KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT GEDUNG KARYA LANTAI 125.D 17 JL, MEDAN MERDEKA BARAT No, 8
TEL.
:
Pst. |
JAKARTA - 10110
3811308, 3505006, 3813269, 3447017
ILX : 3844492. U5a54o
3842440 4213, 4227 , 4209, 4135
Fax :
3811786,
384930, 3507576
PERATURAII DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NoMoR: HK.ro3/r
/-t /vtpr_
ra
TENTANG PENGAKUAN SERTIFIKAT KETERAMPILAN (CEFTT:TCA'IE OF PROFECIENCY) YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN NEGARA LAIN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
Menimbang
bahwa dalam rangka memenuhi Standar Pendidikan
:
darr
Pelatihan Sertifikat dan Tugas Jaga Laut, Stand"ards of Training Ceftification arui Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1978 d,an amandemennya Regulation I/ 1O Recognitins Of Certificates, maka perlu untuk menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Pengakuan Sertifikat Keterampilan (Certificate Of Profeciencg) yang diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Negara.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2O08 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849\;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000
tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik /.. j Indonesia Nomor 3929;
/4. Peraturan.
tv"d"r rrk"h o;l
"
"l{enlaat
ge4ahha"l
getylara
g"aahlr ilr^dlilurxl, {%c,*k^ya. J{patknat"*
$"il"W}
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 7 1, 2013 Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor sa 10);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis
dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta,hun 2015 Nomor 41); 6.
Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1986 tentang Pengesahaa International Conuention on Standard of Training, Certification and Watch Keeping for Seafarers 7978;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 70 Tahun 2013
tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1089);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844). MEMUTUSKAN
Menetapkan
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PETUNJUX TEKNIS PENGAKUAN SERTIFIXAT KETERAMPILAN ICERTTFTCATE OF PROFE;UANCVI YANG
:
DITERBITXAN OLEH LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAIT NEGARA LAIN. Pasal I
(
1) Sertifikat Keterampilan (Certificate of Profeciencg) merupakan sertifikat selain keahlian dan pengukuhan yang diterbitkan untuk pelaut yang menyatakan telah memenuhi persyaratan pelatihan, kompetensi dan m4sa iayar; ,.. ,.
/(2) Lembaga........
(2) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Negara Lain adalah lembaga diklat yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepelautaa sesuai dengan Standards of Training Certiilcation and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1978 dan amandemennya yang telah mendapat pengesahan (approual) dari Negaranya. Pasal 2 (1)
Sertifikat Keterampilan (Certificate of Profeciencg)
(2t
Sertifikat Keterampilan (Certifiutte of Profecierrcg)
yang diterbitkan oleh lembaga Pendidikan dan Pelatihan Negara Lain diakui oleh Negara Republik Indonesia bilamana telah melaksanakan kerja sama dengan Negara Republik Indonesia sesuai dengan Stand.ards of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1978 dan amandemennya, Regulation I/ 10 Recogniting Of Cettificates; yang diterbitkan oleh lembaga Pendidikan dan Pelatihan Negara Lain
dapat ditukar menjadi Sertifikat Keterampilan (Certijicate of Profecierrcd yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Pasal 3
Sertifikat Keterampilan (Certificate of Profeciencg) yang diperoleh di lembaga Pendidikan dan Pelatihan Negara Lain tidak dapat digunakan untuk:
a. bekerja diatas kapal berbendera Indonesia; dan b. Pendidikan dan Pelatihan peningkatan atau
pemutakhiran
untuk mendapatkar sertifikat keal'rlian pelaut. Pasal 4
Persyaratan dan tata cara penukaran sertifikat yang tersebut dalam pasal 2 ayat (2\ diatur sesuai dengan lampiran pada peraturan ini. Pasal 5
Sertifikat keterampilan pelaut (Certificate of
Profeciencg)
sebagaimala tersebut dalam pasal 4 ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan atas nama Direktur Jenderal r.. j Perhubungan Laut sebagai administrasi. /Pasal 6
Pasal 6
Peraturan Direktur Jenderal
ditetapkan.
ini mulai berlaku
Ditetapkandi JAKARTA Pada
tanggal ll
Ta.,t"qri
pada
gllb
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
ttd Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM
ISTIAN SII, }ISi Pemblna Tlc I (l\'/b) NlP. 19670213 199403 t 001
Capt. BOBBY R. MAMAHIT Pembina Utama (IV/e) NIP. 19560912 19850s 1002
Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut : HE to9 /r /q D1?L ip Tanggal : t\ Janqaj .tO tb -
Nomor
/
SYARAT DAN TATA CARA PENUKARAN SERTIFII(AT
(1)
Syarat penukaran Sertifikat Keterampilan (Ceftificate of Profeciencg) yang diperoleh di luar negeri menjadi Sertifikat Keterampilan (Certificate of Profecierrcg ) dengan syarat:
a.
b. c.
(2)
penerbit Sertifikat Keterampilan (Certificate of Profecierrcg) telah melaksanakaa kerjasama dengan Negara Republik Indonesia sesuai dengan StaruTards of Training Certifi.cation and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1978 dan amandemennya, Regukttion I/ 1O Nega-ra
a g niting Of C ertifi cate s; Negara penerbit Sertifikat Keterampilan (Certificate of Profeciencg) telah dan masih terdaJtar dalam tuhite list of IMO; dan Lembaga diklat penerbit Sertifikat Keterampilan (Certificafe of Profeciercg) telah mendapatkan pengesahan (approuatl dari administration Negaranya untuk menerbitkan Sertifikat Keterampilan (C e rtificate of Profe ciencg ). Re
Tata cara penukaran Sertifikat Keterampilal (Certificate of Profeciencg) sebagaimana tersebut butir 1. diatas yaitu:
a. Mengajukan permohonan penukaran kepada Lembaga diklat
Kepelautan dengan tembusan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan dan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut dengan melampirkan:
1) salinan surat keterangan keabsahan Sertifikat Keterampilan
2)
(Certificate of Profeciencg) dari lembaga diklat penerbit; Menunjukkan dan melampirkan salinan sertifikat pengesahan
(approuatl
3)
dari lembaga diklat
penerbit ..dafi administration
Negaranya; dan
Menunjukkan dan melampirkan salinan Sertifikat Keterampilan (Certificate of Profeciencg)yang diperoleh di luar negeri; dan
/b. Lembaga....
b.
Lembaga diklat mengajukan permohonan keabsahan terkait permohonan pelaut yang mengajukan penukaran sertifikat
c.
keterampilan dari Negara lain; Setelah dinyatakan disetujui pencetakan sertifikat dilaksanakan oleh Lembaga Diklat. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
ttd Caot. BOBBY R. MAMAHIT Pembina Utama (IV/e) NrP. 19560912 198503 1002
Sal,r, KEI,..r
i,'.
i dengan aslinYa i;'\( ;I.\N HUKUM ,;.i
G,,l
44h^ a) F V'Il.\\
-' ,,i,,,iifi[itf SI{, MSI
NrP. re670213 199403 1001
'r.. j
