Edisi II 2017
Peran Penting Komunikasi VTS Bagi Keselamatan Pelayaran
Indonesia Bersiap Menjadi Anggota Dewan IMO Periode 2018-2019
8
Cegah Kecelakaan Kapal, KPLP Tingkatkan Koordinasi dengan Basarnas
14
kolom
redaksi
VTS dan Komitmen Keselamatan Pelayaran
B
ulan Februari 2017, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, khususnya Direktorat Kenavigasian, menyelenggarakan workshop tentang Common Phraseology and Procedures for VTS (Vessel Traff ic Service) Communications. Kegiatan yang dilaksanakan mulai tanggal 20 – 24 Februari 2017 di Denpasar, Bali tersebut bekerjasama dengan International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA) atau Assosiasi Otoritas Navigasi Pelayaran dan Menara Suar Internasional. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyampaikan bahwa VTS memainkan peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keselamatan pelayaran, terutama pada rute perairan yang padat. Wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan kepulauan, sangat membutuhkan konektivitas yang andal untuk menghubungkan antar wilayah yang banyak dipisahkan oleh lautan. Aksesibilitas transportasi laut menjadi salah satu pilihan untuk menghubungkan pulau-pulau tersebut untuk memacu pertumbuhan ekonom dan menghilangkan disparitas harga demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga keselamatan pelayaran merupakan komitmen Kementerian Perhubungan yang sama pentingnya dengan keselamatan moda transportasi lainnya seperti moda transportasi darat, udara, dan perkeretaapian. VTS dapat membantu dalam pencegahan terjadinya tabrakan kapal dan membantu saat kapal grounding atau approach ke pelabuhan. VTS juga membantu dalam memperlancar gerakan kapal dan meningkatkan kemampuan operasi kapal di semua cuaca. Kesulitan atau tantangan terkadang muncul pada kapal dagang internasional yang memiliki awak kapal dengan bahasa yang berbeda. Masalah komunikasi yang muncul ini dapat menimbulkan bahaya bagi kapal, orang yang berada di kapal serta lingkungan maritim. Untuk itulah workshop komunikasi VTS dilaksanakan, sehingga komitmen Kementerian Perhubungan dalam upaya meningkatkan keselamatan transportasi dapat terus terjaga dengan baik. Selain tentang workshop komunkasi VTS, pada edisi Info Maritim kali ini disajikan berbagai berita menarik dan penting. Diantaranya berita tentang penerbitan Instruksi Menteri Perhubungan No. 5 Tahun 2017 tentang percepatan pemeriksaan kecelakaan kapal dan tentang program Tol Laut yang digagas oleh Presiden Joko Widodo yang telah menampakan hasilnya. Di edisi kali ini juga disampaikan tentang persiapan pemerintah Indonesia untuk kembali mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan IMO Kategori C Periode 2018-2019 pada Sidang Assembly IMO yang ke-30. Penyelengaraan sidang dilakukan di Kantor Pusat IMO di London pada 27 November hingga 6 Desember 2017 mendatang. Selain berita-berita yang telah disebutkan di atas, masih banyak lagi berita menarik lainnya yang dapat dinikmati pembaca. Wisnu
2
Media Internal Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Susunan Pengurus Penanggung Jawab
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Pengarah
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktur Kepelabuhanan Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktur Kenavigasian Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
Redaktur Pelaksana Kepala Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat
Redaktur Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat
Penyunting/Editor Silo Darmono
Staf Redaksi Presti Febriana Kandi Tri Astuti Deni Wisnu Anggoro Laura T. Amelia Achmad Sopandji
Desain Grafis & Fotografer Tim Desain Grafis Indi Astono Syahroni
Sekretariat Rustam Hidayat
Alamat Redaksi
Gedung Karya Lt. 15. Kementerian Perhubungan Jl. Medan Merdeka Barat No.8. Jakarta 10110 021 – 3847118 ext. 4135
[email protected] @djplkemenhub151 Humas Ditjen Hubla Kemenhub dan Fan Page
Program Tol Laut Mulai Membawa Manfaat Bagi Masyarakat Halaman 6
Dirjen Hubla Kukuhkan Anggota DPKP, PUKP, dan Penguji Kepelautan Halaman 10
Menhub: Pelabuhan Murhum Baubau Layak Menjadi Hub Barat dan Timur Halaman 12
KN Pengiki Resmi Dioperasikan Perkuat Distrik Navigasi Pontianak Halaman 16 Edisi II 2017
Peran Penting Komunikasi VTS Bagi Keselamatan Pelayaran
M
enteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi me nyampaikan bahwa Vessel Traffic Service (VTS) memainkan peranan penting yang sangat sig ni fikan dalam meningkatkan ke se la matan pelayaran dengan me nyediakan pemantauan aktif dan rekomendasi navigasi pelayaran untuk kapal, terutama pada rute per airan yang padat. Demikian disampaikan Menhub terkait penyelenggaraan workshop tentang Common Phraseology and Procedures for VTS Communica tions yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) bekerjasama dengan International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA) atau Assosiasi Otoritas Navigasi Pelayaran dan Menara Suar Internasional yang berlangsung mulai tanggal 20 – 24 Februari 2017 di Denpasar, Bali. “VTS membantu kita dalam pencegahan terjadinya tabrakan kapal dan membantu saat kapal ground ing atau approach ke pelabuhan. VTS juga membantu dalam memperlancar gerakan kapal dan meningkatkan kemampuan operasi kapal di semua cuaca,” kata Menteri Budi. Meskipun demikian, kata Menhub Budi, kesulitan atau tantangan muncul pada kapal dagang internasional yang memiliki awak kapal dengan Bahasa yang berbeda. Masalah komunikasi yang muncul ini dapat menimbulkan bahaya bagi kapal, orang yang berada di kapal serta lingkungan. Menhub berharap, penyelenggaraan Workshop on Common Phrase ology and Procedures for VTS Commu nications di Bali ini dapat membantu dalam menye lesaikan masalah komunikasi yang dapat timbul dalam Edisi II 2017
3
pengoperasian VTS tersebut. Workshop dibuka oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla), A. Tonny Budiono yang diwakili oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Sesditjen Hubla), I Nyoman Sukayadnya. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk komitmen Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam menyelenggarakan pelayaran yang aman dan selamat dengan berupaya untuk meningkatkan fungsi operasi dan efektifitas komunikasi VTS. Workshop ini juga merupakan tindak lanjut dari IALA VTS Symposium di Kuala Lumpur tahun 2016 lalu. Pada IALA VTS Symposium 2016 itu disimpulkan, bahwa interaksi dan komunikasi bukan merupakan hal yang unik bagi VTS, untuk itu diperlukan ide dan gagasan dari sektor lain, seperti sektor penerbangan untuk dapat menjembatani perkembangan dan peningkatan yang terjadi, serta untuk mengharmonisasikan pedoman komunikasi dan fraseologi. “Untuk itu, dibutuhkan prosedur komunikasi VTS yang berdiri sendiri untuk memfasilitasi transfer informasi yang jelas dan pasti,” ujar Dirjen Hubla. Hadir pada kesempatan tersebut Tuncay Cehreli, Chairman of IALA
VTS membantu kita dalam pencegahan terjadinya tabrakan kapal dan membantu saat kapal grounding atau approach ke pelabuhan. VTS juga membantu dalam memperlancar gerakan kapal dan meningkatkan kemampuan operasi kapal di semua cuaca. VTS Committee dan Allan Gray, Vice President International Harbour Master Association (IHMA), serta 48 orang peserta dari berbagai negara anggota IALA. Tingkatkan Operasi dan Efektifitas Komunikasi VTS Tujuan workshop yang melibatkan berbagai negara ini terutama untuk meningkatkan performa komunikasi para petugas VTS, seka ligus berfungsi sebagai wadah untuk bertukar dan berbagi best practices, ide, serta pengetahuan di antara para professional di bidang VTS dan sektor-sektor terkait.
4
Edisi II 2017
Peserta workshop terdiri dari 48 orang yang terdiri dari anggota IALA, Otoritas VTS, petugas VTS, Profesional dalam bidang maritim seperti pandu, Competent Maritime Authorities, stakeholder VTS, VTS Training Organisation, ahli bahasa dalam sektor transportasi, serta Ma rine Accident Investigator, yang berasal dari berbagai negara. Sedangkan negara-negara yang ambil bagian dalam kegiatan ini adalah Indonesia, Australia, Jepang, Belanda, Turki, Korea Selatan, India, Irlandia, Malaysia, Singapura, Hongkong, Italia, dan Prancis. Sesditjen Hubla berharap agar workshop prosedur komunikasi VTS tersebut dengan peserta yang berasal dari latar belakang dan berbicara dengan Bahasa yang berbeda, dapat menghasilkan rekomendasi kepada IALA. Rekomendasi itu untuk penyempurnaan dokumen-dokumen IALA terkait VTS Communication. “Saya juga berharap, IALA bisa mendapatkan pengakuan lebih dari masyarakat maritim, karena IALA memiliki peran penting dalam mengembangkan rekomendasi teknis IMO,” kata Nyoman. IALA adalah sebuah organisasi nirlaba yang didirikan pada tahun 1957 untuk mengumpulkan dan menyediakan keahlian serta reko-
mendasi terkait navigasi pelayaran. Asosiasi ini sebelumnya dikenal dengan nama International Associa tion of Lighthouse Authorities. Mr. Tuncay Cehreli, Chairman of IALA VTS Committee me ngatakan, organisasi yang berbasis di Saint-Germain-en-Laye, Prancis ini mempertemukan perwakilan dari para penyedia jasa alat bantu navigasi pelayanan dari sekitar 80 negara untuk melakukan koorinasi teknis, berbagi informasi, dan bekerjasama untuk mengembangkan alat bantu navigasi di seluruh dunia. “Majelis Umum IALA bertemu setiap 4 tahun sekali,” kata Tuncay Cehreli yang berkebangsaan Turki ini. IALA memiliki empat komite yang mengatur program-program kerja yang ditetapkan selama periode empat tahun, yaitu ENAV, ARM, ENG dan VTS. ENAV berkonsentrasi pada eNavigation. ARM (Aids to Navigation Requirements and Management) berkonsentrasi pada isu-isu manajemen yang dialami para anggota. ENG (Engineering and Sustai nability) berkonsentransi pada aspek teknik dari semua alat bantu navigasi dan dampaknya pada lingkungan. Komite ini juga bertanggung jawab mengawasi kegiatan-kegiatan IALA yang berhubungan dengan pelesta rian mercusuar dan peralatan berseEdisi II 2017
jarah. Sedangkan VTS (Vessel Traffic System) berkonsentrasi pada semua masalah terkait dengan VTS. VTS adalah sistem monitoring lalu-lintas pelayaran yang diterapkan oleh pelabuhan, atau suatu manajemen armada perkapalan. Prinsip yang digunakan sama seperti sistem yang dipakai oleh ATC (Air Traffic Control) pada dunia penerbangan. Biasanya secara sederhana sistem VTS menggunakan radar, closed circuit television (CCTV), frekuensi radio VHF, dan automatic indentification system (AIS) untuk mengetahui/ mengikuti pergerakan kapal dan memberikan informasi navigasi/cuaca di dalam suatu daerah pelayaran tertentu dan terbatas. Definisi lain dari Vessel Traf fic Service (VTS) adalah shore based system yang berfungsi membantu memberikan informasi dan pesan untuk kapal-kapal, seperti posisi kapal-kapal lain yang melewati lalu lintas atau pesan peringatan mengenai bahaya navigasi dan meteorologi, serta untuk mengatur lalu lintas kapal yang luas dalam suatu pelabuhan atau perairan tertentu. Kapal Harus Comply dengan VTS Ketua Panitia Workshop Ir. Raymond Sianturi mengatakan, penggunaan VTS secara internasional diatur berdasarkan rekomendasi SOLAS Chapter V Reg. 12 dan
5
IMO Resolution A.857(20) tentang Vessel Traffic Service yang diadopsi pada tahun 1997. Hingga saat ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan sendiri telah memiliki 21 (dua puluh satu) Stasiun VTS yang tersebar di seluruh Indonesia, yaitu di daerah Belawan. Batam, Teluk Bayur, Palembang, Jakarta, Merak, Panjang, Semarang, Surabaya, Benoa, Lembar, Pontianak, Banjarmasin, Batu Licin, Samarinda, Balikpapan, Makassar, Bitung, Sorong, Dumai dan Bintuni. “Keberadaan VTS sangat penting bagi keselamatan pelayaran. Sehingga kesamaan bahasa antara petugas VTS dan awak kapal sangat penting,” kata Raymond yang juga Kepala Distrik Navigasi Tanjung Pinang ini. Tuan rumah workshop yang sekaligus Kepala Distrik Navigasi Kelas II Benoa, Bali, Ir. Sudarwedi mengatakan bahwa kapal-kapal penumpang, kapal wisata, dan juga kapal barang yang berbobot di atas 300 GT harus sudah comply dengan VTS, seperti Automatic Information System (AIS) dan alat-alat komunikasi lainnya. “Dengan alat-alat tersebut, VTS dapat mengetahui kondisi kapal dan dapat memandu mereka agar berlayar secara aman dan selamat sampai sandar ke pelabuhan,” kata Sudarwedi. Silo
Program Tol Laut Mulai Membawa Manfaat Bagi Masyarakat
P
rogram tol laut diakui secara perlahan mulai membawa man faat bagi masyarakat di daerah yang dilalui taryek tol laut dari Sabang sampai merauke. Da erah yang selama ini belum terjangkau transportasinya secara baik, secara bertahap akan mendapatkan barang yang harganya lebih murah sebagaimana daerah lain di Jawa. “Tol laut juga menggairahkan kehidupan ekonomi warga. Sebab selain harga berbagai komoditas semakin terjangkau, warga juga mendapatkan kemudahan menjual hasil pro duksinya,” kata Menhub Budi Karya Sumadi saat kunjungan kerja di Saumlaki, Maluku Tenggara Barat (MTB), Kamis, 9 Februari 2017. Untuk mewujudkan itu semua, daerah harus terus mendorong produktifitas warga melalui Badan Usaha Milik Daerah dan pihak lainnya. Penting pula agar daerah terus berkoordinasi atau bersinergi dengan pemerintah pusat. Pusat memberikan fasilitas, daerah itu (harus) aktif. Ini suatu sinergi yang bagus. Saya (juga) sampaikan tadi ke Presiden, saya mau melihat kemungkinan dilakukan penerbangan ataupun kapal langsung ke Darwin. Program prioritas tol laut, menurut Menhub, tidak selamanya pemerintah pusat memberikan subsidi ke pemerintah daerah. Pihaknya tetap akan melakukan evaluasi secara rutin terhadap kinerja daerah dibidang tol laut. Jika daerah nilai keekonomiannya sudah tercapai diharapkan bisa berjalan sendiri. “Tol laut masalahnya adalah kesini banyak. Tapi kesananya kurang. Kalau kesini banyak, kesana banyak itu baru produktif. Kalau tol laut sudah produktif berarti tidak perlu lagi disubsidi pemerintah lagi. Saya ditugaskan Pak Presiden ( Joko Widodo) untuk meninjau titik-titik yang disinggahi oleh tol laut. Kita mau li-
hat sejauh mana tol laut ini produktif,” kata Menhub. Bupati Maluku Tenggaran Ba rat Bitsael S Temmar menyatakan, pi haknya akan segera menggenjot pro duktifitas berbagai komoditas unggulan daerah ini yang bernilai tinggi. Dengan begitu keberadaan tol laut tidak bertepuk sebelah ta ngan. Daerah lain mendatangkan ber bagai komoditas dengan harga terjangkau ke Saumlaki, sementara daerah MTB belum bisa berbuat banyak. Program tol laut diakuinya
6
Edisi II 2017
secara perlahan mulai membawa manfaat bagi masyarakat di daerah yang dilalui trayek tol laut dari Sabang sampai merauke. Daerah yang selama ini belum terjangkau transportasinya secara baik, secara bertahap akan mendapatkan barang yang harganya lebih murah sebagaimana daerah lain di Jawa. “Tol laut juga menggairahkan ke hidupan ekonomi warga. Sebab selain harga berbagai komoditas semakin terjangkau, warga juga mendapatkan kemudahan menjual hasil produksinya,” ujarnya. Bowo
Menhub Keluarkan Instruksi Percepatan Pemeriksaan Kecelakaan Kapal
D
alam upaya efektifitas dan efisiesi proses pemeriksaan kecelakaan kapal, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan perlunya langkah proes percepatan penyelesaiannya. Untuk itu menurut Dirjen Perhubungan Laut A. Tonny Budiono mengungkapkan, tertanggal 9 Februari 2017, Menhub menerbitkan Intruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 5 Tahun 2017 tentang Percepatan Pemeriksaan Kecelakaan Kapal. IM ini ditujukan kepada Dirjen dan tujuh lainnya yaitu Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Direktur Kepela buhanan dan Perkapalan, Ketua Mahkamah Pelayaran, para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, pa ra Kepala Kantor Kesyahban daran dan Otoritas Pelabuhan, Kepala Kantor Pelabuhan Batam, dan para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan. “Dalam IM disebutkan bahwa Edisi II 2017
Dirjen Laut melakukan pengawasan terhadap Dir KPLP, Dirkapel, dan Syahbandar untuk implementasi di lapangan,” kata Dirjen Tonny pada Rabu, 15 Februari 2017. Selanjutnya kepada seluruh pejabat yang tidak melaksanakan IM ditambahkan Tonny, akan men dapatkan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dirjen Tonny Budiono menegaskan bahwa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menugaskannya untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi Instruksi Menhub tersebut. Khususnya yang terkait dengan tugas Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, serta tugas para Syahbanda. “Untuk itu, saya perintahkan kepada seluruh pihak terkait, khususnya yang berada di bawah Ditjen Perhubungan Laut untuk secara serius melaksanakan apa yang dituangkan dalam Instruksi Menteri ini
7
sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing,” kata Dirjen Tonny. Dalam Instruksi tersebut, Syahbandar diwajibkan segera me laporkan setiap kejadian kecelakaan kapal kepada Dirjen Hubla selambat-lambatnya 1 x 24 jam dengan tembusan kepada Ketua Mahkamah Pelayaran. Di samping itu, para Syahbandar juga harus melakukan pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAPP) paling lambat tujuh hari kerja dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut paling lambat 21 hari sejak diterimanya laporan kecelakaan kapal kepada Mahpel. Menhub juga secara khusus menugaskan Direktur KPLP untuk mengawasi dan membantu pe lak sanaan pemeriksaan pendahulu an kecelakaan kapal, meneliti dan me ng evaluasi hasil pemeriksaan dari Syahbandar. Mayan
Indonesia Bersiap Menjadi Anggota Dewan IMO Periode 2018-2019
M
elalui Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan La ut selaku administrator maritim dan focal point di International Maritime Organization (IMO) kembali bersiap mencalonkan seba gai Anggota Dewan IMO Kategori C Periode 2018-2019 pada Sidang Assembly IMO yang ke-30. Penyelengaraan sidang dilakukan di Kantor Pusat IMO di London pada 27 November hingga 6 Desember 2017 mendatang. Menteri Perhubungan Budi Kar ya Sumadi menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, tentunya telah diperhitungkan dalam peta transpor-
tasi laut dunia mengingat posisinya yang strategis diantara dua benua dan dua samudera. “Menjadi anggota Dewan IMO merupakan pengakuan dunia terhadap eksistensi Indonesia yang turut menentukan kebijakan sektor transportasi laut khususnya di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim,” ujar Menhub Budi di Jakarta, Jumat (17/2/2017). Anggota Dewan IMO kategori C merupakan negara yang mempunyai kepentingan khusus dalam angkutan laut dan mencerminkan pembagian perwakilan yang adil secara geografis. Negara anggotanya yaitu Aus-
8
Edisi II 2017
tralia, Bahama, Belgia, Chili, Cyprus, Denmark, Mesir, Indonesia, Kenya, Liberia, Malaysia, Malta, Mexico, Moroko, Peru, Philipina, Singapura, Afrika Selatan, Thailand, dan Turki. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Ir. A. Tonny Budiono, mengatakan, pengumuman mengenai pencalonan diri kembali sebagai Anggota Dewan IMO Kategori C periode 2018-2019 telah disampaikan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri kepada Duta Besar RI di London. “Untuk dapat diteruskan kembali kepada perwakilan-perwakilan Negara anggota IMO yang lain,” kata Tonny. Hal itu guna mendukung
pemenangan Indonesia dalam pencalonan IMO Council Kategori C periode 2018-2019. Pemerintah juga melakukan langkah-langkah upaya pemenangan di antaranya menyampaikan surat permohonan dukungan kepada Menteri-menteri Transportasi dan maritime administration negara-negara anggota IMO, berpartisipasi aktif pada Sidang-Sidang dan kegiatan-kegiatan IMO, seperti Day of Seafarers dan World Maritime Day. Indonesia juga terus berperan aktif menghadiri Sidang-Sidang IMO dan bekerjasama dengan IMO untuk menyelenggarakan programprogram technical assistance dan ca pacity building IMO lainnya. Selain itu, guna memeroleh banyak dukungan terkait rencana tersebut, akan digalang berbagai kerja sama dan pendekatan-pendekatan, serta lobi ke negara-negara anggota IMO, termasuk menyelenggarakan reception di Jakarta dan di London. Keanggotaan pada Dewan IMO akan memberi kesempatan bagi Indonesia untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan-kebijakan IMO yang sangat berpengaruh pada dunia kemaritiman. “Keanggotaan Indonesia dalam Dewan IMO ini juga sangat mendu kung dan sejalan dengan visi Presi den RI, Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” tegas Tonny. Kedudukan Indonesia seba gai anggota dewan IMO, memiliki fung si penting dan strategis untuk menunjukkan peran Indonesia dalam menentukan arah dan kebijakan IMO. Oleh sebab itu, dukungan yang diberikan para negara anggota IMO kepada Indonesia diharapkan dapat mempererat hu bungan kerja sama untuk semakin memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan masa depan IMO. Menempatkan perwakilan khusus menjadi bagian penting. Banyak keuntungan yang akan diperoleh saat menempatkan personel khusus pada IMO. Salah satunya, personel yang ditempatkan, akan lebih memahami Edisi II 2017
aturan-aturan yang diterbitkan oleh IMO. Negara akan mempunyai akses langsung dengan IMO melalui personel yang ditempatkan tersebut. Apresiasi Sekjen IMO Sekjen IMO Kitack Lim yang untuk pertama kalinya berkunjung ke Indonesia sejak menjabat tahun 2015 mengapresiasi Indonesia yang menjadi poros maritim dunia. Kitack Lim mengaku sangat tertarik dengan kebijakan Pemerintah yang menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Dalam kunjungannya ke Indonesia pada 20 hingga 24 Februari 2017 tersebut , Sekjen IMO bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi beserta Direktur Jenderal Perhubungan Laut Ir. A. Tonnya Budiono. Selanjutnya, Sekjen IMO be-
9
rangkat ke Bali untuk menjadi narasumber pada acara the Fourth World Ocean Summit yang diselenggarakan pada 23 hingga 24 Februari 2017 di Nusa Dua Bali. Pada acara tersebut, Sekjen IMO menyampaikan materi terkait perubahan iklim, Climate Change Case Study: Decarbonizing Shipping. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono, menjelaskan, sebagai negara maritim dan untuk mempertahankan posisi sebagai anggota Dewan IMO sejak 1973, Indonesia memiliki kepentingan besar untuk terpilih lagi dalam pemilihan Anggota Dewan IMO periode 2018-1019. “Keanggotaan Indonesia dalam Dewan IMO juga sangat membantu dalam mewujudkan visi Presiden RI Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” ujar Tonny. Presti
Dirjen Hubla Kukuhkan Anggota DPKP, PUKP, dan Penguji Kepelautan jangan membuat cepat puas, namun teruslah berinovasi, produktif, dan menggelorakan semangat juang,” tutur Dirjen Tonny. Tantangan ke depan, lanjutnya, akan semakin besar, terutama dalam memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Begitu juga dengan peraingan dunia, mau tidak mau, kita harus dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan iptek dan informasi. Dirjen Tonny juga menyebutkan, ujian keahlian pelaut di lingkungan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, ke depannya akan diterapkn melalui E- Maritim. Ujian melalui E-Maritim ini diharapkan mampu meningkatkan objektivitas, efektif, dan efisien. Dirjen Hubla juga berharap agar seluruh personel penguji kelautan ini juga membantu secara aktif dalam meningkatkan kualitas sumber daya
Keberhasilan yang sudah diraih jangan membuat cepat puas, namun teruslah berinovasi, produktif, dan menggelorakan semangat juang.
S
ebagai Dewan Pembina Penguji Keahlian Pelaut, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan A. Tonny Budiono mengukuhkan keanggotaan Dewan Penguji Keahlian Pelaut (DPKP), Pelaksana Ujian Keahlian Pelaut (PUKP), dan Penguji Kepelautan di Jakarta, Selasa (7/2/2017). Pengukuhan ini merupakan momentum poitif dan diharapkan dapat menjadi motor penggerak utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya
manusia (SDM) transportasi laut. “Yang memiliki daya saing, profesional, dan unggul dalam menyongsong persaingan global khususnya di dunia internasional,” kata Dirjen Hubla. Dengan berbekal kompetensi yang dimiliki dan percaya diri, disebutkan Tonny, maka akan mampu menyokong rencana strategis dan komitmen pemerintah dalam mewujudkan Poros Maritim Dunia. “Keberhasilan yang sudah diraih
10
Edisi II 2017
manusia (SDM) transportasi yang memiliki daya saing global dengan mengedepankan Iman dan taqwa. “Saya apresiasi dan ucapkan selamat kepada anggota yang dikukuhkan, semoga sukses di mana pun ditempatkan,” katanya. Diharapkan semua personel dapat melaksanakan tugas tanpa pamrih, memenuhi kewajiban negara demi kemajuan bangsa. “Jagalah martabat keluarga, institusi, dan bangsa,” ujarnya, tegas. Presti
Dirjen Hubla Limpahkan Penerbitan Sertifikat Pelaut Pada Lembaga Diklat
K
ementerian Perhu bungan (Kemhub) telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 140 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut. Namun begitu, administrastor Indonesia di International Maritime Organization (IMO) tetap ada di Dirjen Perhubungan Laut. “Sementara untuk blanko ser tifikat-sertifikat pengukuhan tersebut tetap akan disediakan oleh Ditjen Hubla sesuai kebutuhan penyelenggara pendidikan dan pelatihan,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Ir. A. Tonny Budiono, MM. Diharapkan Tonny, proses pengurusan sertifikat dan dokumen pelaut dapat lebih cepat, murah, aman dan lebih profesional. Para pelaut tidak perlu khawatir akan biaya yang mahal. Sekarang lembaga diklat pelaut di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan yang sudah menjadi Badan Layanan Edisi II 2017
Umum (BLU) sehingga besaran dan jenis tarif diklat sudah ditetapkan oleh Direktorat BLU Kementerian Keuangan. “Yang tak kalah pentingnya adalah kita harus tetap melaporkan nama-nama pejabat penandatangan sertifikat di lembaga diklat yang telah mendapat pengesahan kepada IMO sebagai bentuk tanggungjawab Indonesia sebagai negara anggota IMO dan juga agar dapat terverifikasi keabsahannya,“ jelas DirjenTonny. Poin penting lain yang juga mengalami perubahan yaitu pada pasal 16 yang mengatur bahwa pe lak sanaan diklat kepelautan yang me tode pencapaian kompetensinya dengan menggunakan simulator/la boratorium wajib menggunakan si
11
mulator/ laboratorium yang te lah mendapat pengesahan (approval) dari Kementerian Perhubungan. Standar kinerja dan ca paian, pengesahan (approval) simulator/ laboratorium, penggunaan simulator/labo ra torium untuk diklat, dan penilaian (assessment) yang menggunakan simulator/ la boratorium serta pengujian de ngan menggunakan Computer Base Training (CBT). Saat ini terdapat 12 lembaga diklat pelaut di bawah Kementerian Perhubungan yang telah mendapatkan pengesahan dan dapat menerbitkan sertifikat pelaut, antara lain BP2IP Malahayati Aceh Besar, BPPP Padang Pariaman, BP2IP Tangerang, STIP Marunda – Jakarta, BP3IP Jakarta, BPPTL Jakarta, PIP Semarang, Poltekpel Surabaya, PIP Makassar, BP2IP Barombong, Balai Diklat Pelayaran Minahasa Selatan, dan BP2IP Sorong. Dan apabila masyarakat memerlukan informasi lebih lanjut terkait dengan penerbitan sertifikat pelaut dapat mengirimkan email ke alamat :
[email protected]. Bowo
Menhub: Pelabuhan Murhum Baubau Layak Menjadi Hub Barat dan Timur
M
enteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan Pelabuhan Murhum Baubau layak un tuk dapat menjadi hub antara Indonesia bagian barat dan bagian timur. Pelabuhan Murhum Baubau cukup strategis dan banyak disinggahi kapal-kapal dari pulau Jawa yang hendak menuju Ambon ataupun Papua. “Baubau layak menjadi HUB daripada suatu konektivitas Indonesia barat dan timur, diindikasikan dengan banyaknya kapal dari Jawa, Makassar menuju Ambon dan Pa pua lewat sini artinya kita harus memastikan operasional di sini berjalan
dengan baik,” kata Menhub Budi Karya yang didampingi Dirjen Perhubungan Laut Tonny Budiono saat meninjau Pelabuhan Murhum Baubau, Minggu (19/2/2017). Pada kesempatan itu Menhub Budi secara khusus memberikan ca tatan pada fasilitas lapangan penum pukan di Pelabuhan Murhum Baubau yang dinilai kurang luas. “Kelihatannya tempat penum pukan barang untuk kontainer ku rang, ke depan kalau kita ingin membuat Baubau ini lebih strategis, kita harus memperhatikan fungsifungsi kepelabuhan berkaitan de ngan lapangan penumpukan kontainer,” ujarnya.
12
Edisi II 2017
Saat ini Pelabuhan Murhum Baubau memiliki dua lapangan pe numpukan di sisi barat dan timur masing-masing seluas 6.000 dan 8.700 meter persegi. Menhub juga meminta kepada Kepala Unit Penyelenggara Pela buhan (KUPP) Kelas I Baubau, Marlent Manurung lebih mempersing kat waktu bongkar muat barang di pelabuhan ini. Saat ini waktu bongkar muat satu kapal di Pelabuhan Murhum Baubau sekitar dua hari. “Dua hari kan lama. Saya ingin lebih singkat, kalau singkat itu berarti produktivitas kapal tinggi, produktivitas orang juga tinggi, (terlebih) sudah ada crane harus diintensifkan
lagi,” pinta Menhub Budi Karya. Menhub Budi Karya juga meminta Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Murhum Baubau tetap mengutamakan aspek keselamatan kapal dan pelayaran. Khusus di wilayah Indonesia bagian timur yang seringkali mengalami cuaca ekstrem sehingga membahayakan pelayaran. Selanjutnya, pihak UPP Baubau agar selalu berkoordinasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dalam memberangkatkan kapal. Berkaitan dengan keselamatan pelayaran, lanjut dia, kita harus selalu mengutamakan dan itu mutlak dibandingkan urusan yang lain. Pelayanan umum ke masyarakat harus tetap namun tidak boleh me ngabaikan masalah keselamatan dan juga keamanan pelayaran. “Saya minta kepada Ka UPP agar pada saat memberangkatkan kapal itu diperhatikan dan menjadi pokok, tadi ada kapal kayu, semua harus pakai pelampung, kalau suatu kondisi (cuaca) ekstrem akan terjadi, lebih baik tidak diberangkatkan,” tegas Menhub.
Bentuk Tim
Terkait dengan usulan Walikota Baubau A.S Thamrin agar dibangun pelabuhan baru, Menhub meminta kepada Dirjen Perhubungan Laut Ir. A. Tonny Budiono agar mem bentuk tim untuk mengkaji proposal tersebut. Pelabuhan Murhum Baubau pada bulan Desember 2016 telah menyelesaikan pembangunan terminal penumpang seluas 656.125 meter persegi. Terminal penumpang ini nantinya akan menggantikan terminal penumpang yang lama. Dikatakan Menhub Budi, Karya terminal penumpang yang baru ini dalam waktu dekat siap untuk dioperasikan. “Terminal penumpang segera dioperasikan, setelah ada kursi, dalam waktu dekat dioperasikan,” kata Menhub Budi. Terminal penumpang 3 lantai ini memiliki daya tampung 1.000 Edisi II 2017
orang dalam sekali waktu dengan dilengkapi sarana penunjang fasilitas umum seperti ruang tunggu, toilet, fasilitas untuk penyandang disabilitas, tangga eskalator, dan sarana pendukung lainnya.
13
Nantinya Terminal Pelabuhan Murhum Baubau ini juga akan di lengkapi sarana pengamanan seperti metal detector, mirror, sistem monitor dan sarana banner (papan informasi elektronik) serta x-ray. Silo
Cegah Kecelakaan Kapal, KPLP Tingkatkan Koordinasi dengan Basarnas
D
irektorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ditjen Perhungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemhub) terus meningkatkan ko ordinasi dengan Badan SAR Nasional (Basarnas) di seluruh Indonesia untuk pencegahan kecelakaan kapal dan percepatan saat terjadi musibah di laut. Direktur KPLP Jonggung Sitorus mengungkapkan, pihaknya mengharuskan jajarannya untuk siap siaga dan terintegrasi dengan stasiun radio pantai (SROP). “Selain itu kami juga berkoordi-
nasi dengan terhubung langsung Basarnas di daerah-daerah,” kata Jonggung dalam Sarasehan HUT Basanas Tahun 2017 dengan Tema “Peran Basarnas dalam Upaya Pencegahan Kecelakaan Transportasi Laut” di Jakarta, Kamis (23/2/2017). Jonggung mengungkapkan bahwa pihaknya telah memeroleh seluruh nomor kontak SAR di seluruh daerah di Indonesia. Upaya lainnya yang dilakukan KPLP lanjut Jonggung, adalah de ngan menerapkan quick respon untuk setiap kejadian di laut. “Kami juga menginstruksikan
14
Edisi II 2017
kepada seluruh nakhoda agar respon cepat jika terjadi kendala saat berlayar harus dilakukan, untuk keselamatan pelayaran,” tutur Jonggung. Nakhoda lanjut dia, memiliko kewenangan penuh untuk menegakkan keselamatan dan keamanan, saat kapal akan berlayar hingga tiba di pelabuhan tujuan. Namun sayangnya hingga kini masih ditemukan nakhoda yang bertugas sebatas pelaksana tugas ‘majikan’ atau pemilik kapal. “Harusnya nakhoda bertanggungjawab penuh atas keselamatan pelayarannya,” kata Jonggung. Presti
Kemhub Bentuk Satuan Kerja Pembangunan Pelabuhan Patimban
G
una percepatan dan efek tivitas pelaksanaan ke giat an pembangunan Pe labuhan Patimban yang berlokasi di Kabupaten Subang Jawa Barat, Kementerian Perhubungan telah membentuk Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Pelabuhan Patimban. Pembentukan Satuan Kerja ini berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. KP. 218 Tahun 2017 tanggal 16 Februari 2016 Tentang Satuan Kerja Pembangunan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. “Satuan kerja pembangunan Pe labuhan Patimban dibentuk dalam rangka efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran serta tinggi nya beban kerja, tingkat kesulitan dan komplektivitas kegiatan, dan besarnya nilai anggaran yang dialokasikan untuk membiayai sampai dengan selesainya kegiatan pembangunan Pelabuhan Patimban sehingga perlu penugasan secara khusus oleh Menteri Perhubungan selaku Pengguna Anggaran,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono di Jakarta, Jumat (24/2/2017). Satuan Kerja ini merupa kan unit kerja non struktural yang di bentuk secara khusus sebagai Unit Pe laksana Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Patimban. Dirjen Tonny menyebutkan bahwa Satuan Kerja Pembangunan Pelabuhan Patimban akan dipimpin oleh satu orang Kepala Satuan Kerja yang secara ex-officio merangkap se ba gai Kuasa Pengguna Anggaran Sa tuan Kerja yang ditunjuk serta di angkat dan diberhentikan oleh Menteri Perhubungan. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 218/2017, susunan organisasi Satuan Kerja Pembangunan Pelabuhan Patimban terdiri dari Kepala Satuan Kerja, Sek retaris Satuan Kerja, Pejabat Penguji dan Penandatangan Surat Perintah Edisi II 2017
Membayar, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, Staf Teknis serta Staf Administrasi dan Keuangan. “Namun demikian, guna menjamin terselenggaranya kinerja dan mutu hasil kegiatan pembangunan Pelabuhan Patimban, maka Kepala Satuan Kerja dapat merekrut dan memberdayakan individual expert dan pegawai harian lepas sesuai spesifikasi yang dibutuhkan dalam jumlah yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Dirjen Tonny. Lebih lanjut Dirjen Tonny juga
15
menyebutkan bahwa satuan kerja pembangunan Pelabuhan Patimban bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui dan berada di bawah pembinaan teknis dan admi nis trasi oleh Dirjen Perhubungan Laut. Seebelumnya, Menteri Perhu bungan Budi Karya Sumadi menga takan bahwa pemerintah melalui Ke menterian Perhubungan telah me nargetkan Pelabuhan Patimban yang ditetapkan sebagai proyek stra tegis nasional melalui Peraturan Presi den No. 47 Tahun 2016 akan mulai beroperasi pada tahun 2019. Silo
KN Pengiki Resmi Dioperasikan Perkuat Distrik Navigasi Pontianak
K
apal Pengamat Perambuan KN. Pengiki buatan Ga langan Kapal PT. Multi Pri ma Batam resmi beroperasi untuk mendukung tugas kenavigasian pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak. Penandatanganan prasasti, pengguntingan pita, dan pemecahan kendi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono, di Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak hari ini (11/02/2017) menandai peresmian kapal tersebut. Bila dilihat dari faktor geografis, wilayah Kalimantan Barat atau yang dikenal “Bumi Khatulistiwa”, selain berbatasan langsung dengan Negara Bagian Serawak, Malaysia Timur, juga berbatasan langsung dengan Laut Natuna dan Laut Cina Selatan yang merupakan pintu gerbang untuk memasuki wilayah perairan Ne gara Kesatuan Republik Indonesia. “Untuk itu, dukungan sektor transportasi khususnya transportasi laut sangat penting dalam menunjang kegiatan perekonomian di Pontianak
dan sekitarnya,” jelas Dirjen Tonny. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pelayaran di wilayah perairan Pontianak, penyelenggaraan kegiatan kenavigasian menjadi faktor yang sangat penting dibutuhkan, demi menunjang kelancaran transportasi laut dan sungai. “Distrik Navigasi Kelas III ini memiliki tugas menjamin alur pelayaran di wilayah perairan Pontianak dan sekitarnya agar dapat dilayari kapal-kapal dengan aman, sehingga pelayanan terhadap pengguna jasa terwujud sesuai standar dan ketentuan yang berlaku,” urai nya. Direktur Kenavigasian Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Bambang Wiyanto menyebutkan, saat ini Distrik Navigasi Kelas III Pontianak memiliki empat unit armada Kapal Negara Kenavigasian. Terdiri dari satu unit kapal Kelas I yaitu KN. Alnilam, dua unit kapal kelas III, KN. AE-012 dan KN. Pengiki, satu unit kapal Kelas V, KN. Datu.
16
Edisi II 2017
“Dengan hadirnya KN. Pengiki sebagai Kapal Pengamat Perambuan maka diharapkan akan semakin memperkuat peran armada kenavigasian yang dimiliki Disnav Kelas III Pontianak,” ungkap Bambang. Kadisnav Pontianak Hendaviny Kartomo menambahkan bahwa KN. Pengiki memiliki panjang 32 meter dengan Panjang Garis Air 28,6 meter. “Kapal mampu berlayar dengan kecepatan maksimum 20 knot,” kata Hendaviny. Ditunjang tenaga mesin penggerak sebanyak 2 x 1300 H dan kapasitas tangki bahan bakar 15 Ton, kapal ini diharapkan dapat bekerja optimal dalam mengawasi dan memastikan keandalan SBNP di wilayah Kalimantan Barat dan sekitarnya. Hendaviny mengungkapkan, wilayah kerja Distrik Navigasi Pontianak meliputi wilayah perairan seluruh Kalimantan Barat, sebagian Kepulauan Riau dan sebagian wilayah Bangka Belitung. Presti
