HAM, Tak Bisa Ditawar

1 Inspiratif & Bernilai

HAM, Tak Bisa Ditawar Volume 10 / DESEMBER 2010

2

Volume 10 / DESEMBER 2010

tajuk

Ada HAM di Rahim CSR

surat pembaca

Sejak reformasi bergulir mulai 1998 lalu, persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi isu sensitif yang bisa menimbulkan pergerakan dan kesadaran kritis masyarakat Indonesia. Karena itu, pelanggaran HAM menjadi salah satu penyebab runtuhnya rezim penguasa. Sebab penegakan HAM sudah menjadi kesepakatan yang termaktub dalam Deklarasi Universal HAM yang

*** Dear Interdev team, terima kasih atas kiriman buletinnya. Sebuah sharing energi CSR yang konsisten dan berkelanjutan. Yanin Kholison Community Development Officer, Government Affairs Department P remier Oil Indonesia Redaksi: Terima kasih kembali atas responnya. Kami akan terus intens mengirimkan TeropongCSR setiap dua pekan sekali.

disahkan secara aklamasi oleh Majelis Umum PBB pada1948, serta Deklarasi Helsinki pada 1975. Tak berbeda halnya dengan dunia bisnis. Inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR) adalah bagian upaya penghormatan dan penegakan prinsipprinsip HAM, dan hal tersebut ditegaskan dalam ISO 26000; guidance on social responsibility.

*** Salam CSR. Salut buat rekan-rekan Interdev. Saya ngirim artikel tentang CSR dan Comdev boleh gak? Mardian, (Banpuindo)

Mengacu pada Deklarasi Universal HAM 1948, ISO 26000 memuat turunanturunan pelaksanaan penegakan HAM oleh perusahaan melalui program CSR. Hal tersebut dimaksudkan, untuk menghormati dan memberikan hak dasar manusia sesuai dengan asasinya. Sehingga bila, konsep penegakan HAM dalam ISO 26000 dilaksanakan, ada banyak keuntungan yang diraih perusahaan. Tiga

Redaksi: Salam kembali, terima kasih atas res pon dan partisipasinya terhadap TeropongCSR. Kami menerima kiriman artikel opini, kegiatan dan foto-foto terkait inisiatif CSR yang dilakukan perusahaan. Artikel dan foto dapat dikirim melalui email: info@interdev. co.id

*** Dengan hormat, Terima Kasih atas kiriman buletinnya. Dengan senang hati kami mohon perkenan Interdev mengirimi kami edisi selanjutnya. Hormat kami, Amru Mahalli Redaksi: Terima kasih kembali. Kami juga de ngan senang hati akan terus mengi rimkan TeropongCSR pada edisi-edisi berikutnya. *** Terimakasih informasi yang sangat berguna bagi kami di Lhokseumawe Aceh, Semoga CSR berjaya untuk masa depan kita semua. wassalam Zainal Yacob Redaksi: Terima kasih kembali. Senang hati kami jika kehadiran TeropongCSR ini sangat bermanfaat bagi kawan-kawan di Aceh.

diantaranya adalah, meraih keuntungan maksimal, mendapatkan perlindungan sosial dari masyarakat, serta terhindar dari ancaman hukum. Karena itu, memperingati hari HAM Internasional pada 10 Desember dan memasuki tahun baru 2011, seyogyanya prinsip HAM yang tertuang dalam ISO 26000 menjadi frame berfikir dan bekerja di setiaf aktivitas CSR. Selamat Membaca!

*** Terima kasih atas budi baik redaksi mengirim bulletin tersebut. Bagus dan sangat bermanfaat. Salam hormat/Best regards R. Bambang Priatmono Media & External Communications Mgr Corporate Communications & A dministration Dept PT Bakrie & Brothers Tbk

Redaksi menerima tulisan, saran, kritik dan masukan dari pembaca. Kirim ke: [email protected] Sertakan nama, alamat dan perusahaan.

Foto cover: edipetebang.blogspot.com

CSR for COMPETITIVE ADVANTAGES towards SUSTAINABILITY DEVELOPMENT

Jl Gatot Subroto Kav. 36A Walahar Bendungan Hilir Jakarta 10210 Indonesia T. +62 21 5785 1229. F. +62 21 5785 4044. http://interdev.co.id

Redaksi Teropong CSR: Pemimpin Umum: Nurdizal M. Rachman Pemimpin Redaksi: As’ad Nugroho Redaktur Pelaksana: Muhamad Nur Mekah Dewan Redaksi: Asep Efendi, Emir Wicaksana, Alex Fatahilla Staf Redaksi: Jajang Suherman, Aep Nazarudin, Arsjad Kurnia, Arip Hidayatuloh Sekretaris Redaksi: Erwin Nugraha Sirkulasi & Distribusi: Indra Utama Sales & Marketing: Dian Margiasih

advertorial


Pemasangan iklan/advertorial, hubungi: [email protected] T. +62 21 5785 1229. F. +62 21 5785 4044

3

4 dapur


Terapkan Prinsip HAM dalam CSR

Perusahaan sebagai institusi penyedia produk barang dan jasa erat kaitannya dengan peri kehidupan manusia.

P

erusahaan banyak melibatkan manusia sebagai tenaga kerja, sejak awal mendirikan bangunan pabrik, pembebasan lahan untuk tempat usaha dan proses produksi. Proses interaksi yang sangat erat ini dapat membawa berbagai konsekuensi, baik ataupun buruk. Jika hubungan itu dikelola den gan baik maka dampak positif bagi semua pihak, akan diperoleh optimal. Namun, jika perusahaan abai dengan perlakuan baik atas berbagai kelompok masyarakat, maka dampak buruk akan diraih. Perusahaan berpotensi melanggar hak berbagai kelompok masyarakat (stakeholders) dari interaksi yang tidak seimbang dan buruk ter sebut.

Dalam beberapa kasus, pelang garan hak yang potensial dilakukan oleh perusahaan itu juga masuk dalam kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Dugaan dan kekhawatir an ini tidaklah berlebihan, sebab beberapa fakta mengenai potensi pelanggaran HAM oleh perusahaan juga ditengarai oleh Komisi Nasional (Komnas) HAM. "30 persen kasus yang dilaporkan ke Komnas HAM terkait perusahaan yang beroperasi di Indonesia dengan masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan itu," kata Komisioner Komnas HAM Nur Kholis, dalam diskusi “ Tantangan Penerapan Roundtable on Sustainable Palm Oil", seperti dilansir antaranews (10/11). Selebihnya dikatakan, Komnas HAM menerima laporan 5.000 kasus dugaan pelanggaran HAM, dan lebih

dari 1.000 kasus adalah konf lik antara perusahaan dan masyarakat. Besarnya potensi pelanggaran HAM yang dapat dilakukan oleh per usahaan, semestinya menjadi perhatian manajemen perusahaan. Selain untuk menghindari kerugian di pihak masyarakat, penghindaran pelang garan HAM juga untuk kepentingan keberlanjutan hidup perusahaan. Jika perusahaan memiliki hubungan yang baik dengan berbagai kelompok masyarakat, maka keamanan dan keberlanjutan usaha akan semakin terjamin. Sementara mantan Ketua Komnas HAM Marzuki Darusman mengatakan, bahwa korporasi dapat dikategorikan sebagai pelaku pelanggar HAM. Argumen ini menurutnya didasarkan pada UU Perseroan Terbatas (UU PT) No-

mor 40 Tahun 2007, yang mengakui korporasi sebagai personalitas hukum (legal personality). Marzuki menyimpulkan bahwa korporasi tunduk pada hukum yang berlaku sebagai legal per sonality lainnya. Ketentuan HAM dalam ISO 26000 Persoalan pelanggaran HAM menjadi perhatian penting dalam aplikasi penerapan inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR). Karena itu dalam ISO 26000; Guidance on Social Res ponsibility memasukkan HAM dalam salah satu core subject, bersama enam core subject lainnya. Beberapa hal yang diatur dalam ISO 26000 terkait dengan HAM adalah sebagai berikut ini. Pertama, uji tuntas (due diligence), untuk menghormati HAM maka or-

Volume 10 / DESEMBER 2010 ganisasi memiliki tanggung jawab melaksanakan uji tuntas meng identifikasi, mencegah dan mengatasi dampak aktual atau potensial dari pelanggaran HAM yang dilakukan organisasi sendiri atau dampak dari perbuatan pelanggaran organisasi lain dalam sebuah ikatan kerjasama. Kedua, situasi yang beresiko bagi HAM. Ada beberapa keadaan situasi tertentu, dimana organisasi akan menghadapi tantangan, dilema serta risiko terjadinya pelanggaran HAM yang lebih buruk. Beberapa situasi tersebut diantaranya adalah, konf lik atau instabilitas politik yang ekstrim, kemiskinan dan kesehatan yang buruk, keterlibatan dalam kegiatan eksploitasi alam, kedekatan operasi dengan masyarakat adat, budaya korupsi, dan sebagainya. Ketiga, menghindari keterlibatan. Keterlibatan memiliki dua makna, hukum dan non-hukum. Dalam konteks hukum, keterlibatan telah didefinisikan dalam beberapa wilayah yurisdiksi sebagai suatu tindakan atau kelalaian yang memiliki pengaruh besar ter hadap terjadinya tindakan ilegal. Tindaka n itu seperti kejahatan, me miliki niat untuk berkontribusi pada tindakan melanggar hukum. Keterlibatan juga dikaitkan dengan konsep membantu dan bersekongkol, dalam tindakan melanggar hukum atau karena kelalaian. Dalam konteks non-hukum, orga nisasi dapat dianggap terlibat ketika membantu dalam pelaksanaan tindak an salah orang lain. Organisasi juga dapat dianggap terlibat, ketika tinggal diam atas terjadinya atau menerima manfaat dari tindakan yang salah. Keempat, menyelesaikan keluhan. Ketika institusi beroperasi secara optimal, perselisihan mengenai dampak HAM mungkin terjadi. Karena itu, mekanisme pengaduan yang efektif memainkan peran penting dalam tugas negara untuk melindungi HAM. Institusi non-pemerintah tidak boleh melemahkan mekanisme penguatan lembaga negara, khususnya mekanisme peradilan, tetapi dapat menawarkan kesempatan tambahan untuk jalan dan ganti rugi.

Kelima, diskriminasi dan kelompok rentan. Diskriminasi melibatkan pembedaan, pengecualian atau prefer ensi yang memiliki efek meniadakan persamaan perlakuan atau peluang, dengan pertimbangan yang didasarkan pada prasangka. Beberapa hal yang tidak boleh dilakukan diskriminasi diantaranya adalah pada ras, warna kulit, jenis kelamin, usia, bahasa, properti, kebangsaan atau asal-usul kebangsaan. Kemudian agama, etnis atau asal sosial, kasta, taraf ekonomi, cacat, kehamilan, masyarakat adat, afiliasi serikat buruh, afiliasi politik atau pendapat politik atau lainnya. Larangan diskriminasi adalah salah satu prinsip paling mendasar dari hukum HAM internasional. Keenam, hak-hak sipil dan politik. Hak-hak tersebut mencakup hak mutlak seperti hak untuk hidup, hak untuk hidup dengan martabat, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak atas keamanan pribadi, hak untuk me miliki, dan hak untuk proses hukum dan persidangan yang adil ketika menghadapi tuntutan pidana. Termasuk yang lainnya adalah kebebasan berpendapat dan berekspresi, kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai, kebebasan untuk meng adopsi dan mempraktikkan agama, kebebasan memiliki keyakinan. Kemudian, kebebasan dari intervensi sewenang-wenang dengan privasi, keluarga, rumah atau korespondensi. Serta kebebasan dari serangan terhadap kehormatan atau reputasi, hak atas akses ke pelayanan publik, dan hak untuk ambil bagian dalam pemilihan umum. Ketujuh, hak ekonomi, sosial dan budaya. Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, memiliki hak ekonomi, sosial dan budaya yang diperlukan untuk pengembangan pribadi dan martabatnya. Ini termasuk hak untuk pendidikan, bekerja, kebebasan berserikat, standar kesehatan yang memadai. Kemudian, sebuah standar hidup yang memadai untuk kesehatan mental fisik dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya. Kemudian, praktek agama dan budaya, peluang untuk berpartisipasi tanpa diskriminasi, serta pengambilan keputusan yang mendukung praktek-praktek positif dan menghambat praktek-

5

praktek negatif dalam kaitannya dengan hak-hak ini. Kedelapan, prinsip dasar dan hakhak di tempat kerja. Prinsip-prinsip fundamental dan hak-hak di tempat kerja difokuskan pada isu-isu per buruhan. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) telah mengidentifikasi hak-hak mendasar di tempat kerja. Diantaranya adalah kebebasan berserikat dan pengakuan terhadap hak atas perundingan bersama. Kemudian penghapusan segala bentuk kerja paksa, penghapusan pekerja anak secara efektif, dan penghapusan diskriminasi tentang pekerjaan dan jabatan. Poin-poin pokok tersebut, menjadi bahasan utama dalam core subject HAM pada ISO 26000. Hal ini harus diperhatikan dan dijalankan oleh perusahaan agar dapat digolongkan mengadopsi ISO 26000. Meski ter kesan berat, tapi tentu saja harus tetap diupayakan dilakukan agar operas ional perusahaan terhindar dari sangkaan pelanggaran HAM. “Korporasi bisa menjadi subjek pelanggaran HAM,” ujar Marzuki, se perti dilansir neraca (21/10).

30 persen kasus yang dilaporkan ke Komnas HAM terkait per usahaan yang beroperasi di I ndonesia d enga n masyarakat yang tinggal di sekitar per usahaan itu

6 sorot


HAM, Tak Bisa Ditawar

ISO 26000: Guidance on Social Responsibility menjelaskan bahwa salah satu pilar Corporate Social Responsibilty (CSR) adalah menerapkan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM)

P

ada poin pandangan tentang HAM, ISO 26000 menjelaskan ada dua kategori yang masuk dalam penerapan HAM. Pertama, hak sipil dan politik termasuk didalamnya kebebasan untuk hidup, kesamaan di depan hukum dan kebebasan berekspresi, Kedua, perhatian kepada hak sosial, ekonomi dan budaya, termasuk didalamnya hak untuk bekerja, hak mendapatkan makanan, pendidikan dan jaminan sosial. Kaitannya dengan tanggung jawab sosial, bahwa ketika negara memiliki tanggung jawab membentuk sistem untuk memproteksi HAM, maka menjadi tanggung jawab sosial organisasi seperti perusahaan untuk bertanggungjawab menghormati HAM. Termasuk didalam-

nya memberikan ruang bagi penegakan HAM. Hal tersebut ditegaskan, karena HAM memiliki beberapa prinsip yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. HAM adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir. Kemudian sebagai hak yang tidak bisa dicabut, bersifat universal, tidak terpisahkan dan saling bergantung atau terkait. Prinsip-prinsip lainnya yang terkandung dalam HAM adalah prinsip kesetaraan, diskriminasi dan kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu. Mengenai prinsip keseteraan, adalah prinsip yang mensyaratkan perlakuan

setara dimana pada situasi sama harus diperlakukan dengan sama, dan dengan perdebatan, di mana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula. Kemudian prinsip diskriminasi, bahwa pelarangan terhadap diskriminasi adalah salah satu bagian dari prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif Apakah diskriminasi itu? Pada efeknya, diskriminasi adalah kesenja ngan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama atau setara. Ada dua bentuk diskriminasi yaitu, diskriminasi langsung dan tidak langsung Diskriminasi langsung adalah ke-


tika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan dengan berbeda (less favourable) daripada lainnya. Diskriminasi tidak langsung muncul ketika dampak dari hukum atau dalam praktek hukum. Ketiga, prinsip kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu. Menurut hukum hak asasi manusia, prinsisia internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhi nya hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Perilaku Pelanggaran HAM Karena itu, dalam inisiatif CSR yang dilakukan perusahaan harus menerapkan dimensi dan prinsip-prinsip se bagaimana dimaksud di atas. Kegiatan yang selama ini diterapkan dalam bentuk community development (ComDev) seperti pemberian beasiswa, memba ngun fasilitas kesehatan dan infrastruktur, masih bersifat komunikasi satu arah sehingga rentan terjadi pelang garan HAM. Di sisi lain, masih banyak perusahaan yang melakukan pelanggaran HAM dengan memaksakan aparat untuk mendapatkan sumber daya alam

dari masyarakat dengan paksa. Selain itu, berkaca pada pemb ahasan di atas, hal yang termasuk pelanggaran HAM adalah banyak perusahaan belum memberikan perlindungan untuk buruh, seperti upah layak dan batasan jam kerja yang disiplin. Selain itu dalam penerapan inisiatif CSR, hal yang rawan masuk dalam pelanggaran HAM adalah memberikan perlakuan berbeda terhadap penduduk pribumi dan non-pribumi, laki-laki dan perempuan, serta tidak menghormati hak dan hukum masyarakat adat. Sementara, menurut hasil penelitian UN Global Compact, ada tiga kategori konsep keterlibatan korporasi dalam pelanggaran HAM. Pertama, direct complicity (keterlibatan langsung). Maksudnya, sebuah perusahaan secara sadar membantu suatu negara dalam pelanggaran HAM. Kedua, beneficial complicity. Yakni, sebuah perusahaan mengambil manfaat langsung dari pelanggaran HAM yang dilakukan orang lain. Contoh, pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, seperti penindasan terhadap protes damai terhadap kegiatan perusahaan atau penggunaan langkah preventif dalam menjaga fasilitas perusahaan.

7

Ketiga, silent complicity, yaitu kegagalan perusahaan untuk menghentikan, membiarkan atau tidak berbuat apa-apa ketika ada UU yang mendiskriminasi terhadap suatu kelompok dalam masyarakat. Secara umum, perusahaan diam bahkan membiarkan adanya pelanggaran HAM yang bersifat sistematis. Di Indonesia, menurut UU No. 39 Tahun 1999, bahwa pelanggaran HAM dapat terjadi karena perbuatan orang, kelompok orang termasuk negara dan korporasi. Karena itu kini, dalam skala nasio nal dan internasional, dunia bisnis tidak bisa mengabaikan HAM sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Sebab, HAM merupakan argumen fundamental dari hukum nasional dan internasional yang harus dihormati dan dijunjung bersama. Apabila konsep tanggung jawab so sial perusahaan (CSR) tersebut dijalan kan dengan baik dan benar, maka akan dapat mendorong terwujudnya masyarakat madani. Selain itu dapat membuka akses kepada banyak pihak pemangku kepentingan (publik), seperti pekerja, masyarakat sekitar dan fasilitas-fasilitas pendidikan, dan kesehatan. Hal ini juga akan menciptakan suasana yang kondusif, terwujudnya stabilitas ekonomi, sosial, politik dan budaya pada korporasi.

8 opini


Memahami Konsep Dasar erencanaan CSR P

Dalam implementasi CSR, perencanaan merupakan kata kunci agar proses transformasi sosial ekonomi masyarakat dapat terarah, realistis, sistematis dan hasil akhirnya mengakomodir kepentingan semua pihak

D

engan demikian, perusahaan akan bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Jika nantinya masyarakat sejahtera dan mandiri, perusahaan juga akan menerima manfaatnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. A. Kenapa harus ada perencanaan? Unsur pengambilan keputusan merupakan unsur penting dalam peren canaan, yaitu proses mengembangkan dan memilih langkah-langkah yang akan diambil untuk menghadapi masalah dalam organisasi atau perusahaan. Pimpinan harus mengambil keputusan tentang ramalan-ramalan yang akan terjadi di masa datang. Misalnya keadaan ekonomi, langkahlangkah apa yang akan dilakukan oleh pesaing dan sebagainya. Mereka harus memutuskan sasaran yang akan dicapai, menganalisis sumber daya yang dimiliki organisasi, dan mengaplikasikannya dalam rangka mencapai sasaran tersebut. Dalam hal ini diperlukan sikap f leksibilitas di dalam menghadapi perubahan.

Kegiatan perencanaan dimulai dengan memutuskan apa yang ingin dicapai organisasi. Tanpa sasaran yang jelas, sumber daya yang dimiliki organisasi akan menyebar terlalu luas. Dengan menetapkan prioritas dan merinci sasaran secara jelas, organisasi dapat mengarahkan sumber agar lebih efektif.

1. Langkah-langkah dalam perencanaan Secara garis besar, terdapat empat langkah dasar perencanaan yang dapat dipakai untuk semua kegiatan perencanaan pada semua jenjang organisasi. Langkah tersebut adalah sebagai berikut. a. Menetapkan sasaran

b. Merumuskan posisi organisasi pada saat ini Jika sasaran telah ditetapkan, pim pinan harus mengetahui dimana saat ini organisasi berada. Sementara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka harus mengetahui sumber daya yang dimiliki saat ini. Rencana

baru dapat disusun jika organisasi telah mengetahui posisinya. Oleh karena itu, di dalam organisasi harus terdapat suasana keterbukaan agar informasi mengalir dengan lancar, terutama data keuangan dan statistik. c. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat menuju sasaran Selanjutnya, perlu mengetahui faktor internal maupun eksternal yang diperkirakan dapat membantu dan menghambat organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Diakui jauh lebih mudah mengetahui apa yang akan terjadi pada saat ini dibandingkan dengan meramalkan persoalan atau peluang yang akan terjadi di masa datang. Betapa pun sulitnya melihat ke

Volume 10 / DESEMBER 2010 depan adalah unsur utama yang paling sulit dalam perencanaan. d. Menyusun langkah untuk mencapai sasaran Langkah terakhir dalam kegiatan pe rencanaan adalah mengembangkan berbagai kemungkinan alternatif atau langkah yang diambil untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, mengevaluasi alternatif-alternatif tersebut, serta memilih yang dianggap paling baik, cocok, dan memuaskan. 2. Jenis perencanaan Dalam setiap organisasi, rencana di susun secara hierarki sejalan dengan struktur organisasinya. Pada setiap jenjang, rencana mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai sasaran yang harus dicapai oleh jenjang di bawahnya dan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan oleh jenjang di atasnya. Ada dua jenis rencana, yaitu: (a) rencana strat egis, yang disusun untuk mencapai tujuan umum organisasi dengan melaksanakan misi organisasi; (b) rencana operasional, yang merupakan rincian tentang pelaksanaan rencana strategis. a. Rencana strategis Rencana strategis sering juga disebut perencanaan jangka panjang (longe range planning) yaitu proses peng ambilan keputusan yang menyangkut tujuan jangka panjang organisasi, kebijakan yang harus diperhatikan, serta strategi yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan. Untuk melaksanakan strategi tersebut harus pula disusun program kerja yang terinci, yaitu mencakup kegiatan yang harus dilakukan, kapan harus dimulai, kapan harus selesai, dan siapa yang harus bertanggung jawab, serta sumber daya manusia yang diperlukan. Singkatnya, perencanaan strategis adalah proses perencanaan jangka panjang yang sudah diformalkan yang digunakan untuk merumuskan tujuan organisasi serta cara menghadapinya. b. Rencana operasional Rencana Operasional terdiri atas dua bentuk, yaitu: (1) rencana sekali pakai (single use plan), yakni rencana yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu dan dibubarkan segera setelah tujuan ini tercapai; (2) rencana permanen (standing plans), yakni pendekatan

9

pendekatan yang sudah distandarisasi untuk menghadapi situasi berulang dan dapat diramalkan sebelumnya. B. Perencanaan Sebagai Landasan Proses Transformasi Merencanakan CSR, sepintas merupa kan kalimat yang sederhana dan gampang diucapkan. Namun, perlu di pahami bahwa CSR terdiri beberapa pilar sehingga perencanaan CSR sebaiknya fokus berdasarkan pilar-pilar tersebut. Setidaknya ada tujuh pilar CSR, diantaranya sebagai berikut. 1. Tata kelola organisasi (kepatuhan pada hukum, akuntabilitas, transparansi, kode etik, penge nalan profil, dan minat stake holder) 2. Hak asasi manusia (hak sipil dan politik, hak sosial, ekonomi dan budaya, kelompok rentan, serta hak dasar dalam kerja) 3. Aktivitas tenaga kerja (pekerja dan hubungan antarpekerja, kondisi kerja dan perlindungan sosial, dialog sosial, kesehatan dan keamanan kerja, sumber daya manusia) 4. Lingkungan (preventif polusi, konsumsi berkelanjutan, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta proteksi dan restorasi lingku ngan alam) 5. Aktivitas operasi yang fair (antikorupsi dan antisuap, antikorupsi dan anti-bribery, pelibatan tanggung jawab politik, kompetisi yang fair, promosi tanggung jawab sosial melalui rantai pasok, serta perhatian pada HAKI) 6. Isu konsumen (marketing yang fair, praktik perjanjian, perlindun gan keamanan dan kesehatan konsumen, provisi serta pengemban gan produk dan jasa yang memberi manfaat sosial dan lingkungan; layanan konsumen, penyelesaian perselisihan, privasi dan perlindungan data konsumen; akses pada produk dan servis utama, konsumsi berkelanjutan, serta pendidikan dan kepedulian) 7. Kontribusi pada komunitas dan masyarakat (pelibatan komunitas, kontribusi pada pengembangan ekonomi, serta kontribusi pada pengembangan sosial) Salah satu pilar di CSR adalah kontribusi pada komunitas dan masyarakat atau Community Involvement and

Development (CID) yang menjadi fokus contoh perencanaan CSR di dalam buku ini. Konsep Community Develop ment (CD) atau sekarang dikenal de nga n Community Involvement and De velopment (CID) menjelaskan bahwa perusahaan penting untuk berbagi dengan community, yaitu melalui cara membangun dan mengajaknya bersama dalam perencanaan dan pengorganisasian. Selain itu, juga memastikan bahwa stakeholder ikut serta dan ikut menentukan arah perbaikan dirinya. CID merupakan salah satu unsur dari konsep tanggung jawab sosial atau SR (Social Responsibility). Berdasarkan draft ISO 26000, karakteristik penting dari tanggung jawab sosial adalah ada nya niat perusahaan untuk berperan dalam tanggung jawab dan akuntable terhadap dampak kegiatannya serta keputusan yang ada pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Hal ini menekankan pentingnya perilaku transparan dan etis. Lingkup tanggung jawab sosial perusahaan perlu mengidentifikasi isuisu relevan dan membentuk prioritasprioritasnya. Hal ini dapat dilihat dari aspek berikut, tata kelola perusahaan, Hak Asasi Manusia (HAM), praktik perburuhan, lingkungan, praktik ope rasional yang adil, isu konsumen dan keterlibatan masyarakat dan pengembangannya (Emir Wicaksana).

10 inspirasi


Inisiatif CSR Harus Tampil Elegan

Pada penghujung 2010, setelah mengalami perjalanan pembahasan panjang selama empat tahun, akhirnya ISO 26000; Guidance on Social Responsibility disahkan

I

ni adalah sebuah platform yang menegaskan pentingnya hubungan yang harmonis, beretika, tertata dalam praktek pembangunan. Bagi dunia, platform ini adalah kerangka norma dan acuan bagi orga nisasi-organisasi, khususnya organ isasi bisnis dalam menjalankan operasi yang lebih fair, memperhatikan lingkungan, serta hubungan sosial timbal balik yang saling memberi manfaat. Hal senada juga dialami para pihak yang konsen pada pembangunan Indonesia lestari, dan menjadikan ISO 26000 ini sebagai ‘minuman penambah energi’. Sebab, dalam beberapa tahun terakhir hingga 2010, kondisi lingkun gan Tanah Air masih merana, ditandai dengan eksploitasi sumber daya alam besar-besaran. Hal ini terjadi karena perusahaanperusahaan migas dan tambang memanfaatkan momentum pasar ekspor komoditas yang tinggi untuk menggenjot produksi. Sehingga seringkali kese imbangan lingkungan terabaikan, bahkan merugikan sebagian besar masyarakat komunitas dimana perusahaan itu berada. Tidak hanya itu, pada 2010 juga diwarnai dengan tarik menarik kepen tingan antara masyarakat, perusahaan dan pemerintah terhadap wilayah pertambangan dan migas. Sehingga terjadilah beberapa insiden bersenjata dan berdarah seperti di wilayah pertambangan Tembagapura Papua, dan beberapa kasus lainnya. Karena itu, kini menjelang awal 2011, apa yang terjadi dan dilakukan

sepanjang 2010 dengan problematika inisiatif CSR yang terjadi harus di evalua si mendalam. Kini, untuk merancang inisiatif CSR yang lebih berbobot dan bermanfaat ada ISO 26000 yang bisa memberikan arahan. Sehingga nantinya tercapai goal yang memberikan benefit bagi perusahaan dan komunitas.

ISO 26000 ini harus dilihat sebagai platform bagi perusahaan dalam mengelola bisnisnya agar berkinerja lebih baik ISO 26000 ini harus dilihat sebag ai platform bagi perusahaan dalam mengelola bisnisnya agar berkinerja lebih baik. Karena perusahaan yang unggul adalah perusahaan yang berkomitmen pada shareholder, pada karyawan, pada konsumen, memperhatikan hak-hak masyarakat setempat dan komitmen pada konsumen. Itu adalah sebagian isi dari ISO 26000 itu. Kendala-kendala

yang

dihadapi

dalam penerapan CSR di lapangan, akan bisa merujuk pada pointers yang sudah diuraikan pada ISO 26000. Sehingga kemudian bisa dikolaborasikan antara prinsip dan frame yang dipesan kan ISO 26000, dengan kondisi riil di lapangan. Ditambah dalam pelaksanaannya, ada parameter monitoring yang dite rapkan untuk mengukur sejauhmana pelaksanaan di lapangan sudah mencapai tahapan-tahapan di ISO 26000 tersebut. Sehingga nantinya akan dapat terlihat keberhasilan, kegagalan dan kendala yang terjadi ketika penerapan di lapangan. Tentunya pula, akan bisa dilihat oleh pihak eksternal tentang kualitas dan kredibilitas perusahaan dalam menerapkan inisiatif CSR. Kehadiran ISO 26000 di jelang pengh ujung 2010, bukanlah hal yang terlambat namun hal tersebut menjadi modal bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas inisiatif CSR. Terlebih, akan menjadikan perusahaan berada di deretan papan atas perusahaan terbaik menerapkan CSR. Pada akhirnya, sekali lagi yang ing in saya katakan dalam catatan ringan ini, jika indonesia ingin lebih maju berkualitas, lebih bagus dalam me ngelola bisnis nya, maka sebaiknya peru sahaan-perusahaan itu segera mengadopsi ISO 26000. Asep Efendi * Direktur R&D Interdev Prakarsa, Konsultan CSR

konsultasi


11

Pengasuh: Direktur Interdev Prakarsa Nurdizal M. Rachman Apa perbedaan antara CSR d en ga n ComDev, baik secara definisi atau pelaksanaan di lapangan? (Rudianto, 28 tahun, officer PR, Samarinda) Terima kasih atas pertanyaan saudara Rudianto, bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) mem iliki ruang lingkup yang lebih luas, ada tujuh aspek yang menjadi core iss ues. Sementara itu Community De velopment (ComDev) adalah bagian dari core issues CSR, yaitu commu nity involvement and development. Kalau di CSR, maka kita berbicara seluruh stakehoder yang punya ke pentingan dengan perusahan, baik pemegang saham, karyawan, ven dor, konsumen dan masyarakat seki tar perusahaan. Selain itu, berbicara CSR, kita tidak hanya bicara masyarakat tapi juga harus berbuat adil pada pemegang saham, seperti laba akan dike manakan

Bagaimana teknis menginte grasikan program CSR per usahaan dengan program pembangunan daerah, misal dengan Disperindag, Dinas Koperasi & UKM dan Bappeda? (Sulistiyanto, 38 tahun, Supervisor Comdev, Pontianak) Terima kasih atas pertanyaan saudara Sulistiyanto. Menjawab pertanyaa n tersebut, pada prin sipnya program ComDev perusa haan itu sedikit atau banyak pasti memiliki manfaat bagi pemda dan masyarakat. Namun dibalik itu, seringkali ada masalah psikologi so

sial yang harus dipahami lebih dulu, seperti bahwa tidak ada kewenangan perusahaan meminta pemerintah daerah (Pemda) mengeksekusi se suatu program. Sehingga yang harus dilakukan adalah dari awal sudah harus melakukan assessment dengan pi hak yang berkepentingan terhadap program. Ilustrasi rangkaiannya adalah memulai dari assessment, formulasi permasalahan, membuat perencanaan, dan evaluasi harus dilibatkan sehingga ada rasa memi liki Kemudian, kalau mau melibatkan Pemda, jangan membuat isu atau program pengembangan setingkat desa. Sebab Pemda tidak membuat program pemerintah dengan level desa. Misalnya pengembangan per tanian desa terpadu di desa A misal nya, tapi levelnya levelnya harus tingkat kabupaten. Dari tingkat itu, kemudian isu pentng ini yg ditu runkan menjadi program bersama, dan action plannya baru dibagi-ba gi. Tidak akan mungkin Pemda mengeksekusi level desa. Maka, pendekatan satu-satunya adalah memahami isu-isu penting dan strategis pengembangan wilayah, Jangan hanya melihat pro gram parsial. Kemudian hal yang cukup penting, jangan coba-coba mengintegrasikan program dengan pemerintah atau stakeholder lain nya di tengah-tengah, pengalaman kami di lapangan hal itu itu tidak akan berhasil dilaksanakan.

Bagaimana cara merangkul tokoh masyarakat (preman) agar tidak mengganggu operasi per usahaan? (Iwan R, 29 tahun, CSR officer, Kutai Timur) Terima kasih atas pertanyaan saudara Iwan. Hal yang harus diper hatikan adalah apa istilah preman itu? Menurut saya ada dua penger tian tentang preman ini, pertama, seseorang atau sekumpulan orang yang memang bertindak menggang gu perusahaan dengan ancaman fisik, itu memang disebut preman, sehingga penanganannya tidak bisa dilakukan dengan cara ComDev tapi diserahkan kepada pihak keamanan yang berwenang. Kedua, di beberapa daerah dan peng amatan di lapangan, ada ses eorang atau sekelompok orang yang sangat peduli dengan daerahnya sehingga bersikap kritis namun oleh per usahaan dianggap mengganggu. Nah, ini tidak bisa dikategorikan se bagai preman. Untuk kategori kedua, perusahaan harus menganalisis dasar kekritisan dan kekecewaan yang dialami mere ka. Apakah program-progr am yang dilakukan perusahaan tidak sesuai dengan harapan dan keinginan ma syarakat? Kalau itu yang menjadi alasan, maka mereka atau orang itu berpotensi sebagai pionir. Pengalaman di lapangan menunjuk kan, orang atau sekelompok orang tersebut, berpotensi untuk disiner gikan. Sebab jika ada progr am yang sesuai dengan obsesinya maka me reka akan bisa membantu programprogram berjalan baik. Hanya saja, perusahaan tidak berani untuk berkomunikasi dengan mereka.

Redaksi menerima pertanyaan dan konsultasi terkait CSR dan ComDev Silahkan dikirim melalui email: [email protected] Sertakan nama lengkap, alamat dan perusahaan

12 kabar


Diwarnai Protes, Diakhiri Optimisme

Peserta Forum Community Consultative Committee (CCC) dari Kecamatan Bentian Besar, Kutai Barat (dok.Interdev)

F

orum Community Consultative Committee atau disebut juga Kelompok Kerja (Pokja) sebagai lembaga kolaboratif yang beranggo takan unsur dari masyarakat di wilayah binaan PT. Trubaindo Coal Mining (TCM) adalah forum partisipatif untuk meningkatkan kualitas kehidupan so sial ekonomi masyarakat. Keberadaan forum ini sangat menunjang percepatan tercapainya tujuan dari inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR). Hal ini terlihat ketika pertemuan tahunan forum CCC 2010, yang dilakukan secara paralel di empat kecamatan, yaitu Kecamatan Bentian Besar, Damai, Muara Lawa dan Melak, pada 22-24 November 2010. Pertemuan yang diikuti pokja dari 20 kampung yang menjadi bagian lingkar satu dan dua wilayah binaan TCM ini, memiliki agenda sosialisasi hasil pemetaan sosial ekonomi yang dilakukan Interdev Prakarsa pada September 2010. Sosialisasi tersebut, menjabarkan adanya draft program kampung yang dihasilkan dari perpaduan analisis pemetaan sosial ekonomi, dengan us

ulan dari pokja dan rencana program perusahaan untuk periode 2011-2013. Pada pertemuan tersebut, TCM menginginkan masukan dari 20 pokja kampung yang hadir atas pemaparan draft kampung tersebut. Pada draft tersebut, pada periode 2011 – 2013 akan menitikberatkan pada program ekonomi, untuk memberdayakan ekonomi berbasis potensi lokal. Ada hal menarik dalam pertemuan tersebut, ketika di Kecamatan Damai, diwarnai dengan penolakan masyarakat untuk mengikuti penuh acara tersebut. sebab menurut mereka, pada periode sebelumnya program-program yang dilakukan perusahaan, ada yang tidak sesuai dengan usulan yang telah dibuat masyarakat. Namun hal tersebut dapat diredakan, setelah terjadi dialog partisipatif dan persuasif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Solusi yang diambil adalah adanya komitmen dari mana jemen TCM untuk menyelesaikan prog ram-program di tahun sebelumnya.

Pada akhirnya pula, masyarakat menerima draft program kampung tersebut dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat juga sepakat bahwa bidang ekonomi harus mendapatkan porsi yang lebih banyak, sebab dengan melakukan intervensi program di bidang ekonomi maka berpotensi untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat kampung. Disamping itu masih ada beberapa kampung yang mengusulkan program di bidang infrastruktur terutama untuk menyelesaikan proyek yang belum selesai. Program infrastruktur yang diusulkan misalnya, perbaikan jalan menuju pasar. Untuk diketahui, pertemuan Forum CCC selesai selama empat hari, namun untuk mendetailkan program serta sosialisasi program di masing-masing kampung harus tetap dilakukan, agar seluruh masyarakat dapat mengetahui program-program yang akan dilaksanakan. Selain itu adanya forum ini, diharapkan agar masyarakat punya rasa memiliki terhadap program tersebut. (Erwin Nugraha).


13

kamus CSR ISO (International Organization for Standardization) Adalah organisasi perumus Standar Intern asional terkemuka yang didirikan pada tahun 1947. ISO saat ini beranggotakan 154 badan standardisasi dari negara maju maupun berkembang, negara kecil maupun besar dari seluruh dunia. ISO mengembangkan standar sukarela yang memberikan nilai tambah terhadap semua jenis bisnis. Keberlanjutan Perusahaan (Corporate Sustainability) Kemampuan perusahaan beroperasi di dalam jangka sangat panjang dengan memastikan keseimbangan tujuan ekonomi dengan sosial dan lingkungan. Kedermawanan Sosial Perusahaan (Corporate Philanthropy) Tindakan perusahaan dengan menyumbangkan sumberdaya finansial hingga berdampak pada citra positifnya di mata masyarakat luas. Kemitraan Tiga Sektor (Tri-Sector Partnership) Pengaturan kelembagaan yang dilakukan hingga sektor bisnis, masyarakat sipil, dan pemerintahan memiliki wakil yang representatif dengan tujuan meningkatkan kemampuan mengatasi berbagai masalah sosial dan lingku ngan yang ada di lokasi tertentu. Pedoman Perilaku (Code of Conduct) Pernyataan formal mengenai nilai-nilai anutan serta tindakan yang diperbolehkan oleh suatu organisasi. Pedoman perilaku perusahaan biasanya diberlakukan ke seluruh organisasi yang terlibat di rantai produksi, se perti kontraktor, subkontraktor, serta pemasok. Etika Bisnis (Business Ethics) Posisi yang menyatakan perusahaan seharusnya beroperasi mengikuti norma-norma universal maupun parti kular yang dianut masyarakat di mana bisnisnya dioperasikan.

Segenap

Redaksi

Teropong CSR dan

INTERDEV Prakarsa mengucapkan

Selamat Tahun Baru 2011

14 agenda


Workshop 2011 NO 1

TEMA Social Economic Mapping: Metodologi untuk transformasi ekonomi komunitas

Semester I SASARAN

• •

Penangung jawab program CSR Senior officer

PELAKSANAAN 10-11 Februari di Hotel Jayakarta, Bandung

Workshop ini akan membantu perusahaan untuk mengidentifikasi lingkungan sosial ekonomi di seputar perusahaan, agar memiliki kemampuan dalam mengelola resikonya. Kemudian, akan memaparkan konsep metodologi pemetaan ekonomi sosial serta penerapannya. Terkait dengan ISO 26000, workshop ini pun merupakan cara implementasi program Community Involvement and Development (CID). Pelaksanaan workshop dilakukan dalam bentuk simulasi, sehingga peserta memahami konsep, tools dan teknik penggunaannya pada setiap tahapan implementasi. 2

Penerapan Standar Pada Program CSR: Strategi Adopsi ISO 26000

• •

Manajer CSR CSR Officer

24-25 Februari di Hotel Jayakarta, Bandung

Dunia saat ini telah memiliki norma dan standar operasi perusahaan yang beretika dan berkeberlanjutan, yaitu ISO 26000; Guidance on Social Responsibility. Penting bagi perusahaan mengetahui cara mengoperasikan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab itu. Workshop ini ditujukan bagi perusahaan yang menginginkan perubahan dan adopsi nilai dan norma etika bisnis dalam perusahaanya. Pembahasan dilakukan seputar berbagai persoalan dalam standarisasi program CSR, substansi penting dalam ISO 26000 serta strategi dan teknik bagi perusahaan untuk mempersiapkan diri dalam mengadopsi ISO 26000. 3

Perencanaan CSR menggunakan Logical Framework Analysis (LFA)

• •

Supervisor CSR CSR Officer

10-11 Maret di Hotel Jayakarta, Bandung

Salah satu metode agar program CSR menjadi efektif dan efesien adalah dengan menggunakan LFA. Oleh karena itu workshop ini menjadi media untuk peningkatan keterampilan CSR Officer dan CSR Supervisor dalam merencanakan program CSR yang logis dan sistematis menggunakan metode LFA. Program yang terencana dan jelas tahapannya akan memudahkan CSR Officer dalam melakukan pekerjaan secara efisien, juga memudahkan manajemen untuk mengukur capaian programnya 4

Community Journalism: Deve loping Community Media to Increase Community Engagement

• • • •

Manajer CSR Manajer PR CSR Officer PR Officer

24-25 Maret di Hotel Jayakarta, Bandung

Workshop ini akan memberikan pengetahuan dan keterampilan para CSR Off icer dan Public Relations Off icer, untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat melalui media komunitas. Di dalamnya akan dibahas langkah-langkah dan pentahapan pendirian media komunitas dari persiapan awal hingga beroperasi. Akan dikenalkan pula karakteristik media di Indonesia sehingga terjalin kerjasama yang baik antara perusahaan, media komunitas dan media massa. 5

Strategi perumusan program secara partisipatif bersama stakeholder

• • •

Supervisor CSR Manajer CSR CSR Officer

7-8 April di Hotel Jayakarta, Bandung

Seringkali program CSR yang dikembangkan di sebuah kawasan lebih bersandar pada keinginan perusahaan, sehingga komunitas dan stakeholder lain tidak merasa memilikinya. Workshop ini akan membahas tentang teknik dan strategi merangkul stakeholder untuk merencanakan program bersama. Beberapa hal penting yang akan dibicarakan adalah merencanakan program, memonitor kemajuan dan mengukur dampaknya pada manfaat yang didapat oleh stakeholder.


Workshop 2011 NO 6

TEMA Teknik perumusan pers release dan advertorial : Meraih manfaat melalui media massa

Semester I SASARAN

• • •

15

Manager PR PR Officer Media Relations Officer

PELAKSANAAN 28-29 April di Hotel Jayakarta, Bandung

Workshop ini akan membantu public relations off icer untuk menyusun dan menempatkan press release dan adver torial di media massa agar pesannya diterima oleh publik dengan tepat sasaran dan efisien. Serta mengenalkan karakt eristik dan style media massa dalam menampilkan press release dan advertorial. Hal ini penting dan terkait erat dalam mencitrakan perusahaan serta bagian dari prinsip transparansi di CSR. 7

Strategi perumusan CD Paramater: • Perumusan indikator program dan • • pengukurannya

Supervisor CSR Manager CSR CSR Officer

12-13 Mei di Hotel Jayakarta, Bandung

Workshop ini akan mengajak perusahaan untuk menerapkan manajemen CSR berbasis kinerja, khususnya yang menyangkut (a) aspek monitoring program, memperkirakan dampak dan membandingkan dengan kenyataan agar bisa dilakukan perbaikan secara terus-menerus, (b) penyusunan laporan yang memungkinkan berbagai pihak melakukan audit terhadap program CSR, baik untuk kepentingan internal maupun publikasi, dan (c) sistem pelaporan kinerja dan dampak pada nilai perusahaan yang dipertanggung jawabkan pada shareholder 8

Optimalisasi keterlibatan stake- • holder menuju kinerja lingkungan • • yang unggul (Proper Hijau)


26-27 Mei di Hotel Jayakarta, Bandung

Perusahaan sangat berkepentingan dengan level penilaian kinerja lingkungan yang baik (Proper Hijau). Oleh karena itu, perusahaan dan masyarakat sangat dituntut untuk peduli dan peka terhadap implementasi standar lingkungan. Metode dan teknis melibatkan stakeholder untuk awareness pada potensi lokal. Workshop ini akan membahas tentang strategi pelibatan stakeholder untuk bersama-sama perusahaan dalam menjaga membangun kesejahteraan dan menjaga lingkungan. Beberapa materi pentingnya adalah seputar teknik dan simulasi membangun prakarsa masyarakat. 9

CSR sebagai Strategi Peningkatan • Kinerja Perusahaan • •


9-10 Juni di Hotel Jayakarta, Bandung

Persaingan bisnis menuntut perusahaan lebih efektif dan efisien. Paradigma terbaru dalam menghadapi persaingan adalah perusahaan perlu memperkuat diri dengan mengintegrasikan aspek bisnis dengan aspek sosialnya demi keunggulan perusahaan jangka panjang. Workshop ini memberikan sharing metode dan teknik merumuskan strategi sinergi/integrasi aspek bisnis dengan aspek sosial. Metode workshop berupa diskusi, simulasi dan teknis pemecahan masalah. 10

Manajemen Pengelolaan Radio Komunitas

• • • •

Manager CSR Manager PR CSR Officer PR Officer

23-24 Juni di Hotel Jayakarta, Bandung

Fokus dalam workshop Radio Komunitas adalah mengenalkan manfaat program radio komunitas untuk memperkuat inisiatif CSR di komunitas, dan untuk meningkatkan pemberdayaan sosial ekonomi komunitas. Secara padat dan aplikatif, workshop juga akan memberikan keterampilan bagaimana mengelola program radio komunitas yang partisipatif. Beberapa hal penting seperti pemetaan kondisi sosial ekonomi, perancangan pendirian dan program partisipatif, serta praktik pengelolaan radio akan disampaikan dalam workshop ini.

16 advertorial


HAM, Tak Bisa Ditawar

Recommend Documents