Sorot Yankum & HAM. kanwilkumhamjabar

Sorot Yankum & HAM

Cakrawala

Peresmian Desa/ Kelurahan Sadar Hukum

“Pejabat Kekinian”

kanwilkumhamjabar

@HMKanwilJabar

www.facebook.com/kanwilkumhamjabar

http://www.youtube.com/c/humaskanwilkemenkumhamjawabarat

Salam pembaharuan.. JABAR PASTI KAHIJI...Apa kabar para pembaca Harmoni dimanapun berada..Dalam menyongsong Hari Kemerdekaan RI yang ke 71 Harmoni edisi triwulan III kembali hadir menyapa untuk menemani hari anda. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat tetap menjaga eksistensinya melaksanakan tugas-tugas dalam memberikan informasi yang up-to-date kepada masyarakat dan institusi melalui berbagai macam agenda kegiatan. Informasi yang kami sajikan melalui Harmoni yang terbit setiap triwulan menampilkan seluruh kegiatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat yang telah dilaksanakan 3 bulan terakhir ini. Pembaca yang setia, kami tetap menerima kritik dan saran agar tampilan maupun isi dari bulletin inimehjadi lebih baik. Kritik dan saran dapat dikirimkan melalui alamat redaksi Harmoni. Tidak lupa juga kami mengajak partisipasi pembaca untuk mengirimkan berbagai artikel/tulisan untuk dapat dimuat dalam buletin ini. Akhir kata dari redaksi mengucapkan selamat membaca, semoga Harmoni dapat bermanfaat sebagai referensi para pembaca. Salam hangat dari redaksi…(Y.A.S)

Fokus Utama ……………………………………………. 3 Cakrawala ………………………………………………... 4 Sorot Administrasi …………………………………….. 5 Sorot Imigrasi …………………………………………… 7 Sorot Yankum & HAM ……………………………….. 9 Sorot Pemasyarakatan ………………………………..11 Lensa ………………………………………………………13 Serambi UPT …………………………………………….15 Galeri ………………………………………………………16 Legal Drafter …………………………………………….17 Sosok ………………………………………………………19 Get Relax …………………………….………………….20

2

Buletin Edisi III / 2016

FOKUS UTAMA

B

ertempat di Rumah Tahanan Negara Klas I Bandung (15/08/2016), Upaya pencatatan dua rekor nasional pertandingan olahraga tradisional terompah panjang dengan peserta terbanyak oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) se-Indonesia dan menyanyikan lagu Hari Merdeka serentak di Rutan Kebon Waru, Jalan Jakarta berlangsung meriah. Narapidana

dan beberapa petugas kompak bernyanyi bersama Hari Merdeka. Tidak hanya petugas Rutan Kebonwaru, para pejabat pun diantaranya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Susy Susilawati, Kepala Divisi Pemasyarakatan Agus Toyib, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Johno Supriyanto, Pejabat Eselon III dan IV Lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat serta Pejabat di Rutan pun ikut menyanyikannya. Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Barat mengatakan bahwa, acara ini merupakan program Kemenkumham RI yang dilakukan secara serentak diseluruh Indonesia. "Di Jawa Barat sendiri juga dilakukan serentak sebanyak 6200 orang WBP di seluruh UPT Pemasyarakatan yang ada di Jawa Barat dan Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Barat menghadiri dan memusatkan kegiatan Video Conference di Rutan Kebonwaru sebanyak 670 orang WBP’’. Kegiatan ini merupakan hal positif untuk menggugah rasa kebangsaan para Warga Binaaan Pemasyarakatan. "Dengan menyanyikan lagu ini, diharapkan rasa patriotisme warga binaan semakin tinggi. Kecintaan terhadap negara juga diharapkan dapat tumbuh," (red/foto: Humas)

Buletin Edisi III/ 2016

3

CAKRAWALA

K

epala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Susy Susilawati bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I Bambang Rantam Sariwanto dan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I Aidir Amin Daud memberikan arahan mengenai Pejabat Kekinian di depan Pejabat dan Pegawai dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Dalam arahannya beliau mengingatkan akan pentingnya komunikasi, menjaga moral, mampu mengendalikan diri serta memiliki kompetensi yang handal di bidangnya masingmasing. Seorang pimpinan harus mampu melakukan inovasi dan memberikan kesempatan berinovasi kepada bawahan untuk bersama – sama mencari solusi dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks. Pimpinan tidak akan mampu meraih sukses tanpa dukungan bawahan dan mitra kerja lainnya. Oleh karenanya kerja sama dan kebersamaan menjadi kunci mendasar. Seorang Kepala Kantor tidak hanya memerintah dan menerima laporan dari belakang meja, tetapi harus memahami secara utuh kondisi dan permasalahan di lapangan, serta mampu menjadi role model di lingkungan kerjanya, memberikan dan menjadi teladan, mampu menginspirasi dan memotivasi bawahan dalam membangun semangat dan komitmen dalam tugas sebagaimana telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tentang Nawacita dan Revolusi Mental. Nilai-nilai PASTI yang dicanangkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly dalam melaksanakan gerakan “Ayo Kerja Kami PASTI” harus menginspirasi kita dalam melaksanakan tugas yang dilandasi oleh nilai – nilai Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif serta perintah dari Sekertaris Jenderal Kemenkumham RI Bambang Rantam Sariwanto tentang Pejabat Kekinian yang mana Pejabat dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI harus; Menjunjung tinggi kode etik, Kompetensi yang tinggi, Kerjasama yang baik, Daya saing, Sinergi, Inovasi, Mampu membangun jejaring, Menguasai teknologi, Berwawasan global, Administrator yang baik, Pelayanan yang SMART, Outlooking, NKRI. Dalam kesempatan yang sama di launching pula Tata Nilai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat yaitu : “ JABAR PASTI KAHIJI ”. Kata PASTI merupakan Tata Nilai dari Kementerian Hukum dan HAM R.I sedangkan KAHIJI merupakan Tata Nilai dari daerah Jawa Barat yaitu Konsisten, Amanah. Handal, Inovatif, Jujur , Implementatif. Harapan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dengan di Launching nya Tata Nilai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat ini menjadikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat menjadi Kanwil terdepan dalam Supporting Kementerian Hukum dan HAM R.I

4


SOROT ADMINISTRASI

B

SOSIALISASI REFORMASI BIROKRASI iro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian

Tim Reformasi Birokrasi Biro Perencanaan Sekretariat

Hukum dan HAM R.I bekerjasama dengan Kantor

Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I karena pada

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

kesempatan ini Kanwil Kemenkumham Jawa Barat

menyelenggarakan kegiatan Implementasi Reformasi

diberikan

Birokrasi dan Penguatan Nilai Kami PASTI di Aula Kantor

perubahan dan tunas integritas sebagai pendukung

Wilayah Kemenkumham Jawa Barat pada hari Jum’at

program Reformasi Birokrasi dan Tata Nilai Kami PASTI

29 Juli 2016 sebagai tindak lanjut dari Keputusan

yang diusung oleh Kementerian Hukum dan HAM R.I.

(Kepres) Nomor 15 Tahun 2015 tentang Komite

Adapun narasumber pada acara ini berasal dari Biro

Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) dan Tim

Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham R.I

Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) periode tahun

Uray Aswin

2015-2019.

Reformasi Birokrasi) dan Aditya

Kepres

ini

dikeluarkan

berdasarkan

kepercayaan

untuk

membentuk

agen

(Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Rachman (Kasubbag

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang

Penilaian Reformasi Birokrasi) yang dipandu oleh Kepala

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang

Bagian

menetapkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi perlu

(red/foto: humas)

Program

dan

Pelaporan

Eva

Gantini.

dilakukan secara berkesinambungan. Peserta berjumlah 50 orang berasal dari perwakilan seluruh Unit Pelaksana Teknis

se-Jawa

Barat

dan

perwakilan

pegawai

dilingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat. Acara dihadiri

oleh

pejabat

struktural

pada

Kanwil

Kemenkumham Jawa Barat. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Johno Supriyanto pada kesempatan ini mewakili Kepala Kantor Wilayah memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Penguatan Nilai Kami PASTI yang bertemakan “Membentuk Agen Perubahan dan Tunas

Integritas

jajaran

Kanwil

Kemenkumham

Jawa Barat”. Dalam sambutan yang dibacakan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Kantor Wilayah

sangat

menyambut


baik

kedatangan

5

SOROT ADMINISTRASI

" TEKNOLOGI INFORMASI MERUPAKAN SUPPORTING UNIT DALAM HAL TRANSPARANSI INFORMASI SERTA PELAYANAN PUBLIK "

T dan

he Newton Hotel Bandung. Acara Bimbingan Teknis Pengelolaan WEB yang diselenggarakan oleh Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum HAM Jawa Barat dibuka secara resmi oleh

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Susy Susilawati pada tanggal (29/08/2016), dihadiri oleh Kepala Divisi Administrasi T. Daniel L. Tobing, Pejabat Struktural di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Kepala Unit Pelaksana Teknis se-Bandung Raya. Bimbingan Teknis Pengelolaan WEB ini diikuti sebanyak 47 orang peserta yang berasal dari UPT se Jawa Barat dan Kantor Wilayah. Insan Pegawai Kementerian Hukum dan HAM harus “Melek” terhadap perkembangan teknologi seperti yang telah disosialisasikan bersama oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I beberapa waktu lalu. “Teknologi Informasi merupakan Supporting unit dalam hal transparansi informasi serta pelayanan publik, sehingga menjadi point penting yang harus diperhatikan tentunya ketersediaan data dalam website harus selalu Up To Date”, demikian dituturkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dalam sambutannya. Narasumber pada acara ini berasal dari Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenkumham R.I, Kepolisian Daerah Jawa Barat, dan Docotel Teknologi. Kepala Kantor Wilayah berharap keikutsertaan para peserta dalam kegiatan ini diharapkan dapat mengetahui apa itu Website, Bagaimana Merancang Website, serta Bagaimana mengelola Website terkait dengan informasi yang akan disampaikan masing-masing Satuan Kerja kepada publik tanpa melanggar Peraturan Perundang-undangan yang ada. (red/foto : Humas).

6


SOROT IMIGRASI


7

SOROT IMIGRASI

A

DIRJEN IMIGRASI BERIKAN PENGHARGAAN ADYASA BHUMI PURA KEPADA DIVISI KEIMIGRASIAN DAN KANTOR IMIGRASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT

cara dengan pemberian penghargaan Adhyasa Bhumi Pura dari Menteri Hukum dan HAM R.I Yasonna H. Laoly melalui Dirjen Imigrasi Ronny F. Sompie kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Susy Susilawati terutama Kepala Divisi Keimigrasian Sukma Murni Sinulingga bertempat di Hotel Holliday Inn Bandung (01/09/2016) yang telah menggelorakan Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (TimPORA) sampai tingkat Kecamatan, mengingat Jawa Barat merupakan daerah dengan Tim Pengawasan Orang Asing terbanyak se Indonesia sejumlah 140 Tim PORA yang tersebar di 8 Wilayah Kerja Kantor Imigrasi di Jawa Barat yaitu : Kantor Imigrasi Kelas I Bandung, Kantor Imigrasi Kelas I Bogor, Kantor Imigrasi Kelas II Cirebon, Kantor Imigrasi Kelas II Depok, Kantor Imigrasi Kelas II Karawang, Kantor Imigrasi Kelas II Bekasi, Kantor Imigrasi Kelas II Tasikmalaya, Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi. Kepala Kantor Wilayah m e n gha ra p ka n da l a m p r os e s penegakan hukum Keimigrasian di Wilayah Kerja Jawa Barat harus dilakukan dengan cara-cara humanis serta mengharapkan “Hanya orang orang asing yang bermanfaat yang dapat diterima di Wilayah Jawa Barat”. (red/foto: Humas).

8


SOROT YANKUM & HAM

LOMBA KADARKUM BUKAN HANYA SEKEDAR PERLOMBAAN

K

ementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyelenggarakan Lomba Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Tingkat Nasional Tahun 2016, (01/08/2016) bertempat di Candi Hall Putri Duyung Ancol Jakarta yang mengambil tema "Melalui Lomba Kadarkum Tingkat Nasional Kita Tingkatkan Pemahaman Hukum Masyarakat Demi Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat". Kepala BPHN yang sekaligus Ketua Penyelenggara Eni Nurbaningsih menyampaikan dalam ajang lomba yang dilaksanakan empat tahun sekali ini, diikuti 670 orang peserta (Pelajar, Mahasiswa, Masyarakat Umum) dari 34 Provinsi se-Indonesia. Lomba Kadarkum dibuka langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasona H Laoly dihadiri oleh Kepala Daerah Prov/Kab/Kota, Pejabat Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kemenkumham RI. Hadir pula Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Barat Susy Susilawati, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Barat Johno Supriyanto, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Hasbullah Fudail, Kasubag Penyuluh Hukum Ade Supriyadi, para JFT dilingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat sekaligus memberikan support terhadap Kontingen peserta yang mewakili Jawa Barat. Kanwil Kemenkumham Jawa Barat turut serta mengirimkan peserta Lomba Kadarkum yang telah menyelesaikan seleksi Kadarkum Tingkat Provinsi dan telah terpilih lima Orang siswa/siswi dari SMA Negeri 3 Kota Sukabumi sebagai perwakilan dari Provinsi Jawa Barat yang walaupun pada akhirnya gagal di babak perempat final oleh Provinsi Banten dan Provinsi Bali. Dalam sambutannya Menteri Hukum dan HAM mengharapkan "Lomba Kadarkum ini bukan hanya sekadar perlombaan yang berisi pembahasan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tapi pada saat yang sama adalah bagaimana kita betul-betul menjadikan ketaatan hukum budaya sadar hukum menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari" kata Yasona H Laoly. Lomba kadarkum dijadwalkan selama 4 hari tanggal 1-4 Agustus 2016 yang meliputi 4 (empat) tahapan seleksi yaitu, tahapan penyisihan, perempat final, semi final dan final dengan sistem gugur. Adapun materi soal lomba meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. (red/foto: Humas).


9

SOROT YANKUM & HAM

B

ertempat

di

Gedung

Pemerintahan

Provinsi Jawa Barat. Bertepatan dengan Hari

Ulang

dilaksanakan

Penghargaan

Jawa

berjumlah

Penghargaan

Tim

766 AHU,

dan

Sadar

Hukum

Desa/Kelurahan,

Pengawasan

Penghargaan

Barat,

Peresmian

Desa/Kelurahan

(19/08/2016) (TimPORA),

Tahun

Orang

MoU

HAM

Asing dan

Pemberian Penghargaan Lomba Cerdas Cermat HAM Provinsi Jawa Barat Tahun 2016. Acara ini dihadiri 11 Pejabat Tinggi Eselon I Kementerian Hukum dan HAM R.I. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Susy Susilawati mendapatkan Penghargaan atas terbentuknya sejumlah TimPORA di

Wilayah Jawa Barat dari Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM R.I Ronny F. Sompie. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mendapatkan Penghargaan Anumbhawa Sasana Desa/Kelurahan dari Menteri Hukum dan HAM yang diserahkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I Bambang Rantam Sariwanto. Pemberian penghargaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah sebagai wujud apresiasi pemerintah kepada pemerintah daerah dan masyarakat karena telah bekerja keras dalam melakukan pembinaan masyarakat sadar hukum. Pembinaan ini dilakukan dengan melibatkan berbagai instansi terkait antara lain: Pemerintah Daerah, Kanwil Hukum dan HAM, Kejaksaan, dan Kepolisian. Selanjutnya dilakukan penilaian oleh Tim dengan mengacu kepada ketentuan dari Kemenkumham tentang kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang mencakup : Pelunasan kewajiban membayar PBB diatas 90 %, Tidak ada perkawinan dibawah umur, Angka kriminalitas Rendah, rendahnya kasus narkoba dan tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Khusus Jawa Barat sampai saat ini mencapai 2.247 Desa/Kelurahan dari total 5.962 Desa/Kelurahan yang ada di Jawa Barat. Dengan demikian Provinsi Jawa Barat adalah penyumbang terbesar Desa/Kelurahan Sadar Hukum secara Nasional yakni 60,01 persen, sementara sisanya 39,99 persen dibagi ke berbagai provinsi di Indonesia. Kanwil Kumham Jawa Barat bergerak cepat dengan membentuk 140 Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di masing-masing Kabupaten/Kota sampai pada tingkat kecamatan, sehingga keberadaan dan pengawasan

terhadap orang asing bisa berjalan secara maksimal. TimPORA di Jawa Barat saat ini yang terbanyak di Indonesia,sampai ke tingkat kecamatan, sehingga Menkumham RI memberi penghargaan kepada Gubernur Jawa Barat, Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar dan Instansi lainnya atas sinergitas dalam pengawasan orang asing. Khusus di Bidang Hak Asasi Manusia, telah dilaksanakan “Lomba Cerdas Cermat Hukum dan HAM” dengan tujuan agar pemahaman HAM dapat tersosialisasi kepada seluruh masyarakat. (red/foto: Humas).

10


SOROT PEMASYARAKATAN

‘’INDONESIA KERJA NYATA’’

U

pacara memperingati HUT RI ke-71 dan pemberian remisi dipusatkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

Klas

(17/08/2016)

dilaksanakan

jam

07.30

WIB

IIA

Bandung

dengan

pada penuh

hidmat. Turut hadir Kepala Kantor Wilayah KemenkumhamJawa

Barat

Susy

Susilawati,

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, Pejabat eselon II,III, IV dilingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Pejabat UPT se-

Jawa Barat

jajaran

Kanwil

Kemenkumham

Jawa Barat, Perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Perwakilan dari Kodam III Siliwangi, Perwakilan dari Polda Jawa Barat serta para Undangan lainnya yang turut hadir pada acara tersebut. Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Barat

pada

upacara

HUT

RI

ke-71

yang

sekaligus pemberian remisi kepada seluruh WBP yang ada di Lapas/Rutan. Jajaran Kanwil Kemenkumham Jawa Barat melaporkan tentang jumlah Warga Binaan

Pemasyarakatan (WBP) yang ada di Lapas/Rutan sebanyak 21.560 orang, sedangkan yang mendapatkan Remisi Umum pada tahun 2016 ini sebanyak 11.010 orang. Menteri Hukum dan HAM RI meminta melalui isi pidatonya yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat

Deddy Mizwar

mengatakan kepada jajaran

Kemenkumham sebagai abdi negara harus mengubah cara pandang, pola pikir, sikap, perilaku dan cara kerja dalam bentuk suatu gerakan moral yang disebut sebagai revolusi mental dengan mengimplementasikan nilai-nilai “kami PASTI” (Profesional, Akuntabel, Sinergi,

Transparan, Inovatif). Kegiatan ini bukan hanya gerakan himbauan tetapi merupakan wujud nyata sebagai pengejawantahan

pengabdian

seluruh

jajaran

Kemenkumham. Disamping

itu

pula

Menteri

Hukum

dan

RI

mengajak

bersama-sama

untuk

melakukan

langkah-

langkah pemberantasan narkoba dan zero handphone yang lebih gencar, berani, komprehensif, dan dilakukan secara terpadu khususnya di Lapas dan Rutan yang selama ini disinyalir sebagai tempat peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Sebagai komitmen Pemerintah dalam upaya pemberdayaan WBP dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM RI terus berinovasi dengan mencanangkan program Lembaga Pemasyarakatan Industri adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana melalui pembinaan kegiatan kerja produksi yang bertujuan untuk mempersiapkan narapidana menjadi manusia yang terampil dan mandiri serta menumbuhkan

dan

mengembangkan

usahanya

dalam

rangka

membangun

perekonomian

nasional.

(red/foto: Humas)


11

SOROT PEMASYARAKATAN

GIAT SKRINING MASSAL TB LAPAS BANCEUY

S

esuai Rencana Aksi Nasional Penanggulangan TB (Tuberkulosis) bagi WBP 2015 sampai dengan 2019, penguatan intensifikasi Penemuan Kasus merupakan langkah pertama dalam kegiatan program pengendalian TB di UPT Pemasyarakatan. Kegiatan dalam penemuan kasus TB di UPT Pemasyarakatan dilakukan secara aktif melalui skrining WBP dan tahanan baru, survey batuk, pelacakan kontak, skrining menjelang bebas, dan skrining massal secara berkala dan pasif melalui kunjungan ke poliklinik (WBP dan tahanan serta petugas UPT Pemasyarakatan)(4/08/2016). Kegiatan skrining massal di UPT Pemasyarakan Jawa Barat rencananya akan dilaksanakan pada 10 (sepuluh) UPT Pemasyarakatan yaitu di Bandung Raya, Kab/Kota Bogor dan Kota Bekasi Lapas Banceuy, Lapas Wanita dan Rutan Bandung untuk tahap awal, tahap selanjutnya diperkirakan Nopember 2016 akan dilanjutkan di UPT Pemasyarakatan lainnya (Lapas Sukamiskin, LPKA, Lapas Cibinong, Lapas Bogor, Lapas Bekasi, Lapas Gunung Sindur dan Rutan Gunung Sindur). Skrining Massal di Lapas Banceuy dihadiri oleh petugas dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Direktorat Perawatan, Kesehatan dan Rehabilitasi), Dinas Kesehatan Provinsi Jabar, Dinas Kesehatan Kota Bandung, LSM Grapiks, FHI360, CTB-KNCV, RED Institute dan beberapa LSM-NGO lainnya, kurang lebih 600 orang (Petugas dan WBP) akan di skrining, kegiatan diawali dengan Pelatihan dan Pembekalan bagi Kader/Tamping kesehatan, dilaksanakan pada tanggal 26-27 Juli 2016 diikuti oleh 20 WBP kader kesehatan, selanjutnya tanggal 1 Agustus 2016 pemberian informasi kepada seluruh petugas Lapas Banceuy berupa penyuluhan tentang TB dan HIV (oleh Direktorat Perawatan, Kesehatan dan Rehabilitasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan , Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, FHI 360, (RED Institute,dan CTB-KNCV). Pelaksanaan skrining massal TB di Lapas Banceuy diperkirakan akan berlangsung selama 6 hari, diawali dengan skrining massal untuk petugas Lapas Banceuy (kurang lebih 100 orang), yang dilaksanakan mulai tanggal 2-3 Agustus 2016. Untuk Tahap selanjutnya yaitu tanggal 4 Agustus 2016 dan seterusnya dilakukan skrining massal untuk WBP kurang lebih 500 orang. Untuk saat ini kegiatan berjalan dengan baik, lancar, terkendali dan aman. Kegiatan skrining massal TB tersebut antara lain, skrining gejala melalui wawancara, pemeriksaan rontgen (X-Ray), pemeriksaan sputum bagi terduga, dan pemeriksaan dengan Tes Molekuler Cepat (TCM) Gen-X yang dilakukan di Balai Laboratorium Kesehatan (BLK) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Untuk skrining massal selanjutnya setelah dilaksanakan di Lapas Banceuy akan dilaksanakan di Lapas Wanita Bandung (10 Agustus 2016), dan di LPKA Bandung (22 Agustus 2016) (red/foto: mahyudi).

12


LENSA

SETIAP ORANG BERHAK MENDAPATKAN AMNESTI PAJAK DAN KEUNTUNGAN AMNESTI PAJAK Acara Sosialisasi Amnesti Pajak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat bekerjasama dengan Kantor Pajak Pratama Bandung Cicadas (09/09/2016) dilaksanakan di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Acara Sosialisasi Amnesti Pajak ini dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Susy Susilawati, bertindak sebagai Narasumber Kepala KPP Bandung Cicadas Ismuji Raharjo beserta Tim dan dihadiri oleh seluruh Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat serta Perwakilan UPT Bandung Raya. “Amnesti Pajak adalah Penghapusan Pajak yang seharusnya terhutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan ”. Terdapat 6 keuntungan dari Amnesti Pajak yaitu : 1. Penghapusan Pajak yang seharusnya terhutang; 2. Tidak dikenai Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana Perpajakan; 3. Tidak dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan; 4. Penghentian Proses Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Penyidikan; 5. Jaminan Rahasia Data Pengampunan dan tidak dapat dijadikan dasar Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana apapun;

6. Pembebasan Pajak Penghasilan untuk baik nama harta tambahan. (red/foto: Humas).


13

LENSA

DEKLARASI HDKD 2016 SITU PATENGGANG Ciwidey, 30/09/2016. Situ Patenggang Jawa Barat, Deklarasi Peringatan Hari Dharma Karyadhika tingkat kanwil Tahun 2016, jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat dipimpin oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Barat Susy Susilawati dan dihadiri oleh para Kepala Divisi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, para Kepala Unit Pelaksana Teknis di Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, para Pejabat Administrasi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat serta para pegawai dilingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat. Pada kesempatan tersebut Kepala Kanwil mengatakan ‘’Hari Dharma Karyadhika sebagai hari Ulang Tahunnya Kementerian Hukum dan HAM telah ditorehkan oleh pendahulu-pendahulu kita dengan ditetapkannya tanggal 30 Oktober sebagai hari Kehakiman. Oleh karenanya wajar, kita sebagai penerus dan warga pengayoman untuk memperingatinya setiap tahun. Peringatan hari Dharma Karyadhika, bukan semata-mata kegiatan seremonial saja. Hal terpenting yang diamanatkan pendahulu kita sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.06-UM.01.06 Tahun 1985 bertujuan meningkatkan dharma warga Departemen Kehakiman. Amanah ini yang senantiasa harus kita junjung tinggi dan kita laksanakan’’. Tuturnya. Berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan, baik di tingkat kanwil dan UPT menunjukkan kegiatan yang akan sangat bermanfaat. Kepala Kanwil Kemenkumham meminta kepada semua jajaran Pengayoman yang hadir pada saat itu agar mendukung dan mensukseskan seluruh kegiatan tersebut. Kegiatan yang bersifat peningkatan kualitas pelayanan maupun kepedulian sosial kepada masyarakat umum, dan secara khusus kepada saudara-saudara kita yang terkena bencana bisa menjadikan Kementerian Hukum dan HAM sebagai organisasi yang RESPONSIF dan lebih NYATA dirasakan masyarakat. Ada hal terpenting yang disampaikan oleh Kepala Kawil Kemenkumham Jawa Barat pada saat mendeklarasikan di Situ Patenggang tersebut yaitu ‘’Kehadiran kita di Patenggang ini tidak sekedar hiburan dan rekreasi, atau bukan pula menggugurkan kewajiban untuk ikut, dan untuk mendeklarasikan kegiatan Hari Darma Karyadhika saja. Hal terpenting yang ingin kita bangun adalah menumbuhkan rasa kebersamaan. Kesadaran bahwa kebersamaan sangat penting dalam sebuah organisasi, termasuk empati, tepa salira serta mampu memahami peran dan fungsi orang lain. Kebersamaan akan mengokohkan dan menguatkan dalam mencapai Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM khususnya di Kanwil Jawa Barat”. Ujarnya. Setelah selesai mendeklarasikan Peringatan Hari Dharma Karyadhika Tahun 2016, Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Barat dan para Pejabat Struktural serta para Pejabat UPT jajaran Kanwil Kemenkumham Jawa Barat melakukan pelepasan balon udara, dilanjutkan sesi foto bersama dan dilanjutkan berbagai permainan serta makan siang bersama dengan seluruh pegawai yang hadir pada saat itu sebagai salah satu wujud kebersamaan. (red/foto: Humas)

14


SERAMBI UPT

PENANDATANGANAN MAKLUMAT PELAYANAN SECARA SEREMPAK

B

ertempat di Ruang Rapat Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Acara Pelaksanaan Teleconference bersama Menteri Hukum dan HAM RI (29/09/2016) dalam rangka Pencanangan Bulan Bhakti Hari Dharma Karyadhika Kementerian Hukum dan HAM RI yg ke 71. Dipimpin oleh Kepala Bagian Umum Kanwil Kemenkumham Jawa Barat Ahmad Kapi Sutisna dan dihadiri oleh Pejabat Struktural esselon III dan IV dilingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, Kepala/Perwakilan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham se-Jawa Barat. Pada pelaksanaan Teleconfrence tersebut dilakukan Penandatanganan Maklumat Pelayanan oleh Pejabat pada Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) se-Bandung Raya yang disaksikan oleh Ketua Ombusdman Jawa Barat Haneda Lastoto Serent dan diikuti secara serempak oleh UPT se-Jawa Barat. (red/foto: Humas)


15

GALERI

16

KANWIL KEMENKUMHAM JAWA BARAT TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR BANDANG GARUT 22 SEPTEMBER 2016


LEGAL DRAFTER

Harun Surya Perancang Muda Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat

PEMBATALAN PERDA BERMASALAH Peraturan Daerah (Perda) adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta merupakan penjabaran lebih lanjut ketentuan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu Peraturan Daerah dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangundangan. Pembatalan 3.143 Perda dan Perkada oleh Menteri Dalam Negeri merupakan gambaran empiris regulasi Perda dan Perkada di Indonesia, pembatalan tersebut dikarenakan antara lain oleh:

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 2. Menghambat investasi di daerah; 3. Bertentangan dengan kepentingan umum: a. terganggunya kerukunan antar warga masyarakat; b. terganggunya pelayanan umum; c. terganggunya ketentraman/ketertiban umum; d. kebijakan yang bersifat diskriminatif. 4. Menimbulkan konflik di masyarakat; 5. Bukan kewenangannya. Dari Pembatalan tersebut, Perda bermasalah secara umum dapat diidentifikasikan dari 2 (dua) aspek yaitu: 1. Aspek Substansi dan teknik a. Lingkup dan kedalaman substansi masih bersifat parsial, belum terintegrasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, karakteristik daerah, kepentingan umum, bias HAM, tidak berperspektif gender serta tidak mengakomodir daya dukung lingkungan hidup. b. Menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan menghambat investasi, misal : 1. memperluas objek pajak dan retribusi; 2. objek pungutan tidak layak dikenakan retribusi; 3. memberlakukan pungutan sebagai sumbangan yang berlaku terus menerus dan bersifat pajak; 4. bersifat pungutan yang membebani masyarakat. c. Tidak melalui penelitian dan pengkajian hukum yang mendalam. d. Tidak ada kesesuaian antara jenis dan materi muatan. e. Banyak ditemui materi muatan Perda yang sama/pengulangan (redundant) dengan materi muatan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Perpres sehingga timbul duplikasi pengaturan. Buletin Edisi III/ 2016

17

LEGAL DRAFTER f. Terkadang ada substansi yang tidak perlu dan tidak efektif bila dibuat dengan instrumen Perda cukup dengan Peraturan Kepala Daerah. g. Belum berorientasi pada pelayanan publik : prioritas perda pelayanan publik lebih pada aspek kelembagaan bukan pada aspek public service. h. Belum mempedomani Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 2. Aspek SDM dan Kelembagaan

a. Pendekatan pragmatis sektoral dalam pembentukan raperda dengan mendahulukan kepentingan elite politik lokal dan orientasi ke pendapatan asli daerah cenderung lebih dominan dibanding pendekatan sistem dan normatif peraturan perundang-undangan; b. Minimnya aksesibilitas masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah; c. Wakil yang diutus dalam pengharmonisasian sering berganti-ganti baik karena dibatasi oleh masa jabatan, alih tugas atau penggantian; d. Lemahnya koordinasi dalam proses pembentukan perda; e. Kurangnya pembinaan dan sosialisasi dari pusat ke daerah; f. Kurangnya pengawasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan daerah; g. Orientasi pembentukan perda lebih pada kuantitas dan terkadang berbanding terbalik dengan kualitas perda; h. Belum dilibatkan secara optimal para Perancang peraturan perundang-undangan. Untuk itu dalam merancang dan membuat peraturan daerah diperlukan penguasaan subtansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik, dengan memperhatikan asas-asas pembuatan perda, serta situasi dan kondisi yang sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Peraturan Daerah dibuat untuk menciptakan suasana pemerintahan daerah yang baik dan teratur, bukan membuat masalah baru dalam masyarakat.

18


SOSOK

Lagi....Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat patut berbangga karena salah satu dari Pejabat Eselon II di jajaran Jawa Barat adalah seorang Perempuan, seorang Srikandi. Kesan pertama dari sosok beliau adalah ceria, kocak dan selalu penuh keriangan, namun dibalik keceriaan, dibalik humoritasnya, beliau adalah sosok yang penuh ketegasan, terutama dalam hal mengawasi para Ka UPT maupun para pegawainya dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam hal keimigrasian. Beliau bernama Sukma Murni Sinulingga, tawanya yang lepas dan ceria selalu mewarnai hari-harinnya dalam melaksanakan tugas, hobinya beliau adalah travelling dan kuliner selain itu memelihara tanaman. Koleksi tanamannya cukup banyak dan sangat telaten dalam memeliharanya. Ketika penulis menyambanginya pada siang hari itu..Apa sebenarnya cita-cita nya ? beliau mengatakan “Menjadi seorang Arsitek” (..wooow), tidak heran jika cita-citanya seperti itu, karena penulis juga melihat Beliau dalam mendesain tata ruang kerja dan rumahnya yang cukup apik sangat artistik. Lulusan PTK angkatan V ini juga penyayang anak-anak, hal ini terbukti ketika dimanapun dan kapanpun dalam perjalanan dinas selalu teringat kepada anak-anak yang diasuhnya. Menjadi Kepala Divisi Keimigrasian di Jawa Barat adalah yang kedua kalinya setelah sebelumnya beliau pernah menjadi Kepala Divisi Keimigrasian di Yogyakarta. Kesehariannya yang baik hati sesuai dengan motto hidupnya yaitu “ Hidup adalah singkat jadi nikmati dan berbuat kebaikan, Hidup ini indah jika kita berbuat baik “. Waaah... luar biasa motto Ibu yang satu ini. Prestasi beliau selama di Jawa Barat memang cukup membanggakan untuk sosok seorang perempuan salah satunya yaitu Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing terbanyak se-Indonesia. Konsennya beliau kepada seluruh UPT Imigrasi adalah untuk benar-benar mengawasi Orang Asing yang datang ke Jawa Barat. Beberapa kali dilakukan Operasi tentang Pengawasan Orang Asing yang sangat besar di Wilayah Bogor, dan dalam rangka Hari Dharma Karyadhika 2016 ada Gerakan Serentak Penegakan Hukum Keimigrasian yang dicanangkan juga oleh Menteri Hukum dan HAM R.I Harapan beliau tentang Keimigrasian adalah agar kedepannya Imigrasi tetap solid dalam kondisi apapun dan tetap bersinar, berjaya walaupun ditempa isu-isu yang tidak mengenakan, tambahnya. Diakhir kunjungan tidak lupa beliau tertawa tersenyum sambil melambaikan tangan karena harus memimpin sidak di beberapa UPT. Terimakasih Ibu Kepala Divisi Keimigrasian, Selamat berkarya, berjuang terus untuk Imigrasi tetap jaya, semoga Ibu sehat selalu.


Sukma Murni Sinulingga Kepala Divisi Keimigrasian

19

20


Sorot Yankum & HAM. kanwilkumhamjabar

Recommend Documents