UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN TINGGI
(SUBSTANSI KEBAHARUAN DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA)
Oleh:
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. (Pembantu Rektor II UNS) Disampaikan dalam rangka Diskusi Terbatas Pro-Kontra UU Pendidikan Tinggi yang diselenggarakan Harian Kompas Hotel Novotel Semarang, 31 Juli 2012
Towards World Class University www.jamalwiwoho.com
1
Amar Putusan MK No: 11-14-12-126-136/PUU-VII/2009 (31 Maret 2010) Tentang UU Badan Hukum Pendidikan
Tidak boleh terjadi penyeragaman bentuk lembaga pendidikan Pemerintah tidak boleh lepas tanggung jawab keuangan untuk penyelenggaraan pendidikan Tidak terjadi liberalisasi dan komersialisasi pendidikan
Menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penyusunan UU PT www.jamalwiwoho.com
2
Alasan Perlunya UU Pendidikan Tinggi
www.jamalwiwoho.com
3
Semangat dari UU Pendidikan Tinggi Perluasan dan Jaminan Akses Pengembangan Tridharma secara utuh Kesetaraan Penguatan Pendidikan Vokasi Keutuhan jenjang pendidikan Otonomi Sistem penjaminan mutu Memastikan tanggungjawab negara dan menghindari liberalisasi & komersialisasi PT www.jamalwiwoho.com
4
Ruang Lingkup UU Pendidikan Tinggi Ada 12 Bab dan 100 Pasal (disahkan tanggal 13 Juli 2012)
Ketentuan Umum Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Pendanaan dan Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Oleh Lembaga Negara Lain Peran Masyarakat Sanksi Administratif Ketentuan Pidana Ketentuan Lain-lain Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup www.jamalwiwoho.com
5
Otonomi Perguruan Tinggi & Kelembagaannya
www.jamalwiwoho.com
6
Tata Kelola & Otonomi (Baru) Aspek
I
II
III
Kelembagaan
Satker
Satker
Badan hukum
Organisasi & Tata kelola
Pola Satker
Pola Satker +
Mandiri
Aset
Negara
Negara
Dipisahkan
Alokasi APBN
Mekanisme APBN Melalui Kemdikbud langsung
Mekanisme APBN Melalui Kemdikbud langsung
Mekanisme Subsidi atas penyediaan Pelayanan Publik
Penetapan tarif
Kementerian & PTN
Didelegasikan Oleh Menkeu Ke Kementerian & PTN
Organ PTN
PNBP
PNBP
PNBP digunakan Langsung
Bukan PNBP
Pelaporan
LKPP
LKPP
Diintegrasi LKPP
Kepegawaian
PNS
PNS
Pegawai PTN + PNS diperbantukan
Akuntabilitas
Menteri
Menteri + Menkeu
Pemangku kepentngan
www.jamalwiwoho.com
7
Otonomi Perguruan Tinggi & Kelembagaannya
www.jamalwiwoho.com
8
Pendanaan dan Pembiayaan Perguruan Tinggi Pemerintah bertanggung jawab dalam pendanaan pendidikan tinggi dialokasikan dalam APBN). Sebagian alokasi BOPTN untuk biaya penelitian. Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan pendanaan pendidikan tinggi (dialokasikan dalam APBD). Alokasi untuk calon mahasiswa tidak mampu Pemerintah memfasilitasi dunia usaha dan dunia industri dengan aktif memberikan bantuan dana kepada Perguruan Tinggi. Pemerintah memberikan insentif kepada dunia usaha/ industri atau masyarakat yang memberikan bantuan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi dan dipergunakan PTN untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. Dana Pendidikan berasal dari APBN diberikan kepada: PTN untuk investasi, operasi, dosen dan tenaga kependidikan, dan pengembangan PTS untuk tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesorinvestasi dan pengembangan Mahasiswa sebagai dukungan biaya mengikuti pendidikanikan tinggi
www.jamalwiwoho.com
9
Perguruan Tinggi Asing Perguruan Tinggi Asing (negara lain) yang sudah terakreditasi dan/ atau diakui di negaranya,dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi di wilayah NKRI. Pemerintah menetapkan daerah, jenis, dan program studi yang dapat diselenggarakan Perguruan Tinggi Asing. Penyelenggara pendidikan Asing wajib Melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi Indonesia atas izin Pemerintah berprinsip nirlaba mengangkat dosen dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia. mengembangkan ilmu dasar di Indonesia dan mendukung kepentingan nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perguruan Tinggi Asing diatur dalam Peraturan Menteri www.jamalwiwoho.com
10
Hal baru lainnya…
PT dapat menyelenggarakan hanya program pasca Lulusan S‐1 dapat langsung S‐3 Kopertis ditransformasi menjadi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Penugasan dosen utk pemerataan mutu pendidikan tinggi seluruh Indonesia BUP Guru Besar 70 tahun Pemerintah menanggung biaya SNMPTN, PTS dapat mengikuti SNMPTN Penerimaan mahasiswa baru merupakan seleksi akademik, dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial. PTN wajib mencari dan menjaring mahasiswa berpotensi akademik dari keluarga kurang mampu Pemenuhan hak mahasiswa – beasiswa, bantuan pendidikan, pinjaman dana tanpa bunga Pemda dapat memberi dukungan dana kepada PT Standar satuan biaya operasional sbg dasar alokasi anggaran PTN mempertimbangkan: capaian Standar nasional Pendidikan, jenis prodi, dan indeks kemahalan wilayah Alokasi dana penelitian – minimum 30% dari BOPTN
www.jamalwiwoho.com
11
Peraturan Pelaksanaan UU PT A. PERATURAN PEMERINTAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Program Profesi, pasal 24 (6) Program Spesialis, pasal 15 (6) Gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi, pasal26 (8) Pendidikan Keagaman, pasal 30 (3) Pendirian PTN, PTS, pasal 60 (7) Pengelolaan Perguruan Tinggi, pasal 68 Penugasan Dosen dan Insentif Dosen, pasal 70 (6) Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN BH, pasal 89 (3) Penyelenggaraan Pendidikan oleh Kementerian lain dan LPNK, pasal 94 www.jamalwiwoho.com
12
Peraturan Pelaksanaan UU PT B. PERATURAN MENTERI Ketentuan lebih lanjut mengenai : 1. Program Sarjana, pasal 18 (5) 2. Program Magister, pasal 19 (5) 3. Program Doktor, pasal 20 (5) 4. Program Diploma, pasal 21 (7) 5. Program Magister Terapan, pasal 22 (5) 6. Program Doktor Terapan, pasal 23 (5) 7. Gelar Doktor Kehormatan, pasal 27 (2) 8. Pendidikan Jarak Jauh, pasal 31 (4) 9. Program Khusus, pasal 32 (3) 10. Metode Pembelajaran, pasal 33 (8) 11. Penyelenggaraan Prodi www.jamalwiwoho.com
13
PERATURAN MENTERI 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
Program Khusus, pasal 32 (3) Metode pembelajaran pasal 33 (8) Penyelanggaraan Prodi di kampus utama dan luar kampus, pasal 34 (2) Perpindahan mahasiswa, pasal 38 (2) Penyetaraan lulusan pendidikan profesi, vokasi dan akademik, pasal 39 (3) Penyetaraan lulusan PT luar negara lain, pasal 40 (2) Sertifikasi Kompetensi, pasal 44 (2) Ruang lingkup, kedalaman, kombinasi pelaksanaan Tridharma, Pasal 49 (2) Kerjasama Internasional PT, pasal 50 (5) Evaluasi standar PT, pasal 54 (8) Akreditasi Prodi, pasal 55 (8) Evaluasi atas pelaksanaan otonomi, Pasal 62 (4) Pengangkatan dosen tetap PTN, pasal 71 (4) Jabatan akademik, tunjangan profesi dan kehormatan kompetensi luar biasa, pasal 72 (6) www.jamalwiwoho.com
14
PERATURAN MENTERI
26. 27. 28. 29. 30. 31.
Penerimaan mahasiswa baru PTN, pasal 73 (7) Persyaratan Maru WNA, pasal 75 (3) Pemenuhan hak mahasiswa, pasal 76 (4) Pengembangan Perguruan Tinggi, pasal 82 Standar satuan biaya operasional PT, pasal 88 (5) Penyelanggaraan Perguruan Tinggi Lembaga Negara lain, pasal 90 32. Sanksi administratif, pasal 92 (3)
www.jamalwiwoho.com
15
Towards World Class University Company
LOGO
www.jamalwiwoho.com
16
