DIREKTORAT FASILITASI PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Oleh: Ir. TAVIP RUBIYANTO, MT. Kasubdit Penataan Ruang Wilayah

Kab. Karimun, 20 Februari 2013

DIREKTORAT FASILITASI PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tatanan Kewenangan di bidang Penataan Ruang Penyelenggaraan penataan ruang harus dilakukan secara koordinatif baik di tingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. (PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang)

Sinkronisasi Kelembagaan Penyelenggaraan penataan ruang harus didukung oleh kelembagaan pada masingmasing tingkat pemerintahan secara serasi, selaras, terpadu dan berkelanjutan. (UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang) DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH - KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Keputusan Presiden No. 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN)

Permendagri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah

Implikasi dari Permendagri tersebut adalah penetapan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota di masing-masing daerah. DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH - KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PERMENDAGRI 50/2009

BKPRD BKPRD WADAH KOORDINASI PENATAAN RUANG (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian)

a. Penanggung Jawab

: Kepala Daerah/Wakil KDH

b. Ketua

: Sekretaris Daerah

c. Sekretaris

: Kepala Bappeda

d. Anggota:

: SKPD disesuaikan kebutuhan dan kemampuan daerah

Dibantu

TENAGA TENAGAAHL AHLI I

Pokja Perencanaan Sekretariat Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian

DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH - KEMENTERIAN DALAM NEGERI

LEMBAGA OPERASIONAL STRUKTURAL

PERENCANAAN

PEMERINTAH

RTRW Nasional/ RTR Pulau

GUBERNUR

RTRW Provinsi (33) RTR Kaw Strategis

BUPATI/ WALIKOTA

RTRW Kab/Kota (387/96)

Rencana Rinci Tata Ruang

PEMANFATAN

PENGENDALIAN

LEMBAGA KOORDINASI

• Kebijakan Perwujudan Struktur Ruang Nasional • Kebijakan Pengemb. Kawasan: - Kaw Strategis Nas - Kebijakan Spasial Sektor al: Sistranas, Pesisir & Pulau2 Kecil

• Arahan peraturan zonasi • Perijinan Skala Besar • Insentif & Disinsentif • Sanksi

BKPRN MASY

• Strategi Perwujudan Struktur Lintas Kab/Kota • Arah Pengembangan Wilayah/ Kawasan lintas Kab/Kota • Pelaksanaan indikasi program pembangunan sektor lintas Kab/Kota

• Arahan peraturan zonasi • Perijinan • Insentif & Disinsentif • Sanksi

BKPRD Provinsi MASY

• Pengaturan zonasi • Perijinan • Insentif & Disinsentif • Sanksi

BKPRD Kab/Kota MASY

• Pembangunan Infrastruktur • Pembangunan Kawasan • Rencana Program Sektor

• Feasibility Study (FS)/Pre-FS • Detailed Engineering Design (DED)

SISTEM INFORMASI


A. Dalam Perencanaan Tata Ruang Skala Perencanaan Tata Ruang RTRWP dan RTRW Kab/Kota

Substansi Struktur dan pola ruang

Instansi

Mekanisme

Bappeda

Koordinasi (BKPRD)

Rencana Kawasan Strategis (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

Rencana Blok (zoning)

Bappeda

Rencana Detail Tata Ruang Kab/Kota

Rencana Blok (zoning)

Dinas Tata Ruang/ Tata Kota dengan persetujuan Bappeda

Koordinasi (BKPRD) Koordinasi (BKPRD)

atatan: pabila Dinas Tata Ruang/Kota belum terbentuk, diserahkan kepada Dinas Teknis yang membidangi urusan tata ruang.


B. Dalam Pemanfaatan Ruang Skala Perencanaan Tata Ruang RTRWP dan RTRW Kab/Kota Rencana Kawasan Strategis (Provinsi dan Kabupaten/ Kota) Rencana Detail Tata Ruang Kab/Kota

 

 

 

… Lanjutan

Program

Instansi

Mekanisme

Pemanfaatan Ruang Pembiayaan berdasarkan indikasi program (20 th)

Seluruh Instansi

Koordinasi (BKPRD)


Seluruh Instansi

Koordinasi (BKPRD)


Seluruh Instansi

Koordinasi (BKPRD)

Catatan: Apabila Dinas Tata Ruang/Kota belum terbentuk, diserahkan kepada Dinas Teknis yang membidangi urusan tata ruang.


… Lanjutan C. Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Skala Perencanaan

Izin yang dikeluarkan

Instansi

Mekanisme

Pola & Struktur Ruang (RTRW)

Ijin Prinsip/ fatwa tata ruang

Bappeda

Pertimbangan (BKPRD)

Rencana Blok

Ijin Site Plan/Rencana Tapak

Dinas Tata Ruang dengan persetujuan Bappeda


Rencana Perpetakan

Ijin Mendirikan Bangunan

Dinas Tata Bangunan (jika dinas ini belum ada, diserahkan pada Dinas Tata Ruang)


Catatan: Apabila Dinas Tata Ruang/Kota belum terbentuk, diserahkan kepada Dinas Teknis yang membidangi urusan tata ruang.


KEPAL KEPALAADAERAH DAERAH dengan dibantu dengan dibantuBKPRD BKPRD

BKPRD BKPRD

BKPRD BKPRD

PENY USUNAN

KONSULTASI

PEMBAHASAN DPRD

Draft RTRW

Persetujuan Substansi

Persetujuan Bersama

Pemanfaatan Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang

EVALUASI PENETAPAN PENETAPAN PERDA PERDA

KEPAL KEPALAADAERAH DAERAH dengan dibantu dengan dibantuBKPRD BKPRD

BKPRD BKPRD

Persetujuan Penetapan GUBERNUR GUBERNURdengan dengan dibantu dibantuBKPRD BKPRD PROVINSI PROVINSI


 BKPRD BKPRDProvinsi Provinsimenyelenggarakan menyelenggarakanpertemuan pertemuanpaling palingsedikit sedikit 11(satu) (satu)kali kali dalam dalam 33 (tiga) (tiga) bulan bulan untuk untuk menghasilkan menghasilkan rekomendasi rekomendasi alternatif alternatif kebijakan kebijakan penataan penataanruang ruang(Pasal (Pasal44 ayat ayat2). 2).  BKPRD BKPRD Provinsi Provinsi menyampaikan menyampaikan laporan laporan pelaksanaan pelaksanaan tugas tugas BKPRD BKPRD Provinsi Provinsi dan dan rekomendasi rekomendasi secara secara berkala berkala kepada kepada Gubernur Gubernur (Pasal (Pasal 44 ayat ayat 3). 3).  Gubernur Gubernur memerintahkan memerintahkan SKPD SKPD terkait terkait untuk untuk menindaklanjuti menindaklanjuti rekomendasi rekomendasi BKPRD BKPRDProvinsi Provinsi(Pasal (Pasal6). 6).

Gubernur Gubernurmelaporkan melaporkanpelaksanaan pelaksanaankoordinasi koordinasipenataan penataanruang ruang provinsi provinsidan danpembinaan pembinaanpenataan penataanruang ruangkabupaten/kota kabupaten/kotakepada kepada Menteri MenteriDalam DalamNegeri Negeridisampaikan disampaikanpaling palingsedikit sedikit22(dua) (dua)kali kali dalam dalam11(satu) (satu)tahun tahunpada padabulan bulanMei Meidan danSeptember September..


oo BKPRD BKPRD Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota menyelenggarakan menyelenggarakan pertemuan pertemuan paling paling sedikit sedikit 11 (satu) (satu) kali kali dalam dalam 33 (tiga) (tiga) bulan bulan untuk untuk menghasilkan menghasilkan rekomendasi rekomendasi alternatif alternatif kebijakan kebijakanpenataan penataanruang ruang(Pasal (Pasal14 14ayat ayat2). 2). oo BKPRD BKPRDKabupaten/Kota Kabupaten/Kotamenyampaikan menyampaikanlaporan laporanpelaksanaan pelaksanaantugas tugasBKPRD BKPRD Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota dan dan rekomendasi rekomendasi secara secara berkala berkala kepada kepada Bupati/Walikota Bupati/Walikota (Pasal (Pasal44ayat ayat3). 3). oo Bupati/Walikota Bupati/Walikota memerintahkan memerintahkan SKPD SKPD terkait terkait untuk untuk menindaklanjuti menindaklanjuti rekomendasi rekomendasiBKPRD BKPRDKabupaten/Kota Kabupaten/Kota(Pasal (Pasal16). 16).

Bupati/Walikota Bupati/Walikotamelaporkan melaporkanpelaksanaan pelaksanaankoordinasi koordinasipenataan penataan ruang ruangKabupaten/Kota Kabupaten/Kotakepada kepadaGubernur Gubernurdengan dengantembusan tembusanMenteri Menteri Dalam DalamNegeri Negeridisampaikan disampaikanpaling palingsedikit sedikit22(dua) (dua)kali kalidalam dalam11 (satu) (satu)tahun tahunpada padabulan bulanApril Aprildan danAgustus. Agustus. DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH - KEMENTERIAN DALAM NEGERI

n a d a j r e K n a a t d a i n g e e K Ag n a r o p a . l e b a P K D R P K B ? n u m i r a K


Paling sedikit memuat….

I.I. LLatar atarBelakang Belakang II. II. Pelaksanaan PelaksanaanKoordinasi KoordinasiPenataan PenataanRuang Ruang A. asalahan/Kendala A. Perm Permasalahan/Kendala 1. 1. Proses ProsesPerencanaan PerencanaanTata TataRuang Ruang 2. anfaatan 2. Proses ProsesPem Pem anfaatanRuang Ruang 3. anfaatan anfaatan Ruang 3. Proses ProsesPem Pem anfaatanPengendalian PengendalianPem Pemanfaatan Ruang B. B. Peran PeranMasyarakat Masyarakatdalam dalamPenataan PenataanRuang Ruang(PP (PP68/2010) 68/2010) III. III. Pembinaan Pembinaanpenataan penataanRuang RuangKab/Kota Kab/Kota IV. IV. JJadwal adwaldan danAgenda AgendaKerja KerjaBKPRD BKPRD V. V. Rekomendasi Rekomendasi VI. VI. Kesimpulan Kesimpulan DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH - KEMENTERIAN DALAM NEGERI

 Penyelenggaraan urusan kewenangan wajib di bidang tata ruang.  Perumusan berbagai kebijakan penataan ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota.  Penyusunan RTRWP, RTR Kawasan strategis Provinsi, RTRWK/K, RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, dan RDTR Kabupaten/Kota.  Penanganan dan penyelesaian masalah atau konflik yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.  Pelaksanaan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam Dalamrangka rangkamenserasikan menserasikandan danmensinergikan mensinergikanpenataan penataanruang ruangdaerah daerah dipandang dipandangperlu perluoptimalisasi optimalisasikoordinasi koordinasiantara antaraPemerintah, Pemerintah,Pemerintah Pemerintah Provinsi Provinsidan danPemerintah PemerintahKabupaten/Kota Kabupaten/Kotaserta sertainstansi instansiterkait terkaitdidiDaerah Daerah.. DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH - KEMENTERIAN DALAM NEGERI

1

Revitalisasi BKPRD sesuai Permendagri 50 tahun 2009, misalnya dengan optimalisasi tugas Kelompok Kerja (Pokja) Perencanaan Tata Ruang dan Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

2

Peningkatan peran BKPRD Provinsi dalam memfasilitasi konflik pemanfaatan ruang Kabupaten/Kota sebelum BKPRD Kabupaten Kota berkonsultasi ke instansi pusat terkait BKPRN

3

Komitmen semua pihak untuk meningkatkan fungsi dan peran BKPRD.

4 Membangun mekanisme kerja yang efektif.


KONDISI KONDISI SEKARANG SEKARANG TUGAS TUGASBKPRD BKPRD SESUAI SESUAI PERMENDAGRI PERMENDAGRI 50/2009 50/2009

UPAYA UPAYAPENINGKATAN PENINGKATAN EKSISTENSI EKSISTENSI

KONDISI KONDISIBKPRD BKPRDKE KE DEPAN DEPAN

LANGKAH … ? Peran strategis BKPRD dalam Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang dapat meningkat….???

MENINGKATNYA MENINGKATNYA EKSISTENSI EKSISTENSIFUNGSI FUNGSI DAN DANPERAN PERANBKPRD BKPRD DALAM DALAM PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN TATA TATARUANG RUANGDAERAH DAERAH

DIPERLUKA N - OPTIMALISASI PERAN DAN TUGAS KELOMPOK KERJA (POKJA); - PENYELENGGARAAN FORUM TELAAHAN OLEH DINAS/BADAN DALAM PERENCANAAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN TATA RUANG SEBAGAI INPUT AGENDA KERJA BKPRD; - MENGOPTIMALKAN AGENDA KERJA BKPRD MELALUI PERTEMUAN BERKALA; - PENGKOORDINASIAN PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KONFLIK PEMANFAATAN RUANG DAERAH; - PENINGKATAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENYELENGGARAAN TUGAS. DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH - KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Bupati Bupati/ / Walikota Walikota

Input/masukan Rekomendasi

Rekomendasi

1

4a`

Gubernur Gubernur

Agenda Agenda BKPRD BKPRD Kab/Kota Kab/Kota

2

3

Agenda Agenda BKPRD BKPRD Provinsi Provinsi

Raker Raker BKPRD BKPRD

Input/masukan

6 Tindak Tindak Lanjut Lanjut Kementerian Kementerian /Lembaga /Lembaga

Raker Raker Regiona Regiona ll BKPRN BKPRN

4b` Raker Raker Regional Regional BKPRN BKPRN

Isu IsuStrategis Strategis Rakernas Rakernas BKPRN BKPRN Program Program Kerja Kerja


5

Percepatan Penetapan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota

m m a a l l a DDa kkaa gg n n a rra

•Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) •Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis •Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

Telah disampaikan: “Surat Edaran Menteri Dalam Negeri”

Nomor 188.34/1055/IV/Bangda Tanggal 5 Februari 2013 Hal Percepatan Penetapann Raperda RTR Kab/Kota

“Penguatan “PenguatanPeran Perandan danFungsi FungsiBKPRD BKPRDdalam dalam Penyelenggaraan PenyelenggaraanPenataan PenataanRuang RuangDaerah.” Daerah.”


1. BKPRD

perlu didayagunakan untuk terselenggaranya penataan ruang di Daerah yang akan berdampak langsung terhadap masyarakat secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.

2. Masing-masing

stakeholders mempunyai peran yang penting untuk ikut mengawasi pelaksanaan Perda RTRW.

3. Pemerintah

Provinsi mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi Raperda rencana tata ruang Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Kab/Kota dapat melakukan konsultasi ke Pemerintah Pusat setelah memperoleh rekomendasi dari Pemerintah Provinsi.

4. Menteri Dalam Negeri bersama dengan Menteri terkait

BKPRN berkewajiban melakukan pembinaan fungsi dan peran BKPRD dalam penyelenggaraan penataan ruang di daerah. DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH - KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DIREKTORAT FASILITASI PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Recommend Documents