PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :
a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan
b.
c.
Perseroan (PERSERO) PT Wijaya Karya, dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Wijaya Karya; bahwa kekayaan Negara yang berasal dari PT Kertas Gowa (PERSERO) yang telah dilikuidasi berupa tanah dan bangunan dapat dialihkan dan ditetapkan menjadi tambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Wijaya Karya; bahwa penambahan penyertaan modal Negara tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
3. 4. 5. 6.
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904); Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587); Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Bangunan Negara Wijaya Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 51); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731); Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perseroan Terbatas yang Sebagian Sahamnya Dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3920), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3978); MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA. BAB I PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL Pasal 1 Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Wijaya Karya, yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1971. Pasal 2 (1) Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari kekayaan sisa hasil likuidasi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Kertas Gowa berupa tanah tapak 2 2 2 pabrik seluas 385.178 m , bangunan pabrik seluas 24.560 m , tanah untuk kantor seluas 4.319 m serta 2 bangunan kantor seluas 1.694 m yang terletak di Kabupaten Goa dan Kota Makassar. (2) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp 1.523.562.891,00 (satu miliar lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah). BAB II PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL Pasal 3 Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Wijaya Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2000, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 4 Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan. Pasal 5
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2000 a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2000 Pj. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd MARSILLAM SIMANDJUNTAK
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 168
LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 85 TAHUN 2000 TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2000 RINCIAN NILAI PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA No.
JENIS
Luas (m²) Tanah
1.
Pabrik dan Pendukungnya
a.
Tanah dan Pabrik dan Tanah Pendukungnya
Bangunan
NILAI
b.
a) Tanah di lokasi
377.500
b) Lapangan bola
3.113
Rp 13.075.000
c) Tanah kosong lokasi Bintan
4.565
Rp 8.217.000
Bangunan Pabrik dan Pendukungnya a) Bangunan dan sarana Pabrik b) Bangunan dan pendukung Pabrik
Sub Jumlah 1 2.
22.500
Rp 897.218.000
2.060
Rp 123.586.000
385.178
24.560
Rp 2.616.949.500
3.510
1.423
Rp 1.117.500.000
809
271
4.319
1.694
Rp 1.259.572.000
389.497
26.254
Rp 3.876.521.500
Tanah dan bangunan kantor Jl. Mappanyuki 5-7 Ujung Pandang
3.
Rp 1.574.853.000
Tanah dan bangunan kantor
Rp 142.072.000
Jl. Nuri No 45 Ujung Pandang
Sub Jumlah 2+3 Sub Jumlah 1+2+3 4.
5.
Pelunasan Hutang Pabrik Kertas Gowa ke PT Bank Dagang Negara oleh PT Wijaya Karya
Rp 2.352.958.609
Jumlah PMN ke PT Wijaya Karya
Rp 1.523.562.891
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd MEGAWATI SUKARNOPUTRI
