Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA PENGADILAN AGAMA BEKASI KELAS I B PANITERA
Judul SOP
SOP.D.02A 01 Januari 2016 01 April 2016 Ketua
Dra. Hj. Ernida Basry, M.H NIP. 19600103 198803 2 002 Pencabutan Perkara Tingkat Pertama
DASAR HUKUM 1. Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 3. Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan 4. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi
KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memahami Proses Pencabutan Perkara Tingkat Pertama 2. Memiliki kemampuan dalam Pencabutan Perkara Tingkat Pertama 3. Menguasai Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan (BINDALMIN) 4. Menguasai aplikasi SIADPA 5. Memahami hukum formil yang terkait dengan Pencabutan Perkara Tingkat Pertama 6. Memahami sistem pembukuan keuangan perkara 7. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait
KETERKAITAN 1. Manual Mutu 2. SOP Pengambilan Produk Hukum
PERALATAN / PERLENGKAPAN 1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet
PERINGATAN 1. Pencabutan perkara dapat di lakukan oleh pemohon atau penggugat dalam situasi apapun setelah perkara terdaftar di pengadilan agama 2. Jika pencabutan perkara dilakukan sebelum ada penetapan majelis hakim, maka pencabutan di mohonkan kepada ketua pengadilan dan akan dibuatkan Penetapan bahwa perkara di cabut
PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Berkas Perkara 2. Aplikasi SIADPA 3. Berita Acara Sidang 4. Putusan / Penetapan Hal : 1 / 5
3.
4.
5.
6.
7. 8. 9.
Jika pencabutan dilakukan setelah Penetapan Majelis hakim,namun belum ada penetapan Hari Sidang maka pencabutan diajukan kepada ketua pengadilan agama dan ketua pengadilan agama akan menyerahkan berkas permohonan tersebut kepada ketua majelis yang ditunjuk untuk membuat penetapan pencabutan Jika pencabutan perkara di lakukan setelah ada penetapan hari sidang maka Pencabutan perkara diajukan kepada ketua Pengadilan agama dan akan dibuatkan pencabutan oleh ketua majelis Jika pencabutan perkara dilakukan saat sidang pertama, maka cukup disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada majelis hakim dan akan keluar penetapan pencabutan perkara oleh majelis Jika pencabutan perkara dilakukan setelah para pihak melakukan mediasi, maka pencabutan dilakukan saat sidang pembacaan laporan mediasi dan para pihak menyatakan mencabut perkaranya. Kemudian dibuat penetapan pencabutan perkara oleh majelis. Jika hasil mediasi berupa perdamaian tentang tuntutan harta baik harta bersama ataupun waris maka dibuat putusan perdamaian. Jika pencabutan perkara dilakukan sampai tahapan-tahapan persidangan berikutnya maka produknya berupa penetapan pencabutan perkara Jika sudah ada jawaban dari pihak tergugat, pencabutan harus atas dasar persetujuan dari tergugat Jika belum ada jawaban dari tergugat, pencabutan adalah hak mutlak dari penggugat
Hal : 2 / 5
No
Kegiatan
1
Pemohon/Penggugat dapat mengajukan pencabutan perkara setelah perkara terdaftar di pengadilan agama Petugas meja I memeriksa status perkara saat ini. Kemudian dilakukan tindak anjut sesuai ketentuan yang berlaku Jika pencabutan perkara dilakukan sebelum ada penetapan majelis hakim, maka pencabutan di mohonkan kepada ketua pengadilan agama dan akan dibuatkan penetapan bahwa perkara dicabut Ketua PA membuat bahwa perkara di cabut dan instrumen pengembalian sisa panjar. Kemudian diserahkan ke meja I Penggugat/Pemohon mendapat pengembalian Sisa panjar biaya perkara sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. (Lanjut ke : SOP Pengambilan Produk Hukum) Jika pencabutan perkara di lakukan setelah ada penetapan hari sidang maka Pencabutan perkara diajukan ke ketua PA dan akan dibuatkan penetapan pencabutan oleh ketua majelis Petugas meja I menyampaikan permohonan pencabutan perkara kepada ketua majelis
2
3
4
5
6
7
8
Ketua majelis membuat penetapan pencabutan perkara
Pemohon/ penggugat
Pelaksana Ketua
Petugas Meja I
Majelis Hakim
Pemohon/ penggugat
Kelengkapan
Mutu Baku Waktu
Permohonan pencabutan perkara Berkas perkara
1 hari
Berkas perkara
1 hari
Berkas perkara
1 hari
Identitas pemohon
1 hari
Berkas perkara
1 hari
Berkas perkara
1 hari
Berkas perkara
1 hari
Output
Keterangan
1 hari
Ya Tidak
Ya Tidak
Hal : 3 / 5
Pemohon/ penggugat
Pelaksana Panitera
Petugas Meja I
Majelis Hakim
Pemohon/ penggugat
Kelengkapan
Mutu Baku Waktu
No
Kegiatan
9
Ketua majelis membuat instrumen pengambilan sisa panjar kemudian diberikan ke penggugat /pemohon untuk mengambil sisa panjar dari kasir
Berkas perkara
1 hari
10
penggugat /pemohon mendapat pengembalian sisa panjar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku. (Lanjut ke : SOP Pengambilan Produk Hukum) Jika pencabutan perkara dilakukan saat sidang pertama, maka cukup disampaikan secara lisan atau tertulis kepada majelis hakim dan akan keluar penetapan pencabutan perkara oleh majelis Ketua majelis membuat penetapan pencabutan perkara. (Lanjut ke : SOP Pengambilan Produk Hukum) Jika pencabutan perkara dilakukan setelah para pihak melakukan mediasi, maka pencabutan dilakukan saat sidang pembacaan laporan mediasi dan para pihak menyatakan mencabut perkaranya. Kemudian keluar penetapan pencabutan perkara Majelis membuat penetapan pencabutan perkara atau akta van dading sesuai penyelesaian perkara yang ada. (Lanjut ke : SOP Pengambilan Produk Hukum) Jika pencabutan perkara dilakukan sampai tahapan-tahapan persidangan berikutnya maka produknya berupa penetapan pencabutan perkara yang akan di buat oleh Majelis
Identitas pemohon
1 hari
Berkas perkara
1 hari
Identitas pemohon
1 hari
Berkas perkara
1 hari
Identitas pemohon
1 hari
Berkas perkara
1 hari
11
12
13
14
15
Output
Keterangan
Ya Tidak
Ya Tidak
Hal : 4 / 5
No
Kegiatan
Pemohon/ penggugat
Petugas Meja I
Pelaksana Panitera
Majelis Hakim
Para pihak
Kelengkapan
Mutu Baku Waktu
16
Majelis Hakim membuat penetapan pencabutan perkara
Berkas perkara
1 hari
17
Pemohon/Penggugat dapat mengambil produk hukum sesuai ketentuan yang berlaku (Lanjut ke : SOP Pengambilan Produk Hukum) Pemberitahuan isi penetepan bagi pihak yg tidak hadir saat pembacaan putusan
Identitas pemohon
1 hari
Penetapan
7 hari
18
Output
Keterangan
Hal : 5 / 5
