Edisi 104 TH. XLIII, 2013

Edisi 104 TH. XLIII, 2013

PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M. Si (Sekretaris Jenderal DPR-RI) WAKIL KETUA PENGARAH: Achmad Djuned SH, M.Hum (Wakil Sekretaris Jenderal DPR-RI) PIMPINAN PELAKSANA: Drs. Djaka Dwi Winarko, M. Si. (Karo Humas dan Pemberitaan) PIMPINAN REDAKSI: Dadang Prayitna, S.IP. M.H. (Kabag Pemberitaan) WK. PIMPINAN REDAKSI: Dra. Tri Hastuti (Kasubag Penerbitan), Mediantoro, SE (Kasubag Pemberitaan) REDAKTUR: Sugeng Irianto, S.Sos M. Ibnur Khalid Iwan Armanias SEKRETARIS REDAKSI: Suciati, S.Sos ANGGOTA REDAKSI: Nita Juwita, S.Sos Supriyanto Agung Sulistiono, SH PENANGGUNGJAWAB FOTO: Eka Hindra FOTOGRAFER: Rizka Arinindya SEKRETARIAT REDAKSI: I Ketut Sumerta, S. IP SIRKULASI: Abdul Kodir, SH ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: [email protected]; www.dpr.go.id/berita 2

PARLEMENTARIA

EDISI 104 TH. XLIII, 2013

Pengantar Redaksi Keprihatinan patut diberikan kepada anak-anak dalam rangka memperingati Hari Anak tanggal 23 Juli 2013 kali ini. Betapa tidak, meski kita telah menapak era millennium baru, namun eksploitasi dan kejahatan terhadap anak-anak kita masih cukup tinggi. Data dari Komnas Perlindungaan Anak menunjukkan sejak tahun 2010 sampai 2013 ini angka pelanggaran terhadap hak anak ini terus meningkat, bahkan peningkatan itu modusnya di luar akal sehat kita. Angka kekerasan terhadap anak secara nasional cukup menakutkan, tahun 2012 itu ada sekitar 21, 7juta, terdiri 7.026 kasus antara lain terdiri kekerasan pisik dan psikis, seperti bekerja dibawah umur, kekerasan dan narkoba serta pelecehan seksual. Yang lebih memprihatinkan, dari 21 juta itu 62% adalah kejahatan seksual . Di tingkat global juga mencengangkan, sekitar 15 juta anak setiap tahunnya mengalami kehamilan di luar nikah. Ketua Komisi VIII ida Fauziyah mengatakan, UU NO. 23 Tahun 2002 Pasal 20 mengatur bahwa Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Dari sini jelas terlihat bahwa perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab semua pihak dan seluruh elemen Negara, tanpa terkecuali. Menteri PPPA Linda Amalia Sari mengungkapkan, dengan alasan anak-anak Indonesia sebagai generasi muda harapan bangsa yang harus dibina sepanjang masa, maka selama menjadi menteri hanya meminta satu tema saja selama 5 tahun menjabat Kementerian ini, yaitu “Pembentukan Karakter dan Cinta Tanah Air”. “ Kalau bicara karakter pasti bicara sopan santun, gotong royong, disiplin, dan pasti bicara iman,” Dalam rubrik pengawasan diturunkan laporan mengenai pengawasan pembangunan infrastruktur dasar dan kompensasi kenaikan BBM, sedangkan legislasi diturunkan laporan disetujuinya RUU Administrasi Kependudukan dan pembahasan RUU Jaminan Produk Halal (JPH). Di rubrik anggaran dilaporkan soal anggaran kurikulum 2013 yang semula mengundang kontroversi namun akhirnya disetujui. Pojok parle yang diisi berita unik seputar kegiatan anggota Dewan sengaja disajikan kisah cukup menarik yaitu kesungguhan anggota Dewan melaksanakan tugas wawancara pers. Bukan melulu kese nangan dan kemewahan yang ditonjolkan, melainkan untuk memenuhi janji wawancara bertutur sapa dengan pendengar-karena takut tidak tepat waktu, akhirnya mau berpayah-payah naik ojek. Salah satu bukti anggota Dewan tidak selalu bergelimang kemewahan, tetapi juga mau naik kendaraan rakyat, ojek motor. Sikap seperti ini patut diapresiasi. (mp)

PARLEMENTARIA


3

Dapatkan di: Loby Gedung Nusantara 1 DPR RI Loby Gedung Nusantara 2 DPR RI Loby Gedung Nusantara 3 DPR RI Loby Gedung Setjen DPR RI Ruang Loby Ketua Ruang Loby Wakil Ketua Ruang Yankes Terminal 1 dan 2 Bandara Soekarno Hatta

Semua Majalah dan Buletin Parlementaria dibagikan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Bagian Sirkulasi Majalah dan Buletin Parlementaria di Bagian Pemberitaan DPR RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta, PARLEMENTARIA EDISI 104 TH. XLIII, 2013 4 Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: [email protected].

LAPORAN UTAMA

| 13

Perlu Dibangun Sistem Per liNdungan Anak yang Ter integrasi, Sistemik dan Kuat Menjelang Hari Anak Nasional yang jatuh setiap tanggal 23 Juli, kita dikejutkan dengan temuan data-data tentang kejahatan terhadap anak. Bahkan karena peningkatan data keja hatan terhadap anak yang cukup drastis, kemudian Komnas Perlin dungan Anak Mencanangkan Status Darurat Nasional Kejahatan terhadap anak. PROFIL LAURENS BAHANG DAMA

Kepada Parlementaria, ia berbagi cerita menarik tentang romantika masa kecilnya di kampung, perjuangan hidupnya saat kuliah di Denpasar, dan karir politiknya di parlemen. Bicara soal dunia pariwisata dan membangun infrastruktur perhubungan, Laurens adalah orang yang tepat untuk diajak berbincang. Kini, karir politiknya telah mengantarkan dirinya menjadi Ketua Komisi V DPR RI.

PENGAWASAN

| 33

Anggaran Infrastruktur dasar merupakan bagian dari salah satu program kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi pada Juli mendatang. Direncanakan pembangunan tersebut akan dilakukan pada 27 provinsi di seluruh Tanah Air pada bulan juli ini. Program tersebut berlangsung secara bertahap. Anggaran yang dialokasikan untuk program pembangunan infrastruktur dasar terkait kenaikan harga BBM adalah Rp 7,25 triliun.

PESAN PIMPINAN Urgensi UU Kelautan dan Agenda Pembangunan Negara Maritim

8

PROLOG

11

LAPORAN UTAMA

13

Selamatkan Anak, Selamatkan Indonesia

Perlu Dibangun Sistem Perlindungan Anak yang Terintegrasi, Sistemik dan Kuat

SUMBANG SARAN

29

PENGAWASAN

33

Menyelamatkan Generasi Penerus Bangsa

Anggaran Infrastruktur Dasar Dorong Percepatan Perekonomian Indonesia Program Padat Karya, Minimalisir Dampak Kenaikan BBM

ANGGARAN Pemerintah Tak Serius Rencanakan Program

LEGISLASI RUU Adminduk Jamin Perlindungan Status Hukum Rakyat Lindungi Masyarakat Dapatkan Kepastian Produk Halal

35 38 44 47

FOTO BERITA

49

KIAT SEHAT

51

Pentingnya Kesehatan, Keselamatan Kerja (K3) Perkantoran

PROFIL

53

KUNJUNGAN SPESIFIK

61

SOROTAN

68

Laurens Bahang Dama Mendedikasikan Diri untuk Masyarakat

Ini Bukan Bayar Langsung Suara Masyarakat

LIPUTAN KHUSUS

71

SELEBRITIS

73

PERNIK

77

DPR Berbagi Pengalaman Reformasi di Aljazair Anya Dwinov

Peran PIA Lebih dari Sekedar Membantu Tugas Suami

POJOK PARLE

Penumpang Ojek Berjas itu Ternyata Anggota DPR

79

ASPIRASI

Permohonan Pemeriksaan PT.Dinamika Selaras Jaya Bahwa PT. Dinamika Selaras Jaya (DSJ) sedang membangun kebun kelapa sawit di Kecamatan Tanjung Kemuning, Padang Guci Hilir, Kaur Utara, Kab. Kaur, Bengkulu, namun diduga melawan hukum. Berdasarkan hasil pemantauan Corruption Watch Kota Bengkulu terhadap kinerja PT. DSJ, belum melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Membangun kebun plasma untuk masyarakat. b. PT. DSJ diduga saat membuka lahan perkebunan melalui kontraktor PT. Pilar Utama menggunakan BBM bersubsidi sebesar 40%. c. Belum sepenuhnya mengikutsertakan k ar y aw anny a m e nja di p e s e r t a Jamsostek. d. Menjalankan program C SR dan melakukan penanaman kelapa sawit di daerah PT. DAS. Dengan demikian pelapor memohon agar pihak ber wajib melakukan pemeriksaan terhadap DSJ.

6

PARLEMENTARIA


Permohonan Perlindungan Hukum Koperasi Surat ini ditujukan kepada Ketua DPR RI, Ketua Komisi III dan Komisi VII DPR RI perihal penyampaian laporan adanya intimidasi sekelompok preman kepada Koperasi Ar Ridho Bima Nusantara yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 77 Desa Cikampek Timur, Kecamatan Cikampek, Jawa Barat. Bahwa koperasi tersebut didirikan oleh pelapor bersama rekan-rekan dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Kabupaten Karawang melalui usaha koperasi, namun saat ini koperasi tersebut sedang mengalami persoalan administrasi keuangan dalam mengembalikan modal penyer taan anggota koperasi. Bahwa dalam proses pembenahan, koperasi tersebut mengalami berbagai macam tekanan dan gangguan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab yang tindakannya seperti sekelompok preman. Pelapor memohon perlindungan hukum atas tindakan kelompok preman tersebut.

Dugaan Kejanggalan Pelaksanaan Sidang di Lokasi Perkara Perdata

Tuntutan Kedaulatan dan Kewenangan Bagi Aparat Pemerintah Desa

Surat dari Ivar Oskari Kamka (kuasa dari Rachmiyati Utomo)

Per wakilan Warga Tbg.Hiran Kecamatan: Marikit, Kalimantan Tengah

Bahwa Pelapor ditugaskan oleh Sdri. Rachmiyati Utomo untuk menjaga sebidang tanah milik Rachmiyati Utomo dengan SHM No. 7335 di Jln Cilandak KKO No.60, Jakarta Selatan dan pada Senin, 22 April 2013, Hakim PN. Jakarta Selatan datang ke lokasi untuk meminta ijin mengadakan sidang lapangan berkaitan dengan gugatan Perkara Perdata No. 412/Pdt.G/2012/PN. Jkt Sel, namun ditolak oleh Pelapor karena tanpa pemberitahuan sebelumnya tentang rencana sidang lapangan dan Sdr. Rachmiyati Utomo juga bukan sebagai pihak yang berkepentingan atau Tergugat dalam perkara tersebut, sehingga sidang lapangan gagal dilaksanakan.

Permohonan untuk mendapatkan kedaulatan dan kewenangan yang luas sebagai Aparat Pemerintah Desa untuk dapat membebaskan rak yat dari kemiskinan karena sebagai Aparat Pemerintah Desa tidak mendapatkan jaminan pensiun, jamsostek dan tunjangan lainnya.

Menurut Pelapor, Perkara No. 412/ Pdt.G/2012/PN.Jkt Sel sangat aneh dan janggal karena salah seorang Tergugat, H. Muhammad Torik, telah meninggal pada 2011, sementara Perkara tersebut diajukan 1 (satu) tahun setelah Tergugat meninggal dunia. Hal itu sudah disampaikan oleh Kuasa Tergugat VI kepada Majelis Hakim pada awal mula persidangan, namun sidang tetap berlanjut.

Penyerobotan Tanah Sebagai Bentuk Nyata Pelanggaran HAM Perwakilan warga jalan Setiapura, Provinsi Papua Permohonan penghentian kegiatan pembuatan jalan yang dilakukan oleh Dinas PU Provinsi Papua bersama PT Modern Widya Technical Jayapura di atas tanah milik pelapor di jalan Jayapura Abepura, Desa VIM, Kecamatan Jayapura Selatan Dati II Jayapura, Papua dan penyelesaian melalui musyawarah dan mufakat untuk penyelesaian secara hukum pidana maupun perdata.

Dengan demikian Pelapor memper tanyakan apakah ada prosedur hukum bisa menggunggat orang yang sudah meninggal dunia? Pelapor memohon agar Komisi III DPR RI berkenan mengusut Majelis Hakim yang menangani perkara ini demi tegaknya hukum dan keadilan.

PARLEMENTARIA


7

PESAN PIMPINAN

Oleh Dr. Marzuki Alie

Hari Kelautan Dunia atau World Ocean Day yang selalu diperingati pada tanggal 8 Juni, tahun ini mengambil tema besar Together We Have the Power to Protect the Ocean. Sebagaimana biasa, hari kelautan dunia yang kita peringati bulan Juni lalu, selalu dirangkaikan dengan kegiatan Hari Nusantara disertai workshop yang menampilkan pimpinan-pimpinan lembaga negara untuk memberikan pandangan mengenai kebijakan kelautan di Indonesia. Pada Majalah Parlementaria edisi ini, sebagaimana pada edisi 94 TH. XLII 2012 yang lalu, saya perlu menyampaikan opini penting mengenai kebijakan kelautan, khususnya terkait dengan penyelesaian RUU Kelautan di DPR-RI Sejak awal peradaban ter b entuk , laut digunak an dalam tiga cara utama: untuk transportasi, kekuatan militer dan sebagai sumber makanan. Tiga cara ini makin meluas, termasuk sebagai sumber energi, tambang mineral, dan sebagainya. Demikian pula Indonesia. Negara kita Indonesia yang sebagian wilayahnya berupa laut dan memiliki ekosistem perairan laut yang beraneka ragam, sangat dibutuhkan untuk memperbaiki peradaban bangsa, sehingga seiring dengan meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kemanfaatan terhadap laut kita harus kita manfaatkan sebesar-besarnya. Ekosistem perairan laut dan pesisir yang dimiliki negara kita, dapat bersifat alamiah maupun buatan. Yang alami seperti hutan bakau, terumbu karang, rumput laut, pantai pesisir, dll. Dan ekosistem buatan seperti, tambak, sawah pasang-surut, kawasan pariwisata, kawasan industri dan permukiman, dll. Dengan demikian pengelolaan ekosistem perairan laut menjadi kewajiban bagi negar a untuk menjaga dijaga, utamanya demi perbaikan kehidupan rakyat, agar dapat memanfaatkan sumberdaya laut secara efesien dan efektif.

8

PARLEMENTARIA


sebagai sebuah aser tifisme diplomasi Indonesia, yang telah memberikan landasan strategis dalam mengelola politik kewilayahan nusantara, sebagai konsekuensi logis sebuah negara kepulauan ke depan.

Diplomasi Kelautan Upaya penguasaan, perlindungan dan pemanfaatan kekayaan laut, sejak Republik Indonesia berdiri, seb enar ny a telah diupay akan melalui perjuangan diplomatik Indonesia dalam politik geostrategis berdasarkan paham kenusantaraan. Yaitu dengan disahkannya Deklarasi Djuanda (13 Desember 1957) oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut United Nations Conventions on the Law of the Sea (UNCLOS). Diakui, Deklarasi Djuanda ini dipandang

Melalui Konvensi PBB tentang Hukum Laut ini, kepentingan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Deklarasi Djuanda menjadi kenyataan, yakni diakuinya lebar laut teritorial maksimal 12 mil laut dan konsepsi negara ke p ul au an s e r t a s e k ali gus “menjungkirbalikkan” ketentuan batas lautan territorial warisan Pemerintah Kolonial Belanda seper ti tercantum dalam “Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939” Stbl. 1939 No. 442 artikel 1 ayat (1), yang membagi wilayah daratan Indonesia menjadi bagian terpisah dengan wilayah teritorialnya masingmasing. Namun demikian, dalam rangka menegakkan kedaulatan wilayah di laut, menguatkan potensi pengelolaan wilayah perairan, dan menjalankan hak dan tanggungjawab internasional berdasarkan regime UNCLOS, kebutuhan bagi kehadiran sebuah hukum pengelolaan dan pembangunan kelautan nasional yang komprehensif, tetap menjadi menu legislasi yang strategis dan penting. Mandat UNCLOS harus

menguatkan Indonesia dalam melaksanakan hak dan kewajiban, b aik dalam lingkup nasional, regional dan internasional. Negara kita sudah melaksanakan semua mandat tersebut, yang diatur dalam kira-kira 20 UU sektoral. Pada UU No. 17 tahun 1985 tent an g Pen ges ahan U N C LOS misalnya, sudah dijabarkan se mua hak dan kewajiban sebagai negara kepulauan. Dalam konteks pelaksanaan ketentuan UNCLOS, karena kita sudah meratifikasinya, Indonesia sudah melaksanakan dengan segenap aturan atau UU terkait. Kalaupun sepenuhnya belum optimal, itu terjadi karena UU-nya belum selesai, yaitu UU Kelautan yang sampai saat ini masih dibahas di DPR bersama Pemerintah. Namun demikian, kalaupun UU ini belum selesai, tidak terlalu menjadi masalah, sebab pengelolaan sebagai negara kepulauan sudah berjalan dan belum ada preseden klaim atau protes dari regime UNCLOS kepada RI. Namun demikian, UU Kelautan yang sedang dibahas ini sangat penting dalam konteks pembangunan Indonesia yang harus berbasis kelautan, infrastruktur yang memadai dan kepentingan pertahanan, eksploitasi sumberdaya laut untuk pembangunan. De ngan demikian UU Kelautan ini sesungguhnya sangat dinanti oleh masyarakat Indonesia. Urgensi dan Hambatan Pem bahasan RUU Kelautan Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, luas lautnya mencapai ¾ luas seluruh wilayahnya, letak geografisnya s t r ate g i s d an di n am i s d al am konstelasi politik dan ekonomi dunia. Tentu saja, Indonesia memiliki kepentingan yang sangat besar dari sektor kelautan. Dengan demikian, untuk dapat mengelola wilayah laut dan sektor kelautan secara optimal, dibutuhkan upaya penegakkan ke daul at an dan p e n gam an an wilayah perairan Indonesia. Di sinilah urgensi UU tentang Kelautan ditemukan dalam rangka penataan

pengaturan laut secara sistematis dan terpadu. Dalam konsepsi seperti ini, pembangunan Indonesia sebagai sebuah negara maritim menjadi pilihan yang sifatnya mandatoris ke depan.

di dalamnya pembangunan bidang kelautan diarahkan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional.

DPR-RI sebagai lembaga yang berwenang membentuk undangundang, telah menetapkan politik legislasi yang sejalan dengan citacita pendiri bangsa dalam mengelola s e k t o r ke l a u t a n b e r d a s a r k a n UNCLOS. Semua diarahkan dalam mendukung visi pembangunan jangka panjang nasional yang

Kehadiran sebuah UU tentang Kelautan mencerminkan besarnya derajat kemauan politik negara dalam menetapkan politik pembangunan kelautannya. Dalam konteks kepentingan nasional, kehadirannya sekaligus juga menjadi wahana yang sangat kondusif dalam memp erkokoh jati diri Indonesia sebagai negara maritim dalam rangka mewujudkan negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional.

Kehadiran sebuah UU tentang Kelautan mencerminkan besarnya derajat kemauan politik negara dalam menetapkan politik pembangunan kelautannya.

Dengan luasnya cakupan peng aturan dan irisan kepentingannya dengan beberapa sektor lainnya, kehadiran UU ini dapat menjadi salah satu masterpiece produk hukum yang dihasilkan oleh regime politik pemerintahan dewasa ini. DPR-RI mengambil posisi politik bahwa proses penyusunan undangundang tentang kelautan, setidakPARLEMENTARIA


9

PESAN PIMPINAN

setidaknya harus memenuhi dua syarat substantif sebagai necessary condition dan satu syarat politik sebagai sufficient condition. Pertama, perlunya menetapkan norma-norma pengaturan di dalam undang-undang tentang kelautan yang berbeda dan belum diatur dalam ser angkaian p er atur an perundang-undangan yang sudah ada. Kedua, norma-norma tersebut harus dapat ber fungsi sebagai rujukan bagi norma-norma terkait yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Dengan demikian, potensi b entur an p engatur an dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dapat dihindarkan. Ketiga, terpenuhinya syarat politis melalui kelembagaan Prolegnas berdasarkan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan. RUU tentang Kelautan telah menjadi agenda prioritas tahunan Prolegnas pada tahun 2013 ini. Dengan demikian, proses agendaset ting bagi pembahasan RUU tentang Kelautan masih menyisakan ruang yang sangat terbuka. Kalaupun misalnya proses tersebut tidak selesai tahun ini, DPR-RI dan Pemerintah harus tetap mencapai konsensus politik untuk menetapkan agenda pembahasan RUU tersebut ke dalam prioritas tahunan Prolegnas tahun 2014. Dengan demikian, jika RUU tentang Kelautan tidak masuk dalam prioritas tahunan Prolegnas pada tahun 2014, Pemerintah dan DPR RI, harus melakukan sebuah terobosan politik sesuai dengan mandat Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2 011 t e n t a n g P e m b e n t u k a n Peraturan Perundang-Undangan Ayat (2), khususnya huruf b: “Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat: mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas m e n ca k u p ke a d a a n t e r t e n t u lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu RUU yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan 10

PARLEMENTARIA


menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.” Melalui instrumen inilah, Pemerintah dan DPR RI harus mampu mencapai konsensus politik untuk menetapkan isu pengaturan dalam RUU tentang Kelautan sebagai keadaan tertentu yang memiliki urgensi nasional. Dengan demikian, persoalan lambatnya penggodokan RUU tentang Kelautan sebenarnya menjadi tanggung bersama antara DPR-RI dan Pemerintah. Sampai saat ini, komunikasi DPR dan Pemerintah sangat baik. Bulan Juni ini untuk pertama kalinya, kecuali pada pembahasan RUU APBN, seorang Menteri hadir di D P R untuk “m en gejar- n gejar ” penyelesaian RUU, sebab biasanya DPR- lah yang sering meminta Pemerintah segera menyelesaikan pembahasan. Menteri Kelautan dan Perikanan Cicip S. Soetardjo beserta jajarannya, hadir di ruang r apat pimpinan D PR b er temu dengan Ketua DPR, Ketua Baleg dan Ketua Komisi IV untuk memperjelas progres pembahasan RUU Kelautan. Dalam pertemuan ini, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Kelautan, posisi RUU Kelautan yang saat ini masih dibahas, adalah RUU Prolegnas tahun ini yang berada pada nomor urut 62 sebagai RUU Prolegnas 2013. Berdasarkan surat nomor S.31.36/ DEKIN.3/ TU.210/I/2013 tanggal 31 Januari 2013, Dewan Kelautan secara resmi memintakan kepada Sekretaris Jenderal DPR-RI, DPD-RI, Badan Legislasi , DPR-RI, Komisi I, Komisi II, Komisi III, Komisi IV, Komisi V, Komisi VI, Komisi VII, Komisi VIII dan Komisi IX, untuk membentuk panitia khusus terkait RUU tentang Kelautan. Selanjutnya, pada tanggal 28 Maret 2013, Komite II DPD-RI secara resmi telah menyampaikan draft RUU tentang Kelautan kepada Badan Legislasi. Dengan demikian, bersamaan dengan pembahasan RUU Kelautan antara Pemerintah dan DPR, dengan adanya keputusan MK No. 92/ PUU/2012 mengenai diberikannya

kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) untuk membuat peraturan perundang-undangan namun belum ada Juklak dan Juknis pelaksanaannya, menimbulkan ke r a n c u a n d a n m e n g h a m b at Baleg DPR-RI dalam melakukan pembahasan RUU Kelautan. Sehingga, untuk melaksanakan pembahasan RUU Kelautan ini harus ada pertemuan terlebih dahulu dengan MK, khususnya berkaitan dengan kewenangan DPD, sehingga pembahasan RUU kelautan berjalan sesuai kaidah dan mekanismenya. Selanjutnya, pada laporan yang disampaikan Ketua Baleg, disampaikan bahwa akan dihadapi proses pembahasan yang memperkuat ataupun memperlemah optimisme penyelesaian RUU ini tahun 2013 ini. Sebab, antara lain permasalahan yang dihadai adalah, naskah akademik RUU Kelautan ini belum komprehensif sehingga perlu dibahas lebih matang. Persoalan lainnya adalah antisipasi terhadap adanya materi-materi yang tumpang tindih yang dimuat di RUU ini dengan materi yang sebenarnya juga telah diatur di RUU lainnya. Membahas dan mengantisipasi hal ini perlu kejelian mendalam, dengan demikian pembahasan RUU ini memang harus dilakukan oleh Pansus lintas Komisi. Penutup Penyelesaian RUU Kelaut an, bagi DPR , sangat perlu untuk disegerakan. Namun demikian, sebagaimana kewenangan DPR yang “dibatasi ”, bahwa sebuah RUU harus dibahas dengan Pemerintah, maka komunikasi dengan Pemerintah inilah yang menjadi kunci penyelesaian RUU Kelautan ini. Masalah komunikasi dengan pemerintah inilah yang juga harus dilakukan oleh DPr untuk penyelesaian berbagai RUU yang sedang dibahas. Dengan demikian, kita semua berharap berbagai RUU di DPR, khususnya RUU Kelautan, dapat segera di selesaikan.**

PROLOG

Selamatkan Anak, Selamatkan Indonesia

P

arlementaria edisi kali ini menyoroti secara khusus masalah anak Indonesia, yang kini jumlahnya mencapai kisaran 85 juta jiwa. Angka ini menunjukkan bahwa sekitar 30% penduduk kita terdiri atas anak-anak yang memerlukan perhatian, pembinaan dan penanganan khusus sebab di tangan merekalah masa depan bangsa dipertaruhkan.

Topik permasalahan anak sengaja diangkat bertepatan dengan Peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh pada 23 Juli. Betapa pentingnya perhatian dan pembinaan anak sebagai generasi penerus bangsa lantaran kostitusi kita mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengatasi kemiskinan dan anak-anak yang bermasalah. Pasal 34 UUD 1945 dengan tegas menyebutkan “Fakir Miskin dan Anak Terlantar dipelihara oleh Negara”. Ia

dengan jelas mengatur soal kewajiban pemerintah untuk menyelesaikan kemiskinan dan menangani permasalahan anak-anak yang terbelit berbagai kasus kejahatan. Begitu pula UU tentang Perlind ungan Anak juga mengamanatkan hal yang sama bahwa negara mempunyai kewajiban untuk melindungi anak-anak Indonesia. Seberapa besarkah perlunya perhatian dan penanganan khusus terhadap anak-anak, sebab data PARLEMENTARIA


11

PROLOG

Kementerian Sosial menunjukkan, hingga tahun 2012 lalu, masih ada sekitar 4,8 juta anak terlantar di Indonesia. Itupun baru data resmi ver si p emerint ah.Dari jumlah tersebut, ada yang terkena kasus n a r ko b a , p e l e c e h a n s e k s u a l , kemiskinan, drop out, kenakalan remaja dan kasus lainnya.

di Indonesia. Total ada 5.308 anak mendekam di penjara.

Kemudian data dari Komnas Perlindungan Anak menunjukkan, angka kekerasan terhadap anak secara nasional cukup menakutkan, pada tahun 2012 ada sekitar 21,7 juta kasus, dimana 62%nya adalah kasus kejahatan seksual, sedangkan selebihnya adalah pelanggaran yang sifatnya kekerasan pisik dan psikis. Tetapi ironisnya adalah kekerasan seksual itu justru dilakukan oleh orang terdekat, bisa orang tua kandung, paman- yang seharusya memberikan perlindungan, guru spiritual, oknum penegak hukum, polisi, hakim, bahkan lintas profesi. Karena itu tidak berlebihan kalau Komnas Perlindungan Anak menyatakan tahun 2013, menjelang peringatan Hari Anak Nasional, kejahatan seksual kepada anak sudah masuk pada Darurat Nasional.

“Ini menunjukkan bahwa negara khususnya penegak hukum gagal melaksanakan amanat UndangUndang Pengadilan Anak, UndangUndang Perlindungan Anak maupun Konvensi PBB tentang anak,”

Karena selain pelaku-pelakunya orang terdekat, mereka adalah kalangan menengah keatas-kalangan intelektual. Korbannya dari angkaangka yang disebut tadi adalah 82% dari kalangan menengah kebawah. Artinya meski intelektualnya tinggi tidak menjamin lebih sayang pada anak. Di seluruh Indonesia, menurut data resmi yang dihimpun dari 33 Kantor Komisi Nasional Perlindungan Anak, jumlah anak putus sekolah pada 2007 lalu sudah mencapai 11,7 juta jiwa. Jumlah itu kemungkinan besar terus bertambah hingga tahun 2013 ini. Berdasarkan data Komisi Nasional Perlindungan Anak, hampir 89,8 persen kasus anak yang berhadapan dengan hukum berakhir dengan pemidanaan. Data ini diperoleh dari 16 lembaga pemasyarakatan

12

PARLEMENTARIA


Pada tahun 2009, Komisi Nasional Perlindungan Anak menerima 1.258 pengaduan anak terkait persoalan hukum. Angka ini meningkat hampir 52 persen dibanding dengan tahun sebelumnya.

Dari data-data tersebut menun jukkan betapa permasalahan yang dihadapi anak-anak Indonesia telah cukup mengkhawatirkan. Anakanak Indonesia harus diselamatkan, berarti menyelamatkan masa depan Indonesia. Dorong Revisi UU PA Anggota Komisi VIII DPR yang antara lain membidangi masalah sosial dan perlindungan anak Ingrid Maria Palupi Kansil saat diminta komentarnya mengenai kondisi te r s e b ut m e ny at ak an dir iny a mendorong adanya revisi UU PA. Tapi karena masih banyak RUU yang harus diselesaikan maka revisi itu belum bisa dilaksanakan. Satu poin yang belum match adalah tentang usia, usia anak kalau di UU 0-18 tahun harus disesuaikan dengan UU Perlidungan anak. Peraturan perundangan yang ada juga belum secara konprehensif menjabarkan atau ada klausul yang intinya menegaskan perlindungan terhadap kekerasan anak terkait dengan pornografi . Lalu di UU Informasi Teknologi (IT) juga belum ada keberpihakan ter hadap p er lin dun gan anak , sedangkan sekarang isu masalah kekinian banyak sekali problem anak yang sangat terkait dengan pornograf i. Melalui teknologi media sosial seperti internet banyak anak-anak kita dengan mudahnya

mengakses situs-situs pornografi. “ Pengaruhnya sangat besar sehingga perlu diatur dalam revisi UU PA nantinya,” ujarnya mengingatkan. Tak kalah penting, menurut anggota Dewan dari Fraksi PD ini, pendidikan agama dan moral kepada anak-anak perlu digiatkan lagi. Untuk itu dia mendorong Kemend ikbud agar menambah jam pelajaran pendidikan agama supaya lebih optimal lagi. Misalnya pendalamannya tidak sebat as misalnya hafal Al- quran tetapi mendalami akidah dan kaidah harus diserap anak-anak kita. Selain pendidikan agama juga pendidikan karakter sudah masuk di kurikulum 2013. Begitu pula mengenai bahaya narkoba harus dijelaskan kepada anak didik kita sebagai bagian dari kurikulum.“ Saya berharap dan yakin langkahlangkah ini bisa mengantisipasi dan mengurangi degradasi moral yang melanda anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa,” ujar Ingrid menambahkan. Sedangkan Menteri PPPA Linda Amalia Sari menanggapi UU Perlindungan Anak, mengakui UU tersebut memang lahir tahun 2002 sedangkan sekarang dengan perkembangan teknologi informasi yang kian maju maka perlu ada perbaikan-perbaikan. Kelihatannya perlu direvisi tapi mungkin belum tahun ini. Tahun anggaran depan perlu dievaluasi, untuk Kabinet yang akan datang. Dikemukakannya, yang kemung kinan perlu diatur seperti Peradilan Anak, dalam UU belum terlalu tercover. Lalu soal anak-anak ber kebutuhan khusus, ini walaupun anak sudah berumur 20 tahun tetapi penampilannya tetap seperti anak, makanya orang tuanya minta dianggap sebagai anak.“ Ini kan juga perlu dilindungi, sebab mentalnya tetap mental anak. Orang tua mereka berharap perlunya pengaturan khusus,” ia menjelaskan (tim).

LAPORAN UTAMA

Menjelang Hari Anak Nasional yang jatuh setiap tanggal 23 Juli, kita dikejutkan dengan temuan data-data tentang kejahatan terhadap anak. Bahkan karena peningkatan data kejahatan terhadap anak yang cukup drastis, maka tak berlebihan jika kemudian Komnas Perlindungan Anak Men canangkan Status Darurat Nasional Kejahatan terhadap anak. Berikut petikan wawancara Ayu dari Parlementaria dengan Ketua Komisi VIII, Ida Fauziyah seputar Perlindungan Anak. Adakah data yang menunjukkan jumlah anak terlantar di Indonesia? Dari data yang kami (Komisi VIII) terima dari BPS, jumlah anak terlantar sebanyak 3,488,309, Balita terlantar sebanyak 1.178.824 , anak rawan terlantar sebanyak 10, 322.6274, sementara jumlah anak nakal sebanyak 193.155 anak. Pekerja anak berjumlah 2,3 juta anak. Jumlah ini belum mencakup anak-anak berumur di bawah 10 tahun. Sedangkan anak y a n g b e r ko n f l i k dengan hukum s et iap t ahunny a terdapat lebih dari 4 ribu perkara pelanggaran hukum yang dilakukan anak-anak di bawah u s i a 16 t a h u n . Sementara itu dari data Kemenkum dan HAM di tahun 2011 saja sebanyak lebih dari 7 ribu anak berhadapan dengan hukum, dan 6.70 0 anak diputus bersalah. Lima ribu anak di tahan atau di penjara, dimana sekitar 84 persennya ditempatkan di penjara dewasa. Bagaimana dengan anak yang menjadi korban pelecehan s e k su al, k ar e n a d ar i d at a

Komnas Perlindungan Anak sekitar 62 persen kejahatan terhadap anak merupakan tindak pelecehan seksual? Sangat menyedihkan memang, dari data yang kami terima sekitar 40 ribu sampai 70 ribu anak telah menjadi korban eksploitasi seksual atau dilacurkan atau dijadikan pelacur. Dan yang lebih memprihatinkan lagi ada sebuah data lain yang menyebutkan sekitar 60 persen jumlah perkosaan terjadi pada anak. Setiap tahunnya tidak kurang dari 1.500 hingga 2 ribu kasus perkosaan yang terjadi hampir di semua propinsi di Indonesia korbannya adalah anak perempuan. Angka yang sangat memprihatinkan dan sekaligus menyedihkan sekali. L antas siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab atas perlindungan anak? Perlindungan anak pada prinsipnya adalah penghormatan terhadap hak yang melekat pada anak. Itu sebenarnya sama halnya dengan hak yang melekat pada warga negara lain (orang dewasa). Hanya saja bedanya hak anak lebih membutuhkan kekhususan, dalam hal ini PARLEMENTARIA


13

LAPORAN UTAMA

Meskipun telah diundangkan berbagai produk hukum bagi perlindungan anak, namun tetap belum adanya kesamaan persepsi dan kesepahaman di kalangan aparat penegak hukum dalam penanganan kejahatan terhadap anak. hak untuk tumbuh dan berkembang, karena anak adalah penerus kelangsungan kehidupan bangsa, sehingga harus diberikan ruang untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia dan bakatnya. Dan menurut UU NO. 23 Tahun 2002 Pasal 20 disebut kan bahwa Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Dari sini jelas terlihat bahwa perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab semua pihak dan seluruh elemen Negara, tanpa terkecuali. Tapi pada kenyataannya malah tidak sedikit orang dewasa bahkan orang terdekat anak itu yang melakukan tindak kejahatan seperti pelecehan seksual terhadap anak? Kenyataan itu memang sangat memprihatinkan. Semua itu memang harus muncul dari dalam diri setiap orang dewasa terlebih dahulu, selain moral yang baik, mindset kita harus diubah dulu, mindset dimana masa depan anak merupakan masa depan bangsa. Selain itu saya memandang memang harus ada upaya perbaikan regulasi dan implementasinya. Meskipun telah diundangkan berbagai produk hukum bagi perlindungan anak, namun tetap belum adanya kesamaan persepsi dan kesepahaman di kalangan aparat penegak hukum dalam penanganan kejahatan terhadap anak. Mungkin salah satunya seperti masih ringannya sanksi atau hukuman terhadap pelaku kejahatan pada anak?

14

PARLEMENTARIA


Salah satunya iya, sebenarnya kalau konsisten dengan UU Perlindungan Anak sudah cukup karena ada pelipatan sanksi atau hukuman. Hanya, hukuman kita kan selalu maksimal, sedangkan seringkali yang digunakan adalah hukuman minimal. Nah ini juga perlu dipikirkan lagi. Sebagian orang berasumsi bahwa semua itu karena masih sangat kurangnya peran pemerintah untuk melindungi anak Indonesia, bahkan ada yang mempertanyakan fungsi dan manfaat dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak? Asumsi atau pendapat itu sah-sah saja, tapi yang harus diingat Kementerian PP dan PA memiliki kewenangan dan fungsi koordinasi saja. Tentu saja kita tidak bisa membiarkan PP & PA itu berjalan sendirian untuk mengawal perlindungan anak, atau menciptakan masa depan yang baik untuk anak Indonesia. Namun sesuai kewenangannya, kita tetap meminta kepada Kementrian PP & PA untuk melakukan upaya-upaya maksimal dengan cara mengkoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait. Misalnya dengan Kementerian Tenaga Kerja, menekan jangan sampai ada pekerja anak dibawah umur. Dengan Kemenkominfo, bagaimana menciptakan sebuah media yang ramah terhadap tumbuh kembang anak. Begitupun dengan pihak Kepolisian untuk lebih aktif lagi melindungi anak Indonesia. Disini semua pihak berperan dalam memberikan perlindungan terhadap anak Indonesia. Anggaran Perlindungan terhadap Anak masih sangat kecil, sehingga ada yang beranggapan karena faktor itulah sehingga membuat Kemeneg PP & PA terlihat tidak memiliki “gigi” untuk melindungi anak Indonesia?

Sebenarnya anggaran Kementrian PP & PA untuk keseluruhannya memang sangat kecil, hanya sekitar ¼ Triliun, dibanding dengan harapan untuk membangun masa depan anak yang cerah sesungguhnya memang tidak cukup signifikan. Namun dengan anggaran yang demikian, kami berharap Kementerian PP & PA dapat melakukan koordinasi dengan Kementerian/lembaga terkait untuk ikut memberikan dukungan terhadap program perlindungan anak. Ke depan kami juga akan membuat kebijakan berupa dukungan anggaran dan program khusus bagi anakanak korban kekerasan fisik, psikis, maupun seksual, melalui pencegahan dengan sosialisasi, perlindungan, rehabilitas/pemulihan, reunifikasi, penegakan hukum. Sehingga anak-anak korban kekerasan dapat dimasukan dalam APBN yang berperspektif anak. Selain itu kami juga akan mengadvokasi peningkatan anggaran Kementerian PP & PA, KPAI dan sektor lainnya yang berkaitan dengan kepentingan anak pada setiap tahun APBN. Ada pendapat yang mengatakan bahwa sudah saatnya UU No 23 tahun 2002 direvisi, karena masih banyak kebutuhan anak yang belum diakomodir didalam UU tersebut, bagaimana menurut Anda? Sebenarnya Komisi VIII pada tahun 2013 ini sudah mengajukan revisi untuk UU No 23 tahun 2002 ke Baleg (Badan Legislasi) untuk dimasukkan ke dalam Prolegnas. Namun, karena ada beberapa undang-undang yang belum diselesaikan oleh Komisi VIII, maka rencana revisi tersebut dipending atau ditunda dulu. Tapi 2014 nanti tetap akan kami munculkan kembali. Sebenarnya apa urgensi merevisi atau merubah UU No. 23 tahun 2002 ini? Perubahan UU No.23 Tahun 2002 ini diperlukan untuk memayungi beberapa peraturan tentang perlindungan anak yang diterapkan secara terpisah, karena saat ini UU Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002 ini masih parsial, masing-masing badan Negara yang menegakkan pelindungan anak menggunakan dasar UU yang berbeda, akibatnya terjadi perbedaan penggunaan dasar hukum yang lintas sektor dan lintas departemen, maka standar pelindungan pun berbeda-beda terhadap anak. Dalam pelaksanaannya UU No. 23 tahun 2002 dinilai sebagian masyarakat menimbulkan multitafsir, ambigu serta seringkali melahirkan komplikasi. Perlu dibangun sistem perlidungan anak yang terintegrasi, sistemik dan kuat di Indonesia, agar semua pihak yang bersinggungan dengan perlindungan anak akan mengikuti sistem tersebut. Jadi apa yang harus diubah?

Banyak hal yang harus diubah, selain pasal 37 ayat 3 yakni masalah agama antara orangtua asuh dan anak yang akan diasuh. Misalnya definisi anak yang perlu menambahkan frase “dengan tanpa membedakan status perkawinan”. Penambahan frase ini penting karena dalam implementasinya seringkali anak dengan status perkawinan menikah tidak mendapatkan pelindungan serta diperlakukan layaknya orang dewasa. Selain itu, perlu adanya definisi baru mengenai penelantaran anak, kekerasan anak dan eksploitasi anak. Dalam ketentuan pidana juga perlu adanya perbaikan perumusan ketentuan pidana dalam rancangan perubahan UU No. 23 Tahun 2002 ini seperti perubahan rumusan “setiap orang” menjadi “setiap orang dewasa”, karena seorang anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, begitupun dengan sanksi yang diberikan atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Disini harus ada aspek pembinaannya, jadi tidak hanya menghukum sehingga dipahami bahwa anak ini memiliki kebutuhan khusus. Mengawinkan antara hukuman yang mengandung efek jera maupun unsur pembinaannya saya kira sepanjang itu bisa dilakukan dapat menjadi bagian dari sanksi. Dengan kata lain, perlu ada perumusan kembali ketentuan pidana dan unsurnya dengan jelas dan terperinci, serta jangan disamakan dengan pasal-pasal sejenis yang terdapat dalam KUHP, karena keberadaan Undang-undang Perlindungan Anak adalah sebagai lex spesialis. Pengaturan kembali penjatuhan sanksi bagi setiap orang dewasa yang melanggar Undang-udang ini, baik sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana. Mungkin disini bisa mencantumkan ancaman hukumannya bukan berdasarkan maksimal, namun minimal. Seandainya sudah direvisi tapi masih ada kejahatan terhadap anak Kita jangan berpikir begitu, upaya perlindungan anak dan regulasinya ini kan diatur sedemikian rupa agar meminimalisir ketidakmampuan negara untuk melindungi anak Indonesia. Dengan kata lain tentu Undang-undang No.23 Tahun 2002 yang akan direvisi nanti kelak juga harus dapat diimplementasikan dengan optimal agar dapat diberlakukan secara efektif pada masyarakat. Simple nya begini, ada undang-undang saja masih banyak kejahatan yang dilakukan terhadap anak, apalagi kalau tidak ada. Dan sudah saatnya Undang-Undang Perlindungan Anak itu harus direvisi dan diperbarui, dan tentunya tujuan akhir dari semua itu adalah dapat melindungi anak Indonesia dari berbagai bentuk tindak kejahatan. Hingga pada akhirnya anak akan merasa aman dan nyaman di Negara dan kotanya sendiri. (Ayu)

PARLEMENTARIA


15

LAPORAN UTAMA

Dorong Perlunya Revisi UU Perlindungan Anak Anggota Komisi VIII DPR Ingrid Maria Palupi Kansil menyatakan prihatin atas meningkatnya pelanggaran terhadap hak anak-anak. Ia berpen dapat semua pihak terkait pemangku kepentingan (stake holder) untuk mengambil langkah-langkah strategis menyelamatkan masa depan anak-anak Indonesia. Sebagai anggota DPR yang memiliki hak mengajukan rancangan undang-undang (legislasi) perlunya didorong adanya upaya untuk melakukan revisi terhadap UU Perlindungan Anak. 16

PARLEMENTARIA


Data yang diungkapkan Sekjen Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait menunjukkan bahwa sejak tahun 2010 sampai 2013 angka pelanggaran terhadap hak anak terus meningkat, bahkan peningkatan itu modusnya di luar akal sehat kita. Seperti bagaimana orang tua melakukan kejahatan seksual sampai si anak itu meninggal dunia . Angka kekerasan terhadap anak secara nasional cukup menakutkan, tahun 2012 itu ada sekitar 21, 702 .juta, terdiri dari 7.026 kasus. Dari jumlah tersebut 62% nya adalah kejahatan seksual selebihnya adalah pelanggaran yang sifatnya kekerasan pisik dan psikis. Kalau psikis hampir 90% anak Indonesia mengalaminya, kalau kasus

Banyak anak-anak yang membuka situs di internet dengan mudahnya mengakses pornografi. Apresiasi Pemerintah Lebih lanjut Ingrid mengemukakan, terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang juga sering menimpa anak-anak, dia mengapresiasi pemerintah terkait dengan keberadaan pendidikan anak-anak. Berdasarkan pengamatan di lapangan institusi ini sangat membantu sehubungan adanya kasus-kasus yang melibatkan KDRT yang melibatkan anak-anak. Khusus di Dapil Sukabumi P2TPA (Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak) yang dibentuk Kemeneg PP & PA turunannya di daerah sangat membantu sekali, contohnya kasus Ajeng-maka anakanak akan terlindungi dengan baik. “Ada progres yang signifikan,” ujarnya. Untuk itu dia mengharapkan optimalisasi pimpinan daer ah lebih peduli dan perhatian (aware) lagi terhadap keberadaan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) karena cukup membantu untuk melindungi anak-anak kita yang bermasalah dan terkait dengan KDRT . kekerasan verbal itu hampir semua dialami anak Indonesia. Menurut anggota Dewan yang akrab dipanggil Ingrid Kansil, dari data-data tersebut menunjukkan betapa permasalahan yang dihadapi anak-anak Indonesia cukup memprihatinkan. Anggota Komisi VIII DPR yang antara lain membidangi masalah sosial dan perlindungan anak mendorong adanya revisi UU PA. Tapi karena masih banyak RUU yang harus diselesaikan maka revisi itu belum bisa dilaksanakan sekarang ini. Terdapat satu masalah yang be lum secara komprehensif men jabarkan atau ada klausul yang intinya melakukan perlindungan

terhadap kekerasan anak terkait dengan pornografi. Dalam UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat (1) definisi anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan dalam UU No.44/2008 tentang Pornografi pasal 1 ayat (4) disebutkan, anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun. Begitu pula, lanjut Ingrid Kan sil, dalam Undang-undang ten tang Informasi Teknologi (IT) yang sekarang belum ada keberpihakan ter hadap p er lin dun gan anak . Sedangkan sekarang, isu masalah kekinian banyak sekali problem anak yang sangat terkait dengan pornografi dan teknologi informasi.

S elain itu p engawas an dar i l i n g k u n g a n , d a r i m as y a r a k at juga penting sekali. Satu contoh kasus, kasus Ajeng,usia 7 tahun yang disiram minyak panas oleh ibu kandungnya hanya karena keinginannya minta uang untuk mengambil rapor. Lalu anak ini lari ke rumah RW, untungnya si anak ini langsung di lindungi. “Kalau tidak lari ke RW pasti kasus ini ditutup oleh ayah tirinya yang kerap menyiksa anaknya. Karena sang ibu lebih mencintai suami barunya yang notabene merupakan ayah tiri Ajeng,” jelasnya. Disini terlihat pengawasan dari lingkungan masyarakat termasuk RT dan RW penting sekali.

PARLEMENTARIA


17

“Saya berharap dan yakin ini bisa mengantisipasi dan mengurangi degradasi moral yang tengah melanda anak-anak sebagai generasi penerus,” tukasnya. Saat ditanyakan mengenai penanganan anak terlantar, Ingrid menyebutkan bahwa Depsos sudah melakukan penampungan untuk anak-anak jalanan, baik di kotakota besar maupun kota-kota kecil sudah bergerak mengatasi masalah ini. “Cuma saya berharap ada kerja sama yang baik dengan Pemda setempat dimana Pemda bisa bersinergi dengan pemerintah pusat untuk bisa memberi perhatian lebih kepada masalah sosial ini,” katanya menambahkan.

“Harus ada perhatian terhadap kasus yang menimpa tetangganya, jangan masa bodoh. Makanya sifat gotong royong, saling asah asuh harus digalakkan di tingkat akar rumput (masyarakat bawah).

“Harus ada perhatian terhadap kasus yang menimpa tetangganya, jangan masa bodoh. Makanya sifat gotong royong, saling asah asuh harus digalakkan di tingkat akar rumput (masyarakat bawah). Menanggapi terjadinya kasus kejahatan seksual dimana 62% kejahat an sek sual menimpa 18

PARLEMENTARIA


anak, politisi Partai Demokrat ini menekankan perlunya perhatian dari lingkungan keluarga terutama Ibunya harus memberi ekstra per hatian, pendidikan sedini mungkin untuk menjaga pergaulan. Dan tidak kalah penting, kata anggota Dewan yang ramah ini, pendidikan agama dan moral kepada anak-anak harus lebih digalakkan. “Kami mendorong Kemendikbud agar pendidikan agama bisa ditam bah jam pelajaran lebih optimal lagi, pendalamanya tidak sebatas misalnya hafal Al-quran tetapi men dalami akidah dan kaidah harus diserap anak-anak kita. Selain pendidikan agama juga pendidikan karakter sudah masuk di kurikulum 2013. Sementara itu terhadap bahaya narkoba, juga merupakan bagian yang harus dijelaskan kepada anak didik kita dan bisa menjadi bagian dari kurikulum pendidikan.

Kalau dari pusat sudah menyiap kan rumah singgah itu saya meng harapkan Pemdanya menyiapk an tutor juga sisi psikhisnya diha dirkan ahli-ahli yang ekspert bagai mana anak-anak jalanan ini bisa mendapatkan pendidikan yang baik disamping memang yang layak, secara psikis beda kadang-kadang anak jalanan susah karena sudah biasa hidup liar. “Jadi saya berharap bisa kerja sama dengan seluruh stake holder yang lain, dengan universitas seperti memasukkan sebagai salah satu materi program KKN didampingi psikolog agar bagaimana anak ini bisa dibantu untuk bisa mengerti dan dientaskan. Perlu ditekankan bahwa apa yang yang dilakukan mondar mandir di jalanan itu kurang baik, tentunya dengan pendekatan yang bagus,” ungkapnya. Dia juga berharap, jika di tingkat pusat sudah mengeluarkan UU Perlindungan Anak , aparat di daerah hendaknya juga jemput bola dengan membuat Perda. Dengan demikian, peraturan perundangundangan yang ada bisa segera diimplementasikan dan bisa dilaksanakan sesuai dengan kearifan lokal, sesuai kultur daerah masingmasing karena kita mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda. (mp,ayu) Foto:Wahyu/Rizka/Parle.

LAPORAN UTAMA

Negara Belum Bisa Lindungi Anak Dari Pekerjaan Yang Tidak Layak Sebagai anggota Komisi IX yang membidangi masalah Kesehatan dan Ketenagakerjaan Oky Asokawati melihat sejauh ini negara memang belum bisa melindungi anak-anak dari jenis-jenis pekerjaan yang tidak selayaknya mereka lakukan. Padahal harusnya negara bisa melindungi anak-anak itu dari pekerjaanpekerjaan yang tidak seharusnya mereka lakukan. Memang ada Undang-Undang yang menyatakan bahwa anak-anak (dibawah 15 tahun) itu diperbolehkan bekerja, asalkan pekerjaan itu tidak mengeksploitasi mereka. Misalnya hanya dilakukan 3 jam sehari, ada pengawasan dari orang tua dan tidak menyita waktu belajar mereka. Sayangnya masih banyak kita temukan pekerja anak yang bekerja melebihi jam yang diperbolehkan, seperti di Tangerang beberapa waktu lalu. Persoalan ini memang tidak terlepas dari kasus kemiskinan yang masih mendera negara kita.

Selain itu menurutnya, kesadaran masyarakat terhadap pekerja anak ini pun perlu disosialisasikan. Kembali saya mencontohkan kasus pabrik panci di Tangerang, anak-anak keluar masuk daerah pabrik itu didiamkan saja oleh masyarakat sekitarnya. Artinya, kesadaran masyarakat sendiri sebagai salah satu pengawas untuk kasus p ekerja anak ini masih perlu ditingkatkan. Karena kalau berbicara tenaga pengawas, dari Kementerian Tenaga Kerja s aja juml ahny a m asih s angat kur ang. “Jadi memang untuk pekerja anak ini harus menjadi kepedulian kita semua, sesama komponen bangsa agar

masa keceriaan anak tidak terenggut,” katanya. Pemerintah seharusnya juga dap at m e n c ipt ak an lap an gan pekerjaan untuk orangtua anak, karena ketika kemiskinan mendera maka orangtua akan meminta anak untuk bekerja daripada bersekolah. Misalnya di Jakarta banyak anak yang menjadi pemulung. Kalau dikaitkan dengan aspek kesehatan, negara kita terkait prevelensi gizi sudah mulai membaik, bahkan Indonesia mendapatkan award dari FAO (Food and Agriculture Organization) karena berhasil meminimalisir angka kekurangan gizi. Meskipun demikian, kita harus tetap terus mengawal Kementerian Kesehatan agar masalah gizi ini bisa terus diberdayakan. Karena kalau gizi kurang akan berdampak kepada tubuh si anak, kecerdasan, serta angka kematian bayi di Indonesia. Oky menambahkan, adanya kasus anak yang nekat menjadi mucikari s e b u a h ce r m i n a n b a g a i m a n a kemiskinan itu bisa merenggut masa kecil anak. Ini bisa membuat persepsi seorang anak terhadap uang itu menjadi demikian didewakan atau diagungkan. Orangtua mereka sendiri tidak berdaya, bukan tidak mungkin orangtua mereka tahu tapi memang mereka menganggap anak adalah salah satu alat atau PARLEMENTARIA


19

fasilitas yang bisa mereka gunakan untuk mengangkat perekonomian keluarga. Dan juga yang cukup membuatnya prihatin, terutama di daerah Jawa Barat adalah banyak orangtua yang menjual anaknya meskipun masih dibawah umur untuk dikawinkan dengan lelaki mapan secara finansial. Padahal dari kesehatan, organ reproduksinya anak-anak belum cukup matang untuk hamil dan melahirkan. Jadi memang kalau berbicara mengenai anak, anak itu adalah korban dari situasi sosial atau situasi ekonomi yang tidak menguntungkan dari negara ini.

“Disini saya melihat bukan Undang-Undang Perlindungan Anaknya yang belum lengkap, namun implementasi serta pengawasannya saja yang perlu diperketat lagi,” kata Oky. “Disini saya melihat bukan UndangUndang Perlindungan Anaknya y an g b e lum l e n gk ap, namun implementasi serta pengawasannya saja yang perlu diperketat lagi,” kata Oky. Menurut Oky, Kemenakertrans sendiri sebagai inst ansi yang menangani pengawasan tenaga kerja masih kurang memadai dari segi SDM nya. Jika berbicara tentang SD M (Sumb er Day a M anusia) memang tidak terlepas dari birokrasi, seperti Pendayagunaan Aparatur Negara. Itu terkait dengan b eban A PB N nantiny a. Selain itu juga Oky menilai kesadaran masyarakat yang harus ditingkatkan lagi, terutama kesadaran dalam pengawasan-. Contoh paling simpel dalam dunia fashion adalah banyak munculnya mode-mode yang tidak sesuai dengan kultur ketimuran. Oky merasa selama ini belum ada pengawasan terhadap hal tersebut. 20

PARLEMENTARIA


Kalaupun ada, para pengawas itu bisa kong kali kong dengan pengawas tadi. Oky setuju jika tahun ini dikatakan sebagai tahun darurat nasional kejahatan terhadap anak. Ok y mengaku sangat miris melihat para Mahasiswa berdemo ketika BBM naik, padahal tujuan BBM dinaikkan jelas untuk subsidi keadilan. Namun, ketika ada seorang bapak yang memperkosa anaknya, tidak ada satu pihak pun yang mendemonstrasikan hal itu. Oky menganggap seharusnya isu-isu sosial seperti ini juga perlu mendapatkan pengawasan sama ketatnya dengan isu-isu ekonomi. Karena bagaimanapun juga isu sosial terkait dengan anak sebagai generasi penerus bangsa harus dikawal terus. Jika tidak, akibatnya anak akan selalu menjadi korban pelecehan dan korban kemiskinan. D e n gan k at a lain, har us ada pengawasan dari segala lapisan. Ditambahkannya, bahwa saat ini keberpihakan pimpinan republik ini mengenai kesejahteraan sosial

masih sangat kurang atau tidak sama dengan keberpihakannya pada masalah-masalah ekonomi, baik makro maupun mikro. Padahal jika berbicara mengenai indeks pembangunan manusia, maka 3 (tiga) komponen yang perlu diperhatikan adalah pendidikan, kesehatan, dan pendapatan per kapita. Jelas sekali bahwa pendidikan dan kesehatan lebih utama, baru setelah itu pendapatan per kapita. Bicara lebih luas lagi, Oky meng ungkapkan dalam Undang-Undang, pendidikan mendapat jatah anggaran sebesar 20% dari APBN, kesehatan mendapatkan 5% dari APBN. Tapi nyatanya hampir setiap tahun anggaran tersebut turun dan lebih rendah lagi. Bahkan saat ini baru terealisasi 2,5%. “Bagaimana k it a b is a m e nur un k an an gk a kematian ibu dan anak, angka anak penderita gizi kurang jika anggaran untuk itu terus dipotong,” tanyanya. Jadi intinya menurut Oky, memang kemiskinan perlu dituntaskan dan pengawasan perlu diperketat. (Ayu) Foto: Rizka/Parle.

LAPORAN UTAMA

K a t e g o r i a n a k- a n a k s e s u a i Konvensi PBB berusia 18 tahun ke bawah, sementara di Indonesia jumlahnya sekitar 80 juta anak, dari jumlah itu 4,2 juta anak terlantar. Sementara itu data Komnas Anak menunjukkan angka kekerasan terhadap anak secara nasional cukup menakutkan, tahun 2012 itu ada sekitar 21, 7 juta kasus 62% nya adalah kejahatan seksual. Saat berbincang dengan Parle mentaria, istri Jenderal Purn. Agum Gumelar menerima dengan penuh kehangat an T im Parle Mastur Prantono, Rahayu Setyowati dan Iwan Armanias di ruang kerjanya kawasan Jalan Budi Kemulayaan, Jakarta Pusat. Dengan alasan anakanak Indonesia sebagai generasi muda harapan bangsa yang harus dibina sepanjang masa, maka selama menjadi menteri hanya meminta satu tema saja selama 5 tahun menjabat Kemen PPPA, yaitu “Pembentukan Karakter dan Cinta Tanah Air”. Menurut Linda, semua program kep ada anak- anak di s e lur uh Indonesia selalu ditekankan pada masalah karakter dan cinta tanah air. “ Kalau bicara karakter pasti bicara sopan santun, gotong royong, disiplin, dan pasti bicara iman,” ungkapnya.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap kaum perempuan dan anak-anak. Bukan lantaran hal itu berkaitan dengan bidang tugas sebagai Menteri PPPA tetapi perempuan dan anak harus mendapatkan perhatian yang lebih ketimbang kaum pria. Perempuan dan anak sering disebut sebagai makhluk lemah dan sering menjadi korban berbagai tindak kejahatan.

Karena itu pula, ia selalu meng giring kepada masalah cinta tanah air. Di era teknologi yang begitu maju seolah-olah yang diterima dari luar itu lebih baik dari pada kearifan lokal, harus disampaikan bahwa kemajuan teknologi perlu diserap, tetapi residu-residunya tidak boleh ikutan. Jadi, lanjutnya, cara berpikir seolah-olah liberal itu bukan disini tempatnya. “Ini PARLEMENTARIA


21

yang coba dikembangkan dengan harapan anak-anak menjadi corongcorong kita di tingkat grass root karena keberadaan mereka sampai kecamatan hingga desa dan bicara dengan bahasa dia yang mudah dipahami,” ujarnya. Bukan hanya di Kemen PP-PA tetapi di BKKBN juga ada program bagi anak-anak yaitu, duta anak Generasi Berencana (Genre). Jadi kata Meneg. PPPA, semua pihak kalau ak tif terlibat maka akan lebih bagus ,meski konsepnya sama antara instansi, semuanya mengarah kepada kualitas. Genre juga bicara jangan menikah di usia dini, kemudian bicara cinta tanah air ada karakter. Masih dalam peringatan Hari Anak Tahun 2013 yang jatuh pada 23 Juli, maka sub tema peringatan kali ini adalah “Indonesia yang ramah dan peduli anak, dimulai dari pengasuhan dalam keluarga”. Dimulai dari keluarga sebagai lembaga terkecil, dan memang ke luarga ini harus diperkuat, karena disinilah terbentuknya karakter anak. Dan untuk memperkuat ke lua rga, ayah dan ibunya harus berperan, tidak mungkin perannya diserahkan kepada ibu saja, karena keuarga terdiri ayah, ibu dan anak.

p eningkat an kualit as SDMnya ada di kementerian teknis. Di Kemeneg PP-PA, titik beratnya pada perumusan kebijakan terkait masalah perempuan, kesetaraan gender maupun terkait dengan perlindungan tumbuh kembang anak, tapi lebih luas. Kalau menyangkut pendidikan oleh Kemendikbud, masalah kese hatan di Menkes, tapi masalah anak secara luas ada di Kemen PP-PA yang komprehensif dan terintegrasi. Tugas Kemen PP-PA adalah bagai mana menyusun kebijakan-kebijak an terkait perempuan, kesetaraan gender dan anak serta melakukan kordinasi dan advokasi kepada kementerian lain tentang isu perem puan anak dan gender. Contohnya perlindungan anak inisiatornya ada di KPPA terus UU KDRT tidak ada Kementerian lain yang spesifik berkaitan tentang KDRT, lalu dimasukkan ke KPPA. Begitu pula UU Pornografi, UU Tindak Pidana Perdagangan Orang karena lintas sektor sehingga KPPA ikut menginisiasi.

Terkait dengan perlindungan anak sendiri sebetulnya UU Per lindungan Anak lahir tahun 2002, disusun dengan Kementerian/ Lembaga terkait dan saat itu baru ada satu Deputi, namanya Deputi Selain itu ibu dan ayahnya harus Perlindungan Anak. Mulai tahun cerdas, terutama ibunya dari mulai 2004 baru ada perlindungan anak hamil, melahirkan dan mengikuti tapi nomenklaturnya belum keluar, proses tumbuh kembang, kalau masih di Kemen Pemberdayaan ibunya tidak cerdas nanti seperti Perempuan. apa anaknya. Karena itu akses harus diberikan. “Saya melhat bahwa Pada Kabinet Indonesia Bersatu keluarga menjadi kunci kemudian II Presiden SBY memandang ada komunitas lingkungannya,” tambah mas alah ini y an g m en galami Linda dengan menekankan bahwa diskriminasi diantaranya kekerasan usia 18 tahun ke bawah disebut terhadap anak tidak mendapatkan anak-anak, sebab selama ini orang haknya sehingga nomenklatur menyangka anak itu usia TK-SD, Kemen PP ditambah Perlindungan padahal sesuai Konvensi Hak Anak Anak (PA). Akibatnya strukturnya 18 tahun ke bawah. berubah, tadinya 4 bicara perempu an lalu 1 tentang anak, akhirnya 3 Ia tidak mengelak di semua sektor tentang gender dan perlindungan dan semua instansi pasti bicara perempuan, 2 tentang anak terdiri masalah Sumber Daya Manusia satu tentang tumbuh kembang (SDM). Untuk implementasinya, dan satu lagi tentang perlindungan supaya tidak overlapping untuk anak. 22

PARLEMENTARIA


Hal itu dimaksudkan supaya lebih memperkuat komitmen pemerintah terhadap masalah-masalah perlin dungan dan tumbuh kembang anak. Dan sejak saat itu masalah anak mendapat perhatian setelah nomenklatur berubah ternyata menjadi eye catching –perhatian lebih, sehingga banyak sekali kita melihat di media masa, masalah anak mengalami kekerasan muncul, anak dibawah umur bekerja muncul di media masa. “Kalau dulu anak hilang saja tak pernah muncul. Itulah yang dilakukan Kabinet IB II sangat strategis dalam r angka memp er siapkan anakanak kita ke depan,” kata Linda menambahkan. Anak terlantar Menanggapi jumlah anak terlantar, kata Menteri PPPA, setiap tahun melakukan kerjasama dengan BPS meski tidak spesifik. Sedangkan data dari Kemensos terdapat sekitar 4,8 juta anak terlantar di Indonesia, akibat kondisi kemiskinan bukan menjadi korban kekerasan. Ketika diminta tanggapannya terhadap p er ny at aan Komnas Perlindungan Anak bahwa tahun 2013 ini merupakan darurat nasio nal karena 62% kejahatan terhadap anak ini adalah pelecehan seksual, Menteri PPPA mengatakan data tersebut perlu ditelaah dulu. Ia mengakui, memang beberapa kasus yang muncul di media adalah kekerasan seksual terhadap anak oleh orang tua, bahkan antar anak. “ K it a tentu prihatin dengan keadaan ini antara lain karena faktor kemiskinan dan perkembangan teknologi yang membawa dam p a k ke p a d a a n a k- a n a k y a n g mudah mengakses kepada materi pornografi. Juga cara hidup yang kepingin instan tidak mau melalui tahapan, diiming-iming mendapat sesuatu. Juga ingin jalan pintas, mempunyai gaya hidup konsumtif. Jadi kita juga nggak bisa bilang bahwa hanya semata-mata karena kemiskinan. Kejahatan seksual

LAPORAN UTAMA

pada anak terjadi dari kalangan menengah ke atas. Berarti ini ada sesuatu,” ungkapnya. Terkait kordinasi yang dilakukan Menteri PP-PA dengan Kementerian teknis, khususnya dalam program P P d a n P e r l i n d u n g a n A n a k , Ment eri Linda hal itu sebagai tantangan, karena masing-masing kementerian punya program sen diri. Pihaknya mendatangi semua kementerian, dan saat ini sudah 32 kementerian/lembaga dan bicara dengan menterinya didampingi pejabat eselon. Setelah melakukan ke s e p ak at an b e r s am a b ahw a akan melakukan percepatan program kearusutamaan gender di kementeriannya dan perlindungan anak , ak hir ny a M enter i P P PA memasukkan timnya. pengarusutamaan gender, bagai mana upaya mempercepat keseta Dipaparkan lebih jauh, bagaimana raan perempuan dan laki-laki dalam caranya program tersebut ber proses pembangunan ini. manfaat bagi perempuan dan laki-laki. Kemen PPPA mempunyai Program KLA strategi penyusunan dan peng anggaran responsive gender (PPRG), Menjelaskan mengenai program di kementerian/ lembaga kemudian Kota Layak Anak ( KL A) adalah masuk advokasi untuk penyusunan konsep Perserikatan Bangsa-bangsa P P R G . A d a b e b e r a p a n e g a r a (PBB) dengan judul Wold For Children menggunakan pola ini tetapi mereka –Dunia Yang Layak Anak, Indonesia hanya 5% dari anggaran yang ada di ikut tanda tangan sehingga harus kementerian itu terintegrasi semua mengimplementasikannya dan me program. nurunkan sampai ke level Kabupa ten/Kota. Konsepnya, bagaim ana Pada tahun 2013 ada surat edaran benar-benar anak-anak bisa aman (SE) bersama untuk strategi nasional dan nyaman di suatu kota atau di penyusunan anggaran responsive lingkungannya. gender. SE bersama ditandatangani Mendagri, Menkeu, Men PPN/Kepala KLA ada 31 indikator, yang paling Bappenas dan Men PPPA . Ada penting komitmen pemerintah komitmen dari 4 kementerian ini termasuk legislative, keduanya dimana Kementerian Keuangan yang harus peduli termasuk masyarakat menentukan anggaran, Bappenas dan swasta. Saat melaunching KLA menentukan strategi dan karena ini semua hadir dan orangtua serta eranya otonomi daerah, Mendagri keluarga. KLA menawarkan agar ikut serta. “Kami harapkan tahun anak-anak dilindungi aman dan 2014 nanti kementerian/ lembaga nyaman. dan propinsi yang telah diadvokasi memperhatikan PPRG,” pintanya. Diakui Menteri PPPA, banyak orang mencibir, itu mimpi, tapi ini Kata Linda, ini salah satu cara bukan mimpi kosong, kita mimpikan karena memang diawali dengan Indonesia sejahtera, kapan kalau Inpres No. 9 tahun 2000 tentang tidak diusahakan. Ada UU yang p en garusut amaan gender da mengatur menuju Indonesia sejah lam pembangunan. Di era Gus tera, ada program yang meng Dur ada Inpres yang jadi dasar awasi, ada yang mengatur. “Sama

saja dengan kota layak anak, ada beberapa pihak pesimis. Tapi saya justru optimis, karena ada patronnya, ada ko launching konsepnya,” tukasnya. Lebih lanjut dikatakan, dengan Menuju KL A atau KL A yang di Kabupaten/kota sudah memfasilitasi 60 Kabupaten/kota, dan 42 mereka inisiatif sendiri- mereka Kepala Daerahnya mengangggap sangat baik untuk meningkatkan kualitas SDA masa depan anak-anak. Mereka mengundang sendiri, diadakan pelatihan mereka launching dan MenPPPA hanya datang saja. Sekarang Kementerian PPPA melakukan monitor, tim turun terus melihat, apakah ada Perdanya, bagaimana kelembangaan perlin dungan anak ini. Termasuk nomen klatur PA harus dicantumkan. Ini perlu proses, taman-taman ada nggak, lalu infrastuktur diantaranya trotoar jalanan, tempat bermain dan sebagainya. Perlu komitmen semua pihak dan ternyata dilihat beberapa Kabupaten Kota telah berjalan,“ Ini saya terharu”. Selama menjabat Meneg PPPA, Linda mentargetkan 100 KLA, tapi di tahun 2012 sudah mencapai 104 dengan inisiatif sendiri 24 yang diinisiasi Kemen. PPPA 60.“ Mudah-mudahan di tahun 2013PARLEMENTARIA


23

2014 bisa tambah 40 lagi karena targetnya 100. “Yang penting ada Perdanya mengatur perlindungan d a n t u m b u h ke m b a n g a n a k , kemudian pusat pelayanan terpadu perempuaan dan anak, seperti anakanak yang mengalami kekerasan,” sambungnya. KLA ada 31 indikator yang dibagi dalam lima cluster, pertama tentang kelembagaan perlindungan anak yang meliputi komitmen daerah kebijakan yang dihasilkan, lalu seper ti lembaga pelayanan terpadu anak, ditingkatkan wadah untuk partisipasi anak seperti Forum Anak. Semacam meletakkan fondasinya lebih dulu, kemudian indikator lain lebih banyak masalah infrastruktur seperti sekolah anak, rute aman, kesehatan. Sepanjang 31 indikator sudah bisa dipenuhi layak sebagai KL A . KL A tidak semudah balik tangan perlu proses 10 -12 tahun, yang sudah minta adalah Surakarta, katanya sudah bisa. Tunggu dulu, akan dilihat mungkin setahun atau dua tahun ke depan. “Bila sudah status KLA lalu muncul kasus, saya kira wajar saja. Namun bila jaminan keaman terlindungi, ada penegakan hukum yang benar, kita harapkan tidak ada lagi anak jalanan, pengemis dan pengamen,“ ia menjelaskan.

baik di Kabupaten/kota. Malah beberapa anak dari Forum Anak sampai bisa keluar negeri untuk bicara tentang partisipasi anak. Partisipasi anak menjadi salah satu indikator menuju KLA. Meski begitu dengan KLA bukan berarti bebas dari segala bentuk kekerasan, kalau muncul itu kasus.

Tentang upaya pencegahannya, Menteri Linda mengatakan, pen cegahan selalu dilakukan, melalui keluarga, sosialisasi UU dan kordinasi dengan penegak hukum .

Menanggapi UU Perlindungan Anak, Menteri PPPA mengatakan, UU PA memang lahir tahun 2002 sedangkan sekarang dengan perkembangan teknologi informasi yang kian maju maka perlu ada perbaikan-perbaikan. Kelihatannya perlu direvisi tapi mungkin belum tahun ini. Tahun anggaran depan perlu dievaluasi, untuk Kabinet yang akan datang.

M engenai kordinasi dengan DPRD, Menteri PPPA mengatakan, makanya saat launching itu DPRD harus hadir, mereka tanda tangan Kemen PPPA menyaksikan Bupati t an da t an gan, ada ke l omp ok swastanya ada perwakilan tokoh masyarakat, ada Forum Anak. Bahkan di beberapa daerah Forum Anak sudah ikut Musrenbang, ikut menyusun rencana pembangunan

Yang kemungkinan perlu diatur seperti Peradilan Anak, dalam UU belum terlalu tercover. Lalu soal anak-anak berkebutuhan khusus, ini walaupun anak sudah berumur 20 tahun tetapi penampilannya tetap seperti anak, makanya orang tuanya minta dianggap sebagai anak. “Ini kan juga perlu dilindungi, sebab mentalnya tetap mental anak. Orang tua mereka berharap

24

PARLEMENTARIA


perlunya pengaturan khususnya,” katanya. Menteri Linda mengaku prihatin, masih adanya eksploitasi terhadap anak dengan menjadikan sebagai pengemis yang akhirnya lebih senang meminta-minta ketimbang harus bekerja, belajar. “Makanya saya dorong Jokowi yang sebelumnya Bupati Surakarta, beliau paham betul tentang kota layak anak. Dan pernah diadakan pertemuan se Asia Pasifik untuk menuju KLA, dan pernah mengadakan Forum Anak Nasional di Solo pada waktu peringatan Hari Anak Nasional tahun 2010,” ungkapnya. Dijelaskannya, dia selalu datang ke Gubernur kemanamana temui mereka untuk mengubah mindset dan berharap bisa mendorong Jakarta menuju KLA, ini sudah dilaunching menuju ke KLA. Diakui memang masih banyak anak-anak di jalanan, tetapi ini paling tidak sudah ada kemauan dan punya drivernya untuk menuju kesana dan akan sama-sama kita lihat. “Mungkin seluruh wilayah Jakarta tetapi akan dimulai dari walikota secara bertahap. Kelihatannya Jakarta Barat paling siap,” ia menambahkan. S e d a n g k a n u p ay a m e n a n g ani anak-anak jalanan, Menteri PPPA mengatakan kordinasi yang paling penting, UU Perlindungan A n a k m e n g a m a n a t k a n a n a kanak tidak boleh di eksploitasi. Pasti di belakangnya ada yang menggerakkan, kepada penegak huk um bis a l ebih m e lak uk an pendekatan yang lebih baik sehingga anak-anak tidak ada di jalanan. KLA termasuk mengatasi masalah ini, caranya bagaimana terserah kepada masing-masing kota. Akan lebih bijak tidak dengan kekerasan dan pemaksaan tetapi dengan bahasa dan komunikasi dengan kasih sayang. Hasilnya lebih pelan tetapi lebih manusiawi. (mp,ayu) Foto: Iwan Armanias/Parle.

LAPORAN UTAMA

Setiap tahun pemerintah memperingati hari anak nasional, tentu saja hal tersebut diharapkan tidak sekedar celebration atau perayaan semata, namun lebih dari itu juga yang harus digalakkan adalah bagaimana membuat anak Indonesia merasa nyaman dan aman di negaranya sendiri.

Ada sebagian orang yang apatis dengan mengungkapkan hal tersebut bak jauh panggang dari api. Hal tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya bisa disalahkan, melihat kenyataan yang ada setiap tahun angka kejahatan terhadap anak terus meningkat. Dari data yang dihimpun oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menurut Ketua Umumnya, Arist Merdeka Sirait sejak tahun 2010 hingga 2013 ini angka terhadap pelanggaran hak anak terus meningkat. Pada tahun 2012 saja misalnya total kejahatan anak jumlahnya mencapai lebih dari 21 juta, dan yang lebih menakutkan dimana dari jumlah demikian sebanyak 62 persennya merupakan kejahatan seksual terhadap anak. PARLEMENTARIA


25

“Kalau secara psikis, hampir 90 persen anak-anak Indonesia mengalami itu seperti bentakan, merendahkan martabat. Seolah-olah hal seperti itu dianggap bukan lagi kekerasan dalam lingkup sosial budaya kita. Sedangkan kekerasan verbal hampir semua anak Indonesia mengalaminya,”papar Arist Merdeka Sirait. Selebihnya merupakan pelanggaran yang bersifat psikis dan fisik. “ Kalau secara psikis, hampir 90 persen anak-anak Indonesia mengalami itu seperti bentakan, merendahkan martabat. Seolaholah hal seperti itu dianggap bukan lagi kekerasan dalam lingkup sosial budaya kita. Sedangkan kekerasan verbal hampir semua anak Indonesia mengalaminya,” papar Arist Merdeka Sirait. Dan ironinya lanjut Arist, kekerasan seksual itu justru dilakukan oleh orang- orang terdekat, seperti orangtua kandung, paman anak tersebut, guru yang seharusnya memberikan perlindungan justru melakukan hal tersebut. Selain pelaku-pelaku yang merupakan orang-orang terdekat, menurut Arist pelaku juga merupakan kalangan intelektual (menengah atas). Bahkan ada juga oknum penegak hukum seperti polisi dan hakim. Jadi tidak berlebihan jika pada tahun 2013 kasus kejahatan terhadap anak, masuk ke dalam “Status Darurat Nasional”. Dari data tersebut diketahui 26

PARLEMENTARIA


bahwa intelektualitas seseorang tidak otomatis membuat orang tersebut bersikap arif terhadap anak. Artinya kalangan intelektualis yang sebenarnya tahu bahwa mereka harus mengayomi anak-anak, malah sebaliknya melakukan kejahatan terhadap anak. “Dengan kata lain, sudah tidak ada tempat yang aman untuk anak. Di rumah sudah tidak aman, sekolah dan lingkungan sosial juga tidak nyaman, khususnya untuk kasus kejahatan seksual,”ujar Arist. Anak Rumahan Lebih Rentan Dari 62 Persen kejahatan seksual pada anak, justru kebanyakan korban merupakan anak rumahan dan anak baik-baik. Bahkan data Komnas Perlindungan Anak, dari 21,07 juta kejahatan anak paling banyak terjadi di rumah, nomor dua di sekolah, ketiga di lingkungan sosial dimana anak itu berada. Berbeda dengan apa yang diperkirakan banyak orang selama ini, bahwa anak jalanan (yang hidup di jalanan) lah yang kerap menjadi korban kejahatan seksual. Sebaliknya, malah anak jalanan yang bisa menjaga dirinya dari berbagai serangan, baik itu serangan seksualitas, penculikan, dan sebagainya. “Mereka (anak yang hidup di jalan) punya ketahanan terhadap “serangan-serangan” tersebut. Dengan kata lain self defense anak jalanan lebih baik ketimbang anak rumahan karena anak-anak rumahan tidak punya pengalaman dan tidak punya informasi tentang kapan “serangan” akan datang. Jadi ini berbanding terbalik dengan anggapan masyarakat bahwa anak jalanan rentan terhadap kasus-kasus seperti itu. Makanya jangan heran jika kasus-kasus kekerasan seperti itu justru banyak terjadi dirumah bukan dijalanan,” paparnya. Dikatakan Arist, jika di jalanan memungkinkan banyak orang yang akan lewat jalan itu, maka jika ada orang yang akan bertindak jahat terhadap anak, pasti bisa langsung

terungkap. Sementara jika kasus tindak kejahatan yang dilakukan orangtua pada anak rumahan lebih bersifat tersembunyi, yang pada akhirnya membuat media atau pihak berwenang sulit untuk mengungkap hal itu. Contohnya pembantu rumah tangga yang masih belia dieksploitasi karena hidup dikelilingi temboktembok tinggi yang tidak mungkin di intervensi oleh orang luar. Bahkan menurut Arist, belakangan ditemukan kasus kejahatan seksual terhadap anak dengan modus lain, menjadikan anak seolaholah sebagai “mucikari” atau pe lak u prostitusi. Seperti kasus di Surabaya, Purwokerto atau Ba nyumas yang saat ini sedang dalam proses persidangan. Fakta-fakta membenarkan bahwa banyak anak remaja kita di eksploitasi karena ekonomi keluarga yang tidak mampu sehingga dimanfaatkan oleh para mucikari-mucikari besar. Dan yang lebih menyedihkan lagi, tidak sedikit orang yang malah meny alahkan anak-anak y ang menjadi korban mucikari. Padahal menurut Arist, anak-anak sejak awal sudah dikorbankan, mereka dikenalkan pada dunia yang belum mereka ketahui. Anak menjadi korban dari gaya hidup yang di eksploitasi. Disitulah setiap kali ada peristiwa, seolah-olah yang membaca beritanya itu adalah pelakunya. Sehingga orang-orang jadi menyalahkan korban (anak). Misalnya ya karena anak itu genit atau lainnya. Padahal salah satu karakteristik dunia anak adalah ceria dan selalu ingin tahu dan ingin mencoba. Dilihat dari segi karakteristik itulah sebenarnya diperlukan pendampingan dari orang dewasa untuk memberi pengertian ke anak bahwa gaya hidup yang kerap dilihat dari berbagai media dan teknologi itu sebenarnya tidak sepenuhnya nyata dan bukan untuk ditiru atau dicontoh. Lebih lanjut Arist mengungkapkan bahwa Anak selalu menjadi korban yang terpinggirkan. Tidak terkecuali dalam hal anggaran pemerintah

LAPORAN UTAMA

atau Negara. Di Pemda DKI Jakarta saja misalnya, berapa anggaran pelayanan publik untuk anak-anak yang ditempatkan sebagai sasaran program. Lingkungan keagamaan, berapa anggaran yang disisihkan untuk anak-anak. Begitupun da lam penanganan bencana, Arist menilai yang mendapat bantuan pertama adalah orang dewasa. Dari kenyataan tersebut Arist menilai bahwa dalam situasi bernegara pun anak kerap terpinggirkan. “Di lingkungan sekolah saja anak sudah terpinggirkan, terutama lewat sistem pendidikan sekolah seperti RSBI (Rintisan Sekolah Berstandar Internasional). Ini merupakan tindakan diskriminatif. Faktanya, anak miskin janganlah sakit, anak miskin janganlah merindukan sekolah. Karena biaya sekolah cukup tinggi dan tidak berpihak pada hakhak konstitusi. Hak-hak konstitusi itu tidak diskriminatif. Pelayanan kesehatan yang disediakan untuk orang miskin justru dinikmati oleh orang kaya,” tambahnya. Sosialisasi, Komitmen dan Pengimplementasian UU PA Dari kejadian-kejadian tersebut sangat jelas bahwa sulit sekali memprotect atau melindungi anakanak secara keseluruhan. Karena orang terdekat yang seharusnya memberikan jaminan perlindungan terhadap anak malah sebaliknya. Ayah kandung sendiri yang harusnya menjaga malah ada yang dengan tega melakukan hubungan seksual terhadap anaknya, bagaimana anak tersebut bisa merasa aman dirumah. Sekolah misalnya, yang seharusnya memberikan rasa aman tapi kenyataannya malah ada oknum tenaga pendidik yang menjadi pelaku tindak kekerasan. Adanya kaum inteletual bahkan para oknum penegak hukum yang ikut menjadi pelaku kejahatan terhadap anak menjadi bukti bahwa masih kurangnya pengetahuan masyarakat atas Undang-undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002. Menurut Arist sebenarnya

tanggung jawab pemerintah setelah ada Undang-Undang, adalah sosialisasi. Sebuah produk hukum jika tidak dibangun/disiapkan sarana dan prasarananya untuk menjalankan, mengimplementasikan UU termasuk aparat penegak hukum dan sumber dayanya, maka semua itu tidak ada artinya. Dengan kata lain Arist menilai bahwa UU PA yang ada saat ini pada dasarnya sudah cukup baik untuk melindungi anak Indonesia. Namun sosialisasi dan pengimplementasian di lapangan saja yang masih sangat kurang. Adanya program L ayak Anak menjadi sebuah langkah yang baik untuk melindungi anak-anak Indonesia dari berbagai macam bentuk kejahatan. Namun pada kenyataannya, belum ada satu Kota/ Kabupatenpun yang layak disebut Kota Layak anak. Arist menilai julukan “kota/kabu paten layak anak ” belum bisa disandingkan jika indikator-indikator berupa sarana dan prasarana untuk anak belum dipenuhi. Terlebih lagi Ibukota, DKI Jakarta, menurutnya

selama ini belum ada ruang tem p at ter buk a untuk anak- anak men ge mb angkan aspir asiny a, kreativitasnya dan tempat-tempat bermain anak. “Lihat saja dari tingkat RT (Rukun Tet angga) hingga Kot amad y a adakah disediakan tempat-tempat untuk membangun kreativitas anak. Adakah trotoar yang khusus anakanak dibangun di tengah-tengah kota dimana sekolah itu berada. Apakah sudah memliki peraturan daerah yang mengatur bagaimana anak-anak mendapat perlindungan dari serangan-serangan kejahatan seksual ataupun kejahatan dalam bentuk lain,”jelas Arist. Selain itu indikator lainnya yang tidak kalah pentingnya menurut Arist adalah masih banyaknya anak jalanan di Jakarta yang hidup terkatung-katung di tengah-tengah lampu merah. Masih ditemukannya anak-anak yang menjadi korban prostitusi, tidak sedikit juga anakanak yang tidak bisa menikmati sekolah sekalipun telah disediakan dana dari negara, Kartu sehat, Kartu Pintar, dan lain-lain.

PARLEMENTARIA


27

LAPORAN UTAMA

Menurut Ketua Komnas Perlin dungan Anak ini, untuk bisa dika takan kota layak anak, Indikatorindikator tersebut harus dipenuhi terlebih dahulu. Kota layak anak itu harus dimulai dari rumah, jadi jika rumah bukan tempat aman untuk anak, bahkan sekolah juga tidak aman maka jangan harapkan kota layak anak dapat terpenuhi. Bukan hanya di Jakarta tapi di kota lain pun demikian. Harus ada kerangka yang bisa diukur, kalo tidak bisa 31 indikator ya 18, kalo tidak bisa 18 ya 7. Dari sana Arist menilai bahwa saat

ini Kota atau kabupaten di Indonesia belum ada yang bergelar Kota Layak Anak, melainkan Menuju Kota Layak Anak.

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkomitmen menciptakan Kota Layak Anak.

Meski demikian Arist tidak ingin mengatakan bahwa tidak ada peran pemerintah untuk melindungi anak Indonesia. Namun Arist me lihat peran tersebut masih belum mak simal. Ar tinya belum me nunjukan suatu kemajuan yang dapat diukur. Ia juga mengapresiasi langkah Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo yang belakangan bersama

“Dari Indikator-indikator tersebut dapat dievaluasi, supaya bisa terukur dalam jangka waktu 6 bulan, setahun, dua tahun, tiga tahun atau hingga masa jabatannya habis,” tegas Arist. Adanya status darurat nasional kejahatan terhadap anak, menjadi salah satu buk ti bahwa sudah saatnyalah Presiden mengambil alih perlindungan terhadap anak Indonesia. Tentu disini Presiden beserta ibu negara tidak harus memandikan seluruh anak Indo nesia, namun sebagai pemimpin Arist meminta bahwa Presiden c uk up m e n g gal ak k an s e b uah kampanye anti kejahatan terhadap anak. Dengan cara itu, ia meyakini komitmen tersebut pasti akan diikuti oleh para pembantunya, dalam hal ini menteri-menteri beserta jajarannya. Dengan kata lain, bahwa produk hukum sudah ada, dan legislasi sudah ada, maka harus dijalankan, anggarannya pun harus dibuat. Dan yang melakukan kontrol terhadap kebijakan itu adalah Kementerian. Kementerian Pemberdayaan Pe r e m p u a n d a n P e r l i n d u n g a n Anak harus dibuat lebih punya “gigi” lagi. Tidak sekedar sebagai koordinator saja. Melainkan harus diberikan wewenang penuh untuk melakukan perlindungan terhadap anak Indonesia. Anak Indonesia m er up ak an anak k it a semua, anak bangsa sekaligus sebagai generasi penerus bangsa. Di tangan merekalah nasib bangsa ini berada ke depannya. Oleh karena itu sudah saatnya semua bangkit untuk menyelamatkan anak Indonesia, yang juga berarti menyelamatkan bangsa ini. (Ayu) Foto: Odjie/Parle.

28

PARLEMENTARIA


SUMBANG SARAN

Herlina Astri | Peneliti Muda Bidang Kerja Sosial, P3DI Isu utama peningkatan kualitas hidup manusia suatu negara adalah bagaimana negara tersebut mampu melakukan perlindungan terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa. Negara harus mampu memahami nilai-nilai hak-hak anak, mampu mengimplementasikannya dalam norma hukum positif agar mengikat, mampu menyediakan infrastruktur, dan mampu mel a kukan manajemen agar perlin dungan terhadap anak tercapai. Perlindungan anak di Indonesia adalah segala kegiat an untuk menjamin dan melindungi anak d a n h a k- h a k n y a a g a r d a p a t hidup, tumbuh, b erkemb ang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, ser ta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (UUPA No. 23 Tahun 2002). Dalam pengertian ini tersirat bahwa anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, dan eksploitasi. Setiap tahun Indonesia mempe ringati Hari Anak Nasional (HAN) pada tanggal 23 Juli. Peringatan HAN didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional. Peringat an HAN dimak sudkan agar seluruh komponen bangsa Indonesia bersama-sama mewu judkan kesejahteraan anak, dengan menghormati hak-hak anak dan memberikan jaminan terhadap pemenuhannya. Tentu hal ter s eb ut har us dilakuk an dengan menempatkan anak sebagai individu yang sama, tanpa perlakuan diskriminatif. Peringatan HAN juga ditujukan untuk meningkatkan kesadaran seluruh

ko m p o n e n b a n g s a I n d o n e s i a bahwa anak merupakan generasi p en er us cit a - cit a p er juan gan bangsa, yang perlu diberikan bekal keimanan, kepribadian, kecerdasan, keterampilan, jiwa dan semangat kebangsaan serta kesegaran jasmani agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Pencapaian tujuan tersebut membutuhkan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Indonesia harus mulai meningkatkan perannya untuk memberikan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak. Ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab kepada dunia internasional bahwa bangsa Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk memenuhi hak-hak anak sesuai dengan Konvensi Hak-hak Anak. Setiap kali memperingati HAN pada tanggal 23 Juli, barangkali bayangan kita selalu tertuju kepada keceriaan seorang anak yang tengah bebas bermain di alam terbuka, seperti bermain bola sepak bola atau mereka yang naik kelas/lulus ujian mendapatkan hadiah liburan ke objek wisata yang indah dan mahal. Setidaknya ada kemanjaan bersama keluarga untuk makan bersama di restoran atau di rumah, atau dapat kursus piano, menyanyi, menari, dan sebagainya, sebagai imbalan atas prestasinya. Seakan tanggal 23 Juli menjadi momen penting dimana anak-anak Indonesia menemukan dunianya yang ceria dan bebas dari tekanan siapapun. Padahal di tempat lain, masih banyak anak-anak yang masih harus berjuang mencari uang untuk bertahan hidup. Banyak di antara mereka bergelantungan di bus-bus kota untuk mengamen, menjual Koran dan majalah, atau

berdagang asongan. Tidak hanya itu saja, sebagian anak juga menjadi penyemir sepatu, pengelap kaca mobil, dan berada di jalanan yang cukup berbahaya dalam waktu yang lama. Anak-anak itu menggunakan tenaga dan waktu mereka untuk bekerja di tempat-tempat yang kotor, kumuh, dan berbahaya bagi dirinya, tanpa ada jaminan perlindungan hukum dan kesehatan. Peringatan HAN tahun 2013 dapat dijadikan momen kilas balik perjalanan kebijakan-kebijakan terkait perlindungan anak. Hal ini dilakukan untuk melihat kebutuhan perlu tidaknya dilakukan penguatan ter hadap kebijak an - kebijak an tersebut, untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan tindak kekerasan yang terjadi pada anak. Tidak sampai di situ saja, peran orang tua dalam pengasuhan juga dibutuhkan untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut. Anak sebagai generasi penerus bangsa selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhannya secara memadai. Mereka bukanlah objek (sasaran) tindakan kesewenangwenangan dan tidak manusiawi dari siapapun dan manapun. Anak sebagai individu yang masih rentan dan membutuhkan bimbingan, harusnya dirawat, diasuh, dididik d e n g an s e b ai k- b ai k ny a, a g ar mereka tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Hal ini perlu dilakukan agar kelak Indonesia tidak kehilangan generasi di masa mendatang. Namun demikian, tidak dipungkiri bahwa sampai saat ini permasalahan anak di Indonesia masih belum dapat diatasi secara komprehensif. PARLEMENTARIA


29

Masalah terkait hak-hak anak masih dianggap sebagai ‘urusan’ internal keluarga, serupa halnya dengan kasus-kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga (Astri, 2010). Hal ini tentunya menjadi pengaruh yang buruk terhadap peningkatan kualitas SDM Indonesia, sebab anak sebagai generasi penerus bangsa tidak mendapatkan perlindungan penuh akan hak-haknya. Kebijakan perlindungan anak juga belum dapat menghindarkan anak dari tindak kekerasan yang terjadi. Berkurangnya peran orang tua, guru di sekolah, dan rendahnya partisipasi masyarakat terhadap perlindungan anak, menjadi salah satu indikator kuat penyebab terjadinya kasuskasus anak tersebut. 30

PARLEMENTARIA


Kasus tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan sejak 2010 sampai dengan 2012. Data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menunjukkan jumlah kasus keker asan yang dialami anak-anak sudah mencapai 21 juta kasus. Dari 21 juta kasus tersebut, 62% merupakan kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di bawah umur (kompas. com, Februari 2013). Sedangkan di bulan Maret 2013 sekitar 919 kasus kekerasan terhadap anak terjadi, dimana 152 adalah kasus kekerasan seksual (dakta.com, Maret 2013). Kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak di bawah umur ini banyak dilakukan oleh orang-orang

terdekatnya seperti ayah kandung, kakak kandung, paman, atau ayah tirinya. Permasalahan lainnya adalah praktik perdagangan anak di bawah umur yang disertai dengan praktik kekerasan seksual anak. Kasus semacam ini tidak hanya didominasi di kota-kota besar, melainkan juga di kota kecil bahkan pedesaan. Tingginya kasus kekerasan terhadap anak, seharusnya negara proaktif dan tidak membiarkan peristiwa semacam itu terus berlangsung. Berbagai macam tindak kekeras an yang dialami anak sangat ber pengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan anak selanjutnya, terutama jika terjadi di masa usia keemasan (golden period). Masa ini

merupakan fase utama yang harus dilalui anak dengan rasa aman dan nyaman, baik dari keluarga maupun dari lingkungan sosialnya. Jika dalam masa ini anak mendapatkan perlakuan yang buruk, diprediksikan mereka akan tumbuh menjadi agresif atau bahkan sebaliknya menjadi rendah diri. Anak-anak berada dalam kesulitan yang cukup kompleks sejak dini, sehingga tidak mengherankan ap ab il a m e re k a b any ak y an g menderita stres, frustasi, depresi dan bahkan melakukan tindakan bunuh diri. Akhir-akhir ini, kenakalan anak di sekolah sudah berbentuk perkelahian yang mengarah pada pembunuhan, penggunaan obatobatan terlarang, dan bentuk-bentuk lainnya yang sebenarnya tidak layak dilakukan oleh anak-anak. Selain tindak kekerasan, praktik perbudakan terhadap anak juga makin marak di Indonesia. Menurut data KPAI, sampai saat ini tercatat anak berusia 10 sampai 17 tahun yang aktif melakukan kegiatan ekonomi berjumlah 4,7 juta anak. Dari jumlah tersebut sekitar 3,4 juta anak yang terserap di pasar kerja sebagai pekerja, dengan sebaran 1,1 juta anak di perkotaan, dan 2,3 juta anak di pedesaan. Jika ditinjau dari persentasenya, jumlah pekerja anak tertinggi adalah di Papua sebanyak 34,7 persen; Sulawesi Tenggara 2 0 ,4 6 p e r s e n; d a n S u l a w e s i Barat 19,82 persen. Sedangkan penyumbang pekerja anak terbanyak adalah Jawa Barat 13 persen; Jawa Tengah 11,4 persen; dan Jawa Timur 11,38 persen (sindonews.com, Juni 2013). Ratifikasi konvensi ILO melalui UUPA No. 23 Tahun 2003 menyebutkan, anak usia 13-15 tahun memang dapat melakukan p e ke r j a a n r i n g a n , j i k a t i d a k mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial anak, di antaranya maksimum tiga jam dan tidak boleh melibatkan anak pada pekerjaan terburuk. Pekerjaan terburuk bagi anak dicontohkan seperti perbudakan, pelacuran, pornografi, perjudian, minuman keras, narkotika, psikotropika dan pekerjaan terburuk lainnya.

Bercermin dari kondisi tersebut, maka sebaiknya permasalahan anak tidak hanya dipandang sebagai persoalan politik dan legislasi. Perlindungan anak merupakan tanggung jawab semua pihak, termasuk adanya partisipasi dari masyarakat. Permasalahan anak saat ini tidak lagi menjadi ranah internal keluarga, karena masyarakat juga memegang peranan penting untuk merespons dengan cepat apa saja yang dibutuhkan oleh anak. Kebijakan dan program aksi perlindungan anak seharusnya di arahkan baik dalam lingkup global, nasional, maupun lokal. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan peran kelembagaan dalam melindungi anak dari tindak kekerasan yang terjadi. Pemerintah, orang tua, guru di sekolah dan masyarakat secara general merupakan tetra elemenika (empat elemen) yang tiadk terpisahkan, terutama dalam melakukan upaya perlindungan anak. Keempat elemen itu dituntut untuk mampu berkomunikasi dan bersinergi untuk menentukan masa depan generasi selanjutnya. Sistem perlindungan anak yang efek tif menyaratkan adanya komponen-komponen yang saling terkait. Komponen-komponen ini meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat. Selain itu, juga diperlukan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung serta sistem data dan informasi untuk perlindungan anak. Di tingkat masyarakat, berbagai komponen tersebut harus disatukan dalam rangkaian kesatuan pelayanan perlindungan anak yang mendorong kesejahteraan dan perlindungan anak dan meningkatkan kapasitas keluarga untuk memenuhi tanggung jawab mereka. Rangkaian pelayanan p erlindungan anak di tingkat masyarakat dimulai dari layanan pencegahan primer dan sekunder s a m p a i l ay a n a n p e n a n g a n a n tersier. Layanan pencegahan primer b er tujuan untuk memp erkuat

k a p a s i t a s m a s y a r a k at s e c a r a menyeluruh dalam pengasuhan anak dan memastikan keselamatan mereka. L ayanan ini meliputi kegiatan-kegiatan yang mengubah sikap dan perilaku, memperkuat keterampilan orang tua,dan menyadarkan masyarakat tentang dampak yang tidak diinginkan dari kekerasan terhadap anak. Layanan pencegahan sekunder atau layanan intervensi dini difokuskan pada keluarga dan anak-anak yang berisiko, dilakukan dengan m e n g u b a h ke a d a a n s e b e l u m perilaku kekerasan menimbulkan dampak buruk secara nyata terhadap anak, misalnya melalui konseling dan mediasi keluarga serta pemberdayaan ekonomi. Intervensi tersier menangani situasi dimana anak sudah dalam keadaan krisis sebagai akibat kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran, at au tindakan -tindakan buruk lainnya. Oleh karena itu, intervensi ini bertujuan untuk membebaskan anak-anak dari dampak buruk atau, jika dianggap layak, melakukan pengawasan terstruk tur dan memberikan layanan dukungan. Mekanisme pencegahan dianggap lebih tepat dibandingkan dengan intervensi tersier atau reaktif. Menurut Suharto (1997) ada tujuh strategi pelayanan kesjehteraan sosial bagi anak, yaitu: Child Based Services. Strategi ini menempatkan anak sebagai basis penerima pelayanan. Anak yang mengalami luka-luka fisik dan psikis perlu segera diberikan pertolongan yang bersifat krisis, baik perawatan medis, konseling atau dalam keadaan tertentu anak dapat dipisahkan dari keluarga jika itu dianggap mengancam dan membahayakan hidupnya. Institutional Based Ser vices. Anak yang mengalami masalah ditemp at k an dalam l emb aga / panti. Pelayanan yang diberikan meliputi fasilitas tinggal menetap, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pendidikan dan PARLEMENTARIA


31

pelatihan keterampilan, ser t a program rehabilitasi lainnya. Family Based Services. Keluarga dijadikan sasaran dan media utama pelayanan. Pelayanan ini diarahkan pada pembentukkan dan pembinaan keluarga agar memiliki kemampuan ekonomi, psikologis dan sosial, dalam menumbuhkembangkan anak , sehingga mampu memecahkan masalahnya sendiri dan menolak pengaruh negatif yang merugikan dan membahayakan anak. Keluarga yang mengalami masalah keuangan dapat diberikan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Sedangkan keluarga dengan masalah emosional dan social dapat diberikan layanan terapi perkawinan. Communit y B ase d Ser vices . St r a t e g i y a n g m e n g g u n a k a n masyarakat sebagai pusat pe nanga nan ini ber tujuan untuk meningkatkan kes adar an dan t a n g g u n g j a w a b m a s y a r a k a t agar ikut aktif dalam menangani permasalahan anak. Secara periodik dilakukan pendampingan kepada masyarakat untuk merancang dan melaksanakan sendiri programprogram pemberdayaan masyarakat, bimbingan dan penyuluhan, terapi sosial, kampanye sosial, aksi sosial, serta menyediakan sarana rekreatif dan pengisian waktu luang. Location Based Services. Pelayan an yang diberikan di lokasi anak yang mengalami masalah. Strategi ini biasanya diterapkan pada anak jalanan, anak yang bekerja di jalan, dan pekerja anak. Untuk anak jalanan dan anak yang bekerja di jalan, strategi ini lebih dikenal dengan Street Based Services. Layanan diberikan dengan mendatangi pabrik atau tempat-tempat di mana anak berada dan memanfaatkan sarana yang ada di sekitarnya, sebagai fasilitas dan media pertolongan. Half-way House Services. Strategi ini disebut juga strategi semi panti yang lebih terbuka dan tidak kaku. Strategi ini dapat berbentuk rumah singgah, rumah terbuka untuk berbagai aktivitas, rumah belajar, 32

PARLEMENTARIA


rumah persinggahan anak dengan keluargany a, r umah keluarga p engganti, at au tempat anak yang mengembangkan subkultur tertentu. State Based Services. Pelayanan dalam strategi ini bersifat makro dan tidak langsung. Dilakukan upaya untuk menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi terlak sananya pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak. perumusan kebijakan kesejahteraan s o s i al d an p e r an g k at h u k u m merupakan bentuk program dalam strategi ini. Selain itu, untuk memperkuat program-program perlindungan anak, saat ini Komisi Perlindungan A n a k I n d o n e s i a ( K PA I ) j u g a berencana membentuk Satuan Tugas Perlindungan Anak (Satgas PA) sampai tingkat rukun tetangga d an r uk un w ar g a (te mp o.co, Februari 2013). Pembentukan Satgas ini dilakukan untuk merespons maraknya kasus anak, mulai dari anak yang tidak terlayani di rumah sakit, kekerasan oleh pengasuh, anak korban pemerkosaan dan kekerasan, anak yang berhadapan dengan masalah hukum, dan sebagainya. Untuk membentuk Satgas PA di tingkat daerah, KPAI akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan organisasi masyarakat yang peduli dengan perlindungan anak. Anggota Satgas PA akan dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan tindakan-tindakan perlindungan anak. Satgas PA akan memperkuat ketahanan keluarga dengan membuat peta anak dan lingkungan yang menjelaskan situasi dan kondisi yang dialami anak. Satgas PA diharapkan dapat m e n ce g ah an ak y an g r e nt an menjadi korban, mendukung anak yang bermasalah, dan melindungi anak yang menjadi korban dengan membuka konsultasi, bimbingan, pendampingan, dan pembinaan. Permasalahan anak bukan sesuatu yang sederhana, sebab penan g anannya membutuhkan kecakapan semua pihak. Anak-anak Indonesia

adalah anak kita sendiri dan menjadi tanggung jawab kita bersama. Kunci utama untuk menjadikan anak sebagai p otensi N e gar a dalam rangka keberlangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa a d al ah b a g aim an a ko mi t m e n pemerintah untuk menjadikan anak sebagai priorit as ut ama dalam pembangunan. Upaya nyata dengan menciptakan lingkungan yang mengutamakan perlindungan bagi anak, menghidupkan nilainilai dan tradisi yang memajukan harkat dan martabat anak, serta mengeksplorasi dan memobilisasi sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan perlindungan anak. Perlindungan terhadap anak m e r up ak an tu gas y an g t i dak dap at ditunda lagi jika ingin menyelamatkan masa depan bangsa dan tidak ingin mengalami loss generation. Segala upaya yang mengganggu kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak harus dihilangkan. Upaya ini dapat kita mulai dari tingkat keluarga dengan meningkatkan ketahanan keluarga dan membekali anakanak dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapi s e gal a situasi y an g mun gk in terjadi. Anak-anak seyogianya tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang ramah, aman dan nyaman. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang kondusif ini diharapkan kelak akan menjadi generasi unggul yang juga akan melahirkan generasi yang unggul pula. Ketidakseimbangan hubungan antara anak dengan lingkungan sosialnya perlu dihilangkan, sehingga hak dan kewajiban anak berjalan secara seimbang dan tidak terjadi hegemoni kekuasaan orang dewasa terhadap anak. Anakanak harus lebih banyak diberi keleluasaan dalam kehidupan baik di keluarga maupun di masyarakat, karena mereka juga manusia yang memiliki hak asasi sebagaimana orang dewasa, untuk dihargai dan dicintai.

PENGAWASAN

Anggaran Infrastruktur Dasar Dorong Percepatan Perekonomian Indonesia Anggaran Infrastruktur dasar merupakan bagian dari salah satu program kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi pada Juli ini, direncanakan pembangunan tersebut akan dilakukan pada 27 provinsi di seluruh Tanah Air pada bulan Juli ini. Program tersebut berlangsung secara bertahap, anggaran yang dialokasikan untuk program pembangunan infrastruktur dasar terkait kenaikan harga BBM adalah Rp 7,25 triliun. P ro gr am inf r as t r uk tur y an g diranc ang dalam bentuk program percepatan dan perluasan infrastruktur pemukiman dengan alokasi dana Rp 250 juta per desa per kelurahan. Kemudian, program percepatan dan perluasan sistem air minum untuk menambah layanan bagi 1,6 juta penduduk ser ta percepatan dan perluasan sumber daya air untuk memperbaiki irigasi kecil di empat ribu desa. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan perbaikan irigasi dengan luasan di bawah seribu hektar (ha). Pasalnya, kerusakan irigasi paling besar di wilayah yang memiliki luasan itu. Untuk perbaikan irigasi, pemerintah telah menggelontorkan alokasi anggaran untuk perbaikan irigasi setara Rp 800 miliar untuk empat ribu desa (setiap desa kurang lebih 50 ha). “Infrastruktur dasar ini lumayan anggarannya dan mengcoverage ribuan desa, kurang lebih sekitar

7-8 triliun untuk di berbagai desa dan di daerah terpencil, 250 juta per desa anggarannya,“ ujar Wakil Ketua Komisi V DPR Mulyadi kepada Parlementaria, di ruang kerjanya.

perlu adanya kompensasi bagi masyarakat,” katanya. Dia menjelaskan, pembangunan

Menurutnya, program tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat seper ti pengadaan air bersih, pembangunan jalan. Sehingga produktivitas perekonomian di sek tor per tanian bisa berjalan lancar. “Saya setuju dengan program infrastruktur dasar namun yang lebih utama dapat memberikan masyarakat pekerjaan yang menetap dan kontinyu,” tambah Pimpinan Komisi Perhubungan DPR Mulyadi menegaskan, pert um buhan ekonomi harus dibarengi dengan pembenahan infrastruktur yang ada. “Dimanapun pertumbuhan ekonomi akan lebih baik bila adanya pembenahan infrastruktur, hal ini tidak dapat ditawar. Sejalan dengan yang kita pikirkan dalam rangka kenaikan BBM bersubsidi, maka

infrastruktur seperti pembangunan jalan, irigasi, air minum pedesaan, drainase dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Melalui pembangunan itu akses dapat PARLEMENTARIA


33

terbuka dan berkembang. “Tadinya tidak dapat terakses oleh kendaraan bermotor maka bisa ditembus, kemudian irigasi desa yang tidak terairi dengan baik dengan anggaran irigasi desa maka produksi pertanian

mas yar akat dapat ter angkat,” ujarnya. Pada kesempatan itu, dia men desak Pemerintah untuk mengelola p e ke r jaan inf r as t r uk tur y an g urgen dan memiliki dampak bagi mas yarakat. “ Kit a mendorong s e g e r a m e n g e l o l a p e ke r j a a n yang harus diselesaikan segera, dan Pemerintah pusat juga dapat melakukan intervensi kekurangan anggaran daerah,” ujarnya. Menurutnya, APBD memang terbatas karena itu perlu diintervensi oleh pusat, khususnya anggaran terkait infrastruktur agar memiliki multiplier effect. “Ada daerah yang memiliki potensi wisata karena aksebilitas infrastruktur kurang maka daerah tersebut tidak berkembang,” jelasnya. Dia menambahkan, anggaran kabupaten terbatas dan DAU kerap habis untuk biaya operasional. “ Kita mengharapkan anggaran infrastruktur dasar dapat mendorong terciptanya program padat karya 34

PARLEMENTARIA


dan sebesar 3.6 juta orang dapat meningkat kesejahteraannya,” tandasnya. S e l ai n i t u, te r k ai t p ro gr am air minum pedesaan dan pem

bangu nan embung, diharapkan dapat menjamin kesehatan dan produktivitas masyarakat desa serta menjamin kebutuhan masyarakat terhadap air baku yang berkualitas. “Infrastruktur pedesaaan untuk 14 ribu desa, 2.000 kelurahan p e r ko t a a n d i h a r a p k a n d a p a t menetralisir dampak kenaikan BBM bersubsidi,” terangnya. Selain itu, tambahnya, terdapat anggaran sebesar Rp. 640 miliar di Kementerian PDT yang digelontorkan untuk membantu para petani di Indonesia, dengan menganggarkan program bantuan traktor tangan untuk petani, mesin perontok padi dan peralatannya. “ Ini terlihat komitmen pemerintah dalam rangka keberpihakan terhadap rak yat miskin. Semua untuk kepentingan rakyat miskin,” ujar politisi dari Partai Demokrat ini. Terkait program Kompensasi BBM lainnya seperti BLSM, Anggota Komisi XI DPR dari Partai Hanura Nurdin Tampubolon menilai pro gram tersebut tidak banyak

berdampak bagi masyarakat. Dirinya mengusulkan agar pemerintah membangun sentra ekonomi baru di pedesaan dan didaerah perbatasan negara tetangga. “Apabila dana Rp 30 Triliun yang di alokasikan untuk bantuan BLSM dan bantuan infrastruktur dasar, PKH, itu dialihkan untuk program padat karya tentunya dapat membuka jutaan tenaga kerja serta berkelanjutan. ini akan membawa multiplier effect dan pemerintah dapat membuat produk yang bisa menumbuhkan perekonomian. Serta kesejahteraan daerah terpencil dapat ditingkatkan,” tambahnya. Dia menegaskan, jika untuk BLSM tentunya uangnya akan habis begitu saja dan kurang memberikan manfaat bagi masyarakat miskin secara berkelanjutan. “Uangnya habis begitu saja coba bangun sentra ekonomi di pedesaan dan desa terluar ini berkelanjutan. manfaat 150 ribu sebulan itu apa sih,?” ujarnya. Dia menambahkan, pemerintah kurang menggali potensi penerimaan negara dari berbagai sektor seperti pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL), mendorong penerimaan negara di sektor pajak dan bukan pajak, dan lain-lainnya yang bisa ditingkatkan. “Jadi sebenarnya tidak perlu naik, BBM bersubsidi itu, namun kita harus patuh karena sudah sesuai konstitusi didalam UU APBN,” jelasnya. Menurut Nurdin, kenaikan BBM bersubsidi tentunya mendorong ke n a i k a n i nf l as i. S e h ar u s ny a pemerintah mampu menghitung kenaikan inflasi satu persen berapa banyak rak yat Indonesia yang terkena dampak dan menjadi miskin dengan kenaikan tersebut. “Naiknya BBM tentunya menambah beban masyarakat dan daya beli masyarakat semakin turun, ini anomali sekali keputusan pemerintah menaikkan BBM bersubsidi,” tegasnya. (si)

PENGAWASAN

Dampak Kenaikan BBM Bersubsidi tentunya membawa multiplier effect bagi perekonomian Indonesia, bahkan diprediksi harga-harga akan mengalami kenaikan yang melonjak dibandingkan tahun lalu, apalagi saat ramadhan dan hari raya lebaran nanti. Menurut catatan Bank Indonesia, kenaikan harga BBM bersubsidi mulai berdampak pada inflasi Juni 2013. Kenaikan harga BBM sebesar Rp 2.000 perliter untuk premium dan Rp 1.000 perliter untuk solar, terhitung 22 Juni 2013, telah mendorong kenaikan harga-harga,

terutama pada kelompok harga yang ditetapkan (administered prices) dan volatile food. Pemerintah menganggarkan dana kompensasi Rp 29,4 triliun untuk masyarakat miskin terkait adanya kebijakan kenaikan harga bahan

bakar minyak (BBM) bersubsidi. Dana tersebut dialokasikan untuk program Bantuan Siswa Miskin (BSM) seb es ar R p 7,5 triliun, tambahan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 0,7 triliun, alokasi tambahan untuk program raskin Rp 4,3 triliun, alokasi untuk Bantuan PARLEMENTARIA


35

Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Rp 9,7 triliun serta alokasi Program Infrastruktur Dasar sebesar Rp 7,25 triliun

miskin itu banyak di desa, karena jika dibagikan secara merata maka akan muncul persoalan di lapangan juga,” katanya.

Untuk subsidi Beras pada 2013, pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi untuk beras bagi masyarakat miskin (raskin) mencapai Rp 17,5 triliun atau naik sekitar 12% dari alokasi budget raskin 2012 sebesar Rp 15,7 triliun, sedangkan jumlah penerima 15,5 juta rumah tangga miskin (RTM) dari sebelumnya 17 juta RTM.

Made Urip mengatakan, kualitas Raskin sangat buruk bahkan sering ditemui di lapangan banyak yang tidak layak konsumsi. “Karena itu, DPR mendorong kepada pemerintah agar meningkatkan kualitas beras untuk rakyat miskin, yang sering muncul di lapangan beras banyak kutu, dan tidak layak dikonsumsi,” tandasnya.

“ Penyaluran Program Raskin telah berjalan lama, tugas untuk menyalurkan raskin adalah Bulog, namun ada yang perlu dibenahi terkait distribusi Raskin kepada penerima manfaatnya,” ujar Anggota Komisi IV DPR dari PDIP I Made Urip kepada Parlementaria, di ruang kerjanya baru-baru ini.

Made menambahkan, kualitas Raskin di gudang-gudang harus diperbaiki, pasalnya, sirkulasi stok gudang terlalu lama dan pemeliharaan beras minim sekali. Disisi lain, Made mengharapkan pengadaan Raskin harus dilakukan dari dalam negeri. “Jadi Bulog harus membeli beras petani dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), selain itu, satgas-satgas Bulog harus aktif turun ke lapangan ketika musim panen,” ujarnya.

Menurutnya, tugas Bulog yaitu menyalurkan Raskin dari titik distribusi ke penerima manfaatnya, namun karena tidak ada subsidi transportasi menyebabkan kendala di lapangan. Oleh karena itu tugas pemerintah daerah untuk membantu penyaluran raskin. “Kendala di lapangan sering ter jadi volume yang seharusnya 15 kg diterima 10 kg. Karena orang

Terkait program Raskin, jelas Made, untuk jangka panjang pro gram ini tidak tepat. Seharusnya pemerintah memberikan kail kepada masyarakat, bukan hanya ikannya. “Kita ingin program ini diperbaiki, apakah tidak ada cara lain selain Raskin dengan membuat programp ro gr am y an g sifatnya produktif buat masyarakat dan rakyat supaya dia dapat hidup ke depan. Kalau misalnya anggaran Raskin ini kita alihkan kepada kegiatanke giat an y an g produktif, tentu lebih baik,” tambahnya. Dia men jelaskan, perlu urun rem buk antara pemerintah dengan DPR,

36

PARLEMENTARIA


untuk menciptakan program yang produktif misalnya pembangunan infrastruktur di pedesaan yang membuka daerah terisolir. “Peme rintah khususnya Bapennas harus m e re n c anak an p e mb an gunan kawasan yang produk tif yang dapat dimanfaatkan masyarakat,” paparnya. Sementara, anggota Komisi IV DPR Jazilul Fawaid (F-KB) menilai, pembagian Raskin sangat rentan tidak tepat sasaran. “Ini rentan sekali tidak tepat sasaran karena itu anggaran seharusnya untuk pemberdayaan petani, dan pen g emb angan petani di Indonesia,” ujarnya. Menurutnya, Raskin ini sudah diatur oleh pemerintah dan DPR harus mengawasi dan me ngontrolnya apakah data yang menerima raskin sudah sesuai dan layak apa belum. “Karena itu tahu kerap kelompok miskin itu jumlah berbeda-beda karena itu harus dikontrol,” tambahnya. Dia mensinyalir Raskin banyak disalahgunakan dan dijual oleh pihak-pihak tertentu. ”Bahkan sering dioplos dan ditujukan untuk pihak lain,” ujarnya. Dia menambahkan, tipe beras yang diberikan kepada masyarakat miskin juga sering berubah dan tidak layak konsumsi. ”Ini seharusnya beras yang berkualitas diberikan kepada masyarakat,” tambahnya. Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Soebagyo mendesak pemerintah segera memberikan sarana pendukung untuk petani bukan instan seperti program Raskin. “Jadi program Raskin harus dievaluasi, sementara anggaran Raskin harus dimaksimalkan seperti melakukan pembinaan bagi para petani,” terangnya. Dia mengharapkan segera di Revisi UU Pangan sehingga Bulog dapat berperan sebagai penyanggan pangan sekaligus stabilisator harga. Khusus Raskin, lanjut Firman, dirinya

PENGAWASAN

Kemendikbud harus diperkuat anggarannya. Pasalnya banyak siswa miskin berprestasi akan terkena dampak ekonomi akibat kenaikan BBM,” ujar Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto. Menurutnya, program tersebut masih belum sempurna masih t e r l i h at a d a ny a p e m ot o n g a n untuk siswa miskin, kita tahu tiap pendidikan programnya harus difokuskan agak berbeda.

kerap menemui kualitas beras yang rendah dan tidak sesuai harapan.

“Banyak beras yang sudah expired diluar negeri dan mereka menjual kepada Indonesia karena itu tinggal menunggu waktu kadaluwarsa saja,” tambahnya. “Banyak beras yang sudah expired diluar negeri dan mereka menjual kepada Indonesia karena itu tinggal menunggu waktu kadaluwarsa saja,” tambahnya. Bantuan Kompensasi BBM lainnya Pemerintah direncanakan juga akan memberikan bantuan kepada siswa miskin sebanyak 16,6 juta orang siswa di berbagai daerah. Nantinya setiap siswa Sekolah Dasar (SD) dari rumah tangga miskin terdampak akan memperoleh Rp 450 ribu per tahun. Sementara siswa SMP akan memperoleh Rp 750 ribu sementara siswa SMA memperoleh 1 juta. Selain uang tunai tersebut, pemerintah juga akan memberikan b antuan dalam b entuk buku, seragam, dan alat tulis. “Program Bantuan Siswa Mis kin (BSM) dan bidik misi dari

Selain Raskin terdapat beberapa program lainnya, seper ti Bantuan L a n g s u n g S e m e n t a r a Masyarakat (BLSM) yang dikhususkan untuk rumah tangga miskin dan rentan pada penyesuaian ke n ai k an h ar g a BBM, program itu diberikan sekitar 4 bulan bagi 15,5 juta rumah tangga. Yang tidak kalah pentingnya yaitu program Keluarga H ar ap an (P K H), yang diberikan khusus kepada 2,4 juta rumah tangga sangat miskin, Bantuan diberikan d e n g a n t i n g k at rata-rata sebesarRp 1,8 juta per rumah tangga. Untuk Sektor pertanian lainnya, APBN 2013 juga menggelontorkan subsidi benih Rp. 1,4 Triliun namun sampai saat ini masih belum cair karena persoalan administratif yang harus diselesaikan oleh ke menterian, Khususnya di Kemen terian Keuangan. “ Sekarang sudah memasuki Bulan Juli yang menandakan momentum musim tanam sudah lewat, seharusnya bulan Februari petani sudah mulai bercocok tanam mestinya subsidi itu sudah cair,” terang Made.

Karena itu, lanjut Made, DPR terus mendorong segera dicairkan anggaran subsidi benih sebesar Rp. 1.4 Triliun, bahkan dahulu pola PSO bias dilakukan dengan tepat, yaitu dengan cara memberikan penugasan kepada beberapa BUMN yang bergerak diperbenihan, seperti PT.Sang Hyang Sri (SHS) dan PT. Pertani. Made menegaskan, anggaran subsidi benih Rp. 1,4 Triliun ma sih b elum mampu memenuhi kebutuhan benih secara nasional,

karena cakupan sangat banyak seperti komoditas padi, jagung, holtikultura. “Kualitas harus melalui tahapan pengujian. Kita ingin cepat dengan proses pola PSO untuk melakukan tugas itu, Karena infrastruktur sudah bagus, Kalau tidak dapat dimanfaatkan dengan baik berar ti mubazir digelontorkan anggaran Rp. 1,4 triliun itu, karena momentumnya sudah lewat karena itu harus dikembalikan ke kas negara, karena tidak dapat dimanfaatkan kementerian pertanian,” tandasnya. (si)

PARLEMENTARIA


37

ANGGARAN

Pemerintah Tak Serius Rencanakan Program Komisi X DPR dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akhirnya menyetujui pelaksanaan dan anggaran Kurikulum 2013. Rencananya, Kurikulum ini akan diimplementasikan mulai 15 Juli 2013. Walaupun Komisi X sudah setuju, namun bukan berarti proses persetujuan ini berjalan lancar. Banyak perdebatan dan dinamika yang menyertainya, termasuk dengan anggarannya. Terkait dengan anggaran Kuriku lum 2013, Anggota Komisi X Reni Marlinawati menyatakan pemerintah tidak memiliki keseriusan dalam menentukan program, terkesan terlalu tergesa-gesa dan terburuburu dalam menentukan anggaran Kurikulum 2013. “Tidak ada keseriusan pemerintah dalam menentukan rencana, terlalu tergesa-gesa dan terburu-buru. Terlihat dari anggaran yang dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan, semula Rp 600 miliar, berubah menjadi Rp 1,1 triliun, lalu melonjak menjadi Rp 2,4 triliun. Ini aneh, kok 38

PARLEMENTARIA


bisa berubah-ubah begitu cepat. Ini patut dipertanyakan,” ujar politisi PPP ini ketika diwawancara Tim Parle via telepon baru-baru ini. Adapun kronologis perubahan anggaran Kurikulum 2013 yakni pada 21 Desember 2012, Komisi X dan Kemendikbud telah menye pakati anggaran Kurikulum 2013 sebesar Rp 611 miliar. Namun, tiba-tiba pemerintah pada RDP 15 Januari 2013 mengajukan kembali anggaran kurikulum menjadi Rp. 1.458 triliun. Pada RDP 19 Februari 2013, anggaran melonjak drastis menjadi sebesar Rp 2.49 triliun.

Namun, karena perubahan anggaran yang membengkak dan tidak ada penjelasan terperinci, sehingga Panitia Kerja (Panja) Kurikulum 2013 meminta rekomendasi dan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Berdasarkan audit yang telah dilakukan BPKP tentang anggaran implementasi Kurikulum 2013, m e l al u i s u r at ke p a d a S e k j e n Ke m e n dik b u d n o m o r SR -28 8 / D2/03/2013 tanggal 16 Mei 2013 yang menyebutkan “Perubahanperubahan yang terjadi dalam proses p eny usunan anggar an

implementasi Kurikulum 2013 menunjukkan bahwa koordinasi dalam perencanaan masih perlu ditingkatkan”. Sehingga, berdasarkan audit dan rekomendasi BPKP itu, pada raker 20 Mei 2013 Komisi X dan Kemendikbud sepakat anggaran menjadi sebesar Rp 1.153.240.976.000. Namun, untuk anggaran Kurikulum 2013 hanya

membutuhkan Rp. 829.427.325.000, sehingga masih ada sisa dana sebesar Rp 323.813.651.000. Lalu, bagaimana dengan rencana sasaran implementasi Kurikulum 2013? Aw alny a Kem en dik b ud merencanakan sasaran sekolah baik jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 32.295 sekolah,

namun karena memakan anggaran yang besar, kemudian jumlah itu dipangkas menjadi 7.458 sekolah. Namun pada perkembangan berikutnya, jumlah itu diturunkan lagi menjadi 6.410 sekolah. Penerapan Kurikulum 2013 akan diterapkan secara bertahap dan terbatas. Kemendikbud memangkas habis jumlah sekolah sasaran Kur ikulum 2013 b aik jenjan g Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Dengan rincian pada jenjang kelas I dan kelas IV SD sebanyak 2.598 sekolah, 15.629 guru, dan 342.312 siswa. Kemudian kelas VII atau kelas I SMP dengan cakupan sasaran penerapan sebesar 1.521 sekolah, 27.403 guru, dan 341.312 siswa. Kelas X atau kelas I SMA/SMK sebanyak 1.270 sekolah, 5.979 guru, dan 335. 940 siswa, sedangkan SMK sebesar 1.021 sekolah, 7.102 guru, dan 514.783 siswa. Dengan berkurangnya jumlah sekolah maka jumlah buku dan guru yang akan dilatih juga berkurang. Berikut total buku yang akan dicetak sebanyak 9.767.280 eksemplar dan guru yang akan dilatih sebanyak 55.762 guru sasaran sesuai dengan kelas penerapan. Anggaran sebesar R p 829 miliar itu merupakan akumulasi dari total pengadaan buku dan implementasi kurikulum 2013 sebesar Rp. 246.293.816.000 dit ambah anggar an B P SDMPK (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan) seb es ar R p. 521.8 4 8.695.0 0 0 dan anggaran BALITBANG (Badan Penelitian dan Pengembangan) sebesar 61.284.814.000. Terkait dengan sisa anggaran implementasi Kurikulum 2013 s eb es ar R p 323.813.651.0 0 0, Komisi X dan Kemendikbud sepakat untuk mengalokasikan anggaran ini ke masing-masing Direktorat Kemendikbud. Rinciannya, Direk torat Pembinaan SD sebesar Rp 204.650.454.000, kemudian Rp 37.655.245.000 untuk Direktorat P e m b i n a a n S M P. D i r e k t o r a t PARLEMENTARIA


39

ANGGARAN

Pembinaan SMA mendapatkan Rp 55.333.946.000, dan yang terakhir untuk Direktorat Pembinaan SMK sebesar Rp 26.174.006.000. Setujui Kurikulum Diser t ai Catatan Setelah mengalami berbagai din amik a, ak hir ny a Ko misi X menyetujui pelaksanaan Kurikulum 2013. Dari 9 fraksi di Komisi yang membidangi pendidikan dan olahraga ini, 6 fraksi menyetujui, dan 3 fraksi masih keberatan dengan pelaksanaan Kurikulum 2013. Fraksi yang menyetujui untuk segera dilaksanakan Kurikulum 2013 adalah F-Partai Demokrat (F-PD), F-Partai Golkar (F-PG), F-Partai Perjuangan Demokrasi Indonesia Perjuangan (F- PDIP), F- Par tai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), F-Gerindra, dan F-Hanura. Sementara itu, fraksi yang menolak adalah F-Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) dan F-Par tai Persatuan Pembangunan (F-PPP), sementara itu F-Partai Amanat Nasional (F-PAN) menyetujui hanya untuk dilakukan uji coba (piloting). “ Setelah mendengarkan pan dangan mini fraksi-fraksi, Komisi X menyepakati soal implementasi serta anggaran Kurikulum 2013, dengan komposisi 6 fraksi setuju, dan 3 fraksi masih keberatan,” jelas Ketua Komisi X Agus Hermanto ketika rapat kerja dengan Mendikbud M Nuh di Gedung Nusantara I, belum lama ini. D al am p an dan gan mininy a, F - P D y an g dis am p ai k an o l e h Jefirstson R Riwu Kore menyetujui implementasi dan anggaran kurikulum, dan menyarankan agar dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. “Sehubungan masih adanya perdebatan konten kurikulum, F-PD menyerahkan pada pemerintah. Kami juga menyarankan implementasi sesuai jadwal, yaitu pada Juli 2013, termasuk persiapan harus dipersiapkan secara maksimal,” papar Jefirstson. Sedangkan, F - PDIP meminta perlu adanya pengawasan yang 40

PARLEMENTARIA


sungguh-sungguh dari seluruh pihak terkait dengan pelaksanaan Kurikulum 2013. Selain itu, F-PDIP juga berharap agar Kurikulum 2013 dapat mengembangkan potensi peserta didik, sehingga lulusan yang dhasilkan dapat bersaing dengan negara lain, dan mengedepankan budi pekerti. Kendati F-PG menyetujui im plementasi Kurikulum 2013, dalam pandangannya, partai berlambang pohon beringin itu mengajukan syarat yang harus dipenuhi oleh Kemdikbud antara lain dokumen kurikulum harus lengkap, utuh dan benar serta persiapan harus dimat angkan. “ Kami memint a pada Kemendikbud agar dalam implementasinya jangan sampai merugikan peser ta didik yang menjadi sasaran. Kami juga meminta sasaran dari Kurikulum 2013 bukan hanya sekolah yang sudah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), tetapi mencakup semua kategori sekolah di setiap jenjangnya,” jelas Anggota Komisi X Otje Popong Djundjunan yang menjadi juru bicara F-PG. Sementara itu, sebagai fraksi yang menolak pelaksanaan Kutikulum 2013, F-PKS menilai kurikulum baru ini dinilai belum siap diimplementasikan. Termasuk pelatihan guru yang terkesan dipaksakan. “Manajemen kurikulum tidak matang, ada perubahan anggaran, koordinasi dalam anggaran perlu lebih dipersiapkan. Pelatihan guru saat ini juga terkesan dipaksakan. Persiapan buku tidak sesuai prosedur. Standar isi buku belum ada, tapi ternyata proses pengadaan buku sudah dilakukan. Bagaimana mencetak buku tetapi belum ada isinya?” tanya Anggota Komisi X Raihan Iskandar yang mewakili F-PKS menyampaikan pandangan mini fraksinya. Hal serupa juga disampaikan oleh Anggota Komisi X Machmud Yunus yang menjadi perwakilan dari F-PPP dalam menyampaikan pandangannya. Dalam hal ini, partainya menyatakan ketidak

setujuan dan memint a untuk menunda pelaksanaan Kurikulum 2013. Namun, dengan komposisi 6 fraksi menyetujui dan 3 fraksi belum menyetujui, raker pada 27 Mei lalu itu menghasilkan persetujuan Komisi X terhadap implementasi dan anggaran Kurikulum 2013, dan bisa mulai dilaksanakan per 15 Juli 2013. Menanggapi persetujuan dari Komisi X, Mendikbud M Nuh menyambut baik keputusan ini. Karena itu, ia berjanji pihaknya akan mempercepat penyiapan seluruh kebutuhan program kurikulum 2013 tersebut. “Kami memberi penghargaan dan terimakasih sebagai bagian demok r asi. K ami m en ghargai catatan yang diberikan oleh fraksi. Intinya kami bers yukur meski dengan keterbatasan, Kurikulum 2013 bisa disetujui. Wajar ada yang tidak setuju, tetapi secara politik kan sudah menyetujui Kurikulum 2013 ini, dan malam ini langsung kita percepat mulai dari urusan penyiapan pelatihan guru sampai ke dokumen-dokumen pendukung yang lain,” ujar Nuh usai raker di ruang rapat Komisi X. Terkait dengan catatan dari fraksifraksi di Komisi X, Nuh menjelaskan, pihaknya telah memiliki catatan tersebut terkait konsep grand design Kurikulum 2013 yang dinilai akan berbenturan dengan UndangUndang Pendidikan itu sendiri. “Jadi kalau melihat tadi beberapa cacatan maka kami berterimakasih dari para masing-masing fraksi, tetapi kami punya jawaban atas catatancatatan itu. Seperti grand design. Dan itu sudah kita siapkan beberapa grand design, dan dipastikan tidak menyalahi peraturan yang ada,” imbuh Nuh. Tidak Akan Bebani Pendidik Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) baru berjalan enam tahun, namun di tahun 2013 ini, p emerint ah melalui Kemendikbud kembali merubah

kurikulum ini tentu sudah dikaji. Semua hal juga sudah menjadi pemikiran di Komisi X.

kurikulum. Kurikulum 2013 yang mulai diimplementasikan pada 15 Juli 2013 ini memiliki tema Thematic Integrative. Dengan Kurikulum ini, diharapkan akan mengurangi beban-beban guru yang selama ini diterapkan pada KTSP. “Kurikulum 2013 tidak seperti KTSP, semua disiapkan oleh peme rintah. Diharapkan, guru atau pendidik akan lebih berkonsentrasi bagaimana mengajar kepada anak didiknya. Guru tidak dibebankan kepada silabus, program ataupun rencana pendidikan. Jadi memang ini y an g diin gink an dar ip ada Kurikulum 2013. Jadi semua, baik planning ataupun dananya disiapkan oleh pemerintah, jadi diharapkan guru akan lebih fokus kepada anak didiknya,” ujar Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto, ketika ditemui Tim Parle beberapa waktu lalu di ruang kerjanya. Pembahasan terkait Kurikulum 2013 banyak mengalami dinamika. Bahkan, di Komisi X sendiri tidak menemui kesepakatan semua fraksi setuju. Selain itu, perubahan yang terlalu terburu-buru, ada fraksi yang meminta untuk memundurkan implementasinya. Menanggapi hal ini, Agus menyatakan perubahan

“Tidak ada kurikulum yang terburu-buru, semua on programm d a n o n p r o g r e s s. Dan memang yang dibedakan adalah target yang berjenjang dan bertingkat. Berjenjang maksudnya tidak langsung seluruh kelas yang mendapat kurikulum, dan ber tingkat yakni hanya beberapa kelas di SD sampai SMA yang memperolehnya dan yang dirasa bisa menjalankan kurikulum ini. Kurikulum 2013 memang sudah disiapkan mulai dari persiapan, pelaksanaan dan training guru,” tambah Agus. Politisi Demokrat ini mencoba membandingkan antara Kurikulum 2013 dengan KTSP. Dalam KTSP menciptakan infrastruktur dan sila bus dulu untuk mencapai tujuan. Jadi tujuan akan ditentukan di belakang. Namun untuk Kurikulum 2013, tujuan akan ditetapkan dahulu, bagaimana untuk mencapai ke sana, baru kemudian ditentukan metode-metodenya. “Ada hal yang lebih menarik di Kurikulum 2013 ini. Dengan Thematic Integrative, dulu anak SD harus bawa buku 1 ransel, sekarang cukup 3 sampai 4 buku wajib atau buku lainnya. Karena buku-buku itu disiapkan oleh pemerintah. Soal-soal dikerjakan dalam 1 buku. Hingga sekarang tidak perlu bukubuku lainnya. Selain itu, akibat dari perubahan kurikulum ini, masyarakat tidak diperberat kemampuan ekono minya. Karena memang ‘gratis’, dari buku-bukunya, pelatihan, dan sebagainya,” imbuh Agus. Anggota Komisi X Irsal Yunus juga

sepakat dengan Agus. Ia melihat Kurikulum 2013 lebih bagus, karena ketika menggunakan KTSP, guru di daerah ada yang tidak mampu untuk membuat aturan berdasarkan satuan pendidikan. Kemampuan guru belum sampai dalam mengembangkan kurikulum itu, sehingga di take over oleh pem er intah. Namun, ia juga mengkhawatirkan implementasi Kurikulum ini. “Disamping sekarang caranya berbeda, di Kurikulum 2013 ini intinya anak didik diminta untuk m e m ah ami p e r s o al an, b uk an di doktrin untuk menghafal. Itu yang cukup signifikan, dan sangat kita setujui. Hanya saja waktunya yang terlalu singkat, sehingga kita khawatir ini akan menjadi kelinci percobaan yang gagal. Kita tahu, kelinci itu selalu menjadi bahan percobaan, tapi kalau sudah tahu gagal, masak masih mau dipaksa. Ini kan bukan kelinci, ini anak didik. Kita tidak setujui untuk hal itu,” khawatir politisi PDI Perjuangan ini. Irsal menilai Kemendikbud tampak tergesa- gesa dalam menyusun program. Memang implementasinya sudah mundur dari rencana semula, tetapi ia menyarankan sebaiknya pilot project diambil sampel saja agar tidak terlalu banyak rugi. Berdasarkan pengalamannya, bila melihat negara lain seperti Finlandia dan Malaysia, perlu waktu 3- 4 tahun untuk mengubah kurikulum, sementara Indonesia dipaksakan hanya setahun dan sosialisasi dengan guru tinggal 6 bulan. “Kurikulum yang baru ini sudah dilakukan oleh sebagian besar negara maju seperti Finlandia, negara dengan pendidikan maju terbaik di dunia. Saya juga tidak tahu mereka (Kemendikbud) dapat dari mana konsep KSTP itu, namun seharusnya sudah disesuaikan dengan kondisi guru di Indonesia. Karena gagal makanya harus dicari kurikulum baru. Untuk itu kurikulum 2013 ini meniru negara maju, namun setidaknya untuk memperkenalkan Kurikulum baru memerlukan waktu setidaknya 2 tahun atau. Sebab PARLEMENTARIA


41

sampai 2015. Secara umum kinerja dari Kemendikbud mengecewakan, tidak sesuai dengan harapan kita,” ketus Irsal. Sementara itu, Anggota Komisi X Reni Marlinawati, walaupun tidak menyetujui Kurikulum 2013, ia berusaha tetap optimis Kurikulum ini dapat berjalan. Ia pun berharap Komisi X dapat melakukan peng awasan dengan baik.

kondisi Indonesia tidak sama dengan negara maju,” tambah Irsal. Ia melihat persiapan yang kurang waktunya bisa dibilang gagal total, karena guru-guru belum disiapkan, sarana dan prasarana belum diuji coba di lapangan, bahkan content pun belum di ujicoba, sehingga menjadi sangat riskan. Serta peng enalan hanya dalam waktu 6 bulan itu sangat tidak masuk akal. Ia mene gaskan, pemerintah sangat terburuburu dalam menentukan Kurikulum 2013. “Komisi X semula ingin memun durkan total tetapi tidak bisa karena domain kita hanya sebagai peng awasan dan budgeting sehingga tidak bisa frontal habis. Padahal kita juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan anak didik. Bila kita frontal tanpa alasan yang kurang, kita bisa disalahkan. Baiknya dilakukan uji coba terlebih dahulu. Bila uji coba sampel yang diambil harusnya terbatas dan tepat agar efektif, sekarang bukan uji coba lagi namanya karena hanya

42

PARLEMENTARIA


mengurangi dari rencana yang ada dan tetap menghabiskan biaya,” sesal Irsal. Politisi asal Dapil Jambi ini melihat Penelitian dan Pengembangan di Kemendikbud tidak bekerja optimal, karena tidak bisa memperhitungkan Kurikulum ini dapat berjalan sesuai harapan atau tidak, termasuk jika ada permasalahan, bagaimana solusinya. Karena merasa Kurikulum ini akan gagal, dari sisi budget yang dianggarkan pun diturunkan. “Saya pesimis dengan perubahan menjadi kurikulum 2013 ini karena persyaratan untuk merubah kurikulum ini sama sekali jauh dari normatif, persiapan sama sekali tidak matang. Jadi apa yang saya harapkan, ini gagal. Bila untuk cobacoba, ini gila, karena sudah tahu akan gagal tetap dilaksanakan. Hasil kunjungan kerja Komisi X ke daerah, semua aklamasi menolak penerapan Kurikulum 2013, karena persiapan yang kurang mat ang. Mereka minta dimundurkan hingga 2014, sementara menurut saya setidaknya

“Sekarang kita lihat, Kurikulum 2013 sudah diserahkan ke Kemen dikbud, biar Mendikbud yang merealisasikan, apa mau dibuat bagus atau kita lihat dan awasi nanti apa berjalan seperti rencana semula atau seperti apa. Peran media dan masyarakat juga penting untuk turut mengawasi ini. Kita harus optimis dan menaruh harapan ke pemerintah dengan melakukan kontrol, dan tanggung jawab saya untuk mengawasi dan menjaga. Masyarakat juga harus mendukung kurikulum karena sudah berjalan. Bila dalam tataran operasional tidak seperti yang direncanakan mari kita panggil menteri dan melakukan ev aluasi. M e nter i ju ga har us mendengar rakyat dan tidak keras kepala,” tegas Reni. Sementara itu, Agus memastikan Komisi yang dipimpinnya dapat m e l ak uk an p e n gaw as an a gar Kurikulum 2013 tidak melenceng dari tujuannya, sasarannya, dan halhal yang wajib dilaksanakan sesuai dengan mekanisme. “Komisi X harus melaksanakan pengawasan. Kita semuanya ingin maju. Sekarang kita tahu, mutu pendidikan kita tentunya masih agak ketinggalan. Ini ada keinginan dari pemerintah dan ada dukungan dari DPR untuk meningkatkan mutu pendidikan, untuk itu kita harus memperkuat di segala lini. Salah satunya di lini kurikulum. Jika tidak dimulai sekarang, nanti kita lebih mundur lagi bertahun-tahun, lebih mundur lagi kita dari tujuan,” tutup Agus. (sf) Foto: Odjie/Parle.

ANGGARAN

Kurikulum Dari Masa ke Masa Kurikulum 2013 Mengembangkan kompetensi inti sebagai integrator horizontal dan bertema Thematic Integrative

Kurikulum 2006 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), sekolah bebas mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi

Masa Refo rmasi

Kurikulum 2004

Masa Ord e Baru Rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), diiringi muncul kelas akselerasi

Kurikulum 1997 Revisi Kurikulum 1994

Kurikulum 1994 Kurikulum 1984

Penyempurnaan Kurikulum 1984

Kurikulum Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA)

Kurikulum1975 Kurikulum 1973 Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP)

Kurikulum 1964 Rencana pendidikan sekolah dasar

Kurikum sekolah dasar, muncul normalisasi kehidupan kampus (NKK)

Kurikulum 1968 Kurikulum terintegrasi pertama di Indonesia

Kurikulum 1947 Rencana pelajaran dirinci dalam uraian

Masa Ord

e Lam a

Mas a Aw al Ke mer deka an PARLEMENTARIA


43

LEGISLASI

Suasana Rapat Kerja Komisi II dengan Kemendagri membahas RUU Perubahan atas UU Adminduk.

RUU Adminduk Jamin Perlindungan Status Hukum Rakyat DPR menilai semangat dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), adalah bagian dari upaya memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum rakyat atas peristiwa kependudukan.

D

emikian kesimpulan dalam pandangan fraksi-fraksi terhadap keter angan p emerint ah at as RUU perubahan atas UU Adminduk dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi di di Gedung DPR, Jakarta, beberapa waktu lalu. Dalam pandangannya, Fraksi Partai Golkar (FPG) melalui juru bicaranya Basri Sidehabi menjelaskan mengingat pentingnya UU yang mengatur tentang Administrasi 44

PARLEMENTARIA


Kependudukan. FPG, kata Basri, memahami dan menyetujui RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dibahas lebih lanjut. “RUU perubahan Tentang Administrasi kependudukan bagi F-PG diposisikan sebagai bagian dari upaya untuk memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting yang dialami penduduk,” katanya.

Selain itu, tambahnya berkaitan dengan K T P - Elek tronik , maka ketentuan dalam Pasal 64 ayat (4) huruf a UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa masa berlaku KTP adalah 5 (lima) tahun perlu dilakukan penyesuaian menjadi seumur hidup, sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen data penduduk dan berubahnya domisili penduduk.

Sement ara itu, Frak si PK B (F - PK B), lewat juru bicaranya A b d u l M a l i k H a r a m a i n j u g a menyetujui pembahasan RUU ini, dan sependapat untuk menghapus masa berlaku e-KTP yang hanya lima tahun dan menerapkan e-KTP untuk berlaku seumur hidup kecuali ada perubahan elemen data.

penduduk.

S e m e nt a r a i t u , j u r u b i c a r a dari Fraksi PDIP (F-PDIP), Zainun Ahmadi menjelaskan pembahasan RUU ini penting dan strategis, karena memasuki tahun ketujuh pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk, sebagai dasar hukum dalam penataan administrasi dibidang kependudukan dan catatan sipil, terdapat sejumlah kelemahan yang mengharuskan adanya penyempurnaan.

F-PKB menurut Haramain mem berikan beberapa catatan yang perlu diperhatikan salah satunya mengenai penyesuaian dan penyamaan denda administrasi antara WNI dan WNA. F-PKB, kata dia, berpendapat usaha perubahan atas ketentuan ini kiranya untuk dipertimbangkan kembali karena setiap instansi kelembagaan yang menggunakan jasa WNA juga memberikan standar yang berbeda dengan WNI dan ini juga bukan bentuk diskriminasi kependudukan tapi lebih pada penegasan aturan antara WNI dan WNA.

Te r k a i t p u t u s a n M a h k a m a h Konstitusi Nomor 18/ PUU-XI/2013 tertanggal 30 April 2013, yang intinya adalah bahwa pencatatan kelahiran yang pelaporannya me lamp aui batas 1 (satu) tahun, pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahirannya tidak perlu melalui penetapan pengadilan negeri, tetapi cukup dengan keputusan kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.

“Seiring dengan kewajiban negara yang perlu terus didorong peran aktifnya, untuk memenuhi hak-hak masyarakat, khususnya dalam hal memberi jaminan perlindungan dan p e n gak uan at as jat i dir i warga negara sebagai penduduk Indonesia,” tambahnya.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR dari FPG Chairun Nisa menilai RUU Adminduk adalah bagian dari upaya untuk memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum at as p eris tiwa kep endudukan maupun peristiwa penting yang dialami penduduk.

F-PDIP, kata Zainun, memberikan t ambahan masukan b erkait an dengan perubahan isu yang cukup krusial, yaitu, kolom nama agama dalam K TP, yang dalam banyak kasus pencantumam nama agama dal am K T P ke r ap m e l ahir k an diskriminasi, karenanya, menurut F-PDIP diperlukan penyempurnaan Pasal 64 UU Nomor 23 Tahun 2006.

“RUU ini adalah upaya memberi makna sekaligus penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) UUD 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara rasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan,” katanya.

Selain itu, lanjut Zainun, perlu ditutup serapat-rapatnya ruang yang memberi peluang diskriminatif atau perlakuan berbeda dalam hal pencantuman orang yang beragama (disediakan kolom agama) dengan p en ganut kep erc ay aan (tidak disediakan kolom kepercayaan). “Oleh karena itu, penyempurnaan juga perlu dilakukan terhadap pasal 61 UU Nomor 23 Tahun 2006,” terangnya.

Lebih lanjut, tutur Chairun Nisa, berkaitan dengan penerapan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik, maka ketentuan dalam Pasal 64 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa masa berlaku KTP adalah lima tahun perlu dilakukan penyesuaian menjadi seumur hidup. Dengan catatan, lanjut dia, sepanjang tak ada perubahan atas elemen data penduduk dan perubahan domisili

“Hal itu perlu dilakukan agar dipe roleh kemudahan dan kelancaran dalam pelayanan publik di berbagai s e k to r b aik o l e h p e m e r int ah maupun swasta serta diperolehnya penghematan keuangan negara setiap lima tahun,” ujarnya.

Menanggapi putusan MK terse but, Chairun Nisa menilai perlu dilakukan penyesuaian terkait norma tersebut dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan agar sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. “Perlu penyesuaian terkait norma tersebut dalam UU 23/2006 agar sejalan dengan putusan MK tersebut,” ujarnya. Sebelumnya dalam rapat Panja Ko misi I I D P R d e n gan D ir j e n Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam N e g e r i ( Ke m e n d a g r i ), I r m a n beberapa waktu lalu mengatakan, pihaknya sudah menginvetarisir semua Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada RUU Adminduk yang telah disampaikan oleh fraksiPARLEMENTARIA


45

fraksi di DPR. Menurut dia, ada beberapa hal yang diperlukan dalam perubahan RUU itu tapi belum tertuang di dalam DIM fraksi-fraksi tersebut.

Papua, lalu pindah ke Jakarta dan domisili di Jakarta bersama orang tuanya, maka tidak harus ke Papua untuk mendapatkan akta kelahiran,” kata Irman

Diantaranya ialah yang berkaitan dengan pasal 49 dalam RUU tersebut yang mengatur tentang pengakuan seorang anak. Tujuan dari pasal ini kata dia adalah untuk melindungi hak-hak seorang anak yang perka winan orang tuanya belum sah menurut negara. Sebab, selama ini ada pemahaman yang belum jelas di masyarakat soal pengakuan anak dari hasil perkawinan.

Menurut Irman, ketentuan dalam pasal ini merupakan perubahan yang cukup mendasar dalam administrasi kependudukan. Sebab, selama ini banyak keluhan dari para kepala dinas terkait soal kelahiran dan domisili. Meski demikian, bukti kelahiran dari instansi seperti rumah sakit atau bidan tetap harus dicantumkan tapi tidak membutuhkan saksi.

“Ada perkawinan yang sah di agam a tapi belum sah di negara, ada juga yang belum sah di agama juga di negara. Usulan kami, bahwa pengakuan anak itu bisa berlaku bagi orang tua yang perkawinannya belum sah menurut negara tapi sah menurut agama. Tapi tidak berlaku bagi anak hasil perzinahan,” ujarnya. Dengan kata lain, kata Irman, anak yang lahir dari perkawinan ibu dan ayah yang tidak disahkan oleh agama maupun negara, tidak akan diakui.“Kasarnya hasil perzinahan, itu tidak mendapat pengakuan,” tegasnya. Sementara anak-anak yang lahir dari ibu dari perkawinan sah secara agama tapi belum disahkan secara negara (nikah siri-red), akan diberi akta pengakuan. Dengan demikian, kata Irman, anak tersebut memiliki hak perdata dari ayahnya. Selanjutnya pada pasal 50 disebutkan bahwa negara memberi akta pengesahan bagi anak yang dilahirkan dari ibu hasil perkawinan agama dan kemudian menikah pula secara negara dengan ayahnya. “Akta pengesahan itu lebih tinggi dari pengakuan,” katanya. Ia juga mengatakan untuk pen catatan kelahiran nantinya akan berasaskan peristiwa seperti yang dic antumkan dalam pasal 27. “Artinya, kalau ada yang lahir di 46

PARLEMENTARIA


Menanggapi hal ini, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat (FPD) FPD, Syaiful Anwar menilai usulan pengakuan hak anak dalam RUU ini sudah cukup bagus, artinya anak yang dilahirkan oleh perkawinan agama dan negara harus terdaftar. Meski begitu, kata Syaiful, perlu juga dipikirkan bagi anak yang dilahirkan di luar nikah, dengan kata lain anak yang dilahirkan dari proses perzinahan. “Anak yg dilahirkan di luar nikah itu adalah penduduk Indonesia juga, apalagi jumlahnya tidak sedikit. Kita bisa lihat dilokalisasi, banyak anakanak yang lahir. Anak-anak itu tidak salah, yang salah adalah orang tuanya. Saya pikir perlu ada pasal yg mengatur soal ini,” tegasnya. Sementara itu, anggota Komisi II DPR dari FPDIP, Eddy Mihati mengatakan pada prinsipnya di dalam pencatatan kependudukan, seorang anak yang lahir di negara ini dan dilahirkan oleh Warga Negara Indonesia (WNI), otomatis harus tercatat sebagai warga negara. “Jangan sampai anak lahir karena dianggap proses ‘haram’ menurut agama, lalu itu tidak tercatat sebagai penduduk,” ujarnya. Lain halnya dengan anggota DPR dari FPKS, Jazuli Juwaini, dalam rapat itu, pihaknya mengusulkan agar warga yang tidak lahir di dokter atau bidan juga bisa mendapatkan kemudahan. Mereka tidak harus menyertakan surat dari dokter atau

bidan untuk mendapatkan akta kelahiran. “Tidak semua warga lahir di dokter atau bidan, tapi ada juga yang di dukun atau paraji. Jadi persyaratan teknis yang baku saja, seper ti KK (Kartu Keluarga-red). Jangan sampai surat kelahiran mempersulit mereka,” katanya. Pada bagian lain, Wakil Ketua Ko misi II DPR Arif Wibowo mendesak agar persoalan Kartu Tanda Pen duduk (KTP) sudah beres pada 2014. Sehingga RUU Adminduk yang mengatur soal KTP bisa langsung dilaksanakan. “Jangan sampai ada cerita masyarakat tidak bisa memilih dalam Pemilu 2014 karena tidak punya KTP,” katanya. Arif mengkhawatirkan hal demi kian terjadi karena berkaca dari pengalaman buruk di sejumlah k ab up aten. Pejab at s etemp at enggan melayani masyarakat yang diketahui merupakan basis partai politik tertentu. “Peta kabupaten kita itu kan peta kecurangan,” katanya. Ada juga pejabat daerah yang mengatakan bahwa penduduk yang tidak punya KTP bisa mencoblos dengan menggunakan paspor. “Lha, bagaimana punya paspor, KTP saja tidak punya?” ujarnya. Menurut Arif, basis data pemilih lewat KTP sangat penting karena kartu itulah dokumen yang akan digunakan oleh pemilih. Kalau soal KTP ini tidak diantisipasi secara maksimal, maka dalam pemilu nanti, isu warga yang tak berpartisipasi karena tak punya KTP bakal kembali mencuat. “Itu akan mencoreng lagi wajah Pemilu kita,” ujarnya. Urusan partisipasi warga tak bi sa disepelekan dalam pemilu. Sebab, pemilu bukan sekadar pesta hura-hura, tapi alat legitimasi bagi pemerintah yang kredibel. “Kalau sekedar hura-hura lupakan saja soal pikiran memajukan bangsa,” katanya.(nt)

LEGISLASI

DPR Bertekad Selesaikan RUU Jaminan Produk Halal (JPH)

Lindungi Masyarakat Dapatkan Kepastian Produk Halal Anggota Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengemukakan, sampai sekarang Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII masih menginventarisir beberapa pasal yang menjadi perdebatan. Misalnya tentang keharusan untuk perusahaan mendapatkan sertifikasi itu mandatory (wajib) atau sukarela. Yang kedua ada beberapa pasal tentang, apakah semua perusahaan melibatkan peran dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), namun semangatnya MUI tetap dilibatkan pada proses kelembagaan.

Y

ang ketiga menyangkut badan atau lembaga yang secara khusus melakukan tugas dan fungsi penjaminan produk halal yang akan dibentuk nanti dibawah kementerian atau langsung dibawah Presiden. “Namun

intinya, RUU Jaminan Produk Halal ini bisa betul-betul segera dise lesaikan. Pasalnya ini merupakan jaminan bagi warga negara untuk mendapatkan produk atau barang baik makanan-minuman yang halal,” katanya dalam wawancara de

ngan Parlementaria. Terkait dengan Badan Khusus Jaminan Produk Halal, semangat antara Dewan Pemerintah sama bahwa lembaga ini bisa bekerja dengan baik, sebab tidak hanya dari PARLEMENTARIA


47

Kemenag saja yang terlibat disitu, tetapi juga dari Kementerian lain, seperti Kemenkes, Kemendag dan Kementerian Perindustrian. Politisi Partai Golkar ini mene gaskan, tujuan membentuk UU JPH adalah melindungi warga negara yang ingin mendapatkan kepastian produk halal. Selama ini misalnya, umat Islam harus mendapatkan rasa aman akan produk makanan minuman yang betul-betul halal, dan ini menjadi tugas pemerintah. Intinya bagaimana caranya produk- produk yang dikonsumsi mas yarakat betul-betul dijamin. Sekarang sudah ada cuma belum ada payung hukumnya. “Jadi ingin buat payung hukum tentang produk halal,” tegasnya d e n gan m e n amb ahk an bahwa selama ini diakui hany a m elib atkan M U I saja nanti bisa melibatkan ormas lain, seper ti NU dan Muhammadiyah yang mempunyai BP POM sendiri . Semula lanjut Ace H a s a n S y a d z i l y, R U U JPH direncanakan akan diselesaikan pada masa persidangan IV bulan Juli ini tetapi karena masih ada perdebatan, maka diharapkan pada masa persidangan bulan Agustus mendatang bisa selesai. Menjawab pertanyaan mengenai Lembaga Pemeriksa Halal yang akan dibentuk nanti, Ace Hasan menjelaskan, jaminan produk halal ini bukan hanya di Jakarta tetapi harus diberikan kesempatan kepada semua, asal sesuai kriteria yang ditetapkan UU. Seperti ada ahli agamanya, ada ahli kimianya, orangnya terpercaya, kalau itu boleh silahkan saja. Tetapi akreditasi itu diberikan ijinnya oleh badan khusus yang menangani produk halal. Ia tidak mengelak jika MUI secara tradisional dan secara historis memiliki peran yang sangat pen 48

PARLEMENTARIA


ting, karena dari awal sebagai otoritas untuk menjadi lembaga mengeluarkan sertifikasi itu. Karena itu fatwa harus diserahkan kepada lembaga tersebut bahwa suatu produk itu halal atau tidak. Saat ditanyakan apakah tidak akan tumpang tindih, anggota Dewan ini menyatakan tidak terjadi sebab lembaga pemeriksa halal (LPH) ini lebih menitikberatkan tugasnya pada penelitian, pengkajian dan akreditasi. Sementera apakah suatu

tidak boleh beroperasi. “Kalau ada orang atau badan membuat kecurangan pasti harus ada sanksi tegas, sebab telah membuat rasa aman mas y ar akat terusik ,” ia menambahkan. Perkembangan baru Dalam laporannya beberapa waktu lalu, Panja menyebutkan disepakati oleh Pemerintah dan Panja DPR dibentuknya Badan yang secara khusus melakukan tugas dan fungsi penjaminan produk

Kehadiran UU JPH diyakini Ace Hasan, membuat masyarakat akan lebih tenang, akan semakin ada kepastian suatu produk halal atau tidak dan akan lebih jelas. halal. Kecenderungannya masing-masing fraksi menghendaki adanya Badan/Lembaga Penjamin Produk Halal dibawah suatu Kementerian. produk itu halal atau tidak itu fatwa agama. Fatwa agama diserahkan kepada MUI. Kehadiran UU JPH diyakini Ace Hasan, membuat masyarakat akan lebih tenang, akan semakin ada kepastian suatu produk halal atau tidak dan akan lebih jelas. Bagaimana kemudian bila ada perusahaan yang mengeluarkan produk makananminuman ternyata mengandung babi dan tidak mendaftarkan bahwa produknya halal atau haram, maka bisa diberi sanksi tegas. Soal sanksi lanjut Ace, masih dibah as namun tentunya akan masuk dalam sanksi pidana, kalau yang melakukan suatu perusahaan maka bisa ijinnya dicabut sehingga

Te r k a i t d e n g a n L e m b a g a Pemeriksa Halal (LPH) disepakati lembaga tersebut bersifat terbuka, artinya pemeriksa produk halal dapat dilakukan oleh lembaga yang dibentuk pemerintah atau swasta. Sedangkan terkait dengan MUI dalam penjaminan produk halal disepakati dilakukan kerja sama dengan lembaga tersebut. Dengan kesepakatan tersebut maka peran MUI sebagai representative dari ulama adalah, auditor halal diangkat Badan/Lembaga setelah disertifikasi oleh MUI atau setelah mendapat sertifikat dari MUI. Selain itu MUI menetapkan fatwa halal dan menandatangani sertifikat halal bersama Badan/Lembaga. (mp) Foto: Odjie/Parle.

FOTO BERITA

Berhadapan.

Sejumlah kalangan melakukan demo penolakan terhadap pengesahan RUU Organisasi Masyarakat di depan gedung Parlemen RI, Jl. Gatot Soebroto Jakarta (2/7). Foto:Rizka/ Parle.

PARLEMENTARIA


49

FOTO BERITA

Buka Puasa.

Ketua DPR RI Marzuki Alie didampingi Pimpinan DPR yang lain menggelar buka puasa dan sholat maghrib bersama dengan Presiden dan Wakil Presiden RI di Rumah Dinas Ketua DPR, Jalan Widya Chandra III no. 10, Jakarta. Senin (15/7). Foto: Wahyu/Parle.

Lobi Fraksi. 50

PARLEMENTARIA


Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santosa memimpin lobi fraksi dalam pengesahan RUU Pendidikan Kedokteran yang dihadiri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Rapat Paripurna yang digelar Kamis (11/7). Foto: Wahyu/Parle.

KIAT SEHAT

PENTINGNYA KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA (K3) PERKANTORAN Kesehatan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi produktivitas dan peningkatan produktivitas tenaga kerja selaku sumber daya manusia (SDM). Kondisi kesehat an yang baik merupakan potensi untuk mera ih produktivitas kerja yang bai k. Pekerjaan yang menuntut produk tivitas kerja yang tinggi hanya dapat dilakukan oleh SDM yang memiliki kesehatan prima. Sebaliknya, jika SD Mny a mengalami gangguan kesehatan akan menyebabkan si SDM menjadi tidak atau kurang produktif dalam melakukan pekerjaannya. Seseorang yang terganggu ke seh atan dapat dipastikan akan mengalami penurunan kemampuan kerja, baik secara fisik, pikiran, atau dalam melakukan pekerjaan sehingga hasilnya tidak akan maksimal. Sangat r e n d ah ny a p ro d u k t i v i t as S D M yang secara klinis mengalami sakit adalah hal biasa. Tetapi, tidak jarang bahwa gangguan kesehatan yang tidak berarti sekalipun dapat saja mengakibatkan sangat rendahnya produktivitas kerja seseorang.Untuk dapat bekerja secara produktif, maka seseorang harus memiliki cara kerja yang baik dan bekerja pada lingkungan pekerjaan yang memenuhi persyaratan kesehatan. Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi dapat dipastikan akan terjadi gangguan pada kesehatan dan daya kerja SDM yang pada akhirnya berpengaruh buruk terhadap produktivitas kerja. Perlu diketahui, gangguan kese hatan dan daya kerja dapat timbul akibat tidak adanya keseim bangan atau kurangnya kecocokan antara beban kerja di satu pihak dan kemampuan/kapasitas SDM dipihak lainnya. Sebaliknya adanya keseimbangan atau kesesuaian antara

beban kerja dan kemampuan SDM menunjang pencapaian produktivitas kerja yang memadai. Sehingga persyaratan kesehatan kerja bagi pekerja kantor harus disesuaikan dengan persyaratan pekerjaan yang demikian. Hal-Hal Penting K3 Perkantoran Ada beberapa hal penting yang har us m e n dap at k an p er hat ian sehubungan dengan pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Perkantoran yang pada dasarnya harus memperhatikan 2 (dua) hal yaitu indoor dan outdoor, yang antara lain, meliputi : Konstruk si gedung beser t a kelengkapannya operasionalisasinya terhadap bahaya kebakaran serta kode pelaksanaannya. Jaringan elektrik dan komunikasi, kualitas udara; kualitas pencahayaan; kebisingan; display unit (tata ruang dan alat). Hygiene dan sanitasi; psikososial; pemeliharaan; dan penggunaan komputer. Konstruksi gedung yang dimaksud meliputi disain arsitektur (aspek K3 diperhatikan mulai dari tahap perencanaan), seleksi material, misal nya, tidak menggunakan bahan yang membahayakan seperti asbes dll. Kemudian seleksi dekorasi disesuaikan dengan asas tujuannya misalnya penggunaan warna yang disesuaikan dengan kebutuhan, termasuk tanda khusus dengan pewarnaan kontras/ kode khusus untuk objek penting seperti perlengkapan alat pemadam kebakaran, tangga, pintu darurat, dll. (peta petunjuk pada setiap ruangan/

unit kerja/tempat strategis misalnya dekat lift, dll, lampu darurat menuju exit door). Untuk memperoleh kualitas udara yang baik maka dibutuhkan kontrol terhadap temperatur ruang dengan memasang termometer ruangan, juga diperlukan kontrol terhadap polusi. Cara lainnya yang harus dilakukan dengan memasang exhaust fan (perlindungan terhadap kelembaban udara) ruangan, memasang stiker, poster “dilarang merokok”. Untuk mencegah penyakit legionarre diseases, sistem ventilasi dan pengaturan suhu udara dalam ruang (lokasi udara masuk, ekstraksi udara, filtrasi, pembersihan dan pemeliharaan secara berkala filter AC minimal setahun sekali, kontrol mikrobiologi serta distribusi udara). Selain itu juga harus melakukan kontrol terhadap lingkungan (kontrol di dalam/di luar kantor), misalnya, untuk indoor : penumpukan barangbarang bekas yang menimbulkan debu, dll. Kemudian untuk outdoor: disain dan konstruksi tempat sampah yang memenuhi syarat kesehatan, keselamatan dll. Perencanaan jendela PARLEMENTARIA


51

sehubungan dengan pergantian udara jika AC mati dan pemasangan fan di lift. Kualit as pencahayaan sangat penting untuk mengenali berbagai hal karena itu harus mengembangkan sistem pencahayaan yang sesuai dengan jenis p eker jaan untuk membantu menyediakan lingkungan kerja yang sehat dan aman (secara diukur dengan luxmeter). Membantu penampilan visual melalui kesesuaian warna, dekorasi dll, serta mengembangkan lingkungan visual yang tepat untuk kerja dengan kombinasi cahaya agar tidak terlalu cepat terjadinya kelelahan mata. Hal lainnya yang tidak kalah penting yaitu perencanaan jendela sehubungan dengan pencahayaan dalam ruang. penggunaan tirai untuk pengaturan cahaya dengan memperhatikan warna yang digunakan, dan penggunaan lampu darurat (emergency lamp) di setiap tangga. Memahami jaringan elektrik dan komunikasi sangatlah penting agar bahaya dapat dikenali. Misalnya, internal: overvoltage, hubungan pendek, induksi, arus berlebih, korosif kabel, kebocoran instalasi, campuran gas eksplosif. Sedangkan eksternal meliputi faktor mekanik, faktor fisik dan kimia, angin dan pencahayaan (cuaca), binatang pengerat bisa menyebabkan kerusakan sehinggaa terjadi hubungan pendek, manusia yang lengah terhadap risiko dan SSOP, bencana alam atau buatan manusia. R ekomendasi Kesehat an dan Keselamatan Kerja (K3) perkantoran menyebutkan penggunaan central stabilizer yaitu untuk menghindari over/under voltage. Penggunaan stop kontak yang sesuai dengan kebutuhan (tidak berlebihan) hal ini untuk menghindari terjadinya hubungan pendek dan kelebihan beban. Pengaturan tata letak jaringan instalasi listrik, termasuk kabel yang sesuai dengan syarat kesehatan dan keselamatan kerja, juga perlindungan terhadap kabel dengan menggunakan

52

PARLEMENTARIA


pipa pelindung sangat penting. Perlu kontrol terhadap kebisingan di ruangan, karena itu idealnya ruang rapat dilengkapi dengan dinding kedap suara. Di depan pintu ruang raat diberi tanda “harap tenang, ada rapat”, dinding isolator khsusus untuk ruang genset, dan hal-hal lainnya sudah termasuk dalam perencanaan konstruksi gedung dan tata ruang. Hal yang penting dan diperlukan lainnya, yaitu display unit (tata ruang dan letak). Petunjuk disain interior supaya dapat bekerja fleksibel, fit luas untuk perubahan posisi, pemeliharaan dan adaptasi. Konsep disain dan letak furniture (1 orang/2m), ratio ruang pekerja dan alat kerja mulai dari tahap perencanaan. Perhatikan adanya bahaya radiasi, daerah gelombang elektromagnetik, ergonomic aspect antara manusia dengan lingkungan kerjanya. Memiliki tempat untuk istirahat dan sholat, pantry dilengkapi dengan lemari dapur, ruang tempat penampungan arsip sementara, dan workshop station (bengkel kerja). Untuk yang menyangkut masalah hygiene (kebersihan) dan sanitasi meliputi, antara lain, ruang kerja dengan memelihara kebersihan ruang dan alat kerja ser ta alat penunjang kerja dan secara periodik peralatan penunjang kerja perlu di upgrade (perbarui). Kemudian m as al ah l ainny a, to il et / k am ar mandi harus disediakan, disediakan tempat cuci tangan dan sabun cair, membuat petunjuk-petunjuk mengenai penggunaan closet duduk, larangan berupa gambar, dll. Serta tidak ketinggalan penyediaan bak sampah tertutup, dan lantai kamar diusahakan tidak licin. Demikian halnya juga, kantin harus memperhatikan personal hygiene bagi pramusaji (penggunaan tutup kepala, celemek, sarung tangan, dll), kemudian penyediaan air meng alir dan sabun cair, lantai tetap terpelihara. Penyediaan makanan yang se

hat dan bergizi seimbang. peng olahannya tidak menggunakan minyak goreng secara berulang. Tidak ketinggalan penyediaan bak sampah yang tertutup. Secara umum di setiap unit kerja dibuat poster yang berhubungan dengan pemeliharaan kebersihan lingkungan kerja. Sedangkan yang berkaitan dengan masalah psikososial, antara lain tersedianya petugas keamanan di setiap lantai, reporting system (komunikasi) ke satuan pengamanan. Mencegah budaya kekerasan ditempat kerja yang disebabkan oleh budaya nrimo, sistem pelaporan macet, ketakutan melaporkan, tidak tertarik/cuek dengan lingkungan sekitar. Semua hal di atas dapat diatasi me lalui pembinaan mental dan spiritual secara berkala minimal sebulan sekali. Dilakukan penegakan disiplin di tempat kerja, olahraga di tempat kerja sebelum memulai kerja, dan menggalakkan olahraga setiap Jumat. Kesalahan yang hampir selalu t e r j a d i ,y a i t u m u d a h m e m i l i k i barang tetapi minim pemeliharaan. Pemeliharaan adalah sesuatu yang sangat penting untuk keamanan, kenyaman, keselamatan kerja. Karena itu masalah pemeliharaan menjadi penting dengan cara-cara, antara lain melakukan walk through survey tiap bulan/triwulan/semester, dengan memperhitungkan risiko berdasarkan faktor-faktor konsekuensi, pajanan dan kemungkinan terjadinya. Melakukan corrective action apa bila ada hal-hal yang tidak sesuai d e n g a n ke t e n t u a n , ke m u d i a n m e l ak uk an p e l at ih an t an g g ap darurat secara periodik bagi staf dan karyawan, dan melakukan pelatihan investigasi terhadap kemungkinan bahaya bom/kebakaran/demonstrasi /bencana alam serta pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) bagi satuan pengaman (Bersambung pada Majalah Parlementaria No.105)

Laurens Bahang Dama

Pribadinya sangat ramah. Bicaranya lugas. Saat ditemui di ruang kerjanya, ia menyambut baik kehadiran Parlementaria untuk sesi wawancara khusus. Inilah Laurens Bahang Dama. Putra asli Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Ia sosok yang sangat suka pada tantangan hidup. PARLEMENTARIA


53

PROFIL

K

epada Parlementaria, ia b erbagi cerit a menarik tentang romantika masa kecilnya di kampung, perjuangan hidupnya saat kuliah di Denpasar, dan karir politiknya di parlemen. B i c ar a s o al d u n i a p ar i w i s at a dan membangun infrastruk tur perhubungan, L aurens adalah orang yang tepat untuk diajak berbincang. Kini, karir politiknya telah mengantarkan dirinya menjadi Ketua Komisi V DPR RI. Anak Seorang Petani Dewuk 1964. Desa terpencil di kecamatan Poco Ranaka, Manggarai T imur, N us a Te n g g ar a T imur (NTT). Topografi desanya berbukitbukit. Areal sawah terhampar, membentang di kaki bukit. Perkebunan juga masih banyak menghiasi desa ini. Dahulu nama kabupatennya adalah Manggarai. Setelah ada pemekaran, wilayah ini dibagi menjadi 3 kabupaten, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Desa Dewuk sendiri berada di ketinggian bukit. Air bersih sangat sulit didapatkan oleh warga desa setempat. Kendaran bermotor tak bisa masuk ke Dewuk, karena jalannya yang berbukit tak mungkin dilewati kendaran. Untuk beraktivitas keluar desa, biasanya warga berjalan kaki hingga puluhan kilometer. Transportasi yang paling mungkin adalah dengan berkuda. Di desa inilah seorang petani sederhana yang dihormati warga setempat, hidup penuh dengan perjuangan. Adalah Andreas Ambak, petani sederhana itu yang setiap hari menggarap sawah dengan peralatan tradisional. Isteri sang petani adalah Ester Beek. Ia ibu yang bersahaja penuh perhatian. Sepasang insan ini sedang berbahagia, karena segera dikaruniai buah hati pertamanya. Kondisi ekonomi sedang sulit. Tak ada bidan apalagi dokter untuk membantu persalinan. Hanya ada dukun persalinan yang membantu sang ibu. Rasa syukur tiada henti 54

PARLEMENTARIA


terucap menyambut sang jabang b ay i y ang lahir dengan jenis kelamin laki-laki. Kalender waktu itu menunjuk kan 13 Februari 1964. Kini, ada “jagoan kecil” yang memberi kebahagiaan di rumah seorang petani itu. Bayi mungilnya itu diberi nama: Laurens Bahang Dama. Nama yang punya makna mendalam. Laurens merupakan nama santo dalam ajaran Katolik. Bahang dalam bahasa Manggarai berarti “memberi makan”. Dan Dama berarti “keteguhan”. Diharapkan bayi mungil ini kelak

akan menjadi insan yang penuh keteguhan dalam menjalankan pilihan hidupnya dan juga suka memberi sumbangsih terbaiknya untuk masyarakat. Setelah kelahiran Laurens masih ada tiga adiknya yang lahir kemudian dan semuanya laki-laki. Namun, sang ibu wafat setelah melahirkan anak keempatnya. “Ibu saya meninggal saat saya kelas 3 SD,” jelas Laurens. Kehidupan di desa yang keras dan serba sulit membuat daya juang dan survival warga desa begitu tinggi, termasuk keluarga Laurens. Laurens kecil hidup di tengah keluarga religius dan sederhana.

Sejak usia belia, Laurens kecil sudah rajin membantu ayahnya di sawah dan kebun. Kebetulan ayahnya punya lahan sawah dan kebun sekitar 5 hektar. Apalagi, saat ibunya wafat, ia juga harus membantu kehidupan keluarga. Membantu pekerjaan rumah tangga sudah jadi rutinitas pekerjaan Laurens kecil, seperti memasak dan membersihkan rumah. “Saya membantu orangtua me mas ak. Tidak ada adik saya yang perempuan. Tapi, saya happy mengerjakannya,” ungkap Laurens.

Memasuki usia sekolah, Laurens memulai pendidikan dasarnya di SD Katolik, Terong, Manggarai, Flores. Jarak rumah ke sekolah sekitar 6 km. Bersama sahabat-sahabat kecilnya ia berjalan kaki, melintasi bukit dengan jalan yang terjal. Pukul 06.00 pagi Laurens dan para sahabat kecilnya sudah bergegas ke sekolah. Uniknya, setiap kali berangkat sekolah, L aurens dan teman temannya itu membawa kayu bakar untuk sang guru di sekolahnya. Gurunya itu tinggal di sekolah dan sulit mencari akses untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Para muridlah yang membantunya. Bahkan, setiap jam istirahat, para murid juga

sederhana namun mulia. Desanya di ketinggian bukit sangat sulit mendapatkan air bersih. Sementara desa-desa yang ada di kaki bukit justru mudah mendapatkan sumber air bersih. Realitas inilah yang membuat L aurens kecil sudah berpikir jauh ingin menciptakan sarana air bersih yang bisa dinikmati semua warga desa. Tinggal di Kota

mencarikan air bersih untuk mengisi bak mandi sang guru. Sumber air bersih jaraknya sekitar 2 km dari sekolah. Kehidupan yang serba sulit, membuat warga setempat saling menolong, termasuk para murid di sekolah Laurens. Laurens dan temantemannya tampak senang dan menikmati rutinitas itu setiap hari. Pelajaran yang disuka Laurens adalah matematika dan bahasa Indonesia. Laurens selalu berprestasi. Ia kerap menempati ranking 2 atau 3. Guruguru di sekolahnya kerap masih menggunakan bahasa daerah saat mengajar. Bahasa Indonesia belum menjadi bahasa komunikasi seharihari yang populer. Pulang sekolah, kembali Laurens harus menempuh perjalanan jauh. Tiba di rumah sekitar pukul dua siang. Ia tidak langsung istirahat, tapi menemui sang ayah untuk membantu bekerja di kebun. Selain sawah, ayahnya juga punya kebun kopi, cengkeh, dan pisang. Hingga sore, ia membantu sang ayah di kebun. Sementara bicara soal permainan favorit di masa kecil, Lurens sangat suka bermain bola. Lapangan bolanya sangat luas, persis berada di tengah-tengah pemukiman penduduk desa.

Uniknya lagi, karena belum ada bola kulit atau plastik, Laurens dan para sahabat kecilnya membuat b o l a d a r i d e d au n a n . M e r e k a kumpulkan dedaunan, lalu diikat menyerupai bola. Jadilah bola yang bisa dimainkan. “Saya dulu hobi sekali sepak bola, bahkan saya selalu masuk klub. Kalau ada pertandingan antarsekolah atau kampung saya ikut. Saya di posisi penyerang. Makanya, saya punya kaki banyak luka, karena sering main bola,” cerita Laurens, penuh tawa. Anak-anak di desanya begitu gila bola. Dan sepak bola menjadi olahraga yang murah dan mudah dimainkan. Senangnya mengingat masa kecil di kampung. Hanya saja, Laurens kecil sering jatuh sakit. Kondisi lingkungan yang sulit, terutama terhadap akses air bersih, menjadikan anak-anak rent an terserang penyakit. Maka, ketika ditanya apa cita-citanya sewaktu kecil? Ia menjawab, hanya ingin menciptakan sumber air bersih di desanya, agar warga di desa mudah mendapatkan air bersih utuk kebutuhan sehari-hari. “Waktu kecil itu, saya punya citacita bagaimana kalau nanti saya besar jadi orang hebat, air bisa masuk ke desa saya,” kenangnya. Cita-cita

Sejak ibundanya wafat tahun 1976, Laurens kecil diasuh oleh kakak lakilaki ibunya yang kebetulan semua anaknya perempuan. Menurut adat di Manggarai, anak perempuan dari kakak laki-laki bisa dinikahkan dengan anak laki-laki dari adik p erempuanny a. “ Tapi, karena mereka jauh lebih dewasa umurnya dar ip ada s ay a, jadi dianggap sebagai adik laki-lakinya. Sedangkan mereka saya anggap sebagai kakak perempuan saya,” jelas Laurens. Setelah ibunya wafat, kehidupan keluarga terasa semakin keras. Urusan rumah tangga diserahkan kepada sang ayah dan Laurens sebagai anak sulung. Ayahnya kemudian menikah lagi dengan wanit a lain. Tapi L aurens t ak merasakan betul kasih sayang ibu tirinya itu, karena sudah tinggal dan diasuh oleh pamannya. Ayahnya sendiri adalah pribadi yang sederhana namun tegas menegakkan disiplin pada anakanaknya. Ayahnya sangat tidak suka bila melihat anak-anaknya makan tak habis. Perjuangan mendapatkan nasi sangat luar biasa dirasakan ayahnya yang kebetulan petani. Suatu hari Laurens menyisakan sedikit makanan di piringnya. Saat ayahnya melihat, langsung saja wajahnya dibenturkan ke piring. “Ayah mengajarkan, pokoknya tidak boleh menyisakan makanan. Menurut ayah, kita dapat makan itu susah. Tidak boleh dibuang-buang.” Bahkan, saat duduk di SMP, Lau rens sempat ketahuan ayahnya s e d a n g m e r o ko k . S a n g ay a h PARLEMENTARIA


55

dan teman-temannya harus jalan puluhan km dan menyebrangi pulau dengan kapal laut. “Yang saya ingat, kami pergi rame-rame dari kota jalan kaki sekitar satu malam satu hari. Lalu naik kapal laut. Kapalnya jelek dan kami berangkat malam hari. Itu baru pertama kali saya keluar naik kapal laut. Itu kenangan yang indah,” ujar Laurens. Merantau Ke Denpasar

memperingatkannya dengan keras agar tidak merokok. Sejak saat itulah, Laurens tak pernah merokok hingga sekarang. “Saya dipukul ayah. Makanya sampai saat ini saya tidak merokok lagi,” ujar Laurens. Setamat SD, tahun 1981, Laurens hijrah ke kota dan tinggal bersama gurunya yang sejak SD sangat menyayanginya. Ia melanjutkan p e n di dik an di S M P N e g e r i I I Ruteng, Manggarai, Flores. Karena kabaikan gurunya itu, Laurens bisa melanjutkan sekolah. Ayahnya sudah tak sanggup membiayainya sekolah. Laurens tinggal bersama sang guru hingga tamat SMA. “Karena saya berprestasi dan lihat nilai saya bagus, apalagi saya anak seorang petani, dia minta saya tinggal bersamanya sampai tamat SMA. Dia yang membiayai saya sekolah,” tutur Laurens. Sang guru bernama Samuel Sarimata dan tinggal di sekolah. Kedekatan Laurens dengan gurunya itu bermula saat Laurens masih duduk di kelas 4 SD. Laurenslah yang mengurus kuda milik gurunya itu. Ia rajin memberi rumput dan minum setiap hari. Sang guru jadi sangat menyayangi Laurens.

56

PARLEMENTARIA


“ S am u e l S ar i m at a s e b e nt ar lagi akan pensiun. Dia sekarang Kepala Sekolah di SMA Baumata, kupang,” jelas Laurens, mengenang gurunya itu. Prestasi Laurens terus berlanjut di SMP. Ia banyak sekali mendapatkan sertifikat prestasi di SMP. Selain matematika dan bahasa Indonesia, saat di SMP ia juga menyukai pelajaran sejarah dan PMP (Pendidikan Moral Pancasila). Ada kenangan menarik saat di SMP. Guru bahasa Inggrisnya begitu galak. Kadang suka memukul muridnya dan Laurens termasuk yang kena pukul. Laurens sangat jengkel dengan guru yang satu itu. “Tetapi karena jengkel itu, jadinya saya belajar betul. Kalau dia tidak keras, mungkin saya tidak punya niat untuk belajar bahasa Inggris,” kenang Laurens. Setamat SMP, tahun 1983, Laurens melanjutkan ke SMA Negeri II Ruteng, Manggarai, Flores. Di bangku SMA ia mulai banyak berorganisasi. Dan ia tetap berprestasi selama di SMA. Kenangan yang mungkin tak pernah ia lupakan adalah ketika bersama teman -teman satu sekolahnya mengikuti Tri Lomba Juang. Dalam lomba tersebut, Laurens

Memasuki tahun 1986, Laurens sudah tamat SMA. Sebagai pribadi yang suka tantangan, ia ingin sekali melanjutkan kuliah keluar daerah untuk mencari tantangan baru. Namun, keinginan itu ditentang keras ayahnya. Sang ayah ingin agar Laurens melanjutkan kuliah ke kota Kupang, NTT, dengan harapan bisa menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Apalagi jarak Flores ke Kupang cukup dekat. Dalam pandangan masyarakat di kampungnya, status PNS sangat populer dan terhornat. Sebaliknya, menjadi pegawai swasta justru dipandang negatif. “Orientasi ayah saya, kuliah di Kupang agar cepat jadi PNS. Di tempat saya, yang dihormati dan disebut pegawai itu, ya PNS. Pegawai swasta tidak disebut pegawai, karena dinilai hanya makan gaji saja. PNS kelasnya ada di atas. Sangat tradisional pemikiran orangorang di kampung saya,” papar Laurens, penuh senyum. Bagi Laurens, melanjutkan studi ke Kupang seperti dianjurkan ayahnya, sama sekali tidak ada tantangannya. Ia melihat biasa saja dan tidak istimewa betapapun setelah itu bisa menjadi PNS. Tekad sudah kuat. Keinginan untuk merantau tak bisa ditawar lagi. Ia tak menghiraukan sang ayah yang tak rela Laurens pergi meninggalkan kampung halaman dan keluarga. Apa boleh buat, demi memegang sebuah prinsip yang diyakininya benar dan mendapat tantangan baru, L aurens pergi menuju Denpasar, Bali, tanpa pamit pada ayah dan keluarganya. Hubungan

dengan sang ayah pun terputus menyusul langkah kaki Laurens yang tak bisa dihalangi lagi me nuj u Denpasar. Perjalanan me nuju Denpasar 26 jam. Sangat melelahkan. Melewati Labuan Bajo, Sape, Lombok, Sumbawa, dan berlabuh di Denpasar. Tanggal 4 Mei 1986, Laurens m e n g i n j a k k an k a k i ny a u nt u k pertama kali di Denpasar. Tiba di sebuah terminal di Denpasar, ia bingung ke mana harus mencari tempat tujuan. Akhirnya, ia coba mencari perkampungan Flores di tempat perantauannya itu. “Saya cari kampung Flores. Di situ saya tinggal 2 malam. Baru saya cari tempat tinggal sendiri. Dan langsung saya cari kerja,” ungkapnya. Tak lama L aurens muda pun mendapat pekerjaan. Ia mendapat pekerjaan dari perusahaan jasa cleaning service dan ditempatkan di kantor pajak. Ia mencari pekerjaan semata-mata untuk menyambung hidup dan bisa membiayai kuliahnya sendiri. “ Di Bali, apapun saya lakukan. Saya tidak dapat biaya dari

siapa pun. Akhirnya, saya langsung cari kerja. Saya happy dapat kerja agar bisa makan dan kuliah.” Pekerjaan Laurens muda member sihkan kantor. Menyapu, mengepel, dan menyediakan minum jadi pekerjaannya sehari-hari. Ia mera sa happy sebagai tukang sapu kantor. Itu perkerjaan yang biasa ia lakukan di kampung. Hampir semua pekerjaan kasar pernah dilakoni Lurens muda. Selain jadi tukang sapu, ia pernah pula menjadi kuli bangunan, kuli angkut, mengebor sumur, hingga menjadi salesman produk barang dan asuransi. Laurens muda menyadari betul bahwa untuk suk ses, ia harus berjuang keras di perantauan. Perselisihannya dengan sang ayah ia lupakan sementara. Ia ingin berkonsentrasi pada pekerjaannya. Dan kelak ia juga harus menun jukkan kesuksesannya sekaligus membuktikan bahwa pilihannya merantau ke Denpasar tidak salah. Laurens seperti sedang dituntun

t akd i r ny a. P e r l ah an i a m u l ai menemukan jati dirinya. Terakhir, ia diterima bekerja di sebuah biro perjalanan. Laurens muda meniti karir pekerjaan dari bawah. Di biro perjalanan itu ia menjadi of fice boy. Tugasnya menyapu kantor lagi. Lalu, naik jadi messenger yang tugasnya meng antar surat. Setelah itu ditempatkan di bagian administrasi. Dari bagian administrasi naik ke bagian mar keting. Bekerja dengan baik dan penuh disiplin, mengantarkan Laurens muda pada posisi super visor. Bahkan, ia naik satu level lagi menjadi manajer. Saat yang sama di tahun 1986 itu, ia pun sudah kuliah di Universitas Dwijendra, Denpasar. Jurusan yang ia ambil adalah komunikasi. Alasannya sederhana, ia ingin mampu berkomunikasi dengan baik. Apalagi saat itu ia bekerja di biro perjalanan yang membutuhkan keterampilan berbahasa. Pagi hingga sore ia bekerja. Sore hingga malam, ia kuliah. Waktunya habis terkuras di 2 tempat saja, kantor dan kampus. M e m a s u k i t a h u n ke t i g a d i bangku kuliah, L aurens muda mulai membuka komunikasi dengan ayahnya. Kebetulan di Denpasar ada banyak kawannya yang satu kampung. Laurens sering menitipkan surat untuk sang ayah lewat kawannya itu bila pulang ke Flores. Ia menceritakan kondisi hidup di perantauan. Ayahnya menerima dengan baik surat L aure ns . Ke du any a mul ai menyimpan rasa rindu. “Setelah 3 t a h u n kuliah,

PARLEMENTARIA


57

barulah komunikasi dengan orangtua mulai lancar. Orangtua sudah tidak marah lagi. Saya tunjukkan bahwa saya bisa. Saya suka kirim surat 6 bulan sekali bila kebetulan ada teman yang pulang. Orangtua dengar dari teman saya bahwa saya sudah bekerja. Setelah 4 tahun baru saya pulang, setelah saya mau menyelesaikan studi sarjana. Orangtua sudah mau menerima,” jelas mantan Ketua Forum Pariwisata NTT ini. Empat tahun tinggal di Denpasar, mulailah ia merencanakan pulang kampung. Awalnya seorang kawan dar i k amp un gny a y an g bias a mengantarkan surat menyampaikan pesan dari sang ayah agar ia segera pulang kampung. Tibalah saatnya bertemu denga sang ayah, setelah sebelumnya sering berkomunikasi lewat surat. Saat pulang kampung, pemuda Laurens sedang berada di puncak karir pekerjaan dan tinggal selangkah lagi menyelesaikan kuliah. Tahun 1990. Hari sudah ditentukan. Hati sudah mantap. Pertemuan anak dan ayah yang terpisah selama 4 tahun tinggal menunggu kenyataan. Laurens pun pulang kampung. Tiba di rumahnya, ia langsung menatap sang ayah. Keduanya langsung saling memeluk erat. Air mata tak tertahankan berderai membasahi pipi. Rindu terobati. Keduanya saling meminta maaf. Inilah pertemuan yang penuh kasih sayang, penuh maaf, dan penuh haru. “Ketemu pertama kali dengan o r a n g t u a, m e n a n g i s l a h k a m i seperti ada yang meninggal saja. Ya n g t a d i ny a m a r a h , k a r e n a tidak menuruti kemauan mereka, akhirnya mereka bangga. Ternyata saya bisa sukses. Dari sisi itu, orang tua sangat menghormati saya. Dia minta maaf, saya juga minta maaf,” kata mantan distric manager Star Air, Kupang ini, menceritakan pertemuan mengharukan itu. Berhasil Menyalurkan Air Bersih Saat pulang kampung, ia melihat 58

PARLEMENTARIA


kampungnya kian memprihatinkan. Akses air bersih masih tetap sulit didapat oleh penduduk. Tampaknya, belum ada yang mampu merubah wajah kampungnya menjadi lebih baik. Laurens muda terus menguat kan niat dan cita-citanya yang sejak kecil sudah tertanam. Ia ingin melihat penduduk di kampungnya mudah mendapatkan air bersih untuk mandi, minum, dan kebutuhan lainnya. Air, memang, sangat vital. Semen tara ia harus kembali ke Denpasar untuk bekerja dan kuliah. Ia pun pamit pada orangtua, adik-adiknya, dan warga kampung. Kembali ke Denpasar membawa “PR ” besar bagaimana air bisa mengalir ke kampung halaman tercinta. Di Denpasar ia kembali pada rutinitas hariannya, bekerja dan kuliah. Memasuki tahun 1991, pemuda L aures sudah mer ampungkan kuliahnya dan baru diwisuda pada 1992. Setahun kemudian, Laurens menikah. “Setelah menikah saya tetap berpikir bagaimana mengurus air bersih. Tahun 1995 saya mulai memasukkan air bersih ke kampung saya walaupun masih kecil. Kami menggunakan pipa dari sumber air yang berjarak 5 km dengan biaya sendiri. Kemudian saya minta swadaya orang-orang kampung untuk bekerja. Kami mengerjakan itu sekitar 2 minggu supaya air bisa jalan.” Untuk mengairi kampung Dewuk, tempat tinggal L aurens bukan perkara mudah. Tidak saja butuh dana besar, tapi juga sumber mata airnya ada di kampung tetangga bernama Wangkang yang jaraknya 5 km. Dan

ruwetnya lagi, antara kampung Dewuk dan Wangkang sedang berkonflik, memperebutkan lahan tanah. Konflik itu sudah lama dan telah menelan korban jiwa termasuk dari keluarga Laurens. Ini t ant angan menarik buat Laurens. Ia datangi para sesepuh adat di kampung Wangkang. Ia bicara dengan penuh hormat dan damai. Kedatangannya disambut baik. Laurens menjelaskan gagasannya untuk mengairi dua kampung sekaligus. Kebetulan warga kampung Wangkang juga kesulitan air. Dendam dan permusuhan tak boleh diwarisi pada anak cucu. Saatnya berdamai dan mewarisi kebaikan yang bisa dinikmati warga dua kampung hingga generasi mendatang. Gagasan cemerlang L aurens disambut gembira. Para sesepuh a d a t d i k a m p u n g Wa n g k a n g mempersilakan Laurens menggali sumber mata air untuk mengairi 2 kampung. Semua warga di kampung Dewuk dan Wangkang dikerahkan bekerja menggali dan memasang p i p a - p i p a p anj an g m e n u ju 2 kampung. Kerja keras selama 2 minggu akhirnya berhasil mengairi 2 kampung yang selama bertahuntahun konflik. Air adalah sumber kehidupan. Karena air, dendam dan permusuhan mereda. Airlah yang mendamaikan warga 2 kampung. Semuanya karena andil besar seorang Laurens Bahang Dama. Cit a - cit a y ang pernah digantungkan setinggi langit akhirnya menjadi kenyataan. Bahkan lebih dari itu, Laurens juga berhasil mendamaikan warga dua

Air adalah sumber kehidupan. Karena air, dendam dan permusuhan mereda. Airlah yang mendamaikan warga dua kampung. Semuanya karena andil besar seorang Laurens Bahang Dama.

itu baik selama dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Keputusan sudah bulat. Dan Laurens pun terjung ke panggung politik. Banyak partai besar berkibar di NTT. Laurens tak tertarik masuk partai besar, karena lagi-lagi tak ada tantangannya. Ia tertarik pada partai yang relatif kecil di NTT untuk ia besarkan. Itulah tantangannya. Dan pilihan jatuh ke Partai Amanat Nasional (PAN). Seseorang telah menawarinya masuk PAN. Setelah membaca AD/ART PAN dengan sek sama, ia pun memutuskan bergabung.

kampung. Doa dan harapan Laurens didengar Tuhan. Tak saja berhasil mewujudkan cita-citanya, Laurens menjadi juru damai yang piawai karena komunikasinya yang baik. Sejak air mengalir, warga di dua kampung saling kunjung. Bila ada acara adat di kampung Wangkang warga kampung Dewuk berkunjung dengan penuh persaudaraan. Begitu pun sebaliknya. Saling kunjung kini jadi tradisi 2 kampung. Indahnya perdamain. Bahagia rasanya melihat kampung begitu damai dan harmonis. “Itu sudah sesuai dengan cita-cita saya, agar setiap orang di kampung saya bisa bersih. Dan alhamdulillah itu tercapai,” aku Direktur PT. Bali Cipta Bahari Tour and Travel itu. Menjadi Politisi Sukses mengairi 2 kampung, Laurens bergerak selangkah lagi dengan menjadikan kawasan NTT sebagai destinasi wisata yang menarik. Ia berhenti bekerja dan membuka usaha travel agent sendiri pada 2001. Ia dedikasikan semua potensi diri untuk memajukan daerahnya. Potensi wisata Mang gar ai dikampanyekan dengan membuka penerbangan termasuk ke Labuan Bajo untuk mengangkat pulau komodo.

“Awalnya, pada 2004-2008 saya carter pesawat supaya penerbangan ini bisa lancar. Alhamdulillah sekarang sudah 5 pesawat dalam sehari. Sekarang angka kunjungan sudah di atas 100.000 wisatawan asing dalam setahun ke Labuan Bajo,” papar L aurens. Bahkan pada 2007, Laurens juga sudah membantu investor membuka hotel bintang empat di Labuan Bajo. Sekarang pariwisata NT T sudah luar biasa maju. Masyarakat pun banyak diuntungkan dengan kondisi kemajuan pariwisata yang dirintis Laurens itu. Sukses membangung daerahnya dengan pengairan dan pariwisata, Lauren mulai bersentuhan dengan dunia politik pada 2007. Pasca reformasi, euforia pasca-reformasi, panggung politik diramaikan oleh pemilihan kepala daerah langsung. Laurens “tergoda” ingin berkiprah menjadi politisi. Awalnya, ia tak suka dengan politik, karena imejnya yang sangat negatif, apalagi ia tak bercita-cita menjadi politikus. Ada petuah orangtua dahulu yang mengatakan, “jangan kadalin orangua.” Petuah itu bermakna m en gak ali at au m emb ohon gi orangtua. Petuah ini bersinggungan dengan dunia politik yang penuh intrik dan kebohongan. Tapi, ia ingin merubah imej itu bahwa berpolitik

Keputusan masuk PAN banyak ditentang keluarga dan masyarakat di daerahnya yang mayoritas Katolik. Dan PAN dinilai sebagai partai Islam yang ditukangi para pengurus Muhammadiyah. Laurens memberi penjelasan bahwa PAN bukan partai Islam. PAN partai terbuka. Akhirnya, masyarakat setempat menerima penjelasan Laurens. Memasuki masa Pemilu 2009, ia maju menjadi caleg PAN dari Dapil NTT 1 (Manggarai Barat dan Manggarai Timur). Banyak yang meragukan kepu tusan Laurens, karena suara PAN pada Pemilu sebelumnya sangat kecil dan ia tak mungkin terpilih. “Tapi, saya berprinsip bahwa di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Yang tidak mungkin itu hanya jadi malaikat atau Tuhan. Selama kita mau bekerja keras dan disiplin, semua menjadi mungkin,” tandasnya penuh keyakinan. Ternyata, Laurens terpilih dan menjadi satunya-satu caleg PAN dari NTT 1 yang melenggang ke Senayan dengan perolehan suara mencapai sekitar 19.511. Sebelumnya, tak pernah ada caleg PAN dari Dapil NT T 1. Dua tahun berkiprah di PAN langsung melejit dan terpilih. Tibalah saatnya, ia dilantik sebagai anggota DPR RI. Ia boyong semua keluarganya termasuk mer tua ke Jakar ta untuk menyaksikan pelantikan dirinya. Apa kesannya setelah dilantik? PARLEMENTARIA


59

“Hidup ini, kan, pilihan. Kalau kita sudah memilih dengan tanggung jawab, pasti ada yang dikorbankan. Sekarang tinggal pilih, kita mau urus keluarga atau urus masyarakat. Kalau mau urus keluarga berarti pekerjaan ini harus dilepas. Karena saya sudah disumpah mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, ya saya harus bekerja dengan penuh tanggung jawab.” Begitulah politisi yang mende dikasikan dirinya untuk masyarakat dan bangsa. Sementara di rumahnya

“Hidup ini, kan, pilihan. Kalau kita sudah memilih dengan tanggung jawab, pasti ada yang dikorbankan.”

“Antara percaya dan tidak percaya, ternyata saya sudah resmi jadi Anggota DPR,” kata Wakil Ketua DPW PAN NT T, itu penuh tawa. Setelah resmi menjadi anggota DPR, Laurens ditempatkan di Komisi XI yang membidangi keuangan. Laurens juga ditempatkan sebagai anggota Badan Anggaran DPR. Disiplin kerja yang tinggi dan penuh dedikasi, F-PAN mendaulatnya untuk memimpin Komisi V sebagai ketua, setelah 3 tahun di Komisi XI. Kini, Komisi V yang dipimpinnya sedang menggarap RUU tentang Pencarian dan Pertolongan. RUU ini sangat vital dan merupakan amanat UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A: Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. “Negara kita ini, kan, sering terjadi bencana, kecelakaan transportasi baik darat, laut, dan udara, termasuk kasus orang naik tower untuk bunuh diri. Negara memiliki kewajiban untuk

60

PARLEMENTARIA


menolong mereka,” jelasnya. Pada Pemilu 2014, ia kembali menjadi caleg Dapil NTT 1. Bila dulu ia mencalonkan diri, kini ia ditugasi partai untuk jadi caleg. Sebetulnya Laurens tak ingin mencalonkan lagi. Imej negatif DPR begitu masif terjadi di media massa, sehingga tak ada kebanggaan lagi sebagai anggota DPR. Tapi, Ketua Ikatan Keluarga Manggarai Timur ini, harus menerima amanah partai untuk kembali menjadi caleg. Bahagia Bersama Keluarga Ke sib uk an s e b a gai an g g ot a dewan telah menyita wak tu kebersamaannya dengan keluarga. Ini adalah risiko pilihan hidupnya. Betapapun kuantitas pertemuan sangat minim, tapi ia berusaha meningkatkan kualitas pertemuan dengan keluarga. Laurens tetaplah ayah yang penuh perhatian pada keluarga.

sendiri ada Jimur Siena Katrina, isteri tercinta yang dinikahinya tahun 1993. Ia wanita asli Manggarai. Di rumahnya juga ada dua “bidadari kecil” yang cantik bernama Maria E. Masriani Beek dan Christina S. Damanik. Kedua buah hatinya itu sudah memahami pekerjaan ayahnya yang sangat menyita waktu. Namun, bila ada kesempatan ber wisata, biasanya Laurens mengajak keluarga ke kampung halamannya yang punya pemandangan alam sangat indah. Selain itu, ia juga kerap mengajak keluarga ke pulau dewata. “Saya ajak mereka pergi walaupun cuma sehari,” ujar Pembina Yayasan Nusa Wisata, Bali, ini. Bicara soal lagu favorit, Laurens sangat suka pada lagu-lagu yang dilantunkan Broery Pesolima atau Koes Plus. Di waktu senggang ia masih suka mendengarkan lagulagu favoritnya itu. Tak ketinggalan musik dangdut dan pop, Laurens juga menyukainya. (m. husen) Foto: Rizka/Odjie/Parle.

KUNJUNGAN spesifik

Komisi VI DPR Tinjau Langsung Produksi Kapal Laut

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI mengadakan peninjauan langsung ke lokasi PT. PAL (Persero) Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk melihat langsung proses produksi kapal laut tersebut. Betapa luas dan lengkapnya prasarana yang tersedia di PT. PAL (Persero). Kenyataan ini membuat Tim Komisi VI DPR RI lebih yakin bahwa PT. PAL (Persero) merupakan salah satu BUMN strategis yang bergerak di bidang Industri galangan kapal. “Kegiatan utama dari PT. PAL (Persero) adalah memproduksi kapal niaga dan kapal perang sebagai bagian dari alutsista, memberikan jasa pemeliharaan dan perbaikan kapal, rekayasa untuk industri minyak dan gas, serta rekayasa umum dengan spesifikasi tertentu berdasarkan pesanan,” ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima (F-PDI Perjuangan) saat meninjau di lokasi PT. PAL (Persero), Surabaya, belum lama ini. Lebih lanjut, Aria Bima mengatakan, sebagai bagian dari BUMN strategis tentunya PT. PAL (Persero) dapat terus meningkatkan kinerja dan memberikan sumbangsih bagi pendapatan negara melalui deviden. “Komisi VI DPR RI mengapresiasi langkah PT. PAL (Persero) yang telah merumuskan strategi transformasi perusahaan, diantaranya melalui modernisasi fasilitas dan sarana produksi, meningkatkan produktivitas

termasuk on time deliver y serta meningkatkan aspek kompetitif perusahaan,” kata Aria Bima seraya menambahkan diantaranya melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, organisasi dan peningkatan kualitas teknologi informasi yang dapat menunjang operasional perusahaan. Ia berharap PT. PAL (Persero) dapat berkontribusi dalam peningkatan kinerja anak perusahaan dan perusahaan afiliasi, yaitu PT. Alstom Power Energy Systems, PT. Power System Service, PT. GE Technology dan PT. PAL Marine Service. Dia menambahkan, perlunya peningkatan sinergi antar BUMN dalam hal ini PT. PAL (Persero) yang telah melakukan kerjasama dengan PT. Pertamina (Persero) dalam hal pembuatan kapal. “Kualitas sinergi ini terus diperbaiki dan ditingkatkan sehingga akan saling mendukung kinerja BUMN,” ungkapnya.(iw)/foto:iwan armanias/parle.

PARLEMENTARIA


61

KUNJUNGAN spesifik

Harga Sembako Naik, Ketua DPR Sambangi Pasar Tradisional Ketua DPR Marzuki Alie berbincang dengan salah satu pedagang di pasar Palmerah.

Matahari tampak terik pagi ini, namun tak menyurutkan sejumlah staf DPR untuk berolahraga di area parkir maupun lapangan olahraga Komplek Parlemen Senayan. Nampak dari kejauhan, Ketua DPR Marzuki Alie sedang berolahraga senam dengan beberapa staf. Ia tampak semangat bergerak mengikuti arahan dari instruktur senam.

U

sai senam dan tanpa beristirahat, ia langsung melenggang berjalan kaki ke Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Pasar ini letaknya memang tak jauh dari Komplek Parlemen, namun tak urung keringatnya cukup bercucuran, sekaligus efek dari sehabis senam. “Sesekali jalan kaki, biar sehat,” katanya singkat sambil terus berjalan mengarah ke pasar. Ia hanya didampingi tiga pengawal pribadi, t anpa mengenakan pakaian 62

PARLEMENTARIA


mentereng. Kunjungan mendadaknya ini sempat dianggap angin lalu oleh para pedagang, namun karena diikuti oleh beberapa pengawal dan wartawan, kehadirannya sempat menarik perhatian. Mungkin wajar bila p edagang dan mas yarakat kurang mengenali sosok Marzuki. Dengan hanya menggunakan kaos putih berkerah, celana training dan sepatu olahraga, ia berkunjung dari satu toko ke toko lainnya. Ia berbincang kepada masyarakat

bawah, untuk memantau situasi menjelang kenaikan harga BBM bersubsidi yang akan diumumkan oleh pemerintah. Politisi Demokrat ini mengaku kunjungan ini dilakukan untuk menanggapi keluhan masyarakat terkait kenaikan harga bahan pokok sebagai dampak langsung dari kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Ia mengaku telah menerima keluhan dari masyarakat di sosial media maupun pesan singkat.

mencapai Rp 95 ribu. Harga bahan pokok lainnya yang mengalami kenaikan, diantaranya beras, telur ayam, cabai merah dan bawang merah. Sementara untuk komoditi laut, seperti ikan dan kerang saat ini masih dalam kondisi stabil. “ Umumny a y ang menaik kan harga adalah p ar a p e dagan g besar yang kurang berempati terhadap rak yat kecil, dimana mereka mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari kondisi yang terjadi saat ini.

tidak sehat, merupakan wewenang p emerint ah. Dihar apkan juga pemerintah mematok keuntungan yang wajar bagi pedagang pasar yang bersifat oligopolies, dan melakukan antisipasi serta menambah pasokan kebutuhan bahan pokok sehingga harga-harga tidak melambung yang akhirnya memberatkan masyarakat,” ujar Marzuki ini. Selama kunjungan ini, Marzuki tak sungkan untuk berbincang kepada sebagian pedagang pasar. Bahkan ia langsung menyentuh daging sapi

“ Beberapa hari ini kan saya terima SMS, Twitter, Facebook yang mengeluhkan bahwa hargaharga pada naik. Makanya saya ingin memastikan apa benar yang menaikkan harga itu pedagang besar. Sebagian pedagang mengaku bahwa kenaikan sudah dari sononya (pedagang besar),” ujar Marzuki usai kunjungan mendadak ke Pasar Palmerah, yang berlokasi di Jakarta Barat. Marzuki mendapati bahwa hampir semua pedagang mengeluhkan harga sembako dan komoditas lainnya telah naik rata-rata di atas 10 persen. Dengan naiknya harga kebutuhan primer ini, padagang mengaku sulit menjual kepada mas y ar ak at k are na day a b e li menurun. “Ternyata hampir semua pedagang mengatakan, harga sembako dan komoditas lainnya telah naik ratarata di atas 10 persen. Pedagang terpaksa menurunkan harga, supaya pembelinya datang. Saya harapkan p emerint ah se ger a meresp on apabila ada kenaikan harga, karena dampaknya kepada masyarakat kecil,” tambah politisi Demokrat ini. Berdasarkan hasil kunjungan ini, Marzuki mendapati bahwa kenaikan harga bahan pangan yang cukup melonjak tinggi adalah harga daging sapi. Semula, pasaran harga daging berada di kisaran Rp 80 ribu, namun sampai minggu ini terus mengalami kenaikan hingga

Saya mengharapkan Pemerintah melakukan pengawasan terhadap p e n gus ah a - p e n gus ah a b e s ar, khususnya yang memperdagangkan kebutuhan pokok sehari-hari,” papar Marzuki.

untuk memastikan kualitas daging. Ia pun tak sungkan untuk makan cemilan gorengan bersama para pedagang. Nampak kehangatan di antara orang nomor 1 di DPR ini dengan para pedagang.

Informasi yang didapat dari pedagang ini menjadi hal penting untuk disampaikan kepada pemerintah. Kementerian Perdagangan, tambah Marzuki, seharusnya melakukan koordinasi dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri untuk mengontrol pengusaha-pengusaha besar terkait dengan kenaikan harga bahan pangan.

Ia juga menyempatkan meminum jamu tradisional, dan menyantap lontong s ay ur y ang dis ajikan pedagang pasar sambil berbincang dengan beberapa pedagang. Ia mendengarkan keluhan pengunjung pasar maupun pedagang. Mereka mengeluhkan harga kebutuhan pokok yang semakin meroket.

“DPR hanya bertugas sebagai penyalur aspirasi mas yarakat. Untuk tindakan selanjutnya seperti pemberian sanksi kepada pihak yang melakukan persaingan usaha

Usai menghabiskan sepiring lontong sayur, ia pun kembali ke Komplek Parlemen dengan berjalan kaki lagi sambil sesekali menyapa masyarakat sekitar maupun pedagang. (sf) Foto: Odjie/Parle.

PARLEMENTARIA


63

KUNJUNGAN spesifik

Komisi X Dukung Revitalisasi dan Rehabiltasi SMKN 2 Langsa Siswa SMKN 2 Langsa menjelaskan cara kerja mesin kombinasi Pemeras Kelapa, Penggiling Bumbu dan Pengukur Kelapa kepada rombongan Tim Komisi X DPR yang dipimpin Syamsul Bachri.

Baru-baru ini, Komisi X DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Kota Langsa Propinsi Aceh. Kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X Syamsul Bachri dalam rangka meninjau Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Kota Langsa dan sekaligus mengikuti peresmian penegerian Universitas Samudra. Syamsul mengat akan, Komisi X mendukung revitalisasi dan rehabilitasi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Langsa yang sejak beberapa tahun terakhir sudah mampu memunculkan sejumlah temuan teknologi, seperti alat pengubah air menjadi bahan bakar (WaVe+SMK) dan mesin pengolah limbah plastik menjadi bahan bakar (Pet Oil). Tim kunjungan Komisi X DPR setelah

64

PARLEMENTARIA


melihat langsung hasil temuan-temuan siswa SMKN 2 tersebut akan membantu serta mendukung memperjuangkan anggaran untuk pengembangan peralatan teknologi terkini. Hasil temuan siswa tersebut, jika dikembangkan dengan baik akan menjadi sebuah industri besar. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Sekolah SMKN 2 Langsa, Makmur Lingga mengatakan anak-anak didiknya sangat

bangga dan bersemangat ketika rombongan Komisi X DPR RI yang berjumlah 10 orang dan didampingi 4 orang dari Setjen DPR meninjau langsung hasil produksi teknologi yang dihasilkan siswa SMKN 2 Langsa. Peralatan tersebut antara lain, alat pengubah air menjadi bahan bakar (WaVe+SMK), temuan terbaru mesin pengolah limbah plastik menjadi bahan bakar (Pet Oil ), mesin pencacah makanan ternak sapi dari pelepah sawit, smart waduk otomatis menggunakan sensor, alat mesin pengolah tandan sawit menjadi tali, alas kaki dan masih ada alat-alat lainnya.

Seusai melakukan kunjungan dari SMKN 2 Langsa, Tim Komisi X langsung menuju Universitas Samudra mengikuti peresmian penegerian universitas tersebut oleh Mendkbud M Nuh. Peresmian yang dipusatkan di Aula Kampus Merudeh, Kecamatan L angsa L ama, Kota L angsa itu ditandai dengan penandatanganan p r as as t i dih a dir i M e n dik b u d,

Gubernur Aceh Zaini Abdullah, Walikota Langsa Usman Abdullah dan Rektor Unsam Bachtiar Akop dan Tim Kunjungan Spesifik Komisi X DPR RI. Syamsul mengatakan, kedatangan Tim Komisi X termasuk Muslim, putera daerah asal Kota Langsa yang gigih memperjuangkan keinginan Unsam menjadi Universitas Negeri, “Kami datang dengan semangat dan dukungan untuk mewujudkan keinginan masyarakat menjadikan Unsam sebagai PTN, agar universitas ini bisa lebih maju dan berkualitas, modern, infrastruktur lengkap, memiliki dosen-dosen berkualitas untuk mendukung

pembangunan daerah,” ucapnya dihadapan Mendikbud , Gubernur Aceh, Walikota Langsa serta civitas akademika Universitas Samudra. Lebih jauh Wakil Ketua Komisi X dari Partai Golkar ini mengatakan, untuk menjadi Perguruan Tinggi Negeri ada alasan obyektif dan professional. “Tidak banyak pemilik yayasan yang mau melepaskan asetnya kepada masyarakat dan

negara,” ujarnya. Syamsul menambahkan, bahwa konstitusi mengamanatkan anggaran 20% APBN/APBD untuk pendidikan, yang ber tujuan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Muslim dari Fraksi Partai Demokrat ini memberikan dukungan terhadap aspirasi civitas akademika Universitas Samudra (Unsam). “Masyarakat Kota Langsa, masyarakat Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang ingin menjadikan Unsam menjadi Universitas yang diidamkan oleh semua pihak, apalagi di daerah ini pun belum ada Universitas

Negerinya,” katanya. “Harapan kami khususnya anggota dewan, semoga status kenegerian universitas ini membawa dampak yang baik bagi pendidikan di Aceh khususnya Kota Langsa, dan kami juga akan terus berusaha meningkatkan kualitas pendidikan di universitas ini,’’ ujar Muslim. (hr), Foto: Hindra/Parle.

PARLEMENTARIA


65

KUNJUNGAN spesifik

Plagiatisme Tesis Terjadi Karena Pengawasan Tidak Optimal Penyerahan cinderamata Wakil Ketua Komisi X Utut Adianto kepada Rektor UKiP Sorong Sasmoko.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Utut Udianto (F-PDI Perjuangan), mengatakan pendidikan sebetulnya harus menjadi motor utama dalam hal-hal yang baik, sementara ada kegiatan plagiatisme yang sangat serius di bidang akademik.

“K

ita tahu bahwa ini banyak terjadi dimana-mana, itu sebabnya kita perlu melakukan tindakan,” ujar Utut saat kunjungan spesifik Komisi X DPR RI ke Universitas Kristen Papua (UKIP) Sorong, baru-baru ini. Tetapi, lanjutnya, sebelum kita melakukan langkah-langkah yang terukur, kita perlu turun kesini dulu (UKIP), kata Utut. Makanya tim kunjungan spesifik Komisi X DPR datang ke UKIP Sorong ini terkait dengan adanya dugaan plagiatisme tesis yang sebelumnya telah dilaporkan oleh pihak UKIP Sorong ke Komisi X DPR dan juga telah dilaporkan ke

66

PARLEMENTARIA


pihak kepolisian di Polda Bali. Menyangkut masalah penjiplakan tesis milik UKIP Sorong yang diduga dilakukan oleh pihak Sekolah Tinggi Teologia (STT) Kingdom Bali yang juga sudah dilaporkan ke Komisi X DPR, Utut menjelaskan bahwa masalah ini ‘kan tidak hanya menyangkut Komisi X DPR saja. Menurut Utut, Komisi X perlu rapat gabungan dulu dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dan Menteri Agama (Menag). Apalagi UKIP Sorong ini termasuk pionirnya, dan harus didorong

supaya pendidikan kedepannya bersih. Kalau masalah ini selesai, mudah-mudahan jual-beli ijazah, plagiatisme otomatis terkikis. “Ini ‘kan melibatkan banyak lembaga, melibatkan banyak kepentingan, masyarakat ‘kan kebanyakan mau mudahnya saja,” tegasnya. Ditegaskan lagi, pihaknya akan mengagendakan rapat gabungan dengan Komisi VIII DPR yang mitra kerjanya Kementerian Agama, dan penguatan utama nantinya di D ir j e n D ik t i Ke m e n dik b u d terutama pengaturan program studi dan pengawasannya harus ketat. “Kasus di UKIP Sorong terjadi karena pengawasan dari Dirjen Dikti maupun dari Kementerian Agama masih belum optimal. Kita tidak menghendaki ini berkembang kemana-mana,” jelasnya. S ement ar a itu, R ek tor U K IP Sorong S asmoko mengat akan ada 20 tesis UKIP Sorong yang diplagiat atau dibajak oleh ST T Kingdom Bali, yang tentu saja sangat merugikan UKIP Sorong. Pihaknya yang bimbing, mendidik jadi bagus tahu-tahu dibajak oleh STT Kingdom Bali, seolah-olah ini

(tesis) karya mereka. “Sampulnya diganti, kata pengantarnya diganti, p embimbingny a juga diganti, judul dan metodologi, analisa, titik komanya pleg alias persis sama,” ujar Sasmoko. Wakil Rektor I Bidang Akademik UKIP Sorong, Yohanis Don Bosco m en gun gk ap k an b ahw a p ada tahun 2011 pihaknya mendapatkan SK dari Kementerian Agama untuk melakukan percepatan peningkatan kualifikasi guru dan dosen di wilayah sekolah tinggi teologi dan juga pendidikan agama Kristen di seluruh Indonesia. Dengan dasar SK tersebut mulailah pihaknya melakukan pendekatan dengan beberapa tempat salah satunya dengan STT Kingdom Bali. Apa yang diperintahkan undangundang semua dilakukan, misalnya dosennya kesana membimbing mahasiswa S2. Dalam perjalannya sampai pada proses akhir tesis sudah dilakukan, ada proses bimbingannya, dosen - dosennya berangkat ke Bali untuk lakukan proses-proses bimbingan pembuatan tesis, sampai ujian selesai.

Namun belakangan, lanjut Bosco, ada perintah dari Bimas Kristen bahwa harus ada ujian negara. Sambil menunggu ujian negara tersebut ternyata ada komunikasi antara Bimas Kristen dan pihak STT Kingdom Bali sehingga mereka melaksanakan ujian sendiri. “ Mereka ubahlah tesis kami. Menurut Ketua STT Kingdom Bali bahwa itu perintah Dirjen, ada suratnya, ada emailnya dan email itu kami dapatkan dari mahasiswa S2 yang merasa dirugikan,” ujar Bosco sambil menunjukan contoh tesis mahasiswa yang dijiplak dimana judul dan isinya sama persis, yang beda hanya kata pengantar dan dosen pembimbing. Kunjungan spesifik Komisi X DPR RI terdiri atas 7 orang dipimpin Wakil Utut Adianto dari sejumlah anggota lintas fraksi, yakni Diaz Gwizangge dari F-PD; Itet Tridjajati Sumarijanto dari F- PDI Perjuangan; Ahmad Zainuddin dari F-PKS; Sunartoyo dari F-PAN; Machmud Yunus dari F-PPP; dan Muchtar Amma dari F-Partai Hanura.(iw)/foto:iwan armanias/parle.

PARLEMENTARIA


67

SOROTAN

Berita media hari itu membuat wakil rakyat ini prihatin. Judulnya besar Berdesakan Antri BL SM, S e o r a n g N e n e k M e nin g g al. Kejadianny a di J emb er, Jawa Timur, Ny. Moah 60 tahun warga dusun Krajan, Desa Mumbulsari berniat menjemput BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) kompensasi kenaikan BBM yang telah disiapkan pemerintah. Perjuangan nenek tua ini sejak pagi pukul 07.00 WIB menjemput uang sebesar Rp.300.000,- memang tidak ringan, ia mesti jalan kaki sejauh 3 km ke Balai Desa. Perjuangan berlanjut karena antrian warga ternyata cukup panjang. Menjelang tengah hari ia kepayahan dan ambruk. 68

PARLEMENTARIA


Warga sempat menggotongnya ke puskesmas tapi tak tertolong. “Saya prihatin dan menyampaikan duka yang dalam pada keluarga korban. Kita jelas mempertanyakan ini kepada pemerintah kenapa kasus seperti ini berulang kembali. Bagi kami BLSM ini sebangun dengan BLT yang hanya mengundang kisruh, lebih banyak ributnya di lapangan, siapa yang dapat dan siapa yang tidak. Sehingga tidak ada manfaat yang didapat apalagi menaikkan taraf hidup masyarakat,” kata Saleh Husin anggota Komisi V DPR RI saat dihubungi di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Ia mengaku mencermati per kembangan penyerahan BL SM yang dihimpunnya dari sejumlah kader partai dan media. Catatannya cukup panjang ada rusuh, saling dorong di Padaherang, Ciamis, Jawa Barat sejumlah ibu tua pingsan. Di Kabupaten Manokwari, Papua Barat warga mengamuk karena menilai p emb agian k ar tu B L SM tidak adil. Kantor Badan Pusat Statistik (BP S) setempat dirusak , meja kursi dibanting, sejumlah berkas hilang. Beberapa pegawai yang saat itu sedang bekerja, memilih mengamankan diri meninggalkan kantor. Tidak jauh dari ibukota Jakarta, Kantor Desa Gempol Sari, Sepatan Timur, Kab Tangerang

dirusak warga yang tidak masuk kategori penerima. “Data penerima yang diperoleh dari BPS memang paling banyak bermasalah karena produk tahun 2011, ada penerima yang ternyata sudah meninggal, penduduk miskin yang seharusnya mendapat bantuan terlewatkan. Sementara yang antri di kantor pos ada yang punya hand phone canggih, kalung emas,” paparnya. Itulah sebabnya Saleh menyebut program BLSM dipak sakan untuk menyambut tahun politik. Kalau pemerintah ingin membantu r ak y at y ang terimbas kenaikan harga BBM seharusnya menciptakan lapangan kerja, membangun infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Selaku sekretaris Fraksi Partai H anur a s e dar i aw al m e man g menyuarakan penolakan terhadap program ini. Namun menurutnya apa yang telah diputuskan harus dihormati dan merupakan kewajiban untuk mengawal pro gr am ini agar b enar- b enar b ermanfaat bagi rakyat banyak. “Perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dari tokoh masyarakat, LSM dan media sehingga pelaksanaan pembagian BLSM ini tidak cenderung pada kegiatan yang bersifat politis karena kebetulan kita mendekati tahuntahun politik sehingga jangan sampai niat baik BLSM berubah menjadi Bayar Langsung Suara Masyarakat,” kata dia. Ia berharap rakyat berlaku cerdas menyikapi program pemerintah ini. Jangan terlena dengan bantuan sesaat yang pada akhirnya menuai masalah 5 tahun kedepan. “Saya kira ini paling perlu dipelajari masyarakat, kalau dikasi duit biar saja, jangan sampai mempengaruhi pilihan karena salah memilih akan rugi 5 tahun. Dengan duit hanya 5000 perak perhari tapi nanti ruginya lima tahun,” tandasnya. Pandangan berbeda datang dari anggota Komisi VIII Nurhayati A li A se gaf y ang menekankan tidak mungkin program BL SM

menguntungkan salah satu partai. Ia beralasan kebijakan ini merupakan keputusan pemerintah yang telah dibicarakan dan didukung sebagian besar fraksi. Sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR dia malah menilai keputusan pemerintah ini membuat partainya dalam posisi disorot rakyat. “Bisa saja sebaliknya, kita tahu pengurangan subsidi BBM adalah kebijakan yang perlu visi, keberanian pemimpin, kami senang kalau rakyat membacanya seperti itu. Kita berharap ini menjadi obat paling mujarab bagi bangsa, apalagi pengurangan subsidi diberikan kepada masyarakat miskin. Tapi sekali lagi kondisi sekarang justru kami yang dimarahi sama rakyat kok,” papar anggota DPR yang juga Ketua Perempuan Parlemen Dunia ini. Terkait data penduduk miskin yang menggunakan hasil survei BPS tahun 2011 menurutnya karena memang data itulah data terbaru yang masih digunakan Kementerian

Sosial dalam menyalurkan beras miskin. Keputusan menaikkan harga B B M adalah keputus an yang menyesuaikan dengan perkembangan minyak dunia, jadi itu berarti pemerintah bukan dalam posisi siap sepenuhnya dengan data paling akhir. Jadi wajar saja apabila masih ada sejumlah kebijakan yang tidak sesuai harapan. Namun secara umum ia menilai pembagian BLSM yang kali ini dibagikan melalui PT. POS sudah jauh lebih baik dibandingkan program BLT lalu, yang dituding warga penuh nepotisme alias yang kebagian hanya kerabat perangkat desa. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII beberapa waktu lalu, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial, Andi ZA. Dulung membenarkan data BL SM sama dengan data program beras miskin yang sudah digunakan sejak tahun lalu. “Kita membagi beras miskin itu berkala, berjalan lancar. Mungkin karena PARLEMENTARIA


69

SOROTAN

ini terkait uang tunai jadi reaksinya berbeda,” jelasnya. Data terakhir m e n u n j u k k a n d a r i 15, 5 j u t a penerima 8.554 mengembalikan dana dengan berbagai alasan diantaranya meninggal dunia 23 per sen, menolak menerima 2 persen, tidak ada pemberitahuan 60 persen, kartu ganda 2 persen, alamat tidak dikenal 12 persen dan terakhir salah alamat 5 persen. Andi menambahkan sambil proses distribusi berjalan pihaknya sedang melakukan perbaikan data bekerja sama dengan aparat desa terkait. “Ini sesuai amanat menteri dalam negeri yang meminta mengedepankan musyawarah desa dengan melibatkan unsur kades, PT. POS, tokoh masyarakat setempat, pemuka agama dan kemudian muncul data perbaikan yang disampaikan ke PT.POS secepatnya,” pungkas dia. Optimisme masih dimilikinya untuk menuntaskan program BLSM tahap pertama pada tanggal 30 Juli 2013. Pada kesempatan berbeda Kepala BPS Suryamin, mencoba mengurai b enan g kusut dat a p en er ima BLSM. Ia menyebut instansinya sudah melaksanakan 3 kali survei untuk membangun data program perlindungan sosial. Kegiatan ini sudah dimulai sejak tahun 2005 yang disebut PSE (Pendataan Sosial Ekonomi) yang menjadi rujukan program BLT. Data itu disesuaikan mengikuti perkembangan masyarakat pada tahun 2008 dan di-update lagi pada tahun 2011. “Data terakhir ini kita peroleh bukan dengan sample tapi populasi, dan selalu melibatkan aparat sampai ke tingkat bawah RT dan RW. Ini ada berita acaranya,” paparnya. Ketika data 2011 digunakan pada tahun 2013, ia memaklumi tentu akan ada perubahan seiring dinamika warga y ang diy ak ininy a ke cil persentasenya. Dari sejumlah daftar negatif, ada hal positif yang mendapat apresiasi sangat baik dari dua anggota dewan Nurhayati Ali Asegaf dan Saleh Husen. Tergeraknya sejumlah warga untuk menyerahkan dana 70

PARLEMENTARIA


BLSM yang diterimanya kepada perangkat desa dengan alasan statusnya sudah berubah atau tidak lagi miskin patut disebut sebagai oase ditengah padang pasir. Mereka meyakini masih banyak anak bangsa yang memiliki hati yang luhur dan ini menghadirkan optimisme untuk kebaikan bangsa ini kedepan. “Kita bersyukur ada yang tergerak mengembalikan karena sudah mampu. Bagi saya program BLSM ini adalah program sementara saja untuk membantu rakyat yang miskin tetap berdiri tegak ketika ada angin yang bertiup kencang karena kenaikan harga BBM. Program seperti ini tidak mengada-ada kok, dilaksanakan dibanyak negara di dunia bahkan Amerika dan Eropa,” tuturnya. Nurhayati yang mengulas panjang lebar tentang program BLT dalam disertasi doktoralnya menyebut pengalamannya saat meny ak sikan antrian panjang w arga misk in A m e r ik a untuk mendapatkan bantuan makan gratis yang anggarannya juga disiapkan negara.

Pada bagian lain Wakil Ketua Komisi VIII Sayed Fuad Zakaria menegaskan DPR akan terus mengawal program BLSM ini agar benar-benar tepat sasaran dan sesuai target yang ditentukan. Usai rapat dengan Kementrian Sosial dan PT POS khusus membahas persoalan ini, sejumlah kesimpulan berhasil ditetapkan. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi mekanisme penyaluran B L SM. M enamb ah jam wak tu penyaluran sesuai dengan kondisi antrian penerima BLSM. Komisi yang fokus mendalami masalah sosial ini juga meminta seluruh proses jangan sampai memberatkan masyarakat. “ Pemerint ah harus memb eri kemudahan kepada masyarakat dalam pengambilan BLSM dengan menyediakan pos-pos penyaluran di titik-titik komunitas masyarakat yang mudah terjangkau berdasarkan musyawarah pimpinan P T.POS setempat dengan aparat pemerintah daerah setempat,” demikian Sayed. (iky) Foto: Doc/Parle.

LIPUTAN KHUSUS

DPR Berbagi Pengalaman Reformasi di Aljazair Aljazair segera mereformasi negaranya dengan merubah konstitusi. Butuh banyak masukan untuk mencari model konstitusi yang ingin dirumuskan. Untuk itu, parlemen Aljazair mengundang negara-negara sahabatnya termasuk Indonesia untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan soal konstitusi.

W

akil Ketua Parlemen Aljazair bidang legislasi Fatiha Aouissat, atas nama ketua parlemen Aljazair mengundang pimpinan DPR RI untuk hadir sekaligus mengutus narasumber sebagai pembicara dalam seminar internasional tersebut. Seminarnya sendiri bertemakan “Consolidation Democratique et D’enracinement de la Bonne Gouvernance” yang digelar pada 8–13 Juni 2013 lalu. DPR RI mengutus Surahman Hidayat Ketua BKSAP yang juga anggota Komisi X untuk menjadi pembicara dalam seminar tersebut. Hadir pula para politisi, akademisi,

dan masyarakat sipil Aljazair. Sementara negara-negara sahabat yang diundang adalah dari kawasan Mediterania seperti Turki, Malta, dan Iran. Pemerintah Aljazair sendiri sudah berjanji untuk mengamandemen konstitusi sekaligus melakukan penguatan terhadap demokrasi. Gerak perubahan di Aljazair coba disambut baik parlemen Indonesia untuk sharing mengenai jalannya reformasi di Tanah Air. Banyak perubahan yang sudah dilakukan Indonesia seiring tuntutan reformasi.

PARLEMENTARIA


71

Surahman Hidayat (F-PKS) dalam makalahnya mengapresiasi langkah dan komitmen Presiden Aljazair Abdelaziz Bouteflika yang menegaskan rencana amandemen konstitusi sekaligus membentuk komite amandemennya. Indonesia, kata Surahman, telah mengalami empat kali proses amandemen konstitusi, yakni pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Dipaparkan Surahman, sejak merdeka tahun 1945, Indonesia telah berhasil merumuskan konstitusinya d e n gan n am a U U D 19 45. P e r gant ian sis te m pemerintahan dari parlementer ke presidensial juga dijelaskan Surahman secara detail. UUD Indonesia juga sempat berganti menjadi UUD RIS. Dan baru pada masa reformasi diubah namanya menjadi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia pun telah mengalami suksesi kepemimpinan sebanyak 6 kali, dari mulai Soekarno hingga SBY. “Pada masa kepemimpinan Soeharto, militer berkuasa secara masif melalui dwifungsi ABRI. Negara stabil secara ekonomi, namun rapuh. Pemerintahan berjalan secara tersentralisasi dan otoritatif. Kebebasan berbicara, berkumpul dikendalikan. Termasuk pula, dalam hal kebebasan pers,” papar Surahman. DPR saat itu, lanjut Surahman, ada tapi fungsinya tidak lebih dari menyetujui dan tidak mengkritisi kebijakan pemerintah. DPR juga hanya memberikan persetujuan UU yang diajukan pemerintah, karena Presiden yang memegang kekuasaan membentuk UU. Saat reformasi bergulir di Indonesia, semua berubah. Presiden dipilih langsung lewat Pemilu, DPR bisa mengkritik habishabisan kebijakan pemerintah yang sebelumnya sangat tabu dilakukan. Legislatif dan eksekutif sama kuatnya. “Pada era Presiden Abdurrachman Wahid, Indonesia mengalami transformasi sosial dengan hilangnya sekat diskriminasi. Untuk kali pertama, hak-hak minoritas termasuk etnis Tionghoa terjamin. Saat ini, perayaan Tahun Baru China juga telah menjadi hari libur nasional di Indonesia. Sementara status kewarganegaraan Indonesia diberikan kepada semua masyarakat tanpa diskriminasi dengan catatan lahir dan tinggal di Indonesia.” Sementara pada era Presiden Megawati, ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berdiri secara indevenden. KPK memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan dan tidak mengenal penghentian kasus. Sementara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tercatat mengawali sejarah pemilihan umum presiden dengan sistem suara terbanyak. SBY menang dua periode berturut-turut dalam Pemilu berdasarkan suara terbanyak. Suasana Seminar Seminar ini juga mendiskusikan soal perempuan 72

PARLEMENTARIA


dan politik. Para akademisi dan politisi membincang serius partisipasi perempuan dalam politik. Kuota perempuan dalam Pemilu di tiap-tiap negara peserta seminar dipaparkan pula sebagai model, termasuk Indonesia. masing-masing negara menerapkan angka kuota perempuan dalam politik berbeda-beda, bergantung pada kondisi politik dan kultur negara yang bersangkutan. Transisi politik yang terjadi di berbagai negara selalu mengundang kerawanan sosial, seperti juga terjadi di Indonesia. Transisi menuju demokrasi di Aljazair merupakan upaya menyelamatkan negara tersebut dari kehancuran dan perang saudara. Apa yang dilakukan parlemen Aljazair dengan seminar ini merupakan respon cepat untuk segera mencari model sistem politik dalam konstitusinya. Masalah perlindungan HAM juga menjadi bagian tak terpisahkan pada seminar ini. Dalam negara demokrasi, perlindungan HAM sudah menjadi tren universal. Dan Aljazair coba ingin mengakomodir isu perlindungan HAM ke dalam konstitusi barunya. Dan Indonesia seperti disampaikan Surahman, telah memasukkan pasal-pasal perlindungan HAM ke dalam konstitusi. Pada amandemen kedua yang dilakukan Agustus 2000, pasal-pasal universal perlindungan HAM tertera di pasal 28A hingga 28J. Pengalaman negara-negara mediterania dalam menerapkan pasal-pasal HAM juga disajikan sebagai model. Parlemen Aljazair tinggal mencari penerapan pasal-pasal HAM yang paling ideal untuk negaranya. Seminar politik internasional di Aljazair dilakukan dalam rangka mencari dan menyerap berbagai pengalaman negara-negara lain dalam hal transisi politik. Selain itu, masukan, diskusi, dan debat dari para akademisi, masyarakat sipil juga diselenggarakan dalam konteks akademis perubahan politik di negara tersebut. Presiden Aljazair H.E. Abdellaziz Bouteflika sendiri, telah menyampaikan sejumlah rencana reformasi politik yang disusun melalui proposal National Reconciliation. Kini, di Aljazair ada 27 par t ai politik. Dalam perkembangan terakhir, partisipasi perempuan dalam politik meningkat dan sudah mencapai 30%. Bahkan, 3 perempuan menjadi wakil ketua di parlemen. Seperti diketahui, sejak tahun 1989, Aljazair telah memasuki era multiparati. Namun, kebebasan yang tak terkontrol kerap digunakan untuk meloloskan pandangan. Pandangan ideologi disampaikan dengan kekerasan. Inilah masalah krusial Aljazair. Dan negara ini sebetulnya disebut sebagai demokrasi rakyat (people’s democracy). Republik Aljazair terbentuk berkat perjuangan revolusi rakyat. Negara ini pernah dijajah selama 130 tahun. (mh) Foto: Iwan Armanias/Parle.

Anya Dwinov

PARLEMENTARIA


73

A

nya Dwinov menjadi satu dari sekian banyak artis yang masih enggan menjadi seorang politikus, padahal bisa dikatakan, ia memiliki kemampuan yang mumpuni untuk menyandang predikat politikus. Ditemui Parle saat syuting tayangan “4 Pilar Kebangsaan”, Anya mengungkapkan alasannya yang masih enggan bergelut dengan dunia politik praktis. “Alhamdullilah ada beberapa partai yang percaya sama aku untuk ikut mendukung menjadi calon legislatifnya. Tapi balik lagi, aku merasa masih memiliki tanggung jawab untuk berada dalam posisi yang netral, artinya tidak memilih salah satu partai saja,” ungkap Anya. Menurut Anya, seorang calon legislative atau seorang wakil rakyat itu harus bisa bertanggung jawab penuh terhadap apa yang diamanahkan rakyat. Ia tidak ingin coba-coba dalam urusan Negara. Dibalik itu untuk terjun ke dunia politik menurut artis yang pernah menjadi Duta Koperasi dan UKM ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu persiapan mental, materil, serta lahir dan batin. “Kalau belum siap secara materi, nanti bisa korupsi lagi,”tawa Anya. Dengan berada di posisi netral seperti saat ini Anya merasa lebih senang dan puas karena bisa mewakili masyarakat Indonesia serta 12 partai yang ada lewat profesinya sebagai presenter berbagai talkshow 74

PARLEMENTARIA


di televise. Anya menganggap jika ia sudah mulai mewarnai dirinya dengan warna bendera parpol tertentu, tentu pandangan dan penilaiannya akan menjadi subjektif dan tidak objektif lagi. Penyambung Lidah Masyarakat Berbicara tentang kiprahnya di dunia keartisan yang kini cenderung berdekatan dengan dunia politik, ingatan Anya melambung ke era 2007-an dimana ketika itu dunia pertelevisian dihebohkan dengan tayangan Republik Mimpi yang mencoba menyindir para penguasa lewat parodi (lawakan) politiknya yang menyegarkan. Ketika tayangan tersebut beregenerasi menjadi sebuah tayangan bertajuk News Dot Com, Anya didapuk untuk berperan sebagai sekertaris resmi “presiden SBY” (Si Butet Yogja-red) yang dilakoni oleh seniman asal Yogjakarta, Butet Kartaradjasa. “J u j u r a w a l n y a a k u s a n g a t canggung membint angi News Dot Com atau Republik Mimpi itu, namun atas bimbingan dan bantuan dari Bang EG (Effendi Gazali) yang notabene merupakan ahli komunikasi membuat aku tertarik dan ingin mengenal lebih jauh lagi bagaimana dunia politik itu secara keseluruhan. Dan aku sangat beruntung sekali dapat bertemu dengan Bang EG,” kisah Anya. D ar i s an a, t aw ar an ke p a d a Anya pun berubah, yang awalnya lebih banyak bergenre sinetron hiburan dan model iklan yang

lebih mengandalkan kemampuan aktingnya secara fisik, sejak saat itu berubah drastis. Wanita pemilik nama lengkap Anya Dwinovita P itu malah kebanjiran “order” menjadi pemandu acara atau moderator bernuansa politik. Lewat arahan dan bimbingan dari EG, Anya merasa bahwa dunia politik itu bukan dunia yang sulit atau membingungkan, malah sebaliknya dunia yang menyenangkan. Alhasil, satu demi satu “order ” menjadi presenter acara politik pun dapat ia lakoni dengan baik. Tak heran jika kemudian ia menganggap bahwa selama ini EG lah “guru politik entertainment”. “Lain halnya, seandainya dulu aku langsung ketemu pengamat atau ahli komunikasi politik berhaluan keras, mungkin ketika itu aku sudah langsung angkat tangan dan malah mundur, tapi alhamdulillahnya aku dipertemukan dengan Bang EG yang bisa membantu dan menerjemahkan politik itu jadi suatu hal yang sangat menyenangkan,”paparnya. Selain itu tentunya yang tak dapat dianggap sepele juga adalah keinginan wanita kelahiran Jakarta, 10 Novemb er 1982 ini untuk mau berusaha mengeksplore diri. Menurut Anya, politik itu sebenarnya berhubungan dengan kebijakan, dan kebijakan itu berhubungan dengan apa yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga itu mudah sekali sebenarnya. Ia mencoba membawakan pemahaman tersebut ke bahasa masyarakat awam.

“ Sebenarnya lewat profesi presenter bisa sekaligus belajar berbagai pertanyaan dan pengetahuan yang tidak kita ketahui. Selain tentunya ini menjadi sebuah edukasi kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada penguasa dan para pejabat publik. Saya mencoba menjembatani atau sebagai penyambung lidah aspirasi tersebut,”ungkapnya.

humor yang disukai oleh masyarakat atau di era sekarang itu aku sempat bingung, kenapa orang bisa ketawa untuk suatu hal yang aku nilai enggak lucu. Jadi aku pikir dunia hiburan emang sudah memiliki perbedaan lagi kedepannya. Atau mungkin memang karena aku nya yang sudah berubah. Aku mungkin merasa udah tua kali ya, jadi bahan ketawaannya sudah beda lagi.

Sudah lebih mature dan selektif lagi, jadi enggak semua hal bisa bikin aku ketawa,”kata Anya berderai tawa. Jodoh Tak Selancar Karir Sukses membintangi berbagai sinetron, model iklan, hingga akhirnya menjadi pemandu acara, presenter atau moderator, membuat bungsu dari dua bersaudara ini

Anya menilai bahwa bahwa saat ini masyarakat sudah lebih aware dan lebih dekat dengan dunia politik. Masyarakat sudah bisa berkomentar, dibandingkan sebelumnya. Adanya pendidikan politik yang secara langsung maupun tidak langsung diajarkan lewat media elektronik menjadi sebuah nilai tersendiri bagi masyarakat dalam mengikuti pemilu secara langsung, sekaligus menentukan pilihan politiknya ke depan. Disisi lain, pendidikan politik pada masyarakat menjadi kontrol sosial atau sebuah pengawasan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang akan atau telah diambil oleh para pejabat publik, penguasa atau lainnya. Dengan demikian, ke depannya penyelenggaraan Negara akan semakin membaik. Dikenal sebagai presenter t ayangan politik , sempat ada kerinduan tersendiri dalam diri Anya untuk kembali berak ting dalam sebuah sinetron atau dunia hiburan yang sempat disinggahinya sebelumnya. “Ada rasa kangen untuk kembali berakting atau berada di dunia hiburan seperti dulu lagi. Namun, lagi-lagi aku melihat ada regenerasi. Dan jujur di dunia hiburan sendiri aku sudah merasa enggak nyambung dalam beberapa hal. Contohnya

Saya mencoba menjembatani atau sebagai penyambung lidah aspirasi tersebut,”ungkapnya. PARLEMENTARIA


75

S ete l ah s e mp at m e nj o mb l o selama lima tahun, pada 2010 lalu, Tuhan mengirimkan seorang pria yang berhasil meluluhkan hatinya. Kepada wartawan Anya sempat mengungkapkan jati diri kekasihnya ketika itu yang tak lain adalah partnernya dalam berbisnis kuliner. Anya mengaku terkesima dengan pria yang kerap disapa Han saat itu. Bersama Han, Anya mengaku hidupnya lebih terorganisir. Ia juga merasa termotivasi. Rencana menikah Anya pada tahun 2010 urung digelar, mengingat saat itu Anya masih terikat kontrak kerja yang tidak memperbolehkannya untuk hamil lebih dulu. Daripada tidak sanggup disuruh menunda kehamilan, akhirnya dengan berat hati saat itu Anya merelakan anganangan ke pelaminan hanya sebuah mimpi. Selain itu yang menurut Anya menjadi hambatannya untuk cepatcepat menikah dengan Han, adalah karena perbedaan keyakinan ketika itu. Perbedaan itulah yang kemung kinan membuat Anya menjadi kurang fokus dengan rencana pernikahan. Padahal ketika itu pada wartawan Anya pernah memperlihatkan cincin yang melingkat di salah satu jari manisnya tanda telah bertunangan. Sayangnya, lama tak terdengar kabar beritanya, tak ada kelanjutan kabar bahagia dari Anya. Hingga akhirnya ia berharap pada tahun 2013 ini dapat segera menuju pelaminan. merambah ke berbagai bidang bisnis. Sejak tahun 2005 Anya memiliki usaha tour & travel Graha Wisata, bersama sahabatnya Anya membuka usaha di bidang food and beverages berupa dua buah kafe di bilangan Kemang, Jakarta selatan dan Plaza senayan. Bahkan sebelumnya ia sempat memiliki usaha laundry bertitle ESSII Laundry yang pada 2007 silam kepemilikan sahamnya ia lepas.

76

PARLEMENTARIA


Dalam hal karir, tidak dapat dipungkiri lagi, karir Anya Dwinov sudah dalam posisi “aman”. Meski demikian, seperti kata pepatah, tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia tanpa kekurangan. Begitupun dengan gadis yang juga pernah di dapuk sebagai duta diabetes anak pada tahun 2011 silam. Sebagai seorang wanita, Anya merasa belum lengkap hidupnya jika belum memiliki pasangan hidup.

“Mudah-mudahan tahun 2013 ini Allah SWT mengirimkan saya jodoh yang baik dan bertanggung jawab,” pinta Anya seraya berharap jodohnya kelak adalah orang yang cerdas, berwawasan luas, berpikiran terbuka, sehat jasmani, rohani, serta materi, dan yang tak kalah pentingnya menurut Anya harus dermawan dan tidak pelit. (Ayu)

PERNIK

Peran PIA Lebih dari Sekedar Membantu Tugas Suami

PIA Bakti Sosial di Garut, Jawa Barat.

B

erbicara tentang PIA (Persaudaraan Istri Anggota) saat dibentuk tahun 1987 bernama Paguyuban Isteri Anggota DPR RI yang diketuai Ibu M Kharis Suhud-isteri Ketua DPR periode 1987-1992. Awalnya PIA diperuntukkan sebagai ajang silaturahim isteriisteri anggota DPR saja. Namun sejak masa kepemimpinan Ibu Nina Akbar Tanjung, PIA berganti nama menjadi Persaudaraan Isteri Anggota DPR RI.

silatur ahim selain bis a mem perpanjang usia juga dapat dijadikan ajang untuk berbagi informasi, pembekalan dan pengembangan diri para isteri anggota DPR yang notabene berasal dari berbagai daerah dan tingkat pendidikannya. Te ntuny a ke s e mua itu l anjut Asmawatie tujuan akhirnya adalah untuk mendukung kinerja suami dalam mengemban tugas-tugas negara sebagai wakil rakyat.

“Maksudnya ketika itu mungkin u nt u k l e b ih m e mp e r e r at t ali silaturahim lagi, karena sebagaimana namanya persaudaraan pastilah lebih erat dibanding hanya sekedar paguyuban atau perkumpulan,” jelas Asmawatie Marzuki Alie yang ditemui Parle di Ruang Ketua DPR RI, lantai III, Gedung Nusantara III Senayan, Jakarta.

Berbagai kegiatan yang dapat dijadikan ajang pembekalan dan pengembangan diri anggota PIA adalah seperti seminar pengem bangan kepribadian yang diberikan oleh Oky Asokawati, mantan model dan peragawati yang sekaligus sebagai anggota Komisi IX DPR RI. Tidak hanya itu PIA juga kerap menghadirkan berbagai pakar atau ahli dari luar gedung par lemen sebagai narasumber, seper ti beberapa waktu lalu seksolog handal, Dr Naek L Tobing yang

Dikatakan Asmawatie yang juga seorang anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) ini, dengan

sengaja didatangkan untuk mem berikan pelatihan seputar tips sehat dan cantik saat Menapouse dan Pasca Menapouse untuk kehar monisan rumah tangga. P r o f e s o r I r c h a m s y a h h a d i r untuk menjelaskan perm as ala han osteoporosis beser t a cara p e n c e g a h a n d a n p e n a n g g u langannya. Tak ingin ketinggalan mode, PIA juga kerap menghadirkan fashion show dari beberapa designer ternama ini bertujuan sebagai rujukan para isteri anggota untuk tet ap t ampil menawan mendampingi sang suami. Untuk menyeimbangkan kebutuhan batin para anggotanya, beberapa kali PIA menghadirkan penceramah yang kredibilitasnya sudah tidak diragukan lagi, seperti Ustadzah Irene Handono. “ Selain itu, untuk mencegah penyalahgunaan Narkoba yang telah memasuki semua lapisan PARLEMENTARIA


77

tugas suami, ada saja masyarakat yang terlewati aspirasinya. Dan ketika PIA turun langsung ke lapangan, mencoba membantu tugas suami menyerap aspirasi masyarakat. Kemudian aspirasi tersebut kami sampaikan kepada suami masingmasing yang memiliki wewenang menjalankan fungsi le gislasi, pengawasan dan budgeting atau anggaran,”paparnya.

masyarakat, beberapa waktu lalu kami juga mengundang anggota PIA sendiri yang kebetulan sebagai anggota BNN, Ibu Poppy Puspitasari, yang merupakan isteri dari anggota Komisi I DPR RI, Hayono Isman,” ungkap Asmawatie. Sebagai makhluk sosial, PIA pun merasa memiliki kepedulian terhadap bangsa dan lingkungan sekitar. Tak berlebihan jika kemu dian di bawah kepemimpinan Asma watie, PIA lebih berani untuk terjun langsung ke masyarakat. “Terus terang PIA sendiri tidak memiliki AD/ART karena susunan kepengurusannya tidak tetap dan bukan berada di bawah Dharma Wanita. Sumber dana PIA berasal dari pemotongan gaji kehormatan suami-suami dari anggota PIA, yang merupakan anggota DPR RI. Setiap bulannya suami-suami kami dipotong 25 ribu per bulan untuk anggota DPR RI, dan pimpinan sebesar 50 ribu per bulannya. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan dana pemerintah atau APBN,” jelas wanita asli Palembang,Sumatera Selatan ini. Dari iuran anggota nya itulah yang kemudian dijadikan sumber dana PIA untuk mendukung berbagai kegiatannya. Khusus untuk kegiatan sosial yang membutuhkan dana lebih, PIA sepakat untuk mengumpulkannya melalui sum bangan sukarela yang disisihkan dari 78

PARLEMENTARIA


sebagian uang saku pribadi masingmasing. Seper ti pada bulan Mei lalu, Asmawatie beserta Fenty Priyo Budi Santoso dan Heny Pramono Anung, dan beberapa anggota PIA lainnya menggelar bakti sosial dengan membangun 2 unit sumur bor dan gedung MCK (Mandi, Cuci, Kakus) di pesisir Pantailabu, Desa Palusibaji, Kecamatan Pantailabu, Kabupaten Deli Serdang. Diakui Asmawatie, bakti sosial yang dilakukan merupakan program rutin para isteri anggota DPR RI setiap tiga bulan sekali secara menyeluruh di 33 Propinsi di Indonesia. Ajang turun ke lapangan tersebut juga dijadikan cara bagi para anggota PIA untuk membantu kerja suami, menampung aspirasi masyarakat. Tak ayal di setiap kegiatan bakti sosialnya PIA kerap meminta masukan atau aspirasi dari masyarakat. Bahkan Asmawatie juga kerap ber pesan agar masyarakat tidak sungkan dan takut untuk menyampaikan as pirasi pembangunan baik kepada p e m e r i n t a h m a u p u n k e p a d a anggota legislatif. Malah lebih lan jut anggota PIA juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak memilih calon-calon yang tidak mau menampung dan tidak peduli terhadap aspirasi masyarakat.

M e s k i d e m i k i an A s m aw at i e meyakini bahwa dengan kesertaan anggota PIA terjun langsung ke masyarakat, bukan berarti isteriisteri anggota dewan itu dapat mencampuri tugas dan wewenang suami sebagai anggota dewan. “ Tentu kami tahu kapan kami harus ikut menyampaikan aspirasi masyarakat, dan kapan tidak. Selain itu tentu saja segala keputusan yang berkaitan dengan tugas kedewanan kami serahkan sepenuhnya ke suami. Jadi disini kami hanya mencoba meringankan beban suami dengan menghimpun masukan dari masyarakat, kan suami-suami anggota PIA belum tentu tahu semua informasi dari masyarakat. Dengan kata lain, kita mendukung, m e n d o ro n g, d an m e m ot i v as i suami-suami anggota PIA,”jelas Asmawatie. Menjelang pemilu 2014 men datang, Asmawatie menggerakkan para anggota PIA untuk lebih aktif lagi mendukung pekerjaan suami. Karena, bagaimana pun juga keterpilihan suami di daerah pemilihan (Dapil) nya tidak lepas dari peran isteri. Bahkan Asmawatie juga tidak segan untuk mendorong para anggota PIA yang ingin terjun ke dunia politik prak tis untuk tidak ragu dan takut mencalonkan diri menjadi c alon legislative (caleg). Karena Undang-undang sudah mengakomodir kesertaan perempuan dalam dunia politik dengan kuota tiga puluh persen. Tentu tujuan akhir dari semua itu semata adalah untuk membangun dan mencerdaskan bangsa. (Ay u / Agung) Foto: Rizka/Parle.

“ Terkadang karena banyaknya

POJOK PARLE

Penumpang Ojek Berjas itu Ternyata Anggota DPR Bicara macet di ibukota Jakarta adalah hal biasa alias makanan hari-hari. Kalau bukan macet ya belum Jakarta namanya. Banyak sebenarnya pengalaman warga ibukota berjibaku, berkelit menghindari macet dengan 1001 jurus. Setiap cerita terjebak macet itu selalu menarik untuk disimak karena punya dinamika sendiri-sendiri.

Nah, kali ini yang jadi korban macet adalah anggota Komisi VIII DPR RI M. Baghowi, Jumat pagi hari dalam perjalanan dari Pondok Cabe ke Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Macet menuju tempat kerja ini sebenarnya tantangan rutin, tetapi kali ini menjadi berbeda karena dia harus menjadi pembicara acara dialog radio ‘Bersama Wakil Rakyat’ (BWR) yang dilaksanakan di Studio Parlementaria RRI yang juga berada di Gedung DPR tepatnya di Gedung Nusantara III, lantai 2. Namanya acara radio, semua harus dimulai tepat waktu tidak mungkin digeser. Arloji di tangan sudah menunjukkan 15 menit kurang dari jam 10, berarti 20 menit lagi acara dimulai. Tidak mungkin mencapai Senayan dengan mengendarai mobil, sementara Produser Acara sudah dari tadi telepon terus. “Bapak sudah sampai dimana?.” Beberapa menit kemudian telepon lagi. “Sebentar lagi acara dimulai ya Pak.” Apa daya? Ia segera teringat jurus utama menghadapi macet, cari

tukang ojek!. Bersama sopirnya, anggota Fraksi Partai Demokrat ini segera tengok kiri dan kanan memantau keberadaan tukang ojek. Begitu kelihatan tanpa pikir panjang, dia langsung turun, tanpa tawar menawar. “Bang, tolong antar saya ke Senayan!” katanya. Wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Tengah I ini, baru sadar masih mengenakan stelan jas setelah siAbang Ojek tancap gas. Yo wislah, sekali-kali naik ojek pake jas ora opo-opo to. Kemacetan pagi itu memang pa rah sekali, sampai waktu siaran dimulai ternyata Baghowi belum berhasil mencapai studio. Akhirnya, ini bagian paling seru Produser Acara memaksakan dialog dengan menggunakan saluran telepon. Jadilah Baghowi wakil rakyat yang masih di atas ojek ini berdialog menyapa para pendengar dari NTT, Jawa Timur dan sejumlah daerah lain. Mereka berkeluh-kesah sesuai topik bahasan saat itu tentang dampak pengurangan kuota haji

oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. “Ini baru per tama nih dialog den gan pendengar dari seluruh Indonesia, diatas motor ojek. Kadang kresek-kresek, nggak terdengar jelas tapi dibantu sama penyiarnya,” jelasnya sambil tergelak setelah akhirnya ‘mendarat ’ di Gedung DPR. Pengemudi Ojek, Iwan mengaku tegang membawa penumpang khususnya pagi itu. “Stres juga bawa motornya, pertama kali bawa anggota DPR, eh ternyata yang numpang asyik menelpon, ngobrol tentang haji. Saya juga nggak berani ngebut jadinya,” ungkapnya. Tapi lumayan, Iwan bisa tersenyum lebar, misinya menerobos rimba ke m a c e t a n J a k a r t a b e r h a s i l . Penumpang istimewanya seorang anggota DPR RI berhasil diantar selamat sampai tujuan. “ Yang paling penting ada bonus istimewa, b ay ar anny a p ake duit m e r ah hehehe,” kata Iwan terkekeh senang. (iky) Foto: Wahyu/Parle.

PARLEMENTARIA


79

Edisi 104 TH. XLIII, 2013

Recommend Documents