AUDIT BERSAMA BOPTN DAN BEA SISWA MAHASISWA Kerjasama Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti dengan BPKP 2017
Oleh :
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. Inspektur Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Disampaikan dalam rapat Koordinasi Pengawasan Bersama Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti dengan BPKP di Lor In Hotel Surakarta, 27 Februari 2017
CURICULUM VITAE Nama Tempat tgl lahir Tempat tinggal Pendidikan Status HP e-mail Website Twitter Facebook
: Prof Dr. H. JAMAL WIWOHO, S.H., M.Hum. : Magelang, 8 November 1962 : Jl Manunggal 1/43 Solo, Jateng 0271-856848 : S1 FH UNS, S2 PPS UNDIP, S3 DOKTOR ILMU HUKUM UNDIP : BERKELUARGA, 1 ISTRI , 3 ANAK : 08122601681 :
[email protected] atau
[email protected] : www.jamalwiwoho.com : @jamalwiwoho : jamalwiwoho
Pekerjaan Pengalaman
: - Inspektur Jenderal Kemenristek Dikti : - Ketua Dewan Pengawas BLU UNDIP - Ketua Dewan Pengawas BLU UNS - Plh. Rektor UNIMA - Wakil Rektor II UNS Surakarta - Ketua forum PR II / WR II Se – Indonesia - Dosen S1/S2/S3 FH UNS Solo - Lain-lain: Reviewer Nasional DP2M Dikti, Instruktur brevet, Konsultan DPRD Ngawi- Jatim, DPRD Karanganyar-Jateng, DPRD Surakarta, DPRD Balikpapan, Konsultan IAPI, Konsultan Pemda Ngawi, Pemda Magetan Jatim, Pemkot Gorontalo, saksi ahli di beberapa Pengadilan, dll. Dosen Pascasarjana di MM FE UNS, STIH IBLAM Jakarta, Univ Djuanda Bogor, Univ Swadaya Gunung Jati Cirebon, Univ Batik Solo, MM STIE AUB Surakarta, Unibraw Malang (disertasi) dll.
PENGENDALIAN INTERN PP NOMOR 60 TAHUN 2008
Menristekdikti wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada SPIP
PERGESERAN FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL Lingkup
Paradigma Lama
Paradigma Baru
Fungsi
Watchdog Mengungkap temuan Menggangu obyek Reaktif
Konsultan & Katalisator Memecahkan Masalah Membantu Klien Proaktif
Sifat/Rekomendasi
Post Audit Korektif
Post & Prea Audit Korektif, Preventif, Prediktif
Pendekatan
Subyek-Obyek Win-Lose
Subyek-Subyek (Patnership) Win-win
Organisasi
Memenuhi Ketentuan
Alat/Tools Manajemen Pusat Unggulan
Indikator Kinerja
Jumlah Temuan
Jumlah Bantuan/Manfaat Pencapaian Good Govermance
TUGAS ITJEN: Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kemristek dan Dikti PERPRES NO. 13 TAHUN 2015
PENGAWALAN
TUGAS DAN FUNGSI KEMENRISTEK DAN DIKTI
Mendorong
Mencegah Mengarahkan
Menghentikan
SASARAN PENGAWASAN ITJEN KEMENRISTEKDIKTI 2017 Sk irjen kemenristekdiki nomor 2/g/kpt/i/2017 tentang wilayah kerja inspektorat tahun 2017 di lingkungan kemenristekdikti Pengawasan : - Mandatory - Prioritas nasional - Prioritas kl - Perintah menteri Selain itu : pengawasan dumas dan prioritas inspektorat Ditetapkan dalam PKPT masing - masing inspektorat
PENGAWASAN MANDATORY NO
PENGAWASAN
KOORDINATOR
PELAKSANA
1
REVIU LAPORAN KEUANGAN
INSPEKTORAT 1
INSPEKTORAT 1,2,3, SPI
2
REVIU TUNGGAKAN PEMBAYARAN
INSPEKTORAT 1
• INSPEKTORAT 1,2,3 • BPKP UNTUK Rp2M atau lebih
3
EVALUASI PENILAIAN MANDIRI REFORMASI BIROKRASI
INSPEKTORAT 1
INSPEKTORAT 1, SPI
4
REVIU RKAKL
INSPEKTORAT 2
INSPEKTORAT 1,2,3, SPI
5
PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
INSPEKTORAT 2
INSPEKTORAT 1,2,3, SPI
6
EVALUASI SAKIP
INSPEKTORAT 3
INSPEKTORAT 1,2,3, SPI
7
REVIU LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN
INSPEKTORAT 3
INSPEKTORAT 3
8
PEMANTAUAN SPIP
INSPEKTORAT 3
INSPEKTORAT 1,2,3, SPI
PENGAWASAN PRIORITAS NASIONAL NO
PENGAWASAN
KOORDINATOR
PELAKSANA
1
EVALUASI PROGRAM BEA SISWA MAHASISWA
INSPEKTORAT 1
INSPEKTORAT 1,2,3, BPKP
2
EVALUASI PNBP BLU
INSPEKTORAT 1
INSPEKTORAT 1,2,3, BPKP
3
AUDIT KAWASAN NTSP DAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PUSPIPTEK
INSPEKTORAT 1
INSPEKTORAT 1
4
AUDIT REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI
INSPEKTORAT 2
INSPEKTORAT 1,2,3, SPI
5
AUDIT TAMAN SAINS
INSPEKTORAT 2
INSPEKTORAT 1,2,3, BPKP
6
AUDIT PILOT INKUBATOR PERGURUAN TINGGI
INSPEKTORAT 2
INSPEKTORAT 2, SPI
7
AUDIT PRODUK INOVASI
INSPEKTORAT 2
INSPEKTORAT 2
8
EVALUASI BOPTN DAN BPPTN-BH
INSPEKTORAT 3
INSPEKTORAT 1,2,3, BPKP
9
AUDIT KARYA SISWA S2/S3 DALAM DAN LUAR NEGERI
INSPEKTORAT 3
INSPEKTORAT 1,2,3
10
AUDIT TENANT PENGEMBANGAN PPBT
INSPEKTORAT 3
INSPEKTORAT 3
PENGAWASAN PRIORITAS KL NO
PENGAWASAN
KOORDINATOR
PELAKSANA
1
EVALUASI SNMPTN DAN SBMPTN
INSPEKTORAT 1
INSPEKTORAT 1
2
AUDIT PEMBUKAAN PRODI BARU/LANGKA
INSPEKTORAT 2
INSPEKTORAT 1,2,3
3
AUDIT AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN INSPEKTORAT 2 PERGURUAN TINGGI
INSPEKTORAT 1,2,3, SPI
4
EVALUASI PENGELOLAAN/PENGEMBANGAN PTN BARU DAN AKADEMI KOMUNITAS
INSPEKTORAT 2
INSPEKTORAT 1,2,3, SPI
5
EVALUASI PELAKSANAAN SERTIFIKASI DOSEN
INSPEKTORAT 3
INSPEKTORAT 1,2,3, SPI
A PBN 2016
39,66
Rp NO
Pe ndapatan 1.8 22 ,5 T Pe nge luaran 2 .09 5 T
PENGAWASAN ARAHAN MENTERI KEM EN RISTEKDIKTI
Triliun PENGAWASAN
KOORDINATOR
• •
INSPEKTORAT 1,2,3,BPKP
2
ATT DATA MAHASISWA, DOSEN, GB
INSPEKTORAT 1
INSPEKTORAT 1
3
PEMANTAUAN KEHADIRAN AWAL TAHUN DAN SETELAH HARI RAYA
INSPEKTORAT 1
INSPEKTORAT • 9 Taman1,2,3, Sains SPI
EVALUASI PELAYANAN INFORMASI SATU PINTU
INSPEKTORAT 1
INSPEKTORAT 1
INSPEKTORAT 2
INSPEKTORAT 2
INSPEKTORAT 2
INSPEKTORAT 1,2,3 INSPEKTORAT 1,2,3, SPI
Sarpras PT Rp 1,8 Triliun (36
5
PNBP Rp 10,1 Triliun
•
Gaji dan Tunjangan Dosen/Guru
6
PAGU APBN 2016
40,63
Rp EVALUASI PROGRAM INOVASI NASIONAL
•
PENYUSUNAN PKPT
Triliun
Besar/Pegawai Rp 14,7 Triliun • •
Triliun
INSPEKTORAT 1
Beasiswa mhs Rp 3,7Triliun (352.000 mhs) BOPTN Rp 4,5 Triliun (118 PTN) Khususnya Rp 1,53 Triliun untuk penelitian. Beasiswa dosen Rp 0,9 Triliun (11.930 dosen)
PT)
PELAKSANA
AUDIT ASET
4
•
0,97
1
PENDIDIKAN •
Rp
7
AUDIT PENELITIAN BERBASIS OUTPUT
INSPEKTORAT 3
8
AUDIT TUNJANGAN FUNGSIONAL DOSEN DAN GURU BESAR
INSPEKTORAT 3
9
AUDIT PROGRAM INSENTIF RISET SISTEM INOVASI NASIONAL (INSINAS)
INSPEKTORAT 3
PHLN Rp 2,1Triliun Prioritas K/L Rp 1,8 Triliun
LAYANAN UMUM
• • • • •
900Karyasiswa 15 Prototipe Laik Industri 20 Sentra HaKI 35 Produk Inovasi 235 Paket Hasil Penelitian
INSPEKTORAT 1,2,3, BPKP
INSPEKTORAT 3
Profil Aloka si Angga ra n 2017 Ke me nriste kdikti
38,73
Rp
(Sesuai lampiran Surat Me nteri Keuangan NomorS- 881/ MK.02/ 2016 tanggal 17 Oktober 2016)
Triliun
1,00
PENDIDIKAN (Dikti)
Rp
• Beasiswa Bidikmisi, PPA, ADik 460.180 mhs (R p. 4,24 T )
LAYANAN UMUM (Riste k)
• Beasiswa SM3T dan PPGT 7.000 mhs (R p. 293,57 M) • BOPTN 107 PTN dan BPPTN-BH untuk PTN-BH (R p. 4,65 T )
Tinggi (Rp. 3 5 M )
PAGU ANGGARAN
39,73
• Beasiswa KNB 560 Mhs (R p. 28 M ) • Akademi Komunitas dan Pengembangan PT, 125 PT (R p. 250 M )
Rp untuk
• PHP PTS 100 PTS (R p. 59 M) • PNBP/BLU 107 PTN (R p. 9,01 T ) • Gaji dan Tunjangan Dosen/Guru Besar/Pegawai, untuk 139 Satker (R p. 13,90 T) • Operasional Pemeliharaan 139 Satker (R p. 1,67 T) • PHLN/RMP 9 Project (R p. 1,76 T)
• 10 Taman Sains (Rp. 1 1 5 M ) • 7 Pilot Inkubator di Perguruan
11
• Beasiswa 10.843 dosen/tendik (R p. 836,58 M)
• Revitalisasi Pendidikan Vokasi 12 Program Studi (R p. 212 M)
Triliun
Triliun
• 651 Karyasiswa S2/S3 DN dan LN (Rp. 2 3 ,4 1 M (A PBN) & Rp. 8 9 ,7 M (PHL N)
• 235 Paket Insinas (Rp. 9 2 M ) • 15 Paket Litbang Iptek Bidang Kesehatan dan Obat (Rp. 1 7 M )
• 105
Tenant Pengembangan PPBT (Rp. 1 1 0 M )
• 1
Paket Sarpras untuk Pusat Genomik (Rp. 5 0 M )
• 1 Kawasan NSTP Pengembangan dan Pengelolaan Puspitek (Rp. 9 0 M)
• 45 Produk Inovasi (Rp. 7 5 M )
NASKAH KERJASAMA KEMENRISTEKDIKTI - BPKP Nomor 9/M/NK/IV/2016 dan Nomor MoU-5/K/D2/2016 Tanggal 15 Juli 2016 Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi : 1. Pendampingan dari BPKP dalam hal: pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan; pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
2. 3. 4.
Kerjasama dalam pelaksanaan pengawasan intern; Peningkatan kompetensi dan kapabilitas Sumber Daya Manusia di bidang Pengawasan; dan Kegiatan lainnya yang disepakati
IMPLEMENTASI KERJASAMA ITJEN DENGAN BPKP No
JENIS KERJASAMA
BENTUK KERJASAMA
1
Pendampingan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (spip)
Penyusunan pedoman spip dan narasumber sosialisasi pedoman
2
Pendampingan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan
Kerjasama bpkp dengan ptn dalam pbj dsb
3
Pendampingan pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah
Audit sarpras dan rumah sakit pendidikan, reviu tunggakan
4
Kerjasama dalam pelaksanaan pengawasan intern
Audit bersama: boptn, bea siswa mahasiswa, pnbp ptn blu, taman sains, aset, tunjangan dosen dan gb,
5
Peningkatan kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia di bidang pengawasan
Peningkatan kompetensi auditor dan spi: diklat fungsional auditor, diklat teknis substantif, diklat mandiri itjen wi dari bpkp
6
Kegiatan lainnya yang disepakati
Pemantauan serapan anggaran, penugasan penting dari presiden/menteri, penugasan lintas sektoral
PENGAWASAN BERSAMA ITJEN KEMENRISTEKDIKTI – BPKP 2017 Pelaksanaan pengawasan: - BOPTN dan BPPTN-BH - Bea siswa mahasiswa - Tunjangan serdos dan guru besar - Taman sains - Ptn blu - Tunggakan pembayaran - Aset penyusunan pedoman/panduan: - Pedoman atas audit yang dikerjasamakan - Pedoman monitoring spip - Pedoman evaluasi penilaian mandiri reformasi birokrasi - Pedoman pengawasan lainnya
AUDIT BOPTN DAN BPPTN-BH Tujuan umum: Evaluasi apakah program BOPTN dan BPPTN-BH telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan program tersebut ; Tujuan penugasan : 1. Evaluasi terhadap perencanaan dan penganggaran BOPTN di PTN 2. Pemantauan serapan anggaran BOPTN dan BPPTN-BH 3. Evaluasi kesesuaian anggaran dan pelaksanaan BOPTN dengan permenrsitekdikti 6/2016 tentang BOPTN 4. Evaluasi pertanggungjawaban belanja BOPTN Hasil pengawasan : Rekomendasi perbaikan kebijakan program BOPTN dan BPPTN-BH kepada Menteri
AUDIT BEA SISWA MAHASISWA TUJUAN UMUM: EVALUASI APAKAH PROGRAM BEA SISWA MAHASISWA TELAH DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN TUJUAN PROGRAM TERSEBUT TUJUAN PENUGASAN: 1. MENDAPATKAN DATA JENIS DAN JUMLAH BEA SISWA MAHASISWA DI PTN (TERMASUK BEA SISWA PEMDA, CSR, KL, dll.) 2. EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BEA SISWA MAHASISWA DI PTN 3. EVALUASI PROSEDUR DAN PELAKSANAAN PENYALURAN BEA SISWA MAHASISWA 4. EVALUASI PEMBAYARAN BEA SISWA MAHASISWA DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA
HASIL PENGAWASAN: REKOMENDASI PERBAIKAN KEBIJAKAN PROGRAM BEA SISWA MAHASISWA KEPADA MENTERI
TERIMA KASIH ATAS KERJASAMANYA
BPKP DAN INSPEKTORAT JENDERAL
