PENANGANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DAN PUNGUTAN LIAR
Inspektur III Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
WHO’S MUHASWAD D Ir. Muhaswad Dwiyanto, M.Pd., CFrA ▪ Inspektur III Itjen Kemendikbud ▪ Mantan Auditor Pendidikan Tinggi, Auditor Investigasi Itjen Kemendikbud ▪ Anggota Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi Dana Pendidikan ▪ Anggota Unit Pengendalian Gratifikasi Kemendikbud ▪ Mantan Anggota tim Percepatan Pemberantasan Korupsi Kemdiknas ▪ Mantan Staf Khusus Itjen Kemdiknas (2003-2005) ▪ Mantan Widyaiswara PPPG Pertanian Cianjur, Jawa Barat ▪ Buku: Manual Audit E-Proc, Grand Desain Pengawasan Itjen, Investigasi dlm Internal Auditing, MONE-IG and Roadmap to the Greatness, Mengenali Gratifikasi di Lingkungan Pendidikan, Frofil Fraud di Lingkungan Pendidikan,dll ▪ Hp: 08151648836, mail:
[email protected]
BIAYA PENDIDIKAN 1. Biaya Satuan pendidikan
1.1. Biaya Investasi: a. Biaya investasi lahan pendidikan b. Biaya investasi selain lahan pendidikan 1.2. Biaya operasi : a. Biaya Personalia b. Biaya Non Personalia 1.3. Bantuan biaya pendidikan 1.4. Beasiswa
2. Biaya pengelola/ penyelenggara 3. Biaya pribadi peserta didik
2.1. Biaya investasi dan Biaya operasi
Issue viral : • MARAKNYA OTT KASUS PUNGLI DI SEKOLAH • BELUM MAKSIMALNYA PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PUNGLI DI SEKOLAH. RINGKASAN BERITA PUNGLI DI SEKOLAH
RINGKASAN
BERITA PUNGLI DINAS PENDIDIKAN
• MINIMNYA PENGUNGKAPAN KASUS PUNGLI OLEH APIP DAERAH.
RINGKASAN BERITA
PENGUNGKAPAN KASUS PUNGLI
PUNGLI PENDIDIKAN ANTARA RANAH ADMINISTRATIF DAN RANAH PIDANA. HUKUM ADMINISTRASI
HUKUM PIDANA
• PP. No. 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan • Permendikbud No. 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan dan Sumbangan di Satuan Pendidikan Dasar. • Permendikbud No. 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah
UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (pasal 12 huruf e). “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;” Kepala sekolah SMP di Mataram tersangka kasus pungli UN d...
PENGERTIAN
back
back
8
SUMBER BIAYA PENDIDIKAN (PUNGUTAN, BANTUAN, DAN SUMBANGAN) • Bantuan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Bantuan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orangtua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak. • Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar. • Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.
SUMBER BIAYA PENDIDIKAN DASAR DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH
DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT
1. Anggaran pendapatan dan belanja negara; 2. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; 3. Sumbangan dari peserta didik atau orang tua/walinya; 4. Sumbangan dari pemangku kepentingan pendidikan dasar di luar peserta didik atau orang tua/walinya; 5. Bantuan lembaga lainnya yang tidak mengikat; 6. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau 7. Sumber lain yang sah.
1. Bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan; 2. Pungutan, dan/atau sumbangan dari peserta didik atau orang tua/walinya; 3. Bantuan dari masyarakat di luar peserta didik atau orang tua/walinya; 4. Bantuan Pemerintah; 5. Bantuan pemerintah daerah; 6. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat; 7. Bantuan lembaga lain yang tidak mengikat; 8. Hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan; dan/atau 9. Sumber lain yang sah.
PUNGUTAN TIDAK DIPERKENANKAN UNTUK JENJANG PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH !
BAGAIMANA DENGAN PENDIDIKAN MENENGAH? Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik bertanggung jawab atas: a. Biaya pribadi peserta didik; b. Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; c. Pendanaan biaya personalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; d. Pendanaan biaya nonpersonalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; dan e. Pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasi pendidikan tambahan yang diperlukan untuk mengembangkan satuan pendidikan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.
lanjutan Pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 Tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik dalam pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b sampai dengan huruf e ditujukan untuk: 1. Menutupi kekurangan pendanaan satuan pendidikan dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan; dan 2. Mendanai program peningkatan mutu satuan pendidikan di atas Standar Nasional Pendidikan.
BANTUAN DAN PUNGUTAN (PASAL 52 PP NO. 48 TAHUN 2008) 1. Didasarkan pd perencanaan investasi dan/atau operasi yg jelas dan dituangkan dlm rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran th yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan; 2. Perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud pd huruf a diumumkan scr transparan kpd pemangku kepentingan satuan pendidikan; 3. Dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan; 4. Dana yg diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana yg diterima dari penyelenggara satuan pendidikan; 5. Tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis; 6. Menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh satuan pendidikan;
LANJUTAN 7. 8.
9. 10.
11.
12.
13.
Digunakan sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; Tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta; didik dari satuan pendidikan; Sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total dana pungutan peserta didik atau orang tua/walinya digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan; Tdk dialokasikan baik scr langsung maupun tdk langsung utk kesejahteraan anggota komite sklh/madrasah/lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan; Pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana diaudit oleh akuntan publik dan dilaporkan kepada Menteri, apabila jumlahnya lebih dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri; Pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggung jawabkan oleh satuan pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, dan penyelenggara satuan pendidikan; dan Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BESARAN MAKSIMAL BIAYA SATUAN PENDIDIKAN Besaran maksimal biaya Satuan Pendidikan dihitung berdasarkan rata-rata biaya per peserta didik per sekolah per daerah yang ditetapkan kepala daerah sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada Standar Biaya Pendidikan. Sekolah yang akan menetapkan besaran biaya Satuan Pendidikan melebihi besaran maksimal biaya satuan pendidikan yang telah ditetapkan kepala daerah, wajib mendapatkan persetujuan dari kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.
Satuan Pendidikan wajib menyampaikan perincian Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS), laporan ketersediaan dana, dan rencana pungutan melalui surat resmi kepada orang tua/wali siswa sebelum dilakukannya pungutan.
Kepala Sekolah bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengelolaan Pungutan.
PELAPORAN
Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah mempertanggungjawabkan penggunaan Bantuan, Pungutan, Sumbangan, dan sumber lain yang sah secara transparan kepada Kepala Dinas Pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, orangtua/wali siswa, dan Komite Gotong Royong Sekolah.
Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat mempertanggungjawabkan penggunaan Pungutan, Sumbangan, dan/atau sumber lain yang sah secara transparan kepada orangtua/wali siswa, Komite Gotong Royong Sekolah, dan penyelenggara pendidikan. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat mempertanggungjawabkan penggunaan Bantuan dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah kepada kepala Dinas Pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
SIMPULAN
1.
Pungutan yang diatur dalam PP 48 Tahun 2008 tentang Pembiayaan Pendidikan merupakan salah satu sumber biaya satuan pendidikan yang dapat dilakukan oleh: a. Sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat.
2.
Pungutan yang dilakukan oleh satuan pendidikan sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 52 PP 48 Tahun 2008 bukanlah pungutan liar.
3.
Perlu pemahaman yang benar perbedaan antara pungutan dan sumbangan, mengingat banyak praktek Pungutan yang menggunakan istilah Sumbangan.
