Dadit Herdikiagung - Inspektur II Inspektorat Jenderal Kementerian Ristek, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
PENGAWASAN ITJEN Kegiatan
Lingkup
Output
Audit
Audit keuangan; audit kinerja; audit dg tujuan tertentu (rekomendasi BPK; pengaduan masy; permintaan pimpinan)
Lap Hasil Audit
Evaluasi
LAKIP; pelaksanaan RB; penerapan sistem pengendalian intern; proses tata kelola; manajemen risiko,
LAKIP; Lap Hasil PMPRB; Pedoman evaluasi LAKIP
Review/Verifikas i
Lap Keuangan Kementerian; RKA KL; Revisi RKA; SPIP; Tunggakan; Sarpras
Lap Hasil Rev
Pemantauan
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK; Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal; pengaduan masyarakat; realisasi penyerapan anggaran
Ikhtisar Lap Hasil Pengawasan
Kebijakan pengawasan intern
Kebijakan dan sosialisasi PUU, mis gratifikasi, whistle blower, benturan kepentingan
Rancangan peraturan
Administrasi
Renstra Inspektorat; LAKIP; Kompilasi Hasil Pengawasan
Rentra; LAKIP; Kompilasi Hasil Pengawasan
q
Mengoptimalkan Kapasitas Inspektorat Jenderal
a. Mengoptimalkan peran dan layanan Inspektorat Jenderal audit kinerja, pemberian peringatan dini, dan konsultasi. b. Mengoptimalkan manajemen sumber daya manusia Inspektorat Jenderal dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. c. Menerapkan praktik-praktik pemeriksaan intern yang profesional. d. Meningkatkan akuntabilitas dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal secara baik. e. Membangun hubungan dan budaya organisasi yang baik dengan pihak-pihak lain yang terkait. f. Menerapkan struktur tata kelola yang baik. q
Mengoptimalkan Kapasitas dan Peran Satuan Pengawas Intern (SPI) PTN
a. Meningkatkan peran dan fungsi SPI sebagai pengawal PTN b. Mengupayakan penegasan struktur organisasi SPI PTN c. Meningkatkan kapabilitas SDM SPI PTN
Penguatan Lingkungan Pengendalian a. Mendapatkan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi lembaga (assurance activities) b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi lembaga (anti corruption activities); dan c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi lembaga (consulting activities) d. Mendorong pelaksanaan pelaporan gratifikasi e. Mendorong peningkatan peran SPI
Penguatan Pelaksanaan Pengawasan a. Optimalisasi reviu sebagai upaya pencegahan
b. Optimalisasi penyelesaian hasil pengawasan c.
Evaluasi hasil reviu dan hasil pengawasan
Evaluasi Berkala Evaluasi berkala pelaksanaan penguatan lingkungan pengendalian dan pelaksanaan pengawasan
q
Mengoptimalkan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, Itjen, SPI
q
Mengoptimalkan funsi inventigatif
a.
Pasal 20 UU No. 15 /2004 ttg Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara • Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. • Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. • Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
Peraturan BPK No. 2 /2010 ttg Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK-RI • Jawaban/tanggapan kepada BPK dibuktikan dgn tanda terima dari BPK • Jawaban atau penjelasan dilampiri dengan dokumen bukti pendukung • Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan sesuai jangka waktu, wajib memberikan alasan yang sah, meliputi kondisi: a. Force majeure b. Subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan c. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien dan ekonomis antara lain perubahan struktur organisasi dan/atau regulasi • Apabila rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dalam jangka waktu tanpa alasan yang sah, BPK melaporkan kepada instansi yang berwenang (APH). 6
Mencari dan menemukan adanya kecurangan (fraud) dan korupsi – APH Tindak Pidana.
Cara untuk menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindakan kecurangan, korupsi atau bukan.
Membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; dan dapat dijadikan sebagai dasar penentuan sanksi.
Menurut BPK - pengertian audit investigasi adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk mengungkapkan ada tidaknya indikasi kerugian negara atau daerah dan atau unsur pidana.
Kecurangan (fraud) - serangkaian irregularities dan illegal acts yang dilakukan untuk menipu atau memberikan gambaran kekeliruan terhadap pihak lain yang dilakukan pihak intern dan atau ekstern suatu organisasi dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri dan orang lain dengan merugikan orang lain. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi setidaknya mencakup tiga unsur, yaitu
a) melakukan perbuatan melawan hukum; b) merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara; c) menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
Strategi Pemberantasan Korupsi
PP No 71/2000
Informasi adalah “nafas” dan “darah” kegiatan investigasi Kegiatan investigative • • • • • • •
pengolahan TKP;
pengamatan (observasi);
wawancara (interview);
pembuntutan (surveillance);
penyamaran (under cover);
pelacakan (tracking); dan penelitian dan analisis dokumen/data.
ICW (2004, 3) membagi tahapan pelaksanaan audit investigatif menjadi 8 tahap yaitu: Petunjuk awal (jenis-jenis penyimpangan yang terjadi, modus operandi, sebab-sebab penyimpangan, unsur-unsur kerjasama, pihak-pihak yang terlibat, estimasi besarnya kerugian negara atau daerah)
Pengembangan informasi awal Wawancara ahli dan pendalaman literatur Pencarian informasi dan dokumen Pengorganisasian data dan menganalisis Pelaporan Pengumuman hasil ke pihak internal, serta Pengumuman hasil kepada publik.
Tahap Perencanaan
Tahap Pelaksanaan Tahap Pelaporan
Perencanaan dilakukan setelah ada informasi awal - membentuk Tim Audit Investigasi. Pelaksanaan Audit Investigasi harus dilakukan oleh auditor yang kompeten, memiliki integritas serta independensi. Menentukan jenis-jenis penyimpangan yang terjadi, modus operandi, sebab-sebab penyimpangan, unsur-unsur kerjasama, pihak-pihak yang terlibat, estimate besarnya kerugian negara atau daerah. Memperoleh bukti audit yang memperkuat dugaan adanya kecurangan atau korupsi. Bukti diperoleh dengan cara inspeksi, observasi, wawancara, konfirmasi, analisa, pemeriksaan bukti tertulis, perbandingan, rekonsiliasi, penelusuran, perhitungan kembali, penelahaan, review analitis, dan pemaparan. Pelaporan hasil audit investigatif harus memenuhi unsur akurat, jelas, berimbang, relevan, dan tepat waktu.
Audit investigasi - pekerjaan profesional (expert works), sehingga auditor harus mempunyai pengetahuan yang memadai untuk memahami dan mendeteksi kemungkinan terjadinya kecurangan melalui pemeriksaan data laporan keuangan; pemeriksaan proses tender; inventaris barang; sistem perpajakan; maupun sistem penggajian/honararium. Analisis fraud ataupun korupsi merupakan tanggung jawab internal auditor untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya penyimpangan melalui pemeriksaan
Terima kasih Contact:
[email protected]
