PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN BERSAMA BPKP-INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
GAMBARAN UMUM KEGIATAN AUDIT DAN MONITORING PENGAWASAN BERSAMA KEMRISTEKDIKTI
A
LATAR BELAKANG Sebagai
wujud
Kemristekdikti-BPKP
dari NO
penandatangan 9/M/NK/IV/2016
Nota dan
Kesepahaman
MOU-5/K/D2/2016
tanggal 15 Juli 2016, pasal 2, Kerjasama pengawasan Intern, dalam tahun 2016 direncanakan 2 (dua) agenda utama yang menjadi fokus utama kegiatan pengawasan yaitu pelaksanaan audit atas aset bermasalah di lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan pelaksanaan strategi peningkatan kualitas laporan keuangan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang pada tahun 2015 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian dari BPK RI. Hal tersebut di atas dapat digambarkan sebagai berikut: 1. Audit Aset Bermasalah Dalam beberapa tahun terakhir, pelaksanaan program pemerintah khususnya pada pembangunan sarana dan prasarana Perguruan Tinggi Negeri mengalami hambatan yaitu dijumpai permasalahan tidak selesainya atau terbengkelainya pembangunan konstruksi gedung (mangkrak). Dampak dari hal tersebut di atas sarana dan prasarana pendidikan tinggi yang seharusnya dapat menampung pertumbuhan jumlah mahasiswa untuk meningkatkan angka partisipasi kasar menjadi terganggu, di samping itu harapan untuk peningkatan mutu pendidikan tinggi juga terpengaruh. Pada beberapa Perguruan Tinggi Negeri telah muncul masalah penyediaan daya tampung. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah menyampaikan
1
permasalahan tidak selesai/terbengkelai/mangkraknya beberapa pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tinggi berupa Rumah Sakit Pendidikan, Gedung dan Asrama kepada Presiden RI dalam rapat sidang paripurna kabinet, menyikapi hal tersebut Presiden telah memberikan arahan kepada Kepala BPKP untuk untuk melakukan audit terhadap aset bermasalah di lingkungan Kemristekdikti. Sebagai gambaran berdasarkan data awal dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti pada 88 PTN di seluruh Indonesia tercatat posisi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2015 sebesar Rp9,076 Trilyun dan pada program pembangunan Rumah Sakit Pendidikan, dari 24 Rumah Sakit Pendidikan Pendidikan baru beroperasi sebanyak 6 RSP PTN sedangkan pada 19 RSP PTN masih memerlukan dana untuk penyelesaiannya sebesar Rp7,822 Trilyun. Data tersebut di atas masih perlu divalidasi dengan masing-masing PTN terutama pada data gedung dan bangunan karena belum tersedia data nilai gedung dan bangunan yang terbengkelai
dan
proyeksi
kebutuhan
penyelesaian
pembangunannya. 2. Strategi Peningkatan Kualitas Opini Laporan Keuangan Hasil
Perneriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015, BPK menemukan adanya
kelernahan sistem
pengendalian
intern dalam
penyusunan laporan keuangan yaitu: a. Proses penyusunan Laporan Keuangan Kemenristekdikti Tahun 2015 belurn tertib dan tidak melalui tahapan memadai
sehingga
mempengaruhi
Iikuidasi yang
penyajian
akun-akun
meliputi: (1) penyajian Kas dan Bank tidak sesuai dengan saldo tunai dan rekening koran serta pengendalian pengelolaan kas
2
pada satker-satker di memadai, (2)
lingkungan Kemenristekdikti tidak
penyajian dan
pengungkapan Piutang tidak
menggambarkan kondisi yang sebenarnya. (3) Penyajian dan pengungkapan Persediaan tidak menggambarkan
kondisi
yang sebenarnya, dan (4) Penatausahaan dan penyajian Aset Tetap belurn memadai. b. Pengelolaan aset berupa tanah dan bangunan belum memadai, meliputi: (1) penatausahaan aset tanah Kemenristekdikti
belum optimal, (2)
pada satker-satker
aset
tanah
pada PTN
dalam proses sengketa dan permasalahan hukum, dan (3) aset tanah dan rumah dinas masih dikuasai oleh pihak lain. Atas pemberian opini tersebut di atas selanjutnya telah disepakati suatu Rencana Aksi (action plan) RI,
Inspektorat
Pendidikan
Jenderal
Tinggi
melaksanakan
tindak lanjut rekomendasi BPK
Kementerian
sesuai
dengan
Riset, Teknologi fungsi
dan
dan
perannya
beberapa kegiatan pengawasan dalam wujud
pelaksanaan kegiatan audit, pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil audit BPK RI dan di samping itu bersama dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melaksanakan pemantauan atas rekomendasi BPK RI untuk melakukan inventarisasi BMN secara menyeluruh di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Menindaklanjuti hal tersebut di atas Inspektur Jenderal ementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah menyurati BPKP untuk mejalin kerjasama pengawasan bersama BPKP-Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
B
MAKSUD DAN TUJUAN Kegiatan
pengawasan
bersama
dimaksudkan
untuk
membantu
3
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk: 1. Melaksanakan audit aset bermasalah dilingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk memperoleh informasi yang relevan dan valid mengenai jumlah, nilai dan kondisi aset bermasalah sebagai bahan bagi Pemerintah dalam menetapkan prioritas dan kebijakan penyelesaian pembangunannya 2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara melalui serangkaian kegiatan pengawasan untuk meningkatkan kualitas pencapaian opini atas laporan keuangan Kementerian Riset, Teknologi
dan
pengendalian
Pendidikan
intern
dan
alih
Tinggi,
meningkatkan
pengetahuan
dalam
sistem bidang
pengawasan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
C
RUANG LINGKUP KEGIATAN PENGAWASAN Ruang lingkup kegiatan pengawasan meliputi: 1. Audit Aset Bermasalah 2. Audit Tujuan Tertentu Atas Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya 3. Pendampingan Penyelesaian Tindak Lanjut BPK RI 4. Pendampingan dan Monitoring pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian BMN 5. Pengawalan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi APBNP Tahun 2016.
D
SASARAN KEGIATAN PENGAWASAN Sasaran kegiatan pengawasan meliputi satuan kerja Perguruan Tinggi Negeri dan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) di seluruh Indonesia.
4
E
PELAKSANA Pelaksana kegiatan pengawasan adalah Tim BPKP Pusat, Tim BPKP Perwakilan dan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
F
WAKTU PELAKSANAAN Waktu pelaksanaan kegiatan adalah dalam periode bulan Oktober sampai dengan Desember 2016.
G
OUTPUT Output
hasil
kegiatan
berupa
Laporan
Hasil
Audit/Pendampingan/Monitoring individual per satuan kerja dan Laporan Kompilasi Nasional
H
PEMBIAYAAN Seluruh pembiayaan kegiatan pengawasan bersama menjadi beban Inspektorat Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
I
SISTEMATIKA PEDOMAN BAGIAN SATU
BAGIAN DUA BAGIAN TIGA BAGIAN EMPAT BAGIAN LIMA BAGIAN ENAM
Gambaran Umum Kegiatan Audit dan Monitoring Pengawasan Bersama BPKPInspektorat Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Audit Aset Bermasalah Audit Tujuan Tertentu atas Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya Pendampingan dan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit BPK RI Pendampingan dan Monitoring 4.pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian BMN Pengawalan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi APBNP Tahun 2016. 5
RANCANGAN JADWAL KEGIATAN PENGAWASAN BERSAMA SEP NO
URAIAN
OKTOBER
NOPEMBER
DESEMBER
M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4
A UMUM RAPAT KOORDINASI UT 1 DAN SOSIALISASI
28-30 UT
2 PENYUSUNAN RAB 28-30 AUDIT ASET B BERMASALAH 1 PERSIAPAN PELAKSANAAN 2 AUDIT QUALITY 3 ASSURANCE KOMPILASI 4 NASIONAL AUDIT TUJUAN C TERTENTU 1 PERSIAPAN PELAKSANAAN 2 AUDIT QUALITY 3 ASSURANCE KOMPILASI 4 NASIONAL PEMANTAUAN D TLHA BPK RI 1 PERSIAPAN PEMANTAUAN TLHA 2 BPK RI QUALITY 3 ASSURANCE KOMPILASI 4 NASIONAL PEMANTAUAN INVENTARISASI E BMN 1 PERSIAPAN 2 PEMANTAUAN
6
NO
URAIAN
SEP
OKTOBER
NOPEMBER
DESEMBER
INVENTARISASI BMN 3 4
QUALITY ASSURANCE KOMPILASI NASIONAL PENGAWALAN
F
SARPRAS APBNP
1 PERSIAPAN VERIFIKASI 2 TUNGGAKAN PEMBAYARAN 3
REVIU PENGADAAN BARANG/JASA PEMANTAUAN
4 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 5 6
QUALITY ASSURANCE KOMPILASI NASIONAL
7
No 1 2
Nama PTN Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe
Provinsi Aceh Aceh
3
Politeknik Negeri Lhokseumawe, Aceh
4
Universitas Samudra, Kota Langsa
Aceh
5
Universitas Teuku Umar, Meulaboh
Aceh
6
Kopertis 13
Aceh
Universitas Sumatera Utara (USU), Medan Universitas Negeri Medan (Unimed), Medan
Sumatera Utara Sumatera Utara
7 8
RSP KDP APBNP APBNP RSP
KDP APBNP
ATT BMN ASET PTN
BMN
PTN
BMN BMN
APBNP
BMN
KDP APBNP
BMN
KDP KOPERTIS
RSP
BMN BMN
KDP
Sumatera Utara Sumatera Utara
9
Politeknik Negeri Medan, Medan
10
Kopertis 1
11
Universitas Andalas, Padang
12
Universitas Negeri Padang, Padang
Sumatera Barat Sumatera Barat
13
Politeknik Negeri Padang, Padang
Sumatera Barat
KDP
14
Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, Payakumbuh
Sumatera Barat
KDP APBNP
15
Institut Seni Indonesia Padang Panjang , Padang Panjang
16
Kopertis 10
Sumatera Barat Sumatera Barat
17
Universitas Riau, Pekanbaru
Riau
18
Politeknik Negeri Bengkalis, Bengkalis
Riau
19
Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepulauan Tanjungpinang Riau
PTN
BMN BMN
KOPERTIS
RSP
KDP APBNP KDP APBNP
BLU
BMN
BLU
BMN
PTN
BMN BMN BMN
KDP KOPERTIS
RSP
KDP APBNP
BLU
BMN BMN BMN
KDP KDP APBNP
BMN
PTN
BMN
8
No
Nama PTN
Provinsi
RSP KDP APBNP KDP APBNP
20
Politeknik Negeri Batam, Batam
Kepulauan Riau
21
Universitas Jambi, Jambi
Jambi
22
Universitas Bengkulu, Bengkulu Bengkulu
23 24
RSP RSP
Universitas Sriwijaya, Palembang Sumatera dan Inderalaya Selatan Politeknik Negeri Sriwijaya, Sumatera Palembang Selatan
KDP APBNP KDP APBNP KDP
ATT BMN ASET BMN PTN
BMN
BLU
BMN
BLU
BMN BMN
KDP APBNP
25
Kopertis 2
Sumatera Selatan
26
Universitas Lampung, Bandar Lampung
Lampung
27
Institut Teknologi Sumatera, Bandar Lampung
Lampung
28
Universitas Bangka Belitung, Bangka Belitung
Bangka Belitung
KDP APBNP
29
Politeknik Manufaktur Negeri, Bangka Belitung
Bangka Belitung
APBNP
30
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang dan Cilegon
Banten
31
Universitas Terbuka, Pondok Cabe
Banten
32
Universitas Indonesia (UI), Jakarta dan Depok, Jawa Barat
DKI Jakarta
33
Universitas Negeri Jakarta (UNJ) DKI Jakarta
34
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (UPN)
DKI Jakarta
35
Politeknik Negeri Jakarta
DKI Jakarta
36
Politeknik Negeri Media Kreatif DKI Jakarta
37
Kopertis 3
DKI Jakarta
38
Politeknik Negeri Indramayu
Jawa Barat
KOPERTIS
RSP
KDP APBNP KDP APBNP
APBNP KDP RSP
BLU
BMN
PTN
BMN
PTN
BMN BMN
BLU
BMN
BLU
BMN BMN
APBNP KDP APBNP APBNP KDP APBNP
BMN
BLU
BMN
PTN
BMN
PTN
BMN BMN
KDP KOPERTIS
BMN BMN 9
No
Nama PTN
Provinsi
RSP KDP APBNP
ATT BMN ASET
APBNP 39 40 41 42 43 44
Politeknik Manufaktur Negeri Bandung (Polman), Bandung Universitas Padjadjaran (UNPAD), Bandung dan Sumedang Universitas Siliwangi (UNSIL), Tasikmalaya Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor Politeknik Negeri Bandung (Polban), Bandung Universitas Singaperbangsa Karawang
Jawa Barat Jawa Barat
PTN RSP
Jawa Barat
PTN
Jawa Barat
KDP
Jawa Barat
Kopertis 4
Jawa Barat
46
Universitas Diponegoro, Semarang (UNDIP)
Jawa Tengah RSP
47
Universitas Negeri Semarang, Semarang (UNNES)
Jawa Tengah
48
Universitas Jenderal Soedirman, Jawa Tengah Purwokerto (UNSOED)
50
PTN
BMN
PTN
BMN
KOPERTIS
KDP APBNP KDP APBNP KDP
Politeknik Negeri Cilacap, CIlacap
Jawa Tengah
52
Politeknik Negeri Semarang, Semarang (Polines)
Jawa Tengah
53
Politeknik Maritim Negeri Indonesia, Semarang
Jawa Tengah
54
Institut Seni Indonesia Surakarta, Jawa Tengah Surakarta, Surakarta
55
Kopertis 6
BLU
BMN
BLU
BMN
56
Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta
BMN
KDP APBNP
BMN
KDP APBNP KOPERTIS
APBNP
BMN
BMN
KDP APBNP
RSP
BMN
BMN
APBNP
Jawa Tengah
BMN
PTN BH BMN
Universitas Sebelas Maret (UNS), Jawa Tengah RSP BLU Surakarta dan Kebumen KDP Universitas Tidar (Untidar), Jawa Tengah PTN Magelang KDP APBNP
51
BMN BMN
APBNP
45
49
PTN BH BMN
KDP
Jawa Barat
BMN
BMN BMN
10
No 57 58
Nama PTN Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN), Yogyakarta
Provinsi Yogyakarta
Institut Seni Indonesia Yogyakarta (ISI)
Yogyakarta
60
Kopertis 5
Yogyakarta
61
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya
Jawa Timur
62
Universitas Airlangga (Unair), Surabaya dan Banyuwangi
Jawa Timur
64
65 66
Universitas Brawijaya (UB), Jawa Timur Malang dan Kediri Universitas Negeri Malang (UM), Jawa Timur Malang Universitas Jember (UNEJ), Jember
Jawa Timur
68
Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Bangkalan, Madura
Jawa Timur
69
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS), Surabaya
Jawa Timur
70
Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS), Surabaya
Jawa Timur
72 73 74
Politeknik Negeri Malang (POLINEMA), Malang Politeknik Negeri Jember (POLIJE), Jember
Jawa Timur Jawa Timur
Politeknik Negeri Madiun (PNM), Jawa Timur Madiun Politeknik Negeri Madura Jawa Timur (POLTERA), Sampang
ATT BMN ASET BLU
BMN
PTN
BMN BMN
KDP KOPERTIS
RSP
APBNP KDP APBNP
RSP
KDP APBNP KDP APBNP
RSP
BMN
PTN BH BMN
KDP
Universitas Negeri Surabaya Jawa Timur (Unesa), Surabaya Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Jawa Timur (UPN), Surabaya
67
71
KDP
Yogyakarta
59
63
RSP KDP APBNP
KDP APBNP KDP APBNP
PTN BH BMN BLU
BMN
PTN
BMN
BLU
BMN
BLU
BMN
PTN
BMN
PTN
BMN BMN
KDP
BMN
KDP APBNP KDP KDP APBNP KDP KDP APBNP
BLU
BMN BMN BMN BMN
11
No
Nama PTN
Provinsi
75
Politeknik Negeri Banyuwangi (Poliwangi), Banyuwangi
Jawa Timur
76
Kopertis 7
Jawa Timur
77 78
Universitas Udayana (UNUD), Bali Denpasar Universitas Pendidikan Ganesha, Bali Singaraja
RSP KDP APBNP
KOPERTIS
RSP
KDP KDP APBNP
Politeknik Negeri Bali, Badung
80
Institut Seni Indonesia Denpasar, Bali Denpasar
81
Kopertis 8
Bali
82
Universitas Mataram (Unram), Mataram
NTB
RSP
83
Universitas Nusa Cendana (Undana), Kupang
NTT
RSP
84
Politeknik Negeri Kupang, Kupang
NTT
85
Politeknik Pertanian Negeri Kupang, Kupang
NTT
86
Universitas Tanjungpura, Pontianak
Kalimantan Barat
Politeknik Negeri Pontianak, Pontianak Politeknik Negeri Sambas, Sambas
Kalimantan Barat Kalimantan Barat
89
Politeknik Negeri Ketapang, Ketapang
Kalimantan Barat
KDP APBNP
90
Universitas Palangka Raya, Palangka Raya
Kalimantan Tengah
KDP
91
Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
KDP
92
Politeknik Negeri Tanah Laut, Pelaihari
Kalimantan Selatan
KDP APBNP
93
Kopertis 11
Kalimantan Selatan
88
BMN
KDP APBNP
79
87
ATT BMN ASET
Bali
KDP
BLU
BMN
BLU
BMN
PTN
BMN BMN
KDP KOPERTIS
KDP APBNP KDP APBNP
BMN
PTN
BMN BMN BMN
KDP APBNP KDP APBNP
BMN
BLU
KDP APBNP
RSP
BMN
PTN
BMN BMN
KDP APBNP
BMN
KDP APBNP
BMN PTN
BMN
PTN
BMN BMN
KOPERTIS
BMN
12
No
Provinsi
RSP KDP APBNP
Institut Teknologi Kalimantan (ITK), Balikpapan
Kalimantan Timur
APBNP
Politeknik Negeri Samarinda, Samarinda Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, Samarinda
Kalimantan Timur Kalimantan Timur
Politeknik Negeri Balikpapan, Balikpapan Universitas Mulawarman, Samarinda
Kalimantan Timur Kalimantan Timur
99
Universitas Borneo Tarakan, Tarakan
Kalimantan Utara
KDP APBNP
100
Universitas Sulawesi Barat, Majene
Sulawesi Barat
KDP APBNP
94 95 96 97 98
Nama PTN
Universitas Sam Ratulangi, Manado Universitas Negeri Manado, 102 Manado
Sulawesi Utara Sulawesi Utara
Politeknik Negeri Manado, Manado Politeknik Negeri Nusa Utara, 104 Tahuna
Sulawesi Utara Sulawesi Utara
101
103
105
Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo
106 Universitas Tadulako, Palu Universitas Negeri Makassar 107 (UNM), Kota Makassar, Kota Parepare, Kabupaten Bone Universitas Hasanuddin (Unhas), 108 Makassar Politeknik Pertanian Negeri 109 Pangkajene Kepulauan, Pangkajene Kepulauan Politeknik Negeri Ujung 110 Pandang, Makassar 111 Kopertis 9
BMN BMN
KDP APBNP KDP APBNP
RSP
KDP APBNP
BLU
BMN PTN
BMN BMN
APBNP KDP APBNP KDP APBNP
BLU
BMN
BLU
BMN BMN
KDP APBNP RSP
BMN BMN
KDP APBNP
RSP
BMN BMN
KDP
BMN
KDP APBNP
Sulawesi Selatan
KDP APBNP
Sulawesi Selatan
KDP APBNP
Sulawesi Selatan
BMN
KDP
Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan
BMN
KDP APBNP
Gorontalo Sulawesi Tengah
ATT BMN ASET
BMN BMN
KOPERTIS
BMN
13
No
Nama PTN
112 Universitas Haluoleo, Kendari 113
Universitas 19 November, Kolaka
114 Universitas Pattimura, Ambon
Provinsi Sulawesi Tenggara
RSP KDP APBNP RSP
Sulawesi Tenggara
KDP APBNP
Maluku
KDP APBNP
115 Politeknik Perikanan Negeri Tual Maluku 116 Kopertis 12
Maluku
117 Universitas Khairun, Ternate
Maluku Utara
118
Universitas Cendrawasih (Uncen), Jayapura
Papua
119
Universitas Musamus Merauke, Papua Merauke
120 Kopertis 14
Papua
121 Universitas Papua, Manokwari
Papua Barat
122 Politeknik Negeri Fak Fak
Papua Barat
KDP APBNP
ATT BMN ASET BLU
BMN
PTN
BMN
PTN
BMN BMN
KDP KOPERTIS
KDP RSP
KDP APBNP
PTN
BMN
PTN
BMN BMN
KDP APBNP KOPERTIS
KDP APBNP KDP APBNP
BMN
PTN
BMN BMN BMN
14
AUDIT ASET BERMASALAH
A
LATAR BELAKANG Dalam beberapa tahun terakhir, pelaksanaan program pemerintah khususnya pada pembangunan sarana dan prasarana Perguruan Tinggi Negeri mengalami hambatan,
dalam pelaksanaan pembangunan
gedung dan bangunan prasarana pembelajaran maupun pembangunan rumah sakit pendidikan dijumpai permasalahan tidak selesainya atau terbengkelainya pembangunan konstruksi gedung (mangkrak). Hampir di seluruh PTN
terdapat bangunan yang tidak selesai,
penyebabnya bervariasi antara lain rekanan yang melaksanakan kontrak
pembangunan
wanprestasi
atau
tidak
menyelesaikan
pekerjaannya, terlambatnya turunnya anggaran juga berpengaruh pada penyelesaian
pekerjaan,
pada
rencana
pembangunan
lanjutan
prasarana pendidikan terkendala dengan tidak berlanjutnya penyediaan anggaran bahkan pada anggaran yang sudah disediakan terganggu dengan adanya kebijakan penghematan anggaran. Dampak dari hal tersebut di atas sarana dan prasarana pendidikan tinggi yang seharusnya dapat menampung pertumbuhan jumlah mahasiswa untuk meningkatkan angka partisipasi kasar menjadi terganggu, di samping itu harapan untuk peningkatan mutu pendidikan tinggi juga terpengaruh. Pada beberapa Perguruan Tinggi Negeri telah muncul masalah penyediaan daya tampung. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah menyampaikan permasalahan
tidak
selesai/terbengkelai/mangkraknya
beberapa
pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tinggi berupa Rumah 1
Sakit Pendidikan, Gedung dan Asrama kepada Presiden RI dalam rapat sidang paripurna kabinet, menyikapi hal tersebut Presiden telah memberikan arahan kepada Kepala BPKP untuk untuk melakukan audit terhadap aset bermasalah di lingkungan Kemristekdikti. Sebagai gambaran berdasarkan data awal dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti pada 88 PTN di seluruh Indonesia tercatat posisi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2015 sebesar Rp9,076 Trilyun dan pada program pembangunan Rumah Sakit Pendidikan, dari 24 Rumah Sakit Pendidikan Pendidikan baru beroperasi sebanyak 6 RSP PTN sedangkan pada 19 RSP PTN masih memerlukan dana untuk penyelesaiannya sebesar Rp7,822 Trilyun. Data tersebut di atas masih perlu divalidasi dengan masing-masing PTN terutama pada data gedung dan bangunan karena belum tersedia data nilai gedung dan bangunan yang terbengkelai dan proyeksi kebutuhan penyelesaian pembangunannya.
B
MAKSUD DAN TUJUAN AUDIT Audit aset bermasalah dimaksudkan untuk : 1. Memperoleh
informasi
mengenai
kondisi
aset
bermasalah/mangkrak dan belum terselesaikan per 31 Desember 2015 dan permasalahannya 2. Mengidentifikasi
kemajuan
fisik
pembangunan
sarana
dan
prasarana yang bermasalah dan kondisi fisiknya 3. Memperoleh informasi mengenai urgensi lanjutan pembangunan sarana dan prasarana dan rencana kebutuhan pembiayaannya Tujuan dilakukannya audit atas aset bermasalah di lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi adalah untuk menyajikan informasi yang relevan dan valid mengenai jumlah, nilai dan kondisi aset bermasalah sebagai bahan bagi Pemerintah dalam
2
menetapkan prioritas dan kebijakan penyelesaian pembangunannya dan penyediaan anggaran.
C
RUANG LINGKUP AUDIT Pelaksanaan audit aset bermasalah merupakan penugasan audit dengan tujuan tertentu (special assignment) atas terjadinya kondisi sarana
dan
prasarana
pembangunannya
D
pendidikan
tinggi
yang
terbengkelai
pada satuan kerja PTN di seluruh Indonesia.
SASARAN AUDIT Sasaran audit adalah seluruh PTN yang memiliki potensi aset bermasalah
E
PELAKSANA AUDIT Pelaksana audit adalah Tim BPKP Pusat, Tim BPKP Perwakilan dan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
F
WAKTU PELAKSANAAN AUDIT Audit direncanakan pada minggu pertama Oktober 2016 sampai dengan minggu ke dua Oktober 2016 selama.... hari kerja.
G
OUTPUT HASIL AUDIT Output hasil audit berupa Laporan Hasil Audit terdiri dari Laporan Hasil Audit induvidual dan Laporan Kompilasi Nasional.
H
PERSIAPAN AUDIT
3
Tahapan
persiapan
audit
meliputi
perencanaan
kegiatan
audit,
penyusunan pedoman audit dan pembekalan pelaksanaan audit
I
PELAKSANAAN AUDIT 1. METODOLOGI AUDIT Audit
Aset
bermasalah
dilaksanakan
dengan
melakukan
wawancara, reviu dokumen, opname fisik bangunan yang tidak selesai, dan atau teknik audit lainnya yang relevan. 2. PROGRAM KERJA AUDIT Program kerja audit aset bermasalah berisi langkah kerja bagi auditor dalam pelaksanaan audit. Langkah kerja utama dimaksud bertujuan untuk memberikan panduan bagi auditor dalam melaksanakn tugasnya, langkah kerja dimaksud adalah sebagai berikut: a. Informasi umum tentang aset bermasalah di PTN b. Penelaahan status Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2016 c. Identifikasi
penyebab
gedung
dan
bangunan
belum
diselesaikan/terhenti pembangunannya d. Penelaahan
dokumen
pembangunan
gedung/bangunan
bermasalah e. Opname atau observasi gedung/bangunan bermasalah f.
Penelaahan Proyeksi kebutuhan pembiayaan dan proyeksi penyelesaian pembangunan gedung/bangunan
g. Penilaian
urgensi
lanjutan
pembangunan
gedung
dan
bangunan. Tim Audit dalam pelaksanaan penugasannya menggunakan Daftar Isian. Dalam melakukan opname fisik aset bermasalah, tim audit harus
4
membuat
dokumentasi
foto
fisik
bangunan
dan
hasilnya
dituangkan ke dalam Berita Acara Opname Fisik.
J
PELAPORAN HASIL AUDIT Laporan Hasil Audit Individual (Model I ) dibuat per satuan kerja Perguruan Tinggi Negeri yang diaudit, Laporan Hasil Audit ditujukan kepada Rektor/Direktur/Kepala Satuan Kerja PTN/Kopertis yang diaudit, tembusan disampaikan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Deputi PIP Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Laporan Hasil Audit Nasional (Model K) dibuat oleh Tim BPKP Pusat dan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi ditujukan kepada Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan tembusan kepada Kepala BPKP dan Sekretaris Jenderal Kementerian
Riset Teknologi dan Pendidikan
Tinggi
5
LAMPIRAN 1-1 PROGRAM KERJA AUDIT Nama objek audit
:
Masa yang diaudit
:
No
Uraian
1
2
I.
Dilaksanakan Oleh
Rencana Waktu
Nomor
Rencana Realisasi Rencana Realisasi KKA
3
4
5
6
7
Catatan
8
AUDIT PENDAHULUAN Tujuan Melakukan
pembicaraan
pendahuluan dengan auditan dan perolehan
informasi awal tentang
auditan Langkah Kerja Lakukan entry meeting dengan pihak auditan, peroleh informasi awal
tentang
kondisi
aset
bermasalah yang ada di PTN, 1
permasalahan bermasalah, dilakukan
terjadinya upaya
PTN
aset
yang telah
,
catat
dan
tuangkan ke dalam Berita Acara Pembicaraan Pendahuluan. Dapatkan struktur 2
informasi
tentang
pengorganisasian
pengelolaan sarana dan prasarana auditan
dan
pejabat
penanggungjawabnya 3
Dapatkan informasi apakah PTN memiliki atau menunjuk tim teknis untuk
kegiatan/pekerjaan
pembangunan gedung 5
Buat
Simpulan
Hasil
audit
pendahuluan
6
No
Uraian
1
2
II
Dilaksanakan Oleh
Rencana Waktu
Nomor
Rencana Realisasi Rencana Realisasi KKA
3
4
5
6
7
Catatan
8
PELAKSANAAN AUDIT A GAMBARAN UMUM ASET BERMASALAH PTN Tujuan Identifikasi
kondisi
awal
aset
bermasalah di PTN Langkah Kerja 1 Dapatkan data awal mengenai aset bermasalah yang ada di PTN meliputi nama gedung/bangunan, lokasi,
tahun
terhentinya/belum
selesainya
proses
pembangunan, pembiayaan bangunan, dan
sumber
atas
gedung
volume
%
fisik
dan gedung
dan nilai dan
bangunan, tuangkan ke dalam Daftar
Bangunan
Yang
Belum
Selesai/Terhenti Pembangunannya. 2 Lakukan pengujian silang dengan data SIMAK BMN apakah BMN Gedung dan Bangunan tersebut telah tercatat dalam SIMAK BMN 3 Berdasarkan penyajian Konstruksi Dalam Pengerjaan dalam Laporan Keuangan Semester I Tahun 2016, teliti apakah nilai gedung dan bangunan dimaksud butir 1 telah seluruhnya
dilaporkan
sebagai
gedung dan bangunan yang belum selesai pengerjaannya sehingga belum diakui sebagai BMN 4 Atas gedung dan bangunan yang telah tercatat dalam SIMAK BMN apakah
terdapat
bangunan
yang
dimanfaatkan, disebabkan
gedung
dan
belum
dapat
antara
lain
perlunya
tambahan
atau lanjutan pembangunan agar 7
gedung tersebut dapat berfungsi 5 Tuangkan hasil penelaahan data SIMAK BMN dan KDP gedung dan bangunan dalam Daftar Status Gedung Belum
dan
Bangunan
Selesai
atau
Yang
Terhenti
Pelaksanaan Pembangunannya. 6 Buat kesimpulan sementara atas hasil penelaahan sebagai bahan pengembangan
informasi
aset
bermasalah B PENELAAHAN
STATUS KDP
PER 30 JUNI 2016 Tujuan Memastikan bahwa status KDP Gedung
dan
Bangunan
telah
menggambarkan nilai gedung dan bangunan
yang
belum
selesai
secara wajar Langkah Kerja 1 Minta rincian KDP Gedung dan Bangunan, terhadap
lakukan data
analisis pendukung
terjadinya KDP dengan kriteria sebagai berikut: 1.1 Gedung dan Bangunan secara fisik/teknis
telah
selesai
100%
namun belum dapat diakui sebagai BMN
karena
Berita
Acara
Penyerahan Pekerjaan tidak dibuat (antara lain rekanan tidak menagih termin
terakhir
dibuat
berita
termasuk
sehingga acara)
-
kategori
tidak Bukan aset
bermasalah 1.2 Gedung dan Bangunan secara fisik/teknis
telah
selesai
100%
namun belum dapat diakui sebagai BMN karena pembayaran atas pekerjaan
belum
dilakukan
(pekerjaan lewat tahun dan masih menjadi tunggakan pembayaran) Bukan
termasuk
kategori
aset 8
bermasalah 1.3 Gedung dan Bangunan secara fisik/teknis
selesai 100% untuk
pembangunan bertahap, namun untuk
memfungsikan
bangunan
masih harus ada pembangunan lanjutan,
misalnya
gedung
dibangun tahap I untuk lantai I, dan
masih
diperlukan
pembangunan tahap II untuk lantai II dst dan belum ada penutup bangunan, sehingga secara teknis gedung belum dapat dimanfaatkan 1.4 Gedung dan Bangunan secara fisik/teknis belum selesai 100%, disebabkan rekanan wanprestasi dan dilakukan pemutusan kontrak, secara teknis gedung tidak dapat dimanfaatkan 1.5 Gedung dan Bangunan secara fisik belum ada, KDP yang ada adalah untuk pekerjaan konsultan perencana-
Bukan
termasuk
kategori aset bermasalah 2 Terhadap 1.3 dan 1.4 lakukan penelaahan
terhadap
dokumen
pendukungnya untuk memastikan bahwa
aset
relevan
dimaksud
untuk
masih
dilanjutkan
pembangunannya 3 Buat kesimpulan sementara atas hasil
penelaahan
sebagai
bahan
status
KDP
pengembangan
informasi aset bermasalah C IDENTIFIKASI GEDUNG
PENYEBAB
DAN
BELUM
BANGUNAN
DISELESAIKAN/
TERHENTI PEMBANGUNANNYA Tujuan Memperoleh informasi penyebab aset bermasalah sebagai bahan pertimbangan
untuk
lanjutan
pembangunan 9
Langkah Kerja 1 Minta
penjelasan
kronologis
kejadian aset bermasalah pada masing-masing
gedung
dan
bangunan 2 Minta dan pelajari
dokumen
pendukung atas terjadinya aset bermasalah yang
dan
telah
proses-proses
dilakukan
untuk
menyelesaikan aset bermasalah 3 Jika
atas
terjadinya
bermasalah
berkaitan
sengketa
atau
hukum,
minta
aset dengan
permasalahan penjelasan
mengenai status proses hukum yang
telah
dilakukan
sampai
dengan bulan September 2016 dan
bagaimana
potensi
penyelesaian masalahannya. 4 Buat kesimpulan atas penyebab aset bermasalah D PENELAAHAN
DOKUMEN
PEMBANGUNAN GEDUNG/BANGUNAN BERMASALAH Tujuan Memastikan
keberadaan,
kelengkapan dokumen pendukung aset bermasalah Langkah Kerja 1 Lakukan
penelaahan
atas
pendukung
aset
dokumen bermasalah
yang
dokumen pembangunan
meliputi
perencanaan ,
dokumen
perencanaan teknis dan dokumen pelaksanaan 2 Teliti keberadaan dan kelengkapan dokumen
pendukung
aset
bermasalah, jika tidak lengkap minta penjelasan dari pejabat PTN yang berwenang penyebab tidak tersedianya dokumen dimaksud 10
3 Buat
kesimpulan
hasil
dokumen
aset
penelaahan bermasalah E OPNAME
ATAU
OBSERVASI
GEDUNG/BANGUNAN BERMASALAH Tujuan Memastikan
keberadaan,kondisi
fisik aset bermasalah Langkah Kerja 1 Berdasarkan
informasi
bermasalah,
lakukan
aset
observasi
atau opname fisik pembangunan atas
aset
bermasalah,
pelaksanaan
dalam
observasi/opname
fisik jika diperlukan minta kepada PTN untuk mengundang tim teknis dan Dinas PU setempat untuk ikut serta dalam peninjauan fisik 2 Berdasarkan
hasil
pengamatan
lapangan cek kondisi fisik, estimasi tingkat
kerusakan,
pemanfaatan buat
aset
catatan
status
bermasalah, atas
hasil
pengamatan dan tuangkan dalam berita
acara
observasi/opname
fisik 3 Buat
dokumentasi
foto
aset
bermasalah pada saat observasi 4 Diskusikan
hasil
observasi/pengamatan fisik, jika terdapat kerusakan teknis atas struktur bangunan yang cukup signifikan, sarankan kepada PTN untuk meminta Dinas PU setempat untuk melakukan penilaian teknis kembali atas struktur bangunan 5 Buat kesimpulan hasil opname/ observasi aset bermasalah F PROYEKSI
KEBUTUHAN
PEMBIAYAAN DAN PROYEKSI PENYELESAIAN PEMBANGUNAN 11
GEDUNG/BANGUNAN Tujuan Memperoleh Informasi mengenai proyeksi kebutuhan pembiayaan dan
proyeksi
pelaksanaan
penyelesaian aset bermasalah Langkah Kerja 1 Minta informasi mengenai proyeksi kebutuhan
pembiayaan
proyeksi
dan
penyelesaian
pembangunan aset bermasalah. 2 Cek kategori lanjutan pekerjaan yang
akan
dilakukan
(Penambahan
unit
bangunan/penyelesaian
sisa
pekerjaan/penambahan
sarana
prasarana
pendukung,
renovasi/perbaikan gedung/bangunan) 3 Terhadap rencana pembangunan lanjutan di atas minta informasi mengenai
sumber
untuk
pembiayaan
menyelesaikan
pembangunan gedung (Rencana sumber pembiayaan (DIPA APBN/ PNBP/Pendapatan BLU/Pendapatan
PTN
BH/
PHLN/APBD ) 4 Cek
proyeksi
kebutuhan
pembiayaan
berdasarkan
hasil
perhitungan
teknis
yang
dituangkan dalam usulan RAB 5 Cek proyeksi waktu penyelesaian pembangunan 6 Cek komitmen pembiayaan yang telah
dibuat
PTN
(Bentuk
komitmen yang telah dibuat oleh PTN misalnya diusulkan dalam DIPA 2017, dianggarkan melalui PNBP/anggaran BLU/ anggaran pendapatan PTNBH/Investasi PTN BH, dianggarkan melalui PHLN)
12
7 Buat kesimpulan hasil penelaahan proyeksi
kebutuhan
proyeksi
biaya
dan
penyelesaian
pembangunan F URGENSI
LANJUTAN
PEMBANGUNAN GEDUNG DAN BANGUNAN Tujuan Melakukan
penilaian
urgensi
terhadap
dilakukan
lanjutan
pembangunan gedung Langkah Kerja 1 Lakukan
penilaian
terhadap
urgensi
dilakukan
lanjutan
pembangunan/ gedung
penyelesaian
dengan kriteria urgensi
lanjutan pembangunan antara lain menambah
daya
meningkatkan
tampung,
mutu
akademik,
kesatuan unit bangunan untuk RS Pendidikan,
diperlukan
untuk
memfungsikan bangunan utama (misalnya instalasi lab) 2 Lakukan analisis terhadap urgensi lanjutan
pembangunan
berdasarkan
dokumen
perencanaan kebutuhan yang ada 3 Buat kesimpulan hasil penilaian terhadap
urgensi
lanjutan
pembangunan PROSEDUR AUDIT TAMBAHAN Tujuan Pengembangan pelaksanaan audit berdasarkan
kondisi
permasalahan di lapangan Langkah Kerja 1 Lakukan prosedur audit lainnya yang diperlukan sesuai dengan keadaan
berdasarkan
pertimbangan auditor. 2 Buat
kesimpulan
hasil
audit
tambahan
13
No
Uraian
1
2
Dilaksanakan Oleh
Rencana Waktu
Nomor
Rencana Realisasi Rencana Realisasi KKA
3
4
5
6
7
Catatan
8
III PELAPORAN HASIL AUDIT 1 Berdasarkan hasil audit, buat notisi dan
berita
acara
pembahasan
hasil audit 2 Lakukan pembahasan atas hasil audit
dengan
auditan,
minta
tanggapan dari auditan terhadap hasil audit 3 Tuangkan hasil audit ke dalam laporan hasil audit 4 Pastikan bahwa temuan hasil audit telah diberi kode dan telah dientry ke dalam SIM-HP 5 Lakukan reviu berjenjang terhadap laporan hasil audit
14
LAMPIRAN 1-2 DAFTAR ISIAN A DATA UMUM 1 Nama Perguruan Tinggi Negeri
:
2 Alamat
:
3 Telepon/Fax/Email/Website
:
4 Nama Rektor/Direktur/Kepala
:
B
No
DAFTAR
BANGUNAN
YANG
BELUM
SELESAI
DAN
TERHENTI
PEMBANGUNANNYA Nama Gedung/Bangunan
Lokasi
Tahun
Sumber
Volume/
Pembiayaan
Unit
% Fisik
Nilai Fisik Bangunan
1 2 3 4 5
C
STATUS
GEDUNG/BANGUNAN
YANG
BELUM
SELESAI
TERHENTI
Nilai
Catatan/
PEMBANGUNANNYA Telah
No
DAN
Nama Gedung/Bangunan
Lokasi
Tahun
dientry dalam
Masih Posisi KDP
SIMAK BMN 1
Ya/tidak
Ya/tidak
2
Ya/tidak
Ya/tidak
3
Ya/tidak
Ya/tidak
4
Ya/tidak
Ya/tidak
5
Ya/tidak
Ya/tidak
KDP Penjelasan
Kesimpulan Status Bangunan Berdasarkan data tersebut di atas, terdapat ... unit Gedung dan Bangunan yang masih tercatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp Terdapat .... unit Gedung dan Bangunan yang telah tercatat dalam SIMAK BMN namun gedung/bangunan tersebut tidak dimanfaatkan karena
masih diperlukan pembiayaan
tambahan atau tahapan lanjutan agar gedung/bangunan dapat diselesaikan/berfungsi
15
Kesimpulan lainnya (sesuai dengan keadaan)..........
D
PENELAAHAN STATUS KDP
No
Nama
Nilai KDP Tahun Bangunan Bangunan Bangunan
Gedung/Bangunan
KDP atas
Selesai,
Selesai
Tidak
Perencana
Belum
Belum
Selesai,
an, Pem
Serah
Dibayar
Perlu
bangunan
Terima
Lanjutan Fisik Belum Pekerjaan
Ada
1 2 3 4 5 Kesimpulan Status KDP Terdapat .... unit gedung yang pembangunannya telah selesai, namun masih berstatus KDP disebabkan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan yang menjadi dasar pencatatan BMN belum dibuat. Terdapat .... unit gedung yang pembangunannya telah selesai, namun masih berstatus KDP disebabkan pembayaran atas pekerjaan belum dilakukan (terhutang) Terdapat.... unit gedung yang pembangunannya belum selesai yang masih perlu lanjutan pekerjaan Terdapat KDP atas pengeluaran biaya konsultan perencana yang bangunan fisiknya belum ada IDENTIFIKASI
E
PENYEBAB
GEDUNG
DAN
BANGUNAN
BELUM
DISELESAIKAN/TERHENTI PEMBANGUNANNYA
No
Nama Gedung/Bangunan
Lokasi
Penyebab
1 2 3 4 5 Penjelasan Kronologis Penyebab Gedung/Bangunan belum selesai atau terhenti pembangunannya (dibuat per gedung/bangunan bermasalah)
16
Gedung..... mulai dibangun pada tahun ...... dengan nilai .........., sampai dengan akhir tahun pembangunan (tahun ....) bangunan tersebut belum selesai disebabkan........, terhadap pembangunan tersebut telah diusulkan pembiayaannya melalui ......
namun
anggaran untuk penyelesaian tidak/belum diperoleh dst uraikan kronologi sesuai dengan kondisi yang ada..............................................................................................
PENELAAHAN
F
DOKUMEN
PEMBANGUNAN
GEDUNG/BANGUNAN
BERMASALAH Penelaahan Dokumen pembangunan gedung/bangunan bermasalah dilakukan untuk seluruh gedung/bangunan bermasalah Pembangunan
:
Gedung No I 1
Jenis Dokumen
Dokumen
Lengkap/
(ada/ tidak
Tidak
ada)
Lengkap
Keterangan
Dokumen Perencanaan Rencana Induk Pengembangan (Masterplan)
2
Kerangka Acuan Kegiatan (TOR)
3
Rencana Anggaran Biaya (RAB)
4
Usulan Anggaran/Proposal Surat-surat terkait dengan dokumen
5
perencanaan pembangunan gedung/bangunan
II 1
Dokumen Perencanaan Teknis Detail Engineering Design Pembangunan Gedung
2
Spesifikasi Teknis Pembangunan
3
Dokumen Pelelangan Pekerjaan
III
Dokumen Pelaksanaan Pekerjaan
1
Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan
2
Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan
3
Dokumen Pembayaran Pekerjaan (SP2D)
4
Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan
5
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
6
Dokumentasi Foto Pekerjaan
7
Berita Acara/Surat Pemutusan Kontrak
8
As built drawing Kesimpulan Hasil Penelaahan Dokumen
17
G
OPNAME ATAU OBSERVASI GEDUNG/BANGUNAN BERMASALAH Pelaksanaan opname atau observasi fisik gedung/bangunan bermasalah dilaksanakan pada tanggal....... , hasil pengamatan dapat diuraikan sebagai berikut: No
Gedung/Bangunan
Lokasi
Kondisi
Tingkat
Struktur
Kondisi
Perlu penilaian
Kerusakan Pemanfaatan teknis dari Dinas
Bangunan
Bangunan/
PU setempat
Gedung
ya/tidak ya/tidak ya/tidak Kesimpulan Hasil Observasi/Opname Fisik Bangunan Berdasarkan hasil observasi/opname fisik bangunan terdapat....... bangunan menunjukkan bahwa bangunan....... kondisi struktur bangunannya mengalami penurunan struktur teknis bangunan, .... bangunan dalam kondisi baik. Dari hasil observasi/opname fisik bangunan, pada bangunan....... telah dimanfaatkan/digunakan secara permanen/sementara untuk ............................. Terhadap bangunan.......... yang masih perlu untuk dilanjutkan pembangunannya, karena dari hasil pengamatan fisik menunjukkan kerusakan/penurunan kualitas teknis bangunan, telah/perlu dilakukan penilaian teknis kembali oleh Dinas PU Setempat
H
No
PROYEKSI
KEBUTUHAN
PEMBIAYAAN
PENYELESAIAN
PEMBANGUNAN
GEDUNG/BANGUNAN
Nama Gedung/Bangunan
Kategori
Sumber
Penyelesai
Pembia
an
yaan
Proyeksi
Proyek
Kebutuhan
Waktu
pembia yaan
Komitmen
Penyelesai Pembiayaan
Keterangan
an
Kesimpulan Proyeksi Kebutuhan Pembiayaan
18
URGENSI LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG DAN BANGUNAN
I
No
Nama Gedung/Bangunan
Kategori Penyelesa ian
Urgensi Lanjutan Pembangunan
Penjelasan
Kesimpulan Urgensi pembangunan gedung dan bangunan
19
LAMPIRAN 1-3 BERITA ACARA HASIL OPNAME FISIK ASET BERMASALAH Pada hari ini ............. s/d hari....... atau dari tanggal....... Oktober 2016 s/d tanggal..... Oktber 2016 telah dilakukan opname fisik aset bermasalah pada Universitas/Institut/ Politeknik....... dengan hasil sebagai berikut: A Hasil Pemeriksaan Kondisi Fisik Pembangunan No Gedung/Bangunan Lokasi Nilai Kondisi Tingkat Status Bangunan/ Struktur Kerusakan Pemanfaatan Gedung Bangunan 1 Penjelasan tambahan:
Dokumentasi Foto Foto 1 Gedung dan Bangunan Kondisi saat opname Fisik
No Gedung/Bangunan
Foto 2 Fisik Gedung dan Bangunan kondisi yang mengalami kerusakan teknis
Lokasi
Foto 3 Fisik Gedung dan Bangunan kondisi yang mengalami kerusakan teknis
Nilai Kondisi Tingkat Status Bangunan/ Struktur Kerusakan Pemanfaatan Gedung Bangunan
2 Penjelasan tambahan:
Dokumentasi Foto Foto 2 Fisik Gedung Foto 3 Fisik Gedung dan dan Bangunan Foto 1 Gedung dan Bangunan Bangunan kondisi yang kondisi yang Kondisi saat opname Fisik mengalami kerusakan mengalami teknis kerusakan teknis 20
Dst sesuai dengan jumlah gedung dan bangunan yang diopname B
Kesimpulan Hasil Opname Fisik Pembangunan Uraikan catatan hasil opname yang perlu diinformasikan berdasarkan hasil opname fisik
Pihak Universitas/Institut/Politeknik.......
.....(lokasi PTN), ..... Oktober 2016 Tim Audit BPKP
1. Nama........
tanda tangan
1. Nama........
tanda tangan
2. Nama........
tanda tangan
2. Nama........
tanda tangan
3. Nama........
tanda tangan
3. Nama........
tanda tangan
Tim Teknis/Dinas PU ......................... 1. Nama........ tanda tangan 2. Nama........
tanda tangan Mengetahui/Menyetujui Pimpinan Universitas/Institut/Politeknik.......
...............................................
21
LAMPIRAN 1-4 BERITA ACARA ENTRY MEETING AUDIT ASET BERMASALAH PADA UNIVERSITAS/INSTITUT/POLITEKNIK .......................... Tanggal : Tempat : Sesuai dengan surat tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi .................Nomor: ST-...../PW...../2/2016 tanggal ......... 2016 Tentang Audit Aset Bermasalah pada Universitas/Institut/Politeknik......, telah dilakukan entry meeting untuk melaksanakan Audit Aset Bermasalah pada Universitas/Institut/Politeknik..... yaitu sebagai berikut: 1. Entry Meeting dilaksanakan di .......................... dihadiri oleh .................................... dan pejabat di lingkungan Universitas/Institut/Politeknik....... 2. Tim audit menyampaikan surat tugas dan menjelaskan gambaran umum pelaksanaan Audit Bermasalah pada Universitas/Institut/Politeknik....... 3. Rektor/Direktur/Pimpinan Universitas/Institut/Politeknik...... dalam pertemuan entry meeting menyambut baik dilakukannya pelaksanaan audit hal ini karena penugasan ini akan dapat membantu pihak Universitas/Institut/Politeknik...... dalam menyelesaikan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tinggi yang belum selesai/terbengkelai. 4. Tim Audit selanjutnya menjelaskan langkah-langkah audit yang akan dilaksanakan. 5. Pimpinan/pejabat Universitas/Institut/Politeknik...... memberikan penjelasan awal mengenai kondisi aset bermasalah yang ada antara lain.................................., selanjutnya berkomitmen untuk mendukung kelancaran pelaksanaan audit dan menyepakati waktu pelaksanaan audit. 6. ...................................................(informasi lainnya yang didiskusikan dalam entry meeting Demikian hasil entry meeting pelaksanaan Audit Aset Bermasalah pada Universitas/Institut/Politeknik.....
Rektor/Direktur/Pimpinan Universitas/Institut/Politeknik.. ..................................... NIP. ......................
......................, ......................... 2016 Pengendali Teknis Audit
..................................... NIP. ...................... Ketua Tim ..................................... NIP. ...................... 22
LAMPIRAN 1-5 BERITA ACARA EXIT CONFERENCE
Pada hari ini, .................... tanggal ................. belas (…- …-2016), bertempat di Kantor di ........................., kami : 1. .................................................................. : 2. .................................................................. : 3. .................................................................. :
bulan .............. tahun dua ribu enam ......Universitas/Institut/Politeknik...... Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota Tim
Berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi ............... Nomor: ST- …/PW.../2/2016 tanggal ................2016, telah melakukan audit atas aset bermasalah pada Universitas/Institut/Politeknik...... dan memberitahukan serta menjelaskan hasil audit kepada : Nama : ...................................................................... NIP : ...................................................................... Jabatan : ...................................................................... dengan pokok simpulan hasil audit yang dibahas sebagai berikut : 1. .................................................................................................................... 2. .................................................................................................................... 3. Permasalahan hasil audit 1) ................................................................................ 2) ................................................................................ 3) dst. Ringkasan permasalahan Berita Acara ini.
hasil audit sebagaimana terdapat pada Lampiran
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya. ......................, ......................... 2016 Pimpinan Universitas/Institut/Politeknik...... Pengendali Teknis Audit ..................................... NIP. ......................
..................................... NIP. ...................... Ketua Tim ..................................... NIP. ...................... Anggota Tim ................................. NIP. ...................... 23
24
AUDIT
TUJUAN
TERTENTU
ASET
LANCAR, ASET TETAP, ASET LAINNYA
A
LATAR BELAKANG Opini Laporan Keuangan Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi tahun 2015 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) disebabkan antara lain catatan atas saldo kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap,
konstruksi dalam pengerjaan
yang belum disajikan
secara memadai dan didukung dengan dokumen secara lengkap, dan masih dijumpai kelemahan pengendalian yang berpengaruh terhadap kewajaran penyajian saldo pos-pos neraca. Inspektorat Jenderal Kemristekdikti ditugasi untuk menyusun Strategi Peningkatan Kualitas Opini BPK di antaranya
dalam
bentuk audit
pendahuluan atas Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2016 untuk mengidentifikasi permasalahan penyajian laporan keuangan yang berpotensi menjadi catatan dalam Opini BPK dan untuk meningkatkan sistem pengendalian internal
atas pengelolaan keuangan di
lingkungan Kemristekdikti. Sumber permasalahan
pengelolaan
keuangan sebagian besar terjadi di perguruan tinggi yang tersebar
di
seluruh Indonesia
B
MAKSUD DAN TUJUAN AUDIT Audit dengan tujuan tertentu atas penyajian saldo aset lancar, aset tetap dan aset lainnya dalam laporan keuangan satuan kerja perguruan tinggi negeri dan koordinator perguruan tinggi negeri swasta semester I tahun 2016 adalah untuk: 1. Menilai kewajaran penyajian pos-pos aset lancar, aset tetap dan 1
aset lainnya dalam laporan keuangan satuan kerja 2. Mengidentifikasi kelemahan pengendalian internal atas pengelolaan keuangan 3. Mengidentifikasi permasalahan pengelolaan aset lancar, aset tetap dan aset lainnya yang berpotensi mempengaruhi kewwajaran dan penyajian dalam laporan keuangan 4. Memberikan
rekomendasi
penyelesaian
permasalahan
dan
perbaikan atas kelemahan sistem pengendalian internaL
C
RUANG LINGKUP AUDIT Audit dilaksanakan terbatas pada penyajian saldo aset lancar, aset tetap dan aset lainnya per 30 Juni 2016 atas Laporan Keuangan Satuan Kerja Semester I Tahun 2016, audit tidak dimaksudkan untuk memberikan opini atas laporan keuangan yang disusun satuan kerja
D
SASARAN AUDIT Audit Tujuan Tertentu atas aset lancar, aset tetap dan aset lainnya semester I tahun 2016 dilaksanakan pada 76 satuan kerja PTN di seluruh Indonesia terdiri atas 24 PTN BLU, 4 PTN BH yang dalam tahun 2016 masih berstatus BLU,24 PTN non BLU dan Politeknik Negeri, 10 PTN baru, 14 Koordinator Perguruan Tinggi Swasta
E
PELAKSANA AUDIT Audit dilaksanakan bersama oleh auditor BPKP (Perwakilan dan Pusat) dan auditor Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti
F
WAKTU PELAKSANAAN AUDIT Audit direncanakan pada minggu pertama Oktober 2016 sampai dengan minggu ke tiga Oktober 2016 selama 12 hari kerja secara serentak
2
dengan pelaksanaan pendampingan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit BPK.
G
OUTPUT HASIL AUDIT Output hasil audit berupa Laporan Hasil Audit terdiri dari Laporan Hasil Audit induvidual dan Laporan Kompilasi Nasional.
H
PERSIAPAN AUDIT Tahapan
persiapan
audit
meliputi
perencanaan
kegiatan
audit,
penyusunan pedoman audit dan pembekalan pelaksanaan audit .
I
PELAKSANAAN AUDIT 1. METODOLOGI PENDEKATAN AUDIT Audit Tujuan Tertentu dilaksanakan dengan pendekatan risk based audit atas potensi permasalahan pengelolaan keuangan khususnya aset tetap, aset lancar, aset lainnya yang mempengaruhi keputusan pemberian opini oleh BPK RI. Pelaksanaan audit menggunakan teknik audit yang relevan antara lain melalui reviu dokumen, wawancara, konfirmasi, pemeriksaan fisik dan teknik audit lainnya yang sesuai dengan keadaan berdasarkan pertimbangan profesional auditor 2. TENTATIVE AUDIT OBJECTIVES Tentative audit objectives berisikan risiko potensial pada penyajian pos-pos Neraca debet (aset) berdasarkan informasi hasil audit maupun risiko yang melekat pada pengelolaan keuangan dan aset PTN. Potensi risiko yang mungkin terjadi antara lain sebagai berikut:
3
01 Kas dan Setara Kas Ringkasan Temuan BPK Penyajian Kas dan Bank dalam LK Kemenristekdikti Tidak Sesuai Dengan Data Saldo Rekening Koran dan Tunai serta Terdapat Kelemahan Pengendalian Pengelolaan Kas pada Satker-Satker di Lingkungan Kemenristekdikti Tentative Audit Objectives 01.1 Selisih Kas dengan bukti pendukung Kas dan setara kas lainnya 01.2 Dana Titipan di Rekening Kas PTN 01.3 Selisih Kas yang tidak dapat dijelaskan 01.4 Pengelolaan Uang Muka Kegiatan Belum Memadai 01.5 Rekening belum mendapat persetujuan Menteri Keuangan 02 Piutang Ringkasan Temuan BPK Penyajian dan Pengungkapan Piutang pada Laporan Keuangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015 Tidak Menggambarkan Kondisi yang Sebenarnya Tentative Audit Objectives 02.1 Selisih Piutang dengan bukti pendukung 02.2 Tidak dilakukan analisis umur piutang 02.3 Belum ada SOP tentang Piutang 03 Persediaan Ringkasan Temuan BPK Penyajian dan Pengungkapan Persediaan pada Laporan Keuangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015 Tidak Menggambarkan Kondisi yang Sebenarnya Tentative Audit Objectives 03.1 Selisih Persediaan dengan stock opname 03.2 Hasil pengadaan belum tercatat dalam aplikasi persediaan 03.3 Belum ada SOP tentang Persediaan 04 Aset Tetap Ringkasan Temuan BPK Pencatatan Aset Tetap pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Belum Memadai Tentative Audit Objectives 04.1 Pengadaan tanah tidak sesuai prosedur 04.2 Serah terima tanah dengan pihak ketiga belum selesai 04.3 Aset berupa tanah tidak dilaporkan dalam LK/ SIMAK BMN 04.4 Selisih luas tanah dalam LK dengan dokumen 04.5 Aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya (lokasi, pemakai ) 04.6 Aset tetap yang tidak diketemukan fisiknya 4
04.7 04.8 04.9
Belum dilakukan kapitalisasi atas aset tetap Aset tetap belum ada nilainya Pengakuan nilai aset tetap berdasarkan SP2D (belum menggambarkan nilai aset tetap seharusnya) 04.10 Aset tanah dalam sengketa 04.11 Aset masih dikuasai oleh pihak ketiga 04.12 Aset belum didukung dengan bukti kepemilikan 04.13 Aset belum atas nama universitas atau kementerian 04.14 Aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya (lokasi, pemakai ) 04.15 Bukti kepemilikan aset tidak dapat ditunjukkan 04.16 Pemanfaatan aset yang tidak ijin menteri keuangan 04.17 Pemanfaatan labschool tidak menghasilkan PNBP 04.18 Pemanfaatan rumah dinas melewati batas waktu 05 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN Ringkasan Temuan BPK Pencatatan KDP pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Belum Memadai Tentative Audit Objectives 05.1 Nilai KDP melebihi satu perode akuntansi 05.2 Terdapat nilai aset tetap yang belum disesuaikan 05.3 Migrasi nilai KDP dalam SIMAK BMN pada saat likuidasi gagal 3. PROGRAM KERJA AUDIT Program kerja audit berisikan langkah kerja yang menjadi pedoman bagi auditor untuk
melaksanakan audit, Program Kerja Audit dapat
dikembangkan oleh auditor di lapangan berdasarkan sifat dan luasnya pengujian sesuai dengan kondisi permadalahan di lapangan.
J
PELAPORAN HASIL AUDIT Laporan Hasil Audit Individual (Model I ) dibuat per satuan kerja Perguruan Tinggi Negeri yang diaudit, Laporan Hasil Audit ditujukan kepada Rektor/Direktur/Kepala Satuan Kerja PTN/Kopertis yang diaudit, tembusan disampaikan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Deputi PIP Bidang Politik, Hukum,
5
Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Laporan Hasil Audit Nasional (Model K) dibuat oleh Tim BPKP Pusat dan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi ditujukan kepada Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan tembusan kepada Kepala BPKP dan Sekretaris Jenderal Kementerian
Riset Teknologi dan Pendidikan
Tinggi
6
LAMPIRAN 2-1 PROGRAM KERJA AUDIT Nama objek audit
:
Masa yang diaudit
:
No
Uraian
Dilaksanakan
Waktu yang
Oleh
diperlukan
Nomor Catatan KKA
Rencana Realisasi Rencana Realisasi I. AUDIT PENDAHULUAN Tujuan Melakukan
pembicaraan
pendahuluan dengan auditan dan perolehan
informasi awal
tentang auditan Langkah Kerja 1 Lakukan entry meeting dengan pihak auditan, peroleh informasi awal
tentang
penyelenggaraan
kondisi pengelolaan
keuangan auditan, catat dan tuangkan ke dalam Berita Acara Pembicaraan Pendahuluan. 2 Dapatkan
Informasi
Umum
tentang auditan 3 Dapatkan informasi dari Satuan Pengawas
Internal
auditan
mengenai penyusunan Laporan Keuangan dapatkan telah
Semester informasi
dilakukan
I,
apakah
reviu
atas
Laporan Keuangan Semester I tahun 2016, jika ya minta CHR dan LHR atas LK Satuan Kerja, catat
informasi penting
dari
hasil reviu SPI 4 Dapatkan
informasi
apakah
auditan pernah diaudit oleh BPK RI tahun 2015 atau tahun sebelumnya,
jika
ya
minta
Ikhtisar Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, teliti jika terdapat permasalahan yang
belum
tuntas
tindak 7
lanjutnya khususnya atas pos Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset
Lainnya,
teliti
juga
mengenai rencana tindak/action plan yang telah dibuat oleh pimpinan auditan 5 Buat
Simpulan
Hasil
audit
pendahuluan II PELAKSANAAN AUDIT A PENGUJIAN
TERBATAS
ATAS
SISTEM
PENGENDALIAN INTERN Tujuan Mengidentifikasi risiko potensial atas
kelemahan
sistem
pengendalian intern auditan Langkah Kerja 1 Lakukan
pengujian
terbatas
terhadap Sistem Pengendalian Intern
auditan
menggunakan
dengan
Check
List
Pengujian Sistem Pengendalian Intern 2 Identifikasi risiko melekat yang mungkin
terjadi
pada
pengelolaan keuangan auditan 3 Lakukan risiko
analisis
terhadap
pengendalian
yang
kesimpulan
hasil
dijumpai 4 Buat
pengujian terbatas atas sistem pengendalian intern auditan B REVIU
LAPORAN
KEUANGAN
SEMESTER
I
PER 30 JUNI 2016 Tujuan Mengidentifikasi
keandalan
penyajian
keuangan
laporan
auditan Langkah Kerja 1 Dapatkan Laporan Keuangan Semester I Per 30 Juni 2016
8
2 Lakukan
reviu
terhadap
Laporan
Keuangan
auditan
apakah telah disusun sesuai dengan prosedur penyusunan laporan
keuangan
secara
memadai 3 Teliti atas Catatan atas Laporan Keuangan disajikan
apakah dan
telah
diungkapkan
secara lengkap dan memadai 4 Pada pos-pos Neraca Debet yang
diaudit,
posisi
saldo
jika
teliti
terhadap
masing-masing,
terdapat
rincian
posisi
saldo, teliti apakah posisi saldo tersebut telah dirinci secara lengkap dan dijelaskan secara memadai
dalam
keuangan,
lakukan
hubungan
laporan kontrol
dengan
lampiran
laporan keuangan 5 Teliti terhadap pos-pos neraca yang diaudit, apakah masih terdapat
akun
disesuaikan,
yang jika
ya
belum teliti
penyebabnya dan cek dengan dokumen sumbernya 6 Teliti atas informasi lainnya, apakah
terdapat
informasi
tambahan yang relevan dengan pos-pos neraca yang diaudit, catat jika terdapat informasi spesifik yang mengungkapkan permasalahan yang dijumpai. 7 Teliti apakah terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca yang
diinformasikan
dalam
Laporan Keuangan 8 Teliti apakah terdapat kejadian yang menyebabkan timbulnya ketidakpastian berpengaruh
yang terhadap
penyajian laporan keuangan
9
9 Lakukan prosedur audit lainnya yang diperlukan sesuai dengan keadaan
berdasarkan
pertimbangan auditor. 10 Buat kesimpulan hasil reviu atas Laporan Keuangan C AUDIT
RINCI
POS
ASET
LANCAR C.1 KAS DAN SETARA KAS C.1.1 TENTATIVE
AUDIT
OBJECTIVES 01 Tujuan a Memastikan
penyajian
saldo
kas tidak terdapat selisih Kas dengan bukti pendukung Kas dan setara kas lainnya b Memastikan bahwa selisih kas dapat
dijelaskan
secara
memadai Langkah Kerja 1 Teliti apakah saldo kas dan setara
kas
dengan
telah
Kas
didukung
Opname
per
tanggal neraca 2 Teliti apakah kas opname telah dilakukan secara menyeluruh di seluruh unit pengelola kas yang ada,
jika
tidak
menyeluruh
minta
penjelasan
alasan
tidak
tentang
dilakukan
kas
opname 3 Apakah
pelaksanaan
opname
telah
dengan
kas
dibuatkan
Berita
Acara
Pemeriksaan Kas 4 Teliti apakah terdapat selisih kas antara catatan dengan hasil kas selisih
opname, kas
teliti
telah
apakah dijelaskan
secara memadai
10
5 Teliti apakah terdapat saldo kas dengan valuta asing, jika ya teliti apakah penjabaran kurs pada
tanggal
neraca
telah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku 6 Teliti apakah selisih kas telah diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan 7 Apakah terdapat selisih lebih kas,
jika
ya
telusuri
penyebabnya 8 Apakah
terdapat
selisih
kurang/ketekoran kas, jika ya telusuri
penyebabnya
apakah
telah
dan
dilakukan
penjelasan yang memadai atas selisih kas yang terjadi 9 Teliti apakah komponen setara kas
telah
dirinci
dan
diungkapkan secara memadai 10 Lakukan prosedur audit lainnya yang diperlukan sesuai dengan keadaan
berdasarkan
pertimbangan auditor. 11 Buat kesimpulan hasil auditnya TENTATIVE
AUDIT
OBJECTIVES 02 Tujuan Memastikan Dana Titipan di Rekening
Kas
PTN
telah
dikelola secara memadai Langkah Kerja 1 Berdasarkan hasil opname kas, teliti
apakah
terdapat
dana
titipan yang berada di rekening Kas PTN 2 Teliti apakah penempatan dana titipan di rekening kas telah melalui memadai
prosedur dan
telah
yang dibuat
Berita Acara Penitipan Dana
11
3 Teliti
apakah
pendukung
dokumen
penerimaan
dan
penarikan dana titipan telah ada secara lengkap dan memadai 4 Teliti apakah atas dana titipan telah disajikan secara rinci (jika lebih
dari
titipan)
satu
jenis
dana
dalam
laporan
diperlukan
lakukan
keuangan 5 Jika
konfirmasi kepada pihak yang menitipkan dana di rekening PTN
untuk
memastikan
kebenaran penitipan dana 6 Lakukan prosedur audit lainnya yang diperlukan sesuai dengan keadaan
berdasarkan
pertimbangan auditor. 7 Buat kesimpulan hasil auditnya TENTATIVE
AUDIT
OBJECTIVES 03 Tujuan Memastikan bahwa uang muka kegiatan telah dikelola secara memadai Langkah Kerja 1 Teliti apakah dalam laporan keuangan masih terdapat saldo uang
muka
kegiatan
yang
masih terbuka 2 Teliti apakah transaksi uang muka kegiatan telah dicatat dengan benar 3 Lakukan prosedur audit lainnya yang diperlukan sesuai dengan keadaan
berdasarkan
pertimbangan auditor. 4 Buat kesimpulan hasil auditnya TENTATIVE
AUDIT
OBJECTIVES 04 Tujuan
12
Memastikan yang
bahwa
rekening
digunakan
telah
mendapatkan
persetujuan
Menteri Keuangan Langkah Kerja 1 Dapatkan
rincian
jumlah
rekening yang digunakan oleh auditan 2 Teliti apakah rekening yang digunakan
telah
atas
nama
PTN/Pimpinan PTN dan bukan rekening atas nama pribadi 3 Teliti terhadap rekening yang digunakan
apakah
mendapatkan
telah
persetujuan
Menteri
Keuangan
sesuai
dengan
PMK
nomor
252/PMK.05/2014
tentang
Rekening
Milik
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja 4 Jika masih terdapat rekening yang
belum
mendapatkan
persetujuan Menteri Keuangan apakah
telah
pengajuan
ijin
ada
proses
penggunaan
rekening 5 Teliti apakah rekening yang digunakan
tersebut
telah
diinformasikan dalam laporan keuangan 6 Lakukan prosedur audit lainnya yang diperlukan sesuai dengan keadaan
berdasarkan
pertimbangan auditor. 7 Buat kesimpulan hasil auditnya C.1 PIUTANG C.1.1 TENTATIVE
AUDIT
OBJECTIVES 01 Tujuan Memastikan dalam penyajian saldo Piutang
tidak terdapat
selisih Piutang dengan bukti 13
pendukungnya Memastikan
bahwa
atas
pengelolaan piutang telah ada SOP yang dibuat oleh Satuan kerja Langkah Kerja 1 Teliti apakah penyajian saldo piutang
di
neraca
telah
didukung dengan rincian jenis piutang secara lengkap dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan 2 Teliti
apakah
masing-masing
jenis
piutang
telah
memiliki
hukum
yang
relevan
dasar
(Peraturan
Menteri/Peraturan
Rektor dll) 3 Teliti apakah terhadap piutang tersebut
telah
dilakukan
pencatatan secara memadai 4 Teliti
apakah
auditan
telah
memiliki SOP Piutang terkait, jika ya pelajari dan uji terhadap kecukupan
SOP
untuk
pengelolaan piutang 5 Terhadap jenis piutang yang memiliki transaksi yang cukup material
selama
periode
pelaporan, pilih dan lakukan uji petik terhadap transaksi jenis piutang terutama pada piutang pendidikan
dan
piutang
kerjasama
(uji
petik
dapat
dilakukan
pula
untuk
jenis
piutang lainnya sesuai dengan keadaan
dan
pertimbangan
auditor) 6 Terhadap piutang pendidikan, lakukan
pengujian
dengan
dokumen pendukung terjadinya piutang antara lain basis data akademik (Kartu Rencana Studi 14
atau penetapan biaya kuliah mahasiswa) dan uji dengan penerimaan
kas
atas
pembayaran
uang
kuliah
mahasiswa) 7 Terhadap
piutang
lakukan
pengujian
dokumen
kerjasama terhadap
kerjasama
dan
transaksi penerimaan kas atas pendapatan kerjasama 8 Lakukan konfirmasi secara uji petik
terhadap
pendapatan
pengelola
pendidikan
dan
kerjasama 9 Berdasarkan
hasil
pengujian
teliti apakah masih terdapat piutang yang belum dicatat, atau pelunasan piutang yang belum dikoreksi, cek apabila terdapat saldo piutang yang belum disesuaikan. 10 Lakukan prosedur audit lainnya yang diperlukan sesuai dengan keadaan
berdasarkan
pertimbangan auditor. 11 Buat kesimpulan hasil auditnya TENTATIVE
AUDIT
OBJECTIVES 02 Tujuan Memastikan bahwa penyisihan piutang
telah
dibuat
sesuai
ketentuan yang berlaku Langkah Kerja 1 Teliti apakah dalam kebijakan akuntansi yang dibuat telah ditetapkan umur piutang dan persentase penyisihan piutang. 2 Teliti
apakah
auditan
telah
membuat analisis umur piutang dan
telah
melakukan
perhitungan penyisihan piutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
jika
tidak
minta 15
penjelasan
atas
dilakukannya
tidak
analisis
umur
piutang 3 Lakukan prosedur audit lainnya yang diperlukan sesuai dengan keadaan
berdasarkan
pertimbangan auditor. 4 Buat kesimpulan hasil auditnya PERSEDIAAN TENTATIVE
AUDIT
OBJECTIVES 01 Tujuan Memastikan dalam penyajian saldo
persediaan
terdapat
selisih
tidak persediaan
dengan hasil stock opname Memastikan
bahwa
atas
pengelolaan persediaan telah ada SOP yang dibuat oleh Satuan kerja Langkah Kerja 1 Teliti apakah penyajian saldo persediaan
di
neraca
telah
didukung dengan rincian jenis persediaan secara lengkap dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan 2 Teliti
apakah
auditan
telah
memiliki SOP Persediaan , jika ya pelajari dan uji terhadap kecukupan
SOP
untuk
pengelolaan barang persediaan 3 Teliti apakah terhadap saldo persediaan dengan
telah stock
persediaan
dan
didukung opname telah
dimasukkan ke dalam aplikasi persediaan, jika tidak dilakukan seluruh atau sebagian minta penjelasan dilakukannya
tentang
tidak opname
persediaan 16
4 Teliti
Berita
Acara
Opname
Persediaan, apakah terdapat persediaan yang tidak diketahui nilainya,
minta
penyebabnya, jenis dan
penjelasan
terutama
jika
jumlahnya cukup
material 5 Lakukan prosedur audit lainnya yang diperlukan sesuai dengan keadaan
berdasarkan
pertimbangan auditor. 6 Buat kesimpulan hasil auditnya TENTATIVE
AUDIT
OBJECTIVES 02 Tujuan 1 Memastikan
bahwa
hasil
pengadaan barang persediaan telah dimasukkan ke dalam aplikasi persediaan 2 Langkah Kerja 3 Minta daftar pengadaan barang persediaan
yang
dilakukan
selama semester I tahun 2016 4 Berdasarkan
berita
penerimaan
barang,
apakah
seluruh
acara cek barang
persediaan yang diterima telah dicatat
dan
dimasukkan
ke
dalam aplikasi persediaan, jika tidak minta penjelasan tentang penyebabnya 5 Lakukan prosedur audit lainnya yang diperlukan sesuai dengan keadaan
berdasarkan
pertimbangan auditor. 6 Buat kesimpulan hasil auditnya D AUDIT
RINCI
POS
ASET
TETAP D.1 ASET TETAP TENTATIVE
AUDIT
OBJECTIVES 01 Tujuan
17
Memastikan bahwa perolehan aset tetap telah dicatat dan diakui secara memadai Langkah Kerja 1 Dapatkan
informasi
tentang
sistem pengelolaan BMN di lingkungan
satuan
kerja,
pelajari pedoman, SOP dan mekanisme pengelolaan BMN auditan 2 Dapatkan
informasi
inventarisasi BMN
tentang
permasalahan
berdasarkan
informasi
hasil pengawasan maupun dari catatan atas laporan keuangan 3 Lakukan
wawancara
dengan
penanggungjawab
BMN
auditan tentang permasalahan pencatatan dan pelaporan BMN 4 Berdasarkan diperoleh,
informasi lakukan
yang
analisis
terhadap Daftar Inventarisasi Masalah BMN auditan apakah tidak terdapat: 4.1 Pengadaan tanah yang
tidak
sesuai prosedur 4.2 Serah terima tanah dengan pihak ketiga yang belum selesai 4.3 Aset
berupa
tanah
tidak
dilaporkan dalam LK/ SIMAK BMN 4.4 Selisih luas tanah dalam LK dengan dokumen 4.5 Aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya
(lokasi,
pemakai ) 4.6 Aset
tetap
yang
tidak
diketemukan fisiknya 4.7 Belum
dilakukan
kapitalisasi
atas aset tetap 4.8 Aset tetap belum ada nilainya
18
4.9 Pengakuan
nilai
berdasarkan
aset
SP2D
menggambarkan
tetap (belum
nilai
aset
tetap seharusnya) 5 Lakukan
pengujian
transaksi periode
terhadap
perolehan yang
BMN
diaudit,
teliti
apakah perolehan aset tersebut telah
dicatat,
diakui
secara
memadai 6 Teliti
apakah
auditan
melakukan penyusutan
telah
perhitungan aset
tetap,
jika
tidak minta penjelasan tentang belum
dilakukannya
penyusutan aset tetap 7 Lakukan prosedur audit lainnya yang diperlukan sesuai dengan keadaan
berdasarkan
pertimbangan auditor. 8 Buat kesimpulan hasil auditnya TENTATIVE
AUDIT
OBJECTIVES 02 Tujuan Memastikan
bahwa
dalam
pengelolaan aset tetap tidak terdapat permasalahan hukum yang
berpengaruh
terhadap
penyajian laporan keuangan Langkah Kerja 1 Berdasarkan diperoleh,
informasi lakukan
yang
analisis
terhadap Daftar Inventarisasi Masalah BMN auditan apakah tidak terdapat: 1.1 Aset tanah dalam sengketa 1.2 Aset masih dikuasai oleh pihak ketiga 1.3 Status pengelolaan aset yang belum jelas 1.4 Aset belum didukung dengan bukti kepemilikan
19
1.5 Aset
belum
atas
nama
universitas atau kementerian 1.6 Aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya
(lokasi,
pemakai ) 1.7 Bukti kepemilikan aset tidak dapat ditunjukkan 1.8 Pemanfaatan aset yang tidak ijin menteri keuangan 1.9 Pemanfaatan
aset
yang
tidak menghasilkan PNBP 1.10 Pemanfaatan
rumah dinas
melewati batas waktu 2 Dapatkan
informasi
tentang
langkah-langkah dan rencana tindak yang telah disusun oleh auditan terhadap permasalahan dimaksud pada butir 1 3 Lakukan prosedur audit lainnya yang diperlukan sesuai dengan keadaan
berdasarkan
pertimbangan auditor. 4 Buat kesimpulan hasil auditnya D.2 KONSTRUKSI
DALAM
PENGERJAAN TENTATIVE
AUDIT
OBJECTIVES 01 Tujuan Memastikan bahwa Konstruksi Dalam
Pengerjaan
telah
disajikan secara memadai Langkah Kerja 1 Berdasarkan
Laporan
Keuangan auditan, teliti apakah masih terdapat posisi KDP yang masih terbuka 2 Jika ya, teliti terhadap rincian KDP apakah terdapat: 2.1 Nilai KDP melebihi satu perode akuntansi 2.2 Terdapat nilai aset tetap yang belum disesuaikan 20
2.3 Migrasi nilai KDP dalam SIMAK BMN pada saat likuidasi gagal 3 Minta
penjelasan
kepada
pejabat
pengelola
mengenai
penyebab
BMN belum
cukupnya KDP untuk diakui menjadi aset tetap (status KDP untuk pekerjaan perencanaan fisik yang belum jelas rencana pembangunannya,
tidak
lengkapnya Berita Acara Serah Terima dan lain-lain) 4 Lakukan prosedur audit lainnya yang diperlukan sesuai dengan keadaan
berdasarkan
pertimbangan auditor. 5 Buat kesimpulan hasil auditnya E AUDIT
RINCI
POS
ASET
LAINNYA E.1 ASET LAINNYA TENTATIVE
AUDIT
OBJECTIVES 01 Tujuan Memastikan
bahwa
Aset
Lainnya telah dicatat dan diakui secara memadai Langkah Kerja 1 Berdasarkan
Laporan
Keuangan auditan, teliti apakah masih
terdapat
posisi
Aset
Lainnya 2 Jika ya, minta informasi tentang pengelolaan aset lainnya (Aset Tidak Berwujud, Aset
Yang
Tidak Digunakan Lagi dll) 3 Teliti
apakah
auditan
melakukan
telah
perhitungan
amortisasi aset tidak berwujud, jika
tidak
tentang
minta
belum
penjelasan dilakukannya
amortisasi
21
4 Terhadap
aset
digunakan
yang
tidak
lagi,
penjelasan
minta
kepada
pejabat
pengelola BMN apakah auditan telah
menyusun
langkah/rencana tindak untuk penghapusan aset dimaksud 5 Lakukan prosedur audit lainnya yang diperlukan sesuai dengan keadaan
berdasarkan
pertimbangan auditor. 6 Buat kesimpulan hasil auditnya III PELAPORAN HASIL AUDIT 1 Berdasarkan hasil audit, buat notisi
dan
berita
acara
pembahasan hasil audit 2 Lakukan hasil
pembahasan
audit
dengan
atas
auditan,
minta tanggapan dari auditan terhadap hasil audit 3 Tuangkan hasil audit ke dalam laporan
hasil
audit
tujuan
tertentu 4 Pastikan bahwa temuan hasil audit telah diberi kode dan telah dientry ke dalam SIM-HP 5 Lakukan
reviu
berjenjang
terhadap laporan hasil audit
22
AUDIT
TUJUAN
TERTENTU
ASET
LANCAR, ASET TETAP, ASET LAINNYA
A
LATAR BELAKANG Opini Laporan Keuangan Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi tahun 2015 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) disebabkan antara lain catatan atas saldo kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap,
konstruksi dalam pengerjaan
yang belum disajikan
secara memadai dan didukung dengan dokumen secara lengkap, dan masih dijumpai kelemahan pengendalian yang berpengaruh terhadap kewajaran penyajian saldo pos-pos neraca. Inspektorat Jenderal Kemristekdikti ditugasi untuk menyusun Strategi Peningkatan Kualitas Opini BPK di antaranya
dalam
bentuk audit
pendahuluan atas Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2016 untuk mengidentifikasi permasalahan penyajian laporan keuangan yang berpotensi menjadi catatan dalam Opini BPK dan untuk meningkatkan sistem pengendalian internal
atas pengelolaan keuangan di
lingkungan Kemristekdikti. Sumber permasalahan
pengelolaan
keuangan sebagian besar terjadi di perguruan tinggi yang tersebar
di
seluruh Indonesia
B
MAKSUD DAN TUJUAN AUDIT Audit dengan tujuan tertentu atas penyajian saldo aset lancar, aset tetap dan aset lainnya dalam laporan keuangan satuan kerja perguruan tinggi negeri dan koordinator perguruan tinggi negeri swasta semester I tahun 2016 adalah untuk: 1. Menilai kewajaran penyajian pos-pos aset lancar, aset tetap dan 1
aset lainnya dalam laporan keuangan satuan kerja 2. Mengidentifikasi kelemahan pengendalian internal atas pengelolaan keuangan 3. Mengidentifikasi permasalahan pengelolaan aset lancar, aset tetap dan aset lainnya yang berpotensi mempengaruhi kewwajaran dan penyajian dalam laporan keuangan 4. Memberikan
rekomendasi
penyelesaian
permasalahan
dan
perbaikan atas kelemahan sistem pengendalian internaL
C
RUANG LINGKUP AUDIT Audit dilaksanakan terbatas pada penyajian saldo aset lancar, aset tetap dan aset lainnya per 30 Juni 2016 atas Laporan Keuangan Satuan Kerja Semester I Tahun 2016, audit tidak dimaksudkan untuk memberikan opini atas laporan keuangan yang disusun satuan kerja
D
SASARAN AUDIT Audit Tujuan Tertentu atas aset lancar, aset tetap dan aset lainnya semester I tahun 2016 dilaksanakan pada 76 satuan kerja PTN di seluruh Indonesia terdiri atas 24 PTN BLU, 4 PTN BH yang dalam tahun 2016 masih berstatus BLU,24 PTN non BLU dan Politeknik Negeri, 10 PTN baru, 14 Koordinator Perguruan Tinggi Swasta
E
PELAKSANA AUDIT Audit dilaksanakan bersama oleh auditor BPKP (Perwakilan dan Pusat) dan auditor Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti
F
WAKTU PELAKSANAAN AUDIT Audit direncanakan pada minggu pertama Oktober 2016 sampai dengan minggu ke tiga Oktober 2016 selama 12 hari kerja secara serentak
2
dengan pelaksanaan pendampingan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit BPK.
G
OUTPUT HASIL AUDIT Output hasil audit berupa Laporan Hasil Audit terdiri dari Laporan Hasil Audit induvidual dan Laporan Kompilasi Nasional.
H
PERSIAPAN AUDIT Tahapan
persiapan
audit
meliputi
perencanaan
kegiatan
audit,
penyusunan pedoman audit dan pembekalan pelaksanaan audit .
I
PELAKSANAAN AUDIT 1. METODOLOGI PENDEKATAN AUDIT Audit Tujuan Tertentu dilaksanakan dengan pendekatan risk based audit atas potensi permasalahan pengelolaan keuangan khususnya aset tetap, aset lancar, aset lainnya yang mempengaruhi keputusan pemberian opini oleh BPK RI. Pelaksanaan audit menggunakan teknik audit yang relevan antara lain melalui reviu dokumen, wawancara, konfirmasi, pemeriksaan fisik dan teknik audit lainnya yang sesuai dengan keadaan berdasarkan pertimbangan profesional auditor 2. TENTATIVE AUDIT OBJECTIVES Tentative audit objectives berisikan risiko potensial pada penyajian pos-pos Neraca debet (aset) berdasarkan informasi hasil audit maupun risiko yang melekat pada pengelolaan keuangan dan aset PTN. Potensi risiko yang mungkin terjadi antara lain sebagai berikut:
3
01 Kas dan Setara Kas Ringkasan Temuan BPK Penyajian Kas dan Bank dalam LK Kemenristekdikti Tidak Sesuai Dengan Data Saldo Rekening Koran dan Tunai serta Terdapat Kelemahan Pengendalian Pengelolaan Kas pada Satker-Satker di Lingkungan Kemenristekdikti Tentative Audit Objectives 01.1 Selisih Kas dengan bukti pendukung Kas dan setara kas lainnya 01.2 Dana Titipan di Rekening Kas PTN 01.3 Selisih Kas yang tidak dapat dijelaskan 01.4 Pengelolaan Uang Muka Kegiatan Belum Memadai 01.5 Rekening belum mendapat persetujuan Menteri Keuangan 02 Piutang Ringkasan Temuan BPK Penyajian dan Pengungkapan Piutang pada Laporan Keuangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015 Tidak Menggambarkan Kondisi yang Sebenarnya Tentative Audit Objectives 02.1 Selisih Piutang dengan bukti pendukung 02.2 Tidak dilakukan analisis umur piutang 02.3 Belum ada SOP tentang Piutang 03 Persediaan Ringkasan Temuan BPK Penyajian dan Pengungkapan Persediaan pada Laporan Keuangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015 Tidak Menggambarkan Kondisi yang Sebenarnya Tentative Audit Objectives 03.1 Selisih Persediaan dengan stock opname 03.2 Hasil pengadaan belum tercatat dalam aplikasi persediaan 03.3 Belum ada SOP tentang Persediaan 04 Aset Tetap Ringkasan Temuan BPK Pencatatan Aset Tetap pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Belum Memadai Tentative Audit Objectives 04.1 Pengadaan tanah tidak sesuai prosedur 04.2 Serah terima tanah dengan pihak ketiga belum selesai 04.3 Aset berupa tanah tidak dilaporkan dalam LK/ SIMAK BMN 04.4 Selisih luas tanah dalam LK dengan dokumen 04.5 Aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya (lokasi, pemakai ) 04.6 Aset tetap yang tidak diketemukan fisiknya 4
04.7 04.8 04.9
Belum dilakukan kapitalisasi atas aset tetap Aset tetap belum ada nilainya Pengakuan nilai aset tetap berdasarkan SP2D (belum menggambarkan nilai aset tetap seharusnya) 04.10 Aset tanah dalam sengketa 04.11 Aset masih dikuasai oleh pihak ketiga 04.12 Aset belum didukung dengan bukti kepemilikan 04.13 Aset belum atas nama universitas atau kementerian 04.14 Aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya (lokasi, pemakai ) 04.15 Bukti kepemilikan aset tidak dapat ditunjukkan 04.16 Pemanfaatan aset yang tidak ijin menteri keuangan 04.17 Pemanfaatan labschool tidak menghasilkan PNBP 04.18 Pemanfaatan rumah dinas melewati batas waktu 05 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN Ringkasan Temuan BPK Pencatatan KDP pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Belum Memadai Tentative Audit Objectives 05.1 Nilai KDP melebihi satu perode akuntansi 05.2 Terdapat nilai aset tetap yang belum disesuaikan 05.3 Migrasi nilai KDP dalam SIMAK BMN pada saat likuidasi gagal 3. PROGRAM KERJA AUDIT Program kerja audit berisikan langkah kerja yang menjadi pedoman bagi auditor untuk
melaksanakan audit, Program Kerja Audit dapat
dikembangkan oleh auditor di lapangan berdasarkan sifat dan luasnya pengujian sesuai dengan kondisi permadalahan di lapangan.
J
PELAPORAN HASIL AUDIT Laporan Hasil Audit Individual (Model I ) dibuat per satuan kerja Perguruan Tinggi Negeri yang diaudit, Laporan Hasil Audit ditujukan kepada Rektor/Direktur/Kepala Satuan Kerja PTN/Kopertis yang diaudit, tembusan disampaikan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Deputi PIP Bidang Politik, Hukum,
5
Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Laporan Hasil Audit Nasional (Model K) dibuat oleh Tim BPKP Pusat dan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi ditujukan kepada Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan tembusan kepada Kepala BPKP dan Sekretaris Jenderal Kementerian
Riset Teknologi dan Pendidikan
Tinggi
6
LAMPIRAN 2-1 PROGRAM KERJA AUDIT Nama objek audit
:
Masa yang diaudit
:
No
Uraian
Dilaksanakan
Waktu yang
Oleh
diperlukan
Nomor Catatan KKA
Rencana Realisasi Rencana Realisasi I. AUDIT PENDAHULUAN Tujuan Melakukan
pembicaraan
pendahuluan dengan auditan dan perolehan
informasi awal
tentang auditan Langkah Kerja 1 Lakukan entry meeting dengan pihak auditan, peroleh informasi awal
tentang
penyelenggaraan
kondisi pengelolaan
keuangan auditan, catat dan tuangkan ke dalam Berita Acara Pembicaraan Pendahuluan. 2 Dapatkan
Informasi
Umum
tentang auditan 3 Dapatkan informasi dari Satuan Pengawas
Internal
auditan
mengenai penyusunan Laporan Keuangan dapatkan telah
Semester informasi
dilakukan
I,
apakah
reviu
atas
Laporan Keuangan Semester I tahun 2016, jika ya minta CHR dan LHR atas LK Satuan Kerja, catat
informasi penting
dari
hasil reviu SPI 4 Dapatkan
informasi
apakah
auditan pernah diaudit oleh BPK RI tahun 2015 atau tahun sebelumnya,
jika
ya
minta
Ikhtisar Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, teliti jika terdapat permasalahan yang
belum
tuntas
tindak 7
lanjutnya khususnya atas pos Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset
Lainnya,
teliti
juga
mengenai rencana tindak/action plan yang telah dibuat oleh pimpinan auditan 5 Buat
Simpulan
Hasil
audit
pendahuluan II PELAKSANAAN AUDIT A PENGUJIAN
TERBATAS
ATAS
SISTEM
PENGENDALIAN INTERN Tujuan Mengidentifikasi risiko potensial atas
kelemahan
sistem
pengendalian intern auditan Langkah Kerja 1 Lakukan
pengujian
terbatas
terhadap Sistem Pengendalian Intern
auditan
menggunakan
dengan
Check
List
Pengujian Sistem Pengendalian Intern 2 Identifikasi risiko melekat yang mungkin
terjadi
pada
pengelolaan keuangan auditan 3 Lakukan risiko
analisis
terhadap
pengendalian
yang
kesimpulan
hasil
dijumpai 4 Buat
pengujian terbatas atas sistem pengendalian intern auditan B REVIU
LAPORAN
KEUANGAN
SEMESTER
I
PER 30 JUNI 2016 Tujuan Mengidentifikasi
keandalan
penyajian
keuangan
laporan
auditan Langkah Kerja 1 Dapatkan Laporan Keuangan Semester I Per 30 Juni 2016
8
2 Lakukan
reviu
terhadap
Laporan
Keuangan
auditan
apakah telah disusun sesuai dengan prosedur penyusunan laporan
keuangan
secara
memadai 3 Teliti atas Catatan atas Laporan Keuangan disajikan
apakah dan
telah
diungkapkan
secara lengkap dan memadai 4 Pada pos-pos Neraca Debet yang
diaudit,
posisi
saldo
jika
teliti
terhadap
masing-masing,
terdapat
rincian
posisi
saldo, teliti apakah posisi saldo tersebut telah dirinci secara lengkap dan dijelaskan secara memadai
dalam
keuangan,
lakukan
hubungan
laporan kontrol
dengan
lampiran
laporan keuangan 5 Teliti terhadap pos-pos neraca yang diaudit, apakah masih terdapat
akun
disesuaikan,
yang jika
ya
belum teliti
penyebabnya dan cek dengan dokumen sumbernya 6 Teliti atas informasi lainnya, apakah
terdapat
informasi
tambahan yang relevan dengan pos-pos neraca yang diaudit, catat jika terdapat informasi spesifik yang mengungkapkan permasalahan yang dijumpai. 7 Teliti apakah terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca yang
diinformasikan
dalam
Laporan Keuangan 8 Teliti apakah terdapat kejadian yang menyebabkan timbulnya ketidakpastian berpengaruh
yang terhadap
penyajian laporan keuangan
9
9 Lakukan prosedur audit lainnya yang diperlukan sesuai dengan keadaan
berdasarkan
pertimbangan auditor. 10 Buat kesimpulan hasil reviu atas Laporan Keuangan C AUDIT
RINCI
POS
ASET
LANCAR C.1 KAS DAN SETARA KAS C.1.1 TENTATIVE
AUDIT
OBJECTIVES 01 Tujuan a Memastikan
penyajian
saldo
kas tidak terdapat selisih Kas dengan bukti pendukung Kas dan setara kas lainnya b Memastikan bahwa selisih kas dapat
dijelaskan
secara
memadai Langkah Kerja 1 Teliti apakah saldo kas dan setara
kas
dengan
telah
Kas
didukung
Opname
per
tanggal neraca 2 Teliti apakah kas opname telah dilakukan secara menyeluruh di seluruh unit pengelola kas yang ada,
jika
tidak
menyeluruh
minta
penjelasan
alasan
tidak
tentang
dilakukan
kas
opname 3 Apakah
pelaksanaan
opname
telah
dengan
kas
dibuatkan
Berita
Acara
Pemeriksaan Kas 4 Teliti apakah terdapat selisih kas antara catatan dengan hasil kas selisih
opname, kas
teliti
telah
apakah dijelaskan
secara memadai
10
5 Teliti apakah terdapat saldo kas dengan valuta asing, jika ya teliti apakah penjabaran kurs pada
tanggal
neraca
telah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku 6 Teliti apakah selisih kas telah diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan 7 Apakah terdapat selisih lebih kas,
jika
ya
telusuri
penyebabnya 8 Apakah
terdapat
selisih
kurang/ketekoran kas, jika ya telusuri
penyebabnya
apakah
telah
dan
dilakukan
penjelasan yang memadai atas selisih kas yang terjadi 9 Teliti apakah komponen setara kas
telah
dirinci
dan
diungkapkan secara memadai 10 Lakukan prosedur audit lainnya yang diperlukan sesuai dengan keadaan
berdasarkan
pertimbangan auditor. 11 Buat kesimpulan hasil auditnya TENTATIVE
AUDIT
OBJECTIVES 02 Tujuan Memastikan Dana Titipan di Rekening
Kas
PTN
telah
dikelola secara memadai Langkah Kerja 1 Berdasarkan hasil opname kas, teliti
apakah
terdapat
dana
titipan yang berada di rekening Kas PTN 2 Teliti apakah penempatan dana titipan di rekening kas telah melalui memadai
prosedur dan
telah
yang dibuat
Berita Acara Penitipan Dana
11
3 Teliti
apakah
pendukung
dokumen
penerimaan
dan
penarikan dana titipan telah ada secara lengkap dan memadai 4 Teliti apakah atas dana titipan telah disajikan secara rinci (jika lebih
dari
titipan)
satu
jenis
dana
dalam
laporan
diperlukan
lakukan
keuangan 5 Jika
konfirmasi kepada pihak yang menitipkan dana di rekening PTN
untuk
memastikan
kebenaran penitipan dana 6 Lakukan prosedur audit lainnya yang diperlukan sesuai dengan keadaan
berdasarkan
pertimbangan auditor. 7 Buat kesimpulan hasil auditnya TENTATIVE
AUDIT
OBJECTIVES 03 Tujuan Memastikan bahwa uang muka kegiatan telah dikelola secara memadai Langkah Kerja 1 Teliti apakah dalam laporan keuangan masih terdapat saldo uang
muka
kegiatan
yang
masih terbuka 2 Teliti apakah transaksi uang muka kegiatan telah dicatat dengan benar 3 Lakukan prosedur audit lainnya yang diperlukan sesuai dengan keadaan
berdasarkan
pertimbangan auditor. 4 Buat kesimpulan hasil auditnya TENTATIVE
AUDIT
OBJECTIVES 04 Tujuan
12
Memastikan yang
bahwa
rekening
digunakan
telah
mendapatkan
persetujuan
Menteri Keuangan Langkah Kerja 1 Dapatkan
rincian
jumlah
rekening yang digunakan oleh auditan 2 Teliti apakah rekening yang digunakan
telah
atas
nama
PTN/Pimpinan PTN dan bukan rekening atas nama pribadi 3 Teliti terhadap rekening yang digunakan
apakah
mendapatkan
telah
persetujuan
Menteri
Keuangan
sesuai
dengan
PMK
nomor
252/PMK.05/2014
tentang
Rekening
Milik
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja 4 Jika masih terdapat rekening yang
belum
mendapatkan
persetujuan Menteri Keuangan apakah
telah
pengajuan
ijin
ada
proses
penggunaan
rekening 5 Teliti apakah rekening yang digunakan
tersebut
telah
diinformasikan dalam laporan keuangan 6 Lakukan prosedur audit lainnya yang diperlukan sesuai dengan keadaan
berdasarkan
pertimbangan auditor. 7 Buat kesimpulan hasil auditnya C.1 PIUTANG C.1.1 TENTATIVE
AUDIT
OBJECTIVES 01 Tujuan Memastikan dalam penyajian saldo Piutang
tidak terdapat
selisih Piutang dengan bukti 13
pendukungnya Memastikan
bahwa
atas
pengelolaan piutang telah ada SOP yang dibuat oleh Satuan kerja Langkah Kerja 1 Teliti apakah penyajian saldo piutang
di
neraca
telah
didukung dengan rincian jenis piutang secara lengkap dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan 2 Teliti
apakah
masing-masing
jenis
piutang
telah
memiliki
hukum
yang
relevan
dasar
(Peraturan
Menteri/Peraturan
Rektor dll) 3 Teliti apakah terhadap piutang tersebut
telah
dilakukan
pencatatan secara memadai 4 Teliti
apakah
auditan
telah
memiliki SOP Piutang terkait, jika ya pelajari dan uji terhadap kecukupan
SOP
untuk
pengelolaan piutang 5 Terhadap jenis piutang yang memiliki transaksi yang cukup material
selama
periode
pelaporan, pilih dan lakukan uji petik terhadap transaksi jenis piutang terutama pada piutang pendidikan
dan
piutang
kerjasama
(uji
petik
dapat
dilakukan
pula
untuk
jenis
piutang lainnya sesuai dengan keadaan
dan
pertimbangan
auditor) 6 Terhadap piutang pendidikan, lakukan
pengujian
dengan
dokumen pendukung terjadinya piutang antara lain basis data akademik (Kartu Rencana Studi 14
atau penetapan biaya kuliah mahasiswa) dan uji dengan penerimaan
kas
atas
pembayaran
uang
kuliah
mahasiswa) 7 Terhadap
piutang
lakukan
pengujian
dokumen
kerjasama terhadap
kerjasama
dan
transaksi penerimaan kas atas pendapatan kerjasama 8 Lakukan konfirmasi secara uji petik
terhadap
pendapatan
pengelola
pendidikan
dan
kerjasama 9 Berdasarkan
hasil
pengujian
teliti apakah masih terdapat piutang yang belum dicatat, atau pelunasan piutang yang belum dikoreksi, cek apabila terdapat saldo piutang yang belum disesuaikan. 10 Lakukan prosedur audit lainnya yang diperlukan sesuai dengan keadaan
berdasarkan
pertimbangan auditor. 11 Buat kesimpulan hasil auditnya TENTATIVE
AUDIT
OBJECTIVES 02 Tujuan Memastikan bahwa penyisihan piutang
telah
dibuat
sesuai
ketentuan yang berlaku Langkah Kerja 1 Teliti apakah dalam kebijakan akuntansi yang dibuat telah ditetapkan umur piutang dan persentase penyisihan piutang. 2 Teliti
apakah
auditan
telah
membuat analisis umur piutang dan
telah
melakukan
perhitungan penyisihan piutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
jika
tidak
minta 15
penjelasan
atas
dilakukannya
tidak
analisis
umur
piutang 3 Lakukan prosedur audit lainnya yang diperlukan sesuai dengan keadaan
berdasarkan
pertimbangan auditor. 4 Buat kesimpulan hasil auditnya PERSEDIAAN TENTATIVE
AUDIT
OBJECTIVES 01 Tujuan Memastikan dalam penyajian saldo
persediaan
terdapat
selisih
tidak persediaan
dengan hasil stock opname Memastikan
bahwa
atas
pengelolaan persediaan telah ada SOP yang dibuat oleh Satuan kerja Langkah Kerja 1 Teliti apakah penyajian saldo persediaan
di
neraca
telah
didukung dengan rincian jenis persediaan secara lengkap dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan 2 Teliti
apakah
auditan
telah
memiliki SOP Persediaan , jika ya pelajari dan uji terhadap kecukupan
SOP
untuk
pengelolaan barang persediaan 3 Teliti apakah terhadap saldo persediaan dengan
telah stock
persediaan
dan
didukung opname telah
dimasukkan ke dalam aplikasi persediaan, jika tidak dilakukan seluruh atau sebagian minta penjelasan dilakukannya
tentang
tidak opname
persediaan 16
4 Teliti
Berita
Acara
Opname
Persediaan, apakah terdapat persediaan yang tidak diketahui nilainya,
minta
penyebabnya, jenis dan
penjelasan
terutama
jika
jumlahnya cukup
material 5 Lakukan prosedur audit lainnya yang diperlukan sesuai dengan keadaan
berdasarkan
pertimbangan auditor. 6 Buat kesimpulan hasil auditnya TENTATIVE
AUDIT
OBJECTIVES 02 Tujuan 1 Memastikan
bahwa
hasil
pengadaan barang persediaan telah dimasukkan ke dalam aplikasi persediaan 2 Langkah Kerja 3 Minta daftar pengadaan barang persediaan
yang
dilakukan
selama semester I tahun 2016 4 Berdasarkan
berita
penerimaan
barang,
apakah
seluruh
acara cek barang
persediaan yang diterima telah dicatat
dan
dimasukkan
ke
dalam aplikasi persediaan, jika tidak minta penjelasan tentang penyebabnya 5 Lakukan prosedur audit lainnya yang diperlukan sesuai dengan keadaan
berdasarkan
pertimbangan auditor. 6 Buat kesimpulan hasil auditnya D AUDIT
RINCI
POS
ASET
TETAP D.1 ASET TETAP TENTATIVE
AUDIT
OBJECTIVES 01 Tujuan
17
Memastikan bahwa perolehan aset tetap telah dicatat dan diakui secara memadai Langkah Kerja 1 Dapatkan
informasi
tentang
sistem pengelolaan BMN di lingkungan
satuan
kerja,
pelajari pedoman, SOP dan mekanisme pengelolaan BMN auditan 2 Dapatkan
informasi
inventarisasi BMN
tentang
permasalahan
berdasarkan
informasi
hasil pengawasan maupun dari catatan atas laporan keuangan 3 Lakukan
wawancara
dengan
penanggungjawab
BMN
auditan tentang permasalahan pencatatan dan pelaporan BMN 4 Berdasarkan diperoleh,
informasi lakukan
yang
analisis
terhadap Daftar Inventarisasi Masalah BMN auditan apakah tidak terdapat: 4.1 Pengadaan tanah yang
tidak
sesuai prosedur 4.2 Serah terima tanah dengan pihak ketiga yang belum selesai 4.3 Aset
berupa
tanah
tidak
dilaporkan dalam LK/ SIMAK BMN 4.4 Selisih luas tanah dalam LK dengan dokumen 4.5 Aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya
(lokasi,
pemakai ) 4.6 Aset
tetap
yang
tidak
diketemukan fisiknya 4.7 Belum
dilakukan
kapitalisasi
atas aset tetap 4.8 Aset tetap belum ada nilainya
18
4.9 Pengakuan
nilai
berdasarkan
aset
SP2D
menggambarkan
tetap (belum
nilai
aset
tetap seharusnya) 5 Lakukan
pengujian
transaksi periode
terhadap
perolehan yang
BMN
diaudit,
teliti
apakah perolehan aset tersebut telah
dicatat,
diakui
secara
memadai 6 Teliti
apakah
auditan
melakukan penyusutan
telah
perhitungan aset
tetap,
jika
tidak minta penjelasan tentang belum
dilakukannya
penyusutan aset tetap 7 Lakukan prosedur audit lainnya yang diperlukan sesuai dengan keadaan
berdasarkan
pertimbangan auditor. 8 Buat kesimpulan hasil auditnya TENTATIVE
AUDIT
OBJECTIVES 02 Tujuan Memastikan
bahwa
dalam
pengelolaan aset tetap tidak terdapat permasalahan hukum yang
berpengaruh
terhadap
penyajian laporan keuangan Langkah Kerja 1 Berdasarkan diperoleh,
informasi lakukan
yang
analisis
terhadap Daftar Inventarisasi Masalah BMN auditan apakah tidak terdapat: 1.1 Aset tanah dalam sengketa 1.2 Aset masih dikuasai oleh pihak ketiga 1.3 Status pengelolaan aset yang belum jelas 1.4 Aset belum didukung dengan bukti kepemilikan
19
1.5 Aset
belum
atas
nama
universitas atau kementerian 1.6 Aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya
(lokasi,
pemakai ) 1.7 Bukti kepemilikan aset tidak dapat ditunjukkan 1.8 Pemanfaatan aset yang tidak ijin menteri keuangan 1.9 Pemanfaatan
aset
yang
tidak menghasilkan PNBP 1.10 Pemanfaatan
rumah dinas
melewati batas waktu 2 Dapatkan
informasi
tentang
langkah-langkah dan rencana tindak yang telah disusun oleh auditan terhadap permasalahan dimaksud pada butir 1 3 Lakukan prosedur audit lainnya yang diperlukan sesuai dengan keadaan
berdasarkan
pertimbangan auditor. 4 Buat kesimpulan hasil auditnya D.2 KONSTRUKSI
DALAM
PENGERJAAN TENTATIVE
AUDIT
OBJECTIVES 01 Tujuan Memastikan bahwa Konstruksi Dalam
Pengerjaan
telah
disajikan secara memadai Langkah Kerja 1 Berdasarkan
Laporan
Keuangan auditan, teliti apakah masih terdapat posisi KDP yang masih terbuka 2 Jika ya, teliti terhadap rincian KDP apakah terdapat: 2.1 Nilai KDP melebihi satu perode akuntansi 2.2 Terdapat nilai aset tetap yang belum disesuaikan 20
2.3 Migrasi nilai KDP dalam SIMAK BMN pada saat likuidasi gagal 3 Minta
penjelasan
kepada
pejabat
pengelola
mengenai
penyebab
BMN belum
cukupnya KDP untuk diakui menjadi aset tetap (status KDP untuk pekerjaan perencanaan fisik yang belum jelas rencana pembangunannya,
tidak
lengkapnya Berita Acara Serah Terima dan lain-lain) 4 Lakukan prosedur audit lainnya yang diperlukan sesuai dengan keadaan
berdasarkan
pertimbangan auditor. 5 Buat kesimpulan hasil auditnya E AUDIT
RINCI
POS
ASET
LAINNYA E.1 ASET LAINNYA TENTATIVE
AUDIT
OBJECTIVES 01 Tujuan Memastikan
bahwa
Aset
Lainnya telah dicatat dan diakui secara memadai Langkah Kerja 1 Berdasarkan
Laporan
Keuangan auditan, teliti apakah masih
terdapat
posisi
Aset
Lainnya 2 Jika ya, minta informasi tentang pengelolaan aset lainnya (Aset Tidak Berwujud, Aset
Yang
Tidak Digunakan Lagi dll) 3 Teliti
apakah
auditan
melakukan
telah
perhitungan
amortisasi aset tidak berwujud, jika
tidak
tentang
minta
belum
penjelasan dilakukannya
amortisasi
21
4 Terhadap
aset
digunakan
yang
tidak
lagi,
penjelasan
minta
kepada
pejabat
pengelola BMN apakah auditan telah
menyusun
langkah/rencana tindak untuk penghapusan aset dimaksud 5 Lakukan prosedur audit lainnya yang diperlukan sesuai dengan keadaan
berdasarkan
pertimbangan auditor. 6 Buat kesimpulan hasil auditnya III PELAPORAN HASIL AUDIT 1 Berdasarkan hasil audit, buat notisi
dan
berita
acara
pembahasan hasil audit 2 Lakukan hasil
pembahasan
audit
dengan
atas
auditan,
minta tanggapan dari auditan terhadap hasil audit 3 Tuangkan hasil audit ke dalam laporan
hasil
audit
tujuan
tertentu 4 Pastikan bahwa temuan hasil audit telah diberi kode dan telah dientry ke dalam SIM-HP 5 Lakukan
reviu
berjenjang
terhadap laporan hasil audit
22
PENDAMPINGAN DAN MONITORING PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT BPK RI
A
LATAR BELAKANG Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) dan (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, laporan hasil pemeriksaan keuangan, laporan hasil pemeriksaan kinerja dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
kepada
Menteri,
sesuai
ketentuan
peraturan
perundang-undangan. monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit, adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh Inspektorat Jenderal untuk menentukan bahwa Pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil audit dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Kewajiban Satuan Kerja Kemristekdikti dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil audit adalah: 1. Satuan Kerja Kemristekdikti wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan
setelah hasil audit diterima. 2. Tindak lanjut atas rekomendasi berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut dengan dilampiri dokumen bukti pendukung. 3. Inspektorat Jenderal memiliki fungsi koordinasi dalam pelaksanaan tindak lanjut menyampaikan bukti tindak lanjut kepada Badan Pemeriksa Keuangan. 1
4. Apabila
sebagian
atau
seluruh
rekomendasi
tidak
dapat
dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Satuan Kerja Kemristekdikti
wajib memberikan alasan yang sah
dan
relevan Strategi yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas opini atas Laporan Keuangan Kemristekdikti adalah melakukan pendampingan penyelesaian atas tindak lanjut hasil audit BPK untuk mendorong Satuan Kerja untuk melaksanakan rekomendasi BPK secara efektif dan efisien.
B
MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN Pendampingan dan monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalah merupakan implementasi strategi peningkatan kualitas opini BPK RI dengan tujuan untuk mendorong dan memberi masukan kepada satuan kerja dalam menyelesaikan tindak lanjut terhadap hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia secara efektif, efisien dan akuntabel.
C
RUANG LINGKUP KEGIATAN Pendampingan dan monitoring TLHA BPK meliputi pelaksanaan penyelesaian TLHA tahun 2015 untuk satuan kerja yang diuji petik audit BPK dan TLHA BPK tahun sebelumnya untuk satuan kerja yang telah diaudit oleh BPK namun masih terdapat saldo temuan/rekomendasi hasil audit yang belum diselesaikan. Termasuk dalam sasaran pendampingan dan monitoring atas TLHA BPK adalah atas temuan hasil audit BPK RI pada satuan kerja pusat yang dananya diberikan atau dikelola satuan kerja.
2
D
SASARAN KEGIATAN Kegiatan dilaksanakan pada
satuan kerja PTN di seluruh Indonesia
yang menjadi sasaran audit tujuan tertentu yang masih memiliki saldo TLHA BPK RI Tahun 2015 maupun tahun sebelumnya.
E
PELAKSANA KEGIATAN Kegiatan dilaksanakan bersama oleh PFA
BPKP (Perwakilan dan
Pusat) dan PFA Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti
F
WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN Pelaksanaan pendampingan TLHA dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan audit tujuan tertentu pada satuan kerja yang telah diaudit BPK
G
OUTPUT HASIL KEGIATAN Output hasil kegiatan berupa Laporan Hasil Kegiatan terdiri dari Laporan Hasil Kegiatan induvidual dan Laporan Kompilasi Nasional.
H
PERSIAPAN KEGIATAN Tahapan
persiapan
kegiatan
meliputi
perencanaan
kegiatan
,
penyusunan pedoman dan pembekalan pelaksanaan pendampingan dan monitoring TLHA BPK RI .
I
PELAKSANAAN KEGIATAN 1. METODOLOGI KEGIATAN Metodologi
pendampingan
adalah
dalam
bentuk
pemberian
konsultasi terhadap perkembangan pelaksanaan tindak lanjut oleh satuan kerja dan cara melakukan
monitoring penyelesaian tindak lanjut dengan penelaahan dokumen pelaksanaan tindak lanjut, 3
melakukan pemetaan terhadap rekomendasi BPK yang belum dapat ditindaklanjuti dan mendorong komitmen pimpinan satuan kerja untuk penyelesaian tindak lanjut BPK 2. LANGKAH KERJA KEGIATAN Langkah
kerja
pelaksanaan
pendampingan
dan
monitoring
penyelesaian TLHA adalah a. Melakukan reviu atas ikhtisar temuan BPK per 30 Juni 2016 b. Melakukan reviu terhadap bukti pelaksanaan rekomendasi TLHA dalam tahun 2016 c. Memetakan temuan hasil audit yang belum ditindaklanjuti oleh satuan kerja d. Mengidentifikasi kendala penyelesaian tindak lanjut oleh Satuan Kerja e. Memberikan konsultasi kepada satuan kerja untuk mendorong upaya penyelesaian TLHA.
J
PELAPORAN HASIL KEGIATAN Laporan Hasil Kegiatan Individual (Model I ) dibuat per satuan kerja Perguruan Tinggi Negeri, Laporan Hasil Kegiatan ditujukan kepada Rektor/Direktur/Kepala
Satuan
Kerja
PTN/Kopertis
yang
dampingi/dimonitor, tembusan disampaikan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Deputi PIP Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Laporan Hasil Kegiatan Nasional (Model K) dibuat oleh Tim BPKP Pusat dan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi ditujukan kepada Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan tembusan kepada Kepala BPKP dan Sekretaris Jenderal Kemristekdikti.
4
LAMPIRAN 3-1 PROGRAM KERJA PENDAMPINGAN DAN MONITORING TLHA BPK RI A TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PENGAWASAN DEFINISI
1.
Tindak
lanjut
perbaikan,
hasil
audit
adalah
penertiban
semua
tindakan
dan penyempurnaan
yang
dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dan atau oleh auditan yang bersangkutan dalam rangka melaksanakan saran atau rekomendasi hasil audit 2.
Rekomendasi adalah saran perbaikan berdasarkan hasil audit ditujukan kepada orang dan/atau instansi yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan
3.
Pemantauan kegiatan
Tindak yang
memastikan
Lanjut
adalah
dilaksanakan
rangkaian
secara sistematis untuk
bahwa Pejabat telah melaksanakan
rekomendasi
hasil audit dalam tenggang waktu yang telah ditentukan KLASIFI
Klasifikasi penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan:
KASI TINDAK
Apabila
LANJUT
Laporan
TUNTAS
yang dinilai sesuai dengan saran/rekomendasi, 
seluruh
saranlrekomendasi
diberikan
didalam
Hasil Audit telah dilaksanakan disertai data dukung/bukti meliputi :
Bukti penyetoran dan surat keterangan dari KPPN serta surat keterangan bermaterai bersifat

yang
penyetoran
dari ke
auditi
untuk
temuan
yang
Kas Negara.
Berita acara perbaikan dan foto-foto untuk temuan yang bersifat perbaikan atau kekurangan
pekerjaan (addendum) yang belum
dilakukan serta hasil cek fisik oleh tim pemantau tindak Ianjut. 
(Surat dan data dukung Iainnya untuk temuan yang bersifat administrasi dan teguran.
TINDAK
Apabila
saran/rekomendasi
hasil audit
belum
seluruhnya
LANJUT
dilaksanakan
DALAM
dengan rekomendasi didalam LHA dan/atau bukti tindak Ianjut yang
PROSES
disampaikan oleh pejabat berwenang belum mendapat persetujuan
oleh auditan atau atasan langsung auditi sesuai
Inspektorat Jenderal BELUM
DI
TINDAK
Apabila
seluruh
saran/rekomendasi
yang
dimuat
dalam
LHA
belum dilaksanakan oleh auditan atau atasan !angsung auditan
LANJUTI TINDAK
Tindak Ianjut disanggah merupakan tindak Ianjut terhadap temuan
LANJUT DI
hasil audit yang
SANGGAH
Iangsung
tidak
auditan
disetujui
oleh
auditan
dan
atasan
baik sebagian maupun keseluruhan, sesuai
rekomendasi dan dilengkapi dengan bukti pendukung)
5
TIDAK
Tidak dapat ditindaklanjuti merupakan kondisi hasil audit yang tidak
DAPAT
dapat ditindaklanjuti oleh auditi dan atau atasan Iangsung auditi sesuai
DITINDAK
rekomendasi, disebabkan :
LANJUTI

Temuan Audit Yang Rekomendasinya Cacat 
Rekomendasi bersifat himbauan

Rekomendasi Ialu,
yang
perbaikan pada
atas
tindakan
masa
saat pemeriksaan tidak perlu dilakukan
lagi karena sudah diperbaiki 
Rekomendasi kepada instansi diluar instansi yang diperiksa

Rekomendasi diperiksa
terhadap
yang
saat
suatu
instansi
yang
ini instansi tersebut sudah tidak ada
Iagi 
Rekomendasi
yang
tidak
sejalan
dengan
ketentuan
yang mengatur kegiatan yang bersangkutan 
(Rekomendasi
yang berada diluar kewenangan
pimpinan
instansi yang diperiksa untuk melaksanakannya 
Rekomendasi dengan
yang
rekanan
tindak
Ianjutnya
berkaitan
yang sudah bubar atau alamatnya
sudah tidak jelas Iagi, dengan pembuktian yang sah. 
Temuan Audit Yang Tidak Memadai 
Dasar pembuktian tidak cukup kuat, antara lain karena kurang dan atau tidak adanya data pendukung


Sebelumnya tidak dibicarakan dengan instansi yang diaudit

Tidak ada kesepakatan dengan pihak insta:nsi yang diaudit
Temuan Audit Lain Yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti 
Penanggungjawabnya
sudah
tidak
aktif
(Pensiun,
Meninggal dan atau tidak diketahui lagi alamatnya) dengan pembuktian
yang sah, kecuali untuk temuan yang belum
kadaluarsa dan sudah ada ketetapan TP/TGR atau SKTJM 
Kurang material nilainya dan sudah berlarut-larut

Pertimbangan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
B TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL AUDIT BPK-RI Klasifikasi Tindak Lanjut Temuan BPK RI: 1.
Sesuai (S).
2.
Belum Sesuai (BS);
3.
Belum ditindaklanjuti
4.
Tidak dapat ditindaklanjuti.
(B);
Pelaksanaan tindak lanjut dilakukan terhadap TLHA yang belum sesuai (belum tuntas), belum ditindaklanjuti maupun yang tidak dapat ditindaklanjuti
6
C PROGRAM KERJA PENDAMPINGAN DAN MONITORING TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL AUDIT BPK-RI Tujuan: a. Melakukan reviu atas ikhtisar temuan BPK per 30 Juni 2016 b. Melakukan reviu terhadap bukti pelaksanaan rekomendasi TLHA dalam tahun 2016 c. Memetakan temuan hasil audit yang belum ditindaklanjuti oleh satuan kerja d. Mengidentifikasi kendala penyelesaian tindak lanjut oleh Satuan Kerja e. Memberikan konsultasi kepada satuan kerja untuk mendorong upaya penyelesaian TLHA. Langkah Kerja: 1 Lakukan koordinasi awal dengan Satuan Pengawasan Internal PTN untuk memperoleh informasi tentang temuan hasil audit BPK RI yang ada di PTN nya dan perkembangan tindak lanjut yang telah dilakukan s/d 30 Juni 2016 2 Lakukan koordinasi bersama SPI PTN dengan pejabat PTN yang ditugasi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit BPK RI 3 Minta ikhtisar temuan BPK per 30 Juni 2016, pelajari dan lakukan reviu terhadap status temuan yang belum selesai dan belum ditindaklanjuti 4 Klasifikasikan temuan BPK RI dalam status tuntas (sesuai), belum tuntas (belum sesuai), belum ditindaklanjuti dan tidak dapat ditindaklanjuti 5 Terhadap saldo temuan yang belum sesuai, belum ditindaklanjuti atau ditindaklanjuti, minta penjelasan dari pejabat terkait mengenai alasan bahwa rekomendasi BPK RI belum dapat ditindak lanjuti 6 Lakukan diskusi/pembahasan dengan pejabat PTN terkait tentang rencana tindak atau strategi untuk penyelesaian tindak lanjut BPK yang masih terbuka 7 Buat Rencana Tindak Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit BPK RI dan prioritas penyelesaiannya.
7
LAMPIRAN 3-2 DAFTAR ISIAN PENDAMPINGAN DAN MONITORING TINDAK LANJUT BPK RI
A 1 2 3 4
DATA UMUM Nama Satuan Kerja Alamat Nama Rektor/Direktur/Kepala Status Audit BPK RI
5 Temuan BPK RI A
STATUS TINDAK LANJUT HASIL AUDIT BPK RI
No
Kategori
1
Selesai Tahun 2015 Tahun 2014 Tahun 2013 dst Sub Jumlah Belum Selesai Tahun 2015 Tahun 2014 Tahun 2013 dst Sub Jumlah Belum Ditindak lanjuti Tahun 2015 Tahun 2014 Tahun 2013 dst Sub Jumlah Tidak Dapat Ditindak Lanjuti Tahun 2015 Tahun 2014 Tahun 2013 dst Sub Jumlah Jumlah
2
3
4
: : : : Pernah/Belum Pernah Tahun Anggaran yang diaudit:......... (jika pernah, sebutkan tahun anggaran yang diaudit) : Ada/Tidak ada
Jenis Temuan Jumlah (Kepatuhan/ Kejadian SPI
Nilai Kejadian (Rp)
8
B
ANALISIS PENYEBAB BELUM SELESAINYA ATAU BELUM DI TINDAK LANJUTINYA TEMUAN HASIL AUDIT BPK RI
No
Uraian Temuan dan LHA Rekomendasi Hasil Audit Tahun
Penyebab Belum Ditindak Lanjuti
Penjelasan: Penyebab belum ditindaklanjutinya TLHA BPK RI antara lain: 1. Tindak lanjut harus dikoordinasikan dengan Kemristekdikti terkait dengan kebijakan/prosedur/ketentuan yang diatur oleh Kementerian 2. Tindak lanjut terkait dengan pihak ketiga atau kementerian/lembaga terkait dengan kebijakan/prosedur/ketentuan pengelolaan keuangan negara 3. Tindak lanjut yang dibuat oleh Pimpinan Satuan Kerja PTN berupa kebijakan/prosedur/peraturan sesuai kewenangannya yang belum selesai atau dalam proses 4. Ketidak cukupan dokumen pendukung pelaksanaan Tindak Lanjut 5. Penyelesaian TP/TGR yang belum tuntas 6. Lain-lain sesuai dengan kondisi status temuan dan alasan yang disampaikan pihak Satker PTN
C
HASIL PENDAMPINGAN PELAKSANAAN TEMUAN HASIL AUDIT BPK RI
1 Tanggal Pelaksanaan 2 Tempat
TINDAK
LANJUT
: :
No
Materi Tindak Lanjut Hasil Audit BPK RI yang Dibahas
No
Saran yang Disampaikan Untuk Mendorong Pelaksanaan Tindak Lanjut
9
Terhadap hasil pendampingan atas TLHA BPK RI pihak PTN............... Sepakat/tidak sepakat untuk melaksanakan rencana tindak (action plan) penyelesaian TLHA BPK RI
D
No
RENCANA TINDAK PENYELESAIAN HASIL AUDIT BPK RI
TINDAK LANJUT
TEMUAN
Temuan
Rekomendasi
Nilai
Rencana
Rencana
Penanggung
Hasil Audit
BPK RI
(Rp)
Tindak
Waktu
Jawab Tindak
PTN
Penyelesaian
Lanjut
10
11
MONITORING
INVENTARISASI
DAN
PENILAIAN BMN KEMRISTEKDIKTI
A
LATAR BELAKANG Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pengecekan antara data administratif Barang Milik Negara (BMN) dengan kondisi fisik BMN yang bersangkutan. Maksud inventarisasi adalah untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi BMN yang sebenarnya, yang dikuasai Pengguna Barang maupun Kuasa Pengguna Barang atas suatu obyek barang. Sesuai pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/ PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi selaku Pengguna Barang di lingkungan Kemenristek Dikti bertanggung jawab melakukan inventarisasi BMN yang berada dalam penguasaannya sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun. Inventarisasi tersebut tidak termasuk BMN yang berupa persediaan dan KDP. Instruksi pelaksanaan inventarisasi adalah berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian, Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
Nomor
1229/A.A3/PL/2016
Tentang
Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik
Petunjuk
Negara
Teknis
Di Lingkungan
Kementerian, Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Setiap
unit
melakukan
Penatausahaan
inventarisasi
penguasaannya.
Barang
Pelaksanaan
Kuasa
Pengguna
Barang
Milik Negara yang ada dalam
inventarisasi
BMN
di
lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berpedoman pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi BMN
1
B
MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN Pelaksanaan pendampingan dan monitoring atas Inventarisasi BMN Satker dimaksudkan untuk : 1. Memastikan
proses
pelaksanaan
Inventarisasi
BMN
telah
dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis Inventarisasi BMN; 2. Mengetahui hambatan pelaksanaan
Inventarisasi BMN Satker;
3. Memberi masukan kepada satuan kerja terhadap hal-hal terkait masalah pengelolaan BMN 4. Memastikan permasalahan BMN dari hasil inventarisasi BMN telah/akan ditindaklanjuti;
C
RUANG LINGKUP KEGIATAN Ruang lingkup pendampingan dan monitoring atas Inventarisasi BMN Satker adalah proses pelaksanaan inventarisasi BMN yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan tindaklanjut.
D
SASARAN KEGIATAN Kegiatan dilaksanakan pada
satuan kerja PTN di seluruh Indonesia
yang melaksanakan inventarisasi dan penilaian BMN
E
PELAKSANA KEGIATAN Kegiatan dilaksanakan bersama oleh PFA
BPKP (Perwakilan dan
Pusat) dan PFA Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti
F
WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN Pelaksanaan pendampingan dan monitoring atas Inventarisasi BMN Satker direncanakan pada minggu pertama November 2016 sampai dengan minggu ke tiga Desember 2016 selama 5 hari kerja untuk masing-masing satuan kerja dengan 2 orang personil pelaksana. 2
G
OUTPUT HASIL KEGIATAN Output hasil kegiatan berupa Laporan Hasil Kegiatan terdiri dari Laporan Hasil Kegiatan induvidual dan Laporan Kompilasi Nasional.
H
PERSIAPAN KEGIATAN Tahapan
persiapan
kegiatan
meliputi
perencanaan
kegiatan
,
penyusunan pedoman dan pembekalan pelaksanaan pendampingan dan monitoring pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian BMN Satuan Kerja
I
PELAKSANAAN KEGIATAN Pelaksanaan pendampingan dan monitoring terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Inventarisasi BMN meliputi 4 (empat), yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan dan tahap tindak lanjut. Hal-hal yang harus dilakukan adalah: 1. Tim melaksanakan pendampingan dan monitoring setelah tim inventarisasi satker melakukan inventarisasi; 2. Tim membuat kertas kerja pendampingan dan monitoring di setiap tahapan inventarisasi; 3. Mengidentifikasi
Hambatan
pelaksanaan
pendampingan
dan
monitoring Dalam pelaksanaan pendampingan dan monitoring, Tim pendampingan dan monitoring juga agar mengungkapkan hambatan/kendala yang dihadapi
dalam
pelaksanaan
pendampingan
dan
monitoring
Inventarisasi BMN pada masing-masing satuan kerja, antara lain: a)Hambatan tim dalam melakukan pendampingan dan monitoring; b)Hambatan satker dalam melakukan Inventarisasi BMN. 3
J
PELAPORAN HASIL KEGIATAN Laporan Hasil Kegiatan Individual (Model I ) dibuat per satuan kerja Perguruan Tinggi Negeri, Laporan Hasil Kegiatan ditujukan kepada Rektor/Direktur/Kepala
Satuan
Kerja
PTN/Kopertis
yang
dampingi/dimonitor, tembusan disampaikan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Deputi PIP Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Laporan Hasil Kegiatan Nasional (Model K) dibuat oleh Tim BPKP Pusat dan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi ditujukan kepada Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan tembusan kepada Kepala BPKP dan Sekretaris Jenderal Kementerian
Riset Teknologi dan Pendidikan
Tinggi
K 4-1
DAFTAR LAMPIRAN PROGRAM
KERJA
PENDAMPINGAN
DAN
MONITORING
INVENTARISASI BMN 4-2
DAFTAR
ISIAN
PENDAMPINGAN
DAN
MONITORING
DAN
MONITORING
INVENTARISASI BMN 4-3
LAPORAN
HASIL
PENDAMPINGAN
INVENTARISASI BMN
4
LAMPIRAN 4-1 PROGRAM KERJA PENDAMPINGAN DAN MONITORING INVENTARISASI BMN SATKER PTN PENDAMPINGAN DAN MONITORING A PERSIAPAN INVENTARISASI PTN yang melakukan 1 Melakukan koordinasi awal dengan Inventarisasi BMN untuk membahas: a. Kemajuan pelaksanaan inventarisasi b. Menyusun rencana kerja pendampingan dan monitoring dan inventarisasi Menetapkan Tim Pendamping dan Monitoring pelaksanaan 2 inventarisasi BMN B PENDAMPINGAN DAN MONITORING INVENTARISASI 1 Pelaksanaan pendampingan dan monitoring dilakukan setelah tim inventarisasi PTN melakukan inventarisasi; 2 Tahapan pelaksanaan Inventarisasi BMN meliputi 4 (empat), yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan dan tahap tindak lanjut, dalam pelaksanaan pendampingan dan monitoring menggunakan Daftar Isian Pendampingan dan Monitoring 3 Tim Pendamping dan monitoring mengidentifikasi hambatan dan kendala dalam pelaksanaan inventarisasi 4 Tim pendamping dan monitoring inventarisasi memberikan masukan kepada Tim inventarisasi PTN jika terdapat permasalahan terkait hasil inventarisasi yang memerlukan saran tindak penyelesaiannya. 5 Tim pendampingan dan monitoring membuat Daftar Inventarisasi Masalah BMN yang dijumpai dalam pelaksanaan inventarisasi C PELAPORAN HASIL PENDAMPINGAN DAN INVENTARISASI Tim pendampingan dan monitoring wajib membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan segera setelah penugasan pendampingan dan monitoring berakhir,
5
LAMPIRAN 4-2 DAFTAR ISIAN PENDAMPINGAN DAN MONITORING INVENTARISASI BMN PTN A
DATA UMUM
1 Nama Satuan Kerja 2 Alamat 3 Penanggungjawab Inventarisasi BMN/Jabatan 4 Tanggal pelaksanaan Inventarisasi 5 Status pelaksanaan inventarisasi B
: : : : : Baru Mulai/Sedang Berjalan /Selesai
PERSIAPAN PELAKSANAAN INVENTARISASI
No
Uraian
Ya/ Tidak
1
Apakah Tim Pelaksana Inventarisasi telah dibentuk berdasarkan SK?
2
Apakah
Tim
Pelaksana
Inventarisasi
memahami
Langkah
Kerja
Inventarisasi BMN? 3
Apakah Satker telah menyusun rencana kerja pelaksanaan inventarisasi yang memuat :
4
a.
Jadwal
b.
Pembagian kerja tim inventarisasi
c.
Langkah Kerja inventarisasi
Apakah telah dilakukan pemetaan pelaksanaan inventarisasi,antara lain : a.
Menyiapkan denah lokasi.
b.
Memberi nomor/nama ruangan dan penanggungjawab ruangan pada denah lokasi.
5
Apakah Tim Inventarisasi menggunakan blanko label sementara (dari kertas) yang akan ditempelkan pada BMN yang bersangkutan?
6
Apakah data awal Inventarisasi
berupa SIMAKBMN sampai dengan 31
Desember 2015 ? 7
Apakah telah menggunakan Kertas Kerja Inventarisasi (KKI) seperti yang telah dipersiapkan sesuai pedoman inventarisasi?
KESIMPULAN HASIL PERSIAPAN INVENTARISASI
6
B
PELAKSANAAN INVENTARISASI
No
Uraian
Ya/ Tidak
1
Apakah realisasi Inventarisasi telah sesuai dengan rencana kerja yang disusun, antara lain:
2
a.
Jadwal
b.
Pembagian kerja tim inventarisasi
c.
Langkah Kerja inventarisasi
Dalam pelaksanaan inventarisasi, apakah tim Inventarisasi telah : a.
Menghitung jumlah barang (sesuai atau tidak sesuai dengan dokumennya)
b.
Meneliti keberadaan barang (ditemukan atau tidak ditemukan)
c.
Meneliti kondisi barang (baik, rusak ringan atau rusak berat).
d.
Meneliti status penguasaan barang (digunakan, dimanfaatkan, idle, sengketa, tidak ada surat, dikuasai pihak lain, dimanfaatkan tanpa sewa, dimanfaatkan tanpa prosedur yang berlaku, dan lain-lain),
e.
Menempelkan label registrasi sementara pada BMN yang telah dihitung,
f. 3
Mencatat hasil inventarisasi tersebut pada Kertas Kerja Inventaris
Apakah pelaksanaan inventarisasi telah melakukan indentifikasi, seperti : a.
Pemberian nilai BMN sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
b.
Mengelompokkan barang dan memberikan kode barang sesuai penggolongan dan kodefikasi barang.
c.
Pemisahan barang-barang berdasarkan kategori kondisi.
KESIMPULAN HASIL PELAKSANAAN INVENTARISASI
DAFTAR INVENTARISASI MASALAH NO
URAIAN MASALAH BMN
NILAI BMN
7
HASIL PELAKSANAAN INVENTARISASI
No
Uraian Barang
.
Nilai BMN per .....
Nilai BMN per .....
(sebelum
(setelah
inventarisasi)
inventarisasi)
Jumlah
Nilai (Rp)
Jumlah Nilai (Rp)
Selisih Jumlah
Nilai
(Rp)
1 Tanah 2 Peralatan dan Mesin 3 4
Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5 Aset Tetap Lainnya 6
Konstruksi dalam Pengerjaan
7 Aset Lainnya Jumlah
C
PELAPORAN INVENTARISASI Uraian
Ya/ Tidak
No 1
Apakah tim Inventarisasi menyusun Daftar Barang Hasil Inventarisasi (DBHI) yang telah diinventarisasi berdasarkan data kertas kerja dan hasil identifikasi ?
2
Apakah tim Inventarisasi
membuat surat pernyataan kebenaran hasil
pelaksanaan inventarisasi? 3
Apakah tim Inventarisasi
4
Apakah tim Inventarisasi inventarisasi
BMN
menyusun laporan hasil inventarisasi BMN?
beserta
meminta pengesahan atas laporan hasil DBHI
dan
surat
pernyataan
kepada
penanggung jawab UPKPB? 5
Apakah tim Inventarisasi
menyampaikan laporan hasil inventarisasi
beserta kelengkapannya kepada UPPB-W, UPPB-E1, atau UPPB?
KESIMPULAN PELAPORAN
PELAKSANAAN INVENTARISASI
8
D
TINDAK LANJUT
INVENTARISASI Uraian
No
Ya/ Tidak
1
Apakah tim Inventarisasi membukukan dan mendaftarkan data hasil inventarisasi pada Buku Barang, Kartu Identitas Barang (KIB) dan Daftar Barang Kuasa Pengguna?
2
Apakah tim Inventarisasi memperbaharui DBR dan DBL sesuai dengan hasil inventarisasi yang telah ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang dikuasakan?
3
Apakah tim Inventarisasi menempelkan blanko label permanen pada masing-masing barang yang diinventarisasi sesuai hasil inventarisasi?
4
Jika diperlukan, apakah UPKPB melakukan rekonsiliasi/pemutakhiran data hasil inventarisasi dengan UPPB-W, UPPB-E1 atau UPPB dan KPKNL?
5
Untuk barang yang hilang/tidak ditemukan,apakah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
KESIMPULAN TINDAK LANJUT
E
PELAKSANAAN INVENTARISASI
DOKUMEN SUMBER INVENTARISASI Uraian
No
ada/ Tidak
1
2
Dokumen pengelolaan dan penatausahaan telah tersedia seperti : a.
Daftar Barang Kuasa Pengguna
b.
Buku Barang
c.
Kartu Identitas Barang
d.
Daftar Barang Ruangan
e.
Daftar Barang Lainnya
f.
LMBT (Laporan Mutasi Barang Tahunan)
g.
Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan
Dokumen terkait status kepemilikan BMN atau bukti kepemilikan, seperti sertifikat tanah dan BPKB. Dokumen terkait status kepemilikan BMN atau bukti kepemilikan, seperti sertifikat tanah dan BPKB tersedia
3
Dokumen anggaran terkait perolehan BMN, seperti : DIPA yang memuat keterangan belanja modal, belanja barang, hibah, bantuan,dan lain-lain yang mengakibatkan timbulnya BMN. SPM atas pelaksanaan pengadaan
(SPM dan SP2D)
9
Data Kontrak pengadaan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) atas pengadaan BMN 4
Dokumen lainnya yang dianggap perlu,
seperti, Hasil Pengawasan APIP,
Hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan, Hasil Inventarisasi oleh Pihak Ketiga, dan lain-lain.
KESIMPULAN KETERSEDIAAN DATA SUMBER
........(nama PTN)..........
INVENTARISASI
Tim Pendamping dan Monitoring
Rektor/Direktur/Kepala 1. .................... . NIP .............. ……………………… NIP
2. .................... NIP ..............
10
11
PENGAWALAN PENGADAAN SARANA PRASARANA PTN APBN-P 2016
A
LATAR BELAKANG Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi memperoleh dana alokasi APBN-P
sebesar
Rp710.000.000.000,00
untuk
kegiatan
Lanjutan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dana tersebut di atas akan direalokasikan kepada 74 Perguruan Tinggi Negeri yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan dan pelaksanaan pembangunan diperlukan pengawasan atas proses pelaksanaan kegiatan di atas. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah meminta BPKP untuk mengawal proses tersebut di atas.
B
MAKSUD DAN TUJUAN PENGAWALAN Pengawalan dimaksudkan untuk mendorong pelaksanaan proses pengadaan
dan
lanjutan
pembangunan
sarana
dan
prasarana
pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
C
RUANG LINGKUP PENGAWALAN Ruang lingkup pengawalan meliputi: 1. Pengawalan Proses Pengadaan dan Pelaksanaan Pembangunan Pengawalan dilakukan dalam bentuk reviu pengadaan barang/jasa dengan pendekatan probity audit, dan pemantauan pada saat pelaksanaan pengadaan/pembangunan (on going monitoring)
1
2. Verifikasi Penyelesaian Tunggakan Pembayaran Penyelesaian Pekerjaan Tahun Lalu Pada PTN yang mengusulkan penyelesaian tunggakan pembayaran atas pekerjaan tahun lalu wajib direviu oleh BPKP (nilai tagihan di atas Rp 2 Milyar)
atau oleh Inspektorat Jenderal Kementerian
Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan verifikasi mengacu pada Petunjuk Teknis Verifikasi Tunggakan Pembayaran Tahun Lalu.
D
SASARAN PENGAWALAN Sasaran pengawalan adalah 74 PTN penerima realokasi dana APBN-P yang mengusulkan kegiatan.
E
PELAKSANA PENGAWALAN Pelaksana pengawalan adalah Tim BPKP Perwakilan dan Pusat, dan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
F
WAKTU PELAKSANAAN PENGAWALAN Waktu pelaksanaan pengawalan dilakukan pada awal kegiatan untuk proses reviu Pengadaan Barang/Jasa dan verifikasi tunggakan pembayaran atas pekerjaan tahun lalu (pertengahan Oktober 2016) dan pada
bulan
Desember
2016
(titik
kritis
penyelesaian
pekerjaan/pembangunan).
G
OUTPUT HASIL PENGAWALAN Output hasil kegiatan berupa Laporan Hasil Kegiatan terdiri dari Laporan Hasil Kegiatan induvidual dan Laporan Kompilasi Nasional.
2
H
PELAKSANAAN PENGAWALAN Pelaksanaan pengawalan akan ditentukan setelah proses realokasi DIPA APBN P ke PTN selesai dilaksanakan (Minggu I Oktober 2016)
I
PELAPORAN HASIL PENGAWALAN Laporan Hasil Kegiatan Individual (Model I ) dibuat per satuan kerja Perguruan Tinggi Negeri, Laporan Hasil Kegiatan ditujukan kepada Rektor/Direktur/Kepala Satuan Kerja PTN
yang dampingi/dimonitor,
tembusan disampaikan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Deputi PIP Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Laporan Hasil Kegiatan Nasional (Model K) dibuat oleh Tim BPKP Pusat dan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi ditujukan kepada Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan tembusan kepada Kepala BPKP dan Sekretaris Jenderal Kementerian
Riset Teknologi dan Pendidikan
Tinggi
3
LAMPIRAN 6-1 DAFTAR RENCANA ALOKASI APBN P SARANA DAN PRASARANA NO 1
Nama PTN
Uraian Kegiatan
Institut Pertanian
Pengadaan Alat Laboratorium untuk
Bogor
Pendidikan dan Penelitian,
Jumlah
ALOKASI
1
4.000.000.000,00
1
511.144.000,00
Peralatan Pendidikan, dan Meubelair 2
Institut Seni Indonesia Pembayaran Pembiayaan tahun Surakarta
2015 lanjutan pembangunan gedung kuliah prodi teater Fakultas Seni Pertunjukan
3
4 5
6 7
8
9
10
Institut Teknologi
Lanjutan Pembangunan Gedung
Kalimantan
Kuliah Bersama Tahap II
Institut Teknologi
Lanjutan Pembangunan Gedung
Sumatera
LPPM Barat
Politeknik Manufaktur Pengadaan Alat Laboratorium & Negeri Bangka
Fasilitas Pembelajaran
Belitung
Kemahasiswaan
Politeknik Maritim
Pengadaan alat medium voltage
Negeri Indonesia
panel (real equipment)
Politeknik Negeri
Lanjutan Pembangunan Gedung 4
Balikpapan
Lantai
Politeknik Negeri
Infrastruktur Kampus dan
Banyuwangi
Landscape
Politeknik Negeri
Pengadaan Peralatan Laboratorium
Batam
Teknik Geomatika dan Perkapalan
Politeknik Negeri
Master Plan dan DED
Cilacap
Pembangunan Prasarana Poltek
1 10.000.000.000,00
1
8.000.000.000,00
1
5.000.000.000,00
1
8.800.000.000,00
1 15.000.000.000,00
1
5.000.000.000,00
1 11.000.000.000,00
1
2.500.000.000,00
Cilacap
11 12
Politeknik Negeri
Pembangunan Gedung Bengkel
1 10.000.000.000,00
Cilacap
Teknik Mesin
Politeknik Negeri
Pembangunan Gedung Kuliah
Fakfak
Bersama
Politeknik Negeri
Master Plan dan DED Kampus
1
2.500.000.000,00
Pengadaan Peralatan Laboratorium
1
8.000.000.000,00
Politeknik Negeri
Pengadaan sarana dan prasarana
1 10.000.000.000,00
Jakarta
penunjang kegiatan belajar
1 15.000.000.000,00
Indramayu Politeknik Negeri Indramayu 13
4
NO
Nama PTN
Uraian Kegiatan
Jumlah
ALOKASI
mengajar
14
Politeknik Negeri
Lanjutan Pembangunan Gedung:
Jember
Jurusan Teknologi Informasi dan
1 10.000.000.000,00
Gedung Jurusan Peternakan 15
Politeknik Negeri
Pengadaan Peralatan Laboratorium
Ketapang
dan Sarana Pendukung
1
3.300.000.000,00
1
23.218.086.060
Pembelajaran 16
Politeknik Negeri
Lanjutan pembangunan gedung
Kupang
kuliah dan pengembangan infrastruktur kawasan kampus baru
17
18
Politeknik Negeri
Pengadaan Peralatan Laboratorium
Lhokseumawe
Jurusan Teknik
Politeknik Negeri
Pengadaan Meubelair dan alat lab
Madura
untuk prodik teknik mesin alat berat
1 10.000.000.000,00
1
9.300.000.000,00
1
796.976.053,00
(TMAB) Politeknik Negeri
Pembayaran Pembiayaan Sisa
Madura
Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya
19
Politeknik Negeri
Lanjutan Pengembangan dan
Manado
Pembangunan Gedung Pendidikan
1 10.000.000.000,00
Terpadu 20
Politeknik Negeri Nusa Pengadaan alat laboratorium
1
2.300.000.000,00
1
7.500.000.000,00
5.100.000.000,00
Utara 21
22
Politeknik Negeri
Lanjutan Pembangunan Gedung
Pontianak
Kuliah Terpadu
Politeknik Negeri
Pengadaan peralatan laboratorium
1
Politeknik Negeri
Pembangunan bengkel, gedung lab
1 22.500.000.000,00
Sambas
terpadu II dan infrastruktur kawasan
Samarinda 23
1 Politeknik Negeri
Pembayaran Pembiayaan
Sambas
Pembangunan Gedung Kuliah
1
2.466.904.400,00
1
5.000.000.000,00
Terpadu, Laboratorium Terpadu Dan Bengkel 24
Politeknik Negeri
Pengembangan Layanan Polines
Semarang
berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
5
NO 25
26
Nama PTN
Uraian Kegiatan
Politeknik Negeri
Perluasan Gedung Laboratorium
Sriwijaya
Politeknik Negeri Sriwijaya
Politeknik Negeri
Jumlah
ALOKASI
1
6.000.000.000,00
Peralatan Pertambangan
1
3.000.000.000,00
Politeknik Negeri
Pekerjaan drainase, timbunan, jalan
1
5.000.000.000,00
Ujung Pandang
dan pagar keliling
Tanah Laut 27 28
29
Politeknik Perkapalan Pengadaan Peralatan Praktek Negeri Surabaya
Pendukung PUT
Politeknik Pertanian
Pembayaran pembiayaan sisa
Negeri Kupang
pekerjaan pembangunan gedung
1 10.000.000.000,00
1
1.122.014.657,00
1
2.463.509.400,00
Comunity Center dan kandang ternak Oesao 30
31
32
Politeknik Pertanian
Pembayaran Pembiayaan TA 2014
Negeri Pangkajene
Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa
Kepulauan
(PKM)
Politeknik Pertanian
Pengadaan Peralatan Laboratorium
Negeri Payakumbuh
Kompetensi Terpadu
Universitas Airlangga Lanjutan Pembangunan RS.
1 10.000.000.000,00
1 26.000.000.000,00
Pendidikan Unair 33
Universitas Andalas
Pengadaan peralatan laboratorium
1
5.000.000.000,00
1
7.500.000.000,00
sentral Universitas Andalas Universitas Andalas
Pengembangan sistem informasi untuk keperluan tata kelola
34
35
Universitas Bangka
Pembangunan jalan, landscape,
Belitung
gapura kampus dan perparkiran
Universitas Bengkulu Pengadaan alat laboratorium MIPA
1 10.000.000.000,00
1
5.500.000.000,00
Universitas Bengkulu 36
37
Universitas Borneo
Lanjutan Pembangunan Gedung
Tarakan
FKIP dan FIKES
Universitas Brawijaya Lanjutan Pembangunan Gedung
1 10.000.000.000,00
1
7.000.000.000,00
1
3.000.000.000,00
Kuliah Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Pengadaan Sarana Prasarana Lab. Klinik Khusus Unggulan Fakultas Kedokteran
6
NO 38
Nama PTN
Uraian Kegiatan
Universitas
Peralatan Laboratorium dalam
Cenderawasih
rangka peningkatan mutu
Jumlah 1
ALOKASI 3.000.000.000,00
pendidikan dengan peralatan pendukung inovasi Fakultas Teknik dan Fakultas MIPA Universitas Cenderawasih. 39
40
41
Universitas
Lanjutan Pembangunan Gedung
Diponegoro
Training Center II
Universitas Gadjah
Lanjutan Pembangunan Rumah
Mada
Sakit UGM (Blok Bima)
Universitas Haluoleo
Lanjutan Pembangunan Rumah
1 16.000.000.000,00
1 30.000.000.000,00
1 10.000.000.000,00
Sakit Pendidikan Tahap II dan III UHO 42
43
Universitas
Lanjutan Pembangunan Rumah
Hasanuddin
Sakit Gedung B dan C
Universitas Indonesia Pengadaan peralatan Laboratoria
1 15.000.000.000,00
1
4.000.000.000,00
Inovasi Desain Produk Berbasis Manusia 44
Universitas Jambi
Pengadaan pengembangan
1 10.000.000.000,00
peralatan laboratorium 45
Universitas Jember
Pengadaan Alat Penunjang
1 10.000.000.000,00
Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi 46
Universitas Lampung Pengadaan Alat Laboratorium
1
4.000.000.000,00
Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun Anggaran 2016 47
Universitas
Lanjutan Pembangunan Gedung
Malikussaleh
Pusat Administrasi Kampus Bukit
1 10.000.000.000,00
Indah (Tahap II) 48
Universitas Maritim
Pembayaran Pembiayaan
Raja Ali Haji
Pekerjaan Peningkatan Sarpras
1
7.736.171.586,00
1
7.500.000.000,00
untuk Studi Energi Alternatif pada Daerah Kepulauan Universitas Maritim
Sarana dan Prasarana untuk studi
Raja Ali Haji
kemaritiman
7
NO 49
Nama PTN Universitas Mataram
Uraian Kegiatan Kegiatan Pengadaan Peralatan
Jumlah
ALOKASI
1
7.500.000.000,00
1
4.636.346.250,00
Laboratorium PS. Farmasi dan Peralatan Teaching Hospital Penunjang Operasional Rumah Sakit Pendidikan Unram Universitas Mataram
Pembayaran Pembiayaan Pembangunan Gedung Kuliah Bersama II (Prodi Farmasi dan Prodi Fisipol)
50
51
Universitas
Lanjutan Pembangunan Gedung
Mulawarman
Pascasarjana
Universitas Musamus Lanjutan pembangunan
1 20.000.000.000,00
1
2.000.000.000,00
1
3.717.232.890,00
perpustakaan dan lahan parkir tahap II 52
Universitas Negeri
Pembayaran Pembiayaan
Gorontalo
Pembangunan Gedung Laboratorium dan Gedung Kuliah, serta Pembangunan Sarana dan Prasarana Lansekap Universitas Negeri Gorontalo
53
Universitas Negeri
Lanjutan Pembangunan Gedung
Jakarta
Fasilitas Penunjang Pendidikan
1 10.000.000.000,00
(GFPP) 54
Universitas Negeri
Pengadaan Peralatan Laboratorium
Makassar
Praktikum dan Penelitian FMIPA
1
4.200.000.000,00
UNM 55
56
57
Universitas Negeri
Lanjutan Pembangunan Graha
Malang
Rektorat Tahap V (9 lantai)
Universitas Negeri
Pengadaan Peralatan Laboratorium
Padang
Universitas Negeri Padang
Universitas Negeri
Pembayaran Pembiayaan
Papua
Pembangunan Gedung Rektorat
1 23.000.000.000,00
1
9.500.000.000,00
1
2.461.221.250,00
Lanjutan (Tahap VI) Tahun 2015 58
59
60
Universitas Negeri
Pembangunan Gedung Perkuliahan
Semarang
UNNES 2016
Universitas Negeri
Lanjutan Pembangunan Gedung
Surabaya
Laboratorium FIK Tahap 2
Universitas Nusa
Lanjutan pembangunan Rumah
Cendana
Sakit Pendidikan
1 10.000.000.000,00
1 10.000.000.000,00
1 10.000.000.000,00
8
NO 61
Nama PTN
Uraian Kegiatan
Jumlah
Universitas Pattimura Lanjutan Gedung Pusat Kajian
ALOKASI
1 14.200.000.000,00
Unggulan Daerah dan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Universitas Pattimura 62
Universitas
Pengadaan Peralatan Laboratorium
1
8.000.000.000,00
Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 63
Universitas
Peralatan Penunjang Pendidikan
1
4.000.000.000,00
Lanjutan Pembangunan gedung
1
3.600.000.000,00
Universitas Sam
Penyelesaian Rehap dan Perluasan 1
9.300.000.000,00
Ratulangi
Gedung Pendidikan Fakultas Teknik
Universitas Sam
Pembayaran Pembiayaan
Ratulangi
Pengawasan Konstruksi Renovasi
Pendidikan Ganesha 64
Universitas Riau
laboratorium dan kuliah Fakultas Pertanian 65
1
10.656.859.590,00
1
2.116.122.931,00
Pembangunan gedung FKIP tahap II 1
2.000.000.000,00
Universitas
Pembayaran Pembiayaan
1
747.410.933,00
Sembilanbelas
Pembangunan Gedung Kuliah
Nopember Kolaka
Fakultas Keguruan dan Ilmu 1
15.000.000.000,00
1
17.000.000.000,00
Gedung FMIPA (Farmasi), Pembayaran Pembiayaan Perencanaan Pembangunan Gedung Pendidikan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM), Pembayaran Pembiayaan Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan 66
Universitas Samudera Pembayaran Pembiayaan Sisa 10 Paket Pekerjaan Tahun Anggaran 2015 Pada Universitas Samudera
67
Universitas Sembilanbelas Nopember Kolaka
Pendidikan (FKIP) 68
69
Universitas Sulawesi
Lanjutan Pembangunan gedung
Barat
perkuliahan
Universitas Sultan
Penyelesaian Gedung Fakultas
Ageng Tirtayasa
Teknik Tahap II
9
NO 70
71
Nama PTN
Uraian Kegiatan
Universitas Syiah
Lanjutan Pembangunan Gedung
Kuala
Pendidikan
Jumlah 1
Universitas Tadulako Pengadaan Peralatan Laboratorium 1
ALOKASI 10.000.000.000,00
5.750.000.000,00
di Lingkungan Universitas Tadulako 72
73
Universitas
Lanjutan Pembangunan Rumah
Tanjungpura
Sakit Pendidikan
Universitas Tidar
Lanjutan Pembangunan Gedung
1
5.000.000.000,00
1
10.000.000.000,00
1
10.000.000.000,00
Kuliah FT Tahap III Universitas Tidar 74
Universitas Trunojoyo Lanjutan Pembangunan Ruang Madura Grand Total
Kuliah Bersama 84 710.000.000.000,00
10
LAMPIRAN POINTER AUDIT ASET BERMASALAH KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI A
LATAR BELAKANG 1. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah menyampaikan permasalahan tidak selesai/terbengkelai/ mangkraknya beberapa pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tinggi berupa Rumah Sakit Pendidikan, Gedung dan Asrama kepada Presiden RI dalam rapat sidang paripurna kabinet 2. Arahan kepada BPKP untuk untuk melakukan audit terhadap aset bermasalah di lingkungan Kemristekdikti. 3. Permintaan Inspektur Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi kepada BPKP untuk melakukan audit aset bermasalah 4. Rapat Koordinasi Deputi PIP Bidang Polhukam PMK dengan Eselon 1 Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Itjen,Setjen, Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti) 5. Rapat koordinasi dengan Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti tentang pengembangan basis data aset bermasalah
B
DEFINISI OPERASIONAL Aset sarana dan prasarana Pendidikan Tinggi dalam bentuk bangunan gedung pendidikan, fasilitas pendidikan, asrama mahasiswa dan atau bangunan pendidikan tinggi lainnya) yang dalam keadaan belum siap operasional untuk pelayanan pendidikan tinggi. Kondisi yang dijumpai antara lain: 1. Aset yang tidak selesai dibangun 2. Aset yang terhenti pembangunannya 3. Aset yang belum dimanfaatkan 4. Aset yang masih perlu tahapan pembangunan lanjutan untuk dapat berfungsi
C
FAKTOR PENYEBAB Faktor penyebab aset bermasalah antara lain: 1. Rekanan wanprestasi atau tidak menyelesaikan pekerjaannya, 2. Terlambatnya turunnya anggaran yang berpengaruh pada penyelesaian pekerjaan, 3. Rencana pembangunan lanjutan terkendala dengan tidak berlanjutnya penyediaan anggaran atau dampak kebijakan penghematan anggaran. 4. Permasalahan tanah yang belum selesai dan permasalahan hukum
D
DATA AWAL ASET BERMASALAH 1. Data posisi Konstruksi Dalam Pekerjaan per 31 Desember 2015 (Laporan Keuangan audited Tahun 2015) pada 88 PTN di seluruh Indonesia sebesar Rp9,076 Trilyun 2. Data kemajuan pembangunan Rumah Sakit Pendidikan di 24 PTN dan proyeksi kebutuhan lanjutan pembangunan per September 2015 pada 19 PTN sebesar Rp Rp7,822 Trilyun (Sumber Data: Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti)
E
MAKSUD DAN TUJUAN AUDIT 1. Memperoleh informasi mengenai kondisi aset bermasalah/mangkrak dan belum terselesaikan per 31 Desember 2015 dan permasalahannya 2. Mengidentifikasi kemajuan fisik pembangunan sarana dan prasarana yang bermasalah dan kondisi fisiknya 3. Memperoleh informasi mengenai urgensi lanjutan pembangunan sarana dan prasarana dan rencana kebutuhan pembiayaannya Tujuan dilakukannya audit atas aset bermasalah adalah untuk menyajikan informasi yang relevan dan valid mengenai jumlah, nilai dan kondisi aset bermasalah sebagai bahan bagi Pemerintah dalam menetapkan prioritas dan kebijakan penyelesaian pembangunannya
F
RUANG LINGKUP DAN SASARAN AUDIT Audit dengan tujuan tertentu kondisi sarana dan prasarana pendidikan tinggi yang bermasalahi pembangunannya pada satuan kerja PTN di seluruh Indonesia.
G
WAKTU PELAKSANAAN AUDIT Minggu pertama Oktober 2016 sampai dengan minggu ke dua Oktober 2016 selama 5 hari kerja Rencana kompilasi hasil audit pada minggu ke 3 Oktober 2016
DAFTAR KEBUTUHAN PENYELESAIAN RSP PTN No
Nama PTN
Provinsi
RSP
RSP KEBU 2015 TUHAN 30,00 570,00
1 Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe
Aceh
RSP
2 Universitas Riau, Pekanbaru
Riau
RSP
174,00
176,00
3 Universitas Jambi, Jambi
Jambi
RSP
180,00
420,00
4 Universitas Bengkulu, Bengkulu
Bengkulu
RSP
5 Universitas Lampung, Bandar Lampung
Lampung
RSP
95,00
505,50
6 Universitas Padjadjaran (UNPAD), Bandung dan Sumedang
Jawa Barat
RSP
213,00
387,00
7 Universitas Gadjah Mada (UGM)
Yogyakarta
RSP
434,00
170,00
8 Universitas Airlangga (Unair), Surabaya dan Banyuwangi
Jawa Timur
RSP
600,60
126,00
9 Universitas Brawijaya (UB), Malang Jawa Timur dan Kediri
RSP
331,58
700,00
10 Universitas Jember (UNEJ), Jember Jawa Timur
RSP
40,00
560,00
11 Universitas Udayana (UNUD), Denpasar
Bali
RSP
313,52
455,00
12 Universitas Mataram (Unram), Mataram
NTB
RSP
192,62
290,30
13 Universitas Nusa Cendana (Undana), NTT Kupang
RSP
50,00
345,00
14 Universitas Tanjungpura, Pontianak Kalimantan Barat
RSP
275,00
410,00
15 Universitas Sam Ratulangi, Manado Sulawesi Utara
RSP
105,00
495,00
16 Universitas Tadulako, Palu
Sulawesi Tengah
RSP
40,00
560,00
17 Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar
Sulawesi Selatan
RSP
423,20
358,50
18 Universitas Haluoleo, Kendari
Sulawesi Tenggara
RSP
-
500,00
19 Universitas Cendrawasih (Uncen), Jayapura
Papua
RSP
140,00
458,00
Jumlah
336,00
3.637,52 7.822,30
DAFTAR POSISI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN PTN No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Nama PTN Provinsi Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe Aceh Universitas Samudra, Kota Langsa Aceh Universitas Teuku Umar, Meulaboh Aceh Universitas Negeri Medan (Unimed), Sumatera Utara Medan Universitas Andalas, Padang Sumatera Barat Universitas Negeri Padang, Padang Sumatera Barat Politeknik Negeri Padang, Padang Sumatera Barat Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, Sumatera Barat Payakumbuh Institut Seni Indonesia Padang Panjang , Sumatera Barat Padang Panjang Universitas Riau, Pekanbaru Riau Politeknik Negeri Bengkalis, Bengkalis Riau Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepulauan Riau Tanjungpinang Politeknik Negeri Batam, Batam Kepulauan Riau Universitas Jambi, Jambi Jambi Universitas Bengkulu, Bengkulu Bengkulu Universitas Sriwijaya, Palembang dan Sumatera Selatan Inderalaya Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang Sumatera Selatan Universitas Lampung, Bandar Lampung Lampung Institut Teknologi Sumatera, Bandar Lampung Lampung Universitas Bangka Belitung, Bangka Bangka Belitung Belitung Universitas Terbuka, Pondok Cabe Banten Universitas Negeri Jakarta (UNJ) DKI Jakarta Politeknik Negeri Jakarta DKI Jakarta Politeknik Negeri Media Kreatif DKI Jakarta Universitas Padjadjaran (UNPAD), Bandung Jawa Barat dan Sumedang Politeknik Negeri Bandung (Polban), Jawa Barat Bandung Universitas Diponegoro, Semarang (UNDIP) Jawa Tengah Universitas Negeri Semarang, Semarang Jawa Tengah (UNNES)
KDP PTN 76.376.868.563,00 15.904.117.200,00 32.695.993.320,00 41.477.169.382,00 239.989.138.219,00 101.849.898.229,00 11.560.996.320,00 21.804.337.840,00 6.099.956.270,00 51.970.413.702,00 11.495.649.000,00 33.932.299.021,00 79.712.548.317,00 63.881.752.400,00 23.823.383.250,00 107.095.067.780,00 6.357.186.638,00 52.412.870.800,00 17.351.888.862,00 44.349.834.120,00 9.744.455.200,00 195.459.070.580,00 31.104.528.267,00 29.590.501.756,00 295.146.569.320,00 64.401.804.709,00 61.099.663.250,00 549.961.370.652,00
No 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Nama PTN Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto (UNSOED) Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta dan Kebumen Universitas Tidar (Untidar), Magelang Politeknik Negeri Semarang, Semarang (Polines) Politeknik Maritim Negeri Indonesia, Semarang Institut Seni Indonesia Surakarta, Surakarta, Surakarta Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Institut Seni Indonesia Yogyakarta (ISI) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Surabaya Universitas Brawijaya (UB), Malang dan Kediri Universitas Negeri Malang (UM), Malang Universitas Jember (UNEJ), Jember Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Bangkalan, Madura Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS), Surabaya Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS), Surabaya Politeknik Negeri Malang (POLINEMA), Malang Politeknik Negeri Jember (POLIJE), Jember Politeknik Negeri Madiun (PNM), Madiun Politeknik Negeri Madura (POLTERA), Sampang Politeknik Negeri Banyuwangi (Poliwangi), Banyuwangi Universitas Udayana (UNUD), Denpasar Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja Politeknik Negeri Bali, Badung Institut Seni Indonesia Denpasar, Denpasar
Provinsi
KDP PTN
Jawa Tengah
15.050.538.145,00
Jawa Tengah
170.578.267.930,00
Jawa Tengah
27.695.865.000,00
Jawa Tengah
21.354.686.800,00
Jawa Tengah
22.042.360.300,00
Jawa Tengah
10.265.271.782,00
Yogyakarta Yogyakarta
181.644.340.453,00 86.974.566.901,00
Jawa Timur
313.019.996.039,00
Jawa Timur
359.604.571.205,00
Jawa Timur
499.517.014.889,00
Jawa Timur Jawa Timur
213.077.103.022,00 109.839.242.186,00
Jawa Timur
167.179.629.615,00
Jawa Timur
159.266.020.200,00
Jawa Timur
52.337.103.720,00
Jawa Timur
278.377.098.600,00
Jawa Timur Jawa Timur
109.488.615.632,00 65.708.974.330,00
Jawa Timur
68.704.933.100,00
Jawa Timur
96.993.429.675,00
Bali Bali Bali Bali
485.049.439.668,00 27.023.981.399,00 7.153.027.010,00 25.363.053.789,00
No Nama PTN 54 Universitas Mataram (Unram), Mataram Universitas Nusa Cendana (Undana), 55 Kupang 56 Politeknik Negeri Kupang, Kupang Politeknik Pertanian Negeri Kupang, 57 Kupang 58 Universitas Tanjungpura, Pontianak 59 Politeknik Negeri Pontianak, Pontianak 60 Politeknik Negeri Sambas, Sambas 61 Politeknik Negeri Ketapang, Ketapang 62 Universitas Palangka Raya, Palangka Raya Universitas Lambung Mangkurat, 63 Banjarmasin 64 Politeknik Negeri Tanah Laut, Pelaihari 65 Politeknik Negeri Samarinda, Samarinda Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, 66 Samarinda 67 Politeknik Negeri Balikpapan, Balikpapan 68 Universitas Mulawarman, Samarinda 69 Universitas Borneo Tarakan, Tarakan 70 Universitas Sulawesi Barat, Majene 71 Universitas Sam Ratulangi, Manado 72 Universitas Negeri Manado, Manado 73 Politeknik Negeri Manado, Manado 74 Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo 75 Universitas Tadulako, Palu Universitas Negeri Makassar (UNM), Kota 76 Makassar, Kota Parepare, Kabupaten Bone 77 Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene 78 Kepulauan, Pangkajene Kepulauan
Provinsi NTB
KDP PTN 101.936.878.600,00
NTT
115.438.235.852,00
NTT
105.085.983.800,00
NTT
9.099.178.293,00
Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Tengah
190.903.041.675,00 111.010.036.748,00 58.664.079.900,00 52.953.541.821,00 17.494.122.350,00
Kalimantan Selatan
15.181.832.831,00
Kalimantan Selatan Kalimantan Timur
58.038.356.416,00 45.668.749.700,00
Kalimantan Timur
6.419.801.000,00
Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Barat Sulawesi Utara Sulawesi Utara Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah
43.611.276.262,00 157.132.618.964,00 101.030.373.170,00 32.611.051.000,00 175.149.073.335,00 314.132.641.810,00 118.274.076.638,00 88.050.347.502,00 43.061.238.650,00
Sulawesi Selatan
171.241.200.529,00
Sulawesi Selatan
444.184.164.638,00
Sulawesi Selatan
31.147.335.292,00
79
Politeknik Negeri Ujung Pandang, Makassar Sulawesi Selatan
95.937.756.608,00
80 81 82 83 84 85
Universitas Haluoleo, Kendari Universitas 19 November, Kolaka Universitas Pattimura, Ambon Politeknik Perikanan Negeri Tual Universitas Khairun, Ternate Universitas Cendrawasih (Uncen), Jayapura
Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Maluku Maluku Maluku Utara Papua
88.505.088.300,00 5.025.157.100,00 71.428.557.784,00 9.310.876.208,00 56.663.046.150,00 104.292.780.519,00
No Nama PTN 86 Universitas Musamus Merauke, Merauke 87 Universitas Papua, Manokwari 88 Politeknik Negeri Fak Fak JUMLAH
Provinsi Papua Papua Barat Papua Barat
KDP PTN 86.373.044.918,00 12.175.342.442,00 88.388.805.969,00 9.075.578.157.131,00
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI Jalan Jenderal Sudirman, Gedung D, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 57946100; Faksimile (021) 57946109 Laman http://www.ristekdikti.go.id
SURAT EDARAN NOMOR 1229/A.A3/PL/2016 . TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN, RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI Yth. 1. Inspektur Jenderal; 2. Para Direktur Jenderal; 3. Para Staf Ahli Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; 4. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Kopertis; 5. Para Kepala Biro/Kepala Pusat/Sekretaris Direktorat/Inspektorat Jenderal dan Direktur di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Jakarta
Umum Sesuai pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/ PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi selaku Pengguna Barang di lingkungan Kemenristek Dikti bertanggung jawab melakukan inventarisasi BMN yang berada dalam penguasaannya sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun. Inventarisasi tersebut tidak termasuk BMN yang berupa persediaan dan KDP. Untuk menunjang pelaksanaan Inventarisasi BMN tersebut perlu disusun petunjuk pelaksanaannya yang digunakan sebagai pedoman ketika kegiatan inventarisasi dilakukan. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan disusun Petunjuk Teknis ini adalah agar digunakan sebagai pedoman dan adanya keseragaman ketika proses pelaksanaan inventarisasi dilakukan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Ruang Lingkup Ruang Lingkup BMN yang dijadikan obyek adalah seluruh BMN pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, kecuali BMN berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP).
Dasar Penyusunan 1. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 20014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Pelaksanaan Setiap unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang melakukan inventarisasi Barang Milik Negara yang ada dalam penguasaannya. Pelaksanaan inventarisasi BMN di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berpedoman pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi BMN sebagaimana tercantum dalam Lampiran Petunjuk Teknis ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 30 Maret 2016 a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sekretaris Jenderal,
Ainun Na'im NIP 196012041986011001
LAMPIRAN SURAT EDARAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR : 1229/A.A3/PL /2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
A. Pengertian dan Maksud Inventarisasi BMN Inventarisasi Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun kecuali BMN berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan. Maksud inventarisasi BMN adalah untuk mengetahui keberadaan, jumlah, nilai serta kondisi BMN Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. B. Tujuan Inventarisasi BMN Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan inventarisasi BMN di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah agar semua BMN Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat terdata dengan baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan mempermudah pelaksanaan pengelolaan BMN. C. Sarana Inventarisasi BMN Seluruh BMN Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehannya yang sah, kecuali BMN berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan. D. Umum 1. Istilah Teknis a. BMN Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dikelompokkan menjadi: 1) BMN dalam daftar Barang Ruangan (DBR); a) Berada dalam pengurusan pegawai; b) Tidak berada dalam pengurusan pegawai. 2) BMN dalam Kartu Identitas Barang (KIB): a) Tanah; b) Bangunan Air; c) Gedung dan Bangunan; d) Alat Besar; e) Alat Angkutan; f) Alat Persenjataan. 3) BMN dalam Daftar Barang Lainnya (DBL).
b. Pemakaian BMN adalah pegawai yang mengurusi dan menggunakan BMN dalam ruangan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi. c. Penanggung jawab ruangan merupakan pegawai yang bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan inventarisasi BMN dalam ruangan. d. Selain poin b dan c, penunjukkan pelaksana proses inventarisasi terhadap BMN dalam ruangan dilakukan dengan mempertimbangkan struktur organisasi yang ada pada masing-masing satuan kerja (UPKPB). Hal ini untuk mengakomodir kebutuhan proses inventarisasi terhadap BMN dalam ruangan yang belum ada penanggung jawab ruangannya. e. Pelaksana inventarisasi BMN merupakan pegawai pada tingkat satuan kerja atau Unit Akuntansi Penatausahaan Pengguna Barang (UPKPB) yang diberi tugas/wewenang untuk melaksanakan proses inventarisasi BMN di tingkat satuan kerja/UPKPB secara keseluruhan. 2. Ketentuan Umum a. Secara umum proses pelaksanaan inventarisasi BMN di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dilaksanakan oleh pelaksana inventarisasi BMN pada masing-masing satuan kerja yang ada di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Penetapan dan penunjukkan pelaksana inventarisasi BMN diserahkan kepada kebijakan masing-masing tingkat satuan kerja. Pertimbangan tugas dan fungsi yang ada dalam struktur organisasi dapat dijadikan pijakan dalam penetapan dan penunjukkannya. b. Untuk BMN yang berada dalam kelompok Daftar Barang Ruangan, proses inventarisasinya juga melibatkan pegawai sebagai pemakai BMN, penanggung jawab ruangan serta pihak sebagaimana dimaksud pada nomor 1 poin d istilah teknis diatas. c. Untuk BMN selain yang dimaksud pada poin b, proses inventarisasinya sepenuhnya dilakukan oleh Pelaksana Inventarisasi BMN sebagaimana dimaksud pada poin a. d. Untuk pelaksanaan inventarisasi BMN dapat dibentuk Tim Inventarisasi BMN pada masing-masing tingkat unit penatausahaan pada Kuasa Pengguna Barang dan Pengguna Barang. e. Dalam rangka pelaksanaan inventarisasi BMN, apabila BMN yang diinventarisasi bukan berada dalam penguasaan masing-masing unit penatausahaan pada Kuasa Pengguna Barang atau Pengguna Barang, maka dapat dibuat Berita Acara Inventarisasi antara unit penatausahaan dengan pihak yang menguasai barang dimaksud. f. Salah satu maksud inventarisasi BMN adalah untuk mengetahui kondisi BMN yang di inventarisasi. Penentuan tentang kondisi BMN pada saat dilakukan inventarisasi dilakukan dengan mempertimbangkan peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan hal tersebut. g. Atas BMN pada saat dilaksanakan inventarisasi BMN belum memiliki nilai, satuan kerja dapat berkoordinasi dengan KPKNL.
E. Tata cara Inventarisasi BMN pada tingkat Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang (UPKPB) 1. Dokumen Sumber Dokumen sumber pada tingkat UPKPB dalam pelaksanaan inventarisasi BMN meliputi: a. Buku Barang; b. Kartu Identitas Barang (KIB); 1) Tanah; 2) Bangunan Air; 3) Gedung dan Bangunan; 4) Alat Besar; 5) Alat Angkutan; 6) Alat Persenjataan. c. Daftar Barang Ruangan; d. Daftar Barang Lainnya; e. Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan; f. Dokumen Kepemilikan BMN g. Dokumen Pengolahan BMN (penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan); h. Dokumen lainnya yang dianggap perlu. 2. Keluaran dari inventarisasi BMN Dokumen yang dihasilkan dalam pelaksanaan inventarisasi BMN pada tingkat UPKPB meliputi: a. Laporan Hasil Inventarisasi BMN; b. Surat Pernyataan; c. Blanko Label Sementara dan Permanen; d. Kertas Kerja Inventarisasi terdiri dari: 1) Kertas Kerja Inventarisasi - Tanah; 2) Kertas Kerja Inventarisasi - Bangunan Air; 3) Kertas Kerja Inventarisasi - Gedung dan Bangunan; 4) Kertas Kerja Inventarisasi - Alat Besar; 5) Kertas Kerja Inventarisasi - Alat Angkutan; 6) Kertas Kerja Inventarisasi - Alat Persenjataan 7) Kertas Kerja Inventarisasi - Barang Ruangan; 8) Kertas Kerja Inventarisasi - Barang Lainnya. e. Surat Penetapan Hasil Inventarisasi f. Daftar Barang Hasil Inventarisasi BMN terdiri dari: 1) Baik dan Rusak Ringan; 2) Rusak Berat; 3) Tidak Ditemukan; dan 4) Berlebih.
3. Prosedur inventarisasi BMN Prosedur pelaksanaan inventarisasi BMN pada tingkat UPKPB terdiri dari 3 (tiga) tahap, meliputi: a. Tahap Persiapan Kepala satuan kerja (UPKPB) menetapkan dan menunjuk Petugas Pelaksana Inventarisasi BMN untuk: 1) Menyusun rencana kerja pelaksanaan inventarisasi BMN; 2) Mengumpulkan dokumen sumber; 3) Melakukan pemetaan pelaksanaan inventarisasi BMN, antara lain; a) Menyiapkan denah lokasi; b) Memberi nomor/nama ruangan dan penanggung jawab ruangan pada denah lokasi; 4) Menyiapkan blanko label sementara (dari kertas) yang akan ditempelkan pada BMN yang bersangkutan; 5) Menyiapkan data awal sesuai objek inventarisasi BMN; dan 6) Menyiapkan kertas kerja inventarisasi BMN beserta tata cara pengisiannya. b. Tahap Pelaksanaan 1) Tahap identifikasi a) BMN Dalam Ruangan (1) Pemakai BMN melakukan identifikasi BMN yang ada dalam ruangan, masing-masing pegawai mengidentifikasi BMN yang dikuasainya; (a) Identifikasi pertama adalah memeriksa kondisi BMN apakah kondisi BMN tersebut baik, rusak ringan atau rusak berat; (b) Identifikasi kedua adalah ada atau tidak label registrasi BMN pada BMN yang bersangkutan. Jika label registrasi tidak ada maka ikuti tahapan pada SOP tentang labelisasi BMN (c) Identifikasi ketiga adalah apakah BMN dalam pengurusan individu pegawai yang bersangkutan atau tidak. (2) Jika BMN berada dalam pengurusan individu pegawai, maka pemakai BMN melakukan pencatatan kode BMN sesuai dengan formulir 015.UPKPB.7, jika BMN tidak dalam pengurusan individu pegawai maka lakukan tahap (5); (3) Data hasil perekaman pada poin (2) diserahkan kepada penanggung jawab ruangan; (4) Penanggung jawab ruangan menerima dan mengkompilasi data perekaman dari seluruh pegawai dalam ruangan tersebut; (5) BMN yang tidak berada dalam pengurusan individu pegawai secara teknis merupakan tanggung jawab penanggung jawab ruangan untuk melakukan perekaman kode BMN dan ruangan sesuai dengan formulir 015.UPKPB.8; (6) Data hasil perekaman pada poin (5) akan digabungkan dengan data poin (4); (7) Data gabungan hasil kegiatan pada poin (6) direkam pada aplikasi SIMAK BMN oleh penanggung jawab ruangan;
(8) BMN selain yang telah direkam oleh pemakai BMN dan penanggung jawab ruangan, proses perekaman data inventarisasinya dilakukan oleh pegawai yang penetapan dan penunjukkannya diserahkan kepada kebijakan masingmasing satuan kerja (form 015.UPKPB.10); (9) Melakukan penempelan label sementara atau tanda lain yang menunjukkan bahwa BMN telah di inventarisasi (untuk menghindari BMN di inventarisasi lebih dari sekali pada periode inventarisasi yang sama); (10) Penanggung jawab ruangan dan pegawai sebagaimana dimaksud pada poin (8) mencetak kertas kerja inventarisasi dan menandatanganinya serta membuat arsip data komputer (ADK) dari aplikasi SIMAK BMN setelah kegiatan (6) dan (7) selesai dilaksanakan; (11) Arsip Data Komputer (ADK) pada point (10) dikirimkan kepada petugas SIMAK BMN satuan kerja; (12) Petugas SIMAK BMN menerima ADK inventarisasi BMN dari seluruh penanggung jawab ruangan dan pegawai sebagaimana dimaksud pada poin (8); dan (13) Petugas SIMAK BMN menggabungkan seluruh ADK ke dalam aplikasi SIMAK BMN tingkat satuan kerja. b) BMN selain BMN dalam ruangan terdiri dari: (1) BMN yang memiliki Kartu Identitas Barang (KIB), masing-masing BMN berupa: a) Tanah; b) Bangunan Air; c) Gedung dan Bangunan; d) Alat Besar; e) Alat Angkutan; f) Alat Persenjataan; dan (2) Daftar Barang Lainnya (DBL). Proses inventarisasi BMN terkait dengan hal ini tidak secara spesifik melibatkan pegawai sebagai pemakai BMN, namun prosesnya lebih diserahkan/dilaksanakan oleh pelaksana inventarisasi BMN untuk melakukan perekaman data pada aplikasi SIMAK BMN, pembuatan kertas kerja inventarisasi BMN tersebut serta membuat ADK-nya untuk digabungkan dengan seluruh ADK BMN dalam ruangan. Pelaksana inventarisasi BMN dalam hal ini melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut: (1) Identifikasi kondisi BMN apakah kondisi BMN tersebut baik, rusak ringan atau rusak berat; (2) Perekaman data dalam aplikasi inventarisasi BMN; dan (3) Membuat Arsip Data Komputer (ADK) dari aplikasi inventarisasi BMN setelah kegiatan (2) selesai dilaksanakan. 2) Tahap Verifikasi a) Pelaksana inventarisasi BMN dan petugas SIMAK BMN memverifikasi database inventarisasi BMN dengan mengidentifikasi database aplikasi inventarisasi BMN dengan database SIMAK BMN. Proses ini untuk mengakomodir kemungkinan adanya BMN tidak ditemukan atau BMN berlebih;
b) Pelaksana inventarisasi BMN melakukan penyesuaian pada aplikasi inventarisasi BMN berdasarkan hasil verifikasi database pada point (a); dan c) Pelaksana inventarisasi BMN mencetak kertas kerja inventarisasi BMN untuk tingkat satuan kerja dan ditandatangani oleh pelaksana inventarisasi BMN dan kepala satker yang bersangkutan. 3) Tahap Pelaporan a) Menyusun Daftar Barang Hasil Inventarisasi (DBHI) berdasarkan data kertas kerja dan hasil identifikasi dengan menggunakan aplikasi inventarisasi BMN, yang terdiri dari: (1) DBHI Barang Baik dan Rusak Ringan; (2) DBHI Barang Rusak Berat; (3) DBHI Barang Tidak Ditemukan; dan (4) DBHI Barang yang Berlebih. b) Menyusun laporan hasil inventarisasi BMN tingkat satuan kerja yang datanya merupakan kompilasi dari data yang berasal dari output pada masing-masing DBHI, dan ditandatangani oleh Kepala Satker selaku penanggung jawab UPKPB; c) Menyusun Surat Pernyataan; d) Menyusun Surat Penetapan Hasil Inventarisasi BMN; dan e) Menyampaikan laporan hasil inventarisasi BMN yang telah ditandatangani (hardcopy), DBHI beserta ADK dari aplikasi inventarisasi BMN secara berjenjang ke Tingkat Wilayah, Unit Eselon I dan Pengguna dengan tembusan ke KPKNL. c. Tahap Tindak Lanjut 1) Membukukan dan mendaftarkan data hasil inventarisasi BMN yang telah dilakukan di tingkat UPKPB; 2) Memperbaharui DBR dan DBL sesuai dengan hasil inventarisasi BMN yang telah ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang dikuasakan; 3) Menempelkan blanko label permanen pada masing-masing barang yang di inventarisasi sesuai hasil inventarisasi BMN; 4) Jika diperlukan, UPKPB dapat melakukan rekonsiliasi/pemutakhiran data hasil inventarisasi BMN dengan UPPB-W, UPPB-E1 atau UPPB; 5) Untuk barang yang rusak berat akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang akan diterbitkan setelah petunjuk teknis inventarisasi BMN ini ditetapkan; dan 6) Pemutakhiran data SIMAK BMN. F. Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi BMN pada Tingkat Unit Penatausahaan Pengguna Barang Tingkat Wilayah (UPPB-W) 1. Dokumen Sumber Dokumen sumber pada tingkat UPPB-W dalam pelaksanaan inventarisasi BMN meliputi: a. Laporan Hasil Inventarisasi BMN dari UPKPB; b. Daftar Barang Hasil Inventarisasi BMN (DBHI) dari UPKPB; c. Arsip Data Komputer aplikasi inventarisasi BMN dari UPKPB; dan d. Surat Pernyataan Hasil Pelaksanaan Inventarisasi BMN dari UPKPB.
2. Keluaran dari Inventarisasi BMN Dokumen yang dihasilkan dalam pelaksanaan inventarisasi BMN pada tingkat UPPB-W meliputi: a. Laporan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Inventarisasi BMN tingkat UPPB-W; b. Surat Penetapan Hasil Inventarisasi tingkat UPPB-W; c. Surat Pernyataan tingkat UPPB-W; d. Rekapitulasi Daftar Barang Hasil Inventarisasi (RDBHI) BMN tingkat UPPB-W yang terdiri dari: 1) Baik dan Rusak Ringan; 2) Rusak Berat; 3) Tidak Ditemukan; dan 4) Berlebih. 3. Prosedur Inventarisasi BMN a. Tahap persiapan 1) Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan inventarisasi BMN dengan UPKPB di wilayah kerjanya; dan 2) Mengumpulkan dokumen sumber. b. Tahap pelaksanaan Melakukan bimbingan dan memberikan arahan kepada UPKPB di wilayah kerjanya dalam melakukan inventarisasi BMN; c. Tahap pelaporan 1) Menyusun Laporan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Inventarisasi BMN tingkat UPPB-W yang datanya berasal dari himpunan laporan hasil inventarisasi BMN dari UPKPB di wilayah kerjanya 2) Menyusun Rekapitulasi Daftar Barang Hasil Inventarisasi Tingkat UPPB-W; 3) Menyusun Surat Penetapan Hasil Inventarisasi Tingkat UPPB-W 4) Menyusun Konsep Surat Pernyataan tingkat UPPB-W; 5) Meminta pengesahan atas Laporan Rekapitulasi Hasil Inventarisasi BMN tingkat UPPB-W, Rekapitulasi Daftar Barang Hasil Inventarisasi BMN tingkat UPPB-W, Surat Penetapan Hasil Inventarisasi BMN tingkat UPPB-W dan Surat Pernyataan Pelaksanaan Hasil Inventarisasi BMN tingkat UPPB-W kepada penanggung jawab UPPB-W atau pejabat yang dikuasakan; dan 6) Menyampaikan Laporan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Inventarisasi BMN tingkat UPPB-W dan Rekapitulasi Daftar Barang Hasil Inventarisasi BMN UPPB-W kepada UPPB-E1 dan tembusan ke Kanwil DJKN. d. Tahap tindak lanjut 1) Mencatat dan mendaftarkan hasil pelaksanaan inventarisasi BMN yang telah dilakukan di tingkat UPPB-W; dan 2) Jika diperlukan, UPPB-W dapat melakukan rekonsiliasi / pemutakhiran data hasil inventarisasi BMN dengan UPKPB.
G. Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi BMN Pada Tingkat Unit Penatausahaan Pengguna Barang Tingkat Eselon I (UPPB-E1) 1. Dokumen Sumber Dokumen sumber pada tingkat UPPB-E1 dalam pelaksanaan inventarisasi BMN meliputi: a. Laporan Hasil Inventarisasi BMN dari UPKPB dan UPPB-W; b. Daftar Barang Hasil Inventarisasi BMN (DBHI) dari UPKPB dan UPKPB-W; c. Arsip Data Komputer Aplikasi Inventarisasi BMN dari UPKPB dan UPPB-W; dan d. Laporan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Inventarisasi BMN dari UPPB-W; e. Rekapitulasi DBHI tingkat Wilayah. 2. Keluaran dari Inventarisasi BMN Dokumen yang dihasilkan dalam pelaksanaan inventarisasi BMN pada tingkat UPPB-E1 meliputi: a. Laporan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Inventarisasi BMN tingkat UPPB-E1; b. Surat Penetapan Hasil Inventarisasi BMN tingkat UPPB-E1; c. Surat Pernyataan tingkat UPPB-E1; d. Rekapitulasi Daftar Barang Hasil Inventarisasi (DBHI) BMN tingkat UPPB-E1 yang terdiri dari: 1) Baik dan Rusak Ringan; 2) Rusak Berat; 3) Tidak Ditemukan; 4) Berlebih; 3. Prosedur Inventarisasi BMN a. Tahap persiapan 1) Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan inventarisasi BMN dengan UPPB-W atau UPKPB di wilayah kerjanya; dan 2) Mengumpulkan dokumen sumber. b. Tahap pelaksanaan 1) Melakukan bimbingan dan memberikan arahan kepada UPKPB atau UPPB-W di wilayah kerjanya dalam melakukan inventarisasi BMN; dan 2) Jika diperlukan, UPPB-E1 dapat melakukan rekonsiliasi/pemutakhiran data hasil inventarisasi BMN dengan UPPB-W atau UPKPB; c. Tahap Pelaporan 1) Menyusun Laporan Rekapitulasi Hasil Inventarisasi BMN tingkat UPPB-E1 berdasarkan himpunan hasil inventarisasi BMN dari UPKPB, UPPB-W atau UPPBE1; 2) Menyusun Rekapitulasi Daftar Barang Hasil Inventarisasi BMN Tingkat UPPB-E1; 3) Menyusun Surat Penetapan Hasil Inventarisasi BMN tingkat UPPB-E1; 4) Menyusun Konsep Surat Pernyataan tingkat UPPB-E1; 5) Meminta pengesahan atas Laporan Rekapitulasi Hasil Inventarisasi BMN tingkat UPPB-E1, Rekapitulasi Daftar Barang Hasil Inventarisasi BMN tingkat UPPB-E1, Surat Penetapan Hasil Inventarisasi BMN tingkat UPPB-E1 dan Surat Pernyataan
Pelaksanaan Hasil Inventarisasi BMN tingkat UPPB-E1 kepada penanggung jawab UPPB-E1 atau pejabat yang dikuasakan; dan 6) Menyampaikan Laporan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Inventarisasi BMN tingkat UPPB-E1 dan Rekapitulasi Daftar Barang Hasil Inventarisasi BMN tingkat E-1 kepada UPPB dan tembusan ke DJKN. d. Tahap evaluasi/tindak lanjut Mencatat dan Mendaftarkan hasil pelaksanaan inventarisasi BMN yang telah dilakukan di tingkat UPPB-E1. H. Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi BMN Pada Tingkat Unit Penatausahaan Pengguna Barang (UPPB) 1. Dokumen Sumber Dokumen sumber pada tingkat UPPB dalam pelaksanaan inventarisasi BMN meliputi: a. Laporan Hasil Inventarisasi BMN dari UPKPB, UPPB-W dan UPPB-E1; b. Laporan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Inventarisasi BMN dari UPPB-W dan UPPBE1; c. Daftar Barang Hasil Inventarisasi (DBHI) BMN UPKPB, UPPB-W dan UPPB-E1; dan d. Arsip Data Komputer Aplikasi SIMAK BMN dari UPKPB, UPPB-W dan UPPB-E1; e. Rekapitulasi DBHI Tingkat Eselon I. 2. Keluaran dari Inventarisasi BMN Dokumen yang dihasilkan dalam pelaksanaan inventarisasi BMN pada tingkat UPPB meliputi: a. Laporan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Inventarisasi BMN tingkat UPPB; b. Surat Penetapan Hasil Inventarisasi BMN tingkat UPPB; c. Surat Pernyataan Pelaksanaan Inventarisasi tingkat UPPB; d. Rekapitulasi Daftar Barang Hasil Inventarisasi (DBHI) BMN tingkat UPPB yang terdiri dari: 1) Baik dan Rusak Ringan; 2) Rusak Berat; 3) Tidak Ditemukan; dan 4) Berlebih. 3. Prosedur Inventarisasi BMN a. Tahap persiapan 1) Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan inventarisasi BMN dengan UPKPB, UPPBW dan/atau UPPB-E1; dan 2) Mengumpulkan dokumen sumber. b. Tahap pelaksanaan 1) Menghimpun hasil pelaksanaan inventarisasi BMN dari UPKPB, UPPB-W atau UPPB-E1 ke dalam Daftar Barang Hasil Inventarisasi BMN; dan 2) Melakukan pembinaan, bimbingan, monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan inventarisasi BMN di UPKPB, UPPB-W atau UPPB-E1
c. Tahap pelaporan 1) Menyusun Laporan Rekapitulasi Hasil Inventarisasi BMN berdasarkan himpunan hasil inventarisasi dari UPKPB, UPPB-W atau UPPB-E1 2) Menyusun Rekapitulasi Daftar Hasil Inventarisasi BMN tingkat UPPB; 3) Menyusun konsep Surat Penetapan Hasil Inventarisasi BMN tingkat UPPB; 4) Menyusun konsep Surat Pernyataan Pelaksanaan Inventarisasi BMN tingkat UPPB; 5) Meminta pengesahan atas Laporan Rekapitulasi Hasil Inventarisasi BMN tingkat UPPB, Rekapitulasi Daftar Barang Hasil Inventarisasi BMN tingkat UPPB, Surat Penetapan Hasil Inventarisasi tingkat UPPB dan Surat Pernyataan Pelaksanaan Hasil Inventarisasi tingkat UPPB kepada penanggung jawab UPPB atau pejabat yang dikuasakan; dan 6) Menyampaikan Laporan Rekapitulasi Hasil Inventarisasi BMN tingkat UPPB dan Rekapitulasi Daftar Hasil Inventarisasi BMN tingkat UPPB kepada DJKN. d. Tahap tindak lanjut 1) Mencatat dan mendaftarkan hasil inventarisasi BMN yang telah dilakukan di tingkat UPPB; dan 2) Jika diperlukan, UPPB dapat melakukan rekonsiliasi/pemutakhiran data hasil inventarisasi BMN dengan UPKPB, UPPB-W atau UPPB-E1.
1. Bagan alur prosedur inventarisasi BMN
UPKPB
Menyusun Program
Melakukan Inventarisasi
UPPB-W
UPPB-E1
UPPB
Menyusun Program
Menyusun Program
Menyusun Program
Mengkoordinasikan pelaksanaan
Mengkoordinasikan pelaksanaan
Mengkoordinasikan pelaksanaan
Menyusun DBHI (Daftar Barang Hasil Inventarisasi BMN
Menyusun Surat Pernyataan
Menyusun Laporan Hasil Inventasiasi BMN
Membuat Surat Penetapan
Surat Pernyataan
Menghimpun Laporan
Membuat Surat Penetapan
Menghimpun Laporan
Membuat Surat Penetapan
Menghimpun Laporan
Membuat Surat Penetapan
II. Blanko label sementara
BLANKO LABEL SEMENTARA BLANKO LABEL SEMENTARA INVENTARISASI ASET TETAP
KODE UPKPB
NOMOR KERTAS KERJA
NOMOR URUT DALAM KERTAS KERJA
NAMA PETUGAS
PERHATIAN Dalam rangka pelaksanaan inventarisasi BMN di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, bersama ini dimohon bantuan dari seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk tidak memindah barang selama pelaksanaan inventarisasi Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih
Penanggung Jawab UPKPB ...........................................................................
DAFTAR DOKUMEN / FORMULIR TINGKAT KUASA PENGGUNA BARANG (UPKPB) NO
NOMOR FORM
NAMA DOKUMEN / FORMULIR
1.
015.UPKPB.1
Kertas Kerja Inventarisasi - Tanah
2.
015.UPKPB.2
Kertas Kerja Inventarisasi - Bangunan
3.
015.UPKPB.3
Kertas Kerja Inventarisasi - Bangunan Air
4.
015.UPKPB.4
Kertas Kerja Inventarisasi - Alat Angkut
5.
015.UPKPB.5
Kertas Kerja Inventarisasi - Alat Besar
6.
015.UPKPB.6
Kertas Kerja Inventarisasi - Alat Persenjataan
7.
015.UPKPB.7
Input Inventarisasi BMN Dalam Ruangan Oleh Pemakai BMN
015.UPKPB.8
Input Inventarisasi BMN Dalam Ruangan Oleh Penanggung Jawab Ruangan
015.UPKPB.9
Daftar Input BMN Dalam Ruangan (Sub Satker)
015.UPKPB.10
Input Inventarisasi BMN Dalam Ruangan Oleh Pegawai Selain Penakai BMN dan Penanggung Jawab Ruangan
8. 9. 10.
11. 015.UPKPB.11
Kertas Kerja Inventarisasi - Barang Dalam Ruangan
12. 015.UPKPB.12
Kertas Kerja Inventarisasi - Barang Dalam Ruangan (Sub Satker)
13. 015.UPKPB.13
Kertas Kerja Inventarisasi - Daftar Barang Lainnya
14. 015.UPKPB.14
Daftar Barang Hasil Inventarisasi - Kondisi Baik dan Rusak Ringan
15. 015.UPKPB.15
Daftar Barang Hasil Inventarisasi - Kondisi Rusak Berat
16. 015.UPKPB.16
Daftar Barang Hasil Inventarisasi - Berlebih
17. 015.UPKPB.17
Daftar Barang Hasil Inventarisasi - Tidak Ditemukan
18. 015.UPKPB.18
Laporan Hasil Inventarisasi
19. 015.UPKPB.19
Surat Penetapan Hasil Inventarisasi
20. 015.UPKPB.20
Surat Pernyataan
1. Kertas Kerja Inventarisasi - Tanah 015.UPKPB.1
UPPB : (1) UPPB-E1 : (2) UPPB-W : (3) Kode UPKPB Nama UPKPB
: (4) : (5) KERTAS KERJA INVENTARISASI - TANAH
NO
Kode NUP Barang
Nama Barang
T ahun Perolehan
Luas (M²)
Nilai T anah
Kondisi Status B
RR
RB
Bukti No Bukti Kepemilikan Kepemilikan
Atas Nama
Lokasi Keterangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(23)
(24)
(25)
T otal
(22)
... , ....(26).... Penanggung Jawab UPKPB
Pelaksana Inventarisasi BMN 1...(27)...
...(29)... NIP
2...(28)...
PETUNJUK PENGISIAN KERTAS KERJA INVENTARISASI - TANAH (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29)
: Diisi dengan nama UPPB : Diisi dengan nama UPPB-E1 : Diisi dengan nama UPPB-W : Diisi dengan kode lokasi UPKPB : Diisi dengan nama UPKPB : Diisi dengan nomor urut pencatatan : Diisi dengan kode barang per sub-sub kelompok barang : Diisi dengan Nomor Urut Pendaftaran Barang (NUP) : Diisi dengan nama barang per sub-sub kelompok barang : Diisi dengan tahun perolehan : Diisi dengan luas tanah : Diisi dengan nilai tanah (Nilai tercatat dalam laporan BMN) : Diisi dengan Status Tanah (Sengketa/Tidak Sengketa) : Diisi dengan jumlah barang kondisi baik : Diisi dengan jumlah barang kondisi rusak ringan : Diisi dengan jumlah barang kondisi rusak berat : Diisi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan (Ex: Sertifikat Hak Pakai, Bukti Kepemilikan Tanah Lainnya : Diisi dengan identik spesifik dokumen bukti kepemilikan seperti : nomor bukti kepemilikan : Diisi dengan nama yang tertera dalam dokumen kepemilikan tanah : Diisi dengan lokasi keberadaan tanah yang bersangkutan : Diisi dengan : Dipakai sendiri/Dipakai Pihak Ketiga : Diisi dengan jumlah kolom 6 : Diisi dengan jumlah kolom 9 : Diisi dengan jumlah kolom 10 : Diisi dengan jumlah kolom 11 : Diisi dengan tempat dan tanggal pelaksanaan inventarisasi BMN : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pelaksana inventarisasi BMN : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pelaksana inventarisasi BMN : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan penanggung jawab UPKPB
2. Kertas Kerja Inventarisasi - Bangunan 015.UPKPB.2
UPPB : (1) UPPB-E1 : (2) UPPB-W : (3) Kode UPKPB Nama UPKPB
: (4) : (5) KERTAS KERJA INVENTARISASI - BANGUNAN
NO
Nilai Kode Nama Tahun Luas KIB NUP Bang Barang Barang Perolehan (M²) Tanah unan
1 (6)
2 (7)
3 (8)
4 (9)
Total
5 (10)
6 (11)
7 (12)
(24)
(25)
8 (13)
Kondisi
IMB
B
RR
9 (14)
10 (15)
Penguasaan Unit Lokasi Pihak Keterangan RB Nomor Tanggal Pemakai Sendiri Ketiga 11 12 14 15 16 17 18 (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
... , ....(31).... Penanggung Jawab UPKPB
Pelaksana Inventarisasi BMN 1...(32)...
...(34)... NIP
2...(33)...
PETUNJUK PENGISIAN KERTAS KERJA INVENTARISASI - BANGUNAN (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34)
: Diisi dengan nama UPPB : Diisi dengan nama UPPB-E1 : Diisi dengan nama UPPB-W : Diisi dengan kode lokasi UPKPB : Diisi dengan nama UPKPB : Diisi dengan nomor urut pencatatan : Diisi dengan kode barang per sub-sub kelompok barang : Diisi dengan Nomor Urut Pendaftaran Barang (NUP) : Diisi dengan nama barang per sub-sub kelompok barang : Diisi dengan tahun perolehan : Diisi dengan luas bangunan : Diisi dengan Total Nilai Bangunan (terakhir dengan mempertimbangkan kapitalisasi nilai terhadap nilai bangunan secara keseluruhan : Diisi dengan data KIB tanah yang menunjukkan Bangunan/Gedung yang bersangkutan terletak/berdiri di tanah sesuai KIB tanah-nya : Diisi dengan jumlah barang kondisi baik : Diisi dengan jumlah barang kondisi rusak ringan : Diisi dengan jumlah barang kondisi rusak berat : Diisi dengan Nomor IMB : Diisi dengan Tanggal IMB : Diisi dengan nama Unit Pemakai Gedung/Bangunan yang bersangkutan : Diisi dengan lokasi keberadaan Bangunan/Gedung yang bersangkutan : Diisi dengan jumlah barang untuk penguasaan sendiri : Diisi dengan jumlah barang untuk penguasaan pihak ketiga : Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu : Diisi dengan jumlah kolom 6 : Diisi dengan jumlah kolom 7 : Diisi dengan jumlah kolom 9 : Diisi dengan jumlah kolom 10 : Diisi dengan jumlah kolom 11 : Diisi dengan jumlah kolom 16 : Diisi dengan jumlah kolom 17 : Diisi dengan tempat dan tanggal pelaksanaan inventarisasi BMN : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pelaksana inventarisasi BMN : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pelaksana inventarisasi BMN : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan penanggung jawab UPKPB
3. Kertas Kerja Inventarisasi - Bangunan Air 015.UPKPB.3
UPPB : (1) UPPB-E1 : (2) UPPB-W : (3) Kode UPKPB Nama UPKPB
: (4) : (5) KERTAS KERJA INVENTARISASI - BANGUNAN AIR
NO
Kode Barang
NUP
Nama Barang
Tahun Perolehan
Luas (M²)
1 (6)
2 (7)
3 (8)
4 (9)
5 (10)
6 (11)
7 (12)
(22)
(23)
Total
Nilai KIB Bangunan Tanah 8 (13)
Kondisi B
RR
RB
Unit Pemakai
9 (14)
10 (15)
11 (16)
12 (17)
(24)
(25)
(26)
Lokasi 15 (18)
Penguasaan Pihak Sendiri Ketiga 16 17 (19) (20)
(27) ... , ....(29)....
Penanggung Jawab UPKPB
Pelaksana Inventarisasi BMN 1...(30)...
...(32)... NIP
2...(31)...
(28)
Keterangan 18 (21)
PETUNJUK PENGISIAN KERTAS KERJA INVENTARISASI - BANGUNAN AIR (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32)
: Diisi dengan nama UPPB : Diisi dengan nama UPPB-E1 : Diisi dengan nama UPPB-W : Diisi dengan kode lokasi UPKPB : Diisi dengan nama UPKPB : Diisi dengan nomor urut pencatatan : Diisi dengan kode barang per sub-sub kelompok barang : Diisi dengan Nomor Urut Pendaftaran Barang (NUP) : Diisi dengan nama barang per sub-sub kelompok barang : Diisi dengan tahun perolehan : Diisi dengan luas bangunan : Diisi dengan Total Nilai Bangunan : Diisi dengan data KIB tanah yang menunjukkan Bangunan/Gedung yang bersangkutan terletak/berdiri di tanah sesuai KIB tanah-nya : Diisi dengan jumlah barang kondisi baik : Diisi dengan jumlah barang kondisi rusak ringan : Diisi dengan jumlah barang kondisi rusak berat : Diisi dengan nama Unit Pemakai Gedung/Bangunan yang bersangkutan : Diisi dengan lokasi keberadaan Bangunan/Gedung yang bersangkutan : Diisi dengan jumlah barang untuk penguasaan sendiri : Diisi dengan jumlah barang untuk penguasaan pihak ketiga : Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu : Diisi dengan jumlah kolom 6 : Diisi dengan jumlah kolom 7 : Diisi dengan jumlah kolom 9 : Diisi dengan jumlah kolom 10 : Diisi dengan jumlah kolom 11 : Diisi dengan jumlah kolom 16 : Diisi dengan jumlah kolom 17 : Diisi dengan tempat dan tanggal Pelaksanaan Inventarisasi : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pelaksana inventarisasi : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pelaksana inventarisasi : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan penanggung jawab UPKPB
4. Kertas Kerja Inventarisasi - Alat Angkut 015.UPKPB.4
UPPB : (1) UPPB-E1 : (2) UPPB-W : (3) Kode UPKPB Nama UPKPB
: (4) : (5) KERTAS KERJA INVENTARISASI - ALAT ANGKUT
NO
6 (11)
7 (12)
8 (13)
Penguasaan Unit Pihak B RR RB Mesin Rangka Polisi Pemakai Sendiri Ketiga 9 10 11 12 13 14 15 16 (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
(24)
(25)
(26)
(27) (28)
Kode Nama Tahun Merk/ Jumlah Nilai NUP Barang Barang Perolehan Type Barang Barang
1 (6)
2 (7)
3 (8)
4 (9)
Total
5 (10)
Kondisi
Nomor Identitas
(29)
(30)
... , ....(31).... Penanggung Jawab UPKPB
Pelaksana Inventarisasi BMN 1...(32)...
...(34)... NIP
2...(33)...
Keterangan 17 (23)
PETUNJUK PENGISIAN KERTAS KERJA INVENTARISASI - ALAT ANGKUT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34)
: Diisi dengan nama UPPB : Diisi dengan nama UPPB-E1 : Diisi dengan nama UPPB-W : Diisi dengan kode lokasi UPKPB : Diisi dengan nama UPKPB : Diisi dengan nomor urut pencatatan : Diisi dengan kode barang per sub-sub kelompok barang : Diisi dengan Nomor Urut Pendaftaran Barang (NUP) : Diisi dengan nama barang per sub-sub kelompok barang : Diisi dengan tahun perolehan : Diisi dengan merk/type : Diisi dengan jumlah barang : Diisi dengan nilai barang : Diisi dengan jumlah barang kondisi baik pada saat inventarisasi : Diisi dengan jumlah barang kondisi rusak ringan pada saat inventarisasi : Diisi dengan jumlah barang kondisi rusak berat pada saat inventarisasi : Diisi dengan nomor mesin : Diisi dengan nomor rangka : Diisi dengan nomor polisi : Diisi dengan nama unit pemakai kendaraan dimaksud : Diisi dengan jumlah barang yang dikuasai sendiri : Diisi dengan jumlah barang yang dikuasai pihak ketiga : Diisi dengan jumlah keterangan yang dianggap perlu : Diisi dengan jumlah kolom 7 : Diisi dengan jumlah kolom 8 : Diisi dengan jumlah kolom 9 : Diisi dengan jumlah kolom 10 : Diisi dengan jumlah kolom 11 : Diisi dengan jumlah kolom 15 : Diisi dengan jumlah kolom 16 : Diisi dengan tempat dan tanggal Pelaporan : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pelaksana inventarisasi : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pelaksana inventarisasi : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan penanggung jawab UPKPB
5. Kertas Kerja Inventarisasi - Alat Besar 015.UPKPB.5
UPPB : (1) UPPB-E1 : (2) UPPB-W : (3) Kode UPKPB Nama UPKPB
: (4) : (5) KERTAS KERJA INVENTARISASI - ALAT BESAR
NO Kode Barang NUP 1 (6)
2 (7)
Nama Tahun Jumlah Nilai Merk/Type Barang Perolehan Barang Barang
3 (8)
4 (9)
Total
5 (10)
6 (11)
Kondisi B
RR RB
7 (12)
8 (13)
9 10 11 (14) (15) (16)
(21)
(22)
(23) (24) (25)
Unit Pemakai 12 (17)
Penguasaan Pihak Sendiri Ketiga 13 14 (18) (19)
(26)
(27)
... , ....(31).... Penanggung Jawab UPKPB
Pelaksana Inventarisasi BMN 1...(32)...
...(34)... NIP
2...(33)...
Keterangan 15 (20)
PETUNJUK PENGISIAN KERTAS KERJA INVENTARISASI - ALAT BESAR (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31)
: Diisi dengan nama UPPB : Diisi dengan nama UPPB-E1 : Diisi dengan nama UPPB-W : Diisi dengan kode lokasi UPKPB : Diisi dengan nama UPKPB : Diisi dengan nomor urut pencatatan : Diisi dengan kode barang per sub-sub kelompok barang : Diisi dengan Nomor Urut Pendaftaran Barang (NUP) : Diisi dengan nama barang per sub-sub kelompok barang : Diisi dengan tahun perolehan : Diisi dengan merk/type : Diisi dengan jumlah barang : Diisi dengan nilai barang : Diisi dengan jumlah barang kondisi baik pada saat inventarisasi : Diisi dengan jumlah barang kondisi rusak ringan pada saat inventarisasi : Diisi dengan jumlah barang kondisi rusak berat pada saat inventarisasi : Diisi dengan nama unit pemakai alat besar dimaksud : Diisi dengan jumlah barang yang dikuasai sendiri : Diisi dengan jumlah barang yang dikuasai pihak ketiga : Diisi dengan jumlah keterangan yang dianggap perlu : Diisi dengan jumlah kolom 7 : Diisi dengan jumlah kolom 8 : Diisi dengan jumlah kolom 9 : Diisi dengan jumlah kolom 10 : Diisi dengan jumlah kolom 11 : Diisi dengan jumlah kolom 13 : Diisi dengan jumlah kolom 14 : Diisi dengan tempat dan tanggal Pelaporan : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pelaksana inventarisasi : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pelaksana inventarisasi : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan penanggung jawab UPKPB
6. Kertas Kerja Inventarisasi - Alat Persenjataan UPPB UPPB-E1 UPPB-W
: (1) : (2) : (3)
015.UPKPB.6
Kode UPKPB : (4) Nama UPKPB : (5) KERTAS KERJA INVENTARISASI - ALAT PERSENJATAAN NO
Kode Barang
NUP
Nama Barang
1 (6)
2 (7)
3 (8)
4 (9)
Total
Tahun Jumlah Nilai Merk/Type Perolehan Barang Barang 5 (10)
6 (11)
Kondisi B
RR
RB
7 (12)
8 (13)
9 (14)
10 (15)
11 (16)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
Kaliber
Unit Pemakai
Keterangan
12 (17)
13 (18)
14 (19)
(26) ... , ....(25)....
Penanggung Jawab UPKPB
Pelaksana Inventarisasi BMN 1...(26)...
...(28)... NIP
2...(27)...
PETUNJUK PENGISIAN KERTAS KERJA INVENTARISASI - ALAT PERSENJATAAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)
: Diisi dengan nama UPPB : Diisi dengan nama UPPB-E1 : Diisi dengan nama UPPB-W : Diisi dengan kode lokasi UPKPB : Diisi dengan nama UPKPB : Diisi dengan nomor urut pencatatan : Diisi dengan kode barang per sub-sub kelompok barang : Diisi dengan Nomor Urut Pendaftaran Barang (NUP) : Diisi dengan nama barang per sub-sub kelompok barang : Diisi dengan tahun perolehan : Diisi dengan merk/type : Diisi dengan jumlah barang : Diisi dengan nilai barang : Diisi dengan jumlah barang kondisi baik pada saat inventarisasi : Diisi dengan jumlah barang kondisi rusak ringan pada saat inventarisasi : Diisi dengan jumlah barang kondisi rusak berat pada saat inventarisasi : Diisi dengan kaliber senjata : Diisi dengan nama unit pemakai alat besar yang dimaksud : Diisi dengan : Dipakai sendir / Dipakai pihak ketiga : Diisi dengan jumlah kolom 7 : Diisi dengan jumlah kolom 8 : Diisi dengan jumlah kolom 9 : Diisi dengan jumlah kolom 10 : Diisi dengan jumlah kolom 11 : Diisi dengan tempat dan tanggal Pelaporan : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pelaksana inventarisasi : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pelaksana inventarisasi : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan penanggung jawab UPKPB
7. Input Inventarisasi BMN dalam ruangan oleh pemakai BMN 015.UPKPB.7 INPUT INVENTARISASI BMN DALAM RUANGAN OLEH PEMAKAI BMN UPPB : (1) UPPB-E1 : (2) UPPB-W : (3) Kode UPKPB : (4) Nama UPKPB : (5) Nama Ruangan Kode Ruangan Nama Penanggung Jawab Ruangan / NIP Nama Pemakai BMN NIP Jabatan
: (6) : (7) : (8) : (9) : (10) : (11)
NO
NAMA BARANG
KODE INPUT BMN
1 (12)
2 (13)
3 (14)
B 4 (15)
(18)
KONDISI RR RB 5 6 (16) (17)
(19)
(20)
(21) Pemakai BMN (22) ......................................................... NIP. (23) B : Apabila kondisi BMN masih dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik RR : Apabila kondisi BMN masih dalam keadaan utuh tapi kurang berfungsi dengan baik. Untuk berfungsi dengan baik maka memerlukan perbaikan ringan dan tidak memerlukan penggantian bagian utama/komponen pokok RB : Apabila kondisi BMN tidak utuh dan tidak berfungsi lagi atau memerlukan perbaikan besar/penggantian utama/komponen pokok, sehingga tidak ekonomis lagi untuk diadakan perbaikan/rehabilitasi.
INPUT INVENTARISASI BMN DALAM RUANGAN OLEH PEMAKAI BMN Formulir/dokumen: ï‚· Digunakan oleh Pemakai BMN dalam ruangan untuk melakukan inventarisasi BMN dalam ruangan yang berada dalam pengurusannya ï‚· BMN dalam ruangan yang tidak dalam pengurusan Pemakai BMN menjadi tanggung jawab Penanggung Jawab Ruangan ï‚· dibuat dan ditandatangani oleh Pemakai BMN Petunjuk Pengisian: (1) : Diisi dengan nama UPPB (2) : Diisi dengan nama UPPB-E1 (3) : Diisi dengan nama UPPB-W (4) : Diisi dengan kode UPKPB (5) : Diisi dengan nama UPKPB (6) : Diisi dengan nomor Nama Ruangan (sesuai hasil pemetaan ruangan di tingkat satuan kerja) (7) : Diisi dengan nomor Kode Ruangan (sesuai hasil pemetaan ruangan di tingkat satuan kerja) (8) : Diisi dengan nama penanggung jawab ruangan (9) : Diisi dengan Pemakai BMN (10) : Diisi dengan NIP Pemakai BMN (11) : Diisi dengan Jabatan Pemakai BMN (12) : Diisi dengan nomor urut pendaftaran barang (13) : Diisi dengan nama barang (14) : Diisi dengan Kode Input BMN (merupakan kombinasi Kode UPPB, UPPB-E1, UPPB W, UPKPB, Kode Barang, Tahun Perolehan, NUP...) (15) : Diisi dengan jumlah barang kondisi baik pada saat inventarisasi (16) : Diisi dengan jumlah barang kondisi rusak ringan pada saat inventarisasi (17) : Diisi dengan jumlah barang kondisi rusak berat pada saat inventarisasi (18) : Diisi dengan jumlah kolom 4 (19) : Diisi dengan jumlah kolom 5 (20) : Diisi dengan jumlah kolom 6 (21) : Diisi dengan tempat dan tanggal pengisian formulir (22) : Diisi dengan Pemakai BMN (23) : Diisi dengan NIP Pemakai BMN
8. Input Inventarisasi BMN dalam ruangan oleh pemakai BMN 015.UPKPB.8 INPUT INVENTARISASI BMN DALAM RUANGAN OLEH PENANGGUNG JAWAB RUANGAN UPPB UPPB-E1 UPPB-W
: (1) : (2) : (3)
Kode UPKPB Nama UPKPB
: (4) : (5)
Nama Ruangan Kode Ruangan Nama Penanggung Jawab Ruangan / NIP
: (6) : (7) : (8)
NO
NAMA BARANG
KODE INPUT BMN
1 (9)
2 (10)
3 (11)
KONDISI (B/RR/RB) B RR RB 4 5 6 (12) (13) (14)
(15)
(16)
(17)
(18) Penanggung Jawab Ruangan (19) ......................................................... NIP. (20) B : Apabila kondisi BMN masih dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik RR : Apabila kondisi BMN masih dalam keadaan utuh tapi kurang berfungsi dengan baik. Untuk berfungsi dengan baik maka memerlukan perbaikan ringan dan tidak memerlukan penggantian bagian utama/komponen pokok RB : Apabila kondisi BMN tidak utuh dan tidak berfungsi lagi atau memerlukan perbaikan besar/penggantian utama/komponen pokok, sehingga tidak ekonomis lagi untuk diadakan perbaikan/rehabilitasi.
INPUT INVENTARISASI BMN DALAM RUANGAN OLEH PENANGGUNG JAWAB RUANGAN Formulir/dokumen: ï‚· Digunakan oleh penanggung jawab ruangan untuk melakukan inventarisasi BMN dalam ruangan yang tidak dilakukan oleh Pamakai BMN ï‚· untuk mengakomodir inventarisasi BMN masih berada dalam ruangan yang menjadi tanggung jawab Penanggung Jawab Ruangan ï‚· ditandatangani oleh penanggung jawab ruangan Petunjuk Pengisian: (1) : Diisi dengan nama UPPB (2) : Diisi dengan nama UPPB-E1 (3) : Diisi dengan nama UPPB-W (4) : Diisi dengan kode UPKPB (5) : Diisi dengan nama UPKPB (6) : Diisi dengan nomor Nama Ruangan (sesuai hasil pemetaan ruangan di tingkat satuan kerja) (7) : Diisi dengan nomor Kode Ruangan (sesuai hasil pemetaan ruangan di tingkat satuan kerja) (8) : Diisi dengan nama penanggung jawab ruangan (9) : Diisi dengan nomor urut pendaftaran barang (10) : Diisi dengan nama barang (11) : Diisi dengan Kode Input BMN (12) : Diisi dengan jumlah barang kondisi baik pada saat inventarisasi (13) : Diisi dengan jumlah barang kondisi rusak ringan pada saat inventarisasi (14) : Diisi dengan jumlah barang kondisi rusak berat pada saat inventarisasi (15) : Diisi dengan jumlah kolom 4 (16) : Diisi dengan jumlah kolom 5 (17) : Diisi dengan jumlah kolom 6 (18) : Diisi dengan tempat dan tanggal pengisian formulir (19) : Diisi dengan pegawai selaku Penanggung Jawab Ruangan (20) : Diisi dengan NIP pegawai selaku Peananggung Jawab Ruangan
9. Daftar Input BMN dalam ruangan - sub satker 015.UPKPB.9 DAFTAR INPUT BMN DALAM RUANGAN - SUB SATKER UPPB UPPB-E1 UPPB-W
: (1) : (2) : (3)
Kode UPKPB Nama UPKPB
: (4) : (5)
Nama Ruangan Kode Ruangan Nama Penanggung Jawab Ruangan / NIP
: (6) : (7) : (8)
NO
NAMA BARANG
KODE INPUT BMN
1 (9)
2 (10)
3 (11)
KONDISI (B/RR/RB) B RR RB 4 5 6 (12) (13) (14)
(17) (18)
Pemakai BMN
Keterangan
7 (15)
8 (16)
(19)
(20) Penanggung Jawab Ruangan (21) ......................................................... NIP. (22) B : Apabila kondisi BMN masih dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik RR : Apabila kondisi BMN masih dalam keadaan utuh tapi kurang berfungsi dengan baik. Untuk berfungsi dengan baik maka memerlukan perbaikan ringan dan tidak memerlukan penggantian bagian utama/komponen pokok RB : Apabila kondisi BMN tidak utuh dan tidak berfungsi lagi atau memerlukan perbaikan besar/penggantian utama/komponen pokok, sehingga tidak ekonomis lagi untuk diadakan perbaikan/rehabilitasi.
DAFTAR INPUT BMN DALAM RUANGAN - SUB SATKER Formulir/dokumen: ï‚· merupakan akumulasi daftar BMN dalam ruangan (baik yang di invetarisasi oleh Pemakai BMN maupun oleh Penanggung Jawab Ruangan itu sendiri) ï‚· ditandatangani oleh penanggung jawab ruangan Petunjuk Pengisian: (1) : Diisi dengan nama UPPB (2) : Diisi dengan nama UPPB-E1 (3) : Diisi dengan nama UPPB-W (4) : Diisi dengan kode UPKPB (5) : Diisi dengan nama UPKPB (6) : Diisi dengan nomor Nama Ruangan (sesuai hasil pemetaan ruangan di tingkat satuan kerja) (7) : Diisi dengan nomor Kode Ruangan (sesuai hasil pemetaan ruangan di tingkat satuan kerja) (8) : Diisi dengan nama penanggung jawab ruangan (9) : Diisi dengan nomor urut pendaftaran barang (10) : Diisi dengan nama barang (11) : Diisi dengan Kode Input BMN (12) : Diisi dengan jumlah barang kondisi baik pada saat inventarisasi (13) : Diisi dengan jumlah barang kondisi rusak ringan pada saat inventarisasi (14) : Diisi dengan jumlah barang kondisi rusak berat pada saat inventarisasi (15) : Disii dengan Nama Pegawai Pengurus BMN (16) : Diisi dengan Keterangan Yang dianggap perlu (17) : Diisi dengan jumlah kolom 4 (18) : Diisi dengan jumlah kolom 5 (19) : Diisi dengan jumlah kolom 6 (20) : Diisi dengan tempat dan tanggal pengisian formulir (21) : Diisi dengan pegawai selaku Penanggung Jawab Ruangan (22) : Diisi dengan NIP pegawai selaku Penanggung Jawab Ruangan
10. Input Inventarisasi BMN dalam ruangan oleh Pegawai selain pemakai BMN dan Penanggung Jawab Ruangan 015.UPKPB.10 INPUT INVENTARISASI BMN DALAM RUANGANOLEH PEGAWAI SELAIN PEMAKAI BMN DAN PENANGGUNG JAWAB RUANGAN UPPB UPPB-E1 UPPB-W
: (1) : (2) : (3)
Kode UPKPB Nama UPKPB
: (4) : (5)
Pegawai yang ditunjuk untuk melakukan proses inventarisasi BMN dalam ruangan selain Pemakai BMN dan Penanggung Jawab Ruangan Nama Pegawai NIP Jabatan
: (6) : (7) : (8)
NO
NAMA BARANG
KODE INPUT BMN
1 (9)
2 (10)
3 (11)
KONDISI (B/RR/RB) B RR RB 4 5 6 (12) (13) (14)
(15)
(16)
(17)
(18) Pegawai (19) ......................................................... NIP. (20) B : Apabila kondisi BMN masih dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik RR : Apabila kondisi BMN masih dalam keadaan utuh tapi kurang berfungsi dengan baik. Untuk berfungsi dengan baik maka memerlukan perbaikan ringan dan tidak memerlukan penggantian bagian utama/komponen pokok RB : Apabila kondisi BMN tidak utuh dan tidak berfungsi lagi atau memerlukan perbaikan besar/penggantian utama/komponen pokok, sehingga tidak ekonomis lagi untuk diadakan perbaikan/rehabilitasi.
INPUT INVENTARISASI BMN DALAM RUANGAN OLEH PEGAWAI SELAIN PEMAKAI BMN DAN PENANGGUNG JAWAB RUANGAN Formulir/dokumen: ï‚· digunakan oleh pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Satker untuk melakukan inventarisasi BMN dalam ruangan selain yang telah dilakukan oleh Pemakai BMN dan Penanggung Jawab Ruangan. ï‚· untuk mengakomodir inventarisasi BMN dalam ruangan selain BMN yang diinput oleh Pemakai BMN dan Penanggung Jawab Ruangan. Petunjuk Pengisian: (1) : Diisi dengan nama UPPB (2) : Diisi dengan nama UPPB-E1 (3) : Diisi dengan nama UPPB-W (4) : Diisi dengan kode UPKPB (5) : Diisi dengan nama UPKPB (6) : Diisi dengan nama Pegawai yang ditunjuk untuk melakukan inventarisasi BMN dalam ruangan selain BMN yang telah dilakukan inventarisasinya oleh Pemakai BMN dan Penanggung Jawab ruangan (7) : Diisi dengan NIP pegawai sebagaimana dimaksud pada poin 6 (8) : Diisi dengan jabatan pegawai sebagaimana dimaksud pada poin 6 (9) : Diisi dengan nomor urut pendaftaran barang (10) : Diisi dengan nama barang (11) : Diisi dengan Kode Input BMN (12) : Diisi dengan jumlah barang kondisi baik pada saat inventarisasi (13) : Diisi dengan jumlah barang kondisi rusak ringan pada saat inventarisasi (14) : Diisi dengan jumlah barang kondisi rusak berat pada saat inventarisasi (15) : Diisi dengan jumlah kolom 4 (16) : Diisi dengan jumlah kolom 5 (17) : Diisi dengan jumlah kolom 6 (18) : Diisi dengan tempat dan tanggal pengisian formulir (19) : Diisi dengan pegawai sebagaimana dimaksud pada poin 6 (20) : Diisi dengan NIP pegawai sebagaimana dimaksud pada poin 6
11. Kertas Kerja Inventarisasi - Barang Dalam Ruangan UPPB UPPB-E1 UPPB-W
: (1) : (2) : (3)
015.UPKPB.11
Kode UPKPB : (4) Nama UPKPB : (5) KERTAS KERJA INVENTARISASI - BARANG DALAM RUANGAN
NO
Kode Barang
Nama Barang
Tahun Perolehan
NUP
Merk/Type
1 (6)
2 (7)
3 (8)
4 (9)
5 (10)
6 (11)
Total
Jumlah Nilai Barang Barang
Kondisi B
RR
RB
7 (12)
8 (13)
9 (14)
10 (15)
11 (16)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
Penguasaan Pihak Sendiri ketiga 12 13 (17) (18)
(26)
(27)
Ruangan
Keterangan
14 (19)
15 (20)
(26)
... , ....(28).... Penanggung Jawab UPKPB
Pelaksana Inventarisasi BMN 1...(29)...
...(31)... NIP
2...(30)...
PETUNJUK PENGISIAN KERTAS KERJA INVENTARISASI - BARANG DALAM RUANGAN (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31)
: Diisi dengan nama UPPB : Diisi dengan nama UPPB-E1 : Diisi dengan nama UPPB-W : Diisi dengan kode lokasi UPKPB : Diisi dengan nama UPKPB : Diisi dengan nomor urut pencatatan : Diisi dengan kode barang per sub-sub kelompok barang : Diisi dengan nama barang per sub-sub kelompok barang : Diisi dengan tahun perolehan : Diisi dengan nomor urut pendaftaran barang : Diisi dengan merk/type : Diisi dengan jumlah barang : Diisi dengan nilai barang : Diisi dengan jumlah barang kondisi baik pada saat inventarisasi : Diisi dengan jumlah barang kondisi rusak ringan pada saat inventarisasi : Diisi dengan jumlah barang kondisi rusak berat pada saat inventarisasi : Diisi dengan jumlah barang untuk penguasaan sendiri : Diisi dengan jumlah barang yang dikuasai pihak ketiga : Diisi dengan nama ruangan : Diisi dengan jumlah keterangan yang dianggap perlu : Diisi dengan jumlah kolom 7 : Diisi dengan jumlah kolom 8 : Diisi dengan jumlah kolom 9 : Diisi dengan jumlah kolom 10 : Diisi dengan jumlah kolom 11 : Diisi dengan jumlah kolom 12 : Diisi dengan jumlah kolom 13 : Diisi dengan tempat dan tanggal Pelaporan : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pelaksana inventarisasi : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pelaksana inventarisasi : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan penanggung jawab UPKPB
12. Kertas Kerja Inventarisasi - Barang Dalam Ruangan (Sub Satker) UPPB UPPB-E1 UPPB-W
: (1) : (2) : (3)
015.UPKPB.12
Kode UPKPB : (4) Nama UPKPB : (5) KERTAS KERJA INVENTARISASI BARANG DALAM RUANGAN - SUB SATKER Kondisi
Pemakai Barang
NO
Kode Barang
Nama Barang
Tahun Perolehan
NUP
Merk/Type
Jumlah Barang
B
RR
RB
Nama
NIP
1 (6)
2 (7)
3 (8)
4 (9)
5 (10)
6 (11)
7 (12)
8 (13)
9 (14)
10 (15)
11 (16)
(20)
(21)
(22)
(23)
(26)
Total ....... , ........(24)......
Penanggung Jawab Ruangan/Pegawai selain Penanggung Jawab Ruangan ...(25)... NIP
Ruangan
Keterangan
12 (17)
13 (18)
14 (19)
(27)
(26)
PETUNJUK PENGISIAN KERTAS KERJA INVENTARISASI - BARANG DALAM RUANGAN (SUB - SATKER) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)
: Diisi dengan nama UPPB : Diisi dengan nama UPPB-E1 : Diisi dengan nama UPPB-W : Diisi dengan kode lokasi UPKPB : Diisi dengan nama UPKPB : Diisi dengan nomor urut pencatatan : Diisi dengan kode barang per sub-sub kelompok barang : Diisi dengan nama barang per sub-sub kelompok barang : Diisi dengan tahun perolehan : Diisi dengan nomor urut pendaftaran barang : Diisi dengan merk/type : Diisi dengan jumlah barang : Diisi dengan jumlah barang kondisi baik pada saat inventarisasi : Diisi dengan jumlah barang kondisi rusak ringan pada saat inventarisasi : Diisi dengan jumlah barang kondisi rusak berat pada saat inventarisasi : Diisi dengan nama Pemakai BMN : Diisi dengan NIP Pemakai BMN : Diisi dengan nama ruangan : Diisi dengan jumlah keterangan yang dianggap perlu : Diisi dengan jumlah kolom 7 : Diisi dengan jumlah kolom 8 : Diisi dengan jumlah kolom 9 : Diisi dengan jumlah kolom 10 : Diisi dengan tempat dan tanggal Pelaporan : Diisi dengan jabatan, nama, NIP, tanda tangan penanggung jawab ruangan/Pegawai selain penanggung jawab ruangan
13. Kertas Kerja Inventarisasi - Daftar Barang Lainnya UPPB UPPB-E1 UPPB-W
: (1) : (2) : (3)
015.UPKPB.13
Kode UPKPB : (4) Nama UPKPB : (5) KERTAS KERJA INVENTARISASI DAFTAR BARANG LAINNYA
NO
Kode Barang
NUP
Nama Barang
Tahun Perolehan
1 (6)
2 (7)
3 (8)
4 (9)
5 (10)
Total
Merk/ Jumlah Nilai Type Barang Barang 6 (11)
Kondisi B
RR
RB
7 (12)
8 (13)
9 (14)
10 11 (15) (16)
(21)
(22)
(23)
(24) (25)
Unit Pemakai 12 (17)
Penguasaan Pihak Sendiri ketiga 13 14 (18) (19)
(26)
Keterangan 15 (20)
(27)
.....(28).... Penanggung Jawab UPKPB
Pelaksana Inventarisasi BMN 1...(29)...
...(31)... NIP
2...(30)...
PETUNJUK PENGISIAN KERTAS KERJA INVENTARISASI - DAFTAR BARANG LAINNYA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31)
: Diisi dengan nama UPPB : Diisi dengan nama UPPB-E1 : Diisi dengan nama UPPB-W : Diisi dengan kode lokasi UPKPB : Diisi dengan nama UPKPB : Diisi dengan nomor urut pencatatan : Diisi dengan kode barang per sub-sub kelompok barang : Diisi dengan nomor urut pendaftaran barang : Diisi dengan nama barang per sub-sub kelompok barang : Diisi dengan tahun perolehan : Diisi dengan merk/type : Diisi dengan jumlah barang : Diisi dengan nilai barang : Diisi dengan jumlah barang kondisi baik pada saat inventarisasi : Diisi dengan jumlah barang kondisi rusak ringan pada saat inventarisasi : Diisi dengan jumlah barang kondisi rusak berat pada saat inventarisasi : Diisi dengan nama unit pemakai : Diisi dengan jumlah barang untuk penguasaan sendiri : Diisi dengan jumlah barang yang dikuasai pihak ketiga : Diisi dengan jumlah keterangan yang dianggap perlu : Diisi dengan jumlah kolom 7 : Diisi dengan jumlah kolom 8 : Diisi dengan jumlah kolom 9 : Diisi dengan jumlah kolom 10 : Diisi dengan jumlah kolom 11 : Diisi dengan jumlah kolom 13 : Diisi dengan jumlah kolom 14 : Diisi dengan tempat dan tanggal Pelaporan : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pelaksana inventarisasi : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pelaksana inventarisasi : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan penanggung jawab UPKPB
14. Daftar Barang Hasil Inventarisasi - Kondisi Baik dan Rusak Ringan UPPB UPPB-E1 UPPB-W
: (1) : (2) : (3)
015.UPKPB.14
Kode UPKPB : (4) Nama UPKPB : (5)
DAFTAR BARANG HASIL INVENTARISASI KONDISI BAIK DAN RUSAK RINGAN Sub-Sub Kelompok NO
Kode Barang
Nama Barang
2 (7)
3 (8)
1 (6)
Tahun Perolehan 4 (9)
Total
Penanggung Jawab UPKPB ...(22)... NIP
Satuan Barang
Nilai Barang
NUP
Merk/Type
Jumlah Barang
5 (10)
6 (11)
7 (12)
8 (13)
Harga Satuan 9 (14)
(17)
(22)
(23)
Jumlah 10 (15)
Keterangan 11 (16)
(18)
..... , ,,,,,(19)..... Pelaksana Inventarisasi BMN 1...(20)... 2...(21)...
PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR BARANG HASIL INVENTARISASI KONDISI BAIK DAN RUSAK RINGAN TINGKAT UPKPB (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
: Diisi dengan nama UPPB : Diisi dengan nama UPPB-E1 : Diisi dengan nama UPPB-W : Diisi dengan kode lokasi UPKPB : Diisi dengan nama UPKPB : Diisi dengan nomor urut pencatatan : Diisi dengan kode barang per sub-sub kelompok barang : Diisi dengan nama barang per sub-sub kelompok barang : Diisi dengan tahun perolehan : Diisi dengan nomor urut pendaftaran : Diisi dengan merk/type : Diisi dengan jumlah barang : Diisi dengan satuan barang : Diisi dengan harga satuan barang : Diisi dengan nilai barang : Diisi dengan Keterangan : Diisi dengan jumlah kolom 7 : Diisi dengan jumlah kolom 10 : Diisi dengan tempat dan tanggal Inventarisasi : Diisi dengan Nama dan NIP Pelaksana Inventarisasi : Diisi dengan Nama dan NIP Pelaksana Inventarisasi : Diisi dengan Nama Penanggung Jawab UPKPB
15. Daftar Barang Hasil Inventarisasi - Kondisi Rusak Berat UPPB UPPB-E1 UPPB-W
: (1) : (2) : (3)
015.UPKPB.15
Kode UPKPB : (4) Nama UPKPB : (5)
DAFTAR BARANG HASIL INVENTARISASI KONDISI RUSAK BERAT Sub-Sub Kelompok NO
Kode Barang
Nama Barang
2 (7)
3 (8)
1 (6)
Tahun Perolehan 4 (9)
Total
Penanggung Jawab UPKPB ...(20)... NIP
Satuan Barang
Nilai Barang
NUP
Merk/Type
Jumlah Barang
5 (10)
6 (11)
7 (12)
8 (13)
Harga Satuan 9 (14)
(17)
(22)
(23)
Nilai 10 (15)
Keterangan 11 (16)
(18)
..... , ,,,,,(19)..... Pelaksana Inventarisasi BMN 1...(21)... 2...(22)...
PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR BARANG HASIL INVENTARISASI - RUSAK BERAT TINGKAT UPKPB (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
: Diisi dengan nama UPPB : Diisi dengan nama UPPB-E1 : Diisi dengan nama UPPB-W : Diisi dengan kode lokasi UPKPB : Diisi dengan nama UPKPB : Diisi dengan nomor urut pencatatan : Diisi dengan kode barang per sub-sub kelompok barang : Diisi dengan nama barang per sub-sub kelompok barang : Diisi dengan tahun perolehan : Diisi dengan nomor urut pendaftaran : Diisi dengan merk/type : Diisi dengan jumlah barang : Diisi dengan satuan barang : Diisi dengan harga satuan barang : Diisi dengan nilai barang : Diisi dengan Keterangan : Diisi dengan jumlah kolom 7 : Diisi dengan jumlah kolom 10 : Diisi dengan tempat dan tanggal Inventarisasi : Diisi dengan Nama Penanggung Jawab UPKPB : Diisi dengan Nama dan NIP Pelaksana Inventarisasi : Diisi dengan Nama dan NIP Pelaksana Inventarisasi
16. Daftar Barang Hasil Inventarisasi - Berlebih UPPB UPPB-E1 UPPB-W
: (1) : (2) : (3)
015.UPKPB.16
Kode UPKPB : (4) Nama UPKPB : (5)
DAFTAR BARANG HASIL INVENTARISASI BERLEBIH Sub-Sub Kelompok NO 1 (6)
Kode Barang 2 (7)
Nama Barang 3 (8)
Tahun Perolehan 4 (9)
Total
Penanggung Jawab UPKPB ...(28)... NIP
Satuan Barang
Nilai Barang
NUP
Merk/Type
Jumlah Barang
5 (10)
6 (11)
7 (12)
8 (13)
Harga Satuan 9 (14)
(20)
(22)
(23)
Kondisi
Nilai
B
RR
RB
10 (15)
11 (16)
12 (17)
13 (18)
(21)
(22)
(23)
(24)
Keterangan 14 (19)
..... , ,,,,,(25)..... Pelaksana Inventarisasi BMN 1...(26)... 2...(27)...
PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR BARANG HASIL INVENTARISASI - BERLEBIH TINGKAT UPKPB (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)
: Diisi dengan nama UPPB : Diisi dengan nama UPPB-E1 : Diisi dengan nama UPPB-W : Diisi dengan kode lokasi UPKPB : Diisi dengan nama UPKPB : Diisi dengan nomor urut pencatatan : Diisi dengan kode barang per sub-sub kelompok barang : Diisi dengan nama barang per sub-sub kelompok barang : Diisi dengan tahun perolehan : Diisi dengan nomor urut pendaftaran barang : Diisi dengan merk/type : Diisi dengan jumlah barang : Diisi dengan satuan barang : Diisi dengan harga satuan barang : Diisi dengan jumlah nilai : Diisi dengan jumlah barang kondisi baik : Diisi dengan jumlah barang kondisi rusak ringan : Diisi dengan jumlah barang kondisi rusak berat : Diisi dengan Keterangan : Diisi dengan jumlah kolom 7 : Diisi dengan jumlah kolom 10 : Diisi dengan jumlah kolom 11 : Diisi dengan jumlah kolom 12 : Diisi dengan jumlah kolom 13 : Diisi dengan tempat dan tanggal inventarisasi : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pelaksana inventarisasi : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pelaksana inventarisasi : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan penanggung jawab UPKP
17. Daftar Barang Hasil Inventarisasi - Tidak Ditemukan UPPB UPPB-E1 UPPB-W
: (1) : (2) : (3)
015.UPKPB.17
Kode UPKPB : (4) Nama UPKPB : (5)
DAFTAR BARANG HASIL INVENTARISASI TIDAK DITEMUKAN Sub-Sub Kelompok NO
Kode Barang
Nama Barang
2 (7)
3 (8)
1 (6)
Tahun Perolehan 4 (9)
Total
Penanggung Jawab UPKPB ...(20)... NIP
Satuan Barang
Nilai Barang
NUP
Merk/Type
Jumlah Barang
5 (10)
6 (11)
7 (12)
8 (13)
Harga Satuan 9 (14)
(17)
(22)
(23)
Nilai 10 (15)
Keterangan 11 (16)
(18)
..... , ,,,,,(19)..... Pelaksana Inventarisasi BMN 1...(21)...
PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR BARANG HASIL INVENTARISASI TIDAK DITEMUKAN TINGKAT UPKPB (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
: Diisi dengan nama UPPB : Diisi dengan nama UPPB-E1 : Diisi dengan nama UPPB-W : Diisi dengan kode lokasi UPKPB : Diisi dengan nama UPKPB : Diisi dengan nomor urut pencatatan : Diisi dengan kode barang per sub-sub kelompok barang : Diisi dengan nama barang per sub-sub kelompok barang : Diisi dengan tahun perolehan : Diisi dengan nomor urut pendaftaran : Diisi dengan merk/type : Diisi dengan jumlah barang : Diisi dengan satuan barang : Diisi dengan harga satuan barang : Diisi dengan nilai total barang : Diisi dengan Keterangan : Diisi dengan jumlah kolom 7 : Diisi dengan jumlah kolom 10 : Diisi dengan tempat dan tanggal Inventarisasi : Diisi dengan Nama dan NIP Pelaksana Inventarisasi : Diisi dengan Nama dan NIP Pelaksana Inventarisasi : Diisi dengan Nama Penanggung Jawab UPKPB
18. Laporan Hasil Inventarisasi UPPB UPPB-E1 UPPB-W
: (1) : (2) : (3)
015.UPKPB.18
Kode UPKPB : (4) Nama UPKPB : (5) LAPORAN HASIL INVENTARISASI
Menurut Administrasi NO
Kode Barang
Nama Barang
Tahun Perolehan
NUP
2 (7)
3 (8)
4 (9)
Total
Penanggung Jawab UPKPB ...(36)... NIP
5 (10)
Menurut Inventarisasi
Merk/ Type Harga Jumlah Satuan Barang Barang
1 (6)
Selisih Administrasi dengan Inventarisasi
6 (11)
Kondisi
Nilai Barang
Jumlah Barang
Harga Satuan Barang
Nilai Barang
B
RR
RB
11 (16)
12 (17)
13 (18)
14 (19)
15 (20)
16 (21)
17 (22)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
7 (12)
8 (13)
9 (14)
10 (15)
(24)
(22)
(25)
(26)
Lokasi
Kuantitas Harga 18 (23)
..... , ,,,,,(33)..... Pelaksana Inventarisasi BMN 1...(34)... 2...(35)...
PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR LAPORAN HASIL INVENTARISASI TINGKAT UPKPB (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36)
: Diisi dengan nama UPPB : Diisi dengan nama UPPB-E1 : Diisi dengan nama UPPB-W : Diisi dengan kode lokasi UPKPB : Diisi dengan nama UPKPB : Diisi dengan nomor urut pencatatan : Diisi dengan kode barang per sub-sub kelompok barang : Diisi dengan nama barang per sub-sub kelompok barang : Diisi dengan tahun perolehan : Diisi dengan nomor urut pendaftaran barang : Diisi dengan merk/type : Diisi dengan jumlah barang menurut administrasi : Diisi dengan harga satuan barang menurut administrasi : Diisi dengan harga barang menurut inventarisasi : Diisi dengan jumlah barang menurut inventarisasi : Diisi dengan harga satuan barang menurut inventarisasi : Diisi dengan jumlah nilai barang menurut inventarisasi : Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi baik pada saat inventarisasi : Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi rusak ringan pada saat inventarisasi : Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi rusak berat pada saat inventarisasi : Diisi dengan selisih kuantitas menurut administrasi dengan inventarisasi : Diisi dengan selisih nilai menurut administrasi dengan inventarisasi : Diisi dengan lokasi barang : Diisi dengan jumlah kolom 7 pada akhir periode akuntansi : Diisi dengan jumlah kolom 9 pada akhir periode akuntansi : Diisi dengan jumlah kolom 10 pada akhir periode akuntansi : Diisi dengan jumlah kolom 12 pada akhir periode akuntansi : Diisi dengan jumlah kolom 13 pada akhir periode akuntansi : Diisi dengan jumlah kolom 14 pada akhir periode akuntansi : Diisi dengan jumlah kolom 15 pada akhir periode akuntansi : Diisi dengan jumlah kolom 16 pada akhir periode akuntansi : Diisi dengan jumlah kolom 17 pada akhir periode akuntansi : Diisi dengan tempat dan tanggal Pelaporan : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pelaksana inventarisasi : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pelaksana inventarisasi : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan penanggung jawab UPKPB
19. Surat Penetapan Hasil Inventarisasi - Tingkat UPKPB UPPB UPPB-E1 UPPB-W
015.UPKPB.18
: (1) : (2) : (3)
Kode UPKPB : (4) Nama UPKPB : (5) SURAT PENETAPAN HASIL INVENTARISASI BMN Telah selesai dilaksanakan inventarisasi Barang Milik Negara pada satuan kerja....(5)....dengan periode pelaksanaan inventarisasi BMN sejak tanggal ....(dd/mm/yy) sampai dengan tanggal....(dd/mm/yy) berdasarkan surat tugas/SK Tim Inventarisasi BMN Nomor....tanggal....(dd/mm/yy). Dengan telah berakhirnya pelaksanaan inventarisasi BMN ini, selanjutnya kami menetapkan hasil pelaksanaan inventarisasi BMN sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5.
Barang dengan kondisi baik Barang dengan kondisi rusak ringan Barang dengan kondisi rsuak berat Barang tidak ditemukan Berlebih
...(6)...unit ...(6)...unit ...(6)...unit ...(6)...unit ...(6)...unit
Rp...(6)... Rp...(6)... Rp...(6)... Rp...(6)... Rp...(6)...
Demikian penetapan hasil inventarisasi BMN pada satuan kerja.....(5)....
Penanggung Jawab UPKPB
.........(7)...... NIP
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENETAPAN HASIL INVENTARISASI TINGKAT UPKPB (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
: Diisi dengan nama UPPB : Diisi dengan nama UPPB-E1 : Diisi dengan nama UPPB-W : Diisi dengan kode lokasi UPKPB : Diisi dengan nama UPKPB : Diisi sesuai dengan data pada Daftar Barang Hasil Inventarisasi tingkat UPKPB : Diisi nama Penanggung Jawab UPKPB
20. Surat Pernyataan Pelaksanaan Inventarisasi - Tingkat UPKPB UPPB UPPB-E1 UPPB-W
015.UPKPB.20
: (1) : (2) : (3)
Kode UPKPB : (4) Nama UPKPB : (5) SURAT PERNYATAAN
Kami Pelaksana Inventarisasi BMN pada satuan kerja ...............(5)................... Menyatakan bahwa kegiatan inventarisasi BMN telah selesai dilaksanakan dan kami bersama dengan satuan kerja (unit pengelola BMN) telah melakukan validasi hasil inventarisasi dengan data BMN pada SIMAK BMN satuan kerja.......(5).......secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksana inventarisasi BMN menyatakan bahwa pelaksanaan inventarisasi BMN telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Pelaksana Inventarisasi BMN
.........(6)...... NIP
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TINGKAT UPKPB (1) (2) (3) (4) (5) (6)
: Diisi dengan nama UPPB : Diisi dengan nama UPPB-E1 : Diisi dengan nama UPPB-W : Diisi dengan kode lokasi UPKPB : Diisi dengan nama UPKPB : Diisi dengan nama dan NIP Pelaksana Inventarisasi BMN
DAFTAR DOKUMEN / FORMULIR TINGKAT UPPB-W NO
Nomor Form
NAMA DOKUMEN / FORMULIR
1.
015.UPPB-W.1
2.
015.UPPB-W.2
3.
015.UPPB-W.3
Laporan Rekapitulasi Pelaksanaan Hasil Inventarisasi Rekapitulasi Daftar Barang Hasil Inventarisasi - Kondisi Baik dan Rusak Ringan Rekapitulasi Daftar Barang Hasil Inventarisasi - Kondisi Rusak Berat
4.
015.UPPB-W.4
Rekapitulasi Daftar Barang Hasil Inventarisasi - Berlebih
5.
015.UPPB-W.5
Rekapitulasi Daftar Barang Hasil Inventarisasi - Tidak Ditemukan
6.
015.UPPB-W.6
Surat Penetapan Hasil Inventarisasi
7.
015.UPPB-W.7
Surat Pernyataan
1. Laporan Rekapitulasi Pelaksanaan Hasil Inventarisasi Tingkat Wilayah UPPB : (1) UPPB-E1 : (2) Kode UPPB-W : (3) Nama UPPB-W : (4)
015.UPPB-W.1
LAPORAN REKAPITULASI PELAKSANAAN HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA
NO
1 (5)
Nama UPKPB
2 (6)
Nama Barang
3 (7)
Total
Kode Barang
4 (8)
Menurut Administrasi
Selisih Administrasi dengan Inventarisasi
Menurut Inventarisasi
Keterangan Kondisi
Jumlah Barang
Nilai Barang
Jumlah Barang
Nilai Barang
B
RR
RB
5 (9)
6 (10)
7 (11)
8 (12)
9 (13)
10 (14)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
Kuantitas
Nilai Barang
11 (15)
12 (16)
13 (17)
(25)
(26)
(27)
...... , .........(28)......... Penanggung Jawab UPPB-W ...(29)... NIP
14 (18)
PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN REKAPITULASI PELAKSANAAN HASIL INVENTARISASI TINGKAT WILAYAH (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29)
: Diisi dengan nama UPPB : Diisi dengan nama UPPB-E1 : Diisi dengan kode lokasi UPPB-W : Diisi dengan nama UPPB-W : Diisi dengan nomor urut pencatatan : Diisi dengan nama UPKPB : Diisi dengan nama barang per sub kelompok barang : Diisi dengan kode barang per sub kelompok barang : Diisi dengan jumlah barang menurut administrasi : Diisi dengan nilai barang menurut administrasi : Diisi dengan jumlah barang menurut inventarisasi : Diisi dengan nilai barang menurut inventarisasi : Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi baik : Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi rusak ringan : Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi rusak berat : Diisi dengan selisih kuantitas menurut administrasi dengan inventarisasi : Diisi dengan selisih nilai barang menurut administrasi dengan inventarisasi : Diisi dengan keterangan tambahan : Diisi dengan total kolom 5 pada akhir periode akuntansi : Diisi dengan total kolom 6 pada akhir periode akuntansi : Diisi dengan total kolom 7 pada akhir periode akuntansi : Diisi dengan total kolom 8 pada akhir periode akuntansi : Diisi dengan total kolom 9 pada akhir periode akuntansi : Diisi dengan total kolom 10 pada akhir periode akuntansi : Diisi dengan total kolom 11 pada akhir periode akuntansi : Diisi dengan total kolom 12 pada akhir periode akuntansi : Diisi dengan total kolom 13 pada akhir periode akuntansi : Diisi dengan tempat dan tanggal pelaporan : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan penanggung jawab UPPB-W
2. Rekapitulasi Daftar Barang Hasil Inventarisasi - Kondisi Baik dan Rusak Ringan Tingkat Wilayah UPPB : (1) UPPB-E1 : (2) Kode UPPB-W : (3) Nama UPPB-W : (4)
015.UPPB-W.2
REKAPITULASI DAFTAR BARANG HASIL INVENTARISASI KONDISI BAIK DAN RUSAK RINGAN Sub Ke lompok
Nama UPKPB
Kode UPKPB
1
2
3
4
(5)
(6)
(7)
(8)
No
Jumlah Barang
Nilai Barang
Keterangan
5
6
7
8
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
Kode Barang Nama Barang
T otal
Penanggung Jawab UPPB-W
...(15)... NIP
PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR BARANG HASIL INVENTARISASI KONDISI BAIK DAN RUSAK RINGAN TINGKAT WILAYAH (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
: Diisi dengan nama UPPB : Diisi dengan nama UPPB-E1 : Diisi dengan kode lokasi UPPB-W : Diisi dengan nama UPPB-W : Diisi dengan nomor urut pencatatan : Diisi dengan Nama UPKPB : Diisi dengan Kode UPKPB : Diisi dengan kode barang per sub kelompok barang : Diisi dengan nama barang per sub kelompok barang : Diisi dengan jumlah barang : Diisi dengan jumlah nilai barang : Diisi dengan Keterangan : Diisi dengan total kolom 6 pada akhir periode akuntansi : Diisi dengan total kolom 7 pada akhir periode akuntansi : Diisi dengan Nama Penanggung Jawab UPPB-W
3. Rekapitulasi Daftar Barang Hasil Inventarisasi - Kondisi Rusak Berat Tingkat Wilayah UPPB : (1) UPPB-E1 : (2) Kode UPPB-W : (3) Nama UPPB-W : (4)
015.UPPB-W.3
REKAPITULASI DAFTAR BARANG HASIL INVENTARISASI KONDISI RUSAK BERAT Sub Kelompok
Nama UPKPB
Kode UPKPB
1
2
3
4
(5)
(6)
(7)
(8)
No
Jumlah Barang
Nilai Barang
Keterangan
5
6
7
8
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
Kode Barang Nama Barang
T otal
Penanggung Jawab UPPB-W
...(15)... NIP
PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR BARANG HASIL INVENTARISASI KONDISI RUSAK BERAT TINGKAT WILAYAH (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
: Diisi dengan nama UPPB : Diisi dengan nama UPPB-E1 : Diisi dengan kode lokasi UPPB-W : Diisi dengan nama UPPB-W : Diisi dengan nomor urut pencatatan : Diisi dengan Nama UPKPB : Diisi dengan Kode UPKPB : Diisi dengan kode barang per sub kelompok barang : Diisi dengan nama barang per sub kelompok barang : Diisi dengan jumlah barang : Diisi dengan jumlah nilai barang : Diisi dengan Keterangan : Diisi dengan total kolom 6 pada akhir periode akuntansi : Diisi dengan total kolom 7 pada akhir periode akuntansi : Diisi dengan Nama Penanggung Jawab UPPB-W
4. Rekapitulasi Daftar Barang Hasil Inventarisasi - Berlebih Tingkat Wilayah UPPB : (1) UPPB-E1 : (2) Kode UPPB-W : (3) Nama UPPB-W : (4)
015.UPPB-W.4
REKAPITULASI DAFTAR BARANG HASIL INVENTARISASI BERLEBIH Sub Kelompok
Nama UPKPB
Kode UPKPB
1
2
3
4
(5)
(6)
(7)
(8)
No
Jumlah Barang
Nilai Barang
Keterangan
5
6
7
8
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
Kode Barang Nama Barang
T otal
Penanggung Jawab UPPB-W
...(15)... NIP
PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR BARANG HASIL INVENTARISASI BERLEBIH TINGKAT WILAYAH (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
: Diisi dengan nama UPPB : Diisi dengan nama UPPB-E1 : Diisi dengan kode lokasi UPPB-W : Diisi dengan nama UPPB-W : Diisi dengan nomor urut pencatatan : Diisi dengan Nama UPKPB : Diisi dengan Kode UPKPB : Diisi dengan kode barang per sub kelompok barang : Diisi dengan nama barang per sub kelompok barang : Diisi dengan jumlah barang : Diisi dengan jumlah nilai barang : Diisi dengan Keterangan : Diisi dengan total kolom 6 pada akhir periode akuntansi : Diisi dengan total kolom 7 pada akhir periode akuntansi : Diisi dengan Nama Penanggung Jawab UPPB-W
5. Rekapitulasi Daftar Barang Hasil Inventarisasi - Tidak Ditemukan Tingkat Wilayah UPPB : (1) UPPB-E1 : (2) Kode UPPB-W : (3) Nama UPPB-W : (4)
015.UPPB-W.5
REKAPITULASI DAFTAR BARANG HASIL INVENTARISASI TIDAK DITEMUKAN Sub Kelompok
Nama UPKPB
Kode UPKPB
1
2
3
4
(5)
(6)
(7)
(8)
No
Jumlah Barang
Nilai Barang
Keterangan
5
6
7
8
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
Kode Barang Nama Barang
T otal
Penanggung Jawab UPPB-W
...(15)... NIP
PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR BARANG HASIL INVENTARISASI TIDAK DITEMUKAN TINGKAT WILAYAH (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
: Diisi dengan nama UPPB : Diisi dengan nama UPPB-E1 : Diisi dengan kode lokasi UPPB-W : Diisi dengan nama UPPB-W : Diisi dengan nomor urut pencatatan : Diisi dengan Nama UPKPB : Diisi dengan Kode UPKPB : Diisi dengan kode barang per sub kelompok barang : Diisi dengan nama barang per sub kelompok barang : Diisi dengan jumlah barang : Diisi dengan jumlah nilai barang : Diisi dengan Keterangan : Diisi dengan total kolom 6 pada akhir periode akuntansi : Diisi dengan total kolom 7 pada akhir periode akuntansi : Diisi dengan Nama Penanggung Jawab UPPB-W
6. Surat Penetapan Hasil Inventarisasi - Tingkat Wilayah UPPB UPPB-E1 Kode UPPB-W Nama UPPB-W
: (1) : (2) : (3) : (4)
015.UPPB-W.6
SURAT PENETAPAN HASIL INVENTARISASI BMN Telah selesai dilaksanakan inventarisasi Barang Milik Negara tingkat UPPB-W ....(4)....dengan jumlah satker sebanyak ....(5)....satker, yang telah selesai sebanyak ....(6).... satker, yang belum selesai sebanyak ....(7).... satker dengan periode pelaksanaan inventarisasi BMN sejak tanggal.....(dd/mm/yy) sampai dengan tanggal.....(dd/mm/yy). Dengan telah berakhirnya pelaksanaan inventarisasi BMN ini, selanjutnya kami menetapkan hasil pelaksanaan inventarisasi BMN sebagai berikut: 1. Barang dengan kondisi baik ...(8)...unit Rp...(8)... 2. Barang dengan kondisi rusak ringan ...(8)...unit Rp...(8)... 3. Barang dengan kondisi rsuak berat ...(8)...unit Rp...(8)... 4. Barang tidak ditemukan ...(8)...unit Rp...(8)... 5. Berlebih ...(8)...unit Rp...(8)... Demikian penetapan hasil inventarisasi BMN tingkat UPPB-W di ........(4).......
Penanggung Jawab UPPB-W
.........(9)...... NIP
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENETAPAN HASIL INVENTARISASI TINGKAT WILAYAH (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
: Diisi dengan nama UPPB : Diisi dengan nama UPPB-E1 : Diisi dengan kode UPPB-W : Diisi dengan nama UPPB-W : Diisi dengan jumlah satker yang ada di tingkat UPPB-W : Diisi dengan jumlah satker yang telah selesai melaksanakan Inventarisasi BMN di tingkat UPPB-W : Diisi dengan jumlah satker yang belum selesai melaksanakan Inventarisasi BMN di tingkat UPPB-W : Diisi sesuai dengan data pada Rekapitulasi Daftar Barang Hasil Inventarisasi BMN di tingkat UPPB-W : Diisi nama Penanggung Jawab UPPB-W
7. Surat Pernyataan - Tingkat Wilayah UPPB UPPB-E1 Kode UPPB-W Nama UPPB-W
015.UPPB-W.7
: (1) : (2) : (3) : (4) SURAT PERNYATAAN
Kami Penanggung jawab pelaksanaan inventarisasi BMN pada .......(4).............. menyatakan bahwa kegiatan inventarisasi BMN telah selesai dilaksanakan oleh.....(5)..satker dari seluruh jumlah satker kami sejumlah ...(6)... satker dan kami bersama dengan Unit Penatausahaan Pengguna Barang Tingkat Wilayah ....(4)...telah melakukan validasi hasil inventarisasi dengan data BMN pada SIMAK BMN satuan kerja Pada Wilayah Kerja...(4)...secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah melalui proses validasi kami nyatakan bahwa pelaksanaan inventarisasi BMN telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
Penanggung Jawab UPPB-W
.........(7)...... NIP
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TINGKAT WILAYAH (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
: Diisi dengan nama UPPB : Diisi dengan nama UPPB-E1 : Diisi dengan kode UPPB-W : Diisi dengan nama UPPB-W : Diisi dengan jumlah satker yang telah selesai melaksanakan Inventarisasi BMN di tingkat UPPB-W : Diisi dengan jumlah satker yang ada di tingkat UPPB-W : Diisi nama Penanggung Jawab UPPB-W
DAFTAR DOKUMEN / FORMULIR TINGKAT UPPB-E1 NO
Nomor Form
NAMA DOKUMEN / FORMULIR
1.
015.UPPB-E1.1
2.
015.UPPB- E1.2
3.
015.UPPB- E1.3
Laporan Rekapitulasi Pelaksanaan Hasil Inventarisasi Rekapitulasi Daftar Barang Hasil Inventarisasi - Kondisi Baik dan Rusak Ringan Rekapitulasi Daftar Barang Hasil Inventarisasi - Kondisi Rusak Berat
4.
015.UPPB- E1.4
Rekapitulasi Daftar Barang Hasil Inventarisasi - Berlebih
5.
015.UPPB- E1.5
Rekapitulasi Daftar Barang Hasil Inventarisasi - Tidak Ditemukan
6.
015.UPPB- E1.6
Surat Penetapan Hasil Inventarisasi
7.
015.UPPB- E1.7
Surat Pernyataan
1. Laporan Rekapitulasi Pelaksanaan Hasil Inventarisasi Tingkat Eselon I UPPB
: (1)
015.UPPB-E1.1
Kode UPPB-E1 : (2) Nama UPPB-E1 : (3)
LAPORAN REKAPITULASI PELAKSANAAN HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA
NO
1 (4)
Nama UPKPB/UPPB-W
Nama Barang
2 (5)
3 (6)
Total
Kode Barang
4 (7)
Menurut Administrasi
Selisih Administrasi dengan Inventarisasi
Menurut Inventarisasi
Keterangan Kondisi
Jumlah Barang
Nilai Barang
Jumlah Barang
Nilai Barang
B
RR
RB
5 (8)
6 (9)
7 (10)
8 (11)
9 (12)
10 (13)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
Kuantitas
Nilai Barang
11 (14)
12 (15)
13 (16)
(24)
(25)
(26)
...... , .........(27)......... Penanggung Jawab UPPB-E1 ...(28)... NIP
14 (17)
PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN REKAPITULASI PELAKSANAAN HASIL INVENTARISASI TINGKAT ESELON I
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)
: Diisi dengan nama UPPB : Diisi dengan kode lokasi UPPB-E1 : Diisi dengan nama UPPB-E1 : Diisi dengan nomor urut pencatatan : Diisi dengan nama UPKPB/UPPB-W : Diisi dengan nama barang per sub kelompok barang : Diisi dengan kode barang per sub kelompok barang : Diisi dengan jumlah barang menurut administrasi : Diisi dengan nilai barang menurut administrasi : Diisi dengan jumlah barang menurut inventarisasi : Diisi dengan nilai barang menurut inventarisasi : Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi baik : Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi rusak ringan : Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi rusak berat : Diisi dengan selisih kuantitas menurut administrasi dengan inventarisasi : Diisi dengan selisih nilai barang menurut administrasi dengan inventarisasi : Diisi dengan keterangan tambahan : Diisi dengan total kolom 5 pada akhir periode akuntansi : Diisi dengan total kolom 6 pada akhir periode akuntansi : Diisi dengan total kolom 7 pada akhir periode akuntansi : Diisi dengan total kolom 8 pada akhir periode akuntansi : Diisi dengan total kolom 9 pada akhir periode akuntansi : Diisi dengan total kolom 10 pada akhir periode akuntansi : Diisi dengan total kolom 11 pada akhir periode akuntansi : Diisi dengan total kolom 12 pada akhir periode akuntansi : Diisi dengan total kolom 13 pada akhir periode akuntansi : Diisi dengan tempat dan tanggal pelaporan : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan penanggung jawab UPPB-E1
2. Rekapitulasi Daftar Barang Hasil Inventarisasi - Kondisi Baik dan Rusak Ringan Tingkat Eselon I UPPB Kode UPPB-E1 Nama UPPB-E1
: (1) : (2) : (3)
015.UPPB-E1.2
REKAPITULASI DAFTAR BARANG HASIL INVENTARISASI KONDISI BAIK DAN RUSAK RINGAN
No
Nama Kode UPKPB/UPPB-W UPKPB/UPPB-W
Sub Ke lompok Kode Barang
Nama Barang
Jumlah Barang
Nilai Barang
Keterangan
1
2
3
4
5
6
7
8
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
T otal
Penanggung Jawab UPPB-E1
...(14)... NIP
PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR BARANG HASIL INVENTARISASI KONDISI BAIK DAN RUSAK RINGAN TINGKAT ESELON I (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
: Diisi dengan nama UPPB : Diisi dengan kode lokasi UPPB-E1 : Diisi dengan nama unit UPPB-E1 : Diisi dengan nomor urut pencatatan : Diisi dengan Nama UPKPB/UPPB-W : Diisi dengan Kode UPKPB/UPPB-W : Diisi dengan kode barang per sub kelompok barang : Diisi dengan nama barang per sub kelompok barang : Diisi dengan jumlah barang : Diisi dengan jumlah nilai barang : Diisi dengan Keterangan : Diisi dengan total kolom 6 pada akhir periode akuntansi : Diisi dengan total kolom 7 pada akhir periode akuntansi : Diisi dengan Nama Penanggung Jawab UPPB-E1
3. Rekapitulasi Daftar Barang Hasil Inventarisasi - Kondisi Rusak Berat Tingkat Eselon I UPPB : (1) Kode UPPB-E1 : (2) Nama UPPB-E1 : (3)
015.UPPB-E1.3
REKAPITULASI DAFTAR BARANG HASIL INVENTARISASI KONDISI RUSAK BERAT
No
Sub Kelompok Nama Kode UPKPB/UPPB-W UPKPB/UPPB-W Kode Barang Nama Barang
Jumlah Barang
Nilai Barang
Keterangan
1
2
3
4
5
6
7
8
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
T otal
Penanggung Jawab UPPB-W
...(14)... NIP
PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR BARANG HASIL INVENTARISASI KONDISI RUSAK BERAT TINGKAT ESELON I (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
: Diisi dengan nama UPPB : Diisi dengan kode lokasi UPPB-E1 : Diisi dengan nama unit UPPB-E1 : Diisi dengan nomor urut pencatatan : Diisi dengan Nama UPKPB/UPPB-W : Diisi dengan Kode UPKPB/UPPB-W : Diisi dengan kode barang per sub kelompok barang : Diisi dengan nama barang per sub kelompok barang : Diisi dengan jumlah barang : Diisi dengan nilai barang : Diisi dengan Keterangan : Diisi dengan total kolom 6 pada akhir periode akuntansi : Diisi dengan total kolom 7 pada akhir periode akuntansi : Diisi dengan Nama Penanggung Jawab UPPB-E1
4. Rekapitulasi Daftar Barang Hasil Inventarisasi - Berlebih Tingkat Eselon I UPPB : (1) Kode UPPB-E1 : (2) Nama UPPB-E1 : (3)
015.UPPB-E1.4
REKAPITULASI DAFTAR BARANG HASIL INVENTARISASI BERLEBIH
No
Sub Kelompok Nama Kode UPKPB/UPPB-W UPKPB/UPPB-W Kode Barang Nama Barang
Jumlah Barang
Nilai Barang
Keterangan
1
2
3
4
5
6
7
8
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
T otal
Penanggung Jawab UPPB-W
...(14)... NIP
PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR BARANG HASIL INVENTARISASI BERLEBIH TINGKAT ESELON I (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
: Diisi dengan nama UPPB : Diisi dengan kode lokasi UPPB-E1 : Diisi dengan nama unit UPPB-E1 : Diisi dengan nomor urut pencatatan : Diisi dengan Nama UPKPB/UPPB-W : Diisi dengan Kode UPKPB/UPPB-W : Diisi dengan kode barang per sub kelompok barang : Diisi dengan nama barang per sub kelompok barang : Diisi dengan jumlah barang : Diisi dengan jumlah nilai barang : Diisi dengan Keterangan : Diisi dengan total kolom 6 pada akhir periode akuntansi : Diisi dengan total kolom 7 pada akhir periode akuntansi : Diisi dengan Nama Penanggung Jawab UPPB-E1
5. Rekapitulasi Daftar Barang Hasil Inventarisasi - Tidak Ditemukan Tingkat Eselon I UPPB
: (1)
015.UPPB-E1.5
Kode UPPB-E1 : (2) Nama UPPB-E1 : (3) REKAPITULASI DAFTAR BARANG HASIL INVENTARISASI TIDAK DITEMUKAN
No
Sub Kelompok Nama Kode UPKPB/UPPB-W UPKPB/UPPB-W Kode Barang Nama Barang
Jumlah Barang
Nilai Barang
Keterangan
1
2
3
4
5
6
7
8
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
T otal
Penanggung Jawab UPPB-E1
...(14)... NIP
PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR BARANG HASIL INVENTARISASI TIDAK DITEMUKAN TINGKAT ESELON I (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
: Diisi dengan nama UPPB : Diisi dengan kode lokasi UPPB-E1 : Diisi dengan nama unit UPPB-E1 : Diisi dengan nomor urut pencatatan : Diisi dengan Nama UPKPB/UPPB-W : Diisi dengan Kode UPKPB/UPPB-W : Diisi dengan kode barang per sub kelompok barang : Diisi dengan nama barang per sub kelompok barang : Diisi dengan jumlah barang : Diisi dengan jumlah nilai barang : Diisi dengan Keterangan : Diisi dengan jumlah barang (jumlah kolom 6) : Diisi dengan jumlah nilai barang (jumlah kolom 7) : Diisi dengan Nama Penanggung Jawab UPPB-E1
6. Surat Penetapan Hasil Inventarisasi - Tingkat Eselon I UPPB Kode UPPB-E Nama UPPB-E1
: (1) : (2) : (3)
015.UPPB-E1.6
SURAT PENETAPAN HASIL INVENTARISASI BMN Telah selesai dilaksanakan inventarisasi Barang Milik Negara tingkat ....(3).... dengan jumlah UPPB-W sebanyak ....(4)....UPPB-W dengan periode pelaksanaan inventarisasi BMN sejak tanggal.....(dd/mm/yy) sampai dengan tanggal.....(dd/mm/yy). Dengan telah berakhirnya pelaksanaan inventarisasi BMN ini, selanjutnya kami menetapkan hasil pelaksanaan inventarisasi BMN sebagai berikut: 1. Barang dengan kondisi baik ...(5)...unit Rp...(5)... 2. Barang dengan kondisi rusak ringan ...(5)...unit Rp...(5)... 3. Barang dengan kondisi rsuak berat ...(5)...unit Rp...(5)... 4. Barang tidak ditemukan ...(5)...unit Rp...(5)... 5. Berlebih ...(5)...unit Rp...(5)... Demikian penetapan hasil inventarisasi BMN tingkat ........(3).......
Penanggung Jawab UPPB-E1
.........(6)...... NIP
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENETAPAN HASIL INVENTARISASI TINGKAT ESELON I (1) (2) (3) (4) (5) (6)
: Diisi dengan nama UPPB : Diisi dengan kode UPPB-E1 : Diisi dengan nama UPPB-E1 : Diisi dengan jumlah UPPB-W yang ada di tingkat UPPB-E1 : Diisi sesuai dengan data pada Rekapitulasi Daftar Barang Hasil Inventarisasi BMN di tingkat UPPB-E1 : Diisi nama Penanggung Jawab UPPB-E1
7. Surat Pernyataan Pelaksanaan Inventarisasi - Tingkat Eselon I UPPB
: (1)
Kode UPPB-E1 Nama UPPB-E1
: (2) : (3)
015.UPPB-E1.7
SURAT PERNYATAAN Kami Penanggung jawab pelaksanaan inventarisasi BMN pada .......(3).............. menyatakan bahwa kegiatan inventarisasi BMN telah selesai dilaksanakan oleh.....(4)..UPPB-W dari seluruh jumlah UPPB-W kami sejumlah ...(5)... UPPB-W dan kami bersama dengan Unit Penatausahaan Pengguna Barang Tingkat ....(3)...telah melakukan validasi hasil inventarisasi dengan data BMN pada SIMAK BMN di tingkat...(4)...secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah melalui proses validasi kami nyatakan bahwa pelaksanaan inventarisasi BMN telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
Penanggung Jawab UPPB-E1
.........(6)...... NIP
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN PELAKSANAAN INVENTARISASI TINGKAT ESELON I (1) (2) (3) (4) (5) (6)
: Diisi dengan nama UPPB : Diisi dengan kode UPPB-E1 : Diisi dengan nama UPPB-E1 : Diisi dengan jumlah UPPB-W yang telah selesai melaksanakan Inventarisasi BMN di tingkat UPPB-E1 : Diisi dengan jumlah UPPB-W yang ada di tingkat UPPB-E1 : Diisi nama Penanggung Jawab UPPB-W
DAFTAR DOKUMEN / FORMULIR TINGKAT UPPB NO
Nomor Form
NAMA DOKUMEN / FORMULIR
1.
015.UPPB.1
2.
015.UPPB.2
3.
015.UPPB.3
Laporan Rekapitulasi Pelaksanaan Hasil Inventarisasi Rekapitulasi Daftar Barang Hasil Inventarisasi - Kondisi Baik dan Rusak Ringan Rekapitulasi Daftar Barang Hasil Inventarisasi - Kondisi Rusak Berat
4.
015.UPPB.4
Rekapitulasi Daftar Barang Hasil Inventarisasi - Berlebih
5.
015.UPPB.5
Rekapitulasi Daftar Barang Hasil Inventarisasi - Tidak Ditemukan
6.
015.UPPB.6
Surat Penetapan Hasil Inventarisasi
7.
015.UPPB.7
Surat Pernyataan
1. Laporan Rekapitulasi Pelaksanaan Hasil Inventarisasi BMN Tingkat UPPB Kode UPPB Nama UPPB
: (1) : (2)
015.UPPB.1
LAPORAN REKAPITULASI PELAKSANAAN HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA
NO
1 (3)
Nama UPPB-E1
2 (4)
Nama Kode Barang Barang 3 (5)
Total
4 (6)
Menurut Administrasi Jumlah Barang
Selisih Administrasi dengan Inventarisasi
Menurut Inventarisasi
Nilai Jumlah Barang Barang
Keterangan
Kondisi
Nilai Barang
B
RR
RB
Kuantitas
Nilai
5 (7)
6 (8)
7 (9)
8 (10)
9 (11)
10 (12)
11 (13)
12 (14)
13 (15)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
...... , .........(26)......... Penanggung Jawab UPPB ...(27)... NIP
14 (16)
PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN REKAPITULASI PELAKSANAAN HASIL INVENTARISASI TINGKAT WILAYAH (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27)
: Diisi dengan kode loaksi UPPB : Diisi dengan nama UPPB : Diisi dengan nomor urut pencatatan : Diisi dengan nama UPPB-E1 : Diisi dengan nama barang per sub kelompok barang : Diisi dengan kode barang per sub kelompok barang : Diisi dengan jumlah barang menurut administrasi : Diisi dengan harga barang menurut administrasi : Diisi dengan jumlah barang menurut inventarisasi : Diisi dengan nilai barang menurut inventarisasi : Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi baik : Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi rusak ringan : Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi rusak berat : Diisi dengan selisih kuantitas menurut administrasi dengan inventarisasi : Diisi dengan selisih nilai barang menurut administrasi dengan inventarisasi : Diisi dengan keterangan tambahan : Diisi dengan total kolom 5 pada akhir periode akuntansi : Diisi dengan total kolom 6 pada akhir periode akuntansi : Diisi dengan total kolom 7 pada akhir periode akuntansi : Diisi dengan total kolom 8 pada akhir periode akuntansi : Diisi dengan total kolom 9 pada akhir periode akuntansi : Diisi dengan total kolom 10 pada akhir periode akuntansi : Diisi dengan total kolom 11 pada akhir periode akuntansi : Diisi dengan total kolom 12 pada akhir periode akuntansi : Diisi dengan total kolom 13 pada akhir periode akuntansi : Diisi dengan tempat dan tanggal pelaporan : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan penanggung jawab UPPB
2. Rekapitulasi Daftar Barang Hasil Inventarisasi - Kondisi Baik dan Rusak Ringan Tingkat UPPB Kode UPPB : (1) Nama Unit UPPB : (2)
015.UPPB.2
REKAPITULASI DAFTAR BARANG HASIL INVENTARISASI KONDISI BAIK DAN RUSAK RINGAN Sub Ke lompok No
Nama UPPB-E1
Kode UPPB-E1
Kode Barang
Nama Barang
Jumlah Barang
Nilai Barang
Keterangan
1
2
3
4
5
6
7
8
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
T otal
Penanggung Jawab UPPB
...(13)... NIP
PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR BARANG HASIL INVENTARISASI KONDISI BAIK DAN RUSAK RINGAN TINGKAT UPPB (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
: Diisi dengan kode lokasi UPPB : Diisi dengan nama unit UPPB : Diisi dengan nomor urut pencatatan : Diisi dengan Nama UPPB-E1 : Diisi dengan Kode UPPB-E1 : Diisi dengan kode barang per sub kelompok barang : Diisi dengan nama barang per sub kelompok barang : Diisi dengan jumlah barang : Diisi dengan nilai barang : Diisi dengan Keterangan : Diisi dengan total kolom 6 pada akhir periode akuntansi : Diisi dengan total kolom 7 pada akhir periode akuntansi : Diisi dengan Nama Penanggung Jawab UPPB
3. Rekapitulasi Daftar Barang Hasil Inventarisasi - Kondisi Rusak Berat Tingkat UPPB Kode UPPB Nama Unit UPPB
: (1) : (2)
015.UPPB-E1.3
REKAPITULASI DAFTAR BARANG HASIL INVENTARISASI KONDISI RUSAK BERAT Sub Ke lompok No
Nama UPPB-E1
Kode UPPB-E1 Kode Barang Nama Barang
Jumlah Barang
Nilai Barang
Keterangan
1
2
3
4
5
6
7
8
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
T otal
Penanggung Jawab UPPB
...(13)... NIP
PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR BARANG HASIL INVENTARISASI KONDISI RUSAK BERAT TINGKAT UPPB
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
: Diisi dengan kode lokasi UPPB : Diisi dengan nama unit UPPB : Diisi dengan nomor urut pencatatan : Diisi dengan Nama UPPB-E1 : Diisi dengan Kode UPPB-E1 : Diisi dengan kode barang per sub kelompok barang : Diisi dengan nama barang per sub kelompok barang : Diisi dengan jumlah barang : Diisi dengan nilai barang : Diisi dengan Keterangan : Diisi dengan total kolom 6 pada akhir periode akuntansi : Diisi dengan total kolom 7 pada akhir periode akuntansi : Diisi dengan Nama Penanggung Jawab UPPB
4. Rekapitulasi Daftar Barang Hasil Inventarisasi - Berlebih Tingkat UPPB Kode UPPB : (1) Nama Unit UPP : (2)
015.UPPB.4
REKAPITULASI DAFTAR BARANG HASIL INVENTARISASI BERLEBIH Sub Ke lompok No
Nama UPPB-E1
KODE UPPB-E1
Kode Barang
Nama Barang
Jumlah Barang
Nilai Barang
Keterangan
1
2
3
4
5
6
7
8
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
T otal
Penanggung Jawab UPPB
...(13)... NIP
PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR BARANG HASIL INVENTARISASI BERLEBIH TINGKAT UPPB (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
: Diisi dengan kode lokasi UPPB : Diisi dengan nama unit UPPB : Diisi dengan nomor urut pencatatan : Diisi dengan Nama UPPB-E1 : Diisi dengan Kode UPPB-E1 : Diisi dengan kode barang per sub kelompok barang : Diisi dengan nama barang per sub kelompok barang : Diisi dengan jumlah barang : Diisi dengan nilai barang : Diisi dengan Keterangan : Diisi dengan total kolom 6 pada akhir periode akuntansi : Diisi dengan total kolom 7 pada akhir periode akuntansi : Diisi dengan Nama Penanggung Jawab UPPB
5. Rekapitulasi Daftar Barang Hasil Inventarisasi - Tidak Ditemukan Tingkat UPPB Kode UPPB Nama Unit UPPB
: (1) : (2)
015.UPPB.5
REKAPITULASI DAFTAR BARANG HASIL INVENTARISASI TIDAK DITEMUKAN Sub Ke lompok No
Nama UPPB-E1
Kode UPPB-E1 Kode Barang Nama Barang
Jumlah Barang
Nilai Barang
Keterangan
1
2
3
4
5
6
7
8
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
T otal
Penanggung Jawab UPPB-E1
...(13)... NIP
PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR BARANG HASIL INVENTARISASI TIDAK DITEMUKAN TINGKAT UPPB (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
: Diisi dengan kode lokasi UPPB : Diisi dengan nama unit UPPB : Diisi dengan nomor urut pencatatan : Diisi dengan Nama UPPB-E1 : Diisi dengan Kode UPPB-E1 : Diisi dengan kode barang per sub kelompok barang : Diisi dengan nama barang per sub kelompok barang : Diisi dengan jumlah barang : Diisi dengan nilai barang : Diisi dengan Keterangan : Diisi dengan total kolom 6 pada akhir periode akuntansi : Diisi dengan total kolom 7 pada akhir periode akuntansi : Diisi dengan Nama Penanggung Jawab UPPB
6. Surat Penetapan Hasil Inventarisasi - Tingkat UPPB 015.UPPB.6
Kode UPPB : (1) Nama UPPB : (2)
SURAT PENETAPAN HASIL INVENTARISASI BMN Telah selesai dilaksanakan inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) tingkat Kementerian Keuangan dengan jumlah Unit Eselon I sebanyak ....(3)....UPPB-E1 dengan periode pelaksanaan inventarisasi BMN sejak tanggal.....(dd/mm/yy) sampai dengan tanggal.....(dd/mm/yy). Dengan telah berakhirnya pelaksanaan inventarisasi BMN ini, selanjutnya kami menetapkan hasil pelaksanaan inventarisasi BMN sebagai berikut: 1. Barang dengan kondisi baik ...(4)...unit Rp...(4)... 2. Barang dengan kondisi rusak ringan ...(4)...unit Rp...(4)... 3. Barang dengan kondisi rsuak berat ...(4)...unit Rp...(4)... 4. Barang tidak ditemukan ...(4)...unit Rp...(4)... 5. Berlebih ...(4)...unit Rp...(4)... Demikian penetapan hasil inventarisasi BMN di tingkat Kementerian Keuangan
Penanggung Jawab UPPB
.........(5)...... NIP
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENETAPAN HASIL INVENTARISASI TINGKAT UPPB (1) (2) (3) (4) (5)
: Diisi dengan kode UPPB : Diisi dengan nama UPPB : Diisi dengan jumlah UPPB-E1 yang ada di tingkat UPPB : Diisi sesuai dengan data pada Rekapitulasi Daftar Barang Hasil Inventarisasi BMN tingkat UPPB : Diisi nama Penanggung Jawab UPPB
7. Surat Pernyataan Pelaksanaan Inventarisasi - Tingkat UPPB Kode UPPB : (1) Nama UPPB : (2)
015.UPPB.7
SURAT PERNYATAAN Kami Penanggung jawab pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Negara pada tingkat Kementerian Keuangan menyatakan bahwa kegiatan inventarisasi BMN telah selesai dilaksanakan oleh.....(3)..UPPB-E1 dari seluruh jumlah UPPB-E1 kami sejumlah ...(4)... UPPB-E1 dan kami bersama dengan Unit Penatausahaan Pengguna Barang Tingkat Kementerian Keuangan telah melakukan validasi hasil inventarisasi dengan data BMN pada SIMAK BMN di tingkat Kementerian Keuangan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah melalui proses validasi kami nyatakan bahwa pelaksanaan inventarisasi BMN telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
Penanggung Jawab UPPB
.........(5)...... NIP
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN PELAKSANAAN INVENTARISASI TINGKAT UPPB (1) (2) (3) (4) (5)
: Diisi dengan kode UPPB-E1 : Diisi dengan nama UPPB-E1 : Diisi dengan jumlah UPPB-E1 yang telah selesai melaksanakan Inventarisasi BMN di tingkat UPPB : Diisi dengan jumlah UPPB-E1 yang ada di tingkat UPPB : Diisi nama Penanggung Jawab UPPB
a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sekretaris Jenderal,
Ainun Na'im NIP 196012041986011001
