : https://m.tempo.co Diambil pada tanggal 18 Januari 2017 dari : http://humasotoritabatam.blogspot.co.id

191

PETITA, VOL 2 No.2 Desember 2015 lancara dan aman ke tempat tujuan.Lalu lintas arus barang dicermati dari dokumen-dokumen, kemudian dokumen itu menjadi rujukan yang muaranya adalah finansial. Keselamatan dan kemanan berlayar, tempat perpindahan intra atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.Pengaturan tentang hal tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang kaitannya dengan kegiatan pelayaran yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim. Tujuannya adalah kegiatan kepelabuhanan terwujud dengan system transportasi yang efektif dan effisien, serat mengimolementasikan yang termaktub dalam Pancasila sebagai Ideologi Negara dan UUD 1945. Peraturan perundang-undangan merupakan hokum positif yang sangat penting untuk mengatur segala kegiatan di pelabuhan dan pelayaran. Hukum itu berfungsi mengatur, menertibkan manusia sebagai objek hukum di dalam pergaulan sehar-hari, serta mampu menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan social masyarakat. Secara sistematis, fungsi hukum dalam perkembangan masyarakat.Lawrance M. Friedman (1987) mengatakan bahwa fungsi hukum adalah sebagai berikut: a.Pengawasan atau pengendalian sosial (Social Control) b.Penyelesaian sengketa (Dispute settlement) c.Rekayasa sosial (social engineering) Theo Huijbers (2009) mengatakan, fungsi hukum memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, mewujudkan keadilan dalam hidup bersama, dan sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering). Selain itu, Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa, hukum tidak hanya digunanakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, tetapi juga untuk mengarahkan 192

PETITA, VOL 2 No.2 Desember 2015 pada tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, dan menciptakan pola-pola kelakuan baru. Dengan demikian, hukum dijadikan sebagai sumber. Pelabuhan adalah sebuah fasilitas tempat berlabuhnya kapalbaik kapal kargo, tanker dan lain-lain, termasuk kapal antar pulau di Indonesia.Oleh sebab itu, dalam mengelola pelabuhan diperlukan kejelian dalam membangun pelabuhan baik dari perspektif ekonomi maupun social masyarakat. Unsur-unsur didalam pelabuhan itu harus sanggup memberikan pelayanan jasa kepelabuhan yang handal dan memuaskan bagi para pengguna jasa pelabuhan dengan cara menata lingkungannya secara professional. Disinilah peran syahbandar dan Komite Pengawasan dan Keselamatan dalam menjaga pelabuhan tetap kondusif. Seorang Syahbandar memiliki tanggunga jawab berat karena menghadapi beragam pengguna jasa kepelabuhanan.Sehingga perlu sosok tegas, sehingga mampu meminimalisir terjadinya kecelakaan di laut dan atau kapal yang berlayar. . Tugas seorang Syahbandar termaktub dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, serta PP Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan. Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Wilayah Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya disingkat Kepri terdiri atas 5 (lima) kabupaten yakni

kabupaten Karimun,

Lingga, Natuna, Anambas, dan Bintan , serta dua kota yakni Kota batam dan Tanjungpinang, dan merupakan provinsi ke-32 di Indonesia, sedangkan Batam sebagai kota industrimaju dan dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1971 Tentang Pengembangan Pembangunan Pulau Batam5, kemudian Keputusan Presiden No. 41 Tahun 1973 Tentang

5

Diambil pada Tanggal 18 Januari 2016 dari : http://www.bpbatam.go.id

193

PETITA, VOL 2 No.2 Desember 2015 Daerah Industri Pulau Batam6, dan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1974 Tentang Penunukan dan Penetapan beberapa wilayah Usaha Bonded Warehouse di Daerah Pulau Batam.7 Kehadiran Syahbandar di Batam sangat tepat karena terkait dengan industry di daerah ini, yang produk barang dihasilkan industry baik dari dan ke Batam. Tugas dan wewenang syahbandar berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yakni melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan. Dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) Syahbandar mempunyai tugas: a. mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan b. mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran c. mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan d. mengawasi kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air e. mengawasi kegiatan penundaan kapal f. mengawasi pemanduan g. mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahan berbahaya dan beracun h. mengawasi pengisian bahan bakar i. mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang j. mengawasi pengerukan dan rekamasi k.mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan l. melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan 6 7

Diambil pada Tanggal 18 Januari 2016 dari : http://www.bpbatam.go.id Diambil pada Tanggal 18 Januari 2016 dari : http://www.bpbatam.go.id

194

PETITA, VOL 2 No.2 Desember 2015 m.memimpin penanggulangan pencemaran dan n.pemadaman kebakaran di pelabuhan dan o.mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim. Keselamatan dan keamanan pelayaran tidak terlepas dari terpenuhinya persyaratan kelaiklautan kapal di pelabuhan pemberangkatan.Pejabat yang berwenang penuh untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap terpenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran adalah Syahbandar di pelabuhan. Dijelaskan Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 BAB XII Pasal 211 adalah "Syahbandar memiliki kewenangan tertinggi melaksanakan koordinasi kegiatan kepabeanan, keimigrasian, kekarantinaan, dan kegiatan institusi pemerintah lainnya (POLRI DAN TNI)". Pasal 212 menjelaskan bahwa: Dalam melaksanakan keamanan dan ketertiban di pelabuhan sesuai dengan ketentuan konvevsi Internasional, Syahbandar bertindak selaku Komite Keamanan Pelabuhan (Port Security Committee). B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana kewenangan syahbandar selaku komite

keamanan pelabuhan (port

securitycommitee) berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran? 2. Bagaimana hambatan-hambatan terhadap kewenangan syahbandar selaku komite keamanan pelabuhan (port security commitee)? C. PEMBAHASAN 1. Pengertian Komite 195

PETITA, VOL 2 No.2 Desember 2015 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)Kamus versi online/daring (dalam jaringan), “ Komite bermakna “sejumlah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tertentu (terutama dalam hubungan dengan pemerintahan.”8. Di pelabuhan,

komite ini

ditunjuk agar para petugas di pelabuhan mempunyai tanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya menyangkut kepelabuhanan. Tugas dan wewenang komite keamanan pelabuhan (port security commitee) tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.Ada beberapa tugas Komite Keselamatan pelayaran yang wajib dilaksanakan yang antara lain : a. Kegiatan Bidang Keselamatan 1. Pengadaan, penambahan dan perbaikan alat pemadam ringan, dengan kegiatan dimulai dari pendataan dan evaluasi tersedianya data alat pemadam ringan; 2. Pengadaan, penambahan dan perbaikan alat pelindung diri (APD), melalui kegiatan tersusunnya ceklist pendataan tersedianya data APD; 3. Melengkapi dan memasang rambu-rambu keselamatan, melalui survey, pendataan dan rekomendasi. Kegiatan Bidang Kesehatan 1. Peningkatan upaya pencegahan kecelakaan, melalui kegiatan sosialisasi keselamatan kerja, penyusunan SOP pelaksanaan tugas penggunaan APD dan penilaian hazard di tempat kerja; 2. Peningkatan upaya penanggulangan kecelakaan, melaui kegiatan penyusunan SOP penanganan tanggap darurat, mengadakan emergency kit di tempat-tempat yang potensial terjadi kecelakaan, peningkatan SDM melalui pelatihan PPPK, penyusunan kontigensi plan kejadian gawat darurat. 8

http://kbbi.web.id/komite

196

PETITA, VOL 2 No.2 Desember 2015 b. Kegiatan Bidang Lingkungan 1. Penghijauan, melaui kegiatan penanaman pohon untuk ruang terbuka hijau yang masih kurang; 2. Penanganan sampah, melalui kegiatan penambahan jumlah tempat sampah, pengangkutan sampah secara rutin lebih diintensifkan maksimal 3x24 jam, dan dilakukan pembersihan sampah di area kolam pelabuhan; 3. Kebersihan darat, melalui kegiatan kebersihan lingkungan dan kebersihan di kantor masing-masing dengan mensosialisasikan agar sampah yang dibuang sebelumnya diikat agar pada saat pengangkutan tidak tercecer. 4. Pencemaran, melalui kegiatan pemeriksaan uji emisi gas buang, uji emisi bergerak (kendaraan bermoto), pemantauan pencemaran udara (indoor dan outdoor), pemantauan kebisingan suara di lingkungan kantor, pemantauan pencemaran limbah domestic, pemantauan pencemaran air (badan air) dan sedimen dan pemantauan air minum / bersih secara rutin. 2. Pengertian Pelabuhan Pelabuhan adalah sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, atau danau untuk menerima

kapal

dan

memindahkan

barang

kargo

maupun

penumpang

ke

dalamnya.Pelabuhan biasanya memiliki alat-alat yang dirancang khusus untuk memuat dan membongkar muatan kapal-kapal yang berlabuh.Crane dan gudang berpendingin juga disediakan oleh pihak pengelola maupun pihak swasta yang berkepentingan.Sering pula disekitarnya

dibangun

fasilitas

penunjang

seperti

pengalengan

dan

pemrosesan

barang.Peraturan Pemerintah RI No.69 Tahun 2001 mengatur tentang pelabuhan dan fungsi serta penyelengaraannya.

197

PETITA, VOL 2 No.2 Desember 2015 Pelabuhan juga dapat di definisikan sebagai daerah perairan yang terlindung dari gelombang laut dan di lengkapi dengan fasilitas terminal meliputi: a. dermaga, tempat di mana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang. b. crane, untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat barang. c. gudang laut (transito), tempat untuk menyimpan muatan dari kapal atau yang akan di pindah ke kapal. Pelabuhan juga merupakan suatu pintu gerbang untuk masuk ke suatu daerah tertentu dan sebagai prasarana penghubung antar daerah, antar pulau, bahkan antar negara. Di era globalisasi dunia perdagangan, pelabuhan laut merupakan entry point berpengaruh terhadap lalu lintas barang, karena pelabuhan merupakan tempat titik singgung atau titik temu (interface) antar dua moda transportasi di daratan, dan di laut, sebab penggusa jasa angkutan laut, menggunakan moda transportasi darat terlebih dahulu. Kapal laut sebagai alat pengangkutnya, dan pelabuhan sebagai tempat penyanggahnya.Oleh sebab itu, pelabuhan laut harus dilengkapi dengan sarana dan prasana seperti pergudangan, ruang tunggu, konter penjualan tiket, restoran, kamar mandi dan toilet sebagai sarana pelayanan penumpang sebelum melanjutkan perjalanan. . Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 yang merupakan penyempurnaan Undangundang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pelayaran. Begitu pula dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009, yang merupakan Pengganti PP Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan, guna melaksanakan ketentuan BAB VII Pasal 67 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yaitu bahwa Tatanan kepelabuhan nasional diwujudkan dalam rangka penyelenggaraan pelabuhan yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi dan mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan Nusantara. 198

PETITA, VOL 2 No.2 Desember 2015 Mekanisme pelayanan jasa kepelabuhan dewasa ini dalam rangka mengantisipasi perkembangan dunia perdagangan internasional, apalagi Indonesia telah menandatangani perjanjian tentang lalu lintas barang berkaitan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (Economic Asean Community) yang terdiri atas 10 ( sepuluh ) Negara Asean yakni Indonesia, Singapura, Malaysia, Myanmar, Kamboja, Vietnam, Laos, Thailand, Philipina, Brunei Darussalam. 3. Sejarah Pelabuhan di Indonesia Sejarah bangsa Indonesia, jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa ke tanah air. Kerajaan Sriwijaya dikenal dan disebut sebagai Negara Maritim terkuat dan terbesar di Nusantara merupakan pusat perniagaan dan penyebaran Agama Budha, sehingga dijadikan titik sentral pertemuan antara kerajaan, meliputi wilayah Malaka, Thailand, dan Negeri Cina, yang menghubungkan antara Laut Cina Selatan/Malaka dan Lautan Hindia, dimana Kerajaan Sriwijaya telah memiliki beberapa Bandar atau Kota Pelabuhan yang berpusat di Palembang. Di Pulau Jawa kerajaan Majapahit membuka pelabuhan-pelabuhan pantai serta memiliki armada laut yang tangguh yang mampu menyatukan Nusantara (Indonesia) dimpimpin oleh Maha Patih Gajahmada, yang dikenal dengan sumpah Palapa. Pelabuhan masa itu disebut kota Bandar.Geografis Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau menjadi perhatian para kerajaan waktu itu untuk perniagaan. Aktifitas perniagaan kala itu menggunakan moda transportasi laut sebelum datang VOC dari Belanda. VOC yang berniat sekadar berdagang, kemudian menguasai dan menjajah Indonesia selama 350 tahun dengan system devide et impera, adu domba antar kerajaan di Indonesia. Tentu peraturan perundang-undangan berkiblat kepada Belanda yang hingga kini Indonesia menganut system hukum Eropa Kontinental.

199

PETITA, VOL 2 No.2 Desember 2015 Jadi pengelolaan/penyelenggaraan pelabuhan di Indonesia terbagi kedalam beberapa periode sejak pemerintahan Belanda.Dimulai pada tahun 1877 pelabuhan di Indonesia digunakan untuk kegiatan pelayaran dan perdagangan, yang diatur dan ditetapkan oleh pemerintahan Hindia Belanda dengan pengertian sebagai Commercial Port yang dilaksanakan oleh Haven Directie, (Indische Bedrijven Wet/ IBW Stb.1924 No.419). Sedangkan menurut Indische ScheepvaartswetStbl.1936 No.700,pelabuhan di Indonesia dan diatur dibagi dua kategori pelabuhan yakni: 1) Pelabuhan laut, yaitu pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan luar negeri yang dapat disinggahi dan berlabuhnya kapal-kapal Negara lainnya. 2) Pelabuhan pantai, yaitu pelabuhan yang tidak terbuka bagi perdagangan luar negeri dan hanya kapal-kapal Indonesia diijinkan berlabuh. 4. Periode Pendudukan Jepang Pendudukan tentara Jepang sampai dengan kemerdekaan Bangsa Indonesia hingga sekarang ini.Tentara Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942 dengan kekuatan armada lautnya, merebut kekuasaan dari pemerintahan kolonial Belanda, maka sejak itu seluruh pelabuhan di Indonesia dijadikan tempat pertempuran. Perlengkapan dan instalasi pelabuhan dihancurkan, alur-alur perairan Bandar ditutup, kapal-kapal ditenggelamkan agar musuh tidak cepat merapat..Dalam kurun waktu tiga setengah tahun, pelabuhan-pelabuhan diseluruh Indonesia ditutup untuk perniagaan/perdagangan baik nasional maupun internasional. 5. Pelabuhan Laut Pada Masa Kemerdekaan R.I. Indonesia memproklamirkan Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.Pemerintah Indonesia mengambil alih semua pelabuhan yang sebelumnya dikuasai Jepang.Pemvbenahan pelabuhan dilakukan Pemerintah Indonesia 21 Agustus 1945, dan dibentuk

Djawatan

Oeroesan Laoet Seloeroeh Indonesia (DJOSLI) yang merupakan cikal pengelola pelabuhan di 200

PETITA, VOL 2 No.2 Desember 2015 seluruh Indonesia.

Tahun 1950-1964 pelabuhan di Indonesia

ditetapkan lagi sebagai

Commersial Port, yang pengelolaanya dipercayakan kepada Komandan Penguasa Pelabuhan yang kemudian berubah menjadi Perusahaan Negara Pelabuhan berdasarkan Undang-undang No.9 Tahun 1960. Aspek komersil dari pengelolaan pelabuhan masih pegang oleh PN. Pelabuhan,namun kegiatan operasional pelabuhan dikoordinir oleh lembaga Pemerintah yang disebut Port Authority, berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 1964.Pada

periode 1969-1983 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1969 PN.Pelabuhan (selaku fungsi usaha) diciutkan menjadi satu institusi yakni Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP)dipimpin oleh seorang Administratur Pelabuhan (ADPEL) dan pada tahun 1983-1992 berdasarkan Peraturan Pemerintah No.11 tahun 1983 pengelolaan pelabuhan dibedakan menjadi dua bagian yaitu: a. Pelabuhan umum yang diusahakan dilakukan oleh Perusahaan Umum Pelabuhan (PERUM) b. Pelabuhan Umum yang tidak diusahakan dilakukan oleh Unit Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 1992 sampai saat ini, pengelolaan pelabuhan berdasarkan peraturan pemerintah No.56, 57, 58 dan 59 tahun 1991 tentang Pengalihan Perusahaan Umum Pelabuhan menjadi Persero Pelabuhan dengan dibentuknya PT. (Perseroan Terbatas) Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV yang berkedudukan di kantor pusat yaitu: Jakarta, Medan, Surabaya dan Makasar. Pelabuhan-pelabuhan di Indonesia masuk kategori pusat perniagaan, dan terus berbenah yaitu melalui beberapa tahap: a. Generasi pertama, merupakan pelabuhan tradisional yang tidak menggunakan alat-alat mekanis atau seluruh kegiatannya dilaksanakan oleh tenaga manusia

201

PETITA, VOL 2 No.2 Desember 2015 b. Generasi kedua, pelabuhan yang menyelenggarakan kegiatannya telah menggunakan alat-alat mekanis yang disesuaikan dengan perkembangan kapal/generasi kapal. c. Generasi ketiga, yaitu dimana pelabuhan dengan dedicated bert, yang juga disesuaikan dengan jenis operasionalnya (dermaga liguid cargo, bulk cargo, general cargo atau peti kemas (container) d. Generasi keempat, pelabuhan dengan menggunakan Teknologi Informasi EDI 6. Pengertian Syahbandar Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan dan dipenuhinya ketentuntuan-ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.Syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhan dan perlindungan lingkungan maritim. Syahbandar bertanggungjawab atas kapal yang hendak meninggalkan pelabuhan layak untuk berangkat atau tidak layak.Kelayakan lautan berkaitan dengan keselamatan penumpang dan barang selama perjalanan.Perlengkapan kapal mulai dari dokumen kapal hingga ke navigasian, konstruksi bangunan, mesin, penerangan selama perjalanan, radio dan alat kelengkapan lainnya wajib diketahui dan diperiksa oleh syahbandar. Syahbandar membantu untuk melaksanakan pencarian dan penyelamatan (search and rescue /SAR) di pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas-tugas syahbandar adalah sebagai berikut: 1. Mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan

202

PETITA, VOL 2 No.2 Desember 2015 2. Mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran 3. Mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan 4. Mengawasi kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air 5. Mengawasi kegiatan penundaan kapal. 6. Mengawasi pemanduan 7. Mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahann berbahaya dan beracun. 8. Mengawasi pengisian bahan bakar 9. Mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang 10.Mengawasi pengerukan dan reklamasi 11.Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan 12.Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan 13.Memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan, dan 14.Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim. Dalam melaksanakan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan, syahbandar melaksanakan tugas sebagai pejabat penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban syahbandar untuk melakukan pemeriksaan adalah sebagai berikut: 1.Terhadap terjadinya kecelakaan kapal yag dilaporkan oleh nakhoda 2.Keraguan pemilik kapal tentang kecelakaan nakhoda 3.Keraguan nakhoda kapal tentang kecakapan perwira kapal Beberapa pemeriksaan yang dilakukan oleh syahbandar adalah:

203

PETITA, VOL 2 No.2 Desember 2015 1. Semua kapal niaga Indonesia yang berlayar dengan mempergunakan surat laut dan pas tahunan 2. Semua kapal Negara yang berlayar 3. Kapal asing yang berlayar di wilayah perairan Indonesia 4. Tabrakan antara kapal Indonesia dengan kapal asing Beberapa kecelakaan kapal yang diperiksa oleh syahbandar adalah: 1. Kapal tabrakan 2. Kapal kandas 3. Kapal tenggelam 4. Kapal terbakar habis 5. Terjadi kebakaran di kapal yang kemudian dapat dipadamkan 6. Kapal menabrak bangunan, dermaga dan lain-lain 7. Terjadinya kebocoran yang dapat menyebabkan kapal tenggelam 8. Kerusakan-kerusakan berat pada mesin kapal 9. Kecelakaan-kecelakaan lain di kapal yang menimbulkan korban jiwa manusia. Untuk melakukan tugasnya, syahbandar wajib meneliti laporan kecelakaan kapal oleh nakhoda yaitu sebagai berikut: 1. Setiap laporan kecelakaan kapal yang dibuat oleh nakhoda dan diajukan kepada syahbandar untuk mendapatkan pengesahan, syahbandar sebelum memberi tandatangannya harus mendapatkan penelitian lebih dahulu dan diadakan Tanya jawab dengan nakhoda yang membuat laporan tersebut. 2. Syahbandar harus menyaksikan sendiri keadaan kapal terhadap bekas-bekas kecelakaan kapal tersebut jika perlu dibentuk tim untuk menentukan apakah akibat kecelakaan kapal menyebabkan kondisi kapal menjadi tidak laik laut lagi. Apabila 204

PETITA, VOL 2 No.2 Desember 2015 demikian halnya, maka sertifikat kesempurnaan atau sertifikat keselamatan konstruksi harus dicabut dulu. 3. Sebagai kelanjutan dari pemeriksaan, maka syahbandar harus melakukan pemeriksaan pendahuluan dan dibuatkan berita acara. Yang harus diperiksa sekurang-kurangnya adalah: a. Nakhoda kapal b. Mualim jaga c. Juru mudi d. Kepala kamar mesin e. Masinis jaga f. Markonis g. Perwira dan awak kapal lain yang dianggap perlu h. Saksi-saksi lain, misalnya: pandu, penumpang, kalau dianggap perlu. Jika terjadi kecelakaan maka syahbandar melakukan penelitian terhadap kecelakaan kapal adalah sebagai berikut: 1. Jika kapal mengalami rusak berat, syahbandar mencabut semua sertifikat-sertifikat kapal, dan kapal harus diperbaiki sehingga baik kembali. 2. Didalam hal kerusakan-kerusakan yang tidak mempengaruhi kelaiklautan suatu kapal dan tidak ada alas an untuk ditahan, sertifikat-sertifikat kapal tidak perlu dicabut. 3. Jika didalam pemeriksaan kecelakaan kapal, timbul keragu-raguan atau kecurigaan syahbandar,

kemungkinan

adanya

unsur

pidana

seperti

sengaja

dirusak

atau

ditenggelamkan dengan maksud dan tujuan tertentu, hal ini harus dilaporkan kepada polisi untuk diusut.

205

PETITA, VOL 2 No.2 Desember 2015 4. Mengenai kecelakaan yang sifatnya ringan, dilihat dari akibat-akibat dan kerugian materi dan tidak ada korban manusia, sedapat mungkin supaya dapat diselesaikan sendiri oleh syahbandar. 5. Sejauh mungkin jika tidak ada alas an-alasan kuat, harus dihindari tindakan-tindakan penahanan kapal oleh syahbandar.

Jenis-jenis pertanyaan sehubungan dengan kecelakaan kapal: 1. Didalam melakukan pemeriksaan pendahuluan supaya ditanyakan hal-hal yang diperlukan untuk mendapatkan data-data dan fakta-fakta yang diduga sebagai penyebab terjadinya kecelakaan. Harus pula diperiksa catatan-catatan didalam buku jurnal, posisi tempat terjadinya kecelakaan di peta laut, ditanyakan pula keadaan cuaca, angina, arus dan sebagainya pada waktu terjadinya kecelakaan kapal, dan tindakan-tindakan yang telah diambil setelag terjadi kecelakaan. 2. Khususnya mengenai tabrakan kapal, pertanyaan-pertanyaan harus dititik beratkan kepada tindakan-ptindakan nakhoda yang telah diambil untuk mencegah terjadinya tabrakan tersebut sesuai dengan peraturan pencegah tubrukan di laut tahun 1972 serta kewaspadaan perwira jaga didalam menjalankan tugas sesuai petunjak-petunjuk bridge order serta night order yang dibuat oleh nakhoda. 3. Berita acara pemeriksaan pendahuluan ditandatangani oleh syahbandar sebagai pemeriksa dan nakhoda/ perwira/ abk yang diperiksa. 4. Berita acara pemeriksaan pendahuluan dengan dilampiri: a. Laporan kecelakaan kapal b. Copy buku jurnal c. Copy peta laut tempat kejadian. 206

PETITA, VOL 2 No.2 Desember 2015 d. Copy surat-surat kapal e. Resume dari syahbandar f. Data-data lain yang perlukan (dengan surat pengantar dikirimkan ke pusat pengantar dikirimkan ke pusat dalam rangkap 2 (dua). g. Jika kecelakaan kapal membawa korban manusia, meninggal atau hilang, hal ini harus dilaporkan kepada POLRI dengan mengirimkan LKK. 7. Keamanan Pelabuhan Didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Keselamatan dan keamanan pelabuhan yaitu kondisi terpenuhinya manajemen keselamatan dan sistem pengaman fasilitas pelabuhan meliputi: a. Prosedur pengamanan fasilitas pelabuhan b. Sarana dan prasarana pengamanan pelbuhan c. Sistem komunikasi, dan d. Personel pengaman. Syahbandar harus tegas untuk menjaga keamanan dan ketertiban pelabuhan agar segala isi yang berhubungan dengan pelabuhan bisa terkendali dengan baik.Dalam melaksanakan ketertiban dan keamanan di pelabuhan sesuai dengan ketentuan konvensi internasional, maka syahbandar bertindak selaku komite keamanan pelabuhan (port securitycommittee), terutama dalam melaksanakan fungsi sebagai syahbandar dapat meminta bantuan kepada Kepolisian R.I. dan/atau TNI.Bentuk keamanan dan ketertiban di pelabuhan dibawah koordinasi syahbandar. Beberapa kewenangan syahbandar dalam hal menangani pemeriksaan dan penyimpanan surat, dokumen dan warta kapal. 1. Setiap pemilik, operator kapal atau nakhoda wajib memberitahukan kedatangan kapalnya di pelabuhan kepada syahbandar. 207

PETITA, VOL 2 No.2 Desember 2015 2. Setiap kapal yang memasuki pelabuhan wajib menyerahkan surat, dokumen dan wartal kepada syahbandar keika pada saat kapal tiba di pelabuhan untuk dilakukan pemeriksaan, 3. Setelah dilakukann pemeriksaan surat, dokumen dan warta kapal disimpan oleh syahbandar untuk diserahkan kembali bersamaan dengan diterbitkannya Surat Persetujuan Berlayar. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan kedatangan kapal, pemeriksaan, penyerahan, serta penyimpanan surat, dokumen dan warta kapal diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pengakuan tersebut dapat kita lihat melalui penandatanganan perjajian perbatasan wilayah laut RI dengan ketiga Negara tetangga itu masing-masing pada tahun 1969, 1971 dan 2003. Dengan pengembangan provinsi kabupaten baru tersebut, semua wilayah kecamatan yang selama ini berada di kabupaten kepri naik statusnya menjadi kabupaten seperti kabupaten karimun, lingga dan natuna. Adapun kota tanjung pinang yang selama ini menjadi ibukota kabupaten kepri menjadi ibukota provinsi, disamping kota batam yang sudah berdir pula sejak tahun 1999. D. KESIMPULAN 1. Syahbandar memiliki kewenangan luas selaku komite keamanan pelabuhan (Port Security Committee).Oleh sebab itu, semua keamanan pelayaran berada dipundak Komite keamanan pelabuhan karena merupakan bagian dan atau perpanjangan tangan Syahbandar.Laik dan tidak laik kapal berlayar menjadi tanggungjawab PSC, yang pengesahannya disetujui Syahbandar.Kelayakan kapal akan dicek atau diteliti oleh syahbandar baik berlabuh dan berlayar. 2. Hambatan syahbabndar tak luput dari hambatan seperti floating repair karena tidak menerima laporan dari agen maupun perusahaan kapal, yang muaranya kerugian Negara. 208

PETITA, VOL 2 No.2 Desember 2015 Surat Persetujuan Berlayar ( SPB ) tidak diterbitkan apabila ada agen kapal yang tidak melaporkan keberadaan kapalnya

ketika berlabuh, atau terlambat melapor yang

berindikasi untuk mengurangi durasi sandar, yang berarti mengurangi pendapatan Negara.Yang perlu diperhatikan apabila kapal tersebut mengalami kecelakaan ketika akan berangkat, sementara dokumen kelaikan kapal belum ditertibkan oleh syahbandar. E. DAFTAR PUSTAKA Buku Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004 Jhony Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang, Banyumedia Publishing, 2005 Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Jakarta, Konpress, 2012 J.J.J.M. Wuisman, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Azas-Azas, Jakarta, FE UI, 1996 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Laut Internasional, Bandung: Binacipta, 1978 Rachmat Trijono, Pengantar hukum Ketenagakerjaan, Jakarta, Papas Sinar Sinanti, 2014 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 1982 Syamsumar Dam, Politik Kelautan, Jakarta: Bumi Aksara, 2010 R. Joni Bambang, Hukum Ketenagakerjaan, Bandung, Pustaka Setia Bandung, 2013 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1993 Tan Kamello, Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara, Disertasi, Medan, PPs-USU, 2002

209

PETITA, VOL 2 No.2 Desember 2015

Triana Wulandari, dkk, Sejarah Wilayah Perbatasan Batam-Singapura 1824-2009 Satu Selat Dua Nakhoda, Depok, Gramata Publishing, 2009 Peraturan Perundang-Undangan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Makalah/Seminar/Diklat Diktat Direktorat Penjagaan Dan Penyelamatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan, Pendidikan Dan Pelatihan Kesyahbandaran Klas “B” Kecelakaan Kapal Jakarta, 2005 Syamsumar Dam, Masalah Negara Kepulauan dan selat-selat strategis di Asia Tenggara, dalam MIMK, LRKN-LIPI Jakarta, Vol.10 (1981) dan 11 (1984). Surya Makmur Nasution: Batam, Jangan Sampai Arang Habis Besi Binasa, Sinar arapan, Jakarta, 2001 Tjetjep Akarsafman dan Sungkono Ali, Diktat Materi Pelatihan In House Training Port of Batam Kepelabuhan Pelayaran dan Logistik Port Shipping

Program D.III

Transportasi Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, 2011 Tjetjep Karsafman dan Sungkono, Diktat Untuk Peserta Magang Praktek Penanganan Muatan Curah “Bulk Terminal Operation (Bulk Cargo Handling)”, 2012 Internet http://satriaafnan.blogspot.com/2012/05/peran-syahbandar-pelabuhan-perikanan.html, diakses pada tanggal 24 juli 2013, Pukul. 11.51WIB http://risauku.blogspot.com/2009/02/sudah-bertahun-tahun-indonesia-merdeka.html, diakses pada tanggal 24 juli 2013, pukul 10.58 WIB http://isjd.pdii.lipi.go.id/index.php/Search.html?act=tampil&id=9867&idc=39, diakses pada tanggal 24 juli 2013, Pukul 11.19 WIB http://dedetzelth.blogspot.com/2013/05/pengertian-dankewenanganpemerintahan.html, diaksees pada tanggal 24 Juli 2013, Pukul 12.24 WIB

210