Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
10 Pages
ISSN 2302-0180 pp. 19- 28
TANGGUNG JAWAB NAKHODA KAPAL CEPAT ANGKUTAN PENYEBERANGAN TERHADAP KELAIKLAUTAN KAPAL DALAM KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN Lazuardi Saputra1, Adwani2, Mahfud2 1)
Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Abstract: Fast Shipmaster important responsibility in a vessel. In general, the duty of a ship captain is responsible when bringing a ship in the cruise, be it from one port to the other port to safely. Responsibilities include the safety of passengers or goods in the ship. briefly captain responsibility can be broken down as follows perfectly equips his ship, manning the ship is feasible according to the procedure, to make the ship seaworthy (Seaworthy), responsible for the safety of shipping, is responsible for the safety of the sailors on his ship and obey no orders Entrepreneurs not deviate from the ship during the legislation in force. Article 1 paragraph 41 says skipper Undang-Undang Pelayaran in 2008 was one of the crew members who became supreme leader in the ship, which has a certain authority and responsibility, skipper automatically assume a heavy responsibility on the ship, crew, cargo and freight or passenger in the administration. The authority of a captain aboard a reference in accountability. These powers can be seen in the specific arrangements are made for it, one example is the agreement between the authority limits skipper with employers who will be made in accordance with the law. One of the responsibilities of the skipper is making his ship seaworthy for the purpose of safety and security of the ship, passengers and cargo is assured. Hence the need for a capability and precision of a captain of a ship in the lead. Keywords: Shipmaster, Seaworthiness
Abstrak: Nakhoda kapal cepat memikul tanggung jawab penting dalam dalam sebuah kapal. Secara umum tugas seorang Nakhoda kapal adalah bertanggung jawab ketika membawa sebuah kapal dalam pelayaran, baik itu dari pelabuhan satu menuju ke pelabuhan lainnya dengan selamat. Tanggung jawab itu meliputi keselamatan seluruh penumpang atau barang yang ada dalam kapal. secara ringkas tanggung jawab nakhoda kapal dapat dirinci sebagai berikut memperlengkapi kapalnya dengan sempurna, mengawaki kapalnya secara layak sesuai prosedur, membuat kapalnya layak laut (Seaworthy), bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran, bertanggung jawab atas keselamatan para pelayar yang ada diatas kapalnya dan mematuhi perintah Pengusaha kapal selama tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 angka 41 UUP 2008 menyebutkan Nakhoda merupakan salah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan tertinggi di kapal yang memiliki wewenang dan tanggung jawab tertentu, secara otomatis Nakhoda mengemban tanggung jawab yang berat atas kapal, awak kapal, muatan dan atau penumpang dalam penyelenggaraan pengangkutan. Kewenangan seorang Nakhoda di atas kapal menjadi acuan dalam pertanggung jawabannya.Kewenangan tersebut dapat dilihat dalam perjanjian khusus yang dibuat untuk itu, salah satu contoh ialah perjanjian pembatasan kewenangan antara Nakhoda dengan pengusaha kapal yang dibuat sesuai dengan undangundang.Salah satu tanggung jawab Nakhoda adalah membuat kapalnya layak laut agar tujuan keselamatan dan keamanan kapal, penumpang dan muatan terjamin.Oleh karena itu diperlukannya suatu kemampuan dan kecermatan seorang Nakhoda dalam memimpin suatu kapal. Kata Kunci: Nakhoda Kapal, Kelaiklautan
Volume 2, No. 2, November 2013
- 19
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala penumpang maupun muatan, melalui putusan
PENDAHULUAN
Sumber daya manusia (SDM) awak kapal terutama Nakhoda memiliki peran penting dalam
keselamatan
dan
pelayaran.Keberhasilan
keamanan
pengangkutan
atau
dari Mahkamah Pelayaran Indonesia. Berdasarkan titik tolak dari latar belakang diatas
maka
membahas
sangatlah suatu
menarik
penulisan
untuk
mengenai
pelayaran melalui laut tidak terlepas dari
“Tanggung Jawab Nakhoda Kapal
peranan Nakhoda yang memiliki pengetahuan,
Angkutan
keterampilan dan rasa tanggung jawab yang
Kelaiklautan Kapal Dalam Keselamatan Dan
besar serta menyeluruh ketika menjalankan
Keamanan Pelayaran” (Suatu Penelitian Di
tugasnya.
Pelabuhan Penyeberangan Balohan, Sabang).
Penyeberangan
Cepat
Terhadap
Nakhoda merupakan salah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan tertinggi di kapal yang memiliki wewenang dan tanggung jawab
tertentu,
secara
otomatis
KAJIAN KEPUSTAKAAN
Definisi Nakhoda dirumuskan dalam Pasal
Nakhoda
1 angka 41 Undang-Undang Pelayaran Tahun
mengemban tanggung jawab yang berat atas
2008 (UUP 2008) yaitu:“Nakhoda adalah salah
kapal, awak kapal, muatan dan atau penumpang
seorang Awak Kapal yang menjadi pemimpin
dalam penyelenggaraan pengangkutan.
tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang
Jika dilihat dari paparan diatas, membuat kapalnya
layak
laut
(laik
laut)
dan
bertanggungjawab atas keselamatan pelayaran merupakan
tanggung
ketentuan peraturan perundang-undangan.” Berdasarkan pengertian Nakhoda di atas
dari
dapat dilihat bahwa Nakhoda adalah pejabat
Nakhoda.Namun sering ditemukan Nakhoda
yang memegang kekuasaan tertinggi di atas
kapal cepat rute Ulee Lhee-Balohan atau
kapal secara keseluruhan, sehingga rasionya
sebaliknya yang memberanikan melakukan
siapapun yang berada di atas kapal harus
pelayaran dengan kapasitas muatan penumpang
tunduk atas perintah-perintah Nakhoda untuk
yang melebihi kapasitas seharusnya.
kepentingan
Undang-undang
keselamatan,
keamanan
dan
memberikan
ketertiban selama pelayaran, termasuk bila
kewenangan istimewa beserta kekuasaan yang
pengusaha kapal dari kapal tersebut sedang
besar kepada Nakhoda di atas kapal agar
berada di atas kapal tidak terkecuali.
tanggung
jawabnya
telah
jawab
dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan
dapat
terwujud
dan
Nakhoda setelah menandatangani sebuah
konsekuensi dari besarnya kekuasaan yang
perjanjian kerja laut menjadi buruh utama dari
diberikan kepada Nakhoda tersebut maka
pengusaha kapal, ini dengan pengertian bahwa
Nakhoda dapat dipidana atau dapat dituntut
Nakhoda telah mengikatkan diri untuk dapat
secara perdata
menyanggupi
jika Nakhoda tidak mampu
melaksanakan tanggung jawabnya pada kapal,
bekerja
di
bawah
perintah
pengusaha kapal (perusahaan pelayaran) serta Volume 2, No. 2, November 2013
- 20
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala diberi upah oleh pengusaha kapal tersebut.
Nakhoda wajib merawat barang-barang dari
(Soebekti, 1988 : 42).
penumpang yang meninggal, dan dia harus
memiliki
Karena itu Nakhoda
kewajiban-kewajiban
yang wajib
membuat atau menyuruh membuat suatu
untuk dipenuhi. Kewajiban Nakhoda secara
daftar mengenai perincian dari barang-
umum diatur dan ditegaskan dalam KUHD dan
barang tersebut dengan disaksikan dan
UUP 2008, adapun kewajiban-kewajiban itu
ditanda tangani oleh Nakhoda sebagaimana
adalah :
diatur dalam Pasal 346 KUHD.
a. Nakhoda
wajib
bertindak
dengan
d. Nakhoda wajib menyimpan dan merawat
kecakapan, kecermatan dan kebijaksanaan
semua surat-surat atau sertifikat-sertifikat
yang optimal dalam melakukan tugasnya
yang harus ada di kapal, seperti pas kapal,
sebagai pemimpin umum diatas kapal. Ia
surat ukur dan suatu ikhtisar dari register
bertanggung jawab untuk segala kerugian
kapal, yang memuat semua permintaan
yang diterbitkan olehnya dalam jabatannya
tempat yang mengenai kapalnya sampai
kepada orang-orang lain karena kesegajaan
pada
atau kesalahan yang besar sebagaimana
pelabuhan Indonesia, termasuk sijil anak
dimaksud pada Pasal 342 ayat (1) KUHD,
buah kapal, hal ini ditegaskan dalam
lalu pada Pasal 135 UUP 2008 menegaskan
KUHD pada Pasal 347.
bahwa oleh sebab itu, seorang Nakhoda
hari
e. Nakhoda
keberangkatan
diwajibkan
dari
suatu
menyelenggarakan
wajib memenuhi persyaratan kualifikasi
buku harian kapal, yang mana di dalam
dan kompetensi sesuai dengan ketentuan
buku ini memuat catatan-catatan tentang
nasional dan internasional.
segala peristiwa-peristiwa penting yang
b. Nakhoda
diwajibkan mentaati dengan
cermat segala
peraturan yang lazim dan
ketentuan-ketentuan
yang
menjamin
kesanggupan
keamanan
kapalnya,
berlaku guna
harian ini terdiri dari sebuah buku yang sesuai dengan ukuran kapal, antara lain
dan
buku harian dek, buku harian mesin dan
para
buku harian radio sebagaimana diatur
penumpang dan barang muatannya. Tidak
dalam Pasal 348 KUHD jo. Pasal 141 UUP
dibenarkan
suatu
2008. Buku harian sebagaimana disebutkan
perjalanan, kecuali apabila kapal yang
diatas diwajibkan untuk diisi, ditanggali
sanggup melaksanakan perjalanan itu, telah
dan ditandatangani oleh Nakhoda selaku
diperlengkapi sepatutnya dan dianakbuahi
pemimpin diatas kapal dan juga para awak
secukupnya sebagaimana dimaksud pasal
kapal yang diberikan tugas untuk mengisi
343 KUHD;
buku harian tersebut. Nakhoda diwajibkan
Nakhoda
berlayar
terjadi selama dalam pelayaran. Buku
keamanan
menempuh
c. Dalam hal terjadinya seorang penumpang meninggal dunia dalam pelayaran, maka 21 -
Volume 2, No. 2, November 2013
melaporkan buku harian kapal yang dibuat kepada
Syahbandar
dan/atau
atas
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala permintaan pihak-pihak yang berwenang
(berperang), dengan kata lain Nakhoda
untuk memperlihatkan buku harian kapal
diperbolehkan melakukan penyimpangan
dan/atau apabila
memberikan terjadi
suatu
menyebabkan
salinannya,
dan
rute pelayaran dengan alasan suatu tindakan
peristiwa
yang
penyelamatan atau untuk menolong jiwa
permasalahan
tersebut
sesuai
dengan
batas
terbawa kedalam persidangan di pengadilan
kemampuannya, hal ini sebagaimana diatur
maka buku harian kapal ini dapat dijadikan
dalam Pasal 139 UUP 2008.
alat bukti di persidangan. f.
manusia
i.
Dalam hal kapalnya diseret, ditahan atau
Nakhoda sebagaimana dimaksud Pasal 138
disita, seorang Nakhoda wajib menuntut
ayat (3) UUP 2008 wajib menolak untuk
kembali kapal beserta muatannya, serta
melayarkan kapalnya apabila mengetahui
mengambil
kapal tersebut tidak memenuhi persyaratan
diperlukan
kelaiklautan;
Perihal kejadian penyeretan / penahanan
g. Jika seorang Nakhoda mengetahui adanya
atau
tindakan-tindakan untuk
penyitaan
penuntutan
terhadap
tersebut.
kapal,
Nakhoda
cuaca buruk, ada kerangka kapal yang dapat
memberitahukan
merusak kapal, atau sarana navigasi tidak
pelayaran (pengusaha kapal) atau pencarter,
berfungsi sebagaimana mestinya, maka
serta
Nakhoda
berkaitan dengan penuntutan tersebut (Pasal
mengambil
tindakan
menanti
untuk
sang
bahaya bagi keselamatan berlayar, seperti
wajib
berkewajiban
yang
kepada
segera
perusahaan
instruksi-instruksi
KUHD).
Perihal
yang
pencegahan dan menyebarluaskan berita
369
penuntutan
mengenai hal tersebut kepada pihak lain,
kembalinya kapal beserta muatanya dalam
hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal
pasal ini memiliki arti bahwa Nakhoda jika
132 ayat (3) UUP 2008.
perlu bertindak di dalam persidangan
h. Nakhoda wajib memasuki pelabuhan yang
sebagai pihak yang berperkara mewakili
tidak berpihak yang paling dekat dan paling
mereka yang berkepentingan atas muatan
mudah untuk dimasuki, bila bendera kapal
dan mewakili pengusaha kapal (perusahaan
yang dibawanya tidak lagi bebas berlayar
pelayaran)
atau kapalnya berada dalam kepungan
berkaitan dengan Pasal 367 dan 368 KUHD
(Pasal 367-368 KUHD). Tindakan ini
yang
dimaksud agar kapal tersebut terselamatkan
menyelamatkan kapal, penumpang dan
dari
muatannya.
suatu
penangkapan
upaya dari
penghancuran
atau
pihak
jika
lawan
j.
atas
kapalnya.
mewajibkan
Melaporkan
dan
Pasal
Nakhoda
meminta
izin
ini
untuk
dari
negaranya dalam keadaan berperang atau
perusahaan pelayaran atau pencarter (jika
untuk menyelamatkan kapal tersebut dari
kapal tersebut dicarter), jika Nakhoda
daerah
membawa atau mengangkut barang-barang
yang
sedang
terlibat
konflik
Volume 2, No. 2, November 2013
- 22
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala atau apapun yang tidak lazim sebagai
kapal), hal ini ditegaskan dalam Pasal 441
perlengkapan atau kelengkapan untuk tugas
KUHD.
Nakhoda di kapal, seperti mengangkut
n. Nakhoda setelah menyelesaikan tugasnya
barang dagangan atau penumpang (pasal
dalam suatu pelayaran, maka Nakhoda
372 KUHD).
wajib
k. Nakhoda wajib mendengarkan pembelaan
semua
sertifikat
kapal)
melanggar peraturan dan perintah dari
pelayaran
(pengusaha
Nakhoda, sebelum Nakhoda menjatuhkan
mendapat
tanda
terima
hukuman
disebutkan
dalam
Pasal
padanya.
Dalam
mendengar
dokumen-
dokumen kapal (surat-surat dan sertifikat-
atau penjelasan anak buah kapal yang telah
kepada
perusahaan
kapal)
dengan
sebagaimana 432
KUHD.
keterangan tersebut setidaknya dihadiri
Namun apabila akhir perjalanan /pelayaran
paling sedikit oleh dua orang perwira kapal
tersebut bukanlah merupakan akhir dari
untuk menjadi saksi, yang ditunjuk dari
perjanjian
daftar anak kapal Pasal 390 ayat (1)
penyerahan
KUHD.
tidak perlu dilakukan, tapi jika Nakhoda
Perihal
ini
Nakhoda
wajib
kerja
laut
Nakhoda,
dokumen-dokumen
membukukan
dilakukan kepada penggantinya (Soebekti,
peristiwa-peristiwa
dimana
setiap
ini
penyerahan
1988:88).
harus
Kewenangan istimewa yang diberikan oleh
ditandatangani oleh Nakhoda dan perwira-
peraturan perundang-undangan adalah sebagai
perwira kapal yang ditunjuk untuk hadir
berikut:
tersebut.
1. Nakhoda
Nakhoda
pembukuan
maka
tersebut
langsung
semua
digantikan
maka
mengadakan suatu register hukuman yang
penghukuman yang terjadi di atas kapal,
l.
menyerahkan
berkewajiban
sebagai
Pemimpin
dan
untuk
Pemengang Kewibawaan Umum di Kapal
memperhatikan persediaan bahan makanan
(Pasal 384,385 KUHD serta Pasal 137 ayat
yang cukup baik dan mangatur tempat
(1) UUP 2008).
tinggal bagi anak buah kapal yang sesuai
Nakhoda memiliki
selaku
pemimpin
tanggung
jawab
umum
dengan persyaratan kesehatan sebagaimana
kapal,
untuk
diatur dalam Pasal 438 ayat (2) dan 439
mengoperasikan kapal dalam menyeberangkan
ayat (2) KUHD.
dan menghentikan kapal, membawa kapal ke
m. Nakhoda wajib mengatur pekerjaan anak
tempat yang dituju dan juga mengurus kapal
buah kapal sebaik-baiknya sesuai dengan
beserta penumpang dan muatan.Setiap orang
ketentuan
tidak
yang ada di atas kapal baik itu penumpang
bertentangan dengan peraturan perundang-
maupun anak buah kapal itu sendiri wajib
undangan dan peraturan umum yang dibuat
menuruti segala perintah dan peraturan yang
oleh 23 -
yang
berlaku,
perusahaan pelayaran
dan
(pengusaha
Volume 2, No. 2, November 2013
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dikeluarkan/dibuat
oleh
Nakhoda
demi
keselamatan dan keamanan di dalam pelayaran.
Apabila selama dalam pelayaran ada terjadi
peristiwa
kelahiran
atau
peristiwa
Nakhoda haruslah merupakan pembawa
meninggal dunia di kapal, maka Nakhoda harus
kapal yang cakap, selain itu Nakhoda juga
membuatkan akta-akta pencatatan sipil yang
merupakan koordinator dan adminstrator di
bersangkutan di dalam buku harian kapal
dalam organisasi di atas kapal, sehingga norma-
(Soebekti, 1988:51).
norma dan juga peraturan perundang-undangan
Kewenangan lain yang dimiliki oleh
dapat terlaksana sebagaimana mestinya agar
Nakhoda berdasarkan Pasal 357 KUHD ialah
misi utama dapat terwujud sesuai dengan
apabila
tujuan.
berwenang untuk mengambil bahan makanan
Nakhoda berdasarkan kekuasaan yang dimiliki
sebagaimana
atau barang makanan yang ada pada atau
diatas,
kepunyaan penumpang atau termasuk barang
memiliki kewenangan dalam hal mengambil
muatan dengan memberikan ganti rugi, untuk
tindakan-tindakan pengamanan terhadap anak
dipergunakan bagi kepentingan seluruh orang
buah
yang ada di atas kapal.
kapal
dijelaskan
dalam keadaan darurat, Nakhoda
maupun
penumpang
yang
melanggar perintahnya. 2. Nakhoda sebagai Penegak Hukum (Pasal
Berdasarkan objek masalah yang dikaji
341 KUHD) Di saat sedang melakukan pelayaran dan terjadi suatu peristiwa kejahatan di atas kapalnya maka Nakhoda tersebut berwenang dan wajib menyelidiki atau mengusut peristiwa kejahatan yang terjadi di atas kapal, baik dugaan
kejahatan
yang
dilakukan
oleh
penumpang ataupun dugaan kejahatan yang dilakukan oleh anak buah kapalnya sendiri.
yaitu Tanggung Jawab Nakhoda Kapal Cepat Angkutan
Penyeberangan
Terhadap
Kelaiklautan Kapal Dalam Keselamatan Dan Keamanan
Pelayaran
adalah
mencakup
pembahasan tentang tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang Nakhoda kapal cepat yang menjadi angkutan penyeberangan terhadap kelaiklautan kapalnya yang bertujuan menjamin terciptanya keselamatan dan keamanan di
3. Nakhoda sebagai Notaris. Pada Pasal 947, 950 dan 952 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa Nakhoda dapat bertindak sebagai notaris dalam pembuatan surat wasiat seseorang di atas
dalam pelayaran. Berdasarkan pada jenis kajian ini metode Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan
yuridis-empiris,
yaitu
hukum
sebagai gejala masyarakat, institusi sosial atau
kapal. 4. Nakhoda
METODE PENELITIAN
sebagai
Negeri Sipil.
Pegawai
Pencatatan
perilaku
yang
mempola
(Ronny
Hanitijo
Soemitro, 2005:34). Sumber
data
yang
diperoleh
Volume 2, No. 2, November 2013
dalam - 24
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala penelitian ini dapat dikategorikan menjadi data
Syahbandar Kota Sabang, Petugas Syahbandar
primer dan data sekunder.oleh karena itu teknik
Sabang Bagian Kelaiklautan dan Kelaiklayaran
pengumpulan data yang digunakan dalam
Kapal, Walikota Sabang, Tokoh Pelayaran,
penelitian ini adalah penelitian kepustakaan
Pemilik Muatan Barang, Penumpang Kapal.
(library research) dan penelitian lapangan (field HASIL PEMBAHASAN
research). Data primer adalah data yang langsung
Nakhoda kapal memikul tanggung jawab
diperoleh dari lapangan yang berhubungan
penting dalam dalam sebuah kapal. Secara
dengan
umum tugas seorang
tanggung
jawab
Nakhoda
kapal
Nakhoda kapal adalah
angkutan pelayaran dalam kaitannya dengan
bertanggung jawab ketika membawa sebuah
keselamatan
pelayaran,
kapal dalam pelayaran, baik itu dari pelabuhan
menggunakan teknik pengambilan data dengan
satu menuju ke pelabuhan lainnya dengan
teknik
selamat.
dan
keamanan
Observasiserta
dengan
Interview
Keterkaitan
Nakhoda
dengan
(wawancara) yang ditujukan kepada para
kelaiklautan kapal diatur pada Pasal 343 KUHD.
responden dan informan yang dilakukan dengan
Nakhoda tidak boleh menempuh suatu
pedoman wawancara (interview guide), dengan
perjalanan kecuali apabila kapal yang sanggup
maksud
melaksanakan
perjalanan
diperlengkapi
dan
untuk
mendapat
jawaban
dari
permasalahan yang ada. Sumber data sekunder yang digunakan
sanggup
itu
diawaki
melaksanakan
dan
telah
secukupnya,
perjalanan
di
dalam penelitian ini semua bahan bacaan yang
maksudkan bahwa kapal laik laut dan itu
memberiksn penjelasan terhadap sumber data
merupakan tanggung jawab Nakhoda sebelum
primer, meliputi karya ilmiah para ahli hukum,
berlayar untuk memeriksa.Oleh karena itu
makalah-makalah seminar maupun data-data
Nakhoda wajib membuat kapalnya laiklaut
penjelasan berbagai istilah yang digunakan
sehingga
dalam penelitian ini seperti kamus hukum,
keselamatan para pelayar (penumpang ataupun
ensiklopedia dan sebagainya yang berkaitan
barang muatan) dapat terpenuhi.
tanggung
jawabnya
terhadap
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008
dengan penelitian ini. Data yang diperoleh secara langsung dari
tentang Pelayaran (UUP 2008) mengatur secara
sumbernya melalui wawancara terdiri dari
komprehensif hal-hal mengenai keselamatan
beberapa
dan
responden
dan
informan
yaitu
keamanan
pelayaran.Keselamatan
dan
Nakhoda Kapal Cepat PT.PELSIM, Kepala
keamanan pelayaran bagi angkutan perairan
Operasional
ialah
PT.PELSIM
Wilayah
Aceh,
kondisi
terpenuhinya
persyaratan
dan
kelaiklautan kapal dan kenavigasian.Menurut
Keamanan Kapal PT.PELSIM, Mualim I dan II
Pasal 117 ayat (2) UUP 2008 kelaiklautan kapal
serta
salah satunya meliputi Keselamatan kapal.
Petugas
25 -
Manajemen
Awak
Kapal
Keselamatan
PT.PELSIM,
Kepala
Volume 2, No. 2, November 2013
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Setiap pengadaan, pembangunan dan
Berdasarkan
pedoman
pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya
keselamatan
serta pengoperasian kapal di perairan Indonesia
diberlakukan oleh pihak PT.PELSIM, Nakhoda
harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal
melakukan pengawasan terhadap penggunaan
yang meliputi : material, konstruksi, bangunan,
dan perawatan semua peralatan keselamatan.
permesinan dan pelistrikan, stabilitas, tata
Beberapa ketentuan penting yang dikutip dari
susunan
pedoman manajemen keselamatan kapal adalah
serta
perlengkapan
termasuk
kapal
yang
manajemen dibuat
dan
perlengkapan alat penolong dan radio serta
:
elektronika kapal.
1. Alat-alat tersebut harus setiap saat siap
Kapal-kapal yang dimiliki dan dikelola oleh
PT.PELSIM
pemeriksaan
telah
internal
lulus
untuk
proses
persyaratan
untuk dipergunakan jika kapal dalam keadaan darurat. 2. Jika
diturunkan
kedalam
air
dapat
keselamatan kapal dan para Nakhoda telah
dilaksanakan dengan mudah dan cepat.
melakukan
Walaupun
upaya-upaya
pemeliharaan
perlengkapan keselamatan kapal sebagaimana
kondisi-kondisi
yang
tidak
menguntungkan.
telah diatur didalam Pedoman Manajemen
3. Penempatan masing-masing alat penolong
Keselamatan PT.PELSIM. Rincian dari alat
tersebut sedemikian rupa sehingga tidak
keselamatan kapal yang dimiliki oleh kapal PT.
menganggu satu sama lainnya pada waktu
PELSIM adalah sebagai berikut :
digunakan.
1. Sekoci beserta perlengkapannya sebanyak 4 (empat) unit.
Hanya saja terkadang jumlah penumpang yang berada di kapal PT.PELSIM melebihi
2. Alat-alat peluncur dewi-dewi sebanyak 4 (empat) Set.
jumlah peralatan keselamatan yang dimiliki dan Nakhoda
3. Pelampung penolong sebanyak 8 (delapan)
meskipun
memiliki
kewenangan
untuk menurunkan penumpang yang berlebih
unit.
ternyata tidak mau menurukan dengan alasan
Baju penolong otomatis sebanyak 250 (dua
pertimbangan dari Perusahaan Pelayaran hal ini
ratus lima puluh) unit yang sesuai dengan
tentu saja membahayakan didalam pelayaran,
jumlah penumpang kecuali awak kapal.
karena jumlah kapasitas penumpang yang
5. Rakit penolong otomatis sebanyak 1 (satu)
berlebih menganggu banyak aspek keselamatan
4.
unit.
kapal seperti stabilitas kapal yang mana perihal
6. Alat-alat pemadam kebakaran sebanyak 6 (enam) unit. 7. Tanda-tanda
stabilitas
kapal juga menjadi
salah
satu
tanggung jawab dari Nakhoda. bahaya
sebanyak 1 (satu) paket
dengan
cahaya
Selain kelebihan
menganggu
penumpang
stabilitas
juga
kapal
menyebabkan
sulitnya evakuasi penumpang dan pembagian Volume 2, No. 2, November 2013
- 26
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala alat
penumpang
disaat
kapal
mengalami
3. Memberitahukan
kepada
penumpang
kecelakaan. Sudah dapat dipastikan penumpang
tentang pengertian tanda-tanda informasi
akan saling rebut alat keselamatan satu dengan
keselamatan dan poster.
lainnya. Hal ini tentu saja dapat dihindari
4. Memberitahukan kepada penumpang untuk
apabila Nakhoda selaku pemimpin tertinggi di
tetap tenang dalam keadaan darurat dan
kapal menggunakan kewenangannya secara
mengikuti petunjuk dari awak kapal yang
tegas dan menjalankan tanggung jawabnya
telah terlatih.
secara menyeluruh. Keselamatan seluruh penumpang secara
KESIMPULAN DAN SARAN
umum merupakan fungsi pokok seluruh awak
Kesimpulan
kapal terutama Nakhoda. Penerapan yang benar
1. Nakhoda dalam menjalankan tanggung
pada prosedur anjungan ataupun prosedur
jawabnya
kamar mesin akan memastikan keselamatan
dikapal yang bertanggung jawab terhadap
operasi kapal, keselamatan penumpang dan
keselamatan
awak
atau
belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan
pengkoordinasian pergerakan penumpang oleh
ketidaktegasan Nakhoda dan intervensi dari
Nakhoda setiap waktu sangatlah penting untuk
perusahaan pelayaran terhadap kewenangan
memastikan mereka merasakan pengalaman
Nakhoda.
kapal.
Pengontrolan
pelayaran yang tidak terlupakan dan aman.
sebagai
2. Nakhoda
pemimpin
dan
telah
tertinggi
keamanan
pelayaran
menjalakan
tanggung
pengontrolan
jawabnya sebagai pengawas dan pemelihara
penumpang dimulai sebelum mereka menaiki
peralatan keselamatan kapal, namun hal
tangga/jembatan
penumpang
tersebut tidak besar berarti dalam menjamin
harus diserahkan kepada Nakhoda ketika kapal
keselamatan kapal jika Nakhoda selaku
meninggalkan pelabuhan karena Nakhoda harus
pemimpin kapal masih saja membiarkan
mengetahui persis jumlah pasti penumpang dan
terjadi
awak
mulai
penumpang atau barang walaupun dengan
berlayar.Nakhoda bertanggung jawab untuk
alasan kebijakan perusahaan pelayaran, hal
mengumumkan informasi keselamatan sebelum
ini tetap saja menganggu atau mengancam
kapal berlayar di perairan terbuka. Informasi
keselamatan pelayaran.
Tanggung
kapal
jawab
atas
kapal.Jumlah
ketika
kapal
kelebihan
muatan
baik
itu
keselamatan yang diumumkan pada penumpang seperti:
Saran
1. Ingatkan mereka akan pentingnya prosedur
1. Nakhoda selaku pemimpin tertinggi diatas kapal
keselamatan. 2. Memberitahukan
kepada
penumpang
tentang lokasi jaket pelampung. 27 -
Volume 2, No. 2, November 2013
sudah
kecermatan
seharusnya
dalam
memahami
memiliki fungsi,
tanggung jawab serta kewenangan yang
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dimiliki, dan menolak intervensi-intervensi
DAFTAR KEPUSTAKAAN
dari
Abdul, A.M., 1998. Hukum Pengangkutan Niaga. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hengky, S., 2009. Pedoman Khusus Keselamatan dan Keamanan Pelayaran. Jakarta: Badan Koordinasi Keamanan Laut. Purwosutjipto, H.N.M., 1989. Pengertian pokok Hukum Dagang Indonesia. Jilid 5: Hukum Pelayaran Laut Dan Perairan Darat. Jakarta: Djambatan. Ronny, H.S., 1990. Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri. Jakarta: Ghalia Indonesia. Soebekti. H.R., 1988. Hukum Perkapalan dan Pengangkutan Laut. Jakarta, Yayasan Pendidikan Pelayaran DJADAJAT. Soekardono, 1969. Hukum Perkapalan Indonesia. Jakarta: Dian Rakyat. Sution, U.A., 1990. Hukum Pengangkutan Di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta. Willem, N.S., 2009. Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut. Jakarta: Badan Koordinasi Keamanan Laut.
pihak
lain
bahkan
dari
pihak
perusahaan pelayaran itu sendiri. Begitu pula kepada pihak perusahaan pelayaran untuk
bersikap
arif
mengutamakan
keselamatan pelayaran dan bukan hanya mengejar keuntungan. 2. Perlunya koordinasi yang baik antara pihak perusahaan pelayaran dengan Nakhoda, agar tidak terjadi kelebihan muatan atau penumpang
sehingga
membahayakan
operasional pelayaran. Sehingga dengan kata
lain
perusahaan
harus
lebih
mengutamakan keamanan, keselamatan dan kenyamanan penumpang
di samping
keuntungan yang ingin di dapat.
Volume 2, No. 2, November 2013
- 28
