HAK PATEN OLEH. Prof Dr Jamal Wiwoho, SH,MHum

HAK PATEN OLEH

Prof Dr Jamal Wiwoho, SH,MHum

LINGKUP PATEN Pasal 2 • (1) Paten diberikan untuk Invensi yang baru dan mengandung langkah inventif. • (2) Suatu Invensi mengandung langkah Inventif jika Invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. • (3) Penilaian bahwa suatu Invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal Permohonan itu diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas. 3/21/2012

www.jamalwiwoho.com Novelty

2

Pasal 5  Suatu Invensi dapat diterapkan dalam industri jika Invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam Industri sebagaimana yang diuraikan dalam Permohonan.

3/21/2012


3

Penentuan KEBARUAN juga berkaitan dengan Pasal-pasal:

1. Pasal 3, dan 2. Pasal 4

3/21/2012


4

Pasal 3 

(1) Suatu Invensi dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. (2) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya, adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau peragaan, atau cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum:



– 3/21/2012 –

A) Tanggal Penerimaan; atau www.jamalwiwoho.com Novelty B) Tanggal Prioritas.

5

Pasal 3 (lanjutan)  (3) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup dokumen Permohonan yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah Tanggal Penerimaan (FD) yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan, tetapi FD tersebut lebih awal daripada FD atau tgl. Prioritas Permohonan. 3/21/2012


6

Pasal 4  (1) Suatu Invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaan (FD): – A) Invensi tersebut telah dipertunjukkan dalam suatu pameran

Internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi atau dalam suatu pameran nasional di Indonesia yang resmi atau diakui sebagai resmi. – B) Invensi tersebut telah digunakan di Indonesia oleh Inventornya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan.

 (2) Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum FD, ternyata ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Invensi tersebut. 3/21/2012


7

PEMERIKSAAN SUBSTANTIF Ada 2 macam Sistem Pemeriksaan:  Sistem pemberian Paten secara otomatis (REGISTRATION).  Sistem pemeriksaan Paten secara Pemeriksaan Substantif (SUBSTANTIF EXAMINATION). 3/21/2012


8

SISTEM PEMERIKSAAN SUBSTANTIF PATEN

Sistem Pemeriksaan Substantif Otomatis

Sistem Pemeriksaan Ditunda 3/21/2012


9

SISTEM PEMERIKSAN SUBTANTIF OTMATIS

 Pemeriksaan dilakukan secara langsung setelah didaftar

3/21/2012


10

SISTEM PEMERIKSAN SUBTANTIF DITUNDA

 Pemeriksaan Substantif Paten dilakukan setelah masa Publikasi berakhir

3/21/2012


11

PEMERIKSAAN SUBSTANTIF Pasal 48 1. Permohonan pemeriksaan substantif Paten diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya. 2. Tata cara dan syarat-syarat permohonan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

3/21/2012


12

Lamanya Pemeriksaan Substantif Pasal 54  Paten, diperiksa selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan pemeriksaan substantif, seperti yang diatur di dalam Pasal 48.  Paten Sederhana, diperiksa selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal penerimaan (FD). 3/21/2012


13

PATENTABILITY  Permohonan Paten diperiksa substantif untuk menetapkan apakah Invensi itu baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam

industri.

3/21/2012


14

NOVELTY Invensi disebut baru jika tidak terdapat dalam teknologi/pengetahuan yang ada sekarang, baik yang berupa lisan maupun tulisan.

3/21/2012


15

NOVELTY (Sambungan)

Dokumen dari teknologi/pengetahuan yang sudah ada (prior arts) dapat menggagalkan kebaruan bila bidang invensi tersebut secara explisit terdapat dalam dokumen ini. Jadi dokumen itu secara teliti akan dibandingkan dengan dokumen permohonan paten yang sedang diperiksa.

3/21/2012


16

NOVELTY (sambungan) Ketidakbaruan juga mungkin disebabkan oleh dokumen sebelumnya yang bila dibaca oleh seseorang yang mempunyai keahlian biasa dalam bidang itu juga akan melakukan hal yang sama.

3/21/2012


17

INVENTIVE STEP (langkah Inventif)

3/21/2012

Kriteria mengandung langkah Inventif adalah suatu Invensi yang tidak diduga sebelumnya oleh seseorang yang mempunyai keahlian biasa dalam bidang itu pada saat Invensi itu diajukan sebagai permohonan Paten. www.jamalwiwoho.com Novelty

18

Perbedaan antara KEBARUAN dengan LANGKAH INVENTIF  Kebaruan itu ada bila terdapat perbedaan antara Invensi dan Teknologi yang ada (state of the art).  Langkah Inventif ada bila kebaruannya ada.  Disebut Invensi tidak cukup hanya berbeda dengan sebelumnya, tetapi harus mengandung Langkah Inventif. 3/21/2012


19

Kriteria “INVENSI”  Suatu Invensi yang telah benarbenar memenuhi persyaratan adalah, apabila Invensi tersebut merupakan suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di Bidang Teknologi.  Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 (2) 3/21/2012


20

PERSETUJUAN atau PENOLAKAN PERMOHONAN PATEN

Pasal 54

Pasal 55 Pasal 56 3/21/2012


21

PENOLAKAN  Permohonan Paten dapat ditolak oleh Direktorat Jenderal setelah hasil pemeriksaan substantif mengindikasikan bahwa Permohonan tersebut melanggar Pasal 21, yaitu bukan merupakan suatu Kesatuan Invensi. 3/21/2012


22

PENOLAKAN  Permohonan Paten juga dapat ditolak oleh Direktorat Jenderal jika pada saat diperiksa substantifnya, Permohonan tersebut melanggar Pasal 35, yaitu berindikasi memperluas lingkup Invensi yang telah diajukan dalam Permohonan semula. 3/21/2012


23

SEKIAN

SAMPAI JUMPA LAGI WASSALAM 3/21/2012


24

HAK PATEN OLEH. Prof Dr Jamal Wiwoho, SH,MHum

Recommend Documents