Dengan mengucapkan puji syukur yang setingngi-tingginya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,atas rakhmat

Pengelolaan Keuangan Negara di Era Otonomi Daerah, oleh Drs. H. Soeradi., M.M. Hak Cipta © 2014 pada penulis GRAHA ILMU Ruko Jambusari 7A Yogyakarta 55283 Telp: 0274-4462135; 0274-882262; Fax: 0274-4462136 E-mail: [email protected] Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memper­banyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit. ISBN: 978-602-262-165-2 Cetakan ke I, tahun 2014

KATA PENGANTAR

D

engan mengucapkan puji syukur yang setingngi-tingginya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ,atas rakhmat dan karuniaNyalah sehingga buku kami yang berjudul “Pengantar Teknis Pengelolaan Keuangan Negara Di Era Otonomi Daerah” ini berhasil dirampungkan. Disadari sepenuhnya oleh penulis bahwa menulis buku tentang Keuangan Negara tidaklah semudah membalik telapak tangan,karena banyak peraturan-peraturan baru yang berkaitan dibidang ekonomi,moneter dan kebijaksanaan fiskal yang berkembang secara dinamis dan saling keterkaitan antara berbagai disiplin ilmu terutama setelah reformasi yang merambah keseluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.Salah satu aspek reformasi yang dominan adalah aspek pemerintahan ,terutama tuntutan otonomi daerah yang lebih luas dan nyata yang diberikan kepada daerah yang pada gilirannya juga merambah pada reformasi dibidang pengelolaan keuangan daerah yakni adanya paradigma baru dalam managemen anggaran daerah.Paradigma baru tersebut menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan daerah,dengan tetap memperhatikan rasa keadilan ,kepatuhan serta manfaat bagi masyarakat.Pada kondisi ini,masyarakat dipandang tidak lagi sekedar obyek pembangunan tetapi berperan sebagai obyek sekaligus subyek pembangunan. Tulisan-tulisan dan buku-buku terkait dengan Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah telah banyak diterbitkan dan ditemui ditoko-toko buku,tetapi kami berpendapat bahwa buku ini mungkin salah satu diantara sedikit literatur yang mengupas masalah teknis pengelolaan keuangan negara setelah keluarnya paket peraturan perundangundangan yang baru dibidang keuangan negara yakni :Undang Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;dan Undang Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Buku ini penting dimiliki dan bermanfaat bagi para praktisi khususnya para Bendaharawan, pejabat pengelola keuangan daerah ditingkat kabupaten/ kota dan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada sekolah sekolah negeri maupun swasta yang terkait. Akhirnya, disampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada khalayak masyarakat yang tertarik dan berkenan memiliki buku ini.

vi

Pengelolaan Keuangan Negara di Era Otonomi Daerah

Diharapkan, setelah mempelajari buku ini, akan diperoleh tambahan wawasan luas dan kemampuan analisis yang lebih tajam dalam menghadapi berbagai permasalahan dibidang keangan negara umumnya dan teknis kebendaharawan pada khususnya. Surabaya, Juni 2013. Penulis (DRS.H.SOERADI, MM )

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..............................................................................................................................................

v

Daftar isi ........................................................................................................................................................

vii

BAB I

Pendahuluan.................................................................................................................................. A. Keuangan Negara dalam Sistim Pemerintahan di Indonesia.................................................. B. Hubungan Keuangan Negara dengan DPR............................................................................. C. Hubungan Keuangan Negara dengan BPK.............................................................................

1 2 3 4

BAB II

Pengertian, Ruang Lingkup dan Dasar Hukum Keuangan Negara........................................ A. Pengertian Keuangan Negara.................................................................................................. B. Ruang Lingkup Keuangan Negara.......................................................................................... C. Dasar Hukum Keuangan Negara............................................................................................

7 7 8 8

BAB III

Budget Cyclus................................................................................................................................ 1. Penyusunan Anggaran oleh Pemerintah................................................................................. 2. Pengajuan RAPBN kepada DPR............................................................................................ 3. Pelaksanaan Anggaran oleh Pemerintah................................................................................. 4. Pengawasan atas pelaksanaan APBN..................................................................................... 5. Perhitungan dan Pertanggungjawaban APBN oleh Pemerintah.............................................

13 13 35 35 37 37

BAB IV Prosedur Pelaksanaan APBN...................................................................................................... A. Pengurusan Umum.................................................................................................................. B. Pengurusan Khusus................................................................................................................. C. Pelaksanaan wewenang/Tugas Kewajiban Penguasa/Pejabat dalam Stelsel AdministrasI Ke uangan Negara........................................................................................................................

55 55 56 58

viii

Pengelolaan Keuangan Negara di Era Otonomi Daerah

1. Mekanisme Pembayaran APBN..................................................................................... 2. Mekanisme Penyusunan dan Pelaksanaan APBD..........................................................

59 135

BAB V

Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BOS Buku, Bantuan Khusus Murid (BKM)............. A. Latar belakang......................................................................................................................... B. Prosedur Dan Tata Cara Penyaluran Dana BOS..................................................................... C. Upaya dan langkah-langkah penyempurnaan......................................................................... D. Pengertian,tujuan dan sasaran program BOS......................................................................... E. Waktu penyaluran dan Penggunaan dana BOS...................................................................... F. Larangan dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan dana BOS....................... G. Landasan hukum dana BOS.................................................................................................... H. Larangan Pungutan biaya Pendidikan SD dan SMP............................................................... 1. Latar belakang................................................................................................................. 2. Pemerintah Berjanji Akan Mengkaji BOS Sekolah Swasta...........................................

147 147 148 150 151 151 152 155 155 155 157

Daftar Pustaka................................................................................................................................................

178

Riwayat Penulis...............................................................................................................................................

180

LAMPIRAN-LAMPIRAN : Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 246/PMK.072 tentang Alokasi BOS Tahun Anggaran 2013.............. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.62 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ........................................................................................................................................................

159 180

BAB I PENDAHULUAN

P

erkembangan dimanis setelah perang dunia kedua membawa pengaruh yang sangat signifikan dibidang keuangan negara. Perubahan-perubahan struktural dalam ketataperajaan telah terjadi diseluruh dunia secara spektakuler tidak terkecuali di Indonesia. Desentralisasi atau otonomi daerah merupakan salah satu indikasi utama perubahan yang terjadi pada sistim pemerintahan dan kemasyarakatan di Indonesia yang dimulai pada tahun 1998-1999. Desentralisasi tentunya dalam krangka penguatan keutuhan dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini mengandung makna bahwa desentralisasi bukan merupakan pelepasan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah, tetapi merupakan pertama pelepasan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dengan derajat yang bersifat kontinum, dimana pemerintah pusat tetap sebagai pemegang wewenang pokok yaitu wewenang pengendalian dan pengawasan. Kedua, dengan sebagian kewenangan diberikan kepada daerah diharapkan agar penyelenggaraan pelayanan umum yang pada dasarnya adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Otonomi yang diberikan kepada daerah Kabupaten dan Kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, riel dan bertanggung jawab. Sesuai dengan pasal 11 UU No. 22 Tahun 1999 terdapat 11(sebelas) bidang pemerintahan yang harus dilaksanakan masingmasing daerah adalah: 1. Pekerjaan Umum (PU) 2. Kesehatan 3. Pendidikan dan Kebudayaan 4. Pertanian 5. Perhubungan 6. Industri dan Perdagangan 7. Penanaman modal 8. Lingkungan Hidup 9. Koperasi 10. Pertanahan 11. Tenaga Kerja Pemberian otonomi yang luas merupakan upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah. Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan tugas pemerintahan tersebut, adalah terbatasnya pembiayaan yang tersedia dan harus digali dari sumber dan potensi yang ada didaerah yang merupakan tantangan dan sekaligus peluang untuk sumber pembiayaan

2

Pengelolaan Keuangan Negara di Era Otonomi Daerah

pembangunan. Umumnya dinegara-negara maju yang menerapkan kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah cendrung memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengelola sumber-sumber pendapatan yang lukratif. Sebaliknya menurut Hanif Nurcholis (2007) menyatakan bahwa dinegara-negara berkembang sumbersumber yang lukratif dikuasai oleh pusat. Pemerintah daerah hanya mengelola sumber-sumber keuangan yang kurang potensial. Otonomi daerah yang sedang bergulir sebagai bagian dari adanya reformasi atas kehidupan bangsa oleh pemerintah pusat telah ditampung dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebelumnya UU No. 22/1999. Pelaksanaan otonomi daerah menurut Abd Halim (2012) telah mulai dilaksanakan mulai tahun 2001 dan menyatakan bahwa salah satu konsekwensi lebih lanjut dari Undang-undang tersebut adalah perlu diatur pula tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang lebih adil dan rasional. Sebagai perwujudan dalam mengakomodasi hal tersebut, telah diterbitkan UU No. 33 Tahun 2004 yo PP No. 55 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Dana Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang merupakan pembaharuan dari UU No. 25/1999. Kedua peraturan per-undang-undangan tersebut merupakan bagian utama dalam reformasi dibidang keuangan daerah. Fokus utama dari perubahan mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah adalah adanya paradigma baru dalam managemen anggaran daerah (APBD) yakni transparansi dan akuntabilitas. A. Keuangan Negara dalam sistim Pemerintahan di Indonesia. Sesuai dengan bunyi pasal 4 UUD 1945 setelah diamandemen, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan Undang-undang Dasar. Dan Presiden selaku Kepala Pemerintahan berdasarkan UndangUndang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan sebagaimana dimaksud dikuasakan kepada: a. Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan; b. Kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran/ pengguna barang kementerian yang dipimpinnya; c. Kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan; d. Tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang yang diatur dengan undang-undang; e. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara; f. Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara setiap tahun disusun APBN/APBD. Dalam pasal 9 UU No. 17 Tahun 2003 menjelaskan bahwa Menteri Keuangan selaku pengelola fiscal mempunyai tugas: a. Menyusun kebijaksanaan fiscal dalam kerangka ekonomi makro; b. Menyusun rancangan APBN dan rancangan perubahan APBN; c. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran; d. Melakukan perjanjian internasional dibidang keuangan; e. Melaksanakan pemungutan pendapatan Negara yang telah ditetapkan dengan Undang undang; f. Melaksanakan fungsi bendahara umum Negara; g. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN; h. Melaksanakan tugas-tugas lain dibidang fiscal berdasarkan ketentuan undang-undang. Bertitik tolak dari uraian tugas Menteri Keuangan sebagaimana disebutkan diatas tentang keuangan negara, maka Menteri Keuangan selaku pembantu Presiden dalam bidang keuangan negara pada hakekatnya adalah “Chief Financial Officer (CFO) pemerintah Republik Indonesia. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara selain diserahkan kepada Menteri Keuangan, juga diserahkan kepada: 1. Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya berdasarkan Pasal 9 mempunyai tugas :