e-audit Pendekatan Teknologi Untuk Transparansi Dalam e-procurement Sonny Loho Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan

WARTA UTAMA

e-Audit

Pendekatan Teknologi Untuk Transparansi Dalam e-Procurement

WARTA TOKOH

Sonny Loho

Inspektur Jenderal

Kementerian Keuangan - P RROCUR WA R TA e WA • ED I |I SDI esem TA e - PEM R OEN C UTR EM ENISI T • VED I I I • 2 0b1er 2 | 2012

1

2

WA R TA e - PR O C U R E ME N T • E D ISI V I | D e s e m b er | 2012

Salam Warta, Assalamualaikum Wr. Wb, salam sejahtera bagi kita semua Sayonara 2012!! Beberapa hari lagi tahun 2012 akan segera berakhir dan tahun 2013 telah siap kita sambut dengan semangat baru dan optimisme tinggi. Untuk itu, menjelang berakhirnya tahun 2012, Warta e-Procurement Pusat LPSE kembali hadir menyapa para pengguna sistem dan memberikan informasi terkait dengan kebijakan serta layanan e-Procurement. Sebagai pemberi warna utama tulisan, kami selalu menyampaikan hasil wawancara dengan para tokoh/publik figur yang dianggap representatif untuk memberikan professional opinion terhadap topik yang kami ulas. Untuk edisi yang keenam ini, Tim Warta e-Procurement memilih tema yang terkait dengan pelaksanaan audit dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik dan kami juga menyajikan berita -berita menarik lainnya terkait informasi seputar penyelenggaraan e-Procurement di lingkungan Kementerian Keuangan secara aktual, tajam, dan terpercaya.

TIM REDAKSI WARTA e-PROCUREMENT Pemimpin Umum Kepala Pusat LPSE Pemimpin Redaksi Luqman Joyo Kartono Dewan Redaksi Mulat Handayani Samsul Hidayat Asnidar Yulia Candra Kusumarini Erwin M. Lucky Akbar Redaktur Pelaksana Slamet Jumadi Editor Santi Rahayu Efi Firmani Penulis dan Reporter Edi Purwanto Raditya Yudha Perdana Achmad Zaki Rifai Wahyu Stiawan Bary R. Pratama Dina Karlina A. Lubis Billy Sangeroki Layouter dan Designer Wardah Adina Wildan Farani Alamat Redaksi: Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telp: (021) 3443009; (021) 3449230 pswt 6855

Tema warta e-Procurement pada edisi ini adalah “Dengan e-Procurement, Audit Semakin Mudah dan Efisien”. Dalam mengupas tema tersebut, tim reportase Warta e-Procurement akan menyajikan secara eksklusif hasil wawancara dengan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan RI yaitu Sonny Loho, Ak., M.P.M,. Sebagai narasumber utama, beliau akan memberikan tanggapan mengenai tema besar yang kami sajikan dilihat dari perspektif Inspektorat Jenderal sebagai pemegang utama fungsi audit internal di Kementerian Keuangan sekaligus sebagai pengguna sistem aplikasi e-Audit. Perbincangan menarik yang telah kami lakukan itu sudah kami rangkum dalam sebuah hasil wawancara yang berjudul: “Penerapan e-Procurement itu Sebuah Keniscayaan”. Tema besar yang kami ambil untuk edisi keenam Warta e-Procurement ini, tidak terlepas dari latar belakang fungsi e-Procurement sendiri, yaitu sebagai implementasi dari amanat dalam pasal 107 Peraturan Presiden No. 54 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa salah satu tujuan e-Procurement adalah untuk memudahkan audit. Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan capaian kinerja e-Procurement yang telah kami lakukan sejak awal tahun 2012 sampai dengan 30 November 2012 yang meliputi: • Untuk penyedia barang dan jasa yang telah terverifikasi menjadi pengguna sistem pasar virtual LPSE Kementerian Keuangan adalah sebanyak 3.609 penyedia sehingga total keseluruhan penyedia terverifikasi di LPSE Kementerian Keuangan menjadi 8.586 penyedia. • Untuk total transaksi pengadaan barang dan jasa yang berhasil dihimpun adalah Rp 5,53 trilyun yang terbagi dalam 1.905 paket dan menghasilkan penghematan sebesar Rp. 580,8 milyar (10,49%). Selain itu, LPSE Kementerian Keuangan juga telah secara resmi melayani 82 Instansi Pemerintah di luar Kementerian Keuangan yang terdiri dari Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum di tingkat Pusat, Perguruan Tinggi, Unit Pelaksana Teknis, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk pelaksanaan kerja sama di daerah. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga Warta e-Procurement edisi VI Desember 2012 dapat bermanfaat bagi seluruh pihak terkait, dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pengguna jasa baik di lingkungan Kementerian Keuangan maupun K/L/ Komisi lainnya, termasuk dalam hal ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang juga turut berkontribusi dalam membantu penulisan edisi Warta e-Procurement kali ini. Tak lupa segenap Tim Redaksi Warta e-Procurement mengucapkan selamat memasuki tahun baru 2013, semoga di tahun ini Kementerian Keuangan semakin sukses dan mampu melaksanakan seluruh tugas yang diemban dengan baik. Wassalammualaikum Wr. Wb.

Redaksi

- P RROCUR WA R TA e WA • ED I |I SDI esem TA e - PEM R OEN C UTR EM ENISI T • VED I I I • 2 0b1er 2 | 2012

3

DAFTAR ISI Warta Utama E-Audit Pendekatan Teknologi Untuk Transparansi Dalam e-Procurement

Regulasi 5

Warta Tokoh

Pemberian User ID dan Password Dalam Rangka e-Audit Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (KMK nomor 429/KMK.01/2011)

20

Whistleblowing System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PERKA LKPP Nomor 7 Tahun 2012)

21

Ngintip Negara Tetangga E-Procurement Di Australia

23

Liputan Khusus Penerapan e-Procurement di BPKP Membangun Good Governance, Mewujudkan Clean Government

24

Profil Kantor Daerah Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Sonny Loho

9

Pertemuan Koordinasi Ke-8 LPSE Nasional

12

Pusat LPSE Ikut Serta Sukseskan Rapat Koordinasi Percepatan Penyerapan Anggaran

12

Pusat LPSE Selenggarakan Rapat Koordinasi Pengelola LPSE II Tahun 2012

13

Pelatihan Auditor BPK pada Pusat LPSE

14

Focus Group Discussion Jakarta 4 Desember 2012

14

Penerapan Call Center Pusat LPSE

14

Tips - Aman Bertransaksi Informasi Inovasi - Aplikasi SPSE Versi 3.5

30

15

18


32 30

Warta Opini Dengan e-Procurement, Audit Semakin Mudah dan Efisien

Rencana Kegiatan

4

Satuan Kerja K/L/I yang Telah Bekerjasama Dengan LPSE Kementerian Keuangan

Tipnovasi

Warta Info

Proses Bisnis Lelang Secara Elektronik Cegah Lelang “Semi e-Proc”

28

Kerjasama

Warta Kegiatan

Laporan Hasil Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (e-Procurement)

LPSE Kementerian Keuangan Wilayah Kalimantan Barat

35

WARTA UTAMA

e-Audit

PENDEKATAN TEKNOLOGI UNTUK TRANSPARANSI DALAM E-PROCUREMENT

T

ak dapat dipungkiri, saat ini setiap insan masyarakat memaklumi peran teknologi informasi yang semakin merambah dan menginisiasi perubahan di setiap bidang di masyarakat. Seperti perkataan Larry Niven di atas, bahwa etika berubah dengan perubahan teknologi. Tak hanya itu, arus perkembangan teknologi informasi yang terus menerus juga mempengaruhi metode pengadaan barang/jasa di pemerintahan. Pengaruh yang kita bicarakan tentu saja adalah dengan adanya penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dikenal dengan istilah e-Procurement. Sebagaimana kita ketahui, e-Procurement merupakan proses pengadaan barang atau jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik berbasis internet dengan menggunakan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi. Memasuki tahun 2012, pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik telah diwajibkan secara menyeluruh di berbagai instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah telah memberikan dukungan penuh dalam upaya penerapan e-Procurement, meski tak dapat dipungkiri bahwa niatan tersebut harus berhadapan dengan beragam halangan dan hambatan antara lain karena dibutuhkannya pembelajaran terkait dengan pengenalan teknologi informasi.

“Ethics change with technology.” -Larry Niven, Pengarang3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan barang; 4. Mendukung proses monitoring audit; dan 5. Memenuhi akses informasi yang bersifat real time. Dilihat dari manfaat yang diperoleh, penerapan e-Procurement menjadi babak baru dari langkah perwujudan reformasi birokrasi dan pemberantasan tindak korupsi. Hal ini juga sejalan dengan Inpres No. 17 tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012 yang mengamanatkan agar pada tahun 2012 penerapan e-Procurement di lingkungan Kementerian dan Lembaga sekurang-kurangnya 75% dan pada Pemerintah Daerah sebesar 40% dari total belanja barang/jasa. Dengan demikian upaya pencanangan pengadaan yang bersih dan bebas korupsi melalui e-Procurement menjadi lebih dapat terimplementasikan. e-PROCUREMENT & AUDIT e-Audit pada prinsipnya adalah audit yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan teknologi

informasi. Pada dasarnya e-Audit dapat diimplementasikan untuk seluruh jenis pemeriksaan baik pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dalam tulisan ini, pembahasan akan difokuskan dalam lingkup e-Audit pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui aplikasi SPSE. Tahapan yang harus dilalui dalam pelaksanaan e-Audit tidak jauh berbeda dengan proses audit pada umumnya, khususnya pada IT Audit. Dalam implementasinya, auditor melakukan pengumpulan bukti-bukti yang memadai melalui berbagai teknik. Ada beberapa metode yang sering dipakai dalam proses pengumpulan bukti-bukti ini antara lain audit around computer, audit through computer, dan audit with computer. Jika tingkat pemakaian sistem e-Procurement dinilai tinggi maka audit yang paling mungkin diaplikasikan adalah audit with computer atau yang lebih dikenal dengan istilah teknik audit berbantuan computer atau CAAT (Computer Aided Auditing Technique).

Gambar 1. Proses e-Audit dan Audit Trail (http:// http://ec.europa.eu/idabc/eprocdemos/open/animation_audit_trail.html)

Penerapan e-Procurement sendiri akan memberikan manfaat yang cukup besar dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa, antara lain1: 1. Memperbaiki transparansi dan akuntabilitas; 2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat; 1

e-Procurement dan Penerapannya di Kabupaten Banyumas http://fiatulchasanah.blogspot.com/2010/12/e-procurement-dan-penerapannya-di.html


5

WARTA UTAMA

SPSE merupakan sistem pengadaan yang dilakukan secara elektronik yang saat ini terdiri dari modul e-Tendering, e-Selection dan e-Purchasing. melalui SPSE ini pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan tanpa harus bertemu sehingga akan mengurangi risiko terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Gambar 2. Blueprint sistem e-Audit LPSE (Pengantar ke Audit Sistem LPSE, Rudy M. Harahap, Presentasi dalam Pertemuan Koordinasi ke-8 LPSE Nasional 10 November 2012)

LKPP sebagai pengembang SPSE mulai tahun 2009 telah bekerja sama dengan BPKP untuk melakukan pengembangan metode audit baru yaitu e-Audit (yang dimasukkan sebagai salah satu modul dalam SPSE). Modul ini menjadi instrumen bagi auditor untuk melakukan audit terhadap paket pengadaan yang dilaksanakan melalui SPSE dan telah diimplementasikan pada tahun 2010. Salah satu manfaat yang timbul dari implementasi e-Procurement adalah peningkatan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa. Hal tersebut antara lain dapat diukur dengan jaminan kebenaran data pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang tersimpan dalam SPSE. Setiap data yang tersimpan dalam SPSE diberi kunci sidik jari dokumen (hash key). Perubahan data sekecil apapun pada SPSE akan berakibat pada perubahan hash key. Dalam Pemeriksaan, Auditor dapat meneliti kebenaran data yang terdapat dalam sistem melalui melalui pemeriksaan hash key yang dimiliki penyedia dan panitia. Hal ini berbeda dengan pelaksanaan audit pengadaan barang/jasa secara manual yang tidak memiliki alat penguji untuk memastikan kebenaran data proses pengadaan barang/jasa sehingga data pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara manual memiliki risiko dapat diubah oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingannya. Tahapan proses pengadaan dimulai dari tahap perencanaan, pemilihan penyedia barang/jasa, pelaksanaan kontrak, dan berakhir dengan penyerahan barang/ jasa. Sedangkan SPSE baru mencakup tahap untuk pemilihan penyedia barang/ 2

6

Tabel Perbedaan Audit Pengadaan Konvensional dan e-Audit No

Perbedaan

Audit Konvensional

e-Audit

1.

Bukti Formal

Dokumen tertulis/tercetak (hard copy)

Dokumen softcopy, audit trail secara elektronik

2.

Cara Pengumpulan Bukti

Melalui pengamatan fisik, telaah dokumen, dan permintaan keterangan

• Audit around computer; • Audit through computer; dan • Audit with computer Proses audit dapat dilakukan dimana saja dan diakses kapan saja melalui sistem

3.

Cara Kerja Tim Audit

Lebih mengutamakan audit lapangan

Lebih mengutamakan desk audit (audit terbatas)

4.

Temuan

Penyimpangan keuangan negara

• Penyimpangan keuangan negara; • Ketidakhandalan sistem atau tidak terpenuhinya standar teknis yang diharapkan

jasa, yaitu mulai dari pengumuman pemilihan penyedia barang/jasa sampai dengan terpilihnya penyedia barang/ jasa. Maka, dokumen yang terdapat dalam SPSE, hanya dokumen yang terkait dengan proses pemilihan penyedia barang/jasa, yang meliputi dokumen pemilihan, dokumen penawaran serta dokumen hasil pemilihan. SPSE belum dapat menyediakan data terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan. Padahal permasalahan terkait dengan pengadaan barang/ jasa pemerintah pada saat ini sudah mulai bergeser ke tahap perencanaan pengadaan dan pelaksanaan kontrak.

Tentang e-Procurement, http://www.lkpp.go.id/v2/content.php?mid=8474545499


“Sekarang ini masalahnya sudah bergeser, temuan-temuan audit yang sering terjadi biasanya terkait dengan perencanaan pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan (kontrak), kedua hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab PPK” ujar Sonny Loho, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan dalam wawancara dalam Warta e-Procurement. KARAKTERISTIK e-AUDIT Pengguna e-Audit dapat dipisahkan menjadi dua, yaitu Auditor Internal dan Auditor Eksternal. Sedangkan karakteristik dari e-Audit dalam SPSE dapat digambarkan sebagai berikut2:

3

5. Memungkinkan auditee menyampaikan tindak lanjut hasil audit sehingga auditor dapat memonitor tindak lanjut temuan auditnya; 6. Memungkinkan disajikannya summary hal-hal yang terkait dengan audit untuk kepentingan penyusunan kebijakan pengadaan selanjutnya dan untuk kepentingan peningkatan kapasitas auditor; 7. e-Audit dapat menyimpan data auditor yang menggunakan LPSE untuk kepentingan pelacakan dan peningkatan kapasitas auditor. Datadata tersebut antara lain: a. Kode/nama lembaga audit; b. Kode/nama lembaga/satuan kerja yang diaudit; c. Nama paket yang diaudit; d. Identitas surat tugas (nomor dan tanggal);

WARTA UTAMA

1. PPK, Panitia Pengadaan, dan Penyedia Barang/Jasa, yang berinteraksi langsung dengan perangkat teknologi informasi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik; dan 2. Auditor tidak akan lagi melakukan audit secara manual, tetapi secara elektronik yaitu dengan alat bantu seperti sistem atau komputer. Fitur-fitur yang tersedia dalam modul e-Audit memberi kemudahan bagi auditor dalam pelaksanaan pemeriksaan. Dalam modul e-Audit, fasilitas-fasilitas yang tersedia antara lain2: 1. Memungkinkan auditor untuk melakukan lazimnya fungsi-fungsi audit, seperti tetapi tidak terbatas, membandingkan antara data atau informasi tertentu dengan data atau informasi lainnya; 2. Memungkinkan auditor mengambil data dari database SPSE, kemudian menyimpannya ke dalam database tertentu untuk kepentingan audit, memasukkan data dari lapangan ke database, dan melakukan fungsi-fungsi sebagaimana lazimnya suatu kegiatan audit; 3. Memungkinkan adanya kolaborasi antara auditor (pihak pemeriksa) dengan auditee (pihak yang diperiksa) dalam proses audit sehingga beberapa hal yang tidak jelas dapat dikomunikasikan dan didokumentasikan; 4. Memungkinkan auditor menyampaikan summary dan informasi-informasi hasil audit yang penting untuk ditindaklanjuti oleh auditee. Beberapa summary dimaksud adalah sebagai berikut: a. Temuan hasil audit pengadaan barang/jasa pemerintah (nomor, kode temuan, nama temuan, uraian temuan, nilai temuan, kriteria, penyebab, dan akibat); b. Rekomendasi (nomor, kode rekomendasi, nama rekomendasi, dan uraian rekomendasi); c. Tanggapan Objek; dan d. Hal-hal yang perlu diperhatikan lainnya.

e. Tim audit (NIP, nama, dan peran); f. Tanggal audit (tanggal mulai dan tanggal selesai); dan g. Lingkup audit. PELAKSANAAN e-AUDIT Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, proses pelaksanaan e-Audit tidak berbeda dengan proses audit pada umumnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan e-Audit pengadaan barang/jasa antara lain3: 1. Persiapan a. Auditor menyerahkan surat tugas kepada auditee (panitia pengadaan) dan diteruskan kepada LPSE untuk mendapat akses ke aplikasi SPSE; b. LPSE menerima, menyimpan, dan menerbitkan kode akses (user ID dan password auditor) pada namanama yang tercantum dalam surat tugas.

Pelaksanaan e-Audit dalam mengawasi e-Procurement http://ittama123.wordpress.com/2012/10/22/pelaksanaan-e-audit-dalam-mengawasi-e-procurement/


7

WARTA UTAMA

http://3.bp.blogspot.com/_xHkyh13gE_c/TVGha8MOZ3I/AAAAAAAADY4/kom3soxPLr8/s1600/audit.jpg

2. Pelaksanaan a. Proses audit pengadaan barang/ jasa secara elektronik dilaksanakan melalui fasilitas yang disediakan dalam aplikasi SPSE; b. Auditor hanya dapat mengakses data dan informasi yang disampaikan ULP/Panitia Pengadaan yang menjadi objek audit sebagaimana tercantum dalam surat tugas; c. Auditor dapat menemui ULP/Panitia Pengadaan untuk memperoleh informasi terkait proses audit. Hal lain yang mungkin menjadi perhatian dari auditor adalah bagaimana pembuktian keabsahan dokumen dapat dilakukan dalam proses e-Audit? Bukti audit dalam pemeriksaan dapat berupa dokumen elektronik (digital) maupun non elektronik (hardcopy). Keabsahan dokumen elektronik sebagai bukti audit dapat disamakan nilainya sebagai bukti hukum. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 44 UU ITE yang berbunyi: “Alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang ini adalah sebagai berikut: 1. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan; 2. Alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 4

8

angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).” Selain itu, pada pasal 24 UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga diatur ketentuan bahwa “dokumen, akta, dan sejenisnya yang berupa produk elektronik atau non elektronik dalam penyelenggaraan pelayanan publik dinyatakan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Namun demikian, keandalan bukti elektronik tetap bergantung dari terpenuhinya syarat-syarat bukti audit yaitu relevan, kompeten, cukup, dan materiil. Syarat-syarat bukti audit ini tidak berdiri sendiri melainkan merupakan satu kesatuan yang menyeluruh. e-AUDIT: KEMAJUAN DALAM AUDIT? Menilik kemajuan proses audit pengadaan barang/jasa dengan sentuhan teknologi informasi dalam bentuk e-Audit, dapat disimpulkan kemajuan pelaksanaan e-Audit melalui SPSE, antara lain4: 1. Transisi ke proses digital Dengan adanya e-Audit, dorongan efisiensi pelaksanaan audit dapat dipenuhi dengan bantuan digitalisasi. Tetapi perlu diingat pula bahwa digitalisasi sebagai pengaruh perkembangan teknologi informasi juga memberi tekanan kepada para auditor untuk terus menerus mengembangkan kemampuan dan pengetahuan khususnya di bidang teknologi informasi untuk nantinya

dapat memahami perangkat dan sistem yang baru 2. Pemahaman akan metode baru Audit yang dilakukan tidak akan sama lagi karena proses e-Audit berlangsung di dunia digital, dimana kertas kerja fisik tidak banyak digunakan lagi. Pengaruhnya juga membutuhkan amandemen pada prosedur dan konsep pendekatan audit yang lama, sehingga audit bisa mengatasi risiko baru secara tepat. 3. Kualifikasi SDM yang Tinggi Audit yang berorientasi atas pengendalian IT secara umum dan sistem berbasis IT di masa datang akan menjadi suatu elemen yang lebih besar pada sistem auditing, sehingga kebutuhan waktu dan kualifikasi SDM dengan pemahaman audit secara digital dan penggunaan IT menjadi sangat tinggi 4. Sumber daya pendukung lebih besar Melakukan audit dengan metode berbantuan komputer juga membutuhkan sistem dan sumber daya (sarana dan prasarana) yang berteknologi handal. Dukungan akan hal ini harus dapat terjamin ketersediaannya untuk dapat menghasilkan proses audit yang efektif dan tepat. Implementasi e-Procurement saat ini baru mencakup tahapan pemilihan penyedia barang/jasa. Sedangkan tahap perencanaan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pengadaan barang/ jasa masih berada diluar e-Procurement, sehingga pengumpulan bukti audit tidak dapat diperoleh melalui sistem e-Procurement. Hal ini menjadi tantangan kita bersama untuk membangun sistem yang terpadu sehingga semua data mulai dari perencanaan sampai dengan penyerahan barang/jasa dan bila memungkinkan sampai dengan penghapusannya menjadi satu kesatuan sistem. Dengan demikian diharapkan proses pengawasan dan audit dapat dilaksanakan secara menyeluruh. (Wahyu/ Supardjo)

Pengantar ke Audit Sistem LPSE, Rudy M. Harahap, Presentasi dalam Pertemuan Koordinasi ke-8 LPSE Nasional 10 November 2012


WARTA TOKOH

Sonny Loho

Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan

PENERAPAN e-PROCUREMENT ITU SEBUAH KENISCAYAAN Vincentius Sonny Loho, AK., M.P.M atau yang lebih dikenal dengan nama Sonny Loho adalah Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan. Beliau adalah lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dari program Diploma III akuntansi pada tahun 1980. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan program Diploma IV STAN pada jurusan yang sama tahun 1987. Pria kelahiran Jakarta, 1 Juni 1957 ini selanjutnya menempuh pendidikan Magister (S2) di Carnegie Mellon University, di Pittsburgh USA pada tahun 1999 dengan mengambil jurusan Public Management. Untuk itu, pada kesempatan kali ini Tim Warta e-Procurement berhasil mewawancarai orang nomor satu di jajaran aparat pengawas intern Kementerian Keuangan dan Beliau berkenan memaparkan pandangannya mengenai fakta kemudahan implementasi audit pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik, serta ulasan produk whistleblower system Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan yang telah direalisasikan termasuk harapan yang ingin dicapai. Berikut petikannya. Bagaimana pendapat Bapak tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa khususnya e-procurement di lingkungan Kementerian Keuangan? Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini dalam menunjang proses birokrasi, termasuk pengadaan barang dan jasa adalah sebuah keniscayaan. Implementasi e-procurement merupakan salah satu perwujudan peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Saya sangat mengapresiasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan, dimana kita menjadi salah satu pionir pelaksanaan e-procurement di Indonesia.

Dengan implementasi e-procurement ini, calon penyedia barang/jasa tidak bertemu langsung dengan panitia pengadaan sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa.

“Saya sangat mengapresiasi pelaksanaan pengadaan barang secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan, dimana kita menjadi salah satu pionir pelaksanaan e-procurement di Indonesia.” Dalam rangka turut mensukseskan implementasi e-procurement, wujud

partisipasi apa saja yang dapat dilakukan oleh para auditor di lingkungan Itjen sejauh ini? Partisipasi Itjen tentunya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Itjen sendiri, yakni pengawasan intern di lingkungan Kementerian Keuangan. Berdasarkan hasil audit pada satker yang telah melaksanakan pengadaan secara elektronik, dapat diketahui adanya kelemahan-kelemahan dalam implementasi di lapangan sebagai masukan perbaikan yang konstruktif atas atas pelaksanaan e-procurement.

Pastinya para auditor Itjen memahami benar e-procurement. Namun sebagaimana diketahui


9

WARTA TOKOH

e-procurement masih bersifat dinamis karena masih dalam tahap pengembangan. Menurut Bapak effort apa saja yang dapat dilakukan oleh Inspektorat Jenderal untuk mendukung kapabilitas dan pemahaman para auditor di llngkungan Itjen baik tentang e-procurement maupun penggunaan aplikasi e-audit pada khususnya? Itjen secara rutin mengikutsertakan auditornya dalam pendidikan/pelatihan (diklat) teknis substantif mengenai pengadaan barang/jasa. Khusus terkait e-procurement dan aplikasi e-audit, telah beberapa kali diselenggarakan workshop yang diikuti auditor dan staff Itjen, baik yang dilaksanakan secara internal maupun bekerja sama Pusat LPSE dan/ atau LKPP.

Menurut Bapak, apa manfaat yang dapat dirasakan dari penggunaan aplikasi e-audit? Adanya aplikasi e-audit ini telah sejalan dengan kebijakan penggunaan audit management system melalui software CCH TeamMate di Itjen, dimana pelaksanaan audit saat ini mengarah ke paperless. Secara umum, aplikasi e-audit telah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan audit Itjen, khususnya audit pengadaan barang/jasa. Auditor dapat memperoleh dokumen terkait proses pelelangan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan dengan lebih cepat, tanpa harus datang ke lokasi auditee.

“Secara umum, aplikasi e-audit telah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan audit Inspektorat Jenderal khususnya audit pengadaan barang/jasa. Auditor dapat memperoleh dokumen terkait proses pelelangan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan dengan lebih cepat, tanpa harus datang ke lokasi auditee.”

10

meminimalisasi penyimpangan yang terjadi selama proses pemilihan penyedia barang/jasa saja, dimana proses pemilihan inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawab panitia pengadaan. Sekarang ini masalahnya sudah bergeser, temuan-temuan audit yang sering terjadi biasanya terkait dengan perencanaan pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan (kontrak), kedua hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab PPK.

Menurut pengamatan Bapak, hal-hal apa saja yang masih perlu dibenahi dalam penggunaan aplikasi e-audit? Terkait perolehan user id, kendala utama yang selama ini terjadi adalah waktu pemrosesan dan syarat pengajuan user id. Mengingat jangka waktu pelaksanaan audit yang terbatas, menurut saya perlu diterapkan standar waktu pemrosesan maksimal, misal 1 hari kerja. Terkait dengan syarat pengajuan user id, ketentuan yang ada saat ini adalah harus ada surat tugas audit. Saran saya adalah agar Tim Audit dapat mengakses data pelelangan sebelum melakukan audit lapangan, dapat ditetapkan dokumen lain yang dapat dipersamakan dengan surat tugas tersebut (misalnya Nota Dinas Inspektur).

Berdasarkan pengalaman audit dari masa konvensional hingga masa e-procurement, temuan-temuan apa saja yang masih sering didapatkan oleh auditor? Tindak lanjut apa yang harus diperhatikan oleh panitiapanitia satker agar masalah tersebut bisa diminimalisasi? E-procurement yang saat ini ada belum mencakup seluruh proses pengadaan. Sebagaimana diketahui, bahwa alur pengadaan barang/jasa dimulai sejak perencanaan pengadaan hingga pelaksanaan kontrak dan pemanfaatan hasil pekerjaan. E-procurement sampai dengan saat ini baru dapat


“e-Procurement yang saat ini ada belumlah mencakup seluruh proses pengadaan. Sebagaimana diketahui, bahwa alur pengadaan barang/jasa dimulai sejak perencanaan pengadaan hingga pelaksanaan kontrak dan pemanfaatan hasil pekerjaan. e-Procurement sampai dengan saat ini baru dapat meminimalisasi penyimpangan yang terjadi selama proses pemilihan penyedia barang/jasa saja” Langkah-langkah konkrit apa saja yang telah dilaksanakan oleh Itjen dalam rangka menanggulangi tindak penyimpangan pengadaan barang dan jasa yang dapat berujung KKN, baik untuk pengadaan secara konvensional maupun secara elektronik? Itjen, dalam menanggulangi tindak penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa, telah melakukan pengawasan, baik bersifat preventif maupun represif. Dalam melakukan pengawasan preventif, sejak tahun 2009 Itjen telah membentuk Tim Konsultasi PBJ, yang mempunyai tugas antara lain memberikan layanan konsultasi dan melakukan monitoring pengadaan barang/jasa (belanja modal) di lingkungan Kementerian Keuangan. Sedangkan dalam pengawasan represif, Itjen melakukan audit ketaatan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa serta melayani pengaduan pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dan masyarakat yang dapat disampaikan

Dari hasil audit ketaatan, jika ditemukan indikasi terjadi kerugian keuangan negara, akan dilanjutkan audit investigasi oleh Inspektorat Bidang Investigasi (IBI). Untuk meningkatkan kemampuan auditor, beberapa auditor Itjen telah diikutsertakan dalam pelatihan audit investigasi atas penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Terkait penanganan lebih lanjut atas penyimpangan pengadaan barang dan jasa telah menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut: • Sejumlah 2 (dua) kasus telah dilimpahkan kepada aparat penegak hukum dan saat ini prosesnya sudah di pengadilan. • Sejumlah 2 (dua) kasus telah dilimpahkan ke KPK.

Selanjutnya, bagaimana whistleblower system Itjen bekerja untuk mendukung akuntabilitas pelaksanaan pengadaan barang/ jasa di lingkungan Kementerian Keuangan? Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.09/2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di Lingkungan Kementerian Keuangan, setiap pejabat/ pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dan masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya pelanggaran, wajib melaporkannya kepada Unit Kepatuhan Internal atau Unit Tertentu dan/atau Inspektorat Jenderal. Inspektorat Jenderal bertindak sebagai unit kerja yang menerima, mengelola, dan menindaklanjuti pengaduan dan sebagai koordinator yang mengawasi pelaksanaan pengelolaan pengaduan pada seluruh Unit Eselon I. Inspektorat Jenderal wajib memonitor dan mengevaluasi tindak lanjut penyelesaian Pengaduan yang dilakukan oleh seluruh Unit Eselon I dan melaporkannya kepada Menteri Keuangan.

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/ PMK.09/2010 Inspektorat Jenderal juga telah selesai membangun dan melaksanakan aplikasi WiSe dengan alamat: www.wise.depkeu.go.id. Selain pengaduan melalui WISE, sarana lain yang dapat digunakan adalah melalui: help desk, email, SMS, atau telpon. Pengaduanpengaduan yang diterima di luar website WISE akan dientri ke dalam aplikasi WISE. Pengadu akan menerima nomor register sebagai identitas pengadu. Apabila laporan pengaduan dapat ditindaklanjuti, maka akan dilakukan analisis/ kajian, pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket), serta audit/ pemeriksaan. Hasil akhir audit/ pemeriksaan dapat berupa rekomendasi hukuman disiplin. Respon masyarakat terkait WISE cukup bagus, selama tahun 2011 (sebelum diimplementasikan WISE), jumlah pengaduan yang diterima oleh Inspektorat Bidang Investigasi sebanyak 113 pengaduan, sedangkan pada tahun 2012 (setelah diimplementasikan WISE s.d. 23 November 2012) jumlah pengaduan yang diterima sebanyak 248 pengaduan (= 219%).

“Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.09/2010, setiap pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dan masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya pelanggaran, wajib melaporkannya kepada Unit Kepatuhan Internal atau Unit Tertentu dan/atau Inspektorat Jenderal. Sebagai pelaksanaan dari tersebut, Inspektorat Jenderal juga telah selesai membangun dan melaksanakan aplikasi WiSE dengan alamat: www. wise.depkeu.go.id . Selain pengaduan melalui WISE, sarana lain yang dapat digunakan adalah melalui: help desk, email, SMS, atau telpon.” Menurut pendapat Bapak,

WARTA TOKOH

antara lain melalui Whistleblower System Itjen.

bagaimana penerapan e-procurement selama ini, apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan? Sebagaimana kita ketahui, nilai-nilai Kementerian Keuangan adalah integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Implementasi e-procurement ini merupakan suatu upaya Kementerian Keuangan untuk menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan proses pemilihan penyedia barang/jasa. Selama ini, persepsi masyarakat terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah adalah tidak efisien, tidak transparan, dan tidak adil. Namun e-Procurement telah dapat merubah persepsi masyarakat tersebut. Guna mencapai hasil yang optimal/sempurna, e-Procurement harus diselenggarakan secara profesional dan keahlian serta didukung oleh seluruh elemen Kementerian Keuangan.

Sebagai penutup, apa harapan Bapak ke depan nanti terkait implementasi e-audit didukung adanya pengembangan e-procurement dalam mensukseskan pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel? Implementasi e-procurement akan dapat memaksimalkan penyerapan anggaran, dengan catatan entitas pengadaan (KPA, PPK, dan ULP) melaksanakan proses pengadaan sesuai prosedur yang sudah ditentukan, misalnya KPA segera menetapkan RUP dan mengumumkannya pada LPSE, setelah RKAKL disetujui DJA. Selanjutnya PPK segera membuat perencanaan pengadaan dan menyampaikan kepada ULP untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. Dan yang perlu menjadi perhatian kita adalah bahwa e-procurement sekarang baru sebatas e-tendering, kedepan agar dipertimbangkan pelaksanaan e-catalogue dan e-purchasing. (Radit)


11

WARTA KEGIATAN

Pertemuan Koordinasi Ke-8 LPSE Nasional

B

ertempat di Assembly Hall Mall Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat, LKPP menyelenggarakan kegiatan “Pertemuan Koordinasi ke-8 LPSE Nasional”. Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 9 November 2012 ini merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh LKPP. Kegiatan yang bertemakan “Pastikan 100% e-Procurement untuk Indonesia Bersih dan Sejahtera” ini dihadiri kurang lebih 1.400 peserta dari 515 LPSE seluruh Indonesia dan dibuka oleh Agus Raharjo, Ketua LKPP.

pengguna sistem yang dilayani, termasuk dengan menerapkan Manajemen Mutu yang sesuai standar internasional ISO 9001:2008.. Melalui penerapan Manajemen Mutu sesuai standar ISO 9001:2008 membuktikan Pusat LPSE selalu berinovasi untuk memberikan layanan yang terbaik dan melakukan evaluasi secara transparan terhadap proses dan sasaran mutu yang dicapai. (Zaki)

Dalam pertemuan ini. Pusat LPSE Kementerian Keuangan mendapatkan penghargaan istimewa dari LKPP yaitu LKPP e-Procurement Award untuk Kategori Service Innovation Organization di lingkungan Instansi Pemerintah. Penghargaan yang diterima oleh Pusat LPSE itu terasa semakin istimewa karena baru saja Kementerian Keuangan merayakan hari jadinya yang ke 64, sehingga secara tidak langsung Pusat LPSE telah memberikan kado ulang tahun yang begitu spesial kepada Kementerian Keuangan, yang telah berperan serta untuk memajukan kebijakan e-Procurement di lingkungan Instansi Pemerintah. Keberhasilan Pusat LPSE ini juga tidak terlepas dari komitmen Pusat LPSE untuk selalu meningkatkan kualitas layanan kepada

Pusat LPSE Ikut Serta Sukseskan Rapat Koordinasi Percepatan Penyerapan Anggaran

D

alam rangka mendukung percepatan penyerapan anggaran tahun 2012, Biro Perencanaan dan Keuangan bekerjasama dengan Biro Perlengkapan, Pusat LPSE dan Inspektorat Jenderal menyelenggarakan rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2012 dan persiapan pelaksanaan anggaran tahun 2013. Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan di 4 lokasi yaitu Makassar, Jakarta, Surabaya dan Cirebon. Hadir dalam acara tersebut Kuasa Pengguna Anggaran pada masing-masing instansi vertikal lingkup Kementerian Keuangan yang memiliki Belanja Barang di atas Rp 1 Milyar dan Belanja Modal di atas Rp. 500 juta.

12


Rapat koordinasi ini ditujukan untuk memecahkan permasalahan serta mencari solusi yang terbaik terkait permasalahanpermasalahan yang muncul dalam rangka pelaksanaan anggaran di tahun 2012. Selain itu acara ini juga ditujukan untuk persiapan pelaksanaan anggaran tahun 2013. Selain paparan dari para narasumber dari Biro Perencanaan dan keuangan, Biro Perlengkapan, Pusat LPSE dan Inspektorat Jenderal, dalam acara ini dilaksanakan coaching clinic guna membahas lebih dalam permasalahan yang terjadi pada masing-masing satker serta pelatihan aplikasi RUP versi II untuk mengumumkan RUP tahun 2013. (Zaki)

WARTA KEGIATAN

Pusat LPSE Selenggarakan Rapat Koordinasi Pengelola LPSE II Tahun 2012

B

ertempat di Hotel Aryaduta Lippo Karawaci, Banten, Pusat LPSE Kementerian Keuangan menyelenggarakan rapat koordinasi pengelola LPSE daerah. Rapat yang dilaksanakan pada 30 Oktober-2 November 2012 tersebut merupakan rapat koordinasi yang kedua di tahun 2012 ini. Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh 32 orang Kepala Rumah Tangga/Kepala Kantor selaku koordinator LPSE yang tersebar di Pulau Jawa maupun luar pulau Jawa dengan tema “Revitalisasi Peran LPSE Sebagai Penggerak Utama Percepatan Pelaksanaan Pengadaan di Lingkungan Kementerian Keuangan”. Dalam acara tersebut dihadirkan narasumber dari dalam Pusat LPSE serta motivator Tubagus Wahyudi. Acara yang dilaksanakan selama

4 hari ini dibuka oleh Kepala Bidang Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Pusat LPSE Mulat Handayani mewakili Kepala Pusat LPSE. Dalam kesempatan tersebut, Mulat menyampaikan amanah Kepala Pusat LPSE agar para Koordinator Pengelola LPSE menggiatkan layanan LPSE yang dikelolanya secara lebih intensif. Hal ini terkait dengan tuntutan peran dan perluasan tanggung jawab Koordinator Pengelola LPSE untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran melalui pengelolaan Rencana Umum Pengadaan (RUP) di lingkungan satuan kerja secara disiplin dan bertanggung jawab, serta upaya untuk menyinergikan layanan LPSE dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam konteks pengadaan barang/jasa terpadu. Ke depan, lanjutnya, akan ada penambahan peran dan tugas Koordinator Pengelola LPSE, yaitu merangkap pula sebagai Koordinator Satuan Tugas Percepatan Layanan Pengadaan Terpadu di daerah. Rapat koordinasi II ini ditujukan sebagai media komunikasi antara Pusat LPSE dengan perwakilan Pengelola LPSE di daerah guna mendiskusikan perkembangan implementasi layanan pengadaan secara elektronik (e-Procurement) di daerah, serta meminta saran/ masukan/usulan dalam rangka perbaikan layanan dan kinerja Pusat LPSE secara berkesinambungan dan peningkatan peran pengelola LPSE di daerah untuk mendukung pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan. Pada penutupan acara, Kepala Pusat LPSE diwakili Kepala Bidang Layanan Teknis Pengguna menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para Koordinator Pengelola LPSE yang telah membantu menyukseskan pelaksanaan implementasi layanan dan kebijakan e-Procurement di lingkungan Kementerian Keuangan. (Zaki)


13

WARTA KEGIATAN

Pelatihan Auditor BPK pada Pusat LPSE

G

una meningkatkan kemampuan auditornya, BPK bekerjasama dengan Pusat LPSE Kementerian Keuangan mengadakan pelatihan tentang aplikasi e-Procurement. Pelatihan tersebut diselenggarakan di ruang pelatihan Pusat LPSE di Lantai Mezanine gedung Djuanda I. Pelatihan yang dilaksanakan pada Kamis, 27 November 2012 ini dibuka oleh Luqman Joyo Kartono selaku Kepala Bidang Layanan Teknis Pengguna. Sebanyak 26 pegawai BPK mengikuti pelatihan ini. Selain diajarkan tentang aplikasi SPSE, para auditor BPK tersebut juga dikenalkan dengan aplikasi RUP dan tata cara registrasi dan verifikasi pada LPSE Kementerian Keuangan. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan para auditor BPK dapat lebih memahami tentang aplikasi SPSE, sehingga akan dapat membantu dalam melaksanakan audit pengadaan barang/jasa secara elektronik. (Zaki)

Focus Group Discussion Penerapan Call Center Jakarta 4 Desember 2012 Pusat LPSE

G

una memudahkan dalam menangani kebutuhan pengguna layanan LPSE yang terkait dengan pertanyaan, pelayanan, dukungan teknis atau pengaduan, Pusat LPSE telah menerapkan layanan baru yaitu layanan call center. Layanan yang mulai dijalankan pada tanggal 9 November 2012 ini adalah layanan baru yang diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk para pengguna sistem LPSE serta menjadi media pembelajaran internal mengenai pelayanan serta dapat menjadi media pembelajaran tata kelola (good governance) pelayanan.

B

ertempat di Hotel Swiss Bell Jakarta, Pusat LPSE menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan peserta para panitia pengadaan dan penyedia yang berada di Jakarta. Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2012 ini diikuti 42 peserta baik dari panitia pengadaan maupun penyedia barang/jasa. Kegiatan ini dibuka oleh Luqman Joyo Kartono selaku Kepala Bidang Layanan Teknis Pengguna mewakili Kepala Pusat LPSE. “Acara ini merupakan forum silahturahmi sekaligus media komunikasi bagi pengguna sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan” ujar Luqman dalam sambutannya. Sedangkan maksud dari pelaksanaan FGD kali ini adalah terciptanya media komunikasi yang efektif dan 2 (dua) arah antara pengguna Layanan dan Pusat LPSE sebagai penyelenggara layanan e-Procurement di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya dalam hal ini terkait dengan Perpres 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Implikasinya Terhadap Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah. Dalam kegiatan FGD kali ini dihadirkan narasumber dari LKPP, Biro Perlengkapan serta dari internal Pusat LPSE dan dipandu oleh Kasubbid Monitoring Evaluasi. Kegiatan ini terbagi dalam dua sesi yaitu sesi pemaparan presentasi dan sesi diskusi/tanya jawab. Diharapkan dengan adanya FGD ini dapat dihasilkan solusi terbaik guna mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang transparan, bersih dari KKN, dan akuntabel dalam pelaksanaannya. (Zaki)

14


Aplikasi call center Pusat LPSE menggunakan aplikasi call center 3CX, sedangkan ruang layanan call center Pusat LPSE bertempat di Gedung Djuanda II lt. 18 dan dikelola oleh 3 orang pelaksana Pusat LPSE. Untuk nomor telepon call center itu sendiri adalah 021-2922.5922. Diharapkan dengan adanya call center Pusat LPSE ini, maka pertanyaan, keluhan maupun pengaduan dapat segera ditindaklanjuti sehingga pelayanan terhadap pengguna sistem dapat ditingkatkan. (Zaki)

WARTA INFO

LAPORAN HASIL PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (e-PROCUREMENT) KEMENTERIAN, LEMBAGA, (SATUAN KERJA PERANGKAT) DAERAH, INSTITUSI (K/L/D/I) PENGGUNA SPSE KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE JANUARI - NOVEMBER 2012

P

enghematan dari hasil pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kementerian Keuangan Tahun 2012 untuk periode yang berakhir tanggal 30 November adalah sebesar Rp. 580,8M atau 10,49% dari nilai pagu 5,53T yang terbagi dalam 1905 paket.

Dalam Juta

Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Melalui LPSE Kementerian Keuangan (per 30 November 2012)

Agency

Paket

Rp5,535,926 Rp4,955,080

5,000,000.00 4,000,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00

Nilai tersebut adalah berdasarkan paket-paket yang selesai dilelang sampai dengan tahap diumumkannya nilai kontrak pada SPSE oleh masing-masing panitia pengadaan. Hasil lelang, penghematan dan persentasenya berdasarkan masing-masing agency adalah sebagaimana tabel berikut:

No.

6,000,000.00

Rp580,847

1,000,000.00 0.00 Pagu Selesai

Total Pagu Pengadaan Selesai

Nilai Hasil Lelang

Rp.

Rp.

Nilai Hasil Lelang

Penghematan

Penghematan Rp.

%

A. KEMENTERIAN KEUANGAN 1

Badan Kebijakan Fiskal

10

20,818,476,000.00

18,437,201,125.00

2,381,274,875.00

11.44%

2

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

123

81,273,864,713.00

67,146,988,586.20

14,126,876,126.80

17.38%

3

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

23

46,346,890,900.00

27,927,724,748.00

18,419,166,152.00

39.74%

4

Direktorat Jenderal Anggaran

18

16,877,856,864.00

13,760,087,210.00

3,117,769,654.00

18.47%

5

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

180

1,059,741,952,347.00

969,189,881,954.57

90,552,070,392.43

8.54%

6

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

116

118,527,918,630.00

106,618,402,010.00

11,909,516,620.00

10.05%

7

Direktorat Jenderal Pajak

206

420,622,402,478.79

323,074,420,643.54

97,547,981,835.25

23.19%

8

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

153

220,031,706,511.00

192,609,670,566.00

27,422,035,945.00

12.46%

9

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

14

20,977,474,027.00

15,737,905,046.00

5,239,568,981.00

24.98%

16

11,497,516,179.00

10,512,801,580.00

984,714,599.00

8.56%

10 Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang


15

WARTA INFO

11 Inspektorat Jenderal

7

12 Sekretariat Jenderal

144

JUMLAH A

1010

3,311,198,200.00

2,763,886,043.00

547,312,157.00

16.53%

673,981,200,992.00

529,390,908,381.21

144,590,292,610.79

21.45%

2,694,008,457,841.79

2,277,169,877,893.52

416,838,579,948.27

15.47%

B. KEMENTERIAN/LEMBAGA/DAERAH/INSTITUSI LAIN

16

1

Arsip Nasional

3

2,237,275,000.00

1,810,769,950.00

426,505,050.00

19.06%

2

Badan Kepegawaian Negara

76

202,934,511,956.00

177,718,436,534.89

25,216,075,421.11

12.43%

3

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

47

37,238,659,843.00

32,361,918,678.00

4,876,741,165.00

13.10%

4

Badan Pemeriksa Keuangan

41

162,809,764,748.00

136,804,002,191.00

26,005,762,557.00

15.97%

5

Kementerian Badan Usaha Milik Negara

15

10,221,730,000.00

9,356,170,384.00

865,559,616.00

8.47%

6

Kementerian Kelautan dan Perikanan

126

244,487,115,000.00

235,415,190,205.28

9,071,924,794.72

3.71%

7

Kementerian Sekretariat Negara

125

215,668,322,937.00

187,344,311,627.45

28,324,011,309.55

13.13%

8

Kejaksaan Agung*

52

227,106,857,821.32

216,072,294,309.20

11,034,563,512.12

4.86%

9

Komisi Hukum Nasional

2

659,310,000.00

463,749,000.00

195,561,000.00

29.66%

10 Komisi Pemberantasan Korupsi

48

27,292,974,468.00

23,602,183,090.00

3,690,791,378.00

13.52%

11 Komisi Pengawas Persaingan Usaha

2

532,602,000.00

477,532,000.00

55,070,000.00

10.34%

12 Komisi Yudisial

3

2,269,200,000.00

1,397,338,274.10

871,861,725.90

38.42%

13 Lembaga Administrasi Negara

23

18,262,283,000.00

15,796,967,140.00

2,465,315,860.00

13.50%

14 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

6

7,415,746,000.00

6,113,727,977.00

1,302,018,023.00

17.56%

15 Lembaga Sandi Negara

72

1,382,294,582,000.00

1,369,013,414,793.00

13,281,167,207.00

0.96%

16 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

23

24,398,787,640.00

10,773,309,712.70

13,625,477,927.30

55.84%

17 Perpustakaan Nasional

40

62,291,523,400.00

56,733,254,060.00

5,558,269,340.00

8.92%

18 Mahkamah Agung*

45

85,480,018,319.00

77,578,334,383.60

7,901,683,935.40

9.24%

19 SKPD Aceh*

5

3,602,872,000.00

3,033,409,000.00

569,463,000.00

15.81%

20 SKPD Bengkulu*

68

46,240,437,952.00

43,478,262,650.00

2,762,175,302.00

5.97%

21 SKPD Jawa Barat*

9

4,760,380,935.00

4,081,583,900.00

678,797,035.00

14.26%

22 SKPD Jawa Tengah*

2

1,621,265,000.00

1,280,808,000.00

340,457,000.00

21.00%

23 SKPD Jawa Timur*

4

24,053,364,200.00

23,615,439,000.00

437,925,200.00

1.82%

24 SKPD Kalimantan Barat*

10

9,851,239,000.00

9,365,693,000.00

485,546,000.00

4.93%

25 SKPD Kalimantan Timur*

5

7,281,896,000.00

7,093,050,400.00

188,845,600.00

2.59%

26 SKPD Maluku*

19

21,672,470,981.00

18,262,990,000.00

3,409,480,981.00

15.73%

27 SKPD Sulawesi Selatan*

16

8,919,417,150.00

8,299,163,000.00

620,254,150.00

6.95%

28 SKPD D.I. Yogyakarta*

8

2,550,600,228.00

2,377,289,705.00

173,310,523.00

6.79%

JUMLAH B

895

2,841,917,932,578.32

2,677,909,823,015.22

164,008,109,563.10

5.77%

JUMLAH A + B

1905

5,535,926,390,420.11

4,955,079,700,908.74

580,846,689,511.37

10.49%


WARTA INFO

*) Keterangan: Kejaksaan Agung terdiri dari: Kantor Pusat, Kejaksaan Tinggi Banten, Bengkulu, Jambi, dan Kalimantan Barat; Kejaksaaan Negeri Tangerang, Cilegon dan Serang. Mahkamah Agung: Kantor Pusat MA (Badan Pengawasan MA dan Badan Urusan Administrasi MA), Pengadilan Agama Badung, Balikpapan, Bekasi, Cibinong, Cimahi, Curup, Depok, Gianyar, Indramayu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Negara (Bali), Nunukan, Purwakarta, Subang, Sumber (Cirebon), dan Tual; Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, II-09 Bandung, III-13 Madiun; Pengadilan Negeri Tual; Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Bandung; Pengadilan Tinggi Agama Jayapura; Pengadilan Tinggi Bandung. SKPD Aceh: Kantor SAR Banda Aceh dan IAIN ARRANIRY Darussalam Banda Aceh. SKPD Bengkulu: BPS Prov. Bengkulu, Kab. Bengkulu Utara, Kab. Bengkulu Selatan; Kementerian Agama Kab.Seluma; Madrasah Aliyah Negeri Seluma; Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lawang Agung; Madrasah

Ibtidaiyah Negeri Lubuk Resam; Madrasah Tsanawiyah Negeri Tais Kab. Seluma; Rumah Sakit Umum Daerah Tais; serta SKPD Kab.Seluma (Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Badan BMPD, Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana; Dinas Kesehatan; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Pendidikan; Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Badan Pendidikan dan Pelatihan; SekretariatDaerah; Sekretariat DPRD). SKPD Jawa Barat: Panti Sosial Bina Netra “Wyata Guna”; Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung; Kantor Pertanahan Kota Bandung; Balai Bahasa Bandung. SKPD Jawa Tengah: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan. SKPD Jawa Timur: Bank BPR Jawa Timur dan KOPERTIS Wilayah VII Jawa Timur. SKPD Kalimantan Barat: Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat (06/P2HP); Satuan Kerja Dinas Kelautan

Provinsi Kalimantan Barat (04) dan (03); Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong; dan Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak. SKPD Kalimantan Timur: Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Balikpapan dan Pusat Pengelolaan Eko Region Kalimantan. SKPD Maluku: Universitas Pattimura; Lembaga Penyiaran Publik RRI Tual; Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tayando Yamtel-Tual; Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara; Politeknik Perikanan Negeri Tual. SKPD Sulawesi Selatan: Sekolah Menengah Kejuruan (SMAK) Makassar; RSUD H Padjonga Dg. Ngalle Takalar; Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jeneponto; Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar; dan Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto. SKPD Yogyakarta: Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan Yogyakarta; Balai Taman Nasional Gunung Merapi Yogyakarta.

(Billy)


17

WARTA INFO

RENCANA KEGIATAN

INI DIA FITUR TERBARU PADA APLIKASI RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) 2013 Memasuki tahun 2013, LPSE melakukan update pada aplikasi RUP. Penyesuaian dilakukan karena masih terdapat banyak keterbatasan dari aplikasi terdahulu. Aplikasi RUP ini akan selalu disesuaikan dan disempurnakan mengikuti perkembangan kebutuhan dan peraturan. Berikut ini merupakan fitur – fitur yang diupdate maupun yang baru pada aplikasi RUP tahun 2013. Alamat Web www.rup.lpse.depkeu.go.id/v2

Pada aplikasi yang baru ini LPSE menambahkan “/v2” pada alamat RUP yang lama. Hal ini terjadi karena aplikasi yang lama masih digunakan sampai dengan Desember 2012, sementara aplikasi hasil update sudah digunakan mulai bulan November, selain itu terdapat perbedaan proses bisnis dan user id password. Jadi agar kedua aplikasi dapat digunakan, maka untuk aplikasi yang baru diberikan alamat web sendiri. Jika melihat huruf v2 dibelakang alamat web, sangat wajar jika kita berpikir selanjutnya akan ada web v3, v4, v5 dan seterusnya. Namun hal itu tidak akan dilakukan pada aplikasi versi berikutnya. Pada versi selanjutnya, LPSE akan menyatukan semua versi aplikasi ke dalam satu halaman web. Jadi kita tinggal buka alamat www.rup. lpse.depkeu.go.id dan pilih data tahun yang akan ditampilkan. User ID dan Password Default Pada saat pertama kali login, kita akan mendapati data profil pengguna, untuk melanjutkan ke dalam RUP, terlebih dahulu kita harus mengganti password standar yang diberikan dan mencocokkan data kita dalam RUP tersebut. Hal ini dibuat karena pada aplikasi terdahulu, banyak pengguna yang tidak mengubah password standar yang diberikan, serta tidak mengubah data profil walaupun terdapat pergantian personil.

18


Terhubung dengan aplikasi Monitoring Keuangan dan Aset Kementerian Keuangan (MONIKA) yang dikembangkan oleh Biro Perencanaan Keuangan Pada saat membuat pengumuman RUP, telah tersedia pilihan daftar akun yang berisi kegiatan, output dan kode akun. Jadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun admin satker tinggal memilih dari daftar yang tersedia, tidak perlu menginput secara manual. Satu paket pekerjaan untuk beberapa kegiatan, output, dan atau akun

Misalnya Paket pekerjaan jasa konstruksi rehab gedung kantor dan rumah dinas yang terdiri dari dua kegiatan, yaitu Kegiatan Rehab Gedung Kantor dan Kegiatan Rehab Rumah Dinas. Pengumuman pengadaan bersama Aplikasi RUP versi 2 ini dapat mengakomodir pelaksanaan pengadaan bersama untuk paket pengadaan barang/pekerjaan yang sejenis yang dilakukan oleh beberapa satuan kerja. Pada paket ini, masing-masing satuan kerja tetap mengumumkan RUP untuk paket pengadaannya, kemudian saat update realisasi dimasukkan kode lelang yang sama. Secara otomatis sistem akan menampilkan tanda yang menunjukkan bahwa paket tersebut merupakan paket pengadaan bersama. Selanjutnya pada saat memasukkan nomor dan nilai kontrak, satuan kerja tetap memasukkan sesuai nomor dan nilai kontraknya masingmasing.

Data RUP sinkron dengan aplikasi SPSE Saat memasukkan realisasi pengadaan yang dilakukan secara elektronik, KPA harus memasukkan kode lelang paket pengadaan yang didapatkan dari aplikasi SPSE. Tanggal awal dan akhir lelang serta nilai penawaran akan otomatis terisi. Selanjutnya KPA memasukkan nomor dan nilai kontrak. Pengisian realisasi pengadaan dilakukan setelah kontrak paket pengadaan selesai ditandatangani oleh PPK. Terdapat notifikasi

WARTA INFO

Kita dapat membuat satu paket pekerjaan RUP yang berisi berbagai kegiatan, output, dan akun.

Terdapat early warning system yang terdiri dari (lima kondisi): a. Melaksanakan lelang seminggu sebelum tanggal awal pengadaan Seminggu sebelum tanggal awal pengadaan pada aplikasi RUP akan muncul notifikasi agar lelang yang bersangkutan segera dilakukan. b. Memasukkan nomor dan nilai kontrak seminggu sebelum tanggal akhir lelang Seminggu sebelum tanggal lelang berakhir, pada aplikasi RUP akan muncul pengingat agar KPA memasukkan nomor dan nilai kontrak. Referensi yang digunakan di Kementerian Keuangan dalam penyusunan RUP ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 1082/KM.1/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan di Lingkungan Kementerian Keuangan. Beberapa hal dalam KMK ini yang harus menjadi catatan adalah bahwa pengumuman RUP untuk Tahun Anggaran berikutnya dilakukan paling lambat akhir bulan Desember Tahun Anggaran berjalan. Jadi pada akhir Desember tahun ini para KPA di Kementerian Keuangan harus sudah mengumumkan seluruh RUP yang ada di satker masing – masing. Aplikasi RUP yang digunakan oleh Kementerian Keuangan ini akan dikembangkan lebih lanjut bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi aplikasi RUP yang dapat digunakan secara nasional oleh Kementerian/ Lembaga. Sebagaimana disampaikan pada Rapat Pembahasan Pengembangan Sistem Perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah antara Pusat LPSE Kementerian Keuangan bersama LKPP, pada tanggal 3 – 4 September 2012 di Hotel Le Grandeur Mangga Dua, Jakarta. Kepala Subbidang Pemeliharaan Infrastruktur Sistem Pusat LPSE, Rachman Sukri mengatakan bahwa Pusat LPSE dan LKPP akan bekerjasama dalam mengembangkan RUP nasional. Pusat LPSE dinilai oleh LKPP telah berhasil dalam mengembangkan dan mengimplementasikan sistem RUP di lingkungan Kementerian Keuangan. “LKPP berinisiatif mengajak Pusat LPSE untuk bekerjasama mengembangkan aplikasi RUP Kemenkeu menjadi RUP nasional, karena Pusat LPSE telah berhasil mengimplementasikan RUP dan monitoring realisasi pengadaan ke dalam sebuah sistem yang terpadu.” tutur Rachman Sukri yang turut mengikuti rapat pembahasan tersebut. (Edi)


19

WARTA INFO

REGULASI

PEMBERIAN USER ID DAN PASSWORD DALAM RANGKA E-AUDIT PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (KMK NOMOR 429/KMK.01/2011) Pemerintah telah memberikan perhatian serius berkaitan dengan monitoring dan audit. Hal ini terlihat dari dicantumkannya audit sebagai salah satu tujuan e-Procurement dalam pasal 107 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

S

aat ini, beberapa instansi telah mengimplementasikan sistem pengadaan berbasis teknologi informasi (e-Procurement) yang di fasilitasi oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Untuk itu, LKPP sebagai pengembang Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) bekerjasama dengan BPKP mengembangkan e-Audit (modul dalam SPSE) sebagai salah satu instrumen auditor untuk melakukan audit terhadap paket pengadaan yang dilelangkan melalui LPSE. Tata cara pemberian user id dan password dalam rangka pelaksanaan e-Audit di lingkungan Kementerian Keuangan telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 429/KMK.01/2011. Adapun tujuan ditetapkannya KMK ini adalah untuk mendukung kelancaran akses pengawasan dan pemeriksaan bagi auditor Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah yang menggunakan LPSE Kementerian Keuangan. Auditor, sebagaimana yang dimaksud dalam KMK tersebut adalah tim atau perorangan yang diberi tugas, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan atau pemeriksaan pada instansi perintah dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Untuk membantu Auditor melaksanakan pengawasan atau pemeriksaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, LPSE Kementerian Keuangan memberikan hak akses pada SPSE kepada Auditor dalam

20

bentuk user-id dan password untuk dapat menggunakan sistem aplikasi e-Audit. Pemberian user-id dan password dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut : 1. Pejabat yang berwenang atau Auditor mengajukan Surat Permintaan user-id dan password kepada Kepala Pusat LPSE dengan dilampiri Surat Tugas Pengawasan atau Pemeriksaan yang paling sedikit memuat identitas Auditor, nama satuan kerja dan/atau nama paket yang akan dilakukan pemeriksaan atau pengawasan. 2. Pusat LPSE memberikan user-id dan password kepada Auditor sesuai dengan ruang lingkup tugas dan jangka waktu pelaksanaan yang tercantum dalam Surat Tugas Pengawasan atau pemeriksaan. 3. Pemberian user-id dan password oleh Pusat LPSE disampaikan kepada Auditor melalui e-mail dan akan diinformasikan dengan surat pemberitahuan. Penggunaan user-id dan password diberikan kepada auditor sesuai dengan jangka waktu penugasan yang tercantum dalam surat tugas pengawasan atau


pemeriksaan. Surat tugas pengawasan atau pemeriksaan dapat diperpanjang dengan menyampaikan perpanjangan surat tugas pengawasan atau pemeriksaan secara tertulis oleh Pejabat yang berwenang/Auditor kepada Kepala Pusat LPSE paling lambat 2 hari kerja sebelum jangka waktu penugasan berakhir. Dan bagi Auditor yang telah diberikan user-id dan password, mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab atas penggunaan user-id dan password dengan menjaga kerahasian dan mencegah penyalahgunaan user-id dan password, penyalahgunaan data dan informasi terkait pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yang menjadi wewenangnya serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Diharapkan dengan adanya aplikasi e-Audit ini, Auditor dapat memperoleh dokumen dengan lebih cepat, tanpa harus datang ke lokasi auditee, dan hal tersebut dapat memproteksi secara dini upaya penyelewengan negara yang dikelola oleh pemerintah serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan audit. (Dina)

WARTA INFO

REGULASI

WHISTLEBLOWING SYSTEM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (PERKA LKPP NOMOR 7 TAHUN 2012) Beberapa tahun terakhir ini, istilah Whistleblower menjadi populer dan banyak disebutkan oleh berbagai kalangan. Whistleblower alias orang dalam pembongkar kasus, dengan mudah mengadukan dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan yang diakses secara online melalui Whistleblowing System, sehingga mendorong keberanian seseorang untuk turut menjadi pengungkap fakta.

K

husus untuk Whistleblowing System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menerbitkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP) Nomor 7 tahun 2012 tentang Whistleblowing System Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Dimana dalam Perka LKPP tersebut, disebutkan pengertian Whistleblowing System yang selanjutnya disebut dengan WBS adalah sistem pengaduan yang menggunakan aplikasi berbasis web yang dapat dimanfaatkan oleh Whistleblower untuk mengadukan dugaan pelanggaran di bidang Pengadaan Barang/Jasa. sedangkan Whistleblower adalah orang dalam K/L/D/I yang memiliki informasi/akses informasi dan mengadukan perbuatan yang terindikasi penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa yang terjadi di dalam organisasi pengadaan tempat dimana orang tersebut bekerja.

(www.wbs.lkpp.go.id), maka kerahasiaan identitas seorang Whistleblower akan terjamin. Untuk dapat mengajukan dugaan pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan dalam Whistleblowing System, terdapat beberapa kriteria pengaduan yang harus dipenuhi yaitu: 1. Pengaduan yang disampaikan melalui Whistleblowing System hanya pengaduan dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2. Pengaduan yang disampaikan oleh Whistleblower berupa penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan sejak dari perencanaan sampai dengan selesainya seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Whistleblowing System ini disediakan bagi orang yang ingin melaporkan indikasi tindak pidana korupsi, tapi merasa sungkan atau takut jika identitasnya terungkap. Rasa sungkan ini biasanya muncul jika orang yang ingin melapor kenal dengan pihak yang dilaporkan. Dengan adanya aplikasi ini, seorang Whistleblower dapat mengadukan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang di Kementerian/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi tempat terjadinya pengaduan secara elektronik melalui Whistleblowing System


21

WARTA INFO

3. Pengaduan yang memiliki indikasi pelanggaran administrasi dalam pengadaan barang/jasa meliputi : a) penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan pengadaan barang/jasa dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa; dan/atau b) penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan kontrak yang tidak/belum terdapat indikasi tindakan pidana. 4. Pengaduan yang memiliki indikasi pelanggaran pidana dalam pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi: indikasi penipuan, pemalsuan, korupsi, kolusi dan nepotisme dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Selain memenuhi kriteria pengaduan, seorang Whistleblower harus memiliki indikasi yang akurat mengenai terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dan bukan merupakan keluhan pribadi. Oleh karena itu, untuk mengajukan dugaan pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan, pengaduan harus disertai data yang berisi infomasi sebagai berikut : 1. Nama Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/institusi, Kelompok Kerja/ULP. 2. Penjelasan mengenai pelaku, perbuatan yang terindikasi atau dianggap terdapat penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan, waktu penyimpangan atau penyalahgunaan dan unit kerja dimana terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dilakukan.

22

Seorang whistleblower akan mendapatkan hak-hak perlindungan berupa Identitas dirahasiakan, perlindungan atas saksi dan pelapor sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3. Bukti-bukti mendukung atau menjelaskan substansi pengaduan terkait penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang berupa data/ dokumen, gambar atau Rekaman. 4. Data sumber informasi untuk pendalaman lebih lanjut. Penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan yang telah diadukan oleh Whistleblower melalui Whistleblowing System diterima oleh verifikator untuk diverifikasi kebenaran data/informasinya, selanjutnya disampaikan kepada penelaah. Kemudian Penelaah membuat telahaan hasil verifikasi dari verifikator untuk disampaikan kepada pimpinan K/L/ D/I berupa usulan rekomendasi. Usulan rekomendasi tersebut ditindaklanjuti pimpinan K/L/D/I dengan menugaskan atau menyampaikan rekomendasi kepada APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi sesuai dengan kewenangannya. Dalam Whistleblowing System, seorang whistleblower tidak bisa sembarangan menceritakan kesaksian kepada orang lain, institusi lain, atau media massa, ketika sudah melaporkan dugaan suatu pelanggaran atau kejahatan kepada lembaga yang menangani laporan whistleblower, maka whistleblower tersebut berkewajiban untuk beritikad baik, kooperatif dan menyampaikan


seluruh informasi dengan benar. Sehingga dilema yang menjadi pertimbangan seseorang whistleblower dalam mengungkap skandal kejahatan dapat diminimalkan. Seorang whistleblower akan mendapatkan hak-hak perlindungan berupa Identitas dirahasiakan, perlindungan atas saksi dan pelapor sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah agar whistleblower tersebut benar-benar dapat dilindungi dan laporan yang diungkap dapat diteliti dan ditindaklanjuti. Selain mendapatkan perlindungan, Pemerintah juga memberikan apresiasi bagi whistleblower yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan memberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk ketentuan lebih lanjut, Prosedur operasional standar Whistleblowing System dalam pengadaan barang/jasa telah diatur dengan Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Nomor 14 Tahun 2012, keputusan tersebut berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaran Whistleblowing System dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. (Dina)

WARTA INFO

Ngintip Negara Tetangga

e-PROCUREMENT DI AUSTRALIA Negara Australia merupakan salah satu pelopor pelaksanaan e-Procurement di dunia. Penerapan e-Procurement di Australia ditujukan sebagai salah satu alat dalam efisiensi pengeluaran anggaran dan mempermudah dalam penyediaan barang/jasa.

P

ada tahun 2000, Pemerintah Australia mengeluarkan strategi implementasi e-Procurement. Strategi tersebut menyediakan kerangka kerja bagi agency/lembaga untuk membangun dan meningkatkan kemampuan dalam hal perdagangan secara elektronik dan mendorong penyedia untuk berperan dalam e-commerce. Sasaran strategi tersebut adalah: 1. Membayar penyedia secara elektronik pada akhir tahun 2000; 2. Memungkinkan perdagangan secara elektronik dengan para penyedia yang berkeinginan melakukan “simple Procurement” pada akhir tahun 2001. Strategi ini berhasil dilaksanakan dengan lebih dari 90% dari transaksi di seluruh lembaga dibayar secara elektronik, dan pemakaian sarana e-Procurement seperti katalog online dan faktur elektronik digunakan secara luas. e-Procurement yang sebelumnya telah diterapkan di Australia mulai dikembangkan pada tahun 2003 oleh National Office for The Information Economy (NOIE) yang sekarang sudah berubah menjadi Australian Government Information Management Office (AGIMO) yang merupakan bagian dari Departemen Keuangan dan Administrasi Australia. Perkembangan tersebut berupa proyek uji coba penerapan e-Procurement pada 4 instansi/Badan yang dipilih sebagai proyek uji coba. 4 instansi/badan tersebut dipilih berdasarkan perbedaan cara belanja dan jumlah transaksi yang dilakukan. 4 instansi tersebut adalah Australian Broadcasting Corporation (ABC), Commonwealth Scientific Industrail Research Organization (CSIRO), Special Broacasting Service (SBS), dan Australian Antartic Division (AAD). Tujuan proyek tersebut adalah mengidentifikasi proses bisnis yang terbaik yang bisa dimanfaatkan dan ditingkatkan dengan sistem e-Procurement dan menguji kelayakan teknis elektronik yang memungkinkan proses bisnis yang cocok dan menunjukkan konektivitas kepada

pemasok UKM. Dalam proyek tersebut, masing-masing instansi/badan diberikan kewenangan untuk melakukan proyek independen dengan menggunakan metode pelaksanaan, teknologi dan pasokan-dasar yang unik sesuai dengan situasi/kondisi masing-masing. Berdasarkan uji coba tersebut dihasilkan kesimpulan bahwa e-Procurement dapat meningkatkan berbagai proses bisnis. Pada Mei 2006, Departemen Keuangan dan Administrasi Australia mengeluarkan “Strategic Guide to e-Procurement”. Panduan strategis ini menguraikan pendekatan untuk otomatisasi proses pengadaan yang biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga Pemerintah Australia. Selain itu juga menyediakan alat dan studi kasus untuk menginformasikan kepada lembaga bagaimana e-Procurement dapat membantu mereka untuk meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas. Di bawah the Australian Government Procurement Policy Framework, setiap agency/lembaga diharuskan untuk memastikan pelaksanaan metode e-Procurement sesuai dengan Commonwealth Procurement Guidelines (CPGs). Konsep yang lebih luas dari e-Procurement adalah sebagai berikut : Salah satu sarana e-Procurement yang dipakai oleh Pemerintah Australia dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa adalah melalui AusTender. AusTender adalah

sistem yang berbasis web terpusat yang menerbitkan berbagai informasi, termasuk pengadaan yang direncanakan lembaga, tender terbuka dan kontrak yang diberikan. Beberapa keuntungan yang didapatkan oleh penyedia yang tergabung dalam Austender adalah : 1. Austender merupakan salah satu titik sentral untuk menemukan peluang bisnis yang tersedia untuk umum dan pengadaan direncanakan yang diiklankan oleh Pemerintah Australia; 2. Otomatis mendapatkan pemberitahuan peluang bisnis (Approaches to Market (ATM) dan rencana pengadaan); 3. Otomatis mendapatkan pemberitahuan addenda (amandemen atau update ke ATM asli); 4. Sarana yang aman dalam melaksanakan tender secara elektronik; 5. Akses 24 jam sehari 7 hari seminggu; 6. Mengurangi biaya tender seperti biaya cetak, dan kurir; 7. Akses online untuk informasi tentang penawaran dan kontrak yang diberikan. Sehingga dengan demikian keuntungan yang didapat pemerintah dengan menggunakan Austender adalah waktu yang lebih singkat dalam proses pengadaan, keterbukaan informasi dan efisiensi. Alamat situs Austender dapat diakses di www. tenders.gov.au. (Zaki)

e-Procurement: The automation of any part of the Procurement to Payment process with electronic tools Planning • Request for Quote (RFQs) • Request for Purchase (RFPs) • Contract and Supplier Management • Tender Evaluation Tools • Electronic Auctions

Procurement • Catalogues • Electronic Purchase Orders (EPOs) • Automatic Approval Workflow • Financial Management Information Systems (FMIS) • Vendor Managed Inventory (VMI) systems

Payment • Credit or Purchasing Cards (P–Cards) • Expense Management Systems (EMS) • Evaluated Receipt Settlement (ERS) • Electronic Funds Transfer (EFT) • Recurring Payments • Electronic Invoicing


23

WARTA INFO

LIPUTAN KHUSUS

PENERAPAN e-PROCUREMENT DI BPKP MEMBANGUN GOOD GOVERNANCE, MEWUJUDKAN CLEAN GOVERNMENT Jarum jam di Lapangan Banteng menunjukkan pukul 13.00 WIB saat Tim Warta bertolak dari Lapangan Banteng menuju Jalan Pramuka Jakarta untuk melakukan peliputan di BPKP. Ditemui oleh Kepala Subbagian Pengadaan BPKP, Tri Winarno beserta jajaran stafnya, Tim Warta mendapatkan banyak hal dari perbincangan dengan beliau. Mulai dari wawancara, knowledge sharing, harapan hingga sesi foto bersama. Berikut hasil liputannya. Dasar Pelaksanaan otivasi yang terbersit pertama kali menggunakan e-procurement bersama LPSE Kementerian Keuangan adalah keandalan proses registrasi dan verifikasi penyedia barang/jasa serta jaminan keamanan database proses procurement. Disamping itu, LPSE Kementerian Keuangan memilki fasilitas layanan e-procurement yang komplit meliputi website, server aplikasi dan database, admin sistem, internet, registrasi user, pelatihan user, bidding room, dan layanan helpdesk,” ujar Tri Winarno.

“M

24

Sedangkan dari sisi legalnya, penerapan e-procurement di lingkungan BPKP ini tidak terlepas dari adanya konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2010-2014 yang mengamanatkan bahwa indikator pengarus-utamaan bidang prioritas “Peningkatan penyelenggaraan yang bersih dan bebas KKN” adalah melalui penerapan kebijakan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa dengan sasaran sampai tahun 2014 sebesar 100% untuk setiap kementerian/ lembaga.

serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai peraturan presiden yang berlaku.

Pria yang akrab disapa “Pak Tri” ini mengungkapkan pula bahwa dalam implementasinya, e-procurement di lingkungan BPKP bertujuan mempercepat penyerapan belanja negara, mendukung kegiatan unit kerja, mendukung jaminan keamanan data (security),

Inisiatif kerjasama Tahun 2010 Diawali dengan pembahasan bersama antara Biro Umum BPKP dengan Pusinfowas BPKP pada tahun 2010 tentang kajian perlu tidaknya pembentukan unit LPSE di BPKP,

BPKP berkomitmen bahwa salah satu kunci sukses implementasi sistem baru adalah melalui pembentukan kualitas sumber daya manusia yang tinggi.


menghasilkan kesimpulah bahwa untuk sementara waktu pembentukan unit LPSE ditinjau kembali. Hal ini disebakan biaya pembangunan infrastruktur layanan pengadaan secara elektronik membutuhkan biaya modal yang sangat besar dan mengingat saat itu BPKP sedang membutuhkan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Selanjutnya sebagai pengenalan sistem e-procurement, pada bulan Agustus 2010 dilakukan overview sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) yang difasilitasi oleh instruktur LKPP pada kegiatan diklat pengadaan barang dan jasa bagi 60 orang peserta pegawai BPKP bertempat di Pusdiklatwas BPKP.

Tindak lanjut kerja sama Tahun 2011 Komitmen untuk mensukseskan sistem yang baru, BPKP bersama Tim LPSE Kementerian Keuangan menyelenggarakan beberapa sosialisasi/ implementasi Perpres No. 54 Tahun 2010 dan pelatihan aplikasi SPSE secara berkelanjutan bagi pegawai BPKP di seluruh Indonesia. BPKP sadar betul bahwa dengan penuh keseriusan, maka segala aplikasi pasti dengan mudah dipelajari. BPKP berkomitmen bahwa salah satu kunci sukses implementasi

WARTA INFO

Maka dilakukanlah penjajagan kerja sama dengan Pusat LPSE Kementerian Keuangan dan LKPP, namun pada saat itu kedua lembaga tersebut baru dalam tahap pengembangan sistem layanan pengadaan secara elektronik.

sistem baru adalah melalui pembentukan kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Adapun pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pelatihan tersebut dilaksanakan dalam dua regional yaitu: 1. Wilayah Timur pada tanggal 20-23 Maret 2011: Papua, Maluku, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi selatan, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Bali. 2. Wilayah Barat pada tanggal 27-

Tahun 2011 Sejak awal tahun 2011, BPKP secara aktif mengadakan beberapa sosialisasi Perpres No. 54 Tahun 2010 dan pelatihan aplikasi e-procurement yang diikuti oleh berbagai pejabat struktural dan pegawai di lingkungan unit kerja BPKP dengan menghadirkan berbagai narasumber dari Tim Pengendali Pusat Pengawasan Barang/Jasa (TPP PPBJ) dan dari Tim Pusat LPSE Kementerian Keuangan. Serangkaian sosialisasi dan pelatihan aplikasi e-procurement yang dilaksanakan bersama Tim Pusat LPSE Kementerian Keuangan akhirnya melahirkan Nota Kesepahaman antara Biro Umum BPKP dengan Kepala Pusat LPSE Kementerian Keuangan tentang kerja sama dalam mewujudkan sistem layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PRJ-01/PE/2011 dan Nomor PRJ-32/SU05/3/2011 tanggal 10 Januari 2011. Momen bersejarah tersebut diikuti dengan penunjukan admin agency dengan user name: fadjar.patriono dan liason officer pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan user name: tri. winarno pada web LPSE Kementerian Keuangan yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Biro Umum Nomor KEP-134/SU05/3/2011 tanggal 21 Januari 2011.


25

WARTA INFO

30 Maret 2011: Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Utara. Kegiatan tersebut diikuti oleh 65 orang peserta terdiri dari 21 orang PPK, 30 orang panitia, dan 14 orang pejabat pengadaan. Dengan pemahaman teknis yang lebih mendalam yang diperoleh dari pelatihan aplikasi SPSE dan sosialisasi/implementasi Perpres No. 54 Tahun 2010, diharapkan dalam pengadaan barang/jasa melalui media elektronik dapat lebih efisien, efektif, dan akuntabel dalam mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Implementasi e-Procurement yang berkelanjutan Guna melengkapi prosedur pengadaan yang akuntabel, BPKP melakukan pemuatan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan menginformasikan Surat Edaran Sekretaris Utama BPKP kepada seluruh unit kerja di lingkungan BPKP untuk melakukan penyebaran informasi RUP (procurement plan) ke dalam Portal pengadaan Nasional melalui web LPSE Kementerian Keuangan dan BPKP. Untuk mempercepat eksekusi pengadaan secara elektronik bagi Panitia Pengadaan, Pejabat Pengadaan, dan PPK di lingkungan BPKP, maka pada bulan April 2011 admin agency Kantor Pusat BPKP telah sukses meng-create username dan password bagi sub admin agency dan mendistribusikannya ke seluruh Indonesia. Fungsi pemantauan Setiap triwulanan, Sekretariat Utama c.q Biro Umum selalu menyusun laporan kompilasi monitoring pelaksanaan e-procurement yang dihimpun dari seluruh unit kerja di lingkungan BPKP. Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan, dari target unit yang melaksanakan e-procurement tersebut sampai dengan triwulan IV Tahun 2011

26

Kepada rekan-rekan di satker lain, kami ingin berbagi tips sukses dalam implementasi e-procurement adalah bahwasanya mari terus tingkatkan kompetensi personil yang terlibat dalam e-procurement dan tingkatkan komunikasi yang aktif dengan Admin SPSE Kementerian Keuangan.

(posisi per 31 Desember 2011) unit kerja yang telah melaksanakan e-procurement sebanyak 13 unit kerja atau 100%. Jumlah tersebut termasuk Perwakilan BPKP Provinsi Riau dan DI Yogyakarta yang tidak termasuk dalam target namun melaksanakan kegiatan e-procurement. Capaian kinerja Tahun 2011 Kementerian Keuangan memberikan apresiasi yang tinggi atas capaian kinerja penghematan pelaksanaan e-procurement BPKP sesuai surat Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI Nomor S-1881/ SJ/2011 tanggal 25 Oktober 2011. Penghematan pengadaan barang/jasa dari hasil pelaksanaan e-procurement atas 11 paket pekerjaan di lingkungan BPKP tahun anggaran 2011 sebesar Rp700.169.738,00 Tahun 2012 Berdasarkan Surat Sekretaris Utama (Sesma) No. S-2419 tanggal 22 Desember 2011 tentang Pelaksanaan e-Procurement


atas Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan BPKP tahun 2012 ditargetkan seluruh unit untuk melaksanakan e-procurement. Sampai dengan 30 September 2012  Unit yang telah menerapkan e-procurement telah mencapai 30 unit (130,43%) dari target renstra minimal 23 unit atau baru mencapai 76,92% dari target berdasarkan Surat Sesma sebanyak 39 unit.  Jumlah jenis paket yang telah diterapkan secara elektronik mencapai 51 jenis paket dari target 54 jenis paket atau meliputi nilai Rp38.401.650.546,00 (88,04%) dari target nilai pengadaan Rp43.618.248.000,00  Telah terdapat penghematan pengadaan barang/jasa dari hasil pelaksanaan e-procurement atas 41 (empat puluh satu) paket pekerjaan di lingkungan BPKP tahun anggaran 2012 sebesar Rp4.023.373.073.000,00 (9,22%)

Menanggapi hal yang sama, admin agency Fadjar Patriono turut menambahkan bahwa: 1) Dengan adanya kebijakan sesuai Perpres No. 70 Tahun 2012 dimana untuk paket s.d 200 jt dpt dilakukan dengan pengadaan langsung, maka subadmin agency cenderung untuk memfokuskan kegiatan pengadaan langsung tanpa melalui e-procurement. Hal ini juga akhirnya mempengaruhi pencapaian target renstra kami dalam melakukan pengadaan secara elektronik, mengingat alokasi belanja modal ratarata di setiap unit kerja berkisar 200300 jt. (Belanja modal di BPKP secara total hanya berkisar 17-20 M untuk 33 perwakilan BPKP di setiap provinsi dan 6 unit mandiri di Kantor Pusat) 2) Perkembangan e-procurement sejauh ini baru sebatas e-tendering, sedangkan e-catalogue dan e-purchasing belum terlalu lengkap sesuai yang diharapkan. e-Catalogue yang memuaskan baru e-catalogue untuk pengadaan kendaraan, sedangkan e-catalogue untuk pengadaan obat sangat terbatas. 3) Rewards atas beban kerja serta tanggung jawab panitia pengadaan belum sebanding. Sehingga para personil pengadaan yang kompeten berusaha “menghindar” bila ditunjuk sebagai panitia pengadaan. 4) Mencermati butir 3 tsb, selain relatif kecilnya alokasi dana, maka organisasi

WARTA INFO

Kendala dan hambatan pelaksanaan Ketika ditanya mengenai kendala, Pak Tri pun berujar, “Pasokan bandwidth yang kecil selama ini sangat dikeluhkan sebagian besar subadmin agency BPKP, apalagi pada triwulan 1, frekuensi pemakaian bandwidth yang tinggi pasti terjadi karena adanya fokus target penyerapan anggaran pada triwulan awal tahun anggaran sesuai arahan dari TEPPA UKP4. Selain itu, dari sisi aplikasi antar sesama subadmin agency, sering terjadi kesulitan apabila ada perubahan formasi pegawai dalam kepanitiaan karena NIP pegawai yang bersangkutan hanya bisa di-entry sekali saja.”

TESTIMONI

“Sejauh ini kami berharap LPSE Kementerian Keuangan dapat terus membantu kami dalam hal penerapan e-procurement sehingga tercapai penghematan dan penyerapan anggaran yang optimal.” Tri Winarno, Kepala Subbagian Pengadaan Biro Umum

“Saya ingin ke depannya LPSE hanya berada dalam satu server saja. Bisa dibayangkan setiap daerah punya server masing-masing, selain harganya mahal, juga dapat membatasi calon peserta yang ingin melihat pelelangan yang sedang berlangsung.” Made Udayana, Panitia Pengadaan

pengadaan di BPKP masih bersifat ad-hoc dan belum membentuk ULP secara permanen. 5) Masih terdapat KPA yang belum mengerti dan taat akan RUP. Penutup: pesan dan harapan “Kepada rekan-rekan di satker lain, kami ingin berbagi tips sukses dalam implementasi e-procurement adalah bahwasanya mari terus tingkatkan kompetensi personil yang terlibat dalam e-procurement dan tingkatkan komunikasi yang aktif dengan Admin SPSE Kementerian Keuangan,” ujar Pak Tri.

kami tetap bekerja sama dengan LPSE Kemenkeu, serta mengingat saat ini BPKP sedang membutuhkan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. “Sejauh ini kami berharap LPSE Kementerian Keuangan dapat terus membantu kami dalam hal penerapan e-procurement sehingga tercapai penghematan dan penyerapan anggaran yang optimal,”pungkas Pak Tri menutup wawancara. (Radit)

Sebagaimana diketahui baseline anggaran belanja modal BPKP saat ini diprioritaskan untuk pembangunan gedung perwakilan BPKP yang baru dan rehabilitasi berat bagi gedung BPKP yang lama, disebabkan biaya pembangunan infrastruktur layanan pengadaan secara elektronik membutuhkan biaya modal yang sangat besar dan tentu akan lebih efisien jika


27

WARTA INFO

PROFIL KANTOR

LPSE KEMENTERIAN KEUANGAN WILAYAH KALIMANTAN BARAT Dalam rangka memenuhi amanat Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Kementerian Keuangan dalam hal ini Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE), sejak tahun 2010 secara bertahap mulai membuka kantor agency di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan suatu unit layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik pada unit vertikal Kementerian Keuangan di daerah. Salah satu wilayah luar pulau jawa yang dipilih ialah Kalimantan Barat yang beribukota di Pontianak.

M

elalui persetujuan Kepala Perwakilan saat itu, Pusat LPSE menunjuk gedung milik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, yang beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 31, sebagai kantor Tim Pelaksana Penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (TPPLPSE) Kementerian Keuangan Wilayah Kalimantan Barat. Hingga saat ini, TPPLPSE Kalimantan Barat masih berupa tim ad hoc (sementara) yang seluruh perangkatnya, selain Penanggung Jawab, merupakan tenaga perbantuan dari pejabat/pegawai Balai Diklat Keuangan Pontianak. Tim ini terdiri dari 1 orang penanggung jawab, 1 orang koordinator, 1 orang admin agency, 1 orang verifikator, dan 1 orang helpdesk. Terhitung mulai 6 November tahun 2012 Penanggung Jawab tim ini dijabat oleh Teddy Rukmantara (Kepala Kantor Wilayah DJPBN Kalimantan Barat) menggantikan Jusuf Indarto (mantan Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat), sedangkan untuk Koordinator, terhitung

mulai bulan September tahun? dijabat oleh Muhamad Sandri Merizanta (Kepala Balai Diklat Keuangan Pontianak) menggantikan Parwanta (mantan Kepala Balai Diklat Keuangan Pontianak). Komposisi tim yang seluruhnya merupakan pejabat/pegawai pada Balai Diklat Keuangan Pontianak, memudahkan koordinasi antarfungsi masing-masing personil. Selain itu, sesuai arahan koordinator tim, setiap personil tim harus dapat menguasai seluruh keahlian yang dibutuhkan agar dapat memberikan pelayanan maksimal kepada user tanpa memandang fungsi personil tim tersebut demi kepuasan seluruh user. Tim LPSE Kalimantan Barat telah menjalin kerja sama dengan beberapa instansi, seperti Kodam XII/Tanjung Pura, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong, Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak, Satker Dinas Kelautan Propinsi Kalimantan Barat, Setda Kabupaten Bengkayang dan beberapa satuan kerja lain. Tim LPSE

Suasana Pelatihan Panitia

28


Kalimantan Barat juga beberapa kali diundang untuk memberikan pengarahan dalam pembentukan satuan kerja LPSE milik Pemerintah Daerah. Selain itu, tim ini telah bekerja sama dengan pihak swasta untuk dapat memberikan pelatihan e-procurement kepada para penyedia di daerah luar kota Pontianak. Tim LPSE Kalimantan Barat berupaya menjadi one stop solution center, sehingga pelayanan yang diberikan tidak hanya berupa pelayanan dalam sistem LPSE seperti pendampingan penggunaan aplikasi e-procurement atau registrasi panitia-penyedia, tetapi juga meliputi pengadaan secara menyeluruh, Pada hari dan jam kerja, seluruh personil tim siap melayani seluruh user baik dari pihak panitia ataupun penyedia. Bahkan seringkali pelayanan dilakukan di luar jam kerja (malam hari atau hari libur) apabila ada user yang memerlukan bantuan yang sifatnya mendesak, dengan menghubungi personil ataupun kantor tim LPSE terlebih dahulu. Untuk pelatihan SPSE

Pelayanan Admin Agency

WARTA INFO

sempurnanya fasilitas yang ada pada LPSE Kalimantan Barat, tim selau berusaha untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik, jauh melebihi ekspektasi user sehingga dapat menutupi ketidaksempurnaan yang ada. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa petikan testimoni dari beberapa user sebagai berikut:

Ruang Bidding

sendiri, Tim LPSE Kalimantan Barat tidak menjadwalkan waktu khusus pelaksanaan pelatihan rutin, tetapi terlebih dahulu menerima pendaftaran pelatihan dengan peserta minimal 8 orang penyedia atau 3 orang panitia untuk melakukan pelatihan pada waktu yang telah ditetapkan. Fasilitas yang terdapat pada kantor Tim LPSE Kalimantan Barat cukup lengkap, tetapi dari sisi layout ruangan masih ada kekurangan. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat gedung Tim LPSE Kalimantan Barat masih digunakan bersama dengan Balai Diklat Keuangan Pontianak. Walaupun demikian, dengan 1 ruang bidding, 1 meja registrasi, 1 sofa tunggu tamu, dan 1 ruang pelatihan, tim LPSE Kalimantan Barat telah mampu mejalankan fungsinya dengan baik. Setiap bagian ruangan ditata seefisien mungkin, tanpa mengurangi fungsi dari bagian masing-masin. Terlepas dari masih belum

“Untuk saat ini saya melihat kantor tim LPSE yang kebetulan masih menumpang bersama kantor BDK Pontianak, masih belum sempurna, namun itu tertutupi dengan keramahan serta kesigapan tim LPSE Kalimantan Barat itu sendiri dalam membantu panitia PBJ yang datang. Saya mengucapkan terima kasih atas bantuan tim LPSE Kalbar dan semoga ke depan semakin meningkatkan mutu pelayanannya.” Cyndi Nelly – Panitia PBJ KPPBC Sintete “Ketidaksempurnaan fasilitas terlupakan oleh pelayanan yang ramah dan cepat tanggap dari para aparat yang ada. Pelayanan yang bersahabat, menyeluruh dan bebas biaya sangat jauh berbeda dengan pelayanan yang diberikan oleh LPSE kota/propinsi, membuat kami nyaman dan betah berlama-lama di sini. Sukses kepada seluruh aparatur yang ada, semoga pelayanan yang ada dapat selalu dipertahankan atau malah ditingkatkan.” Apriyadi – Pimpinan CV. Rekayadi Karya

Dengan kekurangan yang ada pada Tim LPSE Kalimantan Barat, kami selalu siap menerima masukan. kritik dan saran untuk dapat selalu memberikan pelayanan yang lebih baik lagi pada seluruh user di Kalimantan Barat. (Tirto)


29

WARTA INFO

SATUAN KERJA K/L/I YANG TELAH BEKERJA SAMA DENGAN LPSE KEMENKEU Tahun No. 1

2009

Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

√

2

Komisi Yudisial (KY)

√

3

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

√

4

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP)

√

2010

2011

2012

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

√

21

Pengadilan Militer Kalimantan Timur

√

22

Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Barat

√

Ditjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM

√

24

IAIN Ar-Raniry Aceh.

√

25

Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan Yogyakarta

√

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

√

27

Lembaga Administrasi Negara RI

√

28

Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK)

√

23

Mempunyai LPSE Sendiri

26

√

5

Lembaga Sandi Negara (LSN)

√

6

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pemeriksa Keuangan RI

√

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

√

8

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

√

9

Badan Kepegawaian Negara (BKN)

√

10

Kementerian Kelautan dan Perikanan

√

11

Sekretariat Negara

√

12

Kementerian Perhubungan

√

13

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

√

√

14

Kementerian Luar Negeri

√

√

15

Kementerian Sosial RI

√

√

16

Kementerian PAN & Reformasi Birokrasi

√

√

17

Kementerian BUMN

√

18

Biro Umum BPKP

√

19

Biro Hukum dan Organisasi, BMKG

√

7

30

Satuan Kerja

20

√

√

√


√

29

Badan Pengawas Mahkamah Agung RI

√

30

Pengadilan Militer Jawa Barat.

√

31

Pengadilan Tinggi Agama Serang

√

32

Pengadilan Agama Bandung dan Se- Jawa Barat

√

33

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

√

34

Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung

√

35

BPS Provinsi Bengkulu.

√

36

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jawa Timur.

√

37

Balai Taman Nasional Gunung Merapi

√

38

Kodam XII Tanjung Pura

√

39

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong

√

40

Dinas Sosial Provinsi Sumsel

√

41

Pusat Pengelolaan Ekoregion Kalimantan

√

42

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Balikpapan

√

√

Universitas Pattimura

√

70

Kantor Badan SAR Aceh

√

√

71

√

Pengadilan Agama Nunukan

Komisi Hukum Nasional

√

72

√

46

Dinas Kesehatan Jeneponto

Panti Sosial Bina Netra "Wyata Guna"

√

73

47

Kantor Kesehatan Pelabuhan Padang

√

√

48

Dinas Kesehatan Kab. Seluma

Stasiun Karantina Ikan,Pengendalian Mutu & Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Ternate

√

74

RSUD Tais Kab. Seluma

Stasiun KIPM Kelas I Lampung

√

49

√

50

Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma

75 √

√

51

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Seluma

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara

√

Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak

√

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Seluma

77

RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Kab. Takalar

√

√

78

√

53

Sekretariat Daerah Kab. Seluma

Dinas Pertanian Kab. Jeneponto

√

79

54

Sekretariat DPRD Kab. Seluma

√

√

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Jeneponto

55

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Seluma

80

Balai Bahasa Bandung

√

√

81

Pengadilan Tinggi Bandung

√

56

Pengadilan Agama Curup

√

82

Kantor Pertanahan Kota Bandung

√

57

Pengadilan Militer III Madiun

√

58

Pengadilan Agama Jakarta Pusat

√

59

Pengadilan Agama Jakarta Utara

√

60

Polda Jatim

√

61

RRI Ternate

√

62

Kejaksaan Agung RI

√

63

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

√

64

SMAK Makassar

√

65

Kementerian Agama Kab.Seluma, Bengkulu

√

66

LPP TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara

√

67

Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

√

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Seluma Bengkulu

√

44 45

52

68

Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan

√

Pengadilan Agama Balikpapan

76

WARTA INFO

69

43

√


31

WARTA INFO

TIPS

AMAN BERTRANSAKSI INFORMASI

B

eberapa waktu yang lalu, Pusat LPSE Kementerian Keuangan direkomendasikan untuk mendapatkan sertifikat ISO 27001:2005 Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI). ISO 27001:2005 merupakan standar untuk menerapkan manajemen keamanan informasi di LPSE Kementerian Keuangan, baik internal maupun eksternal.

4. Update Antivirus • Update antivirus Anda secara berkala, misalnya setiap hari. • Jika Anda menggunakan antivirus berbayar, gunakan fitur update otomatis. • Lakukan full scan untuk komputer Anda secara berkala, misalnya setiap minggu.

Dalam melakukan transaksi informasi melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik, sangat disarankan untuk menjaga keamanan informasi yang dipertukarkan agar informasi yang bersifat rahasia tidak diketahui oleh pihak yang tidak berkepentingan.

5. Aktifkan Firewall • Pastikan firewall pada komputer Anda dalam keadaan aktif.

Berikut tips yang dapat kami berikan terkait dengan implementasi ISO 27001:2005 di LPSE Kementerian Keuangan: 1. Password • Gunakan minimal 6 karakter dengan kombinasi huruf, angka, dan karakter spesial seperti tanda ‘$’ ‘#’ ‘%’ ‘!’ ‘&’. • Gunakan karakter yang tidak mudah ditebak. • Segera ubah default password yang diberikan pertama kali. • Ubah password secara berkala, misalnya setiap 30 hari. • Sebagai referensi, Anda dapat menggunakan situs www. passwordmeter.com untuk mengukur seberapa kuat password yang digunakan.

6. Jangan Gunakan Fitur Pengingat Password • Non-aktifkan fitur pengingat password pada browser Anda. 7. Jangan Share Password Anda • Jangan simpan password di tempat yang mudah ditemukan oleh orang lain, misalnya di layar komputer atau di buku agenda yang Anda gunakan. • Jangan berikan password Anda kepada siapapun. 8. Update patch sistem operasi yang digunakan • Jika Anda menggunakan sistem operasi berbayar seperti Microsoft Windows, aktifkan fitur update otomatis. Hal ini agar celah-celah keamanan pada sistem operasi Anda dapat diperbaiki oleh patch yang diberikan oleh Microsoft. (Bary)

2. Clear Desk • Bersihkan meja kerja Anda dari dokumen-dokumen yang mengandung informasi rahasia ketika Anda meninggalkan meja untuk waktu yang cukup lama. • Masukkan dokumen yang bersifat rahasia ke tempat yang terkunci, misalnya lemari/laci meja kerja, filing cabinet, dan lain-lain. • Pastikan dokumen yang dibuang ke tempat sampah tidak mengandung informasi rahasia yang dapat digunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan untuk menggali informasi. • Gunakan shredding machine untuk memastikan dokumen yang dibuang aman. 3. Clear Screen • Lock komputer yang Anda gunakan ketika akan meninggalkan ruangan untuk waktu yang cukup lama. • Atur screen saver pada posisi aktif, misalnya screen saver aktif jika komputer didiamkan selama 3 menit. • Atur agar ketika screen saver aktif, screen login juga aktif. Hal ini agar ketika pengguna akan menggunakan komputernya, harus memasukkan password terlebih dahulu. • Gunakan kombinasi tombol Ctrl + Alt + Del atau kombinasi tombol Windows + L untuk mengunci komputer Anda.

32


http://www.dokisoft.com/importance-of-data-security-prevent-identity-theft/

WARTA INFO

INOVASI

APLIKASI SPSE VERSI 3.5

L

embaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai pengembang Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), telah mengembangkan aplikasi terbaru SPSE Versi 3.5. Aplikasi tersebut merupakan peningkatan dan perbaikan dari versi SPSE sebelumnya yaitu versi 3.2.5. Namun demikian, SPSE versi 3.5 belum terpasang di semua LPSE di seluruh Indonesia. Hanya beberapa LPSE dengan kriteria tertentu yang menjadi prioritas untuk menggunakan SPSE versi 3.5. Berikut adalah perubahan yang terdapat di SPSE versi 3.5:

Secara Keseluruhan 1. Terdapat informasi di menu Login untuk melakukan upgrade browser yang digunakan (jika terdapat update). 2. Perubahan tampilan button. 3. Captcha pada halaman FAQ. 4. Terdapat tampilan progress uploading ketika mengupload file ke dalam sistem.

Admin PPE 1. Merubah data admin agency. 2. Fitur FTP, File Manager, dan Lowongan Pekerjaan dihilangkan. 3. Penambahan fitur pencarian pada Daftar FAQ, Daftar Agency, Daftar Auditor, dan Daftar Email. 4. Penambahan isian port pada fitur setting Mail Server dan default SMTP Server.

Verifikator 1. Sinkronisasi data antara SPSE dengan server Agregasi Data Penyedia (ADP) secara otomatis. 2. Terdapat informasi mengenai jumlah penyedia yang roaming (ADP).

Admin Agency 1. Terdapat fitur perubahan penanggung jawab Admin Agency. 2. Terdapat kotak isian nama instansi serta kode Satuan Kerja pada form isian Satuan Kerja. 3. Form isian anggaran pada Admin Agency dihilangkan, diganti dengan input langsung oleh Panitia/ULP saat

pembuatan paket. 4. Penambahan fitur pencarian pada Daftar Agency, Satuan Kerja, dan Daftar Pegawai. 5. Penambahan fitur pembuatan user PPK.

PPK 1. PPK dapat melihat paket lelang yang dibuat oleh Panitia/ULP/ULP. 2. Terdapat form isian SPPBJ yang diterbitkan oleh PPK, dan akan dikirimkan melalui email sistem ke Penyedia yang bersangkutan. 3. Terdapat form isian pada saat tahap Penandatanganan Kontrak. 4. Terdapat fitur Print to PDF untuk mencetak Summary Paket lelang (sama dengan fitur yang terdapat pada user auditor).

Panitia/ULP 1. Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (11) hufur a dan b Perpres 70 Tahun 2012, ULP/Pejabat Pengadaan wajib menyederhanakan proses kualifikasi dengan ketentuan : a. Meminta penyedia barang/jasa mengisi formulir isian kualifikasi. b. Tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan kecuali pada tahap pembuktian kualifikasi, sehingga pada SPSE untuk prakualifikasi Panitia/ ULP tidak dapat men-download dokumen kualifikasi (softcopy/lampiran dokumen yang sudah di-upload oleh penyedia pada data penyedia). 2. Pada saat pembukaan dokumen penawaran, Panitia/ ULP mendekripsi (membuka) file penawaran peserta menggunakan Apendo Panitia/ULP versi 3.1 dengan terlebih dahulu melakukan Login. 3. Panitia/ULP harus mengganti password Apendo dengan tingkat kesulitan password baru minimal 50%. 4. Pada prakualifikasi, Panitia/ULP dapat melakukan addendum dokumen kualifikasi dengan batas waktu minimal 2 hari sebelum batas akhir upload dokumen prakualifikasi. 5. Pada prakualifikasi, Panitia/ULP dapat langsung melakukan evaluasi kualifikasi pada tahapan pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi dan apabila terdapat kekurangan dokumen kualifikasi


33

WARTA INFO

yang dikirimkan oleh penyedia, Panitia/ULP dapat meminta kekurangan dokumen kualifikasi melalui fasilitas yang telah disediakan di sistem sebelum tahapan pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi berakhir. 6. Panitia/ULP masih bisa mengubah HPS sampai dengan 2 hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran. 7. Terdapat fitur evaluasi ulang prakualifikasi. 8. Terdapat fitur pemasukan penawaran ulang. 9. Panitia/ULP dapat merubah jadwal baik yang sudah terlewati maupun yang belum terlewati, kecuali untuk jadwal batas akhir upload dokumen penawaran dan jadwal awal pembukaan penawaran. 10. Untuk perubahan jadwal batas akhir upload dokumen penawaran dan jadwal awal pembukaan penawaran harus mengajukan permohonan perubahan jadwal kepada LPSE. 11. Terdapat format pengisian Kode Anggaran yang bersumber dari APBN. 12. Panitia/ULP dapat membuat paket dengan banyak lokasi untuk 1 paket. 13. Panitia/ULP dapat membuat paket dengan menggunakan lebih dari 1 anggaran. 14. Terdapat isian nomor surat rencana teknis pelaksanaan pengadaan dan nama PPK yang harus diisikan Panitia/ ULP pada form buat lelang. 15. Disediakan menu upload untuk informasi tambahan. 16. Terdapat menu Print to PDF Summary Paket lelang (sama dengan auditor). 17. Menu ganti Panitia/ULP diganti menjadi dropdown di halaman Panitia/ULP. 18. Panitia/ULP dapat melihat daftar anggota kePanitia/ ULPannya di halaman home. 19. Pada saat sanggahan muncul nama kePanitia/ULPan bukan nama pegawai. 20. Menu upload berita acara dipindahkan di bagian bawah (bersama semua menu upload file). 21. Menampilkan data kualifikasi perusahaan di identitas perusahaan. 22. Terdapat informasi waktu pengiriman pada saat Panitia/ULP mengupload dokumen. 23. Aplikasi Pengadaan Dokumen (APENDO) versi 3.1.

Penyedia Barang/Jasa 1. Sama seperti poin (1) pada fitur user Panitia/ULP. 2. Hanya penyedia yang mengirimkan dokumen penawaran dapat mengirimkan sanggahan. 3. Pada halaman isian Kualifikasi Pengalaman terdapat informasi : “Jika prosentase pelaksanaan bernilai kurang dari 100, maka sistem akan menganggap

34


sebagai pekerjaan sedang berjalan”. 4. Pada prakualifikasi, penyedia dapat mengirimkan kekurangan dokumen kualifikasi yang diminta oleh Panitia/ULP melalui SPSE dengan cara mengirimkan kembali seluruh dokumen kualifikasi yang telah diisikan secara lengkap melalui menu edit/kirim data. 5. Menu isian neraca dihilangkan. 6. Penyedia mengirimkan file penawaran yang sudah dienkripsi/disandikan dengan menggunakan Apendo Penyedia versi 3.1. Dalam melakukan enkripsi file penawaran dengan cara memilih folder yang berisi seluruh file penawaran. 7. SPSE menolak untuk mengirim file *.rhs hasil enkripsi file penawaran yang menggunakan Apendo selain versi 3.1. 8. Penyedia tidak dapat melakukan perubahan email. 9. Jika penyedia upload penawaran ke-2 dan tidak menyetujui disclaimer, maka dianggap tidak melakukan upload dokumen penawaran (update). 10. Informasi lelang pada saat pengiriman dokumen kualifikasi ditampilkan pada bagian atas. 11. Isian prosentase pelaksanaan ditambahkan simbol ‘%’. 12. Pengiriman file dokumen kualifikasi tambahan bisa terdiri dari banyak file. 13. Informasi status pengiriman dokumen penawaran berada pada bagian bawah. (Bary)

WARTA OPINI

OPINI

DENGAN e-PROCUREMENT, AUDIT SEMAKIN MUDAH DAN EFISIEN Ashari Budi Silvianto, S.E., Ak., M.Eng. Auditor Badan Pemeriksa Keuangan RI Apa pendapat Bapak tentang implementasi dan perkembangan e-Procurement dewasa ini?

Menurut pendapat saya, selama ini visi utama penggunaan e-procurement memang diharapkan menjadi salah satu sarana pendukung akuntabilitas melalui penggunaan IT. Sehingga dalam pengadaan barang jasa setidaknya memastikan beberapa hal: a. Memberikan kepastian waktu pada setiap tahap pengadaan. Pengadaan akan dibuka pada waktu yang ditetapkan oleh panitia, aanwijzing dilaksanakan sesuai waktu yang disediakan, serta pengunggahan dokumen penawaran akan ditutup pada waktu yang ditetapkan. Karena melalui penggunaan IT, maka segala perubahan atas ketetapan waktu tersebut semestinya dapat dengan mudah ditelusuri dan diidentifikasi penyebabnya. Kukuh Adhi Santosa, SH Auditor Muda Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Manfaat apa yang sudah dapat Bapak rasakan dengan adanya e-procurement ini khususnya yang berkaitan langsung dengan tugas Bapak yaitu penggunaan aplikasi e-audit?

Manfaat yang paling dirasakan dalam pelaksanaan tugas audit adalah kecepatan memperoleh dokumen pengadaan. Sebelum e-audit ada, untuk mendapatkan dokumen dari satuan kerja, terkadang kami harus menunggu lama, meski mungkin tanpa ada unsur kesengajaan, melainkan karena administrasi yang kurang tertib. Permasalahan yang biasa terjadi antara lain dokumen pengadaan tidak lengkap atau disimpan oleh panitia yang telah dimutasikan ke unit lain. Terlebih lagi sejak tahun 2009, dengan telah dikembangkan aplikasi Audit Management System (AMS) atas kegiatan pengawasan di Itjen Kemenkeu, dimana kertas kerja audit tidak lagi dalam bentuk hardcopy, melainkan secara online dapat direviu secara berjenjang oleh pimpinan, keberadaan aplikasi e-audit sangat membantu pelaksanaan audit dengan aplikasi AMS. Kita tidak perlu lagi menscan dokumen pengadaan tetapi cukup men-download dokumen yang diperlukan tersebut dari aplikasi SPSE.

b. Memperkecil peluang kolusi. Kolusi memang musuh utama suatu sistem. Secanggih dan semahal apapun suatu sistem dapat diruntuhkan hanya dengan membagikan password admin. Dengan e-procurement setidaknya mengurangi peluang pertemuan antara penyedia, panitia, atau pemberi kerja, sehingga memperkecil peluang timbulnya cikal bakal kolusi. c. Membuka persaingan sempurna. Setiap penyedia yang terdaftar dapat memasukkan penawaran untuk berbagai paket pekerjaan di berbagai lokasi. Suatu paket pekerjaan tidak lagi dapat ‘dikuasai’ hanya oleh penyedia-penyedia di sekitar lokasi pekerjaan. Dr. Ir. Marwan Syaukani, MSc Analis Kebijakan Pembangunan Nasional–Dewan Ketahanan Nasional (Mantan Ketua Tim Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan Perikanan) Selain manfaat yang dirasakan, sejauh ini kendala apa saja yang dirasakan? Sampai sejauh ini, saya belum merasa mendapatkan kendala berarti baik dari sisi administrasi, penggunaan aplikasi maupun proses analisa datanya. Delwin Trisno Hutapea, SE,Ak. Auditor Badan Pemeriksa Keuangan RI Dengan semangat reformasi pengadaan yang Bapak miliki, apa harapan yang ingin anda sampaikan terkait implementasi dan perkembangan e-procurement khususnya penerapan aplikasi e-audit? Harapan saya adalah penggunaan e-procurement dapat segera terealisasi 100% secara nasional, sehingga tingkat potensi korupsi dan penggunaan biaya dapat semakin ditekan. Oleh karena itu, sosialisasi dan pelatihan dalam penggunaan sistem ini harus tetap berjalan. Selain itu, dengan semakin meningkatnya perkembangan serta pengetahuan tentang teknologi dan informasi, hal yang perlu diwaspadai adalah cyber crime, sehingga LPSE perlu terus mengembangkan tingkat keamanan server data agar tidak terjadi manipulasi dan kebocoran data serta kecurangan lainnya.


35

Pusat LPSE Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan RI Gedung Djuanda I Lantai 2 Jl. DR. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat 10710 Email: [email protected] [email protected]

Call Center Telp : (021) 29225922 Fax : (021) 3512219

Daftar alamat LPSE Kementerian Keuangan di daerah. Silahkan hubungi LPSE terdekat. LPSE Wilayah Aceh GKN Banda Aceh Jl. Tgk. Chik Di Tiro, Desa Kampung Ateuk, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh Telp: (0651) 638262 LPSE Wilayah Sumatera Utara GKN Medan Lt. V Jl. Diponegoro 30A Medan I Telp: (061) 4524609 LPSE Wilayah Sumatera Barat KPPN Padang Lt. 2 Jl. Perintis Kemerdekaan No. 79 Padang Telp: (0751) 891851 LPSE Wilayah Riau Kanwil Ditjen Pajak Riau dan Kepulauan Riau Lt. 3 Jl. Sudirman No. 247 Pekanbaru Telp: (0761) 861053, Fax: (0761) 861054 LPSE Wilayah Kepulauan Riau KPKNL Batam Jl. Engku Putri Batam-Center Batam Telp: (0778) 469796, 469824, 469825 Fax: (0778) 469796 LPSE Wilayah Jambi Kanwil Ditjen PBN Jambi Jl. Mayjend. Yoesoef Singedikane No. 45 Telanaipura Jambi Telp: (0741) 669528, 668802 LPSE Wilayah Bengkulu KPKNL Bengkulu Jl. Museum No. 2 Jembatan Kecil Bengkulu 38224 Telp: (0736) 23085, Fax: (0736) 23112 LPSE Wilayah Sumatera Selatan GKN Palembang Jl. Kapten A. Rivai No 4 Palembang Telp: (0711) 315333 LPSE Wilayah Kepulauan Bangka Belitung Kanwil Ditjen PBN Bangka Belitung Jl. Sungai Selan No. 91 Pangkal Pinang Telp: (0717) 439137 LPSE Wilayah Lampung Kanwil Ditjen PBN Lampung Jl. Cut Mutia Nomor 23 A Lampung Telp: (0721) 471308

36

LPSE Wilayah Banten Kanwil DJKN Serang Jl. Diponegoro No. 9-11 Serang Telp: (0254) 210103 LPSE Wilayah Jawa Barat GKN Bandung Jl. Asia Afrika No. 114 Bandung Telp: (022) 4230161 LPSE Wilayah Jawa Tengah GKN Semarang I Jl. Pemuda No. 2 Telp: (024) 3387873 Fax: (024) 3587874 LPSE Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta GKN Yogyakarta Jl. Kusumanegara No. 9 Yogyakarta Telp: (0274) 512304, 562375 ext.1055 LPSE Wilayah Jawa Timur GKN Surabaya II Jl. Dinoyo No. 111 Surabaya Telp: (031) 5615384, 5615388 Fax: (031) 5672082 LPSE Wilayah Kalimantan Barat Balai Diklat Keuangan Pontianak Jl. Sultan Abdurrahman No. 31 Pontianak Telp: (0561) 732622 LPSE Wilayah Kalimantan Tengah KPPN Palangkaraya Jl. Kapten P. Tandean No. 4 Palangkaraya Kalteng 73112 LPSE Wilayah Kalimantan Timur GKN Balikpapan Jl. A. Yani 68 Balikpapan Telp: (0542) 4272691, 42770 Fax: (0524) 42768 LPSE Wilayah Kalimantan Selatan KPKNL Banjarmasin Jl. Pramuka No. 7 Banjarmasin Tlp (0511) 4281286 Fax (0511) 4281281 LPSE Wilayah Sulawesi Utara GKN Manado Jl. Bethesda No.6 Manado Telp: (0431) 851522 LPSE Wilayah Gorontalo KPKNL Gorontalo Jl. Raden Saleh No. 7 Gorontalo Telp: (0435) 824802


LPSE Wilayah Sulawesi Tengah KPKNL Palu Jl. Prof. Moh. Yamin No. 55 Palu LPSE Wilayah Sulawesi Barat GKN Mamuju Jl. Ahmad Yani No 14 Mamuju Telp: (0426) 21279 LPSE Wilayah Sulawesi Selatan GKN Makassar Jl. Urip Sumoharjo Km. 4 Makassar (GKN II Lt. 1) Telp: (0411) 425244, 425245 LPSE Wilayah Sulawesi Tenggara KPKNL Kendari Jl. Made Sabara No.6 Kendari Telp: (0401) 3128369 LPSE Wilayah Bali GKN Denpasar I Jl. Dr. Kusumaatmadja 19 Renon Denpasar Telp: (0361) 235064 LPSE Wilayah Nusa Tenggara Barat KPKNL Mataram Jl. Pendidikan No. 24 Mataram Telp: (0370) 622286, 632854, 632655 LPSE Wilayah Nusa Tenggara Timur GKN Kupang Jl. El Tari II Walikota Baru Kupang Telp: (0380) 823539, 833432 LPSE Wilayah Maluku Utara KPPN Ternate Jl. Yos Sudarso No 6 Ternate Telp: (0921) 3121655 LPSE Wilayah Maluku LPSE pada GKN Ambon Jl. Raya Pattimura No. 18 Ambon Telp: (0911) 344355 LPSE Wilayah Papua Barat GKN Sorong Jl. Basuki Rachmat Km 7 Sorong LPSE Wilayah Papua Gedung Indoprima Lantai 1 & 7 Jl. Pasifik Permai Komplek Ruko Dok II 99111 - Jayapura (CP: Ragil Anwar 085366563330)

e-audit Pendekatan Teknologi Untuk Transparansi Dalam e-procurement Sonny Loho Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan

Recommend Documents