Partisipasi dan Kepentingan Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 Oleh: Prof Dr Jamal Wiwoho, SH, MHum
3/22/2012
www.jamalwiwoho.com HPU 3
1
Partisipasi dan Kepentingan Pelaku Usaha dalam Persaingan Usaha •
Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersamasama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha di bidang ekonomi. (Pasal 1 Butir 5 UU No. 5 Tahun 1999)
3/22/2012
www.jamalwiwoho.com HPU 3
2
• Partisipasi dan kepentingan pelaku usaha dalam
persaingan dapat ditinjau dari dua sudut pandang : 1.Dari sudut pandang Ekonomi Persaingan berbasis ekonomi pasar. 2.Dari sudut pandang Hukum Persaingan, khususnya yang berlaku di Indonesia yaitu UU No. 5 Tahun 1999.
3/22/2012
www.jamalwiwoho.com HPU 3
3
Ditinjau dari Ekonomi Persaingan yang berbasis ekonomi pasar • Merupakan pelaku utama pasar yang terkena dampak • • •
langsung (positif atau negatif) Keharusan untuk mampu mengambil posisi survival bahkan unggul Menumbuhkan keunggulan bersaing melalui kinerja usaha terbaik dalam bentuk : produk dan layanan prima, efisiensi dan strategi bisnis yang tepat. Menghindari perilaku bersaing yang curang, tidak jujur, melawan hukum atau menghambat persaingan.
Menumbuhkan perilaku persaingan usaha yang sehat 3/22/2012
www.jamalwiwoho.com HPU 3
4
Manfaat Persaingan Usaha yang Sehat bagi Pelaku Usaha • Persaingan usaha yang sehat meniadakan
barrier to entry untuk setiap bidang usaha
• Dilarangnya : monopolisasi, kartel,
penyalahgunaan posisi dominan dan upaya persaingan tidak fair lainnya. • Prinsip nondiskriminasi dan transparansi mendorong good corporate governance
3/22/2012
Membuka kesempatan berusaha yang sama www.jamalwiwoho.com untuk semuaHPUpelaku usaha 3
5
Fakta Manfaat Persaingan • Bisnis Penerbangan di Indonesia • Bisnis Telekomunikasi di Afrika dan di
Indonesia • Pertumbuhan Ekonomi (World Economic Forum and World Bank SIMA indicators)
3/22/2012
www.jamalwiwoho.com HPU 3
6
Tren Indikator Bisnis Penerbangan di Indonesia Perkembangan jumlah Penumpang 25
Penumpang (juta)
20
15
10
5
0 1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Tahun
3/22/2012
www.jamalwiwoho.com HPU 3
7
Tren Indikator Bisnis Penerbangan di Indonesia Perkembangan Jumlah Operator 25
Jumlah Operator
20
15
10
5
0 1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Tahun
3/22/2012
www.jamalwiwoho.com HPU 3
8
Tren Indikator Bisnis Penerbangan di Indonesia 350 Jumlah Rute:
300 Komersial
250 Perintis
200 Jumlah Kota Terhubung:
150 Rute Komersial
100 Rute Perintis
50
0 1996
3/22/2012
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
www.jamalwiwoho.com HPU 3
2004
9
Policy barriers to competition
More competition means better and cheaper services -- eg telephones… Mobile Subscribers per 100 Inhabitants
4,0 --Competitive markets--
3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 --Monopoly markets--
1,0 0,5 0,0 1996
1998
2000
2001
1996
1998
2000
2001
Source: African Telecommunication Research Project Database, DECRG, World Bank
3/22/2012
www.jamalwiwoho.com HPU 3
10
Telekomunikasi di Indonesia Market Growth (Fixed and Cellular)
3/22/2012
www.jamalwiwoho.com HPU 3
11
Removing barriers to competition enables more rapid growth GDP growth rate, percent
14 12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
Competition Index Note: “Competition” is the average response in each country to the question “In most industries, competition in the local markets is (1=limited and price-cutting is rare, 7=intense and market leadership changes over time).” Source: World Economic Forum and World Bank SIMA indicators
3/22/2012
www.jamalwiwoho.com HPU 3
12
Dari sudut pandang Hukum Persaingan, khususnya yang berlaku di Indonesia yaitu UU No. 5 Tahun 1999
• Pelaku Usaha adalah obyek hukum utama •
yang menjadi sasaran: larangan pasal-pasal, pemeriksaan dan sanksi hukum oleh KPPU Dapat menyampaikan laporan apabila :
1. Mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran UU No. 5/1999 2. Menjadi pihak yang dirugikan sebagai akibat adanya pelanggaran UU No. 5/1999 3/22/2012
www.jamalwiwoho.com HPU 3
13
Peran Pelaku Usaha dalam Penanganan Perkara di KPPU • Wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam
• • • •
•
penyelidikan dan atau pemeriksaan (Pasal 41 Ayat 1 UU No. 5/1999) Dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi atau menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan (Pasal 41 Ayat 2 UU No. 5/1999) Menyampaikan laporan yang jelas dan lengkap Memberikan keterangan yang sebenar-benarnya pada saat pemeriksaan Diberikan kesempatan memberi penjelasan, mengajukan bukti dan saksi dalam pemeriksaan Berhak didampingi penasehat hukum
3/22/2012
www.jamalwiwoho.com HPU 3
14
Peran Pelaku Usaha dalam Penanganan Perkara di KPPU • Menyatakan keberatan kepada Pengadilan Negeri terhadap putusan KPPU dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah menerima pemberitahuan putusan KPPU • Melaksanakan semua ketentuan/sanksi dalam putusan KPPU apabila tidak menyatakan keberatan.
3/22/2012
www.jamalwiwoho.com HPU 3
15
Harus disadari • KPPU bekerja untuk kepentingan dunia usaha
•
seluruhnya termasuk para pelaku usaha. KPPU selalu memperhatikan kepentingan konsumen sebagai pembeli produk dan jasa dari pelaku usaha, berarti KPPU menjaga agar para pelaku usaha memperlakukan konsumennya sebaik mungkin.
3/22/2012
www.jamalwiwoho.com HPU 3
16
Terimakasih
3/22/2012
www.jamalwiwoho.com HPU 3
17
