DEPARTEMEN
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORA T JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 81 /PB/2007 TENTANG TUNJANGAN BERAS DALAM BENTUK NATURA DAN UANG DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan negara dan pelayanan kepada Pegawai Negeri Sipil Pusat, Anggota POLRI, TNI, dan Penerima Pensiun/Tunjangan serta untuk memenuhi hak pihak ketiga terkait dengan pembayaran kekurangan/selisih harga beras, perlu disusun petunjuk pelaksanaan atas kegiatan tersebut; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17· Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4571); 5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2007 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan, dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2008; ~
-
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.02/2007 tentang Anggaran Biaya dan Pendapatan Perusahaan Umum Bulog dalam Rangka Penugasan Pemerintah untuk Melaksanakan Pengelolaan Persediaan, Distribusi, dan Pengendalian Harga Beras Tahun 2007; 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
tentang
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TUNJANGAN BERAS DALAM BENTUK NATURA DAN UANG.
TENTANG
Pasal 1 Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 ditetapkan sebagai berikut: 1. Harga pembelian beras oleh Pemerintah kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog menjadi sebesar Rp 4.619,99 per kg.. ' 2. Pemberian tunjangan Rp 4.158,00 per kg.
beras dalam
bentuk
uang
menjadi sebesar
Pasal2 Tunjangan beras dalam bentuk natura maupun dalam bentuk uang agar dicantumkan dalam daftar gaji dan daftar pembayaran pensiun dengan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terhitung mulai bulan Januari 2008.
Pasal3 (1) Selisih harga/tunjangan beras dalam bentuk natura yang belum dibayarkan diselesaikan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan cara: a. Divisi Regional/Subdivisi Regional Perum Bulog melakukan rekonsiliasi dengan KPPN mitra kerjanya atas realisasi penyaluran beras dan realisasi potongan PFK Bulog bulan Januari 2007 s.d. bulan Desember 2007; b. Hasil rekonsiliasi berupa penetapan jumlah kekurangan pembayaran harga beras yang ditandatangani oleh Kepala KPPN dan Kepala Divisi Regional/Subdivisi Regional Perum Bulog terkait, dan dituangkan dalam Daftar Rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini; c. Daftar Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan peruntukan lembar ke-1 kepada Divisi Regional/Subdivisi Regional setempat untuk diteruskan ke Kantor Pusat Perum Bulog dan lembar ke-2 kepada KPPN untuk diteruskan ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan u.p. Direktorat Pengelolaan Kas Negara paling lambat tanggal 31 Januari 2008; ~
-
(2) Perum Bulog menyampaikan surat permintaan pembayaran kekurangan harga beras kepada Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan melampirkan Daftar Rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. Pasal4 Pembayaran kekurangan/selisih tunjangan beras yang dibayarkan dalam bentuk uang dapat diajukan dengan cara menerbitkan SPM atas beban DIPA masing-masing Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bersangkutan kepada KPPN. Pasal 5 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-50/PB/200G tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. PasalG Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini berlaku pada·" tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2007. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2007
\'iEKTUR,~JENDERAL,(rJ., ,.,
I LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- a1 IPB/2007 TENTANG TUNJANGAN BERAS DALAM BENTUK NATURA DAN UANG
DAFTAR REKAPITULASI
Suami
II.
2. dst. 1. ......... dst
KEKURANGAN PEMBAYARAN AT AS REALISASI OLEH DIVRE/SUBDIVRE . 2007 Bulan Januari s.d
4Lama Jumlah Beras 1.=5 (3+4+5) 11 2yang 3x(Rp) Jiwa Anak Kuantitas 6 8=(7x4.275) 10=(9-8) Dibayar (Rp) Belum 7=(6 Kg) Mendapat Departemen/Lembaga 9=(7x4.619,99) (Rp) Harga Baru Berhak Harga (Kg)Tunjangan Jumlah Tunjangan Beras Instansi Jumlah Pegawai dan Keluarga yang
Kepala KPPN
,
PENYALURAN
BERAS
Kekurangan
Keterangan
Kepala Divre/SubDivre
(Nama Lengkap) NIP
(~~~~. ~~".~~~P)
CJ1;}-
,
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
~1
NOMOR PERIPB/2007 TENTANG TUNJANGAN BERAS DALAM BENTUK NATURA DAN UANG
DAFTAR
II.
REKAPITULASI
KEKURANGAN PEMBAYARAN AT AS REALISASI OLEH PERUM BULOG Bulan Januari s.d 2007
Anak Jumlah Keterangan Jumlah Pegawai dan Keluarga yang Harga (Rp) 23 5 4Jiwa Kuantitas ......... Divre/SubDivre 4+5) Berhak Mendapat Tunjangan Beras 7=(6) x11 Kq) yang Belum Harga Lama 8=(7) 9=(7) xBaru 4.275) x10=(9-8) 4.619,99) 1. No. 6= (3+Suami Istri/ (Rp) Dibayar (Rp) Jumlah Tunjangan Beras Dst 2. 1. 3. dst.
PENYALURAN
BERAS
Kekurangan
Kepala Divre/SubDivre
(N~~~~~".~~~~)uu
CJ1r
,
