Oleh Pembantu Rektor II Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. Disampaikan dalam Bintek Pelaksanaan ASN dan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai serta Penilaian Prestasi Kerja bagi Aparatur Negara di BKD Kabupaten Grobogan pada tanggal 15-16 Oktober 2014 di Hotel Amanah Karangpandan Kab Karanganyar Jateng
Curiculum Vitae Nama : Prof.Dr.H. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. Tempat tgl lahir: Magelang 8 Nopember 1962 Tempat tinggal : Jl Manunggal 1/43 Solo, Jateng 0271-856848 Pendidikan : S1 FH UNS, S2 PPS Undip, S3 UNDIP Status : BERKELUARGA, 1 istri, 3 anak HP. : 08122601681 E-mail :
[email protected] atau
[email protected] Website : www.jamalwiwoho.com
PEKERJAAN: DOSEN S1,S2,S3 Fak. Hukum dan Pembantu Rektor II UNS Surakarta LAIN-LAIN: Reviewer Penelitian dan Pengabdian DP2M Dikti Instruktur brevet, Konsultan DPRD Ngawi- Jatim, DPRD Karang AnyarJateng, DPRD Surakarta, DPRD Balikpapan, Konsultas IAPI, Konsultan Pemda Ngawi, Pemda Magetan Jatim, Pemkot Gorontalo, saksi ahli di beberapa Pengadilan, dll DOSEN PASCASARJANA DI MM FE UNS, STIH IBLAM Jakarta, Univ Djuanda Bogor, Univ Swadaya Gunung Jati Cirebon, Univ Batik Solo, MM STIE AUB Surakarta, Unibraw Malang (disertasi) dll
SISTEMATIKA BAB
ISI
JUMLAH PASAL
I
KETENTUAN UMUM
1 (pasal 1)
II
ASAS, PRINSIP, NILAI DASAR, SERTA KODE ETIK & KODE PRILAKU
4 (pasal 2 – 5)
III
JENIS, STATUS, DAN KEDUDUKAN
4 (pasal 6 – 9)
IV
FUNGSI, TUGAS, DAN PERAN
3 (pasal 10 – 12)
V
JABATAN ASN
8 (pasal 13 – 20)
VI
HAK DAN KEWAJIBAN
4 (pasal 21 – 24)
VII
KELEMBAGAAN
26 (pasal 25 – 50)
VIII
MANAJEMEN ASN
57 (pasal 51 – 107)
IX
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
13 (pasal 108 – 120)
X
PEGAWAI ASN YANG MENJADI PEJABAT NEGARA
5 (pasal 121 – 125)
XI
ORGANISASI
1 (pasal 126)
XII
SISTEM INFORMASI ASN
2 (pasal 127 – 128)
XIII
PENYELESAIAN SENGKETA
1 (pasal 129)
XIV
KETENTUAN PERALIHAN
2 (pasal 130 – 131)
XV
KETENTUAN PENUTUP
10 (pasal 132 – 141)
ASN : Profesi bagi PNS & pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yg bekerja pada instansi pemerintah
Pegawai ASN : PNS & pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yg diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan Manajemen ASN : pengelolaan ASN utk menghasilkan pegawai ASN yg profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN Sistem Informasi ASN : rangkaian informasi & data mengenai pegawai ASN yg disusun sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dgn berbasis teknologi
Kepastian hukum Profesionalitas Proporsionalitas Keterpaduan Delegasi Netralitas Akuntabilitas Efektif & efisien Keterbukaan Nondiskriminasi Persatuan & kesatuan Keadilan & kesetaraan Kesejahteraan
Prinsip ASN
Manajemen ASN
• • • • • • • • • • • • •
• Nilai dasar • Kode etik dan kode prilaku • Komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pd pelayanan publik • Kompetensi yg diperlukan sesuai bidang tugas • Kualifikasi akademik • Jaminan perlindungan hukum dlm melaksanakan tugas • Profesionalitas jabatan
berkedudukan sebagai unsur aparatur melaksanakan kebijakan yg ditetapkan Pimpinan Instansi Pemerintah
bebas dari pengaruh & intervensi semua golongan & partai politik
Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Berstatus pegawai tetap & memiliki NIP nasional Pengawai Pemerintah dgn Perjanjian Kerja (PPPK)
Diangkat dengan perjanjian kerja oleh PPK sesuai kebutuhan instansi pemerintah
• Pelaksana kebijakan publik • Pelayan publik • Perekat dan pemersatu bangsa
• Melaksanakan kebijakan publik yg dibuat PPK • Memberikan pelayanan publik yg profesional & berkualitas • Mempererat persatuan & kesatuan NKRI
• Sbg perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah & pembangunan Nasional melalui pelaksanaan kebijakan & pelayanan publik yg profesional, bebas dari intervensi politik, & bersih dari praktik KKN
• Administrator : memimpin pelaksanaan seluruh keg.pelayanan publik serta adm. Pemerintahan & pembangunan • Pengawas : mengendalikan pelaksanaan kegiatan yg dilakukan pelaksana • Pelaksana : melaksanakan keg. pelayanan publik, adm.pemerintahan, & pembangunan
• Keahlian : ahli utama, ahli madya, ahli muda, ahli pertama • Keterampilan : penyelia, mahir, terampil, pemula
• Pimpinan Tinggi Utama • Pimpinan Tinggi Madya • Pimpinan Tinggi Pratama
Berfungsi memimpin & memotivasi setiap pegawai ASN pada instansi pemerintah melalui : Kepeloporan dlm bid : keahilan profesional, analis & rekomendasi kebijakan, kepemimpinan manajemen
Pengembangkan kerjasama dgn instansi lain
Keteladanan dlm mengamalkan nilai-nilai dasar ASN & melaksanakan kode etik & kode prilaku ASN
Setiap Jabatan Pimpinan Tinggi ditetapkan berdasarkan : kompetensi
kualifikasi
kepangkatan
diklat
Rekam jejak & integritas
Persyaratan lain yg dibutuhkan
HAK ASN PNS
KEWAJIBAN ASN
PPPK a.
a. Gaji, tunjangan, & fasilitas b. Cuti c. Jaminan pensiun & jaminan hari tua d. Perlindungan e. Pengembangan kompetensi
b.
a. Gaji & Tunjangan b. Cuti c. Perlindungan d. Pengembanga n kompetensi
c.
d. e.
f.
g.
h.
Setia & taat kpd Pancasila, UUD 1945, NKRI & pemerintah yg sah Menjaga persatuan & kesatuan bangsa Melaksanakan kebijakan yg dirumuskan pejabat pemerintah yg berwenang Menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan Melaksanakan tugas kedinasan dgn penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, & tanggung jawab Menunjukkan integritas & keteladan dlm sikap, perilaku, ucapan & tindakan kpd setiap orang baik di dlm/di luar kedinasan Menyimpan rahasia jabatan & hny mengemukan rahasia jabatan sesuai ketentuan Bersedia ditempatkan di seluruh NKRI
Presiden
pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan & manajemen ASN
Mendelegasikan kepada : Kementerian PAN
KASN
LAN
BKN
Kewenangan perumusan & penetapan kebijakan, koordinasi & sinkronisasi, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN
Kewenangan monev pelaksanaan kebijakan & Manajemen ASN untuk menjamin perwujudan Sistem Merit serta pengawasan thd penerapan asas serta kode etik & kode perilaku ASN
Kewenangan penelitian, pengkajian kebijakan Manajemen ASN, pembinaan, &penyelenggaraan diklat ASN
Kewenangan penyelenggaraan Manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, & kriteria Manajemen ASN
Manajemen PNS a. b. c. d. e. f. g. h.
Penyusunan & Penetapan kebutuhan Pengadaan Pangkat & Jabatan Pengembangan Karier Pola karier Promosi Mutasi Penilaian Kinerja (saat ini berdasarkan SKP + Prilaku Kerja sesuai PP 46/2011) i. Penggajian & Tunjangan j. Penghargaan k. Disiplin l. Pemberhentian m. Jaminan Pensiun & Hari Tua n. Perlindungan
Manajemen PPPK a. b. c. d. e. f. g. h. i.
Penetapan kebutuhan Pengadaan Penilaian Kinerja Penggajian & Tunjangan Pengembangan Kompetensi Penghargaan Disiplin Pemutusan Hubungan Perjanjian kerja Perlindungan
1. Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS yang dilakukan pada tingkat nasional 2. Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS 3. Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi
Pegawai ASN dapat menjadi pejabat negara, yaitu : a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Ketua, wakil ketua, dan anggota MPR c. Ketua, wakil ketua, dan anggota DPR d. Ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD e. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim adhoc f. Ketua, wakil ketua, dan anggota MK
g. Ketua, wakil ketua, dan anggota BPK h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial i. Ketua dan wakil ketua KPK j. Menteri dan jabatan setingkat menteri; k. Kepala perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai Dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; l. Gubernur dan wakil gubernur; m. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; n. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh UU
Pegawai ASN berhimpun dalam wadah korps profesi Pegawai ASN RI Tujuan Korps
a. menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN b. mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa.
Tujuan Korps a. pembinaan dan pengembangan profesi ASN b. memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota korps profesi ASN RI terhadap dugaan pelanggaran Sistem Merit dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas; c. memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik Instansi Pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi d. menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota korps profesi ASN RI sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU
Untuk menjamin efisiensi, efektifitas, & akurasi pengambilan keputusan dlm manajemen ASN Diselenggarakan secara nasional & terintegrasi antar instansi pemerintah Setiap intansi wajib memutakhirkan data secara berkala & menyampaikan kpd BKN Berbasis TI yg mudah mudah diaplikasikan, mudah diakses, & memiliki sistem keamanan yg dpt dipercaya Memuat seluruh informasi & data Pegawai ASN antara lain memuat : data riwayat hidup; riwayat pendidikan formal & non formal; riwayat jabatan & kepangkatan; riwayat penghargaan, tanda jasa/tanda kehormatan; riwayat pengalam berorganisasi; riwayat gaji; riwayat diklat; daftar penilaian prestasi kerja; surat keputusan; kompetensi
Diselesaikan melalui upaya administratif
Keberatan
Banding administratif
Diajukan secara tertulis kpd Atasan PYB menghukum dgn memuat alasan keberatan & tembusannya disampaikan PYB menghukum
Diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN
1. Pada saat UU ini berlaku UU No. 11 Th. 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Jada/Duda Pegawai dan Peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sampai ditetapkannnya Peraturan pelaksanaan dari UU ini yang mengatur tentang Pensiun 2. Pada saat UU ini mulai berlaku, terhadap jabatan PNS dilakukan penyetaraan : – jabatan eselon Ia kepala lembaga pemerintah nonkementerian setara dengan jabatan pimpinan tinggi utama – jabatan eselon Ia dan eselon Ib setara dengan jabatan pimpinan tinggi madya – jabatan eselon II setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama – jabatan eselon III setara dengan jabatan administrator – jabatan eselon IV setara dengan jabatan pengawas – jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan jabatan pelaksana
1. Peraturan pelaksanaan dari UU ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU ini diundangkan. 2. Pada saat UU ini mulai berlaku, PNS Pusat dan PNS Daerah disebut sebagai Pegawai ASN 3. Pada saat UU ini mulai berlaku, UU No, 8 Tahun 1974 jo. No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 4. Pada saat UU ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Kepegawaian Daerah yang diatur dalam Bab V UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan 5. peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 6. Pada saat UU ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan pelaksanaan UU No. 8 Tahun 1974 jo. No. 43 Tahun 1999 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan UU ini 7. KASN dibentuk paling lama 6 (enam) bulan sejak UU ini diundangkan. 8. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (15 Januari 2014)
www.jamalwiwoho.com
20
