Oleh: Prof Dr H Jamal Wiwoho, SH,MHum PR II UNS

FLEKSIBILITAS PK BLU DAN KEUNTUNGAN BAGI UNIT KERJA UNS

Oleh: Prof Dr H Jamal Wiwoho, SH,MHum PR II UNS Disampaikan dalam Lokakarya Pengelolaan Keuangan BLU Fakultas Kedokteran UNS Salatiga 11-13 Nopember 2011 2/6/2012

www.jamalwiwoho.com

1

1. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2. PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU 3. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) •

• • •

•

2/6/2012

119/PMK.05/2007 tgl 27 September 2007 Persyaratan administratif dalam rangka pengusulan dan penetapan satker instansi pemerintah untuk menerapkan PPK BLU 08/PMK.02/2006 tgl 16 Februari 2006 Kewenangan Pengadaan Barang dan Jasa pada BLU 109/PMK.05/2007 tgl 6 September 2007 Pembentukan Dewan Pengawas pada BLU PMK 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan Atas PMK No 10/PMK.02/2006 tgl 16 Februari 2006 Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewas Pengawas, dan Pegawai BLU 66/PMK.02/2006 tgl 09 Agustus 2006 Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum www.jamalwiwoho.com 2

Pengertian BLU

2/6/2012

www.jamalwiwoho.com 3

BUREAUCRACY Legislation &

Regulation Authorities Controls & Judiciary

?

2/6/2012

BLU

BUMN

Perum Public Service PT Deliveries BHMN(?) Internal Service Agencies

YAYASAN & NGOs

www.jamalwiwoho.com

Persero

PRIVATE PROPERTIES

4

Kelembagaan Sektor Publik 1. 1. 2. 3.

2. 1. 2. 3. 4.

3.

2/6/2012

1. 2. 3. 4.


Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas Penerapan praktek bisnis yang sehat. Psl 2 PP 23/2005 2/6/2012


1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah (bukan kekayaan negara yang dipisahkan) Menghasilkan barang/jasa yang seluruhnya/ sebagian dijual kepada publik Tidak bertujuan mencari keuntungan (laba) Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas serta profesional Rencana kerja/anggaran dan pertanggung jawaban dikonsolidasikan pada instansi induk Pendapatan & sumbangan dpt digunakan langsung Pegawai dapat terdiri dari PNS dan Profesional Non-PNS Bukan sebagai subyek pajak

2/6/2012


Persyaratan PK BLU Persyaratan substantif BLU, fungsi dasar pelayanan publik Persyaratan teknis BLU ditetapkan oleh oleh Kementerian/Lembaga /SKPD

Persyaratan keuangan/administratif diatur oleh Menteri Keuangan/Kepala Daerah

2/6/2012


Penetapan BLU (1-2) Instansi/calon BLU

ya

Tidak diusulkan

Menteri Keuangan usulan

usulan

Persyaratan substantif

tidak

Menteri Teknis/ Pimpinan Lembaga

ya Teliti Persyaratan teknis

memuaskan

Teliti Persyaratan administrasi

tidak

ya

kurang tidak Tdk diusulkan Tdk disetujui

2/6/2012


PENETAPAN BLU (1-2)

Penilaian Persyaratan Administrasi oleh Tim yang dibentuk Menteri Keuangan. Penilaian dengan SOP yang ditetapkan Dirjen Perbendaharaan. Penetapan PK BLU paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah persyaratan administrasi diterima dengan lengkap. Penetapan PK BLU dengan Keputusan Menteri Keuangan 2/6/2012


Status BLU dan Konsekuensinya (1-2) 1.

BLU Penuh  Kriteria:  Persyaratan Substantif, Teknis Terpenuhi  Persyaratan Administrasi Terpenuhi memuaskan sesuai dengan kriteria SOP penilaian  Fleksibilitas: Semua yang diamanatkan PP 23/2005 a.l :  PengelolaanPendapatan dan Belanja  Pengelolaan Kas  Pengelolaan Piutang dan Utang  Investasi  Pengadaan dan Pengelolaan Barang  Pengembangan sistem dan prosedur pengelola keuangan dan akuntansi  Remunerasi  Status Kepegawaian PNS dan non PNS  Nomenklatur kelembagaan dan pimpinan 2/6/2012


STATUS BLU DAN KONSEKUENSINYA (22)

2. BLU Bertahap (paling lama 3 tahun)  Kriteria:

 Persyaratan Substantif, Teknis Terpenuhi  Persyaratan Administrasi Terpenuhi kurang memuaskan sesuai dengan kriteria SOP penilaian

 Fleksibilitas dibatasi:

 Penggunaan langsung pendapatan dibatasi, sisanya harus disetor ke kas negara sesuai prosedur PNBP  Tidak dibolehkan mengelola Utang  Tidak dibolehkan mengelola Investasi  Pengadaan barang/jasa mengikuti ketentuan umum pengadaan barang/jasa yang berlaku.  Tidak diterapkan flexible budget

2/6/2012


-Belanja pegawai, barang dan jasa, modal di APBN -Penarikan dana dgn SPM

Alokasi APBN

Dapat dikelola langsung sesuai RBA (pengesahan setiap triwulan,

Imbalan Jasa BLU

PNBP K/L

Hibah Terikat

2/6/2012

SPTJ, bukti di BLU)

Hasil Kerjasama Dgn Pihak Lain

Sesuai persyaratan pemberi hibah


Pasal 14 PP 23/2005

Pengelolaan belanja fleksibel sesuai dengan ambang batas yang ditetapkan dalam RBA Jika melampaui ambang batas harus mendapat persetujuan Menkeu Jika terjadi kekurangan anggaran, dapat diajukan ke Menkeu Pasal 15 PP 23/2005

2/6/2012


Pengelolaan Kas Pengelolaan kas berdasarkan praktek bisnis yang sehat Penarikan dana APBN dengan SPM Rekening bank BLU dibuka di bank umum oleh pimpinan BLU BLU dapat melakukan investasi jangka pendek dalam rangka cash management. Pasal 16 PP 23/2005

2/6/2012


Pengelolaan piutang BLU dapat memberikan piutang terkait dengan kegiatannya. Piutang dikelola sesuai dengan praktek bisnis yang sehat Piutang dapat dihapus secara berjenjang sesuai dengan kewenangan. Kewenangan penghapusan piutang diatur oleh Menkeu/kepala daerah Pasal 17 PP 23/2005 2/6/2012


Pengelolaan Utang BLU dapat memiliki utang sehubungan dengan kegiatan operasionalnya/perikatan peminjaman dengan pihak lain

Utang dikelola sesuai dengan praktek bisnis yang sehat Utang jangka pendek untuk belanja operasional Utang jangka panjang untuk belanja modal Perikatan peminjaman sesuai dengan jenjang kewenangan yang diatur oleh Menkeu/kepala daerah

Pembayaran utang merupakan tanggungjawab BLU 2/6/2012


Investasi BLU tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas ijin Menkeu/kepala daerah. Keuntungan dari investasi pendapatan BLU.

2/6/2012


Pengelolaan Barang (1/2)  Pengadaan barang berdasarkan prinsip efisien dan ekonomis sesuai dengan praktek bisnis yang sehatdapat dibebaskan seluruhnya atau sebagian dari ketentuan yang berlaku bila terdapat alasan efektivitas dan efisiensi  Kewenangan pengadaan barang secara berjenjang berdasarkan nilai yang diatur oleh Menkeu/kepala daerah.  Barang inventaris dapat dialihkan dan dihapuskan oleh BLU dan dilaporkan secara berkala kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah.

Ps. 20-21 PP 23/2005

2/6/2012


PENGELOLAAN BARANG (1/2)  BLU tidak dapat mengalihkan/menghapuskan Aset tetap kecuali ijin pejabat yang berwenang.  Pengalihan/penghapusan aset tetap dilakukan secara berjenjang berdasarkan nilai dan jenis barang yang sesuai dengan peraturan perundangan.  Pengalihan/penghapusan aset tetap dilaporkan kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD  Tanah dan bangunan disertifikat atas nama Pemerintah RI Ps 22-23 PP 23/2005 2/6/2012


Pengadaan Barang dan Jasa BLU Pengadaan barang/jasa sesuai dengan praktek bisnis yang sehat. BLU Secara Penuh dapat dibebaskan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan umum yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa Pemerintah yang bersumber dari pendapatan non-APBD/APBN BLU Bertahap harus mengikuti ketentuan umum yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa

2/6/2012


AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN  BLU

menyelenggarakan akuntansi sesuai diterbitkan asosiasi profesi akuntansi IndonesiaSAK.  Jika tidak ada standar akuntasi, dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan  Laporan BLU di konsolidasikan dengan LK kementerian/lembaga/pemda

2/6/2012


Dewas, Tarif dan Remunerasi BLU Dewan pengawas BLU ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Tarif dan remunerasi ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Remunerasi BLU berdasarkan profesionalisme dan tanggungjawab dengan mempertimbangankan proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan dan kinerja operasional BLU

2/6/2012


Kendala Implementasi BLU Konsep BLU relatif baru, peraturan/pedoman PK BLU masih harus dikembangkan; Pemahaman terhadap konsep BLU belum memadai; SDM masih berpola pikir lama dalam menjalankan manajemen BLU; Hanya berpikir fleksibilitas, padahal tujuan PK BLU u/ meningkatkan pelayanan publik .

2/6/2012


Keuntungan FLEKSIBILITAS PK BLU Bagi UNS • • • • •

• • • • •

• •

Pendapatan  dapat digunakan langsung Belanja  fleksible budget dengan ambang batas Pengelolaan Kas  pemanfaatan idle cash, hasil u/ BLU Pengelolaan Piutang  dapat memberikan piutang usaha Utang  dapat melakukan utang sesuai jenjang, t. jawab pelunasan pada BLU Investasi  jk pendek oleh BLU, jk panjang ijin Menkeu Pengelolaan Barang  dapat dikecualikan dari aturan umum pengadaan, barang inventaris dapat dihapus BLU Akuntansi  standar akuntansi keuangan IAI Remunerasi  sesuai tingkat t. jawab dan profesionalisme Surplus/Defisit  surplus dapat digunakan u/ tahun berikutnya, defisit dapat dimintakan dr APBN) Pegawai PNS dan Profesional Non-PNS Organisasi dan nomenklatur (diserahkan kepada K/L & BLU ybs.) 2/6/2012

www.jamalwiwoho.com

25

Oleh: Prof Dr H Jamal Wiwoho, SH,MHum PR II UNS

Recommend Documents